Lintas Media

PELANTIKAN( PAC ) DAN RANTING PARTAI GERINDA SE KABUPATEN BENGKALIS.

lintasmediasatu@gmail.com November 03, 2022

Bengkalis, Lintas Media News.

Dalam rangka memperkuat partai Gerindra Dewan pimpinan cabang( DPC) kabupaten Bengkalis melantik pengurus anak cabang partai Gerindra ( PAC) sekabupaten Bengkalis, yang di ada kan di gedung cik puan Bengkalis,

dalam acara tersebut di hadiri oleh kader partai Gerindra dan anak partai Gerindra serta Simpatisan partai Gerindra sehingga gedung cik puan di penuh oleh masyarakat juga yang hadir menyaksikan pelantikan tersebut, sebelum pelantikan terlebih dahulu menyanyi kan lagu Indonesia raya serta mars lagu Gerindra dan di susul pembacaan doa, serta di susul pelantikan Pengurus anak cabang ( PAC) partai Gerindra yang terdiri dari 11 PAC partai Gerindra.

Dalam sambutan nya ketua DPC partai Gerindra kabupaten Bengkalis H.Sya,fii mengatakan dengan di Lantik nya PAC partai Gerindra semoga dapat mempercepat laju nya partai Gerindra untuk menyongsong tahun 2024 nanti, dan mari lah terus bergandengan tangan dengan anak ranting partai Gerindra di desa sesuai dengan kecamatan nya masing masing. Dan kekuatan kita harus di jaga sampai pemilihan legislatif Serta pemilihan presiden nanti dan kita perkuat terus pesan ketua DPC partai Gerindra H.Sya,fii. Dan di susul sambutan ketua DPD partai Gerindra

Muhammad Rahul, SH yang juga anggota DPR RI di komisi 3 pusat. Terimakasih kepada semua pengurus partai Gerindra kabupaten Bengkalis yaitu DPC partai Gerindra kabupaten Bengkalis serta kader dan juga simpatisan partai Gerindra yang ikut hadir dalam acara ini, dengan di percepat nya kabupaten Bengkalis melantik pengurus partai anak cabang partai Gerindra tentu ini sangat surprise sebab itu ada lah tanda kesiapan DPC partai Gerindra kabupaten Bengkalis, dan ini juga Semoga untuk ke depan nya partai Gerindra di kabupaten Bengkalis mendapat 10 kursi tentu ini adalah harus perjuangan kita bersama untuk ke depan nya, dan mari lah kita bersemangat serta tetap kerja sama dengan anak ranting harap nya.di usai acara DPC partai Gerindra kabupaten Bengkalis memberi kan santunan kepada anak yatim sebanyak 40 orang yang langsung di bagi kan oleh ketua DPD partai Gerindra provinsi Riau dan di dampingi oleh ketua DPC partai Gerindra kabupaten Bengkalis H.Sya,fii.(Ind)

DPRD Sumbar Terima Nota Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Frasi

lintasmediasatu@gmail.com November 03, 2022 DPRD SUMBAR

Padang Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),menerima nota jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023,pada rapat paripurna DPRD Kamis (3/11/2022) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar .

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan. Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda, pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 1 November 2022 kemaren, Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, cukup banyak pertanyaan, tanggapan, permintaan penjelasan terkait dengan kebijakan anggaran, program, kegiatan dan alokasi anggaran yang diusulkan dalam Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang diajukan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah yang akan dituangkan dalam Perda APBD Tahun 2023 yang sejalan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat Sumatera Barat.Jelas Supardi.

Dari Pandangan Umum tersebut,Supardi mengatakan,terdapat beberapa catatan strategis yang perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari Pemerintah Daerah, diantaranya :

Target pendapatan daerah khususnya yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2023 belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Belum sesuainya alokasi belanja modal dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah.

Belum jelasnya arah program, kegiatan dan konsistensi anggaran yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2023 untuk pelaksanaan Program Unggulan Daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Dan belum adanya upaya yang serius dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset daerah dan BUMD. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak sebandingnya nilai aset dan besaran penyertaan modal pada BUMD dengan kontribusi yang diberikan kepada daerah.

Belum nampaknya dalam Ranperda APBD Tahun 2023, program yang jelas untuk pemulihan ekonomi daerah dan mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2023.

Sementara,Gubernur yang diwakili Sekda Hansasri dalam nota jawabannya menjelaskan.Kami mengapresiasi seluruh masukan dan

pandangan Fraksi-Fraksi , untuk pandangan umum Fraksi PAN atas Nota Keuangan Ranperda

APBD TA. 2023.

Dalam mempercepat laju pertumbuhan

sektor pertanian di tahun 2023, pemerintah daerah

dengan dukungan DPRD telah membuat beberapa

terobosan kebijakan antara lain dengan pengalokasian

anggaran untuk sektor pertanian sebesar 10% dari

total APBD setiap tahunnya.

Pemerintah berharap dengan

adanya keberpihakan anggaran untuk sektor pertanian

ini, akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah

dengan lebih cepat, terlebih karena sektor pertanian

merupakan sektor basis dan juga merupakan sektor

yang banyak menyerap tenaga kerja, terutama di Sumatera Barat.

Terkait upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar

Petani (NTP) dan kontribusi sektor pertanian terhadap

pertumbuhan ekonomi, dapat dijelaskan bahwa hal

tersebut telah kami tindaklanjuti dengan komitmen

nyata pemerintah daerah berupa program unggulan

“SUMBAR SEJAHTERA”, yaitu program peningkatan

pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan

10% APBD Provinsi Sumatera Barat untuk sektor

pertanian.

Program

ini

dilaksanakan

dengan

memfokuskan

pembangunan

untuk:

penyiapan

benih/bibit bermutu; otimalisasi sarana dan prasarana

pendukung produksi; meminimalisasi resiko kerugian

usaha tani;peningkatan efisiensi pasca panen dan

peningkatan mutu dan nilai tambah; pengembangan

perbenihan; dan pengawasan peredaran benih/bibit.

Mengenai penanganan kasus atau wabah

gangguan ginjal akut di Sumatera Barat, sebelumnya

telah kami jelaskan pada Jawaban atas pandangan

Umum Fraksi Gerindra. Lebih lanjut kami tambahkan

bahwa pihak-pihak terkait seperti Tim Dinkes Provinsi,

Dinkes Kota Padang, BPOM beserta Polda telah melakukan kunjungan, sosialisasi dan edukasi terhadap

12 apotek dan 1 toko obat di kawasan Tarandam,

Pondok dan Jati Padang mengenai sirup obat dan 5

item obat yang mengandung cemaran Etylen Glycol

dan Dietylen Glycol di atas ambang batas. Saat ini,

apotik dan toko obat telah memisahkan obat tersebut

serta tidak lagi melakukan penjualan obat sirup.

Terkait pertanyaan mengenai upaya pemenuhan

kebutuhan air bersih, peningkatan kuantitas dan

kualitas jalan permukiman dan peningkatan kualitas

jalan-jalan provinsi secara merata pada tahun 2023, akan menjadi perhatian kita bersama dan akan

diprioritaskan sesuai kewenangan pemerintah provinsi

dan kemampuan keuangan daerah." ujar Sekda Provinsi Sumbar Hansasri.(St)

GEDUNG DAERAH AKAN MENJADI MALL PELAYANAN PUBLIK. Di TAHUN 2023

lintasmediasatu@gmail.com November 03, 2022

Bengkalis,Lintas Media News.

pemerintah kabupaten Bengkalis terus berupaya untuk menjadi kan kabupaten yang lebih bermarwah maju dan sejahtera ,di segala sektor.

Salah satu yang di renovasi pemerintah kabupaten Bengkalis melalui dinas PUPR kabupaten Bengkalis yaitu Renovasi gedung daerah. Ketika wawancara awak media bersama dengan sekretaris PUPR kabupaten Bengkalis Erdila fitriadi,SP, M.Si mengatakan di ruang kerja nya pada hari Rabu 2/11/2022 terkait dengan renovasi gedung daerah ini nanti nya akan di jadi kan mall pelayanan publik, dan Alhamdulillah kita sudah Memiliki progres nya.

Di tambah kan nya lagi dengan instruksi atau pun arahan Bupati kabupaten Bengkalis bahwasa nya gedung daerah ini, akan dimanfaatkan untuk mall pelayanan publik.

Dan di tahun 2022 ini selesai untuk melakukan rehab dan sudah bisa di operasional kan sebagai kantor nanti nya maka dari itu gedung ini akan menjadi semua urusan izin akan di jadi kan satu pintu (PTSP )nantinya.

Di jelas kan Ardila lagi diharapkan Gedung daerah sebagai mall pelayanan publik. untuk itu terkait pelayanan perizinan dan lain lain nya itu optimalnya akan di lakukan di tahun 2023 dan akan di resmikan oleh Bupati di tahun 202 3 tentang pelayanan publik tersebut, Ke depan nya Kami pun akan sharing Antara PUPR kabupaten Bengkalis dengan Dinas perizinan terpadu satu pintu pelayanan ( DPTSPD).

Dan untuk melakukan sharing pelaksanaan program kegiatan di mall pelayanan publik ,artinya akan ada lagi di lakukan perencanaan terkait apa apa saja tentang pelayanan tersebut mengenai konter konter pelayanan yang akan di di dilakukan di dalam gedung tersebut.

Dan khusus untuk perizinan semua nya di gedung tersebut baik seluruh kantor , baik swasta mau pun pemerintah kabupaten Bengkalis serta perizinan lain lain nya. Pelayanan satu pintu di situ semuanya ada perizinan nanti nya, termasuk perizinan pemerintahan swasta juga boleh di situ nanti dari kejaksaan juga boleh di situ kepolisian juga boleh. Itu untuk pengurusan sim kemudian imigrasi juga di situ, baik swasta juga di situ.

Jadi semua pelayanan ada di satu pintu, jadi harapannya ke depannya di 2023 semua pelayanan publik itu sudah berada di satu tempat di gedung Daerah. itu akan difungsikan menjadi mall pelayanan publik. Dan itu merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memanfaatkan Aset pemerintah yang ada tutup nya. (Ind)

Tag :

Supardi: Ditargetkan, 12 Ranperda Rampung Menjadi Perda Dalam Tahun Ini

lintasmediasatu@gmail.com November 02, 2022 DPRD SUMBAR

Padang.Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan. sebanyak 12 Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) ditargetkan rampung ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Tahun 2022 ini ada sesuai dengan program pembuatan perda (propemperda).

Dari 12 ranperda tersebut, sembilan merupakan usul inisiatif dan tiga lainnya merupakan ranperda kumulatif terbuka. Jelas Supardi saat memimpin rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota pengantar empat ranperda di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Rabu (2/11/2022).

Keempat ranperda tersebut adalah,Tiga ranperda usul inisiatif DPRD Sumbar yaitu, ranperda tentang tanah ulayat, ranperda tentang tata kelola komoditi unggulan dan ranperda perubahan atas perda nomor 7 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.Sedangkan Satu ranperda lagi merupakan usulan Pemprov Sumbar, yakni ranperda tentang pengembangan ekonomi kreatif (ekraf). Jelas Supardi.

Menurut Supardi,keempat ranperda tersebut akan dibahas oleh komisi terkait, yakni ranperda tanah ulayat dibahas oleh Komisi I, ranperda tata kelola komoditi unggulan komisi II, ranperda perubahan tentang penanggulangan bencana Komisi IV serta ranperda pengembangan ekraf oleh komisi V.

Sekretaris Komisi I, Rafdinal menjelaskan, ranperda tentang tanah ulayat ditujukan untuk menjadi regulasi yang mengatur tentang tanah adat di provinsi Sumatera Bara.

"Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga tanah ulayat, melindungi hak-hak masyarakat adat terkait tanah tersebut dan juga memanfaatkan keberdaan tanah ulayat dengan baik," jelas Rafdinal.

Untuk ranperda tata kelola komoditi unggulan, Anggota Komisi II, Bakri Bakar menjelaskan bahwa keberadaan ranperda tersebut diharapkan bisa menjadi regulasi yang menyokong pengembagan dan pemajuan komoditas unggulan yang dimiliki provinsi ini.

"Komoditas unggulan Sumbar diharapkan bisa maju dan berkembang secara lokal maupun global," katanya.

Menurut Bakri Bakar,ranperda ini nantinya akan diatur pula bagaimana hak, dukungan, lerlindungan dan pengawasan untuk produsen komoditas unggulan.

Terkait ranperda perubahan tentang penanggulangan bencana, Anggota Komisi IV, M. Nurnas mengatakan, perda lama terkait penanggulangan bencana yakni perda Nomor 7 Tahun 2007 perlu diperbaharui karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan pencapaian di daerah yang telah ada.

Di lain sisi, ranperda ini juga akan menguatkan skema kebencanaan yang bukan lagi sekedar dari penanggulangan namun juga pada pencegahan dan mitigasi. Selain juga memperkuat koordinasi antar lembaga dengan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan begitu pencegahan, mitigasi dan penanggulangan kebencanaan akan lebih teroorganisir. Jelas Nurnas.

"Ada pula keperluan perubahan tentang apa saja kejadian atau situasi yang bisa dikategorikan sebagai bencana, yakni salah satunya hal yang terjadi dan dampaknya di luar batas kemampuan masyarakat terdampak. Seperti pandemi covid yang terjadi saat," ujar Nurnas.

Sedangkan untuk ranperda tentang pengembagan ekraf, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan di Indonesia perkembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu harapan dalam peningkatan perekonomian.

"Pengembangan ekraf menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif," tutup Audy (st)

Gedung Daerah Akan Menjadi Mall Pelayanan Publik di Tahun 2023

LM November 02, 2022 Pemkab Bengkalis

Bengkalis, Lintas Media News

Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya untuk menjadi kan kabupaten yang lebih bermarwah maju dan sejahtera di segala sektor.

Salah satu yang di renovasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui dinas PUPR kabupaten Bengkalis yaitu Renovasi gedung daerah. Ketika wawancara awak media bersama dengan sekretaris PUPR kabupaten Bengkalis Erdila fitriadi,SP, M.Si mengatakan di ruang kerja nya pada hari Rabu 2/11/2022 terkait dengan renovasi gedung daerah ini nanti nya akan di jadi kan mall pelayanan publik, dan Alhamdulillah kita sudah Memiliki progres nya.

Di tambah kan nya lagi dengan instruksi atau pun arahan Bupati kabupaten Bengkalis bahwasa nya gedung daerah ini, akan dimanfaatkan untuk mall pelayanan publik.

Dijelaskan Ardila lagi diharapkan Gedung daerah sebagai mall pelayanan publik. untuk itu terkait pelayanan perizinan dan lain lain nya itu optimalnya akan di lakukan di tahun 2023 dan akan di resmikan oleh Bupati di tahun 202 3 tentang pelayanan publik tersebut, Ke depan nya Kami pun akan sharing Antara PUPR kabupaten Bengkalis dengan Dinas perizinan terpadu satu pintu pelayanan ( DPTSPD).

Jadi, semua pelayanan ada di satu pintu, jadi harapannya ke depannya di 2023 semua pelayanan publik itu sudah berada di satu tempat di gedung Daerah. itu akan difungsikan menjadi mall pelayanan publik. Dan itu merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memanfaatkan Aset pemerintah yang ada tutup nya. (Ind)

Walikota Solok Zul Elfian Umar, Dukung penuh Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba .

lintasmediasatu@gmail.com November 02, 2022

Kota Solok. Lintasmedianews.com.-Peringatan Hari Bela Negara mengangkat tema "Dengan Semangat Bela Negara, Kita Wujudkan Nagari/Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba Menuju Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar bersama Bupati/Wali Kota se Sumatera Barat menghadiri peringatan

Hari Bela Negara (HBN) Tahun 2022 .

Kegiatan Hari Bela Negara (HBN) diawali dengan Apel Bersama Gubernur, Bupati/Wali Kota, beserta Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah Se-Sumatera Barat di The ZHM Premier Hotel Padang, Selasa (01/11/22).

Berdasarkan data penyalahgunaan narkoba Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat terdapat sebanyak 63.903 jiwa dan secara Nasional pada Tahun 2021 kasus penyalahgunaan narkoba meningkat sebesar 1,5%, dengan kondisi Pasca Covid-19 saat ini diindikasikan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat cenderung meningkat.

Menyikapi itu sangat diperlukan upaya bersama dan masiv, dengan momentum peringatan bela negara ini dilaksanakan penandatanganan Deklarasi Komitmen Menuju Nagari/Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) guna mewujudkan Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi juga menyematkan Pin Relawan Anti Narkoba kepada Wako Solok.(Karta)

Bupati Lahat Hadiri Launching Gerakan Atasi Stunting Melalui Si Penting

LM November 02, 2022 Pemkab Lahat

Lahat, Lintas Media News

Gerakan atasi masalah Stunting sekira pukul 10.45 wib telah digelar Lauching Gerakan Atasi Stunting melalui Sistem Informasi Penanggulangan Stunting (Si Penting) di Kabupaten Lahat pelaksanaan Launching tepatnya di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat

Turut Hadir pada acara Launching diantara Bupati Lahat Cik ujang.SH, Wakil Bupati Lahat H.Haryanto, SE, MM, MBA, Sekretaris Daerah Chandra.SH, Dandim 0405 /Lahat Letkol Inf.Toni Oki Priyono.S.I.P, Kajari Lahat Nilawati.SH diwakili Rahmad Memo.SH, Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto ataupun yang mewakili Ketua TP PKK Kabupaten Lahat Lidya Wati dan ketua GOW Kabupaten Lahat H. Sumayarti, Seluruh Kepala Dinas, para Camat Forum kades, perwakilan beberapa Pukesmas sekabupaten Lahat serta para tamu undangan

Diawali Lauching penampilan Tari anak TK Tom Kids ” Banana Ca-ca, selanjutnya bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Doa oleh Ust Anwar Sadad, Penayangan Video Film Kegiatan Atasi Stunting seperti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Pemberian Pos Bindu, Penimbangan Balita, Pemberian Vitamin penambah darah kepada remaja Putri, Penilaian Kerja Soalisasi kehidupan Sehat, Rapat aksi bergizi, percepatan Desa OPD, Rangkaian Pilot Project atasi Stunting.

Acara Pemberian Hadiah kepada Pemenang Yel Yel Stunting dari 33 Puskesmas diantaranya Pukesmas Usila Talang Jawa, Puskesmas kecamatan Pajar Bulan, Puskesmas Bandar jaya ,Puskesmas Pagar agung kecamatan lahat dan Puskesmas Perangai kecamatan merapi selatan

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lahat Taufiq M.Putra.SKM.MM dalam Laporan menyampaikan Ucapan Terima kasih telah hadir dalam acara stunting dan ucapan selamat datang kepada seluruh para tamu dan undangan salah satu masalah yang sedang dihadapi mengenai gizi pada masyarakat masih dalam kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi dan kronis gejala akan nampak pada saat anak dalam kandungan sampai pada usia 2 tahun sehingga keadaan seperti sedemikianlah mendapat Perhatian khusus

Dikesempatan yamg sama, Firmansyah selaku Kades Karang Endah Kecamatan Merapi Barat mewakili Forum Kades se-kabupaten Lahat akan siap selalu mendukung segala program Bupati Lahat dalam bentuk apapun terutama dalam Penanggulangan program atasi Stunting selain itu juga disampaikan juga terkait tentang masalah Stunting angka yang cukup menonjol terdapat 14 desa dari 19 Desa di Kecamatan Merapi Area (Merapi Barat,Merapi Timur dan Merapi Selatan)

Selanjutnya, Bupati Lahat dalam kata sambutannya Program Gerakan atasi stunting harus melibatkan seluruh Elemen yang ada dengan tujuan agar dalam mengatasi Masalah Stunting hingga sampai Nol, sehingga masyarakat kabupaten lahat dapat pada umumnya dapat sejahtera dan Bercahaya sesuai motto Lahat bercahaya selama kegiatan berlangsung suasana terbtib dan berjalan sukses. (Noza)

Bupati Solok, Epyardi Asda Kunjungi Kemenko Polhukam RI

lintasmediasatu@gmail.com November 02, 2022

Solok. Lintasmedianews.com.-

Kabupaten Solok dengan kondisi wilayah yang dikelilingi hutan dan perbukitan, tidak heran bila jaringan telekomunikasi belum merata di daerah itu. Meski demikian, bukan tidak mungkin Kabupaten yang memiliki 74 Nagari/desa sanggup mengejar ketertinggalan tersebut.

Untuk itu Bupati Solok, Epyardi Asda beserta rombongan mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi dan Aparatur, Selasa (1/11/2022) di Jakarta.

Kunjungan itu guna mengatasi permasalahan serta upaya memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak ada lagi blank spot di Kabupaten Solok. Seperti diketahui, kebutuhan jaringan telekomunikasi untuk berkomunikasi maupun untuk kebutuhan jaringan internet semakin tinggi. Dari berbagai sektor, baik itu untuk kebutuhan pendidikan, UMKM, Pariwisata dan kebutuhan lainnya, tentu hal ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat.

” Dengan status blank spot tersebut saat ini secara perlahan dikebut Pemerintah Kabupaten Solok untuk mengatasi persoalan yang sudah lama dirasakan masyarakat dibeberapa nagari tersebut. Hal itu tentu menjadi kendala bagi masyarakat yang sangat membutuhkan,” ujar Epyardi Asda.

Tidak hanya itu, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat, tentu perlu di optimalkan dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, dengan memodernisasi birokrasi dalam pelayanan public untuk kepuasan masyarakat.

Kunjungan Bupati Solok ini didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Teta Midra dan Kepala Bidang Aptika dan Persandian, Anton Hutavea.

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Aparatur Kemenko Polhukam diwakili

Kepala Bidang Telekomunikasi Kemenko Polhukam, Atep Putu Anta, Direktur Telekomunikasi Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari, Executive Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Tommy Gustavi Utomo. Dalam persoalan itu, juga hadir langsung sejumlah provider diantaranya PT.Telkomsel, PT.Indosat, PT XL Asiata dan Smartfren.

Epyardi Asda menjelaskan, masih terdapat daerah-daerah blank spot atau tidak bersinyal di Kabupaten Solok, sehingga masyarakat susah untuk berkomunikasi dengan hanphone, para pelajar yang belajar Daring (Dalam Jaringan) atau mencari tugas di internet tentu akan sulit.

Bahkan sebut, untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ada yang rela untuk naik ke lokasi-lokasi yang tinggi seperti perbukitan hanya untuk mendapatkan signal.

“Di Kabupaten Solok, lebih kurang 24 nagari masih blank spot seperti di nagari-nagari Kecamatan Tigo Lurah,

Nagari Hiliran Gumanti, seperti Sungai Abu dan Sariak Alahan Tigo, Nagari Pasilihan di Kecamatan X Koto Diatas, serta beberapa wilayah lainnya,” terang Bupati.

Diakuinya, untuk saat ini provider Telkomsel di Kabupaten Solok cukup tinggi pengguna internetnya. Maka yang sangat dibutuhkan adalah menara Base Transceiver Station (BTS).

“Setiap saya melakukan kunjungan ke nagari-nagari ke wilayah yang jangkauan sulit signal, selalu menanyakan persoalan ini. Masyarakat kita sangat membutuhkan itu, terutama para guru dan murid sekolah. Saya berharap dari bapak dan ibuk yang hadir agar dapat mencarikan solusinya agar tidak ada lagi blank spot di daerah kami ini. Dan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan, dalam upaya memberikan akses internet, kami (Pemkab Solok) siap untuk menfasilitasi segalannya,” ucap Bupati.

Menanggapi persoalan itu, Direktur Telekomunikasi Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari, menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti persoalan ini.

“Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keinginan Pemkab Solok dalam hal ini bisa terwujud,” katanya.

Dijelaskannya daerah pedesaan yang sampai saat ini masih blnk spot, ada kurang lebih 12 ribu desa tercatat mengalami hal yang sama.

“ Kita menargetkan membangun infrastruktur untuk tranformasi digital diseluruh daerah 3T (tertinggal, terdepan dan Terpencil) agar mendapatkan layanan seluler 4G, dan mempercepat sebagaimana intruksi Presiden Joko Widodo,” jelas Aju Widya Sari.

Sementara itu, Kepala Bidang Telekomunikasi Kemenko Polhukam, Atep Putu Anta, mennyebutkan, bahwa pihaknya akan turun langsung secepatnya kesejumlah wilayah yang disampaikan Bupati.

“Menanggapi apa yang disampaikan bapak bupati, dalam waktu dekat kita akan turun langsung. Bila tidak ada halangan, pada tanggal 8 November 2022 ini kita akan melihat ke wilayah yang blank spot di Kabupaten Solok,” ucap Atep.

Dari hasil survey tentang ketersediaan jaringan seluler di Kabupaten Solok, Executive Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Tommy Gustavi Utomo, menyebutkan bahwa memang masih terdapat lokasi atau wilayah di Kabupaten Solok belum terjangkau, namun untuk tahun 2023 ada beberapa titik yang akan dibangun menara Base Transceiver Station (BTS).

“Ya. Untuk 2023 akan ada beberapa titik akan dibangun menara BTS di Kabupaten Solok. Soal dimana dan berapa jumlahnya, kita belum dapat menyampaikannya. Dan untuk tahun 2022 ini sudah ada yang kita bangun yakni di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya,” tutupnya. (Karta)

LAKSANAKAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN NAGARI,KADIS BUDPARPORA BERIKAN MATERI KEBIJAKAN

lintasmediasatu@gmail.com November 01, 2022

Dharmasraya, lintamedianews.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di tahun 2022 ini melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Tim Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar dengan tema "Meningkatkan Peranan Masyarakat Nagari dalam Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Demi Mewujudkan Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya".

Kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap Nagari ini diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/276/KPTS-BUP/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya dan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/346/KPTS-BUP/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Nagari Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Nagari Siguntur dan Nagari Koto Besar.

Pelatihan dan pembinaan di Nagari Koto Besar ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yang dibuka pada hari ini Selasa (01/11) dan akan ditutup pada hari Kamis (3/11). Pelatihan diikuti oleh Camat Koto Besar, Porkopinca, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Ketua LKAAM, Ketua Bundo Kanduang, Ketua MUI, dan Lembaga-lembaga Nagari serta Anggota Tim Nagari.

Adapun materi yang disampaikan pada acara ini antara lain: Kebijakan Disbudparpora oleh Kadis Budparpora H. ST. M. Taufik, S.E., M.M.; Pelestarian Nilai Adat oleh Prof. Dr. Ir. Raudha Thaib, M.P.; Penguatan Lembaga Adat oleh Dr. Yulizal Yunus, M.Si Datuk Rajo Bagindo; Program dan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan oleh Ditjen Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek; Pendataan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya.(elda)

Irsyad Safar:Kebijakan Anggaran Yang Diusulkan Dalam Ranperda APBD 2023, Perlu Dipertajam Lagi

lintasmediasatu@gmail.com November 01, 2022 DPRD SUMBAR

Padang.Lintas Media News.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Sumbar Irsyad Syafar mengatkan,kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar)Tahun 2023, masih perlu dipertajam dan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.

Proyeksi pendapatan terutama pendapatan transfer yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2023, masih belum disesuaikan dengan alokasi TKDD yang diterima pada tahun 2023.Jelas Irsyad Safat saat memimpin rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD di ruang rapat utama DPRD Sumbar .Selasa (2/11/2022).

Dikatakan Irsyad Safar.Alokasi anggaran untuk program unggulan dan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 masih belum proporsional dan berkeadilan pada setiap daerah di Kabupaten/Kota.

"Demikianlah beberapa kondisi yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2023 yang juga dapat nanti menjadi pedoman bagi Fraksi untuk penajaman Pandangan Umum Fraksinya," kata Irsyad.

Menurut Irsyad Syafar,dalam nota pengantar yang disampaikan oleh gubernur tersebut, proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.264.045.360.018,- belanja daerah sebesar Rp. 6.544.045.369.018,- dan pembiayaan daerah sebesar Rp.

300.000.000.000,-.

"Sehubungan dengan hal tersebut, tentu Fraksi-Fraksi telah mendalami muatan Ranperda tentang APBD Tahun 2023, mengidentifikasi semua permasalahan dalam pembangunan daerah serta memperhatikan regulasi yang terkait dengan pembentukan APBD, yang digunakan dalam penyusunan Pandangan Umum Fraksi," imbuh Irsyad Syafar.

Dalam pandangan fraksi terhadap RAPBD 2023. Fraksi Gerindra mengaku kecewa karena belum ada upaya maksimal dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menarik dana pusat dengan maksimal.

"Gerindra meminta dan mendesak Gubernur agar lebih serius dan sungguh

sungguh melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk

mendapatkan anggaran anggaran APBN untuk membiayai pembangunan strategis

daerah," kata Jubir fraksi Gerindra Ismunandi Syofian.

Selanjutnya pandangan dari fraksi PKS melalui juru bicaranya meminta Pemprov Sumbar memperhatikan dampak dari pandemi Covid 19.

"Walau situasi kondisi masyarakat mulai membaik, diharapkan Pemda tetap memberikan perhatian terhadap pandemi Covid dan meningkatkan Standar Pelayanan Minimal sesuai amanat UU no 23 tahun 2014 dan Perda no 2 tahun 2018," kata jubir fraksi PKS.

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan, meminta penjelasan Gubernur kenapa bisa terjadi yang mana belanja daerah

lebih besar dari pada pendapatan daerah.

"Meskipun defisit dapat ditutupi dengan pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, maka dari hal ini tentunya harus menjadi kajian ulang dengan perhitungan cermat serta sebagai

bahan evaluasi nantinya," kata jubir fraksi Partai Demokrat.

Fraksi PAN menyorot isu disisi kesehatan dimana terjadi wabah gangguan ginjal akut di Sumatera Barat. dari 300 kasus kita berada diposisi ke 4 se Indobesia sejak Agustus 2022 sudah 28 kasus yang sudah terjadi dimana angka kematian mencapai 13 orang, 7 dinyatakan sembuh dan 8 orang masih dalam perawatan intensif, hal ini disebakan oleh karena pemakaian obata-obatan sediaan syrup.

"Untuk itu mohon penjelasan Gubernur

terhadap obat obat yang beredar di Toko Obat dan Apotik, terhadap penanganan

pasien yang dirawat di Rumah Sakit M. Jamil, serta biaya pengobatan yang tidak

ditanggung oleh BPJS Kesehatan," kata jubir fraksi PAN.

Senada dengan PAN, fraksi Golkar juga menyoroti isu gagal ginjal akut yang terjadi di Sumbar. Golkar mempertanyakan, apa kebijakan Pemprov Sumbar yang bersifat preventif untuk menangani masalah tersebut.

"Kami dari Fraksi Partai

GOLKAR memahami bahwa Pemerintah Pusat memang belum mengumumkan

Gagal Ginjal Akut Bagi Anak termasuk kedalam Kejadian Luar Biasa (KLB),

tetapi kita di Provinsi Sumatera Barat hendaknya harus cepat tanggap untuk

mencegah merebaknya kasus ini," kata jubir fraksi Golkar.

Fraksi PPP - Nasdem katakan, saat ini terjadi kelangkaan pupuk subsidi di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan yang lebih memberatkan masyarakat sekarang adalah tingkah laku Distributor pupuk terhadap kios pengecer yang diharuskan mengambil pupuk non subsidi yang akan dijual kepada kelompok/

masyarakat berekonomi rendah.

"Untuk itu Fraksi PPP-NasDem meminta

kepada Gubernur atau dinas terkait agar distributor pupuk ini tidak menjual pupuk non subsidi kepada kios pengecer/kelompok tani disaat ekonomi masyarakat sedang tidak stabil, mohon tanggapan dan

penjelasannya," kata jubirnya.

Terakhir fraksi PDI P - PKB menyorot mengenai Pendapatan Daerah, yang masih ditopang oleh pendapat asli daerah sektor pajak yang sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, sementara didalam nota keuangan tentang permasalahan utama pendapatan daerah disebutkan upaya untuk melakukan optimalisasi

penerimaan pajak daerah semakin sulit dikarena daya beli masyarakat terutama untuk membeli kendaraan baru.

"Kami fraksi PDI P - PKB mohon penjelasan gubernur akan hal ini dan apa jalan keluarnya, kata jubir fraksi PDI P - PKB.

Rapat paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, dihadiri Wakil Gubernur Audy Joinaldy ,Sekwan Raflis serta Kabag Persidangan dan Perundang- undangan Zardi Syahrir.

(st)

SMK Semen Padang Deklarasikan Program Anti Perundungan dan Stop Kekerasan di Sekolah

lintasmediasatu@gmail.com November 01, 2022

PADANG,Lintas Media News.

SMK Semen Padang yang berada di bawah naungan Yayasan Igasar Semen Padang, mendeklarasikan program Anti Perundungan/Bullying dan Stop Kekerasan yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka Belajar.

Deklarasi program tersebut, ditandai dengan pembukaan kegiatan Roots Day dan pembentukan Duta Anti Perundungan/Bullying dan Stop Kekerasan, serta pembubuhan tanda tangan oleh warga sekolah SMK Semen Padang yang digelar 21 Oktober 2022 di halaman Yayasan Igasar Semen Padang.

Kegiatan tersebut, dihadiri Ketua Yayasan Igasar Semen Padang, Hari Utama dan Kepala Sekolah SMK Semen Padang, Gusriadi, dan seluruh jajaran guru dan staf SMK Semen Padang, serta seluruh kepala sekolah di lingkungan Yayasan Igasar Semen Padang, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumbar.

Hari Utama mengapresiasi SMK Semen Padang yang telah mendeklarisikan dan membentuk Duta Anti Perundungan/Bullying dan Stop Kekerasan. Ia berharap, apa yang dilakukan SMK Semen Padang ini dapat diteruskan oleh sekolah lainnya yang ada di Yayasan Igasar Semen Padang.

Namun begitu, Harry mengingatkan bahwa deklarasi ini benar-benar diwujudkan dan jangan sampai ada perundungan dan kekerasan yang terjadi di SMK Semen Padang. "Jangan hanya dideklarasikan saja, tapi harus dibuktikan. Ini tantangan buat semuanya," kata Hari, Senin (31/10/2022).

Kepala Sekolah SMK Semen Padang, Gusriadi mengatakan, deklarasi ini merupakan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, yaitu Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa melalui kurikulum Merdeka Belajar.

Salah satu kegiatannya adalah adanya program anti perundungan dan stop kekerasan di sekolah. Oleh sebab itu, pihaknya pun menbentuk sebanyak 30 siswa untuk dijadikan sebagai Duta Anti Perundangan/Bullying dan Stop Kekerasan di SMK Semen Padang.

"Duta ini kami bentuk, karena kami ingin

semua siswa kami betul-betul menerapkan apa sebenarnya anti bullying. Pembentukan duta ini sudah kami siapkan dengan matang. Mulai dari perencanaan, dan sosialisasi dari intansi terkait, termasuk para guru juga ikut dimotivasi," kata Gustiadi.

Sosialisasi ini, katanya melanjutkan, dilakukan pada 10 Oktober kemarin oleh LPA Provinsi Sumbar. Selain sosialisasi, LPA juga memberikan pembekalan kepada para duta. Dan tentunya, bagi para duta anti perundungan ini, pembekalan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka nantinya.

"SMK itu intinya menyiapkan tenaga kerja dan dunia kerja itu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki karakter dan sikap yang baik disamping skill. Makanya, kami di SMK Semen Padang mendeklarasikan anti perundungan dan stop kekerasan. Dan ini penting bagi sekolah dan juga semua siswa," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Kurikukum SMK Semen Padang, Desi Selfia. Kata dia, duta anti perundungan ini penting basi sekolah maupun siswa, karena dengan adanya perundungan bisa menyebabkan siswa tidak berkembang dan tentunya ini tidak sesuai dengan profil pancasila.

"Jadi, ini yang digalakkan pemerintah sebenarnya. Dengan program anti bullying ini, mereka yang duta ini bisa mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, dan setelah itu mereka bisa menyimpulkan apa antisipasi mereka sendiri untuk mengatasi keadaan-keadaan yang mereka lihat," katanya.

Program anti bullying ini, lanjut Desi, dari siswa untuk siswa. Artinya, ketika siswa yang menjadi duta anti perundungan dan stop kekerasan ini menemukan adanya perundungan dan kekerasan di sekolah, maka siswa tersebut akan mencarikan solusi apa yang terjadi dikalangan mereka masing-masing.

Setelah solusi didapatkan, maka siswa yang menjadi duta ini juga yang akan menggalakkannya solusi yang didapat ke sesama mereka. "Harapannya, anti bullying dan stop kekerasan ini tidak hanya dapat diterapkan di sekolah, tapi juga di lingkungan tempat tinggalnya," ujar Desi.

Pemilihan duta ini, sebut Desi, dilakukan melalui angket yang disebar dan dikumpul. Ada beberapa kriteria yang dinilai oleh fasilitas guru yang sebelumnya mengikuti pelatihan untuk program anti bullying ini. "Kemudian dari angket yang tersebar, didapatlah 30 dari 235 siswa yang ada di SMK Semen Padang," ujarnnya.

Ketua LPA Provinsi Sumbar, Eri Gusman yang sebelumnya hadir memberikan pembekalan kepada duta anti perundungan, mengapresiasi SMK Semen Padang yang telah mendeklarasikan program anti perundungan/Bullying. Karena, perundungan dan kekerasan dapat menghambat tumbuh kembang anak, seperti mentalnya terganggu, dan membuat anak tidak percaya diri.

"Program anti perundungan dan kekerasan berbasis sekolah ini programnya Pak Nadhim (Mendikbudristek). Program ini tujuanya, bagaimana anak-anak tethindar dari perundungan, sehingga abak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik, serta percaya diri. Dulunya, program ini ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan," katanya didampingi Wakil Ketua LPA, Erdawati.

Perundungan, kata Erdawati menambahkan, memang hal kecil, tapi dampaknya luar biasa. Bahkan, anak menjadi minder, anak menjadi nakal itu karena perundungan. Anak menjadi tawuran itu juga karena perundungan. "Perundungan tanpa disadari itu terjadi di sekolah. Oleh guru sendiri, dan oleh masyarakat sekolah," katanya.

Untuk itu, sebutnya, program anti perundungan ini digalakkan di sekolah, agar sekolah dapat menjadi zero perundungan, sehingga siswa tidak lagi menjadi korban perundungan. Karena, korban perundungan ini biasanya menjadi pelaku, dan pelaku juga menjadi korban. "Begitu bentuk rantai perundungan ini, sehingga sulit bagi kami untuk memutusnya," ujarnya.

Guru SMP Negeri 1 Padang itu menambahkan dengan adanya gerakan bersama seperti deklarasi duta anti perundungan dan stop kekerasan berbasis sekolah yang dilakukan SMK Semen Padang ini, maka diharapkan para duta ini nantinya dapat menjadi pelopor dan pelapor.

"Duta ini nantinya akan mengajak teman-temanya untuk tidak melakukan perundungan dan duta ini juga memberikan penguatan kepada teman-temanya untuk tidak melakukan perundungan. Dan, para duta ini juga nantinya mencegah terjadinya perundungan. Itu tugas duta perundungan ini," pungkasnya.(*)

Danlanud Sutan Sjahrir Pimpin Upacara Peringatan Ke-76 HUT POMAU

lintasmediasatu@gmail.com November 01, 2022

Padang,Lintas Media News.

Bertepatan dengan tanggal 1 November 2022, jajaran Polisi Militer Angkatan Udara memperingati Hari perayaan Ke 76. Bertempat di Lapangan apel Mako Lanud Sutan Sjahrir, upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Militer Angkatan Udara ( POMAU) ke-76, langsung dipimpin oleh Komandan Lanud Sut Kolonel Nav Saeful Rakhmat, Padang, Selasa (1/11/2022).

Dalam sambutanya Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S. E., M.P.P., CSFA., yang dibacakan oleh Komandan Lanud Sut Kolonel Nav Saeful Rakhmat menyampaikan "Mengambil momentum di usia POM AU yang ke-76 tahun ini, saya ingin menggugah kembali semangat pengabdian segenap Polisi Militer Angkatan Udara. Saya juga ingin mengingatkan akan bentuk tantangan yang akan kalian hadapi ke depan yang selama dua tahun terakhir, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menjadi ujian berat bagi seluruh bangsa, termasuk bagi negeri kita, Indonesia.

Dikatakan, " Kini, di saat pandemi mulai mereda, kita kembali menghadapi tantangan baru, yaitu upaya pemulihan perekonomian global di tengah dinamika perkembangan lingkungan strategis, dengan intensitas yang tidak terbayangkan sebelumnya. Seiring ketidak-stabilan situasi tersebut, berbagai negara dibayangi ancaman resesi, krisis energi, dan bahkan krisis pangan, yang kemudian juga dapat berdampak pada meningkatnya aksi kejahatan dan kriminal di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. " Ungkapnya.

Maka, dikatakan Kasau, POM AU harus lebih peka dan lebih menyiapkan diri dalam mengantisipasi berbagai kondisi tersebut serta harus dapat menjadi teladan bagi prajurit lainnya, dalam kedisiplinan dan dalam tertib hukum, demi terlaksananya tugas-tugas sesuai norma dan aturan yang berlaku. "Tegas Kasau.

POMAU sebagai etalase terdepan TNI Angkatan Udara, harus bisa menjadi teladan terutama dalam hal kedisiplinan, harus terus mengasah dan mengembangkan diri, dan harus mengutamakan kejujuran, keadilan, dan sifat humanis dalam setiap perbuatannya.

" Dengan komitmen bersama, kegigihan keluarga besar POM AU, maka kedisiplinan prajurit TNI Angkatan Udara akan dapat terus ditingkatkan, guna mewujudkan TNI Angkatan Udara sebagai angkatan udara yang disegani di kawasan. " Pungkasnya.(rls)

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Breaking News

Latest Post

PELANTIKAN( PAC ) DAN RANTING PARTAI GERINDA SE KABUPATEN BENGKALIS.

DPRD Sumbar Terima Nota Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Frasi

GEDUNG DAERAH AKAN MENJADI MALL PELAYANAN PUBLIK. Di TAHUN 2023

Supardi: Ditargetkan, 12 Ranperda Rampung Menjadi Perda Dalam Tahun Ini

Gedung Daerah Akan Menjadi Mall Pelayanan Publik di Tahun 2023

Walikota Solok Zul Elfian Umar, Dukung penuh Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba .

Bupati Lahat Hadiri Launching Gerakan Atasi Stunting Melalui Si Penting

Bupati Solok, Epyardi Asda Kunjungi Kemenko Polhukam RI

LAKSANAKAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN NAGARI,KADIS BUDPARPORA BERIKAN MATERI KEBIJAKAN

Irsyad Safar:Kebijakan Anggaran Yang Diusulkan Dalam Ranperda APBD 2023, Perlu Dipertajam Lagi

SMK Semen Padang Deklarasikan Program Anti Perundungan dan Stop Kekerasan di Sekolah

Danlanud Sutan Sjahrir Pimpin Upacara Peringatan Ke-76 HUT POMAU

Author Name

Formulir Kontak