Padang,Lintas Media News. Pemekaran desa di kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sebuah keharusan dalam percepatan pembangunan daerah, agar keluar dari kategori daerah tertinggal. Dari tiga kabupaten yang tertinggal di Sumatera Barat, diyakini kabupaten Pasaman Barat dan kabupaten Solok Selatan telah berhasil keluar dari daerah tertinggal hasil dari penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tahun 2019.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam Rapat Pembahasan Kajian Universitas Andalas tentang Rencana Penataan Desa di Kabupaten Mentawai, bersama Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri, Universitas Andalas, dan beberapa utusan kementerian terkait lainnya,  bersama beberapa OPD dilingkungan Pemprov Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (8/7/2019).

Wagub Sumbar juga menyatakan, pemekaran merupakan salah satu cara tepat dalam percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain kondisi geografi daerah yang sulit, juga kehidupan masyarakat yang berkelompok berjauh-jauhan masih belum terjangkau dalam pelayanan kesehatan, pendidikan.

Selain itu juga infrastruktur jalan yang masih belum terbangun juga kondisi masyarakat yang belum terjangkau dalam pelayanan pembangunan daerah karena luas wilayah. Dengan perlakuan khusus terpemekaran wilayah dapat memudahkan percepatan pembangunan Mentawai sejajar dengan kabupaten/ kota lainnya di Indonesia, ujar Nasrul Abit.

Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan (PMK) menyampaikan
pada dasarnya kita bisa memahmi apa yang diajukan oleh kabupaten kepulauan Memtawai dan provinsi Sumbar, kami mohon di dukung dipusat ,dan sebenarnya ini keputusan politis saja. Sekecil Singapur saja bisa jadi negara,  kalau persyaratan pembentukan desa maka kita cari jalan untuk memenuhinya,  yang pertama dibuat skala prioriats desanya.

Jelaskan nama desa induknya apa, usulan desanya dan aspek pertimbngnnya, seperti gerografisnya , pelayanan publicnya, sosiologis, demografi, serta antropologi, harapan saya pda saat dimekarkan jangan sampai persoalan-persoalan  pelayanan public tidak terlaksana artinya permasalahan pelayanan bisa maksimal.

Kemudian untuk pelaksanaan pemekarannya berikan argumen yang kuat,  alasan dan kondisi realita yang memungkinkan setiap orang perlu dan pentingan pemekaran Desa di Kepulauan Mentawai, ujarnya.

Sementara itu Prof Helmi dari Universitas Andalas dalam kajiannya menyampaikan,  sebenarnya tahun 2012, secara sustantib kepulauan mentawai cukup luas dan areal, akan tetapi penduduk relatif masih sedikit.

Akibat dari luas wilayahnya pelayanan public tidak maksimal, oleh sebab itu penataan desa ini bukan hanya dilihat dari pembentukan saja tapi adalah salah satu paket kebijkan public.

Kenapa pembentukan desa ini penting juga bahwa pasca gempa kemaren terjadi perpecahan masyarakat, seperti di pindah dari satu tempat ke tempat lain ini yang mengkibatkan akses pelayanan jauh.

Ada 16 Desa yang prioritas saat ini perlu dilakukan pemekaran 7 di Desa Sikakap, 9 di Desa persiapan Polaga, ungkapnya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat kehilangan dan turut berduka atas mendengar kabar duka Sutopo Purwo Nugroho meninggal dunia dini hari ini di Guangzhou, China.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melalui Whastaapnya saat dapat kabar, Sutopo meninggal pukul 02.00 waktu setempat. Kabar meninggalnya Sutopo itu disampaikan Direktorat Pengurangan Risiko Bencana (PRB) BNPB melalui Twitter resminya, Minggu (7/7/2019).

Lebih lanjut Wagub Sumbar Nasrul Abit menyampaikan Sutopo Nugroho
adalah seorang profesional di bidang tugasnya selaku Kapala Humas & pusat data BNPB yang sangat populer dikalangan BNPB, respon yang cerdas dan informatif selalu di tunggu pemerintah maupun masyarakat, jika terjadi bencana dimanapun termasuk di Sumatera Barat.

Sosok Sutopo Purwo Nugroho selalu memberikan informasi lengkap tentang bencana yang terjadi di tanah air, sekaligus memberikan informasi, peringatan terhadap kondisi bencana yang terjadi disuatu tempat dengan tenang dan sejuk, sehingga ketakutan/kecemasan dan kepanikan yang terjadi di masyarakat bisa mereda.

Setiap ada bencana terjadi kehadiran sosok Sutopo yang memberikan info sehingga kemunculan beliau di media Televisi sangat dinantikan masyarakat sebagai referensi yang akurat, ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan rasa duka yang mendalam, kepada keluarga agar dapat sabar dan tabah,  kita semua juga merasa kehilangan sosok Sutopo yang arif dan bijaksana dalam penyampai pesan kepada siapa saja baik di media maupun di mesia sosialnya.

Pak Sutopo juga dikenal tidak kenal lelah dan terus bekerja baik walaupun waktu sedang sakitpun beliau tetap memberikan informadi tentang kebencanaan, sebuah kemulian diri dalam pengabdian total untuk bangsa dan negara.

"Bagi kami masyarakat Sumatera Barat amat mengapresiasi kinerja beliau, Sutopo Purwo Nugroho yang bersahabat dan familiar dikalangan wartawan dan media Sumbar. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan Almarhum ditempat Allah SWT disurga, Aamiin.!", ujar Nasrul Abit haru.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Imbal jasa lingkungan Upper Kampar Watershed akan difasilitasi World Wide Fund (WWF) for Nature Central Sumatera. WWF merupakan organisasi non pemerintah yang menangani tentang konservasi / penelitian dan restorasi lingkungan. Bagaimana memulihkan kembali keseimbangan ekosistem di  Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar yang merupakan satu dari 13 DAS Kritis Prioritas Nasional demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit setelah menerima audiensi kunjungan Tim WWF dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi di rumah dinas Raden Saleh,  Kamis,(4/7/2019)

Lebih lanjut Wagub Sumbar katakan, tim WWF, beberapa tahun ini sudah menginiasiasi Program Imbal Jasa Lingkungan terkait dengan pemulihan  DAS Batang Kampar.

"Seperti diketahui bahwa DAS Batang Kampar hulunya berada di Provinsi Sumbar dan Hilirnya di Pekanbaru. Beberapa tahun ini frekwensi banjir besar terjadi di daerah pangkalan Kab.50 Kota hingga ke Riau semakin sering. Dari hasil pantau tim ini menunjukkan bahwa kerusakan DAS batang kampar sudah cukup kritis, dan perlu segera dibenahi kembali", ungkap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga sampaikan untuk tindak lanjut ini kita akan lakukan rapat khusus dengan daerah yang berpengaruh terhadap Batang Kampar ini.

"Tindak lanjut dari pertemuan ini,  kita akan lakukan rapat koordinasi bersama Tim WWF dengan Pemerintah Pasaman,  Limapuluh kota, bagaimana pelaksanaan merumuskan program pembenahan kembali DAS untuk mengembalikan kondisi tutupan hutan di Hulu agar mengurangi dampak banjir juga agar supply listrik dari PLTA Koto Panjang bisa maksimal. Kita akan pikirkan juga adanya kegiatan yang dapat mensejahteraan masyarakat", tambah Nasrul Abit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat katakan, WWF wilayah kerja Sumatera yang berkedudukan di Pekanbaru melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur dalam hal berkaitan kegiatan dalam upaya perbaikan DAS Batang Kampar.

"Saat ini WWf sudah mengkaji dan berkoodinasi dengan berbagai pihak pengguna jasa air mengenai Willingness to pay (kemauan untuk membayar). Apabila DAS ini dijaga dan dipulihkan dengan program yang jelas dan akurat", ujarnya.

Siti Aisyah juga menambahkan, dengan kompensasi imbal jasa ini maka akan ada sumber dana lain utk pemulihan lingkungan dan pengembangan teknologi dan ekonomi masyarakat di DAS Batang Kampar.

" Untuk itu direncanakan tanggal 23 Juli 2019,  akan dilakukan rapat koordinasi OPD terkait Prov Sumbar dengan kab.50 kota dan Pasaman yang akan dipimpin langsung pak Wakil gubernur. Dan rapat ini diharapkan dapat merumuskan program tersebut secara baik", ujar icha.

Ratna Dewi dari WWF mengatakan sangat mengapresiasi respon baik Pemprov Sumbar.

 "Terimakasih atas antusiasme Pak Wagub Sumbar yang bersedia mengawal Inisiasi program PES (Payment For Environmental Services) ini. Memulihkan DAS Kampar butuh upaya bersama, gotong royong antara dua provinsi Sumbar dan Riau, private sector dan masyarakat. Kalau bersama, tak ada yg tak bisa, apalagi untuk bangsa", pungkas Ratna.(rel)

Lubuk Basung,Lintas Media News.
 Bupati Agam, Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah resmikan Kantor Wali Nagari Lubuk Basung. Rabu (03/07) di Lubuk Basung. Lebih dari 100 jamba dihidangkan warga dalam acara makan bersama dalam acara tersebut.

Wali Nagari Lubukbasung Darma Ira Putra mengatakan 100 jamba itu merupakan partisipasi dari ninik mamak atau tokoh adat dan masyarakat setempat.

"Ini merupakan wujud kebersamaan masyarakat Lubukbasung karena sebelumnya saya hanya menargetkan 50 jamba dan saat acara jumlahnya ternyata lebih dari 100 jamba yang tersedia," ujarnya

Beliau menambahkan, jamba ini merupakan tradisi dari masyarakat Lubukbasung yang masih dilestarikan saat ada pertemuan, atau acara adat.

Jamba merupakan sebuah wadah yang berisi berbagai menu makanan antara lain ada nasi putih, rendang, ayam gulai, telur goreng, ikan bakar, gulai ikan dan berbagai makanan khas daerah itu yang disajikan untuk disantap secara bersama-sama oleh tamu undangan yang hadir saat acara.

Sementara itu Bupati Agam Indra Catri mengharapkan agar kantor ini dipergunakan sebaik mungkin seperti untuk musyawarah, pembinaan masyarakat dan lain-lain.

 "Pergunakanlah kantor ini sebaik mungkin dan untuk kepentingan masyarakat seperti musyawarah, pembinaan dan pelatihan dan lainnya" ujarnya

Ditambahkannya, hidangan yang disediakan enak terutama rendang karena kelapa yang digunakan sangat bagus.

Asril Hamid sebagai ketua pembangunan kantor wali nagari mengatakan kantor wali nagari itu dibangun di atas lahan seluas 715 meter bujur sangkar dan lahan itu merupakan wakaf dari warga setempat.

Pembangunan kantor ini menghabiskan dana sebesar Rp1,53 miliar yang berasal dari masyarakat Rp60 juta dan pemerintah nagari Rp1,47 miliar. (Ril)

Jakarta,Lintas Media News.
Untuk  menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVIII di Sumatera Barat diharapkan para pengusaha minang yang ada di Jakarta dan daerah lainnya turut berpasitifasi menjadi donasi dan sponsor untuk menggagalang dana penyelenggaraan helat besar keagamaan itu.

Kesuksesan MTQ ke XXVII  tahun 2020 merupakan kebanggaan masyarakat minang dan selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai upaya menjalin kebersamaan untuk memajukan Sumbar kedepannya. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada acara Halal Bi Halal yang dirangakai dengan acara sosialisasi program pembangunan daerah dengan masyarakat minang se Jabodetabek dengan tema persiapan  pelaksanaan MTQ Nasional ke XXVII di Sumatera Barat, Hotel Balairuang Jakarta, Minggu (30/6/2019 ).

Lebih lanjut Gubernur Sumatera menyampai ucapan terima kasih dan apresiasi kepada tokoh masyarakat minang atas dukungan dan partisifasinya dalam persiapan pelaksanaan MTQ ke XXVIII tahun 2020 nanti.

" Acara Halal Bi Halal dengan masyarakat perantau minang ini merupakan kegiatan tahunan dari Badan Penghubung Provinsi Sumbar dalam menguatkan hubungan silaturrahmi antara pemerintah Sumatera Barat, ranah dan rantau", ungkap Irwan Prayitno.

Gubernur juga menyatakan, pelaksanaan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 di Sumbar berdasarkan, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 596 tahun 2018 yang mana Provinsi Sumbar terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 yang ditetapkan pada MTQ Nasional ke XXVII di Sumatera Utara.

"Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyatakat Sumatera Barat mengucapkan terimakasih kepada Bapak Azwar Anas yang sukses besar menjadi penyelenggaraan MTQ Nasional ke XIII tahun 1983  dan menjadi penyelenggaraan terbaik dalam penyelenggaraan MTQ Nasional. Tentunya hal ini menjadi motivasi besar pula bagi kita untuk membuktikannya kembali setelah 37 tahun silam", harapnya.

Sementara itu Wakil Gubernur  Nasrul Abit selaku  Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumatera Barat menyampaikan,  pelaksanaan sudah banyak yang  dipersiapkan mulai dari masjid raya Sumbar, gedung Rohana Kudus, Masjid Pantai Muaro Padang, Masjid Nurul Iman, Auditorium Universitas Baiturahmah, GOR UNP, Auditorium UNP, Gedung UPI Sport and Exhibition hall, Gedung UPI Convention Center, aula Mansur Datuk Basa UIN Imam Bonjol , Gedung Serbanguna UIN Iman Bonjol dan auditorium Unand semua sudah rampung siap digunakan untuk  fasilitas MTQ 2020 nanti.

"Sedang Main Stadion yang terletak di Kubu Kab. Padang Pariaman dimana nanti sebagai tempat acara pembukaan berlangsungnya, pembangunannya sedang berlangsung untuk infrastruktur jalan dan infrastruktur gedung dan akan dipercepat penyelesaianya. Pelaksanaan  MTQ ke XXVII tahun 2020 akan dimusbaqahkan sebanyak 26 cabang dan golongan", tuturnya.

Wakil Gubernur Nasrul Abit juga menyampaikan perkiraan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan acara sebesar 300 mjliar semua ini mungkin tidak tertampung dalam APBD maupun bantuan dari pemerintah pusat.

" Untuk kita juga berharap bantuan dana maupun sponsor dari para pengusaha minang dan panitia akan segera menyiapkan proposalnya, terangnya.

Uni Eli Kasim selaku EO pelaksana acara pembukan dan penutupan menceritakan skenario rangkaian acara yang akan menampilkan pertunjukan dalam bentuk tarian dan opera yang bernuansa adat, budaya minang dan agama.

"Tampilan opera itu adalah sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah sholat serta sejarah filosofi terbentuknya adat basandi syara, syara basandi kitabullah (ABS-SBK) dan bagaimana prinsip berbangsa dan bernegara dengan tekad NKRI harga mati", ulasnya.

Acara halal bi halal ini dihadiri oleh tokoh-tokoh Minang yaitu Bapak Azwar Anas Mantan Gubernur Sumatera Barat, Reydonnyzar Moenek selaku Sekretaris DPD RI yang sebelumnya pernah menjabat sebagai PJ Gubernur Sumatera Barat, anggota DPR RI dan DPRD , kepala OPD Provinsi Sumatera Barat serta seluruh  perantau, bundo kanduang dan tamu undangan lainnya.(rel)

Lubukbasung,Lintas Media News. Ikatan Alumni SMAN 1 (Smansa) Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, angkatan 1998 menggelar sunatan massal bagi lebih dari 80 orang anak bertempat di Aula Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Lubukbasung, Sabtu (29/6).

Gani Basya, ketua pelaksana mengatakan. Ini pertama kalinya kami melakukan kegiatan bakti sosial ini dan  seluruh anak itu berasal dari Kecamatan Lubukbasung, Tanjungraya dan lainnya.

"Sunatan massal ini kita gelar untuk umum dan diprioritaskan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu," katanya.

Ia mengatakan sunatan massal itu berkat kerjasama antara Ikatan Alumni Smansa Lubukbasung dengan Pusat Pelatihan Zikir Kalbu Padang, Puskesmas Lubukbasung dan Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Lubukbasung.

Semua biaya sunatan massal itu gratis, peserta juga mendapatkan kain sarung dan lainnya."Mereka langsung ditangani oleh dokter spesialis urologi," katanya.

Ia menambahkan sunatan massal ini merupakan perdana bakti sosial dari Ikatan Alumni Smansa Lubukbasung dan kegiatan itu sengaja diadakan saat libur sekolah sehingga membantu mereka.

Kedepan sunatan massal ini bakal dijadikan agenda tahunan setiap libur sekolah."Mudah-mudahan sunatan massal yang kita adakan ini dapat membantu mereka," tambahnya.

Sementara itu, Wali Nagari Lubukbasung Ira Darma Putra menambahkan dengan adanya sunatan massal ini sangat membantu pemerintah nagari dan masyarakat setempat.

"Ini bentuk kepedulian dari ikatan alumni dan saya berharap sekolah lain juga dapat mengadakan bakti sosial dalam membantu masyarakat," katanya.

Salah seorang warga Lubukbasung, Linda dari Parit rantang mengucapkan terimakasih kepada Ikatan Alumni Smansa yang telah menggelar sunatan massal ini.

"Kami merasa terbantu dengan program itu dan kita berharap kegiatan ini juga berlanjut tahun depan," katanya.

Leli juga memberikan apresiasi kepada Ikatan Alumni Smansa yang mengadakan program bakti sosial yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Ril)

Pontianak,Lintas Media.
Sesuatu yang menarik dalam malam Ta'aruf ini Pemerintah Kalimantan Barat bertekad melahirkan 5000 penghafal Alquran diseluruh Kalbar. Tentunya ini juga akan menjadi penyemangat kita di Sumatera Barat,  bagaimana kegiatan hafiz hendaknya juga berkembang tidak kalah hebatnya dengan semangat yang ada di Kalbar ini.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara Malam Ta'aruf Peserta Seleksi Tilawatil Quran & Hadist (STQH) ke XXV di Pendopo Gubernur Pontianak Kalbar, Jum'at malam (28/6/ 2019).

Wagub Nasrul Abit, Sumatera Barat dengan budaya dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) terus melakukan kegiatan hapal Al-Quran baik tingkat SMA/SMK, juga dibeberapa pondok pendidikan keagamaan.

Bagi kita program para hafiz masuk perguruan tinggi telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang bertujuan memajukan pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an,  baik dalam kehidupan juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan yang paling mendasar bagaimana dengan Al Qur'an kita menciptakan generasi Sumatera Barat yang berkrakter, berkepribadian,  cerdas,  beriman dan bertaqwa, ujarnya.
Wagub Nasrul Abit juga mohon doa bagaimana para kafilah kita dapat memberikan karya prestasi yang terbaik untuk nama baik Sumatera Barat secara nasional.

Ajang ini juga sebagai refensi ukur kekuatan para kafilah kita dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke XXVIII tahun 2020 di Sumatera Barat,  ujarnya. 

Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sambutan mengatakan, tidak berpikir lama dan langsung menyetujui tawaran tuan rumah Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional ke XXV, oleh kementerian Agama RI karena sebagai upaya mencapai target program dimasa kepemimpinan ia dan Wagub Ria Norsan untuk melahirkan 5000 penghafal Alquran diseluruh Kalbar.

"Ini sebagai upaya penyemangat program pemerintah dimasa jabatan kami untuk melahirkan 5 ribu hafiz. Sekarang sudah ada 2500 hafiz dan kita yakin disisa waktu yang ada target tersebut tercapai," ujarnya

Gubernur yang mengawali sambutanya dengan dua buah pantun berharap agar kedepan para hafiz, jebolan STQ ini dapat diberdayakan menjadi imam di masjid -masjid besar di Kalbar dan Indonesia.

Gubernur juga ingin bagaimana pelaksanaan STQ di Pontianak, Kalimantan Barat memberikan kesan kepada para kafilah peserta.

Oleh karena itu pihaknya menggagas venue pembacaan ayat suci Alquran di antaranya di titik nol derajat lintang selatan dan utara, tepatnya di Tugu Khatulistiwa.

"Ini mungkin menjadi pertama kali bahkan didunia mengaji di titik nol derajat, dimana disana juga menjadi titik kulminasi matahari," ujarnya

Dirjen Bimas Kemenag RI Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin menyampaikan,  pada pelaksanaan STQH kali ini yang akan dilombakan Cabang tilawah, cabang tahfidz, cabang tafsir dan ditambah satu cabang lagi yaitu cabang hadist.

Amin jua menyebutkan bahwa sekarang timbul pertanyaan yang dialamat kepada kami, bagaimana efek MTQ dan STQH dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ini juga menjadi pekerjaan pemerintah daerah bagaimana kesemua ini mampu memberikan kebaikan dalam kemajuan pembangunan daerah.

Disamping itu Dirjen meminta kepada daerah agar dapat memberdayakan putra/ri asli daerahnya dalam pengembangan qori dan qoriah,  hafiz dan hafizah serta cabang lain., tidak usah mencari dan mengambil dari luar daerah lain. Hal ini agar kegiatan pembinaan dan pengembangan Al Qur'an oleh LPTQ masing-masing daerah dapat memasyarakatkan Al Qur'an didaerahnya masing-masing.

Pontianak adalah merupakan provinsi pertama melaksanakan cabang hadist yang merupakan pengembangan dan peningkatan kualitas STQH.

Saat ini kita senang dan bangga untuk pelaksanaan STQH tahun 2021 sudah ada yang mengusul jadi tuan rumah provinsi Maluku Utara.

Hadir dalam kesempatan tersebut,  Menteri Agama RI di wakili Dirjen Bimas Islam Prof.Dr.Muhammadiyah Amin, MA, Kapolda dan Pangdam ,Gubernur, Ketua DPRD Provinsi serta peserta utusan seluruh Indonesia.(rel)

Padang,Lintas Media News. Sumatera Barat (Sumbar) termasuk daerah yang cukup aman dari berbagai macam konflik sosial. Walaupun ada semua itu cepat diatasi dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meski demikian, potensi konflik tetap ada. Sehingga, masyarakat diminta tidak mengabaikan keamanan.

Hal ini disampaikan  Gubernur Sumbar Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc saat membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B04 Tahun 2019, di Hotel Axana Padang, Kamis (27/6/2019).

Rapat tersebut digelar oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di wilayah Sumatera dan Jawa, yang dihadiri oleh Didi Sudiana, SE, MM Sekretaris Dirjen Politik PUM, Asdep Penanganan Konflik Kemenko PMK, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, M.Hum beserta jajarannya, Forkopimda, serta para tim terpadu tingkat provinsi wilayah Sumatera dan Jawa.

Dalam sambutan gubernur Sumbar, menyampaikan, bahwa Sumatera Barat sangat kondusif dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan selalu meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Ini semua tidak lepas dari kerja keras dari tim terpadu, elemen terkait, Forkopimda, Polisi dan TNI, Alhamdulillah, sampai saat ini masih aman dan terkendali, walaupun kita sudah melewati berbagai kegiatan politik seperti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum, ditambah lagi kegiatan Lebaran Idul Fitri yang barusan kita lewati," kata Irwan Prayitno (27/6/).

Selain itu gubernur juga memberikan apresiasi kepada Direktorat Kewaspadaan Nasional Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri yang telah melaksanakan kegiatan ini empat kali dalam setahun diberbagai wilayah Sumatera dan Jawa, Ia berharap acara serupa juga bisa diselenggarakan oleh Kesbangpol tiap bulannya.

"Karena setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda dan tiap saat bisa berupa-rubah, apalagi ada provokasi yang memiliki kepentingan, ini harus kita sikapi, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perkuat tim terpadu dalam penanganan konflik sosial di daerah," jelasnya.

"Secara keseluruhan konflik sosial di Sumbar bisa dikatakan jarang terjadi, jika ada, lebih pada kepentingan, seperti permasalahan adat, suku dan tanah ulayat, semata-mata hanya kepentingan ekonomi," tutur gubernur.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan daerah lain, Sumbar termasuk daerah yang jarang terjadi konflik, terutama yang melibatkan banyak masyarakat.

Sementara itu Didi Sudiana dalam materinya menyampaikan, bahwa secara khusus konflik sosial memiliki banyak pemicu, mulai dari berbeda golongan etnis, suku, agama dan ras, jarang terdengar informasi atau laporan tentang kasus tersebut.

"Hal ini, menjadi acuan di daerah lain yang mengalami konflik tersebut, karena Sumbar selain kuat adat istiadatnya yang juga dapat menghindari konflik dengan cara bermusyawarah menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Didi.

Menurut Didi, sebagai anak bangsa sudah sepatutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri adalah kewajiban seluruh komponen bangsa utamanya merupakan tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah.

"Kesbangpol Sumbar harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder baik instansi pemerintah di daerah maupun masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum maupun tim yang telah dibentuk berdasarkan regulasi yang ada, agar pemeliharaan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat berjalan dengan optimal," ujarnya.

"Seperti Pemerintah daerah melibatkan seperti niniak mamak, alim ulama, adiak pandai dan bundo kanduang sebagai musyawarah penyelesaian konflik sosial di daerah," ungkapnya.

Sebagai penutup Didi Sudiana meminta pelaksanaan penanganan konflik sosial melalui rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, merupakan kegiatan strategis sebagai salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus menerus oleh seluruh anggota tim terpadu baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota.(b)

Padangpanjang, Lintas Media News
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Padang Panjang periode  2019 - 2022 dikukuhkan. H. Jasriman S.Ag dipercaya menjadi ketua cabang organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1946 silam, di Hall Lantai III Balaikota Padang Panjang, Rabu (26/6/2019).

Walikota Padang Panjang Fadly Amran, mengatakan, pemerintah dan wartawan merupakan mitra. Melalui kemitraan itulah ada ikatan untuk saling mengisi.

"Kami mempunyai kekurangan maka wartawan bisa mengisi, bisa mengkritik dan bisa memberikan masukan, begitu pun kami  bisa memberikan masukan kepada organisasi wartawan, khususnya PWI," ungkapnya.

Dalam pembangunan, kata Wako Fadly, perlu adanya keikut sertaan masyarakat melalui masukan dan kritikan. Wartawan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat menjadi perantara yang dapat memunculkan ide, sehingga masyarakat itu kritis kepada pemerintah.

Wako Fadly menilai salah satu parameter majunya suatu daerah terletak dari masyarakatnya yang kritis. "Kami ingin adanya sinerji tanpa batas," kata Wako Fadly.

Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat, H. Heranof Firdaus mengatakan, Kota Padang Panjang memiliki riwayat kewartawanan yang cukup lama. " Riwayat kewartawanannya tidak bisa dipisahkan dari sosok Buya Hamka dan orang tua Buya Hamka," ungkapnya.

Lebih lanjut, Heranof Firdaus menghimbau wartawan di Kota Padang Panjang dapat memberikan masukan kepada Pemko setempat. " Tidak hanya sekedar mengkritik saja, tapi juga bisa memberikan solusi. " ungkap Heranof.

Ketua PWI Kota Padang Panjang H. Jasriman, mengatakan, tugas wartawan sesungguhnya merupakan tugas yang mulia, karena tugasnya mengajak mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.

" Kami wartawan Padang Panjang Insya Allah akan bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang Panjang, bagaimana Kota Padang Panjang ke depan mencapai kejayaannya," tegas Jasriman.

Acara pengukuhan pengurus baru PWI Padang Panjang ini dihadiri secara langsung oleh Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat, H. Heranof Firdaus, segenap pengurus PWI provinsi, jajaran pejabat Pemko Padang Panjang, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.(b)

Agam,Lintas Media News.
Sekretaris Daerah Kab. Agam, Martias Wanto mengatakan.Persoalan antara Ninik mamak di Tiku V Jorong dan Bawan dengan PT. AMP Plantion (Wilmar Group) tentang HGU No.11 Tahun 2004 akan kami sikapi dan ditindaklanjuti,sesuai surat masuk dari pihak Ninik mamak Tiku V Jorong dan Bawan pada tanggal 25 Mei 2019 Dengan Nomor Surat 03/GG/TVJ-BWN/V-2019 prihal Mohon Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Tiku V Jorong dan Bawan di lokasi HGU No.11 Tahun 2004 atas nama PT.AMP Plantion

 Hal itu disampaikan Sekda  di salah satu Hotel  Lubuk basung, Selasa (25/06).

Sehubungan dengan hal itu,Sekda menjelaskan. Sebenarnya dahulu sudah dibahas dalam rapat terakhir di Hotel Balairung Jakarta dengan Muspida, Pimpinan PT.AMP Plantion (Wilmar Group) dan Pihak Ninik Mamak Bawan, pada saat itu telah dapat kesimpulan yang disepakati oleh semua pihak dan sudah oke, kemudian ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti oleh Ninik Mamak Bawan, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, mungkin ada beberapa hal yang perlu mereka penuhi dan lengkapi.

Dengan masuknya surat dari ninik Mamak Tiku V Jorong dan Bawan maka diperkirakan mereka telah melengkapi dan memenuhi hasil rapat di Jakarta dulu, ujarnya menambahkan

Sebelumnya Ninik Mamak Tiku V Jorong dan Bawan mengajukan tuntutan kepada PT.AMP Plantion prihal HGU No.11 Tahun 2004.

Ketua KAN Bawan Andrian Agus Dt. kando Marajo mengatakan, kita telah sepakat antara Ninik mamak Tiku V Jorong dan Bawan akan menuntut hak  secara bersama-sama tentang HGU No.11 Tahun 2004.

" Kami akan menuntut hak kami yang telah disepakati dengan pihak terkait diantaranya kompensasi sebesar 30% dari HGU seluas 4.360 ha atau 1.308 ha yang belum pernah kami terima dari pihak PT.AMP semenjak tahun 2004 sampai saat sekarang" ungkapnya.

Kita mengharapkan Pemerintah daerah kabupaten Agam bisa memfasilitasi dengan pihak terkait supaya persoalan ini bisa diselesaikan. Harapnya (b/Ril)

Padang,Lintas Media.
Setelah sukses pada tahun 2018 yang lalu,
Silek Arts Festival 2019 akan kembali diselenggarakan di Kota Padadang 19 hingga 31 Agustus mendatang,di dukung beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat.

 Hal ini membuktikan antusias pemerintah dan animo masyarakat pada acara tersebut, mendorong Dinas Kebudayaan Sumbar kembali mengelar SAF pada tahun ini dengan tujuan Silek sebagai suatu fenomena khas Minangkabau.

Menurut Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Silek Arts Festival (SAF) 2019 merupakan agenda tahunan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dengan program Indonesiana.

“Sapakaik Mangko Balega (Sepakat dengan bergotong royong untuk bisa berkreasi melalui budaya silek), kita harapkan dengan acara ini tradisi silek di Sumatera Barat bisa terjaga, sebagai upaya mendorong para pelaku seni pertunjukan, agar terus menggali budaya silek” kata Irwan Prayitno saat konferensi pers, di Istana Gubernuran, Rabu, 26 Juni 2019.

"Ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada warisan budaya yang ada di Sumatera Barat (Sumbar). Apalagi silek ini merupakan budaya yang lahir turun temurun sejak dahulu hingga saat ini," ucapnya.

Agendanya akan digilir dari satu daerah ke daerah lainnya hingga 31 Agustus mendatang di beberapa dd daerah seperti  Kota Padang, Solok, Payakumbuh, Kabupaten Agam dan Sijunjung.

Dalam kegiatan SAF tahun ini tidak hanya menampilkan berbagai atraksi aliran silek yang ada di Tanah Minang, namun juga rangkaian agenda kebudayaan lainnya yang terkait dengan silek.

"Untuk itu, saya berharap agar silek ini dapat dikenal hingga pentas dunia, maka kegiatan SAF ini sangat penting, apalagi tujuan kegiatan ini untuk menjemput atau mengumpulkan aliran-aliran silek yang ada di Sumbar," ujar Gubernur Sumbar

Silek merupakan budaya asli Minangkabau harus dijaga kelestarian sekaligus ajang promosi budaya Minangkabau.

"Kita ingin nantinya dengan kegiatan ini dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi generasi muda untuk lebih menggenal silek yang merupakan warisan budaya. Sehingga, generasi muda ini dapat memahami pengetahuan tentang silek dan tentunya mempelajarinya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti mengungkapkan, setelah tahun lalu SAF dengan tagline “Panjapuik Piutang Lamo”. Tahun ini menggangkat tagline “Sapakaik Mangko Balega”.

"Kita lebih menfokuskan dalam membangkitkan semangat seni dan budaya silek dalam setiap pertunjukan, dan nantinya seluruh rangkaian akan di fokus dalam arsip dan dokumentasi," ujarnya.

Kegiatan ini juga merupakan sebuah upaya dalam mendukung UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka menangani kegiatan budaya secara lebih sistematis.

Dijelaskannya, program kali ini akan dihimpun kembali seluruh pengetahuan tentang silek, mengingat silek sebagai kekayaan budaya di Minangkabau telah berkembang ke daerah lain di Indonesia, negara-negara Melayu, juga ke sejumlah negara lain di dunia.

"Perkembangan tersebut merupakan sebuah gambaran bagaimana silek merupakan sebuah hasil kebudayaan dengan basis budaya Minangkabau memiliki nilai-nilai penting, yang dapat dipergunakan dalam menjalani kehidupan manusia," tuturnya.

Selain itu, silek juga telah diusulkan dan sedang dalam proses penilaian untuk ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia melalui UNESCO.

Ia berharap dalam tahun ini juga proses silek sebagai salah satu warisan dunia UNESCO bisa terwujud.

"Kegiatan SAF 2019 ini juga salah satu dukungan untuk menguatkan pengajuan silek sebagai warisan dunia,” tukasnya.(b)