Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

advertorial
Musi Rawas.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Selatan ( Sumsel ) H Herman Deru resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Ir. HJ. Ratna Machmud – HJ Suwarti, S.IP ( Ramah – Berarti ) bersama lima Bupati terpilih pasca Pilkada serentak 9 Desember 2020 lainnya di Griya Agung Palembang, Jum’at (26/2/2021).

Dilantiknya HJ Ratna Machmud – HJ Suwarti ini menjadi torehan baru sebagai pasangan perempuan pertama di Pulau Sumatera yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
Diwawancarai usai pelantikan, Ratna Machmud mengaku akan langsung melakukan gebrakan dengan menemui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, pihaknya juga akan langsung turun ke tingkat kecamatan dan maupun desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

Untuk program 100 hari kerja ini kami akan turun langsung ke kecamatan dan desa apa saja yang dibutuhkan warga Musi Rawas,” kata Ratna.
Menurutnya, dengan terjun langsung menyerap aspirasi masyarakat bisa mempertajam program visi misi untuk membangun Musi Rawas beberapa tahun kedepan.

"Yang pasti prioritas kita akan melakukan pembenahan dalam bidang infrastruktur. Itu yang selama ini menjadi keluhan dari masyarakat di tingkat desa,” jelas Ratna.

Saat disinggung menjadi perempuan Bupati dan Wabup pertama di Pulau Sumatera, lanjut Ratna mengatakan, pihaknya akan mengemban amanah sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Musi Rawas.

“Alhamdulilah kami menjadi Bupati dan Wabup pertama di Sumsel itu perempuan. Bahkan di Pulau Sumatera juga itu kami yang pertama,” jelas Ratna. (*)

PADANG.Lintas Media News.
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Pendirian Pabrik ke-111, PT Semen Padang launching program #SiapGerak, berupa lomba konten foto dan video untuk 11 orang pemenang. 

Lomba konten dan video yang digelar untuk umum oleh perusahaan pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu, akan berakhir pada 18 Maret 2021. Sedangkan untuk jadwal pengumuman pemenang lomba, dilakukan pada 21 Maret 2021. 
"Lomba konten foto dan video ini hadiahnya Rp11,1 juta, sesuai dengan HUT pendirian pabrik PT Semen Padang yang ke 111 tahun," kata Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Senin (1/3/2021). 

Anita merinci besaran hadiah bagi 
pemenang lomba #SiapGerak. Untuk juara I sebesar Rp3 juta, juara II Rp2,5 juta, juara III Rp1,6 juta. Kemudian, juga ada hadiah hiburan bagi 8 orang. "Masing-masing, mendapatkan hadiah hiburan sebesar Rp500 ribu," ujarnya. 

Anita juga menyampaikan mekanisme lomba di antaranya, unggah foto atau video berupa aktivitas olahraga ke instagram. Sertakan bukti aktivitas olahraga peserta dengan cara screenshot aplikasi olahraga atau bukti lainnya. 
Olahraga tidak berkelompok dan tidak melanggar protokol kesehatan. Aktivitas olahraga harus identik dengan angka 111, misalnya, jalan santai sejauh 1,11 km, lari 11,1 km, sepeda 111 km, push-up 111 kali, berenang selama 11,1 menit, dan aktivitas olahraga lainnya. 

Kemudian untuk syarat dan ketentuan lomba #SiapGerak, yaitu follow dan tag instagtam @semenpadang. Gunakan hashtag #HUT111semenpadang. Akun tidak diprivate (pribadi). 

Para peserta juga diperbolehkan mengunggah lebih dari satu foto atau video dengan konten yang berbeda. Konten yang diperlombakan karya peserta sendiri, dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak manapun. 

"Untuk kriteria pemenang, harus ada kesesuaian dengan syarat dan mekanisme lomba. Konten dan caption yang kreatif. Juri akan melakukan verifikasi kepada peserta jika diperlukan. Keptusan juri tidak dapat diganggu gugat," ujar Anita. 

Informasi tentang lomba #SiapGerak ini sudah disebar melalui platform media sosial PT Semen Padang seperti instagram, facebook dan youtube. Dan lomba konten foto dan video ini sekaligus untuk mengajak masyarakat hidup sehat di tengah pandemi Covid-19 yang belum tentu kapan akan berakhir. 

"Jadi lomba ini  digelar PT Semen Padang, bukan hanya sebagai bentuk menyemarakkan HUT pendirian pabrik, tapi juga untuk mengajak masyarakat berolahraga, supaya imun tubuh meningkat. Kalau imun tubuh meningkat, tentu akan terhindari dari berbagai virus, terutama Covid-19," pungkas Anita.(*)


Padang.Lintas Media News.
Melihat perkembangan ekonomi yang belum bangkit dan berkembang baik di Sumatera Barat dikarena masih belum berakhirnya wabah pendemi covid 19 dalam lebih setahun terakhir ini, Gubernur Mahyeldi ajak SKPD untuk ikut serta memanfaatkan dan memberdayakan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang saat ini sulit mendapat hasil karena daya beli masyarakat menurun. 

" Diharapkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mesti ikut serta bangkitkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan seluruh fasilitas masing-masing untuk membeli produk UMKM Sumatera Barat, apakah makanan, pakaian atau kebutuhan lainnya dalam pelayanan perkantoran masing-masing," himbau Mahyeldi dalam Apel Pagi dengan seluruh pejabat dilingkungan pemprov Sumbar, Senin (1/3/2021). 

Mahyeldi tegaskan, pemerintah provinsi Sumatera Barat mesti dekat dan memperhatikan kondisi potensi ekonomi masyarakat saat ini. Rasa kepedulian ini mesti melihat dari dekat UMKM yang saat ini tidak dapat berbuat banyak. 

"Untuk mari kita manfaatkan produk - produk yang ada dibuat masyarakat kita. Saya saja pakai sepatu prodak masyarakat Padang Pariaman dan seharus kita semua juga berpikir demikian agar cepat bangkit perekonomian masyarakat yang berdampak juga akan pembangunan perekonomian Sumbar secara umum," ujarnya. 

Gubernur juga katakan, untuk keseragaman pakaian Aparatur Sipil Negara (ASN) hendak juga memakai produk UMKM Sumbar, apakah batik hari Kamis, pakaian muslim hari Jum'at termasuk wajib pakai peci bagi laki-laki buatan masyarakat Sumbar.

"Selain itu ASN Sumbar mesti memakan produk organik pangan yang sehat hal ini guna mewujudkan Sumbar provisi terbaik pengadaan pangan organik terbaik. Dan untuk membangkitkan UMKM, dinas terkait agar menilai UMKM yang bagus untuk dibina. Nantinya setiap SKPD minimal membina dan konsumsi 3 UMKM yang telah baik manajemen dan membantu program KUR Bank Nagari, dan CSR lembaga lainnya," ujarnya.

Mahyeldi sempat menanyakan berapa dana makan dan minum keseluruhan di SKPD dilingkup pemprov Sumbar dan menyatakan ada 20 miliar tentunya ini dapat membantu produk ekonomi masyarakat. 

" Wabah Covid tidak main, dia telah memberikan dampak ekonomi dan dampak kesehatan masyarakat. Dan kondisi ini menjadi beban APBD kita yang juga dilakukan recofusing sebesar 8 persen dalam penanggulangab covid dan tenaga kesehatan. Aktifitas ekonomi tidak boleh berhenti," katanya.

Ia juga ungkapkan, mari kita berdayakan BUMD dan BUMN untuk membantu ekonomi masyarakat. Dan jangan pernah masyarakat merasa pemerintah jauh dari mereka. 

"Zakat dan wakaf juga dapat kita gunakan untuk membantu masyarakat. Yang terpenting BUMD kita itu dapat menjawab dan memberi solusi kondisi perekonomian masyarakat, tidak malah membebani APBD," terangnya.

Mahyeldi ingatkan, potensi uang beredar utama beredar dalam daerah jika ada dana tersebut dibawa keluar tentunya ini melanggar konsep kesejateraan dan konsep syariah. 

"Oleh karena itu menghadapi tantangan semua ini diharapkan setiap SKPD sesuai peran dan fungsinya memberikan pemikiran dan solusi yang terbaik bagi kemajuan daerah dan masyarakat Sumbar," ajaknya. 

Mahyeldi ada 4 hal yang terpenting dalam bekerja

1. Iklas, niatkan kerja karena Allah SWT. Jadi tidak ada kata siap salah, kami bisa di bohong, tapi Allah tidak. Bekerja dengan benar agar mendapatkan amal dan masyakat dapat yang terbaik.

2. Cerdas, laksanakan pekerjaan dengan cerdas, ilmu dan pengalaman sikapi dengan kecerdasan. Ikuti aturan, tidak semua mesti minta petunjuk. Kita bicara kata aturan bukan kata gubernur atau kata wakil gubernur.

" Dan selama menjabat kami tidak ingin ada kasus kasus yang berdampak hukum, karena itu dalam bekerja ikuti aturan. Visi pemerintahan saat ini berkelanjutan dalam memajukan daerah dan bangsa Indonesia," ucap Mahyeldi menegaskan. 

3. Bekerja keras.  Kita mesti cepat, tidak berlama-lama untuk bangkitkan ekonomi rakyat. 

Karena kerja keras dan sungguh-sungguh semua kita diminta Kadis kesehatan pastikan kepala SKPD dan pejabat lainnya dicek up kesehatan (jendral cek up) setiap waktu sesuai ukurannya.

4.Bekerja Tuntas.  Apa yang kita rencanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, jangan kasih beban pada pimpinan selanjutnya. 

"Bisa lakukan hari ini laksanakan hari jangan tunggu hari esok. Jangah berikan beban pada orang lain, jangan lempar tanggungjawab pemimpin unit kerja mesti tampil. Dengan 4 tras ini kita akan berikan yang terbaik untuk masyarakat sumbar," pungkas gubernur.(rel)




Pariaman.Lintas Media News.
Tim Puslitbang Polri didampingi rombongan Rorena Polda Sumbar mengunjungi Polres Padang Pariaman dalam rangka penelitian tentang tingkat kepercayaan terhadap kinerja Polri, Tahun Anggaran 2021. 

Kedatangan Rombongan Tim Puslitbang Polri Dipimpin Oleh Kombes Pol Saefuddin Mohammad, SIK, AKBP Hanafiah Nembo dan disambut hangat Kapolres Padang Pariaman AKBP Dian Nugraha HBWPS SH SIK. beserta Wakapolres Kompol Alfias Marzuki SE MH di Polres  Padang Pariaman, Senin(1/3/2021). 

Kegiatan puslitbang ini pun juga  di ikuti Pejabat Utama bersama responden dari tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi di Padang Pariaman  untuk pendalaman seberapa puas masyarakat  Padang Pariaman terhadap Kinerja Polres Padang Pariaman, khususnya dalam hal pelayanan publik. 

Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Saefuddin Mohamad, S.I.K., mengatakan  sasaran penelitian puslitbang internal yakninya terhadap satuan kerja. Di antaranya Pelayanan SIM, Pelayanan SKCK, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau SOP dan bagaimaan tingkat  kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Padang Pariaman. 

“Selain pendalaman internal, Tim Puslitbang juga akan melakukan pendalaman eksternal kepada perwakilan masyarakat yang diundang. Diharapkan perwakilan masyarakat ini betul-betul transparan sesuai yang dialaminya,” ucap Kombes Pol Saefuddin. 

Dalam hal ini Polres Padang Pariaman mendapatkan penilaian responden dengan kategori  sangat baik sebesar 89,96%. 

"Dari nilai ini kita akan melaksanakan pendalaman, untuk mengetahui apa saja hal yang menguatkan dan melemahkan" Ujar Kombes Pol Saefuddin. 

Beliau menyampaikan ada 2 kunci kesuksesan pelayanan kepada masyarakat yaitu dukungan publik dan restu publik, tentunya ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian khususnya Polres Padang Pariaman, tutup nya.(rls)

Jakarta.Lintas Media News.
Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere  yang terjadi saat Presiden Joko Widodo melintas tidak ada basis yang elementer adanya peristiwa pidana.

Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan. Karena itu, menurut Indriyanto, wajar polisi menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere.

"Permintaan pembebasan tersebut jelas tidak beralasan, karena penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normalnya," ujar Indriyanto dalam keteranganya, Senin (1/3). 

Disisi lain, sambung dia, kerumunan warga saat menyambut Presiden Joko Widodo tidak bisa menjadi dalih untuk membebaskan Rizieq Syihab dari proses hukum. 

Pasalnya, Eks wakil ketua Pansel Calon Pimpinan (Capim) KPK ini berpandangan, kerumunan di Maumere dan di Petamburan saat Rizieq menikahkan anaknya adalah hal yang berbeda. Karena, ia menekankan tidak ada ajakan saat kerumunan warga di Maumere ketika menyabut Presiden Jokowi. 

"Penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normanya," katanya.(rls)


Painan, Lintas Media News.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Painan mendukung penuh pendirian Pos Polairud di Painan, Kec. IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak saja dukungan moral, tetapi dalam bentuk pengadaan tanah seluas 1.600 meter persegi di daerah Pincuran Boga.

"Ninik mamak Painan mendukung pendirian Pos Polairud di Painan, sehingga ada polisi yang siap siaga menjaga laut dan melindungi nelayan dari kapal-kapal pencuri ikan," kata Ketua KAN Painan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. Datuak Nan Batuah di Padang, Senin (1/3).

Karena dukungan dari ninik mamak inilah maka KAN Painan secara lembaga menyerahkan tanah yang berasal dari tanah ulayat nagari. Keputusan penyerahan itu diambil dalam rapat KAN, bukan keputusan orang per orang.

Penyerahan SK KAN atas yang melepas tanah untuk Pos Polairud Pessel tersebut dilakukan langsung oleh Ketua KAN Painan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah kepada Kapolres Pesisir Selatan AKBP Sri Wibowo, S.IK di Mapolres Pessel, Senin (22/2) lalu.

"Dengan penyerahan SK KAN ini resmilah sudah penyerahan 1.600 meter persegi kepada Polri untuk lokasi Pos Polairud Pessel. Pihak Polri sudah bisa membangun posnya," kata Syafrizal Ucok yang sehari-hari Kadis PMD Sumbar, didampingi Sekretaris KAN Asril Zakaria Rajo Mudo.

Diharapkan ke depannya nelayan Pesisir Selatan, yang merupakan anak kemenakan dari ninik mamak dapat terayomi oleh Polairud yang ada. "Kami tidak ada meminta ganti rugi, karena ninik mamak menyerahkan tanah ini dengan ikhlas," kata Ketua KAN Painan Syafrizal Ucok, yang juga Ketua Umum LKAAM Pesisir Selatan dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2005-2010.

Kapolres Pesisir Selatan AKBP Sri Wibowo, S.IK atas nama Kapolda Sumbar menyatakan terima kasih atas kerelaan ninik mamak Nagari Painan menyerahkan tanah untuk Pos Polairud ini. "Kami sangat memberikan apresiasi kepada Ketua KAN Painan dan seluruh pengurusnya," kata Kapolres AKBP Sri Wibowo, S.IK.

Dukungan dan kerjasama ninik mamak ini diharapkan Kapolres AKBP Sri Wibowo terus berlanjut ke depannya, sampai dengan berdirinya dan beroperasinya Pos Polairud Pessel untuk menjaga perairan laut dan nelayan Pesisir Selatan. (Rls)


PADANG.Lintas Media News.
 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD )Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, pihaknya mengapresiasi mahasiswa mendukung keputusan DPRD Sumbar penetapan rekomendasi nomor 6 untuk PT Balairung dan 7 untuk Covid-19. Supardi berjanji berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan diminta dikawal proses tersebut.

"Kami sudah mendesak gubernur menindaklanjuti semua rekomendasi diberikan DPRD serta penetapan rekomendasi diberikan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima. Kita akan tetap kawal hasil rekomendasi kemaren," ujar Supardi di ruang khusus I DPRD Sumbar, Senin, 1 Maret 2021 

Menurut Supardi, DPRD meminta BPK melakukan audit Investigasi berdasarkan aturan untuk mengaudit sesuai Permendagri.

"Pansus bergerak selama 7 hari, Pansus hanya mendalami hasil temuan LHP BPK, Pansus tidak bekerja secara investigasi dan penyidikan dan penyelidikan. Diluar dari itu pansus tidak memiliki kewenangan," ujar Supardi

Lanjut Supardi, berdasarkan temuan adanya unsur kemahalan hand saniter dan pengurangan volume dan temuan tersebut diminta kembalikan kepada negara selama 60 hari sejumlah  4,9 milyar.

"Nah belum bisa dipertanggung jawabkan dana Covid-19,  salah satu transaksi tunai. Sejumlah 49 milyar belum bisa dipertanggung jawabkan," ujar Supardi sembari menambahkan, agar BPK minta kepada aparat penegak hukum menindaklanjutinya, maka itu harapan kita kepada BPK RI.

Koordinator aksi PKC PMII Sumbar Rodi Putra mengatakan, pihaknya mendukung pansus DPRD, agar benar serius mengusut tuntas serta adanya tranparansi pelaku penyelewengan dana Covid-19.

"Kita atss nama masyarakat Sumatera Barat membawa kasus ini KPK serta meminta pimpinan DPRD Sumatera Barat, agar menyurati KPK untuk turun di Sumatera Barat," ujar Rodi

Menurut Rodi, penggunaan dana penanganan COVID-19 harus transparan dan tidak boleh ada oknum yang memperkaya diri sendiri di tengah susahnya ekonomi masyarakat yang dilanda pandemi.

"Kita mendengar bukti kegagalan itu adalah adanya temuan LHP BPK tentang penyelewengan dana penanganan COVID-19, maka pejabat terkait harus dipecat dari jabatannya," ujar Rodindra Saputra koordinator aksi.(rls/fwp sbr)

TeTeks Foto: Ratusan Santri dan Pengurus Pondok Modern Darusallam Gontor Kampus II Sulit Air, Kabupaten Solok serta Kapolsek Sulit Air deklarasi bersama menolak berita hoax dan ujaran kebencian, Kamis (25/2).

PADANG, Lintas Media News.
Dukungan kepada kepolisian untuk memberantas hoax dan ujaran kebencian yang marak beredar di media sosial (medsos) mulai muncul dari berbagai elemen masyarakat Provinsi Sumbar.
Ratusan Santri dan Pengurus Pondok Modern Darusallam Gontor Kampus II Sulit Air, Kabupaten Solok menyatakan menolak berita hoax dan ujaran kebencian.

Penolakan tersebut diwujudkan dengan deklarasi pernyataan bersama yang dilaksanakan di pondok modern tersebut, Kamis (25/2) lalu. Deklarasi juga dihadiri Kapolsek Sulit Air.

Tidak hanya menolak berita hoax di ujaran kebencian, Pondok Modern Darusallam Gontor Kampus II juga menyatakan dukungannya terhadap kepolisian untuk menciptakan situasi kantibmas yang kondusif, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pimpinan Pondok Modern Darusallam Gontor Kampus II, Ustad, M. Ridwan menyebutkan, deklarasi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan. Di mana, berita hoax yang beredar di media sosial (medsos) akhir-akhir ini memang meresahkan masyarakat.

“Berita hoax di medsos meresahkan dan mengadu domba antar manusia. Sehingga melahirkan fitnah yang keji,” ungkap Ustad M Ridwan, Senin (1/3).

Berita hoax ini menurutnya, perlu dihentikan. Caranya, dengan melakukan  sosialisasi kepada masyarakat. “Lakukan sosialisasi dengan masyarakat. Terutama tentang hal apa saja yang sedang diperdebatkan saat ini. Sehingga semuanya jadi jelas dan tidak abu-abu,” harapnya.

Sebelumnya, dukungan untuk memberantas hoax juga datang dari Pondok Pesantren Darul Talib, Laiang, Kota Solok. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Talib, Laiang, Kota Solok Boby Gusriadi mendukung  sepenuhnya tindakan hukum yang dilaksanakan kepolisian, dalam menyikapi banyaknya berbagai hoax, berdampak pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Termasuk juga berita hoax terkait program vaksinasi Covid-19 yang sedang dilaksanakan pemerintah. Buya Boby mengimbau agar jangan ada lagi beredar isu hoax, sehingga membuat masyarakat menjadi takut, seolah-olah hanya karena vaksin maka seseorang akan mati. Padahal vaksin itu untuk membuat kekuatan daya tahan tubuh,bukan mematikan.(rls)

Pd, Panjang. Lintas Media. News.com
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tidak pernah kehanisan ide dalam berinovasi. Setelah, sukses dengan berbagai aplikasi seperti, paduka, palang pintu, dan banyak lagi inovasi yang terlahir dari OPD yang mengurus administrasi kependudukan ini.

Inovasi teryanyar, yang dilahirkan Dukcapil Padang Panjang adalah," POP Corn (Photo OPDdukcapil Corner) merupakan inovasi terbaru dari Dinas Dukcapil kota Padang Panjang. Hal tersebut, dikatakan Kadis Dukcapil Maini menjawab LintasMedia.News diruang kerjanya, 0Senin, 1/3/2021.

POP Corn, merupakan media penyampaian dan publikasi informasi kependudukan yang dikemas secara lebih kekinian dalam memanfaatkan media sosial seperti FB,IG dan WA.
Secara teknis, dengan adanya POP Corn, masyarakat dapat berswafoto sembari melakukan pengurusan dokumen kependudukan ataupun selesai mendapatkan dokumen kependudukan yang diiginkan.

Hal ini, dapat menjadi ajang edukasi dan himbauan secara persuasif kepada masyarakat luas agar terpacu melakukan pengurusan dokumen kependudukannya. 

Lebih lanjut lagi,jika memungkinkan, swafoto masyarakat yang di tag-kan ke akun medsos dukcapil, dapat disayembarakan, dipilih yang terbaik dan mendapatkan merchandise dari Dukcapil kota Padang Panjang, sehingga dapat membahagiakan masyarakat kota Padang Panjang khususnya.

Semua ide itu, terlahir dari kekompakan seluruh tim dalam menghadapi perobahan teknologi dan digitalisasi. Artinya, pesatnya perkembangam teknologi mau tidak mau kita harus mengikuti alurnya. Dengan banyak kemudahan tersebut, kerja Dukcapil sangat terbantu sekali dengan banyaknya aplikadi administrasi yang dibuat. 

Masyarakat pun, terbantu dengan berbagai aplikasi yang ada sekarang. Untuk, mengurus bermacam adminduk, masyarakat tidak perlu lagi bolak balik kekantor. Dukcapil, dan tim akan mendatangi kelurahan masing masing. Begitu mudahnya, cara yang sudah dibangun capil, masih enggan juga masyarakat untuk melengkapi data kependudukanya,ujar Maini.

Lebih jauh  Maini mengatakan, sebagai OPD yang melayani keperluan banyak orang, akan berusaha sebaik mungkin dalam melayani masyarakat. Sesuai, harapan Walikota Fadly Amran, capil harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, tukuk Maini.(maisonpisano)

Padang,Lintas Media News.
Dua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Sumbar yaitu,Pansus Balaiung dan Pansus Covid-19. bekerja tepat waktu dan telah melahirka keputusan.

DPRD Sumbar membentuk Pansus untuk menindaklanjuti LHP BPK-RI tentang kepatuhan atas kegiatan PT Balairung Citra Jaya Sumbar tahun buku 2018-2020 dan LHP BPK RI Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2020.

"Delapan hari kerja untuk menindaklanjuti LHP BPK RI, Jumat 26/2 malam, laporan dua Pansus diparipurnakan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat HM Nurnas, Senin 1/3 di Padang.

Dari paripurna Jumat malam itu semua fraksi menyetujui dan menerima hasil Pansus dan setuju hasil Pansus menjadi keputusan DPRD Sumbar.

Keputusan DPRD Sumbar berujud rekomendasi itu bernomor 6 untuk PT Balairung dan 7 untuk Covid-19.

Tapi dari laporan dan pebahasan, Fraksi Partai Demokrat ngotot untuk dilakukan audit investigasi .

"Tidak ada tujuan politik atas sikap Fraksi Demokrat yang keukeuh minta BPK RI Perwakilan Sumbar melakukan audit investigasi. Semua itu keinginan Fraksi Partai Demokrat untuk sahihnya good and clear good governance," ujar HM Nurnas yang menjadi Ketua Pansus Balairung.

Menurut HM Nurnas harus terang benderang, karena ini menyangkut uang rakyat yang junlahnya fantastis, untuk Covid-19 dari total Rp 510 miliar, Rp 4,9 miliar jadi temuan di LHP BPK. Belum lagi  PT Balairung Citra Jaya Sumbar yang mengelola Hotel Balairung di Jalan Matraman, LHP BPK mengatakan perusahaan milik pemerintahan di Sumbar tidak berprospek bahkan selama ini tak pernah menyetor deviden ke kas daerah.

"Terus apakah dibiarkan dan cukup apa yang ada di LHP BPK saja, tidak begitu. Fungsi DPRD adalah pengawasan bisa saja kita minta BPK RI melalui Gubernur untuk mengaudit investigasi dua temuan di LHP yang Pansus DPRD Sudah bekerja,"ujar.HM Nurnas.

Fraksi Demokrat kata HM Nurnas terkait soal dugaan terhadap uang negara atau daerah no toleransi.

"Sehingga itu saat Paripurna Jumat malam itu, kami tegss minta BPK lakukan Pemeriksaan Investigasi atau Audit Investigasi, jika ada oknum atau siapa saja terindikasi ikut menyebabkan kerugian itu, maka kewenangan menyelidiki, menyidiki dan menunut ada di lembaga penegak hukum yaitu polisi dan jaksa,"ujarnya.

Selain itu kata HM Nurnas kalau sepakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clear governance) solusinya auidit investigasi penggunaan dana covid-19. Jika ada korupsinya, aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan, tegakan hukum mesti langit runtuh sekali pun.

"Dan untuk PT Balairung harus patuh atas LHP BPK RI dan Gubernur harus intensif melakukkan pengawasan dan pembinaan kepada PT Balairung Citra Jaya Sumbar itu," ujar Nurnas. (**)

PADANG,Lintas Media News.
Medical Check Up (MCU)merupakan pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk mengetahui status kesehatan seseorang. Pemeriksaan ini bermanfaat untuk skrining atau deteksi dini suatu penyakit serta sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala.

Kepala unit Poliklinik dan MCU Semen Padang Hospital (SPH), dr Frida Yossy Harlinda mengungkapkan, MCU dilakukan sebagai pencegahan yang dilakukan untuk menghindari kekecewaan dan kerugian yang disebabkan oleh gangguan kesehatan yang mendadak. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mengetahui risiko terkena penyakit, mencegah berkembangnya penyakit menjadi lebih serius, dan meningkatkan kualitas hidup.

“Pemeriksaan kesehatan tidak harus dilakukan saat seseorang telah merasakan suatu penyakit di tubuhnya. Jadi melalui pemeriksaan ini, diharapkan suatu penyakit atau gangguan kesehatan bisa dideteksi sejak dini,” ujarnya.
dr. Yossy menjelaskan, MCU idealnya dilakukan sedini mungkin atau saat merasakan gejala suatu penyakit. Usia yang dianjurkan yaitu 35 tahun keatas, tapi bukan berarti dibawah usia 35 tahun tidak memerlukan MCU. Pemeriksaan ini tetap diperlukan apalagi terdapat keluhan suatu penyakit dan dilakukan berkala atau minimal satu kali dalam setahun.

“Dengan melaksanakan Medical Check Up secara berkala, minimal satu tahun sekali, kesehatan Anda akan dapat termonitor dengan baik,” katanya.

Dalam melakukan MCU, ada berbagai prosedur yang akan dilakukan pasien, seperti:
1. Sehari sebelum pemeriksaan MCU, peserta diharuskan untuk berpuasa terlebih dahulu selama minimal 8 jam. Peserta hanya diperbolehkan untuk minum air putih saja selama menjalani puasa.
2. Saat peserta datang, peserta mendaftar terlebih dahulu di unit pendaftaran/admisi
3. Setelah mendaftar, peserta diarahkan untuk ke ruang MCU
4. Peserta dilakukan pemeriksaan awal yakni pemeriksaan antropometri (berat badan dan tinggi badan) serta tanda vital (tekanan darah, laju nadi, laju nafas, dan suhu tubuh)
5. Setelah pemeriksaan antropometri, peserta menjalani pemeriksaan laboratorium pertama sebelum sarapan pagi
6. Setelah sarapan pagi, peserta berpuasa kembali selama 2 jam sebagai persiapan untuk pemeriksaan laboratorium yang kedua 
7. Peserta dilakukan pemeriksaan radiologi dan penunjang lainnya
8. Peserta MCU akan menjalani wawancara medis serta pemeriksaan fisik secara keseluruhan sesuai dengan paket yang dipilih
- Dokter umum
- Dokter gigi
- Dokter spesialis penyakit dalam
- Dokter spesialis mata
- Dokter spesialis THT
- Dokter spesialis urologi
- Dokter spesialis obstetri dan ginekologi
9. Setelah menjalani pemeriksaan fisik, peserta MCU akan melakukan pemeriksaan laboratorium yang kedua
10. Rangkaian MCU selesai, peserta dapat pulang kembali

“Jika hasil MCU telah keluar, pasien disarankan tetap menerapkan pola hidup seimbang, gizi dan istirahat yang cukup, serta olahraga rutin. Namun, apabila ada temuan abnormal, pasien dianjurkan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis yang sesuai dengan berkaitan,” jelas dr. Yossy.
Sementara itu, dr. Yossy juga menjelaskan terdapat 2 layanan MCU di SPH, yakni MCU biasa dan MCU executive. Alur kedua layanan ini sama, perbedaan hanya di lokasi untuk MCU executive terdapat ruangan tersendiri. Layanan akan diberikan sesuai paket MCU yang dipilih oleh peserta.

Di sisi lain, SPH memiliki peralatan lengkap dalam layanan MCU untuk pasien. Pemeriksaan dilakukan menggunakan peralatan canggih untuk mendeteksi adanya penyakit pada tubuh pasien. Fasilitas MCU di SPH meliputi:

a. Elektrokardiografi (EKG)
b. Audiometri
c. Spirometri
d. Treadmill: Pemeriksaan rekam jantung saat melakukan aktifitas latihan, yang bertujuan untuk mendeteksi apakah ada tanda-tanda penyumbatan (iskemi) pada pembuluh darah jantung. Melalui pemeriksaan ini diharapkan dapat mengetahui adanya kelainan jantung yang sulit dideteksi pada saat rekam jantung dalam keadaan istirahat
e. Pemeriksaan laboratorium lengkap seperti Hematologi, cek Gula darah (puasa dan 2 jam post prandial), cek fungsi hati, fungsi ginjal, Hepatitis B, tes Urin lengkap, Asam urat, Pemeriksaan narkoba dan PSA
f. Pemeriksaan radiologi seperti Rontgen thorax, USG abdomen, USG prostat, Mamografi dan MRI.
g. Pap’s smear (deteksi dini kanker serviks)

Dr. Yossy juga mengungkapkan, di SPH, tim layanan MCU yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, serta tenaga medis profesional lainnya siap untuk memberikan layanan kesehatan kepada pasien.

“Lakukanlah MCU secara berkala untuk mengetahui status kesehatan Anda saat ini serta mencegah komplikasi berbagai penyakit seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung, dan penyakit kronik lainnya,” imbaunya.

Ia juga menambahkan, untuk pasien yang hendak melakukan MCU, pendaftaran dapat dilakukan melalui unit pendaftaran/admisi SPH dengan membawa kartu identitas.(rls)

Padang, Lintas Media News

Rumah singgah Yayasan Semen Padang telah memiliki penghuni sejak dilaunching pada awal Februari 2021 lalu. Beberapa keluarga asal luar daerah telah silih berganti menghuni rumah singgah tersebut selagi keluarga mereka tengah menjalani perawatan di Semen Padang Hospital (SPH).

Saat ini, salah seorang dari penghuni Rumah Singgah tersebut, Martha (35 tahun) mengungkapkan bahwa ia dan keluarga berasal dari Muara Bungo-Jambi. Ia dan keluarga membawa orangtuanya untuk berobat ke SPH untuk menjalani prosedur cuci darah untuk pengobatan penyakit ginjal.

"Saya datang bersama keluarga sekitar 3 orang lainnya membawa ibu saya yang hendak berobat ke SPH. Awalnya saya sempat merasa cemas karena bingung hendak beristirahat dimana selagi ibu saya dirawat, apalagi mesti dioperasi jadi memang harus menunggu sesuai sampai jadwal operasi yang ditentukan. Tapi ternyata saya gak menyangka, petugas SPH mengarahkan saya untuk menginap di Rumah Singgah Yayasan Semen Padang," ujar Martha.

Usai diarahkan petugas SPH, ia pun mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk dapat menghuni Rumah Singgah Yayasan Semen Padang. Setelah mengurus data yang diperlukan, ia pun datang ke rumah singgah tersebut dan kaget saat masuk ke dalamnya.

"Saya kaget saat masuk ke dalam rumah singgahnya, karena saya lihat fasilitasnya sangat lengkap. Mulai dari ruang tamu beserta sofa untuk tempat bercengkrama, ruang keluarga dengan televisi untuk menonton, ruang makan dengan meja dan kursinya, kamar tidur dengan kasur yang empuk, dapur untuk memasak, dapur bersih untuk buat minuman hingga ada taman belakang," ujar Martha dengan antusias.

Ia mengungkapkan, ia memang sempat mendengar dari petugas kesehatan yang ada di Jambi mengenai Rumah Singgah yang ada di SPH, namun belum begitu dapat dipastikan apakah sudah dapat dihuni karena masih baru selesai perizinannya. Namun ternyata saat di Rumah Singgah ia sungguh kaget mendapati bahwa rumah singgah yang ada dalam ekspetasinya berbeda dengan yang didapatinya langsung bersama keluarganya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan rasa apresiasinya atas pelayanan yang sangat memuaskan dari Yayasan Semen Padang untuk keluarga pasien asal luar daerah yang dirawat di SPH. Bahkan, ia juga kaget mengetahui bahwa ternyata juga disediakan akomodasi bagi yang di rumah singgah untuk membezuk keluarganya yang tengah menjalani perawatan di SPH di jam yang telah ditentukan.

"Rumah singgah Yayasan Semen Padang sangat membantu kami yang dari jauh ini. Bagaimana tidak, kami tak perlu lagi memikirkan tempat untuk beristirahat selama keluarga tengah menjalani perawatan di SPH. Sungguh sangat membantu kami," katanya.

Apalagi, katanya, tidak ada dipungut biaya sepersen pun kepada ia dan keluarganya selama menginap di rumah singgah tersebut. Ia mengungkapkan, pengalaman menariknya ini akan ia sampaikan pada kerabat atau kenalannya saat kembali dari Padang usai orangtuanya menjalani pengobatan di SPH.

Sementara itu, Kepala Bagian SDM dan Umum Yayasan Semen Padang Defni Riza, selaku penanggung jawab rumah singgah tersebut, menyampaikan rasa syukur atas kenyamanan keluarga pasien yang menikmati penyediaan fasilitas di rumah singgah tersebut.

"Rumah singgah tersebut didirikan sebagai salah satu dari kegiatan sosial Yayasan Semen Padang . Selain itu, tujuan adanya rumah singgah ini guna menampung keluarga pasien BPJS kelas III asal luar daerah yang dirawat di SPH dan tidak mempunyai kerabat di Padang," ujar Defni

Ia berharap agar rumah singgah tersebut dapat memberi manfaat bagi yang menempatinya dan dapat meringankan beban keluarga pasien asal luar daerah yang butuh tempat untuk menginap. (*/b/hms)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.