Limapuluh Kota,lintas Media News.
Persatuan Sepakbola Nagari Katapiang Padang Pariaman keluar sebagai juara 1 setelah di final hari ini berlangsung antara kesebelasan Nagari Katapiang, Kab Pd Pariaman vs Nagari Talang Kab Solok dengan keunggulan skor 3 vs 1, dan juara 3 diraih oleh Nagari IV Koto Hilia Kab Pessel. Para nagari pemenang mendapat hadiah yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar juara I sebesar 20 juta dan juara II 12,5 juta.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam kesempatan itu menyampaikan,  PS. Nagari Katapiang Padang Pariaman pemenang yang akan mewakili Sumatera Barat pada liga desa Nusantara Nasional, mampu hendaknya membawa nama baik Sumbar di pentas nasional.

" Sepakbola merupakan olahraga merakyat bagi bangsa Indonesia, oleh karena itu kita berharap PS Nagari Katapiang mampu menjadi kebanggaan Sumbar nantinya di liga pentas nasional", ujar Nasrul Abit pada acara penutupan liga desa nusantara seri provinsi Sumatera Barat tahun 2019, di Lapangan Sepak Bola Nagari Kubang, Kec Guguak, Kab. 50 Kota, Minggu (15/9/2019).

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati 50 Kota, Wakil Bupati Solok, Direktur Pelayanan Sosial Desa Kemendes RI, Irfan Rangkuti, Kadis DPMD Prov Sumbar, Kadispora Prov Sumbar, Ketua DPRD Kab. 50 Kota, Sekda Kab. 50 Kota

Lebih lanjut Nasrul Abit katakan,  liga desa nusantara seri provinsi Sumbar merupakan pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2019 yang dipusatkan di Nagari Kubang, Kab. 50 Kota dimana pesertanya merupakan Usia-19 tahun.

" Dalam pertadingan ini sebelum pelaksanaan seri Provinsi, terlebih dahulu dilaksanakan setiap Kabupaten/Kota. Dan untuk tahun 2019 ini terdapat, 5 Kab yang terlibat pada liga desa nusantara yakni, Kab. 50 Kota, Kab. Solok, Kab. Pd Pariaman, Kab. Pessel dan Kab. Tanah Datar", katanya

Wagub juga jelaskan, pemenang akan mewakili Sumatera Barat dalam liga desa nusantara bulan Oktober nanti di Jawa Barat. Pelaksanaan di tingkat nasional sepenuhnya dibiayai oleh Kemendes.

Wagub Sumbar Nasrul Abit dalam kesempatan itu menutup dan sekaligus menyerahkan hadiah kepada juara I dan menyaksikan penyerahan hadiah lainnya.(rel)

Padang.Lintas Media.

Mendukung revisi Undang-Undang (UU) KPK,Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) KPK berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Jumat (13/9).

Dalam aksi unjuk rasa yang diterima Kabag Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Rismunandar, mereka menyampaikan enam poin tuntutannya.

Koordinator aksi demo Bob mengatakan. Enam poin tuntutan mereka adalah mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi (DPR RI) untuk segera mempercepat pengesahan revisi UU KPK untuk lebih memperkuat lembaga anti rasuh itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Mendukung penuh revisi UU KPK agar lebih tegas, berintegritas dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan, namun justru menguatkan KPK.

Pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas harus menjadi kewenangan presiden, agar dapat meminimalisir waktu dalam proses pengangkatan dan terciptanya proses transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai lembaga negara KPK harus dapat bersama sama bersinergi dengan lembaga lain. Jika sudah menjadi lembaga negara, pegawai KPK dalam hal ini menjadi ASN haruslah dalam pengawasan yang ketat dengan memperhatikan standar kompetensi sebagimana mestinya.Kata Bob koordinator demo.(Sri)

Padang.Lintas Media.
Sekitar pukul 08.30 WIB (Kamis, 12/9/2019), Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit beserta Istri melayat ke Rumah Duka BJ Habibie yang wafat dalam usia 83 tahun di RSPAD Gatot Soebroto pada pukul 18.05 WIB, Rabu (11/9).

Menurut Nasrul Abit, Habibie akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/9), tepat di sebelah makam sang istri, Ainun Habibie. Upacara pemakaman akan dipimpin Presiden Jokowi.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat dan lembaga kenegaraan mengibarkan bendera setengah tiang selama 3 hari sebagai penanda hari berkabung nasional.

"Beliau adalah Tokoh Nasional yang siap mengabdi apapun yang terjadi di negeri, kita berharap beliau diberikan tempat yang layak disisi Allah SWT," kata Nasrul Abit.

Almarhum B.J. Habibie telah menjadi tokoh yang membukakan kebebasan demokrasi di Indonesia. Selain itu, BJ Habibie juga telah menjadi teladan bagi anak bangsa dalam teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan.

"Tadi kita lihat muka beliau sangat bersih sekali, Beliau meninggalkan begitu banyak kenangan dan karya-karyanya. Bangsa Indonesia sangat kehilangan," ucapnya hanyut dalam kesedihan.

Wagub Sumbar Nasrul Abit menceritakan bagaimana mengenal BJ Habibie, sejak beliau kembali dari Jerman, kemudian membangun pesawat terbang pada saat krisis Indonesia.

Dengan keterpurukan bangsa Indonesia ketika Almarhum jadi Presiden RI, mata uang rupiah saat itu Rp.17 ribu per dollar. Beliau berhasil turunkan sampai Rp.6 ribu dalam waktu begitu cepat.

"Beliau dengan cepat bisa mengembalikan perekonomian Indonesia, begitu hebatnya beliau seorang ahli Teknologi, mengerti ekonomi dan mengerti juga bagaimana untuk mensejahterakan dan bangkit dari keterpurukan ekonomi," tuturnya.

Pasalnya, semasa menjabat sebagai Presiden ke-3 RI, BJ Habibie mendorong pengesahan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.

"Kebebasan pers dimulai oleh pak Habibie, sebelumnya kita menyaksikan tidak ada kebebasan itu," ucapnya.

Selesai melayat Wagub mendoakan, semoga khusnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa, dimasukkan kedalam sorga Allah SWT. Dan keluarga diberikan ketabahan dan sabar.

"Selamat Jalan Sang Inspirator, karya-karyamu akan menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia," ujarnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
 Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membuka orientasi dan pendalaman tugas sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya periode 2019-2024.

Kegiatan dihadiri seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya di Premier Basko Hotel Padang, Rabu 11 September 2019.

Wagub Nasrul Abit menginginkan, antara anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan kepala daerah dan jajarannya merupakan mitra dalam pembangunan di daerah yang harus selalu bekerjasama.

"Membangun Sumbar perlu kerjasama yang solid dan bekerjakeras, termasuk juga Pemerintah Dharmasraya harus ada dukungan dari DPRD," ujar Wagub Sumbar.

Dengan memahami tentang fungsi DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebagai representasi rakyat dengan mendorong percepatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah.

“Kegiatan ini merupakan proses pengenalan tugas-tugas dan kewenangan anggota DPRD. Mudah-mudahan akan muncul pemahaman dan pemikiran yang jernih dan cerdas untuk bertindak positif dalam rangka turut serta memajukan pembangunan daerah, juga dapat meningkatkan perekonomian rakyat," katanya.

Wagub Nasrul Abit melanjutkan bahwa hal ini dilakukan agar bisa bersama-sama diwujudkan untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar Jefrinal Arifin dalam laporannya, 30 anggota DPRD dibekali dengan materi tentang pemahaman empat pilar kebangsaan dan wawasan kebangsaan, yaitu tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu anggota DPRD Dharmasraya juga dibekali pemahaman tentang Sistem Pemerintahan Indonesia, hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah, pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan daerah.

Orientasi yang di fasilitasi oleh OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar tersebut, berlangsung selama lima hari yakni (30 jam) dari tanggal 10-14 September 2019 nanti.

Menurutnya, jika belum menjalankan orientasi oleh DPRD, bagaimana menjalankan tugas yang sifatnya strategis. Sebab, anggota DPRD memiliki berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda, makanya perlu dilaksanakan orientasi ini.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan yang baru dibekali ilmu pengetahuan dan pemahaman empat pilar kebangsaan, agar bisa menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal.

Kegiatan Orientasi atau pembekalan Tugas Anggota DPRD Solok Selatan periode 2019-2024 di Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Rabu (11/9/2019). Kegaitan pembekalan tugas kedewanan tersebut akan berlangsung selama lima hari dimulai dari tanggal 10-14 September 2019.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya berharap empat Pilar Kebangsaan ini dapat di Implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan tugas sebagai pedoman bagi anggota DPRD Solok Selatan, merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.

"Dalam orientasi ini, kita menginginkan satu persepsi yang sama di bangsa ini, oleh karena itu, saya berharap nilai-nilai yang terkandung dalam negara kita dapat menjadi pehaman kita bersama," ungkapnya.

Empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus menjadi pedoman warga negara termasuk sebagai anggota DPRD.

"Kita harus memiliki Integritas yang kokoh, tidak goyah dan memiliki prinsip untuk mempertahankan nilai-nilai pancasila, jangan sampai kita masuk kedalam paham -paham yang menganggu stabilitas negara seperti radikalisme dan terorisme," kata Nasrul Abit.

Pemahaman pancasila dan keutuhan NKRI harus ditanamkan setiap rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh wilayah Indonesia harus mendapat perhatian maksimal agar tidak terjadi gangguan keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu Wagub Sumbar juga memberikan penjelasan terhadap tugas, kewenangan DPRD dalam membangun kinerja bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik serta membangun Transparasi pengelolaan keuangan Negara agar tertib adminstrasi, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Wagub Nasrul Abit juga menyoroti bahwa tugas peran para Anggota DPRD Kabupaten Kota harus didahulukan apa yang menjadi kebutuhan rakyat dan yang menjadi prioritas daerah masing-masing.

Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Jefrinal Arifin menjelaskan, orientasi bagi anggota DPRD bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka NKRI.

Anggota DPRD dibekali materi tentang empat pilar kebangsaan dan wawasan kebangsaan, pembangunan daerah serta teknis pengelolaan keuangan daerah. Dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, Brain storming (curhat pendapat), diskusi, menonton film pendek dan latihan serta pratek.

Selain itu pula akan diberi materi mengenai hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif juga sistem pemerintahan, yang berlaku di negara Indonesia.

Selanjutnya acara pemasangan tanda peserta pada Ketua DPRD Solok Selatan Sementara Zigo Rolanda sebagai perwakilan dan foto bersama.

Padang.Lintas Media.

Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak (Amanads) minta,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar untuk meninjau ulang kembali kebijakan pemerintah Provinsi mengenai alat tangkap ikan dengan mata jaring 3/4 inchi.Karena,telah mematikan mata pencaharian nelayan di Danau Singkarak.

Akibat kebijakan alat tangkap harus bermata jaring 3/4 inci, banyak jaring angkat atau bagan milik nelayan yang kena razia dan dirusak tim penertiban. Ungkap Ketua Amanads Hendri Yendi pada pertemuannya dengan anggota DPRD Sumbar di ruangan khusus DPRD Sumbar.Rabu (11/9).

Menurut Hendri, dalam razia pada tanggal 15 dan 18 Juli 2019 lalu, selain banyak jaring yang terkena razia, nelayan juga trauma untuk melaut.

"Padahal, jaring angkat yang kami punya itu berasal dari pinjaman dari bank. Kreditnya harus kami bayar, sementara kami tidak bisa mencari ikan," kata Hendri Yendi.

Menanggapi apa yang telah disampaikan Ketua Amanads tersebut.Arkadius St.Intan Bano Berjanji untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya akan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar.

"Akan kami agendakan pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menyelesaikan persoalan ini,dan kami minta Pemprov Sumbar untuk tidak melakukan razia dulu. Kita harus menyelesaikan persoalan yang ada dan mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Arkadius.

Menurutnya, kebijakan Pemprov melalui Peraturan Gubernur (Pergub) untuk alat tangkap tersebut, salah satunya bertujuan untuk menjaga populasi ikan bilih yang mulai punah.

"Ikan bilih ini merupakan salah satu ikan yang adanya hanya di Danau Singkarak. Kami berupaya menjaga populasinya. Dikeluarkan Pergub, tapi ternyata ada masalah di nalayan. Makanya perlu dicarikan solusi yang pas," jelas Arkadiusuntuk.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membezuk salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)  staf Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja ( PP) nama Hendri Saimori (Anggi) yang terbaring sakit 5 hari belum sadarkan diri dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat M.Djamil Padang, Selasa (10/9/2019).

Wagub Nasrul Abit mengatakan, kita prihatin dan ikut sedih Sdr. Anggi semenjak dirawat sampai hari ini masih belum sadarkan diri.

" Anggi staf Satpol PP Sumbar, sudah 5 (lima)  hari belum sadarkan diri. Kata dokter yang bersangkutan mengalami asma yang menyebabkan sesak nafas dan menyebabkan tidak sadarkan diri", ungkap Nasrul Abit dengan rasa sedih.

Wagub Sumbar juga melihat keluarga Hendri sangat terpukul dan berharap Hendri dapat sembuh seperti sedia kala.

" Mudahan-mudahan Saudara Anggi dapat segera sembuh dari penyakit yang dideritanya. Perawat yang dilakukan RSUP M. Djamil amat memperhatikan secara ketat untuk menjaga kenyaman pasien agar segera sembuh", seru doa Nasrul Abit, seraya menyalami keluarga pasien untuk selalu berdoa kepada Allah SWT dan terus memantau perkembangan Hendri.

"Tadi saya baru menjenguk langsung saudara Anggi, ada keluarganya disana juga, istri dan orang tuanya. Kondisi kesehatannya sudah mulai membaik, namun tingkat kesadarannya saat ini menurun," ucapnya.

Wagub Nasrul Abit tidak bisa lama-lama menjenguknya, karena saya sudah diberitahu oleh dokter, pasien di ruang ICU butuh perawatan maksimal dan steril, apalagi Anggi belum sadar, banyak alat yang dipasang ditubuhnya.

"Saya mengenal Anggi adalah sosok petugas yang penuh bertanggungjawab dengan tugasnya, disiplin dan memiliki agama yang kuat, saya do'akan Anggi cepat sehat dan kembali bertugas seperti biasa," kata Nasrul Abit.

Ada beberapa perawat dan dokter M. Djamil terus memonitor dan memberikan pelayanan perkembangan pasien dengah baik.

Saat menjenguk Nasrul Abit didampinggi oleh Kasatpol PP dan Damkar Sumbar Dedi Diantoaulani, Danki Pol PP Zamzami, Dan PTI Adek Ariko dan anggota Satpol PP lainnya serta para pihak keluarga Anggi.(rel)

Padang. Lintas Media.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Raflis menyambut kedatangan siswa/siswi SD Yari School bersama beberapa orang jajarannya di Sekretariat DPRD di ruangan khusus I DPRD,Selasa (10/9).

Kedatangan siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) Yayasan Anak Republik Indonesia (YARI) School tersebut ke gedung DPRD,ingin mengetahui seluk beluk kelembagaan DPRD.

Kepala SD Yari School, Septia Meri menjelaskan, kedatangan ke gedung DPRD adalah dalam rangka pengenalan langsung kelembagaan DPRD kepada siswa. Dengan cara belajar langsung seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap kelembagaan DPRD.

Septia Meri menambahkan, ada perbedaan daya serap dan daya ingat usia anak-anak antara hanya mendengarkan dengan belajar langsung ke lapangan. Pengalaman di lapangan lebih cepat dipahami dan diingat daripada hanya dengan mendengar.

“Jadi, dengan membawa anak – anak langsung ke gedung DPRD, tentunya hasil yang dicapai dalam pembelajaran akan berbeda dengan hasil yang diperoleh melalui penjelasan di kelas,” ulasnya.

Sekretaris DPRD, Raflis sangat mengapresiasi kedatangan anak – anak tersebut ke gedung DPRD untuk belajar dan mencari tahu seluk beluk kelembagaan DPRD.

Disamping mengapresiasi  murid-muridnya,Raflis juga mengapresiasi guru – guru yang telah mengajak siswa/siswinya untuk datang ke gedung DPRD untuk memberikan pengenalan kelembagaan DPRD kepada anak – anak sejak dini.

Pada kesempatan itu,Raflis menerangkan. Fungsi DPRD kepada para siswa. Anggota DPRD berasal dari partai politik dan dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum (pemilu). Untuk periode 2019 – 2024 ini anggota DPRD Sumbar berasal dari sembilan parpol yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, PPP, PDIP, Nasdem dan PKB.

“Anggota dewan terbanyak berasal dari Partai Gerindra yaitu 14 kursi. Kemudian dari PKS ada 10 kursi, Demokrat ada 10 kursi serta PAN juga 10 kursi,” terang Raflis menjawab pertanyaan salah seorang siswa SD Yari School.

Raflis juga menerangkan mengenai tugas – tugas anggota DPRD kepada para siswa. Dia berharap, pengenalan lingkungan lembaga DPRD akan mendorong generasi bangsa ke depan semakin cerdas dalam mengenal lembaga – lembaga pemerintahan serta memahami fungsi masing-masing lembaga tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan juga, diantara anak – anak yang hadir hari ini ada yang menjadi anggota DPRD nantinya. Untuk itu kalian harus rajin belajar supaya cerdas dan bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan,” pesan Raflis. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Firdaus dan Rico Alviano, didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis menerima kedatangan puluhan mahasiswa Gema Pembebasan Wilayah Sumatera Barat,menuntut agar hak Hikma Sanggala sebagai mahasiswa di IAIN Kendari dikembalikan ke kampus.

Puluhan mahasiswa tersebut diterima Firdaus setelah berorasi di halaman gedung  DPRD Sumbar Selasa (10/9).

Koordinator aksi Gema Pembebasan Sumatera Barat Hendra Syahputra dalam orasinya menyampaikan, sikap Rektor IAIN Kendari yang memberhentikan Hikma Sanggala merupakan tindakan yang zhalim dan diktator. Karena,telah men-drop out (DO) Hikma dari kampus.

Menurut Hendra,mahasiswa menuntut karena, dengan fakta-fakta yang ada, Hikma tidak bersalah seperti apa yang dituduhkan. Mahasiswa juga menuntut untuk memberhentikan segala bentuk persekusi dan tekanan terhadap suara kritis intelektual mahasiswa.

Hendra menegaskan, alasan atau dasar dikeluarkannya SK pemberhentian terhadap Hikma Sanggala dapat dikategorikan sebagai tuduhan fitnah serius. Apa yang disebut sebagai aliran sesat oleh rektor tidak jelas dasar dan buktinya.

Mahasiswa juga mempertanyakan maksud rektor IAIN Kendari soal paham radikalisme. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan mengenai tuduhan terbukti menjadi anggota, pengurus atau kader organisasi terlarang. Tuduhan itu dinilai sembrono karena tidak jelas organisasi mana dan keputusan pemerintah yang mana yang melarang.

Hikma Sanggala merupakan mahasiswa akhir IAIN Kendari dan saat ini tengah menyusun skripsi. Namun, ia mendapat surat pemberhentian dari Rektor IAIN Kendari nomor 0653 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai mahasiswa IAIN Kendari.Jelas Hendra.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Hendra sebagai perwakilan mahasiswa gema pembebasan. Firdaus berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa yang telah disampaikan ini ke pemerintah pusat.

“Aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa terkait persoalan Hikma Sanggala ini kami terima dan DPRD secara kelembagaan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti,” kata Firdaus.

Firdaus menambahkan.Sesuai dengan kewenangan dan aturan perundang – undangan yang berlaku.DPRD Sumbar akan membahas aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut.(Sri)