Pdg. Pariaman, Lintas Media News
Layanan administrasi kependudukan secara online yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sejak Oktober telah memberi inspirasi kepada banyak daerah. Perkembangan layanan Nagari Go Digital (Nagita) menjadi bahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil se Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah mendorong banyak Disdukcapil untuk melakukan pengembangan layanan online.
Pemerintah Kota Dumai merupakan salah satu Daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk peningkatan kualitas pelayanan adaministrasi kependudukan. Pemko Dumai melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan replikasi aplikasi layanan Nagita. Fasilitasi kegiatan ini, dilakukan melalui proses sosialisasi penerapan Dukcapil Go Digital pada Selasa 16 November 2021.
Menurut Fauzi Al Azhar yang ikut bersama Kadisdukcapil Muhammad Fadhly melalui sambungan telepon, pada Rabu (17/11). Sosialisasi dilaksanakan di gedung Wan Dahlan Ibrahim Kota Dumai. Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Dumai Muhammad Syafei, S.Sos, M.Si. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Disdukcapil Kota Dumai, tim pendukung dari Dinas Kominfo Kota Dumai, Kasi terkait di tingkat kecamatan dan lurah.
Dalam sambutan pembukaan sosialisasi, Muhammad Syafei menyampaikan apreasiasi atas dukungan dari Disdukcapil Padang Pariaman dalam mendukung penerapan layanan administrasi kependudukan secara online di Kota Dumai.
“Kami berharap, semua ilmu terkait keberhasilan penerapan layanan online untuk ditularkan kepada tim Disdukcapil Kota Dumai. Lebih lanjut Syafei menyatakan, bahwa penggunaan layanan berbasis teknologi informasi merupakan suatu keharusan dalam semua aspek layanan pemerintahan. Hal ini karena aspek TIK telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat", jelasnya.
Dalam kegiatan sosialisasi ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly. S, AP, MM memberikan pemaparan dengan tema transformasi pelayanan publik. Pemaparan dimulai tentang perkembangan layanan Nagita sejak Oktober 2019. Kesinambungan layanan Nagita sangat didukung oleh manajemen sumber daya manusia Disdukcapil. MSDM layanan harus terintegrasi, tidak terkotak-kotak dalam bidang-bidang yang di internal dinas. (*/b)
Jakarta, Lintas Media News
Pemerintah pusat memberikan Penghargaan produktifitas Pramakarya tahun 2021 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas kepedulian dukungan dan pembinaan terhadap usaha kecil menengah serta para pengusaha yang cukup mendapat perhatian pemprov Sumbar.
Dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyerahkan penganugerahan Pramakarya langsung kepada Guberur Sumbar Mahyeldi di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziah menyampaikan, penghargaan Pramakarya adalah yang berarti karya unggul, pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang berhasil meningkatkan dan mempertahankan tingkat produktivitasnya selama tiga tahun berturut-turut, dari 2018, 2019, dan 2020,"
"Trofi Paramakarya tahun ini diberikan oleh Wakil Presiden RI hari ini merupakan, perwujudan kepedulian pemerintah dalam memotivasi dunia usaha agar terus meningkatkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ramah lingkungan," ujar Ida Fauziah.
Menaker juga tambahkan, sebagai bentuk kepedulian selanjutnya, Kemnaker akan membimbing semua penerima Paramakarya agar usahanya semakin berkembang dan semakin maju.
“Banyak pengusaha yang sudah melakukan pengembangan inovasi pada produknya. Dan bersyukur sebagian sudah ada yang melakukan ekspor, dan yang belum akan terus kami dorong, agar lebih maju lagi,” ujar Ida Fauziah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi yang di dampingi Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sumbar Yulfitri Susanti, menyampaikan bahwa kepedulian pemerintah daerah selama ini adalah upaya untuk meningkatkan hasil dan produktifitas masyarakat maupun perusahaan, agar pertumbuhan ekonomi kita tetap naik demi kesahjeteraan masyarakat.
"Kita terus komit akan kemajuan dunia usaha di Sumbar dan yang baik harus kita pertahankan dan terus kita cari formula baru agar dapat muncul produk unggul lainya dalam meningkatkan daya saing daerah," ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga sampaikan, pemprov Sumbar selalu memberikan dukungan dan memdorong kemajuan dan perkembangan dunia usaha di Sumbar.
"Kita mengapresiasis pengusaha Sumbar yang mendapat penghargaan hari ini dan untuk ke depan akan lebih banyak lagi usahawan dari Sumbar yang bisa meraih keberhasilan dan berprestasi seperti saat ini," harap Mahyeldi. (b/hms)
Jakarta, Lintas Media News
Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Balitbang Kementerian Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanakan penguatan Sistem Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian (SPKKPK) dalam kegiatan Workshop Implementasi dan Alih Kelola Strategi Penguatan SPKKPK Tahun 2021 di Hotel Grand Mercure Jakarta, pada Kamis (18/11).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly menyampaikan Program Integrasi Data Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementarian Kesehatan RI, pada saat menjadi narasumber pada workshop tersebut.
Hadir pada pertemuan yang dilakukan secara daring dan luring serta diikuti oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota itu, diantaranya Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum mewakili Dirjen Dukcapil Kemendagri, Kapuslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, para peneliti dan Dinas Kesehatan serta Dinas Dukcapil Kabupaten Kota.
Upaya membangun SPKKPK merupakan bagian dari Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) atau Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H). Penguatan SPKKPK telah lama dirintis oleh Balitbang Kementerian Kesehatan melalui sejumlah program. Termasuk diantaranya Sample Registration System (SRS), yang telah menghasilkan data terinci penyebab kematian. Dengan luas dan besarnya wilayah Indonesia, data nasional penyebab kematian sangat beragam antar daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi kesehatan, ketersediaan data yang spesifik di daerah akan mendukung kebijakan pembangunan yang spesifik dan sesuai dengan konteks dan permasalahan spesifik pula di daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, Balitbangkes memulai uji coba pengembangan SPKKPK di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia mulai tahun 2019 di Kota Makassar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Padang Pariaman, tahun 2020 di Kabupaten Malang, dan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Kepulauan Sula.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan menyampaikan harapannya, akan kesinambungan program ini yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Prof. Anwar Sadaad yang mempresentasikan perkembangan program ini di beberapa Kabupaten dan Kota menyampaikan, bahwa perlunya penguatan aspek-aspek pendukung program pencatatan kelahiran dan kematian, berdasarkan rapid assessment yang telah dilakukan Kabupaten/Kota.
Pada kesempatan tersebut, Kadisdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly menyampaikan integrasi sistem yang sedang dibangun di Padang Pariaman. Mulai dari pencatatan perkawinan, kehamilan, kelahiran, perkawinan, kematian dan penyebab kematian melalui inovasi SiPakem (Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian). Saat ini, Dinas Dukcapil Padang Pariaman bersama Dinas Kesehatan terus mengembangkan sistem aplikasi pelaporan dan pencatatan kelahiran dan kematian yang terintegrasi dengan sistem lainnya.
“Bersama Dinas Kesehatan, kami terus berupaya mengembangkan aplikasi pencatatan kelahiran dan kematian untuk program ini agar lebih terintegrasi dan memudahkan pelaporan serta evaluasi. Sistem ini juga diharapkan memberikan hasil untuk pengambilan kebijakan di daerah”, terang Fadhly.
Sebagaimana telah dimulai pada tahun 2019, SiPakem telah dilaksanakan di kabupaten Padang Pariaman dimana aplikasinya dibangun oleh Dinas Dukcapil untuk digunakan bersama dengan Dinas Kesehatan dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai basis pelaporan. Pencatatan kelahiran yang dimulai dari kehamilan serta pencatatan kematian dengan penyebab kematian, akan memberikan dampak positif bagi penanganan Kesehatan ibu dan anak serta pemberian hak-hak pelayanan lainnya bagi masyarakat.
Beberapa penanggap memberikan tanggapan pada workshop tersebut, diantaranya Dr. Brian Sri Prahastuti dari Kantor Staf Presiden, dr. Erna Mulati (Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes), Handayani Ningrum (Direktur Pencatatan Sipil Kemendagri) dan beberapa lainnya dari kalangan Kementerian Kesehatan.
Muhammad Fadhly berharap, sistem ini terus dikembangkan dan semakin berkualitas dimasa yang akan datang. (*/b)
Jakarta, Lintas Media News
Kembali Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, menerima kunjungan mitra kerja di kantor pusatnya di Jalan Veteran II No 7C-Jakarta Pusat, Rabu (17/11/ 2021).
Kali ini, giliran mitra kerja yang datang berkunjung dari kalangan Mabes Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yakni Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam).
Dipimpin Kanit Ditkamneg Baintelkam Polri, AKBP Julius Heru Widodo, rombongan dari Baintelkam Mabes Polri itu tampak bersemangat dan penuh keakraban saat diterima langsung jajaran elit wadah perusahan media Siber terbesar di Asia ini.
Tampak ikut hadir dalam kunjungan itu, AKP Bambang Sukarno, Iptu Budi Raharjo dan Bripka Eva.
Sementara, Ketum SMSI menerima kunjungan Tim Baintelkam, bersama pengurus lainnya, Seperti Sekretaris Jendral, M Nasir, Wakil Bendahara Umum Makali Kumar, SH, Aat Surya S, Syaiful B, dan sejumlah pengurus SMSI DKI seperti Pahala Simanjuntak (Sekretaris), M. Ridhwan (Bendahara), dr Nishah K Dhillon (Wakil Bendahara).
Ketua umum SMSI, Firdaus yang mengenakan baju kemeja putih, tampak bergembira dengan ada kunjungan dari tim Baintelkam Polri tersebut. Dia selanjutnya menjelaskan, SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia.
“SMSI ini, Alhamdulillah, sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers. SMSI sendiri saat ini beranggotakan sekitar 1300 perusahaan media siber di Indonesia yang berbadan hukum,” ujar Ketum SMSI, Firdaus dengan gaya khasnya yang selalu ceria.
Pasca resmi menjadi Konstituen Dewan Pers, tambah Firdaus, pengurus pusat SMSI membentuk News Room yang berisikan seluruh anggota SMSI. News room ini dinamakan Siberindo.co dan lainnya. “Kami bertekad akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media Siber yang sehat, berkualitas dan profesional,” harapnya.
SMSI akan pro aktif mendukung Polri dalam mewujudkan Bangsa yang aman, dan kondusif. Termasuk juga dalam menyikapi kemajuan teknologi informasi di media Siber maupun media sosial dengan keberadaan Polisi Siber.
Sementara itu, Kanit Ditkamneg Baintelkam Polri, AKBP Julius Heru Widodo menyampaikan, kedatangannya bersama tim itu tak lain, ingin bersilaturahmi, guna menjalin kemitraan dan sinergi yang positif antara Polri dengan SMSI. "Dengan kemajuan teknologi informasi di era digitalisasi, maka tantangan bangsa kedepan semakin berat.
Untuk itu dibutuhkan sinergi, kolaborasi positif dan kerjasama semua elemen, baik Polri maupun SMSI. Terutama dalam wujudkan bangsa yang aman dan damai," jelasnya. Usai berbincang cukup panjang dan penuh keakraban, pertemuan diakhiri dengan berpose bersama. (b/rel)