PADANG.Lintas Media News.
Pengukuhan Dharma Wanita Persatuan (DWP) IPP Provisi Sumatera Barat acara pengukuhan berlangsung secara online dengan Dharma Wanita Persatuan Pusat masa bakti 2019-2024, di Aula Diskominfo Provinsi Sumbar, Selasa (7/7/2020).
Pada kesempatan ini Ketua DWP Sumbar Ny.Elinda Alwis mengatakan untuk keseragaman diseluruh Provinsi maka dari itu Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dr. Erni Guntarti Tjahjo mengukuhkan acara ini secara online mengingat situasi pandemi Covid-19.
"Kegiatan yang kita laksanakan dalam masa-masa ini belum bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung karena protokol kesehatan tidak membolehkan berkumpul pertemuan banyak orang makanya kami pada hari ini pengukuhan ini dilangsungkan secara virtual," ujar Ny.Elinda Alwis
Lebih lanjut Ny. Elinda Alwis menyebutkan pada hari sebelumnya telah mengadakan rapat kegiatan yang dilaksanakan kami sebagai pengurus sudah kukuhkan tentu mengacu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pusat. "Mudah-mudahan pada tahun ini bisa mengadakan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan sesuai dengan suasana protokol yang ada," katanya.
Pengurus dari Provinsi Sumbar yang dikukuhkan lebih kurang 15 orang dan tadi dikukuh empat provinsi diantaranya, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Jambi empat provinsi ini dijadawal pada tanggal 7 Juli 2020 kemudian provinsi lain jadwalnya berbeda-beda.
Selain itu Ketua DWP Sumbar Ny. Elinda juga mengatakan bahwa rangkaian acara ini menunjukan sesuai Surat Edaran Nomor : E150/DWPP/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 dan mengingat bahwa masih terdapat sejumlah pengurus DWP baik pengurus DWP IPP maupun provinsi yang tertunda pelaksanaan pengukuhan oleh Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan akibat pandemi Covid-19.
Pengukuhan secara online ini sebagai solusi dan manfaat fasilitas teknologi komunikasi yang ada saat ini, "Maka kami memutuskan untuk melakukan acara pengukuhan Pengurus DWP IPP secara online," ujar Elinda.
Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DWP dan memastiakn bahwa seluruh program kerja organisasi tetap dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.(rel)