Padang,Lintas Media News.
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Solok, Abdul Hadi (58), terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan di sekolahnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Selasa (25/6).

 Abdul Hadi tersangkut kasus operasi tangkap tangan (OTT) iuran pendidikan, pada Jumat, 24 Agustus 2018 silam.berdasarkan putusan majelis hakim Tipikor Abdul Hadi sudah dapat menghirup udara bebas berdasarkan Berita acara pengeluaran tahanan bebas dari dakwaan dengan No W.3.PAS.PAS.25.PK.01.01-732 tertanggal 25 Juni 2019.

Hakim ketua Agus Komarudin bersama dua hakim anggota, Perry Desmarera dan Elysiah Plorence, dalam pembacaan vonis menyatakan, tidak ada unsur memaksa orang lain dalam tindakan Abdul Hadi.

Agus Komarudin juga memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan dan memulihkan hak-hak terdakwa.

Tim kuasa hukum terdakwa, DR Aermadepa, SH, MH, Oktavianus Dt Rajo Alam, SH, dan Ganefri Indriyanti, SH, menyatakan pihaknya sangat bersyukur dengan keputusan ini. Menurutnya, putusan ini membuktikan bahwa tuduhan OTT maupun tindak korupsi yang dituduhkan kepada kliennya tidak terbukti.

"Kita sangat bersyukur dan terharu dengan vonis ini. Mudah-mudahan dengan vonis ini, Pak Abdul Hadi tetap serius dan berbakti dalam pengembangan SMKN 2 Solok. Kita berharap, Pak Abdul Hadi tidak patah semangat membawa SMKN 2 Solok menjadi lebih baik dan lebih maju,” ujar Oktavianus, salah satu tim kuasa hukum yang juga alumni SMKN 2 Kota Solok.

Sementara , JPU pada Kejaksaan Negeri Solok, Teddy Arhan akan mengajukan kasasi atas putusan hakim itu. Usai mendengarkan putusan bebas dari mejelis hakim, terdakwa yang memakai peci warna hitam langsung sujud syukur.

Tak hanya itu, ruang sidang pun dipadati oleh rekan-rekan terdakwa. Suara takbir pun berkumandang di dalam ruang sidang, serta isak tangis pun juga terdengar. Keluarga terdakwa dan rekan-rekannya saling berpelukan.

Sebelumnya, Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus pungutan iuran pendidikan di SMKN 2 Kota Solok ke Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Solok, Selasa (19/2). Tersangka Abdul Hadi (58) ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak Aie, By Pass, Kota Padang sejak 19 Februari lalu. Sebelumnya, Abdul Hadi sejak 7 Februari lalu, ditahan di Rutan Polres Solok Kota.

Penahanan tersangka Abdul Hadi ke LP Anak Aie, By Pass Kota Padang, dilakukan setelah berkas perkaranya lengkap. Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Solok Nomor : B-103/N.3 15/Ft.1/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana.

Abdul Hadi, sebelumnya tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap pungutan iuran pendidikan di SMKN 2 Solok tahun ajaran 2017-2018. Pria kelahiran Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dan menetap di Jalan AK Gani Gang Kemiri No.3. RT 01/RW 04 Kelurahan VI Suku, Lubuk Sikarah Kota Solok ini, harus merelakan ujung karirnya sebagai ASN, justru berurusan dengan masalah hukum.

Penahanan tersangka AH dilakukan dengan Sp.Han/08/II/2019/Reskrim, tanggal 7 Februari 2019, berdasarkan LP/191/A/VIII/2018/Polres Solok Kota tanggal 25 Agustus 2018. Abdul Hadi dijerat dengan Pasal 12 huruf 3e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Kepolisian Resort (Polres) Solok Kota melakukan pengungkapan dugaan pungutan liar (Pungli) di SMKN 2 Kota Solok, Jumat 24 Agustus 2018. Dalam pengungkapan tersebut, Tim Saber Pungli menyita uang tunai senilai Rp 219.338.523.

OTT dilaksanakan atas banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa keberatan atas iuran pendidikan yang ditetapkan kepada siswa di SMKN 2 Solok. Yakni sebesar Rp 1.920.000 pertahun atau Rp 160.000 perbulan kepada siswa yang dianggap mampu, dan sebesar Rp 1.200.000 pertahun atau Rp 100.000 bulan kepada siswa yang dianggap kurang mampu.

OTT dilaksanakan saat ada dua orang siswa yang membayar langsung kepada guru secara tunai. Selain itu, pembayaran juga dilakukan transfer pembayaran ke rekening komite sekolah. Pada pemeriksaan, ditemukan bahwa total pungutan pendidikan yang telah diterima oleh pihak sekolah adalah sebesar Rp 911.342.279. Dari total pungutan ini, yang sudah digunakan oleh pihak sekolah adalah sebesar  Rp. 692.003.756 dan yang belum digunakan adalah sebesar Rp 219.338.523.

Pungutan tersebut berasal dari total 890 orang siswa kelas X, XI dan XII yang dibagi menjadi kategori mampu sebanyak 660 orang dan yang tidak mampu tapi tetap dikenakan pungutan meski dikurangi jumlahnya yaitu sebanyak 217 orang.

Dari hasil pemeriksaan, bendahara komite, guru, honor dan komite sekolah menyatakan bahwa penetapan pungutan pendidikan tersebut merupakan kebijakan kepala sekolah dan penggunaannya juga harus atas perintah kepala sekolah, sehingga penyidik mentetapkan kepala sekolah SMKN 2 Kota Solok Abdul Hadi sebagai tersangka.(b)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno melepas kafilah Sumbar mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) Nasional ke XXV di Pontianak provinsi Kalimantan Barat di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (26/6/2019).

Pemerintah Provinsi Sumbar melepas peserta STQH sebanyak 16 peserta dan keanggotaan tim sebagai pendamping dan pelatih sebanyak 43 orang peserta yang akan bersaing di sembilan cabang dan delapan golongan perlombaan yang akan berlangsung sejak 27 Juni sampai 6 Juli 2019.

Dalam sambutan Gubernur Sumbar menyampaikan, Al-qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan kehidupan bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dikatakannya lagi kitab suci Al quran tidak hanya berisi prinsip-prinsip keimanan, tetapi juga sumber nilai-nilai kebersamaan yang pesan moral yang luhur dan agung.

Gubernur Irwan Prayitno berpesan kepeda peserta, pembina, pendamping dan official bisa mengembalikan kejayaan Sumbar dalam ajang Tilawatil Qur'an di tingkat nasional tahun 2020.

“Saya berharap Sumbar bisa mencapai lima besar atau paling tidak enam besar seperti tahun sebelumnya," harap Irwan Prayitno. Rabu (26/6).

"Apalagi saat ini kita sudah berjuang dengan mendatangkan pelatih-pelatih hebat. Karena kita banyak memiliki bibit-bibit yang unggul dan potensial dalam seni membaca, hafihz dan cabang lain Alqur'an," jelasnya 

Lebih lanjut gubernur juga berpesan, agar kafilah selalu menjaga kesehatan, kebugaran tubuh, menjaga pola makan, minum, dan istirahat.

"Yang terpenting jaga kesehatan, jangan sampai sampai terkena flu atau batuk, karena itu mengganggu pita suaranya, apalagi daerah Pontianak terkenal dengan cuaca panas," ingatnya.

"Kalau sudah terkena pilek, batuk sedikit saja, semua persiapan akan sia-sia, istirahat cukup, selalu fokus, Insya Allah akan berjalan dengan sukses," tambahnya.

Irwan juga mengingatkan kepada official selalu mendampingi agar terus mengawasi kondisi kesehatan peserta dan pikiran peserta tetap dalam kondisi prima, supaya ketika tampil peserta tidak grogi. Selain itu official dapat memberikan semangat dan tetap menjaga nama baik Ranah Minang yang memiliki filosofi "Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah".

"Untuk para peserta sekalian raihlah prestasi dan harumkan nama Sumbar, selamat jalan semoga sukses dan kembali dengan selamat," tutupnya.

Acara tersebut dihadiri kepala Biro Bina Mental Setda Sumbar Syaifullah, Kabag Bina Mental Karimis, dan para official serta kafilah STQH Nasional ke XXV yang akan dilepas ke Pontianak.

Sebelumnya kepala Biro Bina Mental Setda Sumbar Syaifullah melaporkan, bahwa STQH ke XXV tahun ini dilaksanakan di Kota Pontianak yang rencananya dibuka pada tanggal 29 Juni.

Selain itu, Syaifullah juga meyakini bahwa para kafilah Sumbar, Insya Allah mampu bersaing dengan peserta dari 33 provinsi lainnya se-Indonesia. Untuk itu, kepada official diminta untuk mempersiapkan dan mematangkan seluruh peserta. Selama di Pontianak, akan dilatih kembali selama kurang lebih 10 hari.

Dari Kafilah 16 orang peserta diantaranya adalah akan ikut bertanding, yakni cabang Tilawah anak-anak putra dan putri, Tilawah Dewasa putra putri, Hafizd 1 Juz, dan Hafizd 5 Juz, Hafizd 10 Juz, Hafizd 10 Juz, Hafizd 20 Juz, dan Hafizd 30 Juz putra putri serta Tafsir Bahasa Arab putra.

“Tetap semangat dan junjung tinggi sportivitas, dan saya berpesan agar menjaga diri masing masing, selamat jalan, selamat berjuang, dengan niat yang tulus, Insya Allah, Allah selalu menyertai kita semua, Aamiin YRA,” sebut Syaifullah. (Rel)

Padang,lintas Media News.
Kehadiran UPTD Laboratorium Kesehatan berpeluang untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan pelayanan laboratorium dengan keuangan yang fleksibel dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk itu, Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD), perlu memiliki akses yang kuat dengan lokasi strategis, mudah dijangkau dengan peralatan yang mutakhir, sehingga mampu bersaing dengan pelayanan laboratorium swasta.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc. dalam sambutan pada acara peresmian pola pengelolaan keuangan badan pelayanan umum daerah (PPK-BLUD) di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumbar di Gunung Panggilun Padang, Rabu (26/6/2019).

Hadir dalam peresmian PPK-BLUD tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS, Kabid Perbendaharaan Bakeuda) Sumbar Refdiamond, Kepala BPKP perwakilan Sumbar, Direktur Bank Nagari dan direktur rumah sakit pemerintah dan swasta.

Gubernur mengingatkan, kebijakan pemerintah mengenai BLU/BLUD bagi rumah sakit pemerintah dalam hal ini UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan tonggak baru dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk sisi pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik.

“Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang mampu menghasilkan ide, kreatif dan inovasi dalam mendorong peningkatan PAD Sumbar yang dilakukan berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan dapat diaudit,” terang Gubernur.

Dengan diterapkannya PPK-BLUD akan memberikan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan adanya peningkatan kemampuan secara teknis Sumber Daya Manusia pada Labkes dalam mengimplementasikan PPK-BLUD dan berdampak secara langsung pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Oleh sebab itu, sangat diharapkan berbagai kreatifitas dan inovasi tercipta dengan baik dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat lebih dimudahkan dan merasa terbantu," ucap Irwan Prayitno.

Gubernur berharap UPTD Laboratorium Kesehatan dapat mengatasi permasalahan yang ada demi terlaksananya pelayanan laboratorium yang optimal, mulai dari pemenuhan kebutuhan bahan kimia atau reagen, peralatan laboratorium yang terkalibrasi dan penyediaan pelayanan peralatan yang canggih yang memenuhi standar pelayanan laboratorium.

"Secara standar peralatan laboratorium di UPTD ini sudah mulai lengkap, walaupun masih ada kekurangan, dalam waktu dekat ini Insya Allah laboratorium akan dilengkapi," jelasnya.

Pada kesempatan lain Kepala Dinas Kesehatan Merry Yuliesday membenarkan bahwa saat ini memang peralatan laboratorium belum lengkap. Dan akan melengkapi dan dengan mengajukan anggaran, salah satu bentuk pembangunan pelayanan kesehatan yang berperan sebagai pendukung kesehatan masyarakat," katanya.

"Untuk saat ini UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar sebagai pelayanan pemeriksaan laboratorium telah memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017 sebagai penguji," tutur Merry.

Adapun jenis pemeriksaan unggulan pada laboratorium klinik adalah pemeriksaan CD4 (untuk follow up terapi HIV), Tumor Marker (untuk follow up terapi tumor) dan pemeriksaan hormon seperti TORCH (Toxoplasma, Rubella, Citomegalo, Virus, Herpes) dan jenis Pemeriksaan unggulan pada laboratorium Kesmas yaitu pemeriksaan Napza Konfirmasi dengan metoda GCMS.

"Selain itu kami juga bekerjasama dengan RS pemerintah dan swasta, instansi pemerintah, BPJS, PLN, PT. Tirta Investama (Aqua) dan PT. Incasi Raya dalam bentuk pelayanan laboratorium," tambahnya.

Dengan telah ditetapkan UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai PPK BLUD dapat mengelola keuangan yang fleksibel dan responsive untuk lebih bergerak aktif menjangkau keleluasan dalam peningkatan pelayanan laboratorium.(rel)

Padang,Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan.Untuk perlindungan dan perkembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari ketatnya persaingan usaha pada era perdagangan bebas saat ini, DPRD menerima usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberlakuan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di Sumatera Barat (Sumbar).

Nota penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberlakuan dan perlindungan Koperasi dan UKM tersebut diterima DPRD bersamaan dengan dua Ranperda lainnya yaitu,Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah pada rapat paripurna dewan Senin (24/6) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Ketiga Ranperda yang disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tersebut menurut Hendra,merupakan ranperda yang strategis untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbar kedepan dan ketiga Ranperda itu telah masuk dalam rencana pembentukan Perda tahun 2019 yang ditetapkan dalam propemperda tahun 2019.

Hendra menjelaskan.Dengan masuknya ketiga Ranperda tersebut dalam proses pembahasan,maka capaian target kinerja pelaksanaan fungsi pembentukan Perda Anggota DPRD periode tahun 2014-2019,akan lebih meningkat.

Namun demikian,masih ada beberapa Ranperda yang telah dibahas,belum dilanjutkan pada tahap penetapan kesepakatan bersama."komisi-komisi,Bapemperda dan Pemerintah Daerah,hendaknya  dapat mengidentifikasi dan melakukan upaya-upaya untuk percepatan penetapan Ranperda tersebut",kata Hendra.(Sri)

Padang,Lintas Media.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Guspari Gaus mengatakan.DPRD sangat mendukung  diaktifannya kembali jalur rel kereta api di Sumbar karena, akan berdampak pada banyak sektor. Mulai dari pariwisata hingga ekonomi.

Hal itu disampaikan Guspardi pada sejumlah wartawan, kemarin. Kader PAN ini melihat kalau potensi pengembangan wisata dengan aktifnya rel kereta api di SUmbar sangat tinggi. Seperti jalur rel kereta api Padang-Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh. Jalur ini terdapat sejumlah objek wisata.
Selain menuju objek wisata, di sepanjang jalur ini juga banyak titik-titik indah. Sehingga masyarakat yang naik kereta api juga bisa menikmati keindahan alam tersebut.

”Tak sedikit objek wisata di jalur itu. Ini tentu akan meningkatkan kembali gelat wisata di jalur tersebut,” kata Guspa.
.
Tak hanya itu, dari segi ekonomi menurut Guspa, kereta api ini juga bisa membantu membawa barang-barang yang selama ini menggunakan mobil barang. Diperkirakan biaya angkut barang akan lebih murah dan lebih cepat. Di sisi lain, kondisi jalan juga bisa lebih terawan karena tak banyak lagi kendaraan barang melewati jalur tersebut.

“Kemacetan akibat kendaraan barang yang melaju lambat juga akan teratasi. Kita mengapresiasi jika pemerintah pusat yakni PT Kereta Api ini mengakifkan jalur tersebut,” katanya.

Gusprdi menyebutkan jalur kereta api itu sudah ada. Jadi tak terlalu besar biaya untuk melaksanakannya.

“Berbeda jika jalur kereta api itu yang tak ada. Ini kita mengaktifkan jalur yang ada. Artinya biaya perawatan lagi yang mesti dikeluarkan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumbar Catur Wicaksono di Padang,  menjelaskan.Tahun ini akses kereta api stasiun Simpang Haru, Padang menuju Pulau Aia diaktifkan kembali. Jalur ini bisa memberi akses wisata kota tua bagi penumpang.

Pernyataan itu disampaikan terkait upaya pengaktifan kembali sejumlah ruas rel kereta api di Sumbar secara bertahap hingga 2024. Nantinya penumpang dari Pariaman tidak hanya berhenti di Stasiun Simpang Haru. Akan tetapi penumpang bisa lanjut berwisata ke kota tua di pinggiran Batang Arau dengan berhenti di Stasiun Pulau Aia.

Jadi akses wisatanya jadi timbal balik. Penumpang dari Padang bisa berwisata di Pariaman, orang dari Pariaman bisa pula berwisata di Kota Tua, Padang," ujar Catur.

Sebelum ini, rata-rata penumpang yang ingin berwisata dari Padang ke Pariaman karena Stasiun di Pariaman memang berada tepat di lokasi pantai yang menarik. Sore hari mereka kembali ke Padang dengan kereta api juga.

Di sisi lain, arus dari Pariaman ke Padang biasanya didominasi pekerja dan mahasiswa yang butuh akses cepat dan murah. Sebagai kereta api perintis, harga tiket Pariaman-Padang sangat murah karena mendapatkan subsidi. Waktu tempuh juga cepat sekitar 45 menit untuk panjang lintasan 70 kilometer. Waktu tempuh itu lebih efektif dibandingkan transportasi darat lainnya yang memakan waktu 1,5 hingga dua jam tergantung kondisi arus lalu lintas.

 Menurut Catur, Balai Perkeretaapian menggelontorkan anggaran sekitar Rp 40 miliar tahun ini untuk mengaktifkan jalar Simpang Haru-Pulau Aia.
Ke depan untuk meningkatkan akses pariwisata itu, jalur kereta api dari Pulau Aia itu akan diteruskan hingga stasiun di Muaro Pantai Padang. Lokasi tersebut merupakan salah satu destinasi favorit di ibu kota provinsi Sumbar. (Sri)

Padang Lintas Media.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Sabar mengatakan.DPRD bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar sedang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) di luar program pembentukan perda (Propemperda) yang direncanakan tahun 2019.Ranperda tersebut adalah tentang pendirian BUMD atau PT Sumbar Energi.

"Ranperda ini mendesak untuk dibahas, yakninya dalam rangka meninjaklanjuti Permen ESDM. Dimana  dalam Permen ESDM yang ada disebutkan, ketika ada kegiatan eksplorasi energi, daerah bisa mendapatkan bagi hasil sebesar 10 persen dengan syarat harus ada BUMD yang menerima dan mengelola," ujar Sabar pada wartawan kemaren.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pembahasan terhadap Ranperda tentang pendirian PT Sumbar Energi telah mulai berjalan antara DPRD dan Pemprov, naskah dari Ranperda ini sendiri diusulkan oleh pihak Pemprov.

"Sejumlah tahapan juga telah berjalan terkait pembahasan Ranperda ini, mulai dari rapat antara DPRD dan dinas terkait di Pemprov, konsultasi ke Kementerian ESDM dan bebeberapa yang lain," katanya.

Lebih lanjut Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, sesuai arahan Kementerian ESDM, BUMD yang akan didirikan ini harus ada paling lambat 26 Agustus 2018.
Mengingat jabatan DPRD periode sekarang juga akan berakhir pada Agustus mendatang, imbuh dia, Ranperda ini akan dikejar untuk bisa disahkan segera. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Tugas TNI bukan hanya perang,sesuai amanat undang2 no 34 tahun 2004,juga membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.Kata Panglima Koopsau 1 Fadjar Prasetyo ,SE, MP P .Marsekal Muda TNI, saat memberi sambutan kepada peserta apel   dalam gelar pasukan Prajurit TNI ,Polri ,Pelajar  SMK  serta instansi pemerintah daerah Sumatera Barat  dalam  kegiatan  Latihan Kesiapan Operasional  Koopsau 1 Tahun 2019 , Kamis (20/6) di Lanud Sutan Sjahrir Padang .

Dijelaskan Fadjar, kegiatan ini dilaksanakan  dengan tujuan untuk mewujudkan profesional prajurit dan satuan jajaran Koopsau 1 yang mampu mengantisipasi segala bentuk kontinjensi di wilayah Koopsau 1 khususnya dalam pencegahan bencana alam, gempa dan tsunami.

Latihan ini  diselegarakan dalam dua metode, yakni Gladi Posko dan Gladi Lapangan , untuk gladi posko kita telah laksanakan di Makoopsau 1 Jakarta , sementara gladi lapangan di Lanud Sutan Syaril  Padang ini,ucap Fadjar .

"Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan latihan ini, tentunya perlu kerja sama kita semua , dan kita selaku manusia di wajibkan untuk selalu waspada, berusaha dan mengantisipasi dampak dan  bencana alam yang terjadi"tambahnya.

Disaping itu , karena kita telah banyak belajar dari bencana alam yang pernah terjadi di tanah air untuk itu lah kita latihan kesiapsiagaan operasional Koopsau 1 kita lakukan dengan tema " Koopsau 1 Peserta Jajarannya Melaksanakan Operasi Penanggulangan Akibat Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Tanggung jawabnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Tutup nya.

Sementara,Komandan Lanud Sutan Sjahrir Padang, Kolonel Penerbang Purwanto Adi Nugroho pada kesempatan berbeda mengatakan. kegiatan dipusatkan di Lanud Sutan Sjahrir Padang, dan beberapa lokasi lainnya di Kota Padang.

Menurutnya, latihan kebencanaan ini, bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan kepada instansi terkait yang berhubungan dengan kesiapsiagaan, baik personel maupun materil.

Pada kesempatan itu, Purwanto berharap, kegiatan yang juga terbuka untuk umum tersebut dapat berjalan dengan sukses. Sehingga seluruh perangkat ataupun instansi terkait dapat memahami langkah kesiapsiagaan bencana, sehingga dapat meminimalisir jumlah korban.(St)

Padang,Lintas Media News.
Memberantas maksiat Di Sumatera Barat (sumbar) perlu komitmen bersama dengan tekad yang kuat dan kemauan yang keras karena,saat ini terjadi perubahan sosial yang ditandai dengan terjadinya pengeseran struktur sosial, sistem nilai dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengakibatkan perkembangan paham sekuralisme, hedonisme, individualisme dan dekadensi moral yang semakin mengkhawatirkan melanda seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan  Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat, di hotel Grand Sari Padang, Rabu (19/6/2019).

 Dikatakan Wagub,Berbagai masalah sosial muncul dalam bentuk perbuatan yang jauh melenceng dari nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta nilai sosial kemasyarakatan, seperti narkoba, maksiat, minuman keras, sex menyimpang, judi dan tauran.

"Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi dalam berbagai persoalan budaya dan agama yang dihadapi dan perlu tekad yang kuat dan kemauan yang keras untuk memberantas maksiat di Sumbar," kata Nasrul Abit yang juga seorang Datuak Malintang Panai.

Sumbar tidak lepas dari maksiat, kalau tidak ada aturan yang memberikan sanksi bagi pelaku maksiat. Nasrul Abit menilai, untuk memberikan efek jera kepada pelaku maksiat harus diberlakukan sanksi adat.

Sejauh pengetahuannya, praktek asusila tersebut tidak kunjung usai, malah semakin hari semakin meningkat di Sumbar. " Saya berharap Kesbangpol dan Satpol PP dapat bekerjasama dalam membuat aturan untuk pemberantasan maksiat di Sumbar ini dalam ketahanan keluarga," ucapnya.

Menurut Nasrul Abit,  upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai elemen, sehingga nilai-nilai agama, adat dan budaya betul-betul tercermin dalam kehidupan "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah".

Dalam tatanan sosial budaya masyarakat Minangkabau, memiliki struktur sosial yang terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang, keberadaannya sangat berpengaruh dalam kehidupan nasyarakat.Jelasnya.

Nasrul Abit juga menekankan, pada generasi muda untuk menjauhi narkoba untuk meraih kesempatan dan prestasi. Termasuk menjauhi perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) karena begitu dahsyat ancamannya. Perilaku LGBT, kata Wagub, bisa menginfeksi penyakit HIV yang merusak kekebalan tubuh dan  hanya bisa bertahan paling lama selama satu tahun.

"Bagi pelaku maksiat harus berikan hukuman seberat-beratnya agar mereka kapok, yakni dengan menegakan sanksi adat,” tegas Nasrul Abit.

Kegiatan tersebut dihadiri  Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, M.Hum, Kepala Satpol PP Sumbar Dedi Prima Taulani, Ketua MUI Buya Gusrizal Gazahar dan para mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta sebanyak 60 orang.(b)

Bukittinggi,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik dengan tujuan utama bagaimana Sumatera Barat menjadi provinsi informatif dimana pada tahun 2018 Sumatera Barat baru pada predikat provinsi yang cukup Informatif.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Drs. Alwis pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019 bagi OPD, instansi vertikal,  BUMN/BUMD, dilingkungan pemprov Sumbar di Aula Balaikota Bukittinggi, Kamis (20/6/2019).

Sekdaprov lebih lanjut menyampaikan, kemaren kami menyempatkan diri kunjungan mendadak ke kantor Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PIPD) Utama untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

 Hal ini juga berkaitan dengan laporan ketua Komisi Informasi yang akan mengadakan pemeringkatan badan publik  oleh Komisi Informasi. Tentu sebagai penanggungjawab utama PPID Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian khusus bagaimana pelaksanaan Undang-Undang nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik  dapat berjalan dengan baik di Sumatera Barat.

Dan disisi lain pelayanan informasi publik, sebagai hak publik dapat terselenggaranya dengan baik, harapnya

Alwis juga sampaikan,  saat ini kita bersama DPRD Sumbar membahas soal anggaran kegiatan PPID mesti ada, sehingga penyelenggara pelayan infornasi publik dapat dilaksanakan.

Jikapun ada sengketa informasi publik, OPD mesti melayani dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

" Kenapa Sumatera Barat belum menjadi provinsi informatif, karena tatacara pelayan informasi PPID, baik di OPD utama dan OPD lainnya belum sesuai dengan standarnya Informatif tersebut.  Oleh karena itu diharapakan OPD melakukan perbaikan secepatnya bagaimama tahun 2019 ini Sumatera Barat menjadi provinsi informatif", harap Sekdaprov.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi menyampaikan, ada beberapa peringkat penilaian, dimana nilai informatif antara 90-100, nilai menuju Informatif 80-90 dan nilai cukup Informatif 70-80.

Dan Sumatera Barat tahun 2018 mendapat penilaian cukup informatif. Untuk bisa menjadi provinsi informatif, Pemprov Sumbar mesti setiap PPID OPD memiliki standar yang selama. Soal web, penataan pelayanan  permintaan informasi publik.

"Kita berharap setelah bimbingan teknis ini semua standar ketentuan dapat dipersiapkan oleh PPID OPD dilingkup Sumbar sebelum masuk tim pemeringkatan pelayanan informasi publik", ujar Adrian.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah, adanya pengunduran diri yang diajukan oleh Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumbar, Hariadi kepada pengurus pusat.

Hal itu disampaikan langsung oleh, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono saat di hubungi lewat sambungan telfon selulernya Selasa (18/6).

Dijelaskan Margiono,dalam organisasi ada Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADR)nya, ada dasar-dasar konstitusinya,tidak semudah itu untuk mengundurkan diri.Sejauh ini, belum ada surat pengunduran diri Pak Hariadi secara resmi masuk ke DPP.

Andai kata surat pengunduran diri dari Hariadi secara resmi memang ada,DPP tidak bisa serta merta langsung menerima, pengurus pusat harus melakukan investigasi dulu, alasan pengunduran diri apa, dan kenapa tugasnya tidak dijalankan.Kata Margiono.

"Jadi, kembali saya tegaskan, tidak ada pengunduran diri Pak Hariadi sebagai Ketua Wilayah PPP Sumbar yang disampaikan ke DPP. Kalau disebut-sebut pengunduran diri disampaikan melalui pesan WA, tak bisa dijadikan pegangan, orang di medsos kan bisa saja bercanda, tidak seperti itu lah, tidak segampang itu," jelas Margiono. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Barat Hariadi menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua PPP Sumbar sejak tanggal 8 Mei 2019 lalu.Penhunduran diri tersebut  disampaikannya kepada Ketum dan Sekjen DPP melalui WA grup DPW dan DPC kabupaten dan kota.

Demikian, disampaikan Sekretaris DPW PPP Sumbar  Syafril Huda pada wartawan dalam konferensi persnya di ruangan fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (17/6/2019).

Dijelaskan Syafril Huda,mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, pengunduran diri tersebut disikapi dengan menggelar rapat untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua.

Menurut Syafril,dalam mengambil langkah itu, pihak DPW sedang berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Koorwil) PPP Muhammad Iqbal.

“Sesuai AD/ART maka dipilih wakil ketua dan sesuai dengan waktu maka pemilihan dilakukan selambat-lambatnya satu bulan,”  kata Syafril yang yang didampinggi beberapa orang wakil ketua DPW PPP Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu,Syafril Huda tidak menerangkan secara rinci terkait alasan Hariadi mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PPP Sumatera Barat karena,mengundurkan diri merupakan hak seseorang.

"Untuk menghormati keputusan Ketua DPW tersebut,pihak DPW PPP Sumbar mengucapkan banyak terima kasih atas jasa dan pengabdian Pak Hariadi selama menakhodai PPP di Sumatera Barat"ucap Syafril.

Untuk pemilihan Ketua DPW PPP Sumbar yang akan menggantikan Hariadi,DPW akan mengadakan  rapat untuk memilih nama yang akan diajukan ke DPP untuk di-SK-kan. Selanjutnya baru disampaikan ke lembaga terkait seperti Pemerintah Provinsi melalui Kesbangpol, KPU dan Bawaslu.Jelas Safril.

Ketua DPW terpilih tersebut akan melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatan kepengurusan DPW periode 2015-2021. Periode selanjutnya akan dipilih melalui Muktamar wilayah.Tukuk Syafril.(Sri)