Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Padang, Lintas Media News
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengikuti rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Kamis (16/7/2020).

Perencanaan dan pengelolaan perlindung lingkungan hidup Provinsi Sumbar menegaskan kembali kepada pemerintah Provinsi, Kabupupaten dan Kota untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Sesuai dengan amanat dari UUD pasal 10 nomor 92 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa RPPLH diatur oleh peraturan daerah dalam penyusunannya harus memperhatikan keragaman karakter dan fungsinya, sebaran produk, sebaran potensi Sumber Daya Alam (SDA), kearifan lokal, dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim.

Dan Sesuai juga dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SE.5/Menlhk/PKTL/PPLH.3/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi dan kabupaten kota.

"Kami berharap kepada Pemerintah dan instansi terkait baik Provinsi dan Kabupaten Kota untuk segera menyusun RPPLH untuk menetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya," ucap Wagub Sumbat.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi merupakan perencanaan penyebaran dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, yang merupakan bagian dari rangkaian rencana pembangunan daerah materi muatannya harus menjadi acuan dari penyusunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek, jangka menengah serta merupakan bagian dari integrasi dalam pembangunan ekonomi yang akhirnya dapat mempengaruhi perencanaan dari berbagai sektor.

"Konsep tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa lingkungan beserta komponen didalamnya memiliki peran dalam mendukung kehidupan yang selama ini belum dipertimbangkan dalam sistem ekonomi di daerah," ujar Nasrul Abit.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi diantaranya terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.

Terjaminnya lingkungan hidup bagi produksi pangan dan pengembangan ekowisata bersih seta berkelanjutan.Terjaminnya keaneka ragaman hayati dan kelestarian ekosistem esensial kemudian minimnya resiko bencana lingkungan hidup yang ditanggung warga masyarakat.

Terintegrasi kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terjaminnya kesinambungan fungsi lingkungan hidup antara hulu dan hilir. "Kami sangat mengapresiasi keinginan pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pansus dalam pembahasan selanjutnya guna sinkronisasi pengaturan dan harmonisasi materi muatan ranperda ini," ungkapnya.

Terjaminnya kelestarian situs warisan dunia, terwujudnya tata kelola persampahan berbasis pengurangan pemanfaatan daur ulang.

Dengan ditetapkannya rencana peraturan daerah serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat menjadi perlindungan daerah diharapkan senatiasa akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup serta memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didaerah.

Selain itu, juga menjadi dasar dari penyusunan dibuat dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD). "Selanjutnya untuk organisasi perangkat daerah agar segera menyiapkan peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah yang dimaksud, sehingga perda yang telah ditetap tersebut dapat diaplikasikan," tegasnya. (b/hms)


Pessel, Lintas Media News
Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat DR M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu mengukuhkan pengurus LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan, periode 2019-2024, di Painan Convention Center, Kamis (16/7).

Pengukuhan pengurus LKAAM dengan Ketua umum Drs. H. Syafrizal Dt Nan Batuah, Sekretaris Umum Syafri Herfindo Dt Gamuak, serta wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara serta bidang, diawali dengan pembacaan janji setia yang dipandu Ketua LKAAM Sumbar, Dr. M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pati Ambalau, serta peresmian kepengurusan dan penyerahan SK oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, SH.,MH Datuak Bando Basau.

Hadir dalam kesempatan itu Forkopimda, Ketua PWI Sumatera Barat, Heranof Firdaus, Tokoh LKAAM Sumbar Drs. Hasan Basri, Sekretaris LKAAM Sumbar DR Amril Amir Datuk Lelo Basa, Tokoh Pessel Raswin, SH.,MH. dan Drs. Saidal Masfiudin, Ketua SMSI Sumbar Zulnadi, SH., Ketua LKAAM kecamatan Se-Pesisir Selatan, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Se-Pesisir Selatan, serta sejumlah kepala dinas.
 
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dalam sambutannya, mengajak ninik mamak untuk ikut mensukseskan pembangunan di Pesisir Selatan. "Ninik mamak dan pemerintah adalah mitra untuk itu, mari kita bergandengan tangan membangun daerah ini," kata bupati.
 
Peran ninik mamak sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pembangunan, terutama dalam mengatasi konflik pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan. Selain tugas itu, dari ninik mamak yang tergabung dalam LKAAM adalah menyelesaikan permasalahan dualisme kepemimpinan KAN atau kepengurusan LKAAM di kecamatan.


 
Sebelumnya, Ketua LKAAM Pesisir Selatan, Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, mengajak segenap pengurus yang baru saja dilantik untuk melaksanakan janji setia yang telah diucapkan.

Dikatakan, ada beberapa program kerja yang akan dilakukan dalam waktu dekat. "Kami akan segera  rapat kerja untuk menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang, kemudian konsolidasi pengurus LKAAM kecamatan dan KAN nagari," kata Syafrizal Ucok, yang sehari-hari Kadis PMD Sumbar.
 
Sementara itu, Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat, Dr. M. Sayuti Dt Rajo Penghulu, menyebutkan, saat ini LKAAM Sumbar tengah menangani beberapa kasus adat, diantaranya berasal dari Pesisir Selatan.

Lebih lanjut disebutkan Datuak Rajo Panghulu, persoalan adat itu antara lain berkaitan dengan kepengurusan KAN ganda yang dipicu karena masa kepengurusan terlalu lama, kemudian terlalu lama tidak melaksanakan rapat dan jabatan Ketua KAN yang tidak dipegang oleh ninik mamak. (*/b/hms)

Oleh : Amrizal Rengganis 
 
Berpacu menuju kursi kepala daerah dalam helat Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang menjadi sebuah perhelatan yang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ada bagian dari Pilkada lalu yang tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan sekarang di tengah pandemi Covid-19 yakni kampanye terbuka.

Yang ada nanti adalah kampanye terbatas, bahkan dimungkinkan hanya menggunakan media massa. Semuanya ditujukan untuk menjaga agar virus Corona yang melanda dunia saat ini tidak semakin meluas sebarannya.

Tetapi menurut saya, kecuali hanya kampanye berkumpul di tempat terbuka, maka yang lain kurang lebih sama saja. Para kandidat yang hendak menuju kursi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, menyiapkan diri sedemikian rupa.

Sebelum ini ada beberapa kendala teknis pelaksanaan Pilkada serentak khususnya soal pendanaan. Ada beberapa daerah yang sempat tarik ulur soal hibah APBD ke KPU. Tapi akhirnya hampir semua dapat menyelesaikan hambatan tersebut.

Jika dihitung-hitung tak akan kurang dari 100 orang yang mengaku dan diakui ‘putra terbaik’ dan ‘putra terpantas’ untuk jadi Bupati, Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota. Seluruhnya akan berebut simpati dari rakyat pemilih di daerah yang melaksanakan, termasuk pemilihan gubernur yang akan diikuti oleh semua kabupaten/kota.

Ada interval atau jeda waktu untuk berkampanye bebas sampai penetapan calon nanti. Maka dapat kita baca di media sosial bahkan di media massa kesemarakan itu. Semua memanfaatkan jeda waktu ini sebelum kampanye yang benar-benar diatur oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu.
Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenangi pemilihan di Pilkada ini diperlukan kampanye. Tanpa kampanye jangan harap akan memenangkan pemilihan. Lihatlah, baliho-baliho berbaris sepanjang sisi jalan raya.

Semua menampakkan wajah dengan senyum ramah dan menyampaikan pesan-pesan politik yang akan begini atau begitu untuk daerah. Tujuannya tentu saja agar tokoh dalam baliho diingat oleh rakyat dan ketika hari pencoblosan, diharapkan rakyat memilihnya.

Keserentakan Pilkada di Sumatera Barat memberi gambaran akan kemeriahan agenda politik ini. Tapi tak terhindarkan pula munculnya kampanye-kampanye hitam atau saling serang antar pendukung. Buzzer dan hater pun bermunculan.
 
Saling caci dan saling hina menjadi menu hari-hari di media sosial. Seperti main sepakbola, para pendukung jauh lebih gegap gempita suaranya dibanding yang bermain di tengah lapangan. Antara sesama pendukung menjadi terpisah oleh garis demarkasi yang tidak boleh diinjak sama sekali.

Celakanya dari sekedar mengelompok bergeser ke arah permusuhan. Bahkan bisa jadi setelah Pilkada nanti semangat ‘musuhan’ itu masih terbawa-bawa diantara pendukung, sekalipun tokoh yang mereka dukung sudah saling berangkulan atau bahkan minum kopi berdua sambil tertawa-tawa.

Perang isu sejak beberapa bulan terakhir ini sudah merebak. Saling lempar isu adalah bagian dari kampanye. Dan kampanye itu seperti yang sudah-sudah, ada kampanye positif, kampanye negatif ada kampanye hitam. Yang positif sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi kampanye negatif dan kampanye hitam adalah dua hal yang terus menggelinding diantara para kandidat. Tak ada yang baik diantara kedua kampanye itu sebenarnya.

Black campaign adalah kampanye kasar yang dilancarkan kepada lawan politik secara terbuka maupun tertutup tetapi tidak pernah punya dasar fakta dan data. Jelasnya itu adalah isapan jempol belaka. Tetapi kadang karena kemasannya ‘hebat’ maka publik bisa terkecoh juga. Hal yang tidak ada diadakan, cerita yang bohong-bohongan dianggap benaran.

Menurut saya sebelum memulai perhelatan ini, para kandidat mesti membuat komitmen bersama untuk bisa menenteramkan para tim suksesnya masing-masing untuk berkampanye secara santun. Kesantunan, rasanya tidak ada manusia yang tidak menyukainya.

Hanya orang tidak waras saja yang akan menolak sebuah kesantunan. Menyebut lawan politik dengan cacat tubuhnya, cacat keluarganya, cacat intelektualnya, cacat moralnya, sebenarnya bisa diganti dengan menyebutkan kelebihan diri sendiri atau tokoh dukungannya sendiri.
 
“Intinya, patarang lampu awak, jan dipudua lampu kawan". Saya tidak dapat membayangkan pabila Pilkada selesai, lalu yang tadi saling memburukkan tiba-tiba bertemu untuk sesuatu yang memiliki kepentingan sama, tentu akan ada rasa jengah, malu dan risih.

Maka akan sangat lebih berharga kalau kampanye santun dengan mengeksplore pikiran-pikiran jernih sang calon,keberhasilan-keberhasilan dirinya di masa lalu, bahkan apa salahnya kalau juga ikut memuji incumbent (jika incumbent ikut maju dalam Pilkada).

Mencari-cari kesalahan lawan, hanya akan menghasilkan semangat negatif dan mengurangi energi untuk melakukan hal-hal positif. Saatnya menyampaikan kepada tim sukses masing-masing untuk berlaku santun dan beradab serta beradat selama menjalankan misi kampanye untuk junjungannya masing-masing. Percayalah, kampanye santun itu biayanya tidak mahal!



Pessel, Lintas Media News
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar, Perwakilan Balai Jalan Wilayah III Sumbar dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V, melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur irigasi dan pengamanan pantai di kampung Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan.

Pantai Muara Air Haji, sangat akrab dengan bencana abrasi pantai. Setiap tahun selalu terjadi bencana dengan intensitas semakin tinggi, sehingga banyak rumah yang hanyut. Puluhan nyawa terenggut, menenggelamkan ratusan hektar tanaman padi, sawah, ladang,  permukiman, dan rusaknya bangunan infrastruktur.


"Hari ini saya bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Kepala Dinas PSDA Sumbar, Balai Jalan Bina Marga Sumbar telah melihat kondisi di lapangan. Kita sangat puas pekerjaannya dengan anggaran APBD sebesar 1.870.397.383,- bisa terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat disini," kata Wagub Sumbar.

Nasrul Abit mengakui, jika masuk pasang naik dan musim hujan Pesisir Selatan merupakan daerah terparah terdampak abrasi pantai dikarenakan kondisi alam yang tidak kondusif. Oleh karena itu, pengerjaan normalisasi dan pengamanan pantai ini sangat mendesak (urgent).

Selanjutnya, ia berharap partisipasi masyarakat untuk bisa membebaskan lahan miliknya untuk bisa dilaksanakan pembangunan. Percuma pembangunan direncanakan sedangkan lahan yang terkena dampak tidak mau dibebaskan

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Wagub Nasrul Abit bersama rombongan duduk bersama pemangku kepentingan setempat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi terkait pembebasan lahan. "Alhamdulillah, kita tadi sudah duduk dengan Wali Nagari dan niniak mamak beserta masyarakat setempat. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik," ucapnya. 

Wagub Sumbar mengingat sejak dilanda bencana pada 2008, sudah 70 rumah yang hancur kena abrasi. Selanjutnya Wagub Sumbar mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membangun daerah kampung halamannya.

"Hari ini telah mulai di bangun pengamanan pantai berupa pemasangan batu grib. Sebagai putra daerah, kami ucapkan terima kasih pada gubernur Sumbar dan pihak-pihak yang ikut membangun kampung kami," pungkas Nasrul Abit yang juga berasal dari Muara Air Haji.
 
Melihat permasalahan itu, Kepala Dinas  Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar Rifda Suriani mengatakan keresahan warga selama ini ditakuti oleh gelombang air laut dan terjadinya abrasi pantai di Muara Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan sebentar lagi tuntasnya penanganan pembangunan tanggul pemecah ombak.

Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan melakukan membangun grib serta tanggul untuk mengatasi abrasi pantai. "Untuk Muara Air Haji tahun ini tersedia anggaran sekitar Rp 1,8 miliar lebih dipergunakan untuk membangun tanggul batu grib," tuturnya.

Ia menjelaskan, menyikapi pembangunan tersebut selama 210 hari proyek mengatasi abrasi pantai selesai. Masyarakat Air Haji bisa tenang. (b/hms)

Padang, Lintas Media News
Upaya PT Semen Padang dalam melestarikan Ikan Bilih di kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang telah dimulai sejak 2018, membuahkan hasil. Hal itu ditandai dengan teridentifikasinya keberadaan ikan endimik asal Danau Singkarak itu di beberapa titik sebaran di kawasan sungai di Taman Kehati PT Semen Padang.

"Ikan Bilih yang berada di area Kehati secara fisik bisa mencapai ukuran maksimal, yaitu antara 12-17 cm," kata Ketua Tim Konservasi Ikan Bilih PT Semen Padang, Deni Zen, Rabu (15/7/2020).

Perkembangbiakan Ikan Bilih di Taman Kehati Semen Padang

Menurut Deni, perkembangan Ikan Bilih di Taman Kehati cukup baik, karena secara ekologi kondisi ekosistem di area Kehati cocok dengan karakteristik ekosistem yang ada di habitat aslinya, yaitu di Danau Singkarak.

Kemudian, kondisi air yang secara teknis juga mendukung bagi perkembangan ikan bilih, karena sumber air yang berada di area Kehati masih bersih dan bebas dari pencemaran. "Kondisi sungai di area Kehati cukup menyediakan sumber-sumber makanan alami Ikan Bilih, baik itu berupa plangton dan lumut yang banyak menempel di bebatuan di area sungai," ujarnya.

Meski perkembangan Ikan Bilih cukup baik, lanjut Deni, namun sejumlah predator yang ada di sungai di kawasan Kehati juga jadi ancaman bagi Ikan Bilih ke depan. 

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan merelokasi area konservasi Ikan Bilih dari yang sebelumnya di area terbuka ke area yang tertutup dan lebih aman dari predator, yaitu di 
kolam yang ada di area perumahan Direksi.

"Selain faktor keamanan, relokasi Ikan Bilih ke kolam yang lokasinya juga berada di kawasan Taman Kehati, tentu akan mempermudah tim Kehati dalam memonitor dan mengevaluasi perkembangan Ikan Bilih," bebernya.

Di samping Semen Padang terus melestarikan Ikan Bilih, Deni juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menambah populasi Ikan Bilih di kawasan Kehati. 

Oleh sebab itu, sebelum Ikan Bilih dipindahkan ke kolam, pihaknya terlebih dahulu akan mendesain kolam ikan dengan menambahkan arena pemijahan buatan yang paramternya disesuaikan dengan arena pemijahan alaminya di Danau Singkarak. "Jadi diharapkan konservasi ini tidak hanya bisa membuktikan Ikan Bilih bisa hidup saja di Taman Kehati, tetapi juga dapat menambah populasinya, karena Ikan Bilih ini merupakan ikan endemik di Danau Singkarak," tuturnya.

Deni juga memaparkan bahwa Semen Padang ikut melestarikan Ikan Bilih, karena selain mempunyai Taman Kehati, bagi Semen Padang melestarikan Ikan Bilih juga bagian dari salah satu program untuk pencapaian predikat PROPER hijau. 

Kemudian, juga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian Ikan Bilih sebagai icon Sumatera Barat dan satu-satunya spesies langka di dunia. "Selain itu, juga sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan Ikan Bilih sebagai sumber mata pencarian masyarakat di sekitar Danau Singkarak," ungkap Deni.

Deni menambahkan bahwa dalam melestarikan Ikan Bilih, Semen Padang juga bekerjasama dengan Universitas Bung Hatta sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Perikanan.

"Sejauh ini, baru dengan Universitas Bug Hatta. Ke depanya, kita akan melakukan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal penebaran hasil konservasi yang kami lakukan ke area lubuk-lubuk larangan," katanya. "Dan juga pada akhirnya, kita akan bisa menebarkan kembali bibit Ikan Bilih dari area konservasi ke habitat aslinya di Danau Singkarak," imbuh Deni.

Disamping melestarikan ikan bilih, kata Deni melanjutkan, bagi Semen Padang sendiri, khususnya di Taman Kehati, tentunya pelestarian ikan bilih jenis mictacoleucus padangensis ini juga dapat menambah spesies yang ada di kawasan Kehati.

Dan penambahan spesies ini, juga sejalan dengan rogram Proper Emas 2020. "Saat ini Semen Padang masih Proper Hijau. Mudah-mudahan melalui pelestarian ikan endemik ini, maka target Proper Emas 2020 dapat terwujud," katanya.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, upaya PT Semen Padang dalam pelestarian  Ikan Bilih sebagai spesies endemik merupakan bentuk komitmen  perusahaan pelestarian lingkungan hidup.

“Kami selalu menerapkan prinsip Triple Bottom Line yang meliputi Planet, Profit serta People dalam operasional perusahaan sebagai strategi bisnis berkelanjutan. Jadi Perusahaan tidak hanya mengedepankan keuntungan, tetapi juga pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat,” jelas Anita. (*/b/hms)

 Pessel.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai  menempuh jalan berbatuan yang berliku selama tiga jam menuju perkampungan Langgai Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meninjau infrastruktur jalan, Rabu (15/7/2020).

Jalan sepanjang 29 kilometer yang ditempuh hanya baru 8 (delapan) kilometer yang sudah teraspal menuju daerah terisolir itu, bahkan melalui dua jembatan gantung yang sudah lapuk.

"Daerah ini hanya terisolir karena persoalan infrastruktur jalan, ini sangat prihatin sekali yang mana penduduk sini yang rata-rata petani belum bisa hasil semuanya dibawa keluar," ujar Wagub Sumbar saat sampai di kampung Langgai.

Jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan membuat warga Langgai, kesulitan akses jalan. Mereka mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan rusak, akibatnya produksi hasil gambirnya susah untuk dibawa keluar untuk dipasarkan.

Iapun berharap dapat segera menyelesaikan pembangunan jalan dan membenahi kondisi jembatan yang hingga kini sangat mengganggu hilir mudik masyarakat luas.

 "Karena musibah virus corona ini maka kegiatan pembangunan infrastruktur jalan sementara ditunda, dan ini juga sesuai arahan bapak Gubernur Sumbar untuk fokus pada penanganan dan penuntasan kasus virus corona di Sumbar," ungkap Nasrul Abit.

Lebih lanjut dikatakannya, sejak awal tahun anggaran 2020 telah mulai dilakukan lelang pembangunan infrastruktur jalan. Bahkan telah dilakukan survei lapangan untuk dilakukan proses pelelangan.

"Namun, karena ada musibah virus corona mau tidak mau harus mementingkan penganan musibah dulu. Apa lagi musibah ini bukan musibah biasa yang  juga berhubungan dengan hidup masyarakat," ucapnya.

"Mudah-mudahan kalau nanti sudah normal, progres akan kita lanjutkan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar Fathol Bari mengatakan, sebenarnya pembangunan ini sudah mulai tahun kemaren, terlihat sudah ada butment kerangka jembatan.

"Rencananya jembatan gantung itu akan kita ganti dengan jembatan rangka, namun karena vitus corona anggaran itu dialihkan penanganan Covid-19 di Sumbar," sebut Fathol.

Kadis PUPR Sumbar berharap tahun berikutnya akan dianggatkan kembali dan ia menargetkan akhir tahun 2021 pembangunan jembatan bisa terlaksana dan bisa digunakan oleh masyarakat Langgai.

"Mudah-mudahan akhir tahun 2021 pembangunan jembatan sudah selesai. Kemudian untuk jalan madih dalam pembahasan, namun kita tetap menganggarkannya," jelasnya.

Untuk pembangunan jalan rencananya akan dianggarkan sebanyak 15milyar. Sepanjang 29 kilometer akan di aspal.

"Selain jalannya sempit dan jembatan sudah mulai lapuk, jadi kalau diselesaikan dan dibenahi tentu masyarakat akan merasa terbantu sehingga perjalanan berkendara lancar,” pungkasnya.(rel)

 Padang.Lintas Media news.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dhuafa padang mendapat bantuan komputer dan infokus senilai Rp.70.750.000,- dari PLN Unit Induk Wilayah (UIW) melalui program PLN Pedulinya,yang diserahkan langsung oleh Manager Komunikasi PLN UIW Sumbar Afriman didampingi Syarial kepada Kepala  sekolah SMK Dhuafa Padang Esneti.

"Kami sangat berterimakasih sekali atas kepedulian yang ditunjukkan oleh PLN Sumbar,bantuan dari PLN ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para siswa yang ingin belajar,semoga PLN semakin maju dan menjadi Perusahaan terdepan",kata Kepala Sekolah SMK Dhuafa Padang Esneti,S.Pd.MM saat ditemui di ruangannya SMK Dhuafa Padang,baru-baru ini.

Esneti menjelaskan,SMK Dhuafa Padang merupakan salah satu Sekolah Tehknik gratis yang ada di Kota padang, bahkan satu-satunya yang ada di Sumatera Barat ini hidup dari uluran tangan para donatur.

"Untuk itu,kami dari pihak sekolah berharap,kalau ada Masyarakat dan para Donatur berniat untuk berinfak,berikanlah kepada SMK Dhuafa Padang".harap Esneti.

Menurut Esneti,untuk tahun ajaran 2020/2021 ini SMK Dhuafa Padang menerima siswa baru sebayak 300 orang untuk empat jurusan yaitu,mesin,listrik,bangunan dan jurusan elektro.Untuk semua kegiatan yang ada di sekolah kami mengunakan aturan yang telah diatur pemerintah.

Esneti mengatakan.Semua keberhasilan yang telah diraih SMK Dhuafa Padang,tak lepas dari dukungan  berbgai pihak seperti, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),pihak swasta,serta dukungan dari orang tua siswa dan masyarakat setempat.

” kami di sekolah ini penuh dengan kesederhanaan apa adanya, karena kami dalam proses belajar mengajar tidak ada memungut biaya satu Rupiah pun,semuanya gratis, jangankan uang masuk atau uang pembangunan, untuk uang praktek saja kami tidak pungut, kami ingin kaum duafa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa kendala biaya", ucap Esneti.

Sementara, Afriman ditempat terpisah mengatakan. Bantuan bina lingkungan hadir sebagai bentuk kontribusi PLN dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. PLN ingin menjadi bagian untuk kemajuan pendidikan Indonesia.

 "Kami berharap seluruh elemen di sekolah mulai dari guru hingga para siswa dapat saling proaktif untuk menyebarluaskan informasi kelistrikan, salah satunya bahaya listrik yang lazim dijumpai di lingkungan sekitar,” ungkap Afriman.

Selain itu Afriman juga menuturkan rasa syukurnya dapat menyelenggarakan kegiatan berbagi kepada lingkungan meski dalam situasi sulit akibat pandemi covid-19. "Kita bersyukur karena masih bisa berbagi di masa sulit ini," tutupnya.(Sri)





 Tanah Datar,.Lintas Media News.
Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev)  TMMD Ke 108 dari Mabes TNI dijadwalkan mengunjungi lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler 108      TA.2020 Di wilayah Kodim 0307/Tanah Datar, Rabu (15/07).

Ketua Tim Wasev Brigjen TNI Sulistiyono, S. Sos, cfra di dampingi oleh Kasi Teritorial Korem 032/Wbr Kolonel Kav Husnizon akan mengunjungi dan meninjau program dan kegiatan TMMD 108 Kodim 0307 Tanah Datar yang dipusatkan di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto.

 "Kita sedang lakukan persiapan kunjungan Wasev ke lokasi TMMD 108," kata Wali Nagari Panyalaian Roni Datuak Paduko Sirajo ketika di temui awak media, Rabu (15/07).

Roni Datuak Paduko Sirajo menyebutkan kegiatan kunjungan Wasev dipusatkan di lapangan bola kaki Pasa Raba'a Nagari Panyalaian.

Pasi Ops Kodim 0307/Tanah Datar  Kapten Kav Hendra membenarkan bahwa kedatangan Tim Wasev besok pagi, sebelum mengunjungi Lokasi TMMD singgah ke Pendopo Bupati Tanah Datar.

Dalam kunjungan Wasev itu nantinya akan digelar beberapa kegiatan diantaranya senam massal, edukasi New Normal COVID 19, penyerahan alat olah raga  dan penanaman pohon.ucap Kapten Hendra.

"Wasev juga dijawalkan meninjau pembukaan ruas jalan sepanjang 2.8 kilometer yang dilakukan TMMD 108," tambahnya . (Penrem 032/St)

 Padang.Lintas Media News.
 Pembangunan jembatan Kuranji yang dikerjakan dengan rangka bentang sepanjang 100 meter yang sempat tertunda pembangunannya diharapkan tuntas pada akhir tahun ini.

" Pembangunan jembatan ini telah berlangsung sudah hampir 10 tahun pembangunan belum kunjung selesai. Mudah-mudahan ini segera selesai karena masih ada lahan yang belum tuntas dan sudah dianggarkan pada tahun 2020," hal itu disampaikan Wagub Nasrul Abit  saat meninjau pembangunan jembatan Kuranji Padang, usai meninjau pembangunan Terminal Tipe A, di Anak Air, Koto Tangah, Padang, Selasa (14/7/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut  kepala dinas PUPR Fahtol , Kepala Bappeda Hansasri, Plt.Kabiro Humas Zardi Syahrir.

Nasrul Abit ungkap, harapankan proses pembangunan jembantan kuranji  terkendala pembebasan lahan ada tiga orang lagi tanahnya yang belum selesai pembebasannya dapat tuntas tahun ini.

"Kita berharap ada pembangunan jembatan ini memberikan dampak multiyear effek yang positif akan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan membawa kemajuan pembangunan daerah terutama masyarakat Kuranji Kota Padang," ujar Nasrul Abit.

Menurut Nasrul Abit juga sampaikan pembangunan jembatan Kuranji sempat terkendala sejak dimulai pembangunan Mei tahun lalu dalam proses pembebasan lahan jalur perlintasan menyangkut rumah dan tanah ke arah kampus Unand Limau Manih.

Namun kita berharap proses pembebasan lahan tersebut dapat diselesaikan secepatnya tanpa mengenyampingkan hak pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan yang terkenan pembangunannya, ujar Nasrul Abit.

Kepala Dinas PU Sumbar, Fathil Baru, dikesempatan itu menyebutkan pemberian bantalan beton, sekaligus pembangunan trotoar pada jembatan Kuranji dimaksudkan agar dapat dilalui masyarakat sebagai jalur pintas dan menghemat waktu hingga dapat mengurai kemacetan diberbagai titik dari Kuranji menuju Pasar Baru Pauh dan kampus Unand Limau manih yang selama ini menjadi persoalan serius, ujarnya. (rel)


Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit sebagai Narasumber melakukan Web Seminar (Webinar) dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kota padang dengan materi Kebijakan Pemerintah Sumbar Dalam Penanganan Covid-19, di ruang rapat wagub Kantor Gubernur, Selasa (14/7/2020)

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar Dalam Penanganan Covid-19 dengan strategi awal  melakukan kebijakan pemutusan mata rantai  Covid-19.

"Dengan membentuk gugus tugas, sosialisasi secara luas, perilaku pencegahan, disiplin protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun antisipasi dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan difasilitasi isolasi mandiri termasuk juga pembatasan perjalanan baik dari dan ke Sumatera Barat," katanya.

Nasrul Abit katakan, yang disiapkan provinsi fokus pada langkah dan strategi pelayanan kesehatan terutama tentang penanganan covid 19. Dan kita mulai dengan menyiapkan beberapa rumah sakit Diantaranya RS M Djamil, RS Ahmat mucktar, RS Rasidin, RS Pariaman SPH dan RS Unand peralatan yang dibutuhkan saat itu, termasuk perkerjaan lembur kita lakukan dalam waktu satu Minggu rumah sakit harus selesai semua sehingga dapat dilakukan dengan baik dan sudah siap menerima pasien.

"Pemprov menyiapkan tempat karantina diberbagai daerah kota dan kabupaten baik ODP maupun OTG dan yang positif disiapkan juga. Karena didalam fikiran ketika RS tidak sanggup menampung, yang ditakutkan terjadinya jumlah pasien yang peledakan, lalu direkrutment tenaga kesehatan tanggap darurat covid-19 sebanyak 281 orang diantara Dokter, Perawat, ada Bidan dan paramedis lainnya," ungkapnya.

Nasrul Abit juga sampaikan, pemerintah Sumbar melakukan sinergi dengan, perguruan tinggi fakultas kesehatan Universitas Andalas, dengan meningkatan fasilitas laboratorium dan rumah sakit Unand termasuk ruang isolasi pasien Covid-19.

" Dengan adanya laboratorium FK Unanamd dapat melakukan peningkatan fasilitas pemeriksaan sampel, pemeriksaan PCR, laboratorium diagnostik dan riset terpadu atau lab veterinary serta berkolaborasi dengan ahli epidemiologi, ekonomi, sosial dalam mengurangi dan mengendalikan dampak Covid-19," ujarnya.

Wagub juga ungkapkan, kemudian langkah perjuangan kebijakan evaluasi yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sumbar adalah mendapatkan positivity Rate Sumatera Barat 2 (persen) terbaik di Indonesia. Sehingga terjadinya penekanan kasus baru, peningkatan kesembuhan pasien (PDP) yang dirawat di rumah sakit.

"Dan penanganan dampak sosial pada pasien Covid-19 sudah mulai melandai, RT nya sudah dibawah angka satu, daerah yang zona hijau sudah dibukanya sekolah-sekolah melalui tatap muka, dengan cara pershift dengan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan" ucap wagub.

Nasrul Abit juga katakan, perkembangan Ekonomi masyarakat dinilai telah berjalan dengan baik secara perlahan-lahan walau pada kondisi new normal namun butuh waktu panjang dalam memajukan segala sektor pembangunan. Apalagi dampak wabah penanganan Covid-19 ini bukan hanya dirasakan masyarakat Sumbar, tapi juga daerah lain.(rel)

 Padang--Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meninjau pembangunan Terminal Tipe A, di Anak Air, Koto Tangah, Padang, Selasa (14/7/2020).

Pada saat meninjau terminal di Anak Air Wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofiardi, Kepala  BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI Deny Kusdyana, dan Plt Biro Humas Zardi Syahrir beserta instansi  terkait lainnya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare untuk pembangunan terminal dan ini satu-satunya terminal di Kota Padang.

 Terminal tersebut nanti akan dikelola oleh Kepala  BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI Deny Kusdyana, adapun fasilitas pendukung yang dibangun seperti tempat uji kendaraan atau KIR serta kawasan komersial.

"Namun dari pada itu setelah saya mengikuti rapat siang tadi bahwa ada kendala dalam pembebasan lahan sedang fisiknya sudah berjalan, sebagai informasi yang diterima pada bulan desember 2020 akhir tahun ini akan selesai," ucap Nasrul Abit.

Lebih lanjut Wagub Sumbar juga mengatakan hal tersebut perlu koordinasi dengan pemerintah Kota Padang sehingga ada anggaran untuk pelebaran jalan tembus arah by pass dan dibebaskan segera.

"Untuk koordinasi yang dibutuhkan tidak hanya dengan pemerintah provinsi dan  pemerintah kota Padang saja tentu perlu juga dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini bagaimana biaya untuk pembebasan lahan, itu harus dicari kalau tidak, dia tidak akan berfungsi maksimal walaupun ada jalan tetapi jalan kecil," ujarnya.

Wagub terangkan terminal regional yang dibangun mampu melayani 500 unit angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan 150 angkutan kota antar provinsi (AKAP) yang melayani Padang menuju Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan sebaliknya.

Otomatis mobil bus yang masuk mobil-mobil besar, tentu ada standar kelas jalanya dan ini perlu kita bicarakan bersama-sama. Sehingga terminal tersebut dapat diselesaikan akhir 2020 ini termasuk infrastruktur jalan juga selesai supaya bisa dimanfaatkan dalam mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di Kota Padang dan Sumbar pada umumnya.

Lebih lanjut Wagub Sumbar juga mengatakan terminal ini merupakan suatu kebutuhan, sudah puluhan tahun tidak mengoperasikannya, ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan lagi, dengan dibukak terminal ini akan ada multi efek kepada masyarakat.

"Untuk itu perlu disegerakan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi, Kota Padang maupun pemerintah pusat, agar dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembebasan lahan dan siapapun berhak untuk menganggarkannya. Ini merupakan kerja bersama dalam memajukan pembangunan daerah," ajaknya. (rel)

 Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memimpin Rapat Koordinasi persiapan percepatan pembangunan infrastruktur Sumatera Barat, terutama bagi daerah - daerah tertinggal dengan seluruh Balai Besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan satuan kerja (Satker) di Wilayah Sumbar di ruang rapat wagub kantor Gubernur, Selasa (14/7/2020).

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) maka perlu bersinergi dalam percepatan pembangunan infrastruktur
dan pemberdayaan satuan kerja (Satker) Balai Besar PUPR yang ada di Wilayah Sumatera Barat.

Terkait dengan kegiatan-kegiatan APBN yang dilaksanakan oleh satker jalan raya yang dialokasikan ke SKPD, akan dibuat MOU dengan kementerian PUPR kita menyiapkan sampai ke perjanjian kerjasama (PKS).

Wakil Gubernur Sumbar meminta ada kesamaan pemikiran apa yang dibangun, perlu data setelah disiapkan semua akan dibahas secara bersama.

"Untuk percepatan pembangunan infrastruktur harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan termasuk disektor ekonomi, di tahun 2021 guna pemulihan ekonomi terutama di bidang pertanian, ketahanan pangan menjadi prioritas yang utama, termasuk peternakan juga seperti itu" kata Wagub.

Nasrul Abit katakan perlu disiapkan berbagai hal  tentang pelaksanaan prasarana otoritas dikonsultasikan dibagian hukum agar memudahkan kita dilihat dari aspek legal untuk menangani jalan-jalan, lingkungan bersih dan juga menyiapkan aplikasi tentang kawasan yang berbasis android, agar pimpinan dapat melihat kondisi pemungkiman yang ada di Sumatera Barat serta kebijakan yang mesti diambil.

Didalam aplikasi ini isinya tentang jumlah rumah yang tidak lanjut huni, jumlah rumah yang rawan bencana alam, dan presentase layanan air bersih, sanitasi dan persentase persampahan sehingga semua stakeholder dapat melihat apa kebijakan yang harus diambil dapat dikerjakan.

"Hal seperti ini yang mau kita lakukan kedepannya, sehingga satu daerah yang kita bangun itu jadi dan dapat hasil yang bagus ini, sehingga nagari yang tertinggal terjadi percepatan nyata  apalagi jika dibantu pula dengan sektor ekonomi yang lain mampu mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat,"ucap Nasrul Abit

Nasrul Abit tekankan, saatnya kita harus kerja berat dengan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan berbagai pihak untuk ditindak lanjuti secara bersama.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.