Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Para peserta foto bersama dengan instruktur selesai acara pelatihan

Padang, Lintas Media News.
Alumni Fakultas Peternakan ( IKA FATERNA) Unand Padang menyelenggarakan pelatihan bagi para sarjana baru di lingkungan fakultas tersebut, di hotel Padang Sabtu (6/3).


Pelatihan itu dilatarbelakangi semakin tinggi dan beratnya tantangan dunia kerja saat ini,  ditambah kondisi Pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan.


Pengurus DPP Ika Faterna Unand 2020-2024 merasa terhimbau untuk membantu para alumni dan mahasiswa, menghadapi tantangan tersebut. Atas inisiasi Ketua Umum terpilih yaitu Bapak Ir. Suharman Noerman beserta jajarannya dan beberapa alumni Faterna peduli, meluncurkan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dengan tema “Melalui Pelatihan Kewirausahaan Kita Tingkatkan Minat dan Bakat Entrepreneur Muda Faterna Unand.

Kegiatan ini terselenggara atas dukungan beberapa alumni Faterna Unand yang peduli dan didukung oleh BEM Faterna Unand. Pelatihan dilakukan 06 Maret 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan.

 Pelatihan ini dibuka oleh ketua Umum Terpilih DPP Ika Faterna Unand 2020-2024 yang didahului dengan sepatah kata dari salah seorang alumni senior Ir. Mudrika.

Selain itu juga ada sesi motivasi yang diberikan Ir. M. Sadiq Pasadigoe, S.H., MM.
Pelatihan ini merupakan wujud kepedulian alumni Faterna Unand kepada alumni yang baru tamat, serta mahasiswa yang akan menamatkan perkuliahan.

Diharapkan melalui pelatihannya ini dapat memberikan motivasi dan membukakan pemikiran bernas dari peserta bahwa kita mampu menghadapi tantangan dunia kerja dengan cara berwirausaha. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, pelatihan ini menghadirkan 2 orang narasumber yang berasal dari alumni fakultas peternakan. Mereka merupakan alumni yang telah mapan dalam dunia kerjanya  Ir. Firlan Mustafa, MM dan  Febryon Tri Intano, S.Pt., M.Pt.
Materi pelatihan ini lebih bersifat praktis tanpa mengesampingkan teori dan konsep yang mendukung materi tersebut. Sesi pertama diisi dengan materi sikap alumni dan mahasiswa faterna unand di Era Vuca. Selanjutnya dilakukan kegiatan Mengukur Kadar Kewirausahaan Alumni dan Mahasiswa Faterna Unand. 

Materi terakhir berbicara tentang Menumbuhkan Kepercayaan Diri untuk Berwirausaha di Bidang Peternakan. Ketiga materi tersebut diharapkan dapat menambah minat dan bakat para peserta menjadi wirausahawan muda yang tentunya dapat bergerak dalam duni peternakan.(rel*01).


PADANG .Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengharapkan, media yang tergabung dalam Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Barat melahirkan karya jurnalistik yang tak menjelek-jelekan nama daerah. 

"Merujuk hasil survei yang dilansir sebuah media nasional, tingkat penolakan vaksinasi Covid19 di Sumbar mencapai angka 20 persen. Pers Sumatera Barat harus ikut mendorong angka penolakan vaksinasi ini makin kecil," ungkap Audy saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumbar di Hotel Daima Padang, Sabtu (6/3/2021). 

Rakerda perdana ini dihadiri Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba, Novermal (Ketua Bidang Hukum dan Advokasi JMSI), Syahrial Azis (ketua JMSI Sumbar), Aguswanto (Sekum JMSI Sumbar) dan Al Imran (Bendahara). 

Juga hadir Dewan Pakar JMSI Sumbar, Hary Efendi Iskandar dan Yofialdi, Jasman Rizal (Kadis Kominfo Sumbar), Fajar Rusvan (Chairman JC Institute) serta pengurus JMSI Sumbar dan undangan lainnya. 

Selain itu, Audy mengharapkan JMSI Sumbar dapat menyusun program kerja agar bisa berkembang  lebih baik dimasa mendatang. Terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini, peran media sangat penting artinya sebagai mitra pemerintah dalam upaya membantu sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. 

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, saya mengucapkan selamat kepada segenap pengurus JMSI Sumbar yang baru saja dilantik pada 27 Januari lalu. Semoga panji JMSi kedepan semakin berkibar di Sumatera Barat dan menjadi yang terdepan dan tercepat dalam memberikan informasi dan pencerahan pada khalayak melalui karya-karya jurnalistik yang berkualitas," ujar Audy. 

Menurut Audy, tanpa terasa, sudah hampir setahun Covid-19 mewabah ditengah-tengah masyarakat. "Tidak kita pungkiri, Pandemi Covid-19 tetap menjadi tantangan utama untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Bukan saja di Sumatera Barat, tapi juga secara nasional, bahkan global." 

"Pemerintah pun diminta harus bisa fokus untuk melakukan pemulihan kesehatan yang diyakini sebagai kunci pemulihan ekonomi," ujar Audy yang disukai kalangan milenial Sumbar ini. 

Audy menyebut, selain menghadapi Covid-19, Indonesia juga dihadapkan untuk memulihkan ekonomi. Kalau meminjam istilah Menteri Keuangan Sri Mulyani, tahun 2021 ini masih penuh ketidakpastian. 

"Ini tantangan sulit dan harus kita atasi bersama. Vaksin salah satu solusinya untuk mobilitas masyarakat bisa kembali bergerak dan akan memulihkan ekonomi." 

"Dan, Alhamdulillah vaksinasi kita di Sumatera Barat angkanya terus menbaik. Setelah vaksinasi tenaga kesehatan tuntas, pada vaksinasi tahap II ini akan diberikan vaksinasi kepada pelayan publik seperti guru, dosen, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, dan pegawai pemerintah." "Kemudian dilanjuykan TNI, Polri, Satpol PP, perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran, transportasi publik, atlet, wartawan, dan pelaku sektor pariwisata," ujar Audy. 

Dikatakan Audy, disiinilah peran penting media untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang arti pentingnya vaksinasi. Jika tenaga kesehatan sering disebut sebagai garda terdepan Covid-19, maka media adalah ujung tombaknya 

"Proses komunikasi massa melalu pers sangat dibutuhkan masyarakat terkait dengan perkembangan informasi pandemi. Sudah menjadi fakta dan pelajaran di semua negara, semua wilayah, bahwa penanganan pandemi Covid-19 ini sangat tergantung pada proses komunikasi publik dan proses komunikasi massa, sehingga dalam konteks ini pers, media massa itu menjadi unsur sentral, unsur yang menentukan," ujar Audy. 

Dikatakan Audy, bahkan di situasi pandemi Covid-19 profesi wartawan sama pentingnya dengan profesi tenaga kesehatan. Dalam situasi ini wartawan tidak bisa berhenti bekerja, sama halnya dengan dokter. 

"Dalam situasi krisis seperti ini justru semakin harus bekerja lebih keras dalam membantu proses pemberian informasi, dalam menyiarkan perkembangan-perkembangan terkait pandemi," ujar Audy. 

Ditambahkan Audy, melalui jaringan pemberitaan JMSI Sumbar ini saya berharap agar memberikan fungsi-fungsi pemberitaan dan fungsi-fungsi wacana publik yang mencerahkan masyarakat dan membantu bangsa ini keluar dari krisis. 

"Semoga Rapat Penyusunan Program Kerja Pengurus Daerah JMSI Sumbar dengan mengusung tema “Konvergensi Media, Pandemi dan Tantangan Era Society 5.0," ujar Audy. 

Berdiri di 29 Provinsi 

Sekjen JMSI Sumbar Mahmud Marhaba, JMSI telah berdiri 29 Provinsi seluruh Indonesia, telah melaksanakan Rakerda JMSI Sumbar merupakan daerah ketiga melaksanakan Rakerda setelah Jawa Timur dan NTB. 

"Kita sangat mengapresiasi JMSI Sumbar,  karena telah berhasil menggelar Rakerda pertama," ujar Mahmud Marhaba. 

Ketua JMSI Sumbar Syahrial Aziz didampingi Sekretaris Aguswanto mengatakan, pihaknya mengharapkan pemerintah untuk berkerjasama dengan media siber dalam naungan JMSI Sumbar. 

"Kita berharap agar media - media terverikasi Dewan Pers," ujar Syahrial Aziz 

Ketua Pelaksana Rakerda JMSI Sumbar I Yuliadi Chandra mengatakan, Rakerda untuk memantapkan verifikasi secara faktual oleh Dewan Pers dan menyusun program kerja JMSI Sumbar. 

"Rakerda mengikuti protokol covid 19 peserta kami batasi sebanyak 25 orang saja. Dan kita sampaikan terima kasih kepada peserta dan panitia yang telah menyukseskan acara rakerda JMSI Sumbar serta Wagub Sumbar Audy Joinaldy telah meluangkan waktu untuk hadir menjadi narasumber sekaligus membuka acara ini," ujar Yuliadi Chandra.(relis)

Pd,Panjang Lintas Media.com 
Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus memiliki beragam inovasi yang mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

"Sehingga masyarakat merasa senang, nyaman dan puas terhadap layanan yang diberikan," ujarnya saat membuka bimbingan teknis (bimtek) ASN-THL Disdukcapil di Aula BPKD, Sabtu (6/3).

Fadly menambahkan, Disdukcapil harus terus menggali potensi dan inovasi. “Jika masih terdapat kekurangan, jemput bola ke lapangan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil, Dra. Maini, MM mengatakan, bimtek ini dilakukan untuk meningkatkan tenaga profesional dalam pelayanan publik. Sehingga mampu menambah wawasan dan skill dalam memberikan layanan di Disdukcapil. Bimtek ini mendatangkan narasumber dari Universitas Bung Hatta, Dr. Akmal, SE, M.Si.(maisonpisano)

 Pdg. Panjang, Lintas Media News

Pemko Melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) mendorong seluruh pelaku usaha rumah makan dan hotel bersertifikat Clean, Health, Safety, Environment (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Dengan mengikuti proses mendapatkan sertifikat CHSE, diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan calon pelanggan yang tentunya juga  berkorelasi dengan meningkatnya kembali tingkat kunjungan dalam situasi pandemi saat ini," kata Kadis Porapar melalui Kabid Pariwisata, Reynold Oktavian, Jumat (5/3).

Dikatakan Reynold, Padang Panjang baru-baru ini mendapatkan kunjungan tim dari Deputi Produk Wisata dan Penyelenggaraan kegiatan Kemenparekraf bersama 10 wartawan media nasional  dalam rangka pembuktian penerapan prinsip CHSE oleh para pelaku usaha MICE (Meeting Incentive, Covention, and Exhibition). 

Kedatangan tim, ujar Reynold, sengaja tidak diinformasikan kepada para pelaku usaha yang dipilih oleh tim Kemenparekraf untuk mendapatkan situasi kondisi riil di tempat usaha.

"Kota Padang Panjang beruntung dijadikan salah satu kota tempat pembuktian. RM Pak Datuk dipilih oleh tim sebagai lokasi uji. Dari hasil pembuktian langsung, tim menganggap RM Pak Datuk, sebagai rumah makan yang juga sering difungsikan jadi lokasi MICE, secara alamiah sudah menerapkan prinsip CHSE dalam operasionalnya," tutur Reynold.

Untuk mengurus sertifikat CHSE, lanjut Reynold, para pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran formulir data diri serta identitas usaha melalui laman resmi chse.kemenparekraf.go.id, kemudian unggah semua kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. "Setelah pendaftaran, selanjutnya akan diarahkan untuk penilaian mandiri terhadap usaha yang dijalankan sesuai daftar periksa top form CHSE," ujar Reynold.

Lalu, bagi pelaku usaha yang telah memastikan memenuhi indikator penilaian wajib mengunggah surat pernyataan deklarasi mandiri. Tahap berikutnya, tim auditor dari Kemenparekraf kemudian akan menentukan kelayakan.

Proses pemeriksaan oleh tim auditor dilakukan melalui proses verifikasi secara daring dan kunjungan langsung. Penting bagi para pemohon untuk benar-benar memahami pedoman dan panduan CHSE. 

Syarat-syarat yang harus disiapkan di antaranya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), dan atau Nomor Induk Berusaha untuk skala mikro, serta perizinan lainnya. "Mendaftar di laman Kemenparekraf, penilaian mandiri, audit oleh lembaga sertifikasi, memperoleh sertifikat I Do Care, itu kuncinya," sebut Reynold. (maison pisano)

Kepala Pelaksana Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif (dua dari kanan) menyerahkan bantuan pendidikan
secara simbolis kepada perwakilan siswa di Kota Padang. (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

Selama periode Januari 2021, UPZ Baznas Semen Padang telah menyalurkan zakat sebanyak Rp598 juta lebih kepada penerima manfaat yang tergolong sebagai ashnaf nan delapan.

“UPZ Baznas Semen Padang terus berkomitmen menyalurkan zakat kepada ashnaf nan delapan melalui berbagai program zakat,” kata Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri, Kamis 4/3/2021).

Kepala Pelaksana Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif menambahkan, zakat sebesar setengah miliar lebih yang dihimpun dari karyawan/ti PT Semen Padang itu, disalurkan pada Januari 2021 kepada penerima manfaat.

Rinciannya, untuk program pendidikan sebesar Rp98 juta lebih, program kesehatan Rp18,5 juta, program kemanusian Rp113 juta, program ekonomi Rp92,2 juta, serta untuk program dakwah dan advokasi sebesar Rp24,5 juta.

"Di samping itu, 30 persen dari penerimaan zakat karyawan/ti PT Semen Padang atau sebesar Rp172 juta, juga disalurkan kepada Baznas Pusat. Ini baru data Januari. Untuk data kegiatan Februari, belum kami laporkan ke manajemen PT Semen Padang," kata Arif. 

Arif merinci besaran zakat yang disalurkan kepada ashnaf nan delapan melalui berbagai program zakat yang ada di UPZ Baznas Semen Padan. Untuk ashnaf fakir sebesar Rp60 juta, disalurkan kepada 359 orang penerima manfaat berupa biaya hidup rutin dan kepada 7 orang untuk biaya hidup non rutin. 

"Penerima manfaat tersebut terdiri dari jompo, janda dan cacat. Penerima manfaat tersebut, tersebar di sekitar Ring 1 perusahaan PT Semen Padang khususnya, seperti di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubeg, dan Kota Padang pada umumnya," ujar Arif. 

Selanjutnya untuk ashnaf miskin sebesar Rp165 juta, kata Arif melanjutkan, juga telah disalurkan oleh UPZ Baznas Semen Padang dalam bentuk beberapa program. Untuk program ekonomi berupa modal usaha, diserahkan kepada 27 orang penerima manfaat. 

Di bidang ekonomi ini, Arif menyebut bahwa UPZ Baznas Semen Padang juga melakukan pemberdayaan dan pembekalan kewirausahaan kepada penerima manfaat program peduli eknomi dengan tujuan, agar mereka dapat meningkatkan tarif hidup dan kesejahteraan para penerima manfaat, seperti marketing dan akutansi praktis.

"Tujuan pemberdayaan dan pembekalan kewirausahaan para penerima manfaat peduli ekonomi itu dilakukan untuk kesinambungan usahanya. Dan kami, juga mengajak mereka untuk membiasakan diri berinfak dan menabung dari hasil usahanya," ungkap Arif. 

Kemudian untuk program kemanusian berupa biaya hidup insidentil, diserahkan kepada 16 orang penerima manfaat dan kepada 5 lembaga sosial kemanusian berupa insentif, serta kepada 4 kepala keluarga penerima manfaat peduli hunian berupa perbaikan rumah. 

"Selanjutnya, untuk program kesehatan seperti bayar hutang berobat di rumah sakit dengan cara dibayarkan langsung oleh UPZ Baznas Semen Padang kepada pihak rumah sakit dan bantuan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan, diserahkan kepada 7 orang penerima manfaat program kesehatan," bebernya.

Untuk ashnaf muallaf, Arif mengatakan bahwa zakat sebesar Rp7,8 juta, disalurkan untuk lembaga sosial kemanusian dan dakwah. Kemudian untuk ashnaf fisabnilillah, pada periode Januari kemarin, juga disalurkan sebesar Rp113 juta lebih. 

"Zakat seratusan juta untuk program pendidikan itu, disalurkan kepada 123 orang penerima beasiswa rutin, 40 orang penerima beasiswa insidentil dan kepada 34 lembaga yang meliputi program sosial kemanusian dan dakwah rutin dan non rutin," katanya. 

Pada periode Januari 2021, tambah Arif, juga terdapat penggunaan dana 30 persen yang disalurkan kepada Baznas, digunakan oleh UPZ Baznas Semen Padang untuk kegiatan program dakwah muallaf di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

"Kegiatan tersebut berupa biaya penyaluran 25 unit sepeda motor operasional da'i binaan UPZ Baznas Semen Padang dan biaya penyerahan bantuan pembangunan dan rehab 13 unit rumah dakwah bagi da'i binaan UPZ Baznas Semen Padang," katanya. (*/b/hms)

Pd,Panjang. Lintas media.News.com
Kota Padang Panjang terpilih sebagai terbaik satu pengelola program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Penghargaan bergengsi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini, diserahkan gubernur Sumbar yang diwakili Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Irwan, S.Sos, MM didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati, ST, M.Eng.

Piagam penghargaan diterima Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si dalam acara Rakorda Program Bangga Kencana tahun 2021, Jumat (5/3) di Aula Latbang Perwakilan BKKBN Sumbar. Selain Padang Panjang, sebagai terbaik II dan III, diraih Kabupaten Dharmasraya dan Kota Solok.

Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja Pemko melalui Dinas Sosial PPKB PPPA bersama Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan kader KB dalam menggerakkan program Bangga Kencana selama tahun 2020 lalu.

“Adapun indikator penilaiannya didasarkan pada pencapaian pelayanan KB, di antaranya pencapaian KB baru, KB aktif, jumlah akseptor metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Lalu persentasi peserta KB drop out, unmet need, kuantitas pelaporan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), pengelolaan Kampung KB, penyusunan Grand Disain Pembangunan Keluarga (GDPK) dan partisipasi serta prestasi dalam kegiatan lomba yang diselenggarakan BKKBN,” papar Fatmawati.

Data yang didapat Kominfo dari Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Dinsos PPKB PPPA, pencapaian KB di Padang Panjang memang melebihi angka 100%. Untuk peserta KB baru saja, peserta KB baru jenis IUD mencapai 122,89% atau 467 akseptor dari target PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat-red) 380 orang. Lalu untuk kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW/tubektomi) mencapai 314% dari target PPM 27 orang menjadi 85 orang.

“Sedangkan untuk akseptor MOP (vasektomi) dan implant tercapai 100% dari target yang diberikan. Dari tujuh metoda kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Implant, Kondom, Suntik dan Pil-red), total pencapaian peserta KB baru di Padang Panjang 124,82%,” papar Kabid PPKB, Netti Herawati, SH.

Untuk indikator penilaian lainnya, seperti Kampung KB misalnya, tambah Netti, Padang Panjang memiliki tiga Kampung KB yang seluruhnya berprestasi. Salah satunya Kampung KB Koto Katik yang menjadi pusat studi tiru bagi banyak daerah di Sumbar, Riau dan Jambi.

Sementara itu, Osman Bin Nur mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap lini terdepan program Bangga Kencana di Padang Panjang. "Selamat dan terima kasih untuk jajaran Bidang PPKB, PKB/PLKB, kader KB yang ada di 16 kelurahan yang jumlahnya hampir 1000-an orang,” ujarnya.

Atas prestasi ini, Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano turut berbangga dan mengucapkan selamat kepada seluruh pengelola program Bangga Kencana. “Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk tetap menjadi terbaik dan berbanding lurus dalam peningkatan layanan KB di Padang Panjang,” ucapnya(*maisonpisano)

Padang.Lintas Media News.
Hari ini untuk pertama kalinya personel Polda Sumbar melaksanakan vaksinasi Covid-19. Dimulai dari Pejabat Utama Polda Sumbar, Pamen, Pama, Bintara, Tamtama dan ASN ikut diberikan suntik vaksin.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Kamis (4/3) pagi pukul 08.25 WIB di ruang Jenderal Hoegeng lantai IV Polda Sumbar. 

Wakapolda Sumbar usai membuka kegiatan vaksinasi ini mengatakan, bahwa untuk pemberian vaksin bagi personel Polda Sumbar, bahwa baru hari ini dilakukan bagi pejabat utama dan personelnya ditingkat ASN. 

"Untuk Kapolda dan Wakapolda sebelumnya kita sudah lakukan bersamaan dengan Forkopimda. Walaupun telat tapi tetap sudah dilakukan," katanya kepada awak wartawan. 

Dikatakan, untuk kegiatan vaksinasi tersebut pihaknya menargetkan puluhan ribu personel. "Sampai kita targetkan 10.441 dilakukan dua tahapan. Insya Allah bulan April sebelum bulan puasa sudah selesai," ucapnya. 

Jenderal bintang satu ini juga menambahkan, dengan dilakukannya vaksinasi tersebut kepada jajarannya  supaya virus corona (Covid-19) tidak ada lagi. 

"Vaksin ini kan mencegah, jangan sampai menularkan kembali ke orang lain," pungkas Wakapolda Sumbar. (Rel)

JAKARTA.Lintas Media News.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) di lingkungan Mabes Polri dan beberapa Kapolda. Upacara dilakukan di Rupatama Mabes Polri pada hari ini, Kamis, 4 Maret 2021. Sebanyak 19 pati Polri melakukan serah terima jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan beberapa pesan kepada pejabat baru yang dilantik, terutama masalah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Dia mengatakan, para pejabat baru yang dilantik terutama Kapolda yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Pejabat baru agar melaksanakan PPKM mikro bagi yang masuk dalam 7 Polda, sedangkan yang lain melaksanakan kegiatan imbangan," kata Listyo.

Jenderal bintang empat itu mengingatkan munculnya varian Covid-19 baru yang sangat cepat penyebarannya. Untuk itu, Sigit meminta jajarannya untuk mengantisipasi.

Mantan Kapolda Banten ini juga meminta jajarannya untuk cepat melakukan 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Pastikan anggotanya agar melaksanakannya dengan baik.

"Berikan reward bagi anggota yang telah melakukan zona merah menjadi zona hijau," katanya.

Koordinasi penanganan Covid-19 dengan unsur forkopimda, kata Sigit, juga sangat penting dilakukan agar kasusnya dapat menurun.

Mantan Kabarareskrim Polri juga meminta agar jajarannya selalu mengawal program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berlangsung.

Selain program penanganan Covid-19, Sigit juga memerintahkan jajarannya membantu pemerintah mengawal program pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.
"Laksanakan, pengawasan dan pendampingan program dari pemerintah seperti UMKM. Proyek padat karya oleh pemerintah pusat maupun daerah berikan pendampingan agar dikawal," katanya.

Anggota Polri, lanjut Sigit, diminta mendengar keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Semoga perkembangan ekonomi bisa kembali normal maka perlu pendampingan dengan baik," katanya.

Terakhir, dia mengingatkan jajarannya soal penanganan perkara dengan mengedepankan restorativ justice, agar rasa keadilan dirasakan dan diawasi pelaksanaan agar tidak terjadi penyelewengan.

"Lalu tentang mafia tanah seperti pengembangan perkebunan dan lain-lain mohon jadi perhatian," katanya.

Berikut daftar perwira tinggi Mabes Polri dan Kapolda yang melakukan serah terima jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat:

PEJABAT YANG SERAH TERIMA JABATAN:
1. KOORSAHLI KAPOLRI LAMA/ KAPOLDA SULUT BARU: IRJEN POL Drs. NANA SUJANA, M.M
2. KOORSAHLI KAPOLRI BARU/ KAPOLDA SUMUT LAMA: IRJEN POL Drs. MARTUANI SORMIN, M.Si
3. KAPOLDA SULUT LAMA/

KAPOLDA SUMUT BARU:
IRJEN POL Drs. R. Z. PANCA PUTRA S., M.Si.

4. KAPOLDA LAMPUNG LAMA:
IRJEN POL Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.

 5. KAPOLDA LAMPUNG BARU:
QIRJEN POL Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

6. KAPOLDA PAPUA LAMA:
IRJEN POL Drs. PAULUS WATERPAUW

7. KAPOLDA PAPUA BARU:
BRIGJEN POL MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

 PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI IRJEN POL KE KOMJEN POL:
1. KOMJEN POL Drs. PAULUS WATERPAUW.

 PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI BRIGJEN POL KE IRJEN POL:
1. IRJEN POL MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.
2. IRJEN POL Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si.
3. IRJEN POL Drs. SURYANBODO ASMORO, M.M.
 4. IRJEN POL MOH. ABDUL KADIR, M.Si.

 PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI KOMBES POL KE BRIGJEN POL:
1. BRIGJEN POL Dr. EKO RUDI SUDARTO, S.I.K., M.Si.
2. BRIGJEN POL PIPIT RISMANTO, S.I.K.
3. BRIGJEN POL M. MUSTAQIM, S.I.K.
4. BRIGJEN POL dr. HARIYANTO, Sp.PD.
5. BRIGJEN POL Drs. AHMAD ALWI, M.M.
6. BRIGJEN POL RUDI HARTONO, S.H., S.I.K.
7. BRIGJEN POL SAMUDI, S.I.K., M.H.(rls)


PADANG.Lintas Media News.
Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan 
(BPOKK) Dewan PImpinan Daerah ( DPD) Partai Demokrat Sumbar HM Nurnas menegaskan.Kader Partai Demokrat yang membelot atau mendukung Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) akan dipecat.


Dikatakan Nurnas, di Sumbar mulai dari DPD sampai DPC, hingga fraksi kabupaten dan kota tetap bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


“Kami tidak pernah goyah, sampai detik ini selalu bersama AHY. Kami tidak setuju dan memprotes keras KLB,” ungkapnya Pada Wartawan.


Dilanjutkannya, komitmen mendukung AHY termuat dalam bentuk surat pernyataan. Lebih dari itu, Demokrat Sumbar akan memecat kader jika terbukti mendukung KLB.


“Kami akan pecat kader yang membelot. Kami patuh dengan keputusan kongres yang mengamanahkan AHY sebagai Ketum,” ujarnya.


Menurutnya, hal itu sudah biasa dalam partai politik. Nurnas meminta tingkat elit untuk menghentikan perseteruan itu.


“Sudahlah hentikan perseteruan ini, Sumbar tidak akan goyang, 19 kabupaten dan kota di Sumbar sudah menyatakan sikap,” tegasnya.


Nurnas juga berkomentar soal tujuh kader partai tersebut diberhentikan secara tidak hormat oleh Ketum AHY. Nurnas menerangkan, pemecatan telah melalui kajian mendalam mulai dari rapat oleh mahkamah partai hingga majlis.


“Jangan sampai ada di daerah yang mengikuti, terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai terima sanksi pemberhentian,” tukasnya.


Untuk diketahui, DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada 7 kader yang terlibat dalam gerakan kudeta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Pernyataan Nurnas tersebut diperkuat dengan adanya pertemuan Pimpinan Partai beserta anggota DPR-RI dapil 1 Darizal Basir serta dapil 2 Rieska Oktoberia dan DPRD Partai Demokrat  (Fraks Demokrat) se- Sumatera Barat, di salah satu restoran di kota Padang, Kamis (4/3/2021)


Dalam pertemuan tersebut, Darizal Basir anggota DPR-Ri mengatakan, apa yang mereka lakukan dalam membackup ketua umum DPP Demorat AHY merupakan langkah menjaga kehormatan dan Marwah partai.


"AHY adalah ketua umum yang sah dan legal sesuai AD/ART Partai, juga legal menurut aturan perundang-undangn berlaku, juga merupakan panji-paanji partai, yang wajib dijaga kehormatan dan Marwah nya," tegas Darizal, yang pernah 2 kali menjabat kepala daerah di Sumatera Barat.


Dalam pertemuan para pimpinan partai dan  anggota fraksi DPR-RI serta DPRD se- Sumbar tersebut juga ditegaskan, kalau yang akan mengadakan kudeta melalui KLB bukan lagi kader partai, apa lagi pengurus, maka apa yang akan mereka lakukan itu ilegal, dan pemerintah melalui aparat Kepolisian harus bisa mengantisipasi dan membubarkan, karena akan menimbulkan riak-riak di seluruh Indonesia.


"Kami dengar mereka yang akan melakukan munaslub, bagaimana bisa? Sementara mereka bukan pengurus dan kader partai, tentunya ini merupakan pelanggaran besar dan wajib untuk dicegah oleh pemerintah agar tidak menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat nanti," tambahnya lagi.


Pernyataan sikap fraksi-fraksi Partai Demokrat dan pimpinan partai, dengan jelas mengatakan tetap setia pada AHY, menolak pengambil-alihan secara inskonstitusional melalui KLB,, dan akan terus berjuang kehormatan partai Demokrat.


Dengan diberhentikannya tujuh kader senior itu yang membuat gaduh tersebut,  yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie, maka akan membuat kondusifitas. (rls/st)

Pd,Panjang.Lintas Media.News.
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) kota Padang Panjang,gelar sosialisasi Pengembangan Kota Layal Anak Bagi Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Sosialisasi digelar dua hari(04/05 Maret 2021 dilantai 3 Balaikota Silaing Bawah Kota Padang Panjang, dibuka Wakil Walikota, Drs, Asrul Adapun, peserta yang mengikuti sosialisasi merupakan kepala OPO, Lurah, Forum Anak. Sebagai Narasumber, Asisten Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian PPPA  "Rohika Kurniadi Sari "
Peserta sosialisasi terdiri, kepala OPD antara lain Kadis Kominfo, Ampera Salim, Kadis Pustaka dan Arsip, Alvi Sena, Plt Kaban BPBD Zulheri, Kadis Dukcapil, Maini Forum Anak Kota Padamg Panjang 

Wakil Wali Kota Asrul, membuk secara resmi sosialisasi mengatakan, anak merupakan potensi yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadi pilar utama pembangunan, untuk itu perlu ditingkatkan kualitasnya dan bisa mendapatkan perlindungan  secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Menurutnya, berbagai persoalan anak seperti kekerasan anak, perdagangan anak, gizi buruk, kurangnya sarana bermain ramah anak, putus sekolah dan lain sebagainya harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Kota Layak Anak merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan seorang anak dapat terjamin haknya sehingga perkembangan kualitas anak dapat optimal.

“Kota Layak Anak dalam rangka untuk meningkatkan prestasi, dimana kita tahu pada tahun 2018 yang lalu kita mendapatkan penghargaan Madya dalam lomba Kota Layak Anak, mudah-mudahan melalui sosialisasi dan pembinaan pada kader, stakeholder, dan Kesra kelurahan dalam meningkatkan penghargaan dari Madya tadi menjadi Nindya pada lomba Kota Layak Ini,” paparnya.

Ditegaskan, agar dukungan untuk KLA dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka dibutuhkan peran mitra kerja dan gugus tugas KLA yang terdiri dari semua unsur baik itu Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, ujar Wawako.

Sementara itu, Rohika Kurnidi Sari dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, mengatakan, didalam ini menjelaskan secara detail peran dari masyarakat dalam mendukung terwujudnya Padang Panjang menjadi Kota Layak Anak.

Rohika menjelaskan, materi yang diberikan pada sosialisasi ini yaitu, “Pentingnya membangun sumber daya manusia dimulai dari anak dan bagaimana langkah-langkah serta tahapan untuk mempercepat terwujudnya KLA di Kota Padang Panjang

“Topik penting pada sosialisasi kali ini adalah tentang yang sangat penting dipahami disini yaitu sebuah partisipasi, bagaimana kota itu mendengarkan pandangan, suara dan aspirasi anak dalam pembangunan. 

Dalam penjelasannya Kota Layak Anak itu, banyak indikator yang harus dipenuhi salah satunya setiap anak mendapatkan kutipan akta kelahiran, mendapatkan informasi layak anak, bermain diruang bermain layak anak, 

Jika orang tuanya, memiliki masalah bisa berkonsultasi melalui pusat pembelajaran keluarga, sekolah ramah anak (tematis), puskesmas ramah anak dan yang paling penting anak terhindar dari kekerasan, ujarnya.

Lebih jauh Rohika mengatakan, dari data yang ada dan informasi disampaikan masing masing OPD, kita yakin Padang Panjang sudah layak menjadi kota percontohan  sebabai kota layak anak. Hal tersebut, didasari dari berbagai penghargaan yang telah diraih, baik tingkat lokal maupun nasional, pungkasnya.(maisonpisano)



PADANG.Lintas Media News.
Pembangunan Monumen Bela Negara (Monumen PDRI) di Sumatera Barat mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia. 

Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Sumatera Barat H.Mahyeldi Ansharullah usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Dasar Hukum Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara bersama Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

"Alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan masyarakat Sumatera Barat yaitunya pembangunan lanjutan monumen bela negara beserta fasilitas pendukung di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota kini telah mendapat dukungan dari Kemenko Polhukam RI," ujar Mahyeldi yang juga Ketua Forum Bela Negara Sumatera Barat itu.

Gubernur Mahyeldi mengungkapkan, dukungan itu terlihat dengan digelarnya rapat oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait pada 11 Februari lalu tentang perlunya menyepakati dasar hukum terkait percepatan pembangunan monumen bela negara. Rapat tersebut juga merekomendasikan adanya rapat lanjutan untuk mematangkan konsep penyelesaiannya sekaligus berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen tersebut.

"Kita bersyukur apa yang kita sampaikan kepada Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ketika berkunjung ke Sumatera Barat Oktober tahun lalu telah direspon dengan sangat baik," ungkap Gubernur.

Mahyeldi melanjutkan, sejatinya pembangunan monumen bela negara merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama. Masyarakat telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan monumen seluas 50 Ha. Dari 50 Ha lahan yang direncanakan untuk bangunan monumen bela negara beserta fasilitas pendukungnya, baru 20 Ha yang dapat dibangun sejak tahun 2013. 

Hal itu dapat dilihat berdirinya dua bangunan gedung yang megah sesuai masterplan berupa museum dan auditorium. Sedangkan 30 Ha nya lagi untuk pembangunan Kawasan Indonesia Mini (bangunan monumental yang mewakili provinsi seluruh Indonesia) belum dibangun apa-apa.

"Dengan digelarnya rapat bersama Kemenko Polhukam masyarakat Sumatera Barat memiliki rasa optimisme baru agar pembangunan monumen bela negara dapat berlanjut  sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dan kita pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota sangat menyambut baik kelanjutan pembangunan monumen bela negara ini," imbuh Mahyeldi.

Lebih lanjut dikatakan, dengan pertemuan hari ini yang dikoordinasikan langsung oleh Kantor Kemenko Polhukam untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan monumen bela negara diharapkan akan membawa hal yang baik untuk keberlanjutan pembangunan monumen tersebut.

"Rancangan Inpres tersebut bernama Inpres Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara Di Provinsi Sumatera Barat. Isinya antara lain mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga serta Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedjri M Gaffar, mengatakan, rapat yang digelar hari ini merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan monumen bela negara di Provinsi Sumatera Barat. 

"Untuk itu diharapkan keseriusan dan kesungguhan bersama agar pembangunan bela negara dapat berjalan, baik itu kesungguhan dari Kementrian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat," ajak Deputi.(rls)


Padang.Lintas Media News.
Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat periode 2021- 2025 bakal menyelenggarakan rapat kerja (Raker) pertama di Daima Hotel Jalan Sudirman Kota Padang.

Ketua Pelaksana Yuliadi Chandra owner utusan indo com mengatakan, 
Raker JMSI Sumbar perdana akan digelar Sabtu 6 Maret 2021.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy bakal membuka sekaligus memberikan sambutan dalam rakerda JMSI Sumbar bernaungnya pemilik media siber Se Sumatera Barat.

"Insya Allah, wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dikenal ganteng kalangan milenial ini, selain itu juga dihadiri Rektor UNP Ganefri merupakan ketua Dewan Pakar JMSI Sumbar, Ketua DPRD Sumbar Supardi, dan Sekjen JMSI Pusat Mahmud Marhuba," ujar Yuliadi Chandra di Padang, Rabu, 3 Maret 2021.

Menurut Yuliadi Chandra, akrab disapa Chandra ini, karena masa pandemi, undangan disebar terbatas.

"Kita mengangkat tema Konvergensi Media, Pandemi dan Tantangan Era Society 5.0.," ujar Chandra

Lanjut Chandra, membangun rumah besar JMSI Sumbar merupakan kewajiban semua. Merapatkan barisan dengan semangat gotong royong memikul berbagai tantangan berat kedepan.

"JMSI Sumbar harus mampu berada pada semua media siber yang ada di Sumbar. Sehingga dapat berkontribusi mendukung pemerintahan Sumatera Barat kedepan dan menyalurkan aspirasi rakyat di media siber," ujar Chandra merupakan alumni Universitas Negeri Padang ini. (Relis)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.