PADANG.Lintas Media News.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Desrio Putra mengatakan mengharapkan. Semua stake holder yang terkait dengan pembangunan jalan tol Sumbar-Riau,untuk melakukan sosialisasi secara maksimal dengan melibatkan ninik mamak dan wali nagari.

Hal itu disampaikan Desrio Putra pada rapat dengar pendapat komisi IV DPRD Sumbar  bersama Duteng Harindo Konsultan, Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota, Dinas PUPR Sumbar, Walhi Sumbar dan utusan lima nagari yaitu Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baru, dan Nagari Gurun.

Nagari-nagari itu berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau.

Rapat dengar pendapat tersebut dilakukan komisi IV di ruangan khusus DPRD Sumbar.Senin (9/11/2020),guna membahas ganti rugi lahan bagi masyarakat  terdampak pembangunan jalan tol Sumbar- Riau.

"Kalau ada masyarakat tidak setuju berikan pemahaman, serta harus ada ganti rugi layak terhadap lahan- lahan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol tersebut," ujar Desrio Putra.

Menurut Desrio,pembangunan jalan tol tidak sama dengan di pulau jawa, dengan hamparan pertanian atau lahan luas mungkin hanya dimiliki oleh satu orang.

"Sedangkan di Sumatera Barat ada kemungkinan pemilik lahan tidak begitu luas, tetapi jika lahannya tersebut terkena dampak pembangunan jalan tol, terus kemana mereka akan pindah. Nah itu harus dicairkan solusinya," ujar Desrio merupakan politisi Gerindra ini.

Pihak perencana tidak mesti mempertimbangkan biaya kompensasi murah, tetapi juga mempertimbangkan dampak paling minim.Pinta Desrio.

"Kita mengingatkan konsultan perencana jalan tol Padang-Pekanbaru agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat mesti dipertimbangkan dan upaya-upaya pemaksaan ataupun adu domba harus dihindari karena bisa memicu konflik dan menghambat pembangunan jalan tol," ujarnya.

Dikatakan Desrio Putra, berdasarkan klarifikasi dengan pihak pelaksana, jalur tol tersebut belum diputuskan, atau masih tahap perencanaan awal.

“Tapi ada tiga alternatif yang disiapkan pelaksana, yaitu dengan tetap mempertimbangkan supaya tidak banyak pemukiman dan lahan produktif yang terkena serta biaya konstruksi yang tentu lebih rendah. Itu masih tahap desain awal, baru diputuskan mana jalur yang paling tepat. Kemudian, dilanjutkan dengan proses detail enginering design (DED)," tutupnya.(ST)
 
Top