Padang,Lintas Media.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggalang dana untuk kepulangan perantau Minang yang saat ini masih berada di Wamena.Kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat mengelar konfensi pers dengan kalangan media di kantor Gubernur Sumbar sepulangnya dari Jayapura.Senin sore (30/9/2019).

" Seluruh perantau minang di Wamena hari ini menyatakan akan pulang kampung seluruhnya dari awalnya ada yang masih mau tetap di Wamena, namun melihat perkembangan akhir para perantau mau pulang kampung semuanya. Jumlah yang terdata saat ini terus bergerak, dari data terakhir ada 172 orang yang sudah berada di Jayapura dan 1.298 masih berada di Wamena", ujar Wagub Nasrul Abit dalam jumpa pers yang didamping Sekdaprov, Drs Alwis,  Kepala Biro Humas Drs.Jasman,MM, Ketua Baznas Provinsi  Syamsul Bahri, dan beberapa OPD terkait.

Wagub Nasrul Abit juga menerangkan, saat ini yang masih berada di Wamena setelah ditanya semuanya akan menuju pengungsian di Jayapura menggunakan hercules AU, dan untuk hercules sendiri info dari Danlanud Silas Papare Jayapura akan disiapkan 3 unit mulai dari besok untuk mengangkut warga yang ingin mengungsi ke Jayapura.

" Jumlahnya maksimal 200 orang akan diberangkatkan dengan pesawat, jika jumlahnya lebih dari 200 orang akan dipulangkan via kapal laut. Pemprov Sumbar sedang mengkoordinasikan dengan PT. Pelni terkait biaya yang dibutuhkan untuk kepulangan ini jika menggunakan kapal laut", kata Nasrul

Wagub juga menyampaikan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk kepulangan perantau minang ini sekitar Rp.2,5 M.

" Untuk APBD Provinsi tidak bisa membiayai perjalanan ini, dikarenakan tidak ada rincian rekening pada APBD yg bisa digunakan untuk itu. Alternatif yang akan dilakukan Pemprov Sumbar menggalang dana para donatur dan masyarakat melalui rekening "Sumbar Peduli Sesama" yang hingga saat ini sudah terkumpul sejumlah Rp. 433 jt. Dan besok malam (1/10/2019) akan dilaksanakan penggalangan dana di Hotel Balairung Jakarta dengan mengundang para tokoh-tokoh minang, ikatan perantau minang di Jabodetabek, Bupati/Walikota se Sumbar, BUMN dan BUMD yang ada di Sumatera Barat", ungkapnya

Nasrul Abit juga mengharapkan bantuan dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat minang dimanapun berada untuk pembiayaan kepulangan dunasanak kita di Wamena melalui rekening Sumbar Peduli Sesama.

" Dalam penghimpunan dana ini diharapkan tidak ada provokator dan jangan terprovokator terkait insiden ini, karena insiden bukan konflik etnis. Kita bersyukur BAZNAS Sumbar siap menanggulangi dana yang dibutuhkan untuk kepulangan perantau minang, sambil menunggu penggalangan dana dari semua pihak", tegas Wagub Sumbar

Wagub Nasrul Abit juga tegaskan, Pemprov Sumbar hanya menanggung biaya kepulangan saja, jika nanti ada perantau yang ingin kembali ke Wamena Pemprov Sumbar tidak menanggung biaya tersebut.(rel)

Padang.Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 1 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna 22 Juli lalu.

Dengan ditetapkan hari jadi daerah,maka masyarakat dapat bersama-sama memeringati dan menjadikan peringatan hari jadi daerah tersebut sebagai pemersatu,perekat dan pengembangan semangat kebersamaan,kecintaan serta motivasi masyarakat untuk memajukan daerahnya.Ungkap  Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar , Dr. H. Shofwan Karim Elha, MA pada konferensi Persnya di DPRD Sumbar. Senen (30/9).

Shofwan Karim Elha yang didampingi Kasubag Puplisistik dan pustaka Lazuardi mengatakan. Pada momen peringatan hari jadi Provinsi ini,ada nilai-nilai dan semangat yang dapat menjadi sumber motivasi dan kebanggaan masyarakat, yaitu pengambilan kekuasaan pemerintahan keresidenan dari Jepang oleh pemuda dan pemudi Sumatera Barat.

Shofwan Karim Elha menegaskan. Hari Jadi Sumbar, bukan hanya sekedar memperingati atau merayakannya saja,tetapi harus ada momen yang bisa kita ambil manfaatnya untuk lebih meningkatkan rasa kebanggaan dan cinta terhadap daerah Sumatera Barat.

“Adanya hari jadi ini, juga merupakan penegasan marwah Sumatera Barat sebagai provinsi di NKRI,dan menjadi kebanggaan, untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan dari masyarakat terhadap daerahnya serta menjadi sumber motivasi untuk membangun Sumatera Barat ini",tutup Shofwan.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Menindak lanjuti adanya mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) yang di drop out (DO) dari perkuliahannya oleh pihak kampus,sehubungan terjadinya aksi  brutal pendemo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar Rabu (25/9) lalu,DPRD akan memanggil Kapolda dan Rektor untuk meminta keterangannya.

Hal itu disampaikan Calon Ketua Definitif DPRD Sumbar Supardi dalam pertemuan DPRD dengan
Forum Masyarakat Minang (FMM) Sumatera Barat di ruangan khusus I DPRD Sumbar. Senin (30/9).

Pada pertemuan tersebut,Forum Masyarakat Minang menyampaikan aspirasinya dengan 2 tuntutan yaitu, pertama agar DPRD Sumbar menyampaikan pada Rektor Perguruan Tinggi terkait sangsi yang diberikan pada Mahasiswanya yang terlibat anarkis disaat unjuk rasa.

"Hanya menurunkan foto Presiden RI pada Demo 25 September yang lalu. Sangsi DO langsung diberikan pihak kampus pada mahasiswa, janganlah langsung di DO beri dululah sangsi yang sifatnya membina dan keringanan,apabila sangsinya langsung diberikan DO maka habislah masadepan mahasiswa tersebut, karena untuk masuk perguruan Tinggi Negeri sangatlah sulit saat ini", kata Irfianda Abidin Ketua FMM Sumbar.

Irfianda mengatakan.Sikap Rektor UNP terlalu gegabah untuk men-do mahasiswanya yang ikut aksi demo kemarin, karena dapat memicu aksi lebih banyak lagi.

Kedua,kedatangan kami ke-gedung rakyat ini adalah meminta DPRD menyampaikan aspirasi kami berupa penanganan masalah perantau Minang di Papua,anggota FMM menilai, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, hanya pandai berpantun dan tidak bisa mencarikan solusinya.

Menurut Irfianda, Gubernur Sumbar mestinya menjalankan tugas sesuai fungsi, tidak mengutip sumbangan dalam membantu perantau Minang di Papua.

Sikap Gubernur yang memindahkan para perantau Minang ke Sumatera Barat adalah hal salah, mestinya dicarikan solusi lain melalui loby-loby, karena Papuan itu bagian dari Indonesia.Kata Irfianda.

“Masyarakat Minang terkenal sebagai perantau, jadi bukan solusi mereka dipindahkan ke Sumatera Barat,” tegas Irfianda.

Kedatangan Irfianda dan rombongannya ke DPRD Sumbar diterima langsung calon pimpinan DPRD Sumbar Supardi dan beberpa anggota lainnya antara lain Eviyandri Dt. Rajo Budiman dan Yusuf Abi, serta Sekwan Raflis.SH.(Sri)

Awali Tugas, Alirman Sori Mohon Doa dan Dukungan Masyarakat Sumbar

Padang,Lintas Media News.
Mengawali tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019 - 2024, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum memohon doa dan dukungan masyarakat. Alirman Sori disumpah bersama 133 orang anggota DPD lainnya besok.Selasa (1 /10/2019).

Seperti diketahui, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum merupakan satu dari empat orang calon anggota DPD RI terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Barat pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu. Tokoh muda asal Kabupaten Pesisir Selatan ini berhasil mendulang 205.859 suara dan berada pada posisi ketiga.

"Hari ini saya diresmikan menjadi anggota DPD RI periode 2019 - 2024 mewakili daerah Sumatera Barat. Mengingat, tugas sebagai anggota perwakilan daerah sangat berat, dalam kesempatan ini saya memohon doa dan dukungan dari masyarakat," ungkap Alirman Sori.

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah memberikan suara pada pemilu 2019 lalu. Hal itu merupakan wujud dari kepercayaan kepada dirinya yang harus dijaga dengan baik.

"Ini merupakan amanah yang harus saya jaga dengan baik. Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat," tukuknya.

Sesuai visi dan misi yang telah disampaikannya pada saat kampanye pemilu 2019 lalu, Alirman Sori berkomitmen untuk memperjuangkan kemajuan daerah Sumatera Barat. Daerah maju negara kuat yang menjadi slogannya akan diupayakan terwujud dalam lima tahun tugasnya di DPD RI nanti, sesuai kewenangan yang dimiliki DPD.

"Agar kemajuan daerah itu terwujud, penguatan peran DPD perlu didorong sehingga meningkatkan nilai tawar daerah dalam penyusunan program pembangunan nasional," ulasnya.

Sistem bikameral di legislatif (DPD dan DPR), menurutnya sangat memungkinkan anggota DPD bisa melakukan "intervensi" dalam memprioritaskan daerah dalam penyusunan program pembangunan nasional. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, DPD memiliki peran penting untuk memperjuangkan daerah menjadi prioritas.

"DPD bisa mengawal berbagai kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan daerah dan pemerintah daerah. Meskipun tidak secara langsung berperan dalam proses penganggaran, namun DPD berperan penting dalam tatanan kebijakan," tegasnya.

Sementara itu, seiring peresmian dan pengucapan sumpah anggota DPD dan DPR RI, tertumpang harapan dari masyarakat Sumatera Barat. Bakri Bakar, seorang tokoh masyarakat mengungkapkan, momen tersebut membawa harapan baru bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pertama, kami tentu merasa bangga karena wakil rakyat di pusat sudah mulai bertugas. Semoga ini membawa harapan baru bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Alirman Sori, sebagai tokoh muda Sumatera Barat diharapkan lebih enerjik dan agresif dalam melakukan lobi di pusat untuk kepentingan daerah. Bersama dengan tiga orang anggota DPD dan 14 anggota DPR yang berasal dari Sumatera Barat, diharapkan membawa kemajuan lebih pesat lagi ke depan.

"Kita tahu, kebutuhan Sumatera Barat masih banyak, sementara anggaran daerah, baik provinsi maupun di kabupaten/ kota sangat terbatas. Kita berharap, para wakil kita di pusat ini bisa memperjuangkan porsi anggaran lebih banyak lagi melalui APBN," ulasnya.

Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum kembali ke DPD RI setelah "off" satu periode. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2004-2009 ini masuk ke DPD pada periode 2009-2014. Pada masanya, politisi kelahiran 14 Mei 1969 ini dipercaya menjadi Ketua Komite I DPD RI selama tiga tahun berturut - turut, membidangi hukum dan otonomi daerah.

Mantan wartawan Harian Singgalang ini mengawali debut karirnya di kancah politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 1999 - 2004. Pada periode 2004-2009, Alirman Sori kembali terpilih dan dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah itu, dia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2009 - 2014. (rel)

Padang.Lintas Media News.

Ratusan anak muda Sumatera Barat yang berusia 14 sampai 25 tahun berlomba - lomba ikuti Audisi Liga Dangdut (LIDA) Indosiar di Padang, Minggu (29/9) yang diselenggarakan panitia di Aula Kantor Gubernur Sumbar dari pagi hingga sore harinya.

Frans J H Sitohang Indosiar Entartainnmen Produksi (IEP) menyebutkan, jumlah peserta sekarang jauh lebih banyak dari tahun lalu dimana,pada tahun lalu hanya berjumlah 147 peserta,sementara sekarang peserta audisinya mencapai 440 orang.

Menurut Frans,peserta yang mendaftar sejak pagi sampai pukul 15.00 Wib.mencapai 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu,dan setiap provinsi khususnya Sumbar akan dapat 2 quota potensi calon peserta terbaik untuk bersaing dengan perwakilan 34 provinsi lain se-Indonesia.

Frans menjelaskan.Pada tahun lalu Sumbar mendapatkan 4 quota potensi calon peserta terbaik karena,pada tahun sebelumnya Sumbar mendapatkan Juara II LIDA dan tahun ini berkurang,atau hanya mendapatkan 2 quota karena tahun kemaren Sumbar tadak meraih juara apa-apa dari LIDA.

Untuk peserta audisi sekarang Frans menyebutkan,peserta akan melewati dua tahapan. Pertama tahap precast. Tahap ini, peserta membawakan lagu tanpa diiringi musik,dengan tujuan untuk mengukur kemampuan penguasaan dan penghayatan lagu yang dibawakannya.

Setelah lolos tahap precast, peserta akan melewati tahap music booth. Disini, peserta yang lolos akan menyanyi diiringi musik.Kedua tahap tersebut menurut Frans untuk mendapatkan peserta audisi yang benar – benar bertalenta untuk maju ke tahap selanjutnya.

Unttuk pengumuman peserta yang lolos ke Jakarta menurut Frans, akan disampaikan pada tanggal 7 Januari 2020. Pada tahap audisi, pihaknya menerapkan standar penilaian yang cukup ketat dengan harapan, peserta yang akan berkompetisi dari 34 provinsi adalah pemilik talenta yang memiliki kompetensi.(St)

Padang,Lintas Media.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumatera Barat (Sumbar), Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra itu,minta maaf atas keteledorannya mengucapkan kata-kata menantang mahasiswa turunkan Presiden Jokowi pada saat menerima perwakilan mahasiswa pendemo di ruangan khusus II DPRD Sumbar, Rabu (25/9) lalu.yang menjadi kontroversi tersebut.

"Saya minta maaf kepada Bapak Jokowi,Bapak Prabowo dan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya",kata Hidayat saat menyampaikan permintaan maafnya itu pada media dalam konferensi pers di loby gedung DPRD Sumbar Sabtu (28/9).

Pada kesempatan itu Hedayat menegaskan.Ucapan yang keluar dari mulutnya itu,samasekali tidak ada tujuan provokasi,kata-kata itu keluar secara spontan saja karena telah terpanjing ucapan pendemo.

Terkait video viral yang memuat ucapannya,Hidayat menjelaskan. Kronologi kejadian pada saat menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog dalam kantor DPRD Sumbar itu,tidak sepotong seperti yang telah beredar.Kronologisnya panjang, yang beredar itu telah dipotong dan diedit.

Menurut Hidayat,ucapan itu terlontar secara spontan karena sudah kebingungan dan merasa terpojok,dan bukan bertujuan untuk memprovokasi, tapi untuk memancing, apa lagi yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut. Aspirasinya sudah diterima, malah sudah dikirimkan ke Presiden RI dan DPR RI melalui jasa Pos Indonesia.

"Saya tidak menyangka, potongan dari video tersebut beredar viral dan menjadi kontroversi,dan saya juga tidak ada niat untuk membawa persoalan penyebaran video itu ke proses hukum",tutup Hidayat.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Setelah sukses melahirkan bintang-bintang dangdut yang kini mampu bersaing di industri hiburan tanah air, kini Indosiar kembali bersiap untuk mendulang kesuksesan dengan menggelar kompetisi dangdut terbesar di tanah air, “LIDA (Liga Dangdut Indonesia) 2020”.

"Indosiar akan menggelar audisi langsung di 34 kota besar di Indonesia. Provinsi Lampung, Sumatera Barat, dan Jambi akan menjadi tiga provinsi pertama diselenggarakannya audisi LIDA 2020 secara serentak",jelas VP – PSRD Division Head LIDA 2020,Ekin Gabriel dalam pers tepisnya Jumat (27/9/2019).

Di Sumatera Barat (Sumbar) audisinya akan dilaksanakan di Padang pada Minggu besok Tanggal 29 Setember 2019 di Aula Kantor Gubernur Sumbar Jalan Sudirman Padang.

Menurut Ekin.LIDA Indosiar ini, merupakan ajang pencarian bakat (talent search) yang telah menjadi salah satu signature program televisi swasta nasional tersebut. Sejak digelar pertama kali tahun 2017 lalu, LIDA telah berhasil mengorbitkan bintang – bintang dangdut menuju kompetisi industri hiburan tanah air.

Untuk Warga Sumbar yang berbakat dalam musik dangdut Ekin Gabriel berharap agar bisa mengikuti audisi ini dengan syarat,pria atau wanita, berusia 14 sampai 25 tahun silahkan mendaftar pada panitia dengan cara,datang datang langsung ke lokasi dengan membawa kelengkapan lampiran formulir berupa potokopi KTP/ Kartu Pelajar serta poto terbaru ukuran 3R sebanyak dua lembar. Pendaftaran online juga bisa dilakukan melalui https://www.kapanlagi.com/dangdut/audisi-liga-dangdut-2020

Tentang nyanyi wajib yang akan dibawakan  peserta dalam audisi ini menurut Ekin masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu; Payung Hitam dan Pesta Panen untuk peserta wanita, dan untuk peserta pria akan membawakan nyanyi Air Mata Perkawinan dan Zubaedah.

Ekin menjelaskan, audisi ini hanya bisa diikuti oleh peserta sesuai dengan provinsi tempat tinggalnya. Untuk audisi Padang, hanya bisa diikuti oleh peserta warga Sumatera Barat.Dan peserta yang lolos audisi ini nantinya,akan di masukan ke tahap seleksi selanjutnya mewakili provinsi asal dan bertemu dengan perwakilan dari provinsi lain.

LIDA 2020 ini akan diawali dengan panggung hiburan Demam LIDA 2020. Pekan pertama Demam LIDA 2020 akan digeber di Ramayana Rajabasa, Lampung, Sabtu (28/9/2019).Tutup Ekin.(St)

Padang,Lintas Media.

Untuk memeriksa kerusakan Fasilitas dan ruangan yang ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar pasca aksi unjuk rasa brutal mahasiswa kemaren,pihak DPRD  mendatangkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat,Kamis (26/9).

“Kita mengundang pihak BPK melalui Inspektorat untuk melihat langsung kondisi gedung dan fasilitas yang mengalami kerusakan,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis saat menemani BPK melihat kerusakan tersebut.

Dikatakan Raflis, BPK mengirimkan dua orang perwakilan untuk datang ke DPRD Sumbar untuk melakukan pemeriksaan kerusakan di gedung ini.

Raflis berharap, kedatangan BPK Perwakilan Sumbar ini,hendaknya dapat melihat kondisi nyata yang terjadi di gedung DPRD Sumatera Barat serta banyaknya fasilitas yang mengalami kerusakan.

“Kita berharap BPK tidak terkejut dengan pengusulan belanja barang yang membengkak nantinya karena memang harus ada pembelian,” kata Raflis.

Menurut Raflis,saat ini pihaknya bersama Biro Aset dan Inspektorat Pemprov Sumbar terus menginventarisir barang-barang yang mengalami kerusakan dan kondisi penyekat ruangan dari kaca pecah.Selain itu, sebagian besar gedung l dicoret dengan gambar dan kata-kata tidak pantas yang coba dibersihkan petugas.

“Biaya cat gedung ini juga mahal bahkan nilainya mencapai ratusan juta rupiah, belum lagi fasilitas yang lain namun kita belum dapat menghitung semua,” jelas Raflis.

Pada kesempatan itu,Raflis juga bersyukur karena,seluruh mobil dinas DPRD Sumatera Barat tidak mengalami kerusakan sedikitpun dalam aksi tersebut.Total kendaraan yang ada sekarang berjumlah 23 unit  termasuk mobil pimpinan DPRD Sumbar yang terparkir.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Empat dari Delapan jenazah asal Ranah Minang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Senin lalu, masing-masing bernama Hendra, Jepriantoni, Linda dan Ibnu, tiba di Sumatera Barat melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau Kamis sore, (26/9).

Selain perwakilan keluarga, ke empat jenazah tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendrajoni. Tak lama berada di ruang VIP, ke empat jenazah tersebut dibawa ke rumah duka di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Kami turut berduka berduka cita. Saat ini baru datang empat jenazah. Kita masih menunggu kedatangan empat jenazah lainnya, pukul 10.00 - 22.00 Wib nanti semua jenazah sudah tiba disini. Seluruh biaya transportasi ditanggung oleh Pemkab Wamena, kita hanya peti jenazah saja. Kalau ambulance ditanggung Bupati Pessel. Nanti, pak Bupati yang akan menyerahkan langsung ke pihak keluarga,"kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Kamis 26 September 2019.

Karena sudah beberapa hari dan dirasa kondisi fisik jenazah sudah mulai kurang baik, Nasrul Abit meminta kepada pihak keluarga untuk segera memakamkan seluruh jenazah. Dan tidak lagi menunda dengan alasan menunggu pihak keluarga yang lain.

"jenazah ini sudah beberapa hari. Tentu secara kondisi fisiknya, saya rasa sudah mulai kurang baik. Jadi saya minta seluruh keluarga agar dikuburkan, jangan lagi menunggu,"ujar Nasrul.

Menurut Nasrul Abit, tercatat ada sebanyak Sembilan orang warga Sumatera Barat yang meninggal dunia akibat meletusnya kerusuhan di Wamena. Namun, hanya delapan korban yang dibawa pulang ke kampung halaman. Sementara, satu korban lagi dimakamkan di Wamena.

"Yang dari Sumatera Barat ada Sembilan. Namun yang dipulangkan hanya Delapan jenazah. Satu lagi, pihak keluarga sepakat untuk dimakamkan di sana. Sampai saat ini, kita masih berkoordinasi dengan pihak terkait, perihal perkembangan situasi disana, terutama yang menyangkutj dengan warga Sumatera barat,"tutup Nasrul Abit.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyebutkan, tercatat sebanyak 400 warga asli Sumatera Barat yang berada di Wamena, minta dipulangkan ke kampung halaman. Keinginan mereka pulang, menyusul kondisi di Wamena yang sampai saat ini masih belum kondusif.

"Sampai hari ini yang tercatat di Dandim Pesisir Selatan, yang sudah mendaftar untuk pulang ada sekitar 400 orang,"kata Nasrul Abit, Kamis 26 September 2019.

Menurut Nasrul Abit, memulangkan seluruh warga Sumbar yang ada di Wamena itu, bukanlah perkara mudah. Selain kondisi yang belum kondusif, biaya kepulangan mereka juga terbilang cukup besar. Namun demikian, Pemerintah Provinsi dan Pemkab Pesisir Selatan, tengah berupaya keras mencari jalan agar mereka yang ingin pulang, dapat difasilitasi.

"hari ini, tercatat di Damdim Pessel, mereka sudah mendaftar di Kodim itu sebanyak 400 orang. Mereka ingin pulang. Nah ini tentu tidak mudah bagi kita. Kita perlu komunikasi dulu, nanti saya lapor ke Gubernur, kita rapat dulu, dan juga koordinasikan dengan pemerintah Pesisir Selatan. Yang jelas, nanti kita ambil langkah-langkah untuk memulangkan mereka, jika mereka memang tidak aman disana,"ujar Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit, sampai saat ini Pemerintah Provinsi terus berkomunikasi dengan pihak terkait, termasuk juga dengan Damdim dan Kapolres di Wamena. Saat ini kita masih menunggu. Untuk Pesawat, sampai tanggal 2 Oktober 2019, itu tidak ada pesawat.

"Jadi bersabar dulu, kita akan ambil langkah untuk memulangkan mereka. Mayoritas mereka adalah dagang. Sebagian besar, berasal dari Pesisir Selatan,"tutup Nasrul Abit.

Sebelumnya, Empat dari Delapan jenazah asal Ranah Minang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Senin lalu, masing-masing bernama Hendra, Jepriantoni, Linda dan Ibnu, tiba di Sumatera Barat melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau Kamis sore.

Selain perwakilan keluarga, ke empat jenazah tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendrajoni. Tak lama berada di ruang VIP, ke empat jenazah tersebut dibawa ke rumah duka di Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat kondisi jenazah yang sudah tertahan beberapa hari, Pemerintah Provinsi Sumatera barat meminta kepada pihak keluarga untuk segera memakamkan seluruh korban. Dan tidak lagi menunda proses pemakaman.(rel)

Padang,Lintas Media.
Aktivitas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat lumpuh akibat aksi brutal para pendemo yang merusak ruangan dan fasilitas yang ada di DPRD Sumbar kemaren Rabu (25/9) kemaren.

Menurut pantauan Lintas Media News.com pada pagi hingga sore hari. Kamis (26/9),Fasilitas gedung anggota dewan tersebut rusak parah.Staf dan Cleanning Service (CS) terpaksa gotong royong berkeringat membersihkan puing-puing sisa demonstrasi brutal mahasiswa tersebut.

Fokus pembersihan yang utama dilakukan di ruangan paripurna.Karena,besok dalam rencana ada agenda rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD Sumbar. Selain itu, beberapa ruangan lain, tampak juga sudah mulai dibersihkan. Kursi-kursi di keluarkan dari ruangan dan di susun di suatu tempat.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, untuk fasilitas seperti meja dan kursi masih bisa digunakan. Namun, banyak kaca di setiap ruangan yang pecah. Termasuk untuk sound system hancur.

“Sampai sore ini kami masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri. Rencananya Jumat besok rencana akan diaadakan sidang paripurna pelantikan pimpinan definitif,” ujar Irsyad kepada wartawan di DPRD Sumbar, Kamis (26/9).

Apabila kondisi ruangan rapat utama tidak memungkinkan hingga SK pelantikan keluar, Isyad mengatakan, pelantikan akan dilakukan di halaman kantor DPRD Sumbar.

"Dulu hal ini juga pernah terjadi ketika pelantikan Gubernur pasca gempa 2009.Kita punya pengalaman, bapak Gubernur dilantik di garasi mobil DPRD pasca gempa",jelasnya.

Irsyad memastikan, untuk tugas-tugas kedewanan tidak akan terganggu meski kondisi kantor DPRD lumpuh akibat kerusakan. Pihaknya juga terus melakukan invetarisir kerugian atas kerusakan aset-aset.

“Itu masih dihitung, (tapi) perkiraaan kerugian kerusakan DRPD Sumbar sekitar Rp3 miliar. Kami juga telah ambil langkah hukum, kerusakan aset-aset dan kantor DPRD ini telah kita laporkan ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Sementara,Sekretaris DPRD Sumbar H.Raflis, SH, mengatakan. Kerusakan yang disebabkan oleh pengunjuk rasa tersebut harus segera dibersihkan dan diperbaiki.

“Kita bersihkan semua sisa-sisa kerusuhan kemarin, agar aktifitas bisa berjalan baik kembali,”ujar Raflis,di sela-sela gotong royong pembersihan puing-puing akibat aksi brutal demonstrasi kemaren.

Dari pembersihan tersebut, juga dilakukan sortir terhadap asset DPRD Sumbar. “Jika ada yang masih bisa dipakai akan dipergunakan, jika tidak tentu harus diganti baru,”ujar Rafkis.

Dan untuk penggantian baru tentunya akan memakan anggaran cukup besar, dan akan menyedot anggaran yang semestinya bisa dipergunakan untuk yang lainnya.Tutup Raflis.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengadakan Rapat Koordinasi Kehumasan   dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah provinsi Sumatera Barat, di Hotel Mercure, Kamis (26/9/2019).

Rapat ini digelar untuk mensosialisasikan dan pemahaman, mengenai isu-isu terkini dalam industri Hulu Migas. Selain itu rapat berkala ini juga berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemprov Sumbar di wilayah operasi Sumbagut.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, menyam­paikan, kegiatan ini diharapkannya  eksplorasi maupun produksi yang telah direncanakan oleh SKK Migas bersama KKKS dapat berjalan lancar dan tanpa kendala berarti. Dan komitmen selalu memberikan keuntungan ke masyarakat.

“Semua punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, saya berharap perusahaan Migas yang ada di Sumbar ini terus memberikan keuntungan bagi masyarakat,” kata Irwan Prayitno.

“Kita juga inginkan kerjasama antara instansi dan perusahaan ada timbal baliknya, sehingga perusahaan bisa pro aktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi yang ujungnya menimbulkan efek di masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan SKK Migas memastikan Sumatera Barat akan menjadi penghasil minyak dan gas bumi (migas) dalam dua tahun mendatang, setelah ditemukan cadangan migas di Kabupaten Sijunjung.

Sumber cadangan migas yang berada di cekungan Ombilin tersebut akan menghasilkan gas kondesat. Sampai saat ini baru ditemukan satu titik sumber cadangan migas di Sumbar.

“Baru ada satu titik sumber cadangan migas di Sumbar, tapi dengan ada pengembangan di lapangan. Nanti akan dicari pada titik lain, sebenarnya sudah lama ditemukan oleh Caltek pada tahun 1980-an," ungkap gubernur Sumbar.

"Tentunya membutuhkan dana yang besar, disebakan transportasi produksi sangat jauh sampai ke Teluk Bayur dan tidak ekonomis sehingga cadangan migas tersebut belum dikembangkan," jelasnya.

Pemerintah akan terus berupaya dengan perkembangan teknologi akhirnya sumber cadangan migas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Ia yakin kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi  akan menghasilkan banyak dampak positif bagi masyarakat.

"Insya Allah dalam waktu dekat, itu akan menghasilkan untuk pendapatan Sumbar dan bisa mensejahterakan masyarakat," imbuhnya

Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Avicenia Darwis membenarkan, ditemukanya cadangan migas di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung.

"Alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait seperti KKKS di Provinsi Sumbar," katanya.

Selain menjadi pondasi ekonomi negara di sektor APBN, dampaknya juga dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah. Ia berharap agar KKKS memiliki kemampuan mumpuni dalam mengelola isu-isu dan terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan SKK Migas sebagai pengatur dan pengawas industri Hulu Migas di Indonesia.

Kemudian pada Rapat Koordinasi Kehumasan SKK Migas - KKKS Wilayah Sumbagut, Avicenia Darwis minta agar dapat menghasilkan mensejahterakan rakyat Indonesia.(rel)

PADANG,Lintas Media.
Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat (Sumbar) menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Rabu (25/9).

Kedatangan mahasiswa tersebuy adalah untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menyuarakan sejumlah tuntutan.

Mahasiswa memadati gedung wakil rakyat mulai dari pukul 10.00 pagi. Sejumlah tuntutan mereka sampaikan, diantaranya menolak revisi Undang-undang (UU) KPK, menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan menuntut adanya solusi untuk persoalan kabut asap yang melanda sejumlah daerah beberapa waktu belakangan.

Kedatangan mahasiswa, diterima oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Isryad Safar, Wakil Ketua DPRD Defenitif usulan Partai Demokrat, Suwirpen Suib, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Hidayat, Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Maigus Nasir, dan beberapa yang lain.

Wakil Ketua DPRD Sementara Provinsi Sumbar, Irsyad Safar mengatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa diterima dan dicatat oleh DPRD Provinsi Sumbar. Selanjutnya akan diteruskan ke pusat sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD

Hingga pukul 14.00 WIB siang ini, ribuan mahasiswa masih tidak mau beranjak dan  terus melakukan orasi di halaman gedung DPRD Sumbar. (Sri)

JAKARTA.Lintas Media News. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS/ sebelumnya IKPS) Alirman Sori meminta aparat keamanan mengusut tuntas kematian warganya dalam kerusuhan di Papua.

Seperti diketahui, sembilan diantara korban tewas dalam aksi kerusuhan di Wamena, Papua adalah warga asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Alirman Sori menyatakan mengutuk tindakan keji yang sampai menewaskan anak - anak tersebut.

"Kami meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menindak pelaku kejahatan yang merenggut korban ini. Bahkan, anak-anak juga ikut menjadi korban tewas," kata Alirman Sori, Selasa (24/9/2019).

Atas nama PKPS, ia menyampaikan dukacita yang mendalam atas peristiwa yang menewaskan warga asal Pesisir Selatan dalam kerusuhan di Papua tersebut. Dia berharap agar kondisi kembali kondusif agar masyarakat dapat tenang dan aktifitas berjalan normal.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih daerah pemilihan Sumatera Barat ini menyatakan mengutuk semua tindakan yang berbau Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok (SARA).

Dia meminta aparat keamanan dapat mengendalikan situasi dan menindak pelaku kejahatan dalam peristiwa tersebut. Dia juga meminta agar aparat keamanan dapat memastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tegak di seluruh wilayah tanah air. (rel)

Padang.Lintas Media.

Prihatin kabut asap yang akan menimbulkan berbagai penyakit,terutama penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA),Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Firdaus, SHI,yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman,bersama puluhan relawannya yang sering disebut PANGLIMA01 membagikan masker untuk masyarakat, terutama pengguna jalan di daerah pemilihannya.

Menurut Firdaus,ribuan masker tersebut dibagikan dibeberapa titik Diantaranya, Tugu Tabuik Kota Pariaman, Simpang Lintas Tugu Lauak Lubuk Alung, Simpang empat Lubuk Alung, Sintoga, Tandikek, dan lain-lain.

"Kegiatan bagi-bagi masker ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap bencana kabut asap yang melanda Sumatera Barat akibat kebakaran hutan dan lahan di daerah Riau dan Jambi," kata Firdaus, Selasa (24/9).

Agenda yang  merupakan bentuk kepedulian terhadap bencana kabut asap ini, mengusung tema "Sedikit Kepedulian Memberi Manfaat bagi Masyarakat",jelas Firdaus.

Pada kesempatan itu,Firdaus berharap, aksi peduli ini hendaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk waspada terhadap kabut asap yang dapat membahayakan kesehatan.

Menurut Firdaus,Pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya tengah melakukan upaya penanggulan bencana kabut asap ini dengan memadamkan titik-titik api, serta upaya-upaya lainnya yang bisa dilakukan.

"Mudah-mudahan tindakan kecil yang telah kami lakukan ini, bisa bermanfaat bagi masyarakat.Dan bapak/ibu/kawan2/sahabat2/Anggota Dewan yang terhormat juga ikut turun serentak melaksanakan aksi peduli terhadap bencana asap ini terutama di Dapil kita masing-masing. Kita abdikan diri dengan segenap jiwa dan raga demi negri tercinta",tutup Firdaus Politisi PKB yang juga mantan wartawan ini.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Untuk menghindari berjangkitnya Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) di wilayah Sumatera Barat.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Firdaus Wiros meminta. Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota terus memantau perkembangan kabut asap.

"Kalau kondisi tidak memungkinkan, Diknas harus segera menyurati kepala sekolah untuk meliburkan siswa, ini untuk selamatkan generasi penurus bangsa,”ujar Firdaus kepada media, Senin (23/9) di DPRD Sumbar.

Menurut Firdaus keputusan Bupati dna Walikota di 14 daerah di Sumbar yang memindahkan siswa dari PAUD hingga SMA sederajat ke rumah adalah tepat.

“Saya pantau kabut asap terus menebal serbu Sumbar, dan saya minta kalau kualitas udara sudah berbahaya, Dinas Pendidikan harus proaktif surati Kepala Daerah yang belum meliburkan siswa/winya untuk segera meliburkan sekolah,”ujar Firdaus.

Menurut Firdaus,kebijakan meliburkan siswa karena,   Anak-anak rentan terkena penyakit ISPA akibat terlalu banyak menghirup udara tidak segar ini,anak-anak harus dilindungi dari gangguan kesehatan akibat kabut asap. Pemerintah harus tanggap terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kondisi seperti ini.

Disamping itu,Firdaus Anggota DPRD Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini, juga meminta agar pelayanan medis di rumah-rumah sakit yang ada di wilayah Sumbar, untuk siaga selama 24 jam.

“Apabila ada masyarakat yang terjangkit gejala penyakit akibat kabut asap, harus segera mendapat penanganan intensif dari pihak rumah sakit,pihak rumah sakit jangan kemungkakan dulu pembayarannya tetapi,dulukan penanganannya",pinta Firdaus.

Dijelaskan Firdaus.Dari informasi yang dikumpulkan, sampai hari ini, telah 14 kota dan kabupaten di Sumbar meliburkan siswanya. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerahnya masing-masing yaitu: Agam, Bukittinggi,Payakumbuh, Sawahlunto, Kab Solok, Dharmasraya, Solsel,Tanah Datar, Padang Panjang, Limapuluh Kota 11. Pariaman 12. Sijunjung, Kota Solok, dan Pasaman. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Menolak pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) KUHP yang tengah dibahas DPR RI,
ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Senin (23/9) siang.

Randi Pangeran, salah seorang perwakilan mahasiswa tersebut dalam aksinya menyatakan. RUU KUHP terlalu tergesa-gesa dan tidak patut disahkan. Banyak pasal – pasal dalam RUU KUHP yang dinilai tidak relevan.

" Kami berharap, DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat meneruskan aspirasi penolakan kami ini kepada pemerintah pusat",harap Randi.

Sambil membawa spanduk dan poster, aksi mahasiswa tersebut mengkritisi draft RUU KUHP dan meminta DPR RI menghentikan pembahasan. Mahasiswa juga mengkritisi beberapa RUU lainnya, termasuk revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perwakilan mahasiswa tersebut diterima wakil ketua sementara DPRD  Irsyad Syafar dan berjanji akan melanjutkannya kepada pemerintah pusat secara kelembagaan sesuai dengan kewenangan DPRD.

“Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan akan meneruskannya secara kelembagaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Aspirasi ini merupakan bagian dari suara masyarakat di daerah dan kewajiban DPRD menampung dan meneruskannya,” kata Irsyad.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian  Polresta Padang. Setelah berorasi dan beraudiensi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertibnya.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Walau sempat diskor selama dua jam,akhirnya calon pimpinan definitif ditetapkan juga.Supardi dengan usulan SK DPP Gerindra nomor: 08-0427/Kpts/DPP-GERINDRA/2019, tertanggal 17 Agustus 2019 ditetapkan sebagai Calon definitif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, pada rapat paripurna dewan Senin (23/9) di ruangan gedung utama DPRD Sumbar.

Rapat paripurna dewan yang  dipimpin Ketua Sementara DPRD Sumbar Desrio Putra mengatakan.Meskipun anggota DPRD Sumbar telah mengucapkan sumpah dan janjinya sebagai pejabat daerah,untuk dilaksanakan tugas,fungsi dan kewenangannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,belum dapat berjalan sebelum ada Pimpinan Definitif,alat kelengkapan dan Fraksi-fraksi.

Menurut Desrio,berdasarkan komposisi perolehan kursi maka Gerindra berhak atas posisi ketua sedangkan tiga wakil ketua akan diisi oleh  H. Irsyad Syafar,Lc. M.Ed (124/SKEP/DPP-PKS/2019) dari PKS.   H. Suwirpen Suib. S. Sos ((73/SK/DPP.PD/VIII/2019) dari  Demokrat yang kedua SK-nya tertanggal 28 Agustus, dan H. Indra DT. Rajo Lelo. SH. MM (PAN/A/Kpts/KU-SJ/127/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain menetakan pimpina dewan, rapat paripurna juga mengumumkan keanggotaan fraksi-fraksi, dengan pimpinannya, yaitu, fraaksi Gerindra dipimpin oleh H.Hidayat.SS.MH, PKS Drs. H. Nurfirman Wansyah, PAN H. Dody Delvy, SE, Demokrat H. Ismet Amzis, ST, Golkar Ir. H. Hendra Irwan Rahim.MM, PPP-Nasdem Sawal Dt Putiah, SH, PDI-P dan PKB Albert Hendra Lukman, SE, yang ditetapkan dalam keputusan dewan nomor 16/Kep.Pim/2019.

Hasil dari keputusan rapat paripurna DPRD Sumbar ini,untuk selanjutnya akan diusulkan untuk ditetapkan Mentri Dalam Negri, atas nama Presiden RI.Kata Desrio.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Agar populasi ikan Bili danau Singkarak tidak terancam punah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar sepakat untuk menertibkan cara penangkapan ikan Bili tersebut,terutama penangkapan yang memakai kapal Bagan dan jaring angkat.

Kesimpulan itu diambil pada rapat dengar pendapat DPRD Sumbar dengan DKP Sumbar,  terkait banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD Sumbar tentang kekuatiran mereka akan populasi ikan Bili apabila penangkapannya tidak ditertibkan.

Rapat dengar pendapat antara DPRD dengan DKP tersebut dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar,Indra St Rajo Lelo dan anggota DPRD lainnya Arkadius Datuak Intan Bano yang didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Raflis di ruangan khusus DPRD Sumbar.Kamis (19/9).

Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat Yosmeri pada kesempatan itu menjelaskan, upaya penertiban ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub). Nelayan bagan sudah diberi tenggang waktu sejak tahun 2017, sementara Pergub sudah diterbitkan sejak tahun 2016.

Selama dua tahun, seiring sosialisasi, nelayan bagan diberikan kesempatan untuk mengganti peralatan tangkap yang mereka gunakan.Karena, alat tangkap yang digunakan nelayan kapal bagan mengancam populasi ikan bilih, sebab menggunakan pencahayaan.

Memasuki tahun 2019, penertiban mulai dilakukan oleh tim gabungan. Namun, penertiban ini menghadapi kendala karena penolakan dari nelayan bagan tersebut. Akhirnya diupayakan mediasi di DPRD Sumbar bersama Hendra Irwan Rahim (Ketua DPRD saat itu).

“Dalam kesepakatan itu, sudah ditegaskan, diberikan kesempatan waktu tujuh bulan hingga bulan Juli. Kesempatan ini justru membuat nelayan bagan menjadi bertambah,” bebernya.

Yosmeri menambahkan, yang menggantungkan mata pencarian pada ikan bilih tidak hanya ratusan orang nelayan bagan. Ada ribuan orang nelayan lainnya yang bertahan menggunakan jaring angkat tanpa lampu, hingga masyarakat pengolah ikan bilih yang harus diselamatkan.

Menyoal populasi ikan bilih, dalam kondisi normal, perkembangbiakannya cukup bagus. Dia mencontohkan tahun 2005, bibit ikan bilih Danau Singkarak dibawa ke Danau Toba, Sumatera Utara. Beberapa tahun kemudian, nelayan di danau Toba bisa menghasilkan ratusan ton ikan bilih setiap hari bahkan hasilnya dijual lagi ke Sumatera Barat.

“Namun, karena sistem penangkapan ikan bilih di Danau Toba menggunakan kapal bagan, akhirnya populasinya menjadi berkurang. Ini dikhawatirkan akan terjadi juga di Danau Singkarak kalau tidak dicegah. Sementara nelayan lainnya yang tidak menggunakan lampu bagan juga terancam mata pencariannya,” lanjutnya.

Yosmeri dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa penertiban akan tetap dilakukan untuk menjaga kelestarian ikan bilih. Penertiban dilakukan terhadap nelayan kapal bagan, sementara nelayan jaring angkat non bagan akan tetap dibolehkan sesuai aturan di Pergub.

Dia juga berharap, evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) Danau Singkarak oleh Kementerian Dalam Negeri bisa selesai secepatnya untuk lebih menguatkan dalam melakukan pencegahan.

Sementara,Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan.Pihaknya sepakat,untuk kelestarian ikan bilih penertiban nelayan kapal bagan harus tetap dilakukan, agar masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencarian.

DPRD setuju DKP bersama tim melakukan penertiban terhadap kapal bagan yang beroperasi di Danau Singkarak. Namun demikian,diminta penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan gesekan.Minta Irsyad.

Disamping itu,DKP juga harus memprogramkan bantuan peralatan tangkap yang sesuai dengan aturan kepada nelayan kapal bagan tersebut. Dengan demikian, upaya pelestarian ikan bilih di Danau Singkarak dapat berjalan, namun mata pencarian masyarakat tidak diabaikan.Tukuk Irsyad.

Senada dengan itu,anggota DPRD Sumbar asal Kabupaten Tanahdatar, Arkadius Datuak Intan Bano menambahkan, pelestarian Danau Singkarak termasuk ikan bilih sebagai spesies endemiknya harus dilakukan. Danau Singkarak memiliki potensi ekonomi besar di sektor pariwisata dan ikan bilih menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung.

Meski demikian, pemerintah daerah  jangan mengabaikan nasib masyarakat nelayan kapal bagan yag terkena penertiban. Untuk mereka harus ada solusi agar mata pencarian masyarakat tetap berjalan.Kata Arkadius.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Tingginya jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Sumbar,puluhan perempuan dari berbagai organisasi salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Nurani Perempuan datangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar, kemaren.

Tuntutan mereka yaitu, meminta dukungan dari DPRD Sumbar untuk mendesak pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU- PKS). Sebelumnya aksi dan tuntutan serupa juga dilakukan Nurani Perempuan dan sejumlah organisasi perempuan ini ke DPRD Sumbar, tepatnya pada 10 Oktober Tahun 2018 lalu.

Direktur Nurani Perempuan, Meri mengatakan mereka menilai perlu untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya RUU ini untuk segera disahkan. Apalagi mengingat RUU tersebut telah lama terbengkalai atau tak kunjung disahkan bertahun lamanya. Selain itu mereka sengaja datang berdemo kembali ke DPRD mengingat telah bergantinya susunan anggota DPRD Sumbar pasca pemilu legislatif.

"Dengan telah bergantinya susunan anggota DPRD Sumbar sejak 28 agustus lalu, kami menilai perlu untuk kembali mengingatkan dan menegaskan tuntutan kami terkait RUU PKS ini," ujar Meri.

Dia mengatakan Nurani Perempuan menuntut dukungan dari DPRD Sumbar secara nyata terkait mendesak pemerintah pusat mengesahkan RUU PKS. Salah satu bukti itu bisa diperlihatkan dengan memenuhi tuntutan para pendemo hari itu yang meminta DPRD Sumbar memberikanstatemen dukungan terhadap pengesahan RUU PKS. 

Ditambah Meri, saat ini RUU PKS sangat dibutuhkan untuk segera menjadi undang-undang atau regulasi resmi. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak masih relatif banyak terjadi. Begitu pula di Sumbar.

Menurut Meri, berdasarkan data dari Polda Sumbar, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan di Sumbar tergolong banyak. yakni 172 kasus dari tahun 2016 hingga 2018. Dia memperkirakan jumlah itu sebenarnya lebih banyak lagi. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang sebenarnya tak dilaporkan kekepolisian.

Selain itu, jumlah untuk kekerasan pada anak juga  terbilang banyak. Berdasarkan data, jumlah kekerasan terhadap anak di Sumbar pada Tahun 2017 ada sebanyak 558 kasus.Yakni diantaranya 165 kasus kekerasan fisik dan 393 kekerasan seksual. Data tersebut merupkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sementara itu untuk kasus kekerasan seksual di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 16 ribu kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2018. Itu pun berdasarkan data yang masuk ke Komnas Perempuan dan anak.Ujar Meti

 Meri berpendapat jumlah ini masih jauh lebih sedikit karena biasanya jumlah kasus serupa itu tak dilaporkan dan dipendam begitu saja. Melihat sangat banyaknya kasus kekerasan pada perempuan ini, maka pemerintah Sumbar seharusnya menanggapi dengan serius. Salah satunya segera mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan RUU P-KS.

"Jika RUU ini tidak segera disahkan, kita mengkhawatirkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak tak akan berkurang. Bahkan bisa jadi akan terus meningkat," ujarnya. 

Meri mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah kecanggihan teknologi internet yang memungkinkan banyaknya film dan video yang memicu kekerasan beredar.

RUU ini, kata dia, juga harus disahkan karena melihat kenyataan selama ini penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum ideal. Bahkan, menurut dia, korban kekerasan, terutama perempuan, malah diperlakukan dengan tidak santun. Tak cenderung pula malah menjadi pihak yang dipersalahkan. Padahal mereka adalah korban.

Selain itu, tambah dia, ada harapan setelah RUU ini disahkan maka akan ada prosedur yang baik untuk menanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya terkait biaya visum untuk korban.

"Biaya visum sangat mahal. Korban selama ini harus menanggung biaya itu sendiri. Bahkan banyak yang gagal untuk melakukan proses hukum karena tak ada biaya untuk visumm," tegasnya. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Di Sumatera Barat (Sumbar) khususnya di Kota Padang,Rancangan Undang – Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih menuai pro dan kontra.Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) kemaren menggelar aksi penolak RUU ini di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

Primananda Ikhsan, juru bicara AMPU Sumbar mengatakan.Kami menyatakan penolakan RUU PKS ini  karena,di dalamnya sarat dengan nilai liberalisme dan banyak yang bertentangan dengan nilai agama dan moral bangsa Indonesia.

Mewakili 17 organisasi kemasyarakatan yang bergabung di dalam AMPU, Prima menyatakan.RUU PKS ini berpotensi membuka peluang merebaknya perilaku seks menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Dalam aksi itu, AMPU Sumatera Barat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Primananda meminta DPRD Sumbar menyampaikan langsung permintaan mereka kepada Komisi VIII DPR RI yang tengah membahas RUU tersebut, agar pembahasan dihentikan.

“Kami harapkan DPRD Sumbar bisa menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Komisi VIII DPR RI, untuk menghentikan pembahasan RUU PKS,” katanya.

Kedatangan ratusan peserta aksi unjuk rasa dari AMPU Sumatera Barat ini diterima oleh beberapa orang anggota DPRD Sumatera Barat. Antara lain, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar (PKS), Budiman (PKS), Suwirpen Suib (Demokrat) dan Hidayat (Gerindra).

Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar kepada perwakilan peserta aksi menyatakan siap menampung dan melanjutkan aspirasi yang disampaikan. Aspirasi yang disampaikan merupakan suara – suara dari masyarakat di daerah yang harus ditindaklanjuti.

Secara pribadi dan kepartaian, Irsyad menyatakan sepakat menolak dan partainya di pusat telah mengusulkan perubahan terhadap judul RUU menjadi Penghapusan Kejahatan Seksual. Seiring itu, Provinsi Sumatera Barat sendiri saat ini tengah berencana akan merevisi Perda yang berkaitan dengan maksiat dan penyakit masyarakat dimana rencananya akan mempertegas mengenai LGBT.

“Melihat RUU PKS yang saat ini, bisa saja rencana ini (revisi Perda) tidak bisa dilanjutkan karena nantinya akan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Padahal, revisi Perda ini justru akan mempertegas aturan terkait kejahatan seksual dan kelainan seksual,” papar Irsyad.

Irsyad berjanji akan membawa persoalan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut ke dalam rapat kelembagaan untuk diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Dia meminta agar masyarakat bersabar dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan ketika melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Batang Arau merupakan salah satu sungai yang menarik dalam transportasi laut sejak dahulu hingga kini di Kota Padang. Aksi ASN Peduli Batang Arau bagaimana mewujudkan keindahan  kebersihan, kejernihan air Batang Arau terwujud bahagian dari menjaga lingkungan hidup di Kota Padang.

Hal ini disampaikan Wakil Gubenur Sumatera Barat di sela-sela kegiatan aksi ASN peduli Batang Arau di bawah jembatan Siti Nurbaya Kota Padang,  Rabu pagi (18/9/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, sejak abad ke-15 hingga abad ke-16, Kota Padang sejak kedatangan pedagang Belanda Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1663 yang perlahan menyingkirkan Kerajaan Aceh pada tahun 1666 hingga menjadikan Kota Padang sebagai markas besarnya untuk kawasan pantai barat Sumatera (Sumatra Westkust).

Sebuah pelabuhan pun dibangun di muara sungai Batang Arau, karena kawasan ini memiliki muara yang luas dan bagus bersandarnya kapal-kapal dagang.

Hadirnya Kota Tua Padang tidak terlepas dari keberadaan Pelabuhan Muaro yang merupakan pusat peradaban pertama Kota Padang. Pelabuhan yang berada di dekat muara Sungai Batang Arau ini, menghadap langsung ke Samudera Hindia.

"Terdapat banyak bangunan dengan arsitektur klasik di kawasan Kota Tua Batang Arau ini. Pada umumnya bangunan-bangunan klasik ini ialah bekas perusahaan-perusahan yang jaya pada masanya, yang menjadi saksi kemajuan ekonomi di kawasan ini pada zaman dulu. Namun sayang persoalan limbah dan sampah membuat Batang Arau saat ini berair berwarna keruh dan dangkal yang membuat keindahan lokasi wisata kota tua dan Gunung Padang menjadi terganggu dan tidak sehat", ungkap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga mengatakan, "Aksi ASN Peduli Batang Arau" ini dilaksanakan setiap Rabu pagi dari pukul 07.00 - 08.00. Ini merupakan gerakan positif dari pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

" Aksi bersih -bersih ini, bagaimana kita bersama mengembalikan kebaikan batang arau menjadi jernih dan sehat seperti massa lalunya indah dan dapat ditempati kapal persiar. Penantaan ini bagaimana batang Arau menjadi sentral daya tarik di lokasi wisata Gunung Padang di Kota Padang" ajaknya.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Nasrul Abit melepas benih ikan puyu di Batang Arau, benih ikan yang populer di Kota Padang. 

Aksi ASN Peduli batang Arau dan Wagub Nasrul Abit akan berusaha hadir setiap rabu pagi bersama ASN SKPD terkait untuk aksi bersih-bersih di sekitar batang Arau.

   Hadir dalam kesempatan itu, Kadis dan ASN Dinas Kelautan Perikanan, Ir Yosmeri, Kadis dan ASN Dinas PSDA Sumbar, Ir. Rida, Kadis dan ASN Dinas Perhubungan Prov Sumbar Hery Noviardi,SE, MM, ASN Dinas Kesehatan Sumbar, ASN Balitbang Sumbar dan ASN Dinas Lingkungan Hidup Sumbar serta pimpinan dan ASN Balai Wilayah Sungai Sumatera V. (rel)

Padang.Lintas Media.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Raflis mengatakan.Sampai saat ini,belum ada satu pun dari anggota DPRD Sumbar priode 2019-2024 yang mengajukan pinjaman ke bank dengan anggunan Surat Keputusan (SK) sebagai anggota DPRD.Sekalipun mereka punya peluang untuk itu.

Hal itu disampaikan Raflis pada wartawan tadi siang Rabu (18/9) di DPRD Sumbar, menanggapi informasi adanya anggota DPRD di sejumlah daerah yang berduyun-duyun mengajukan pinjaman, pasca mereka dilantik setelah terpilih melalui pemilu legislatif (Pileg) 17 April lalu.

"Masalah pinjaman yang diajukan dewan, itu pribadi mereka masing-masing, tak bisa juga kita kontrol. Tapi, ini memang dibolehkan kok, kalau ada yang mengajukan, harus ada persetujuan dari pimpinan DPRD defenitif, kemudian daftar gajinya ditandatangani bendahara," jelas Raflis.

Menurut Raflis,untuk dewan periode sebelumnya, yakni anggota DPRD periode 2014-2019, cukup banyak dari wakil ini yang mengajukan pinjaman dana ke Bank dengan menggadaikan SK mereka.

"Yang sebelumnya (periode 2014-2019,red), tanpa kita sebut nama, lebih kurang setengah dari mereka mengajukan pinjaman. Keperluan mereka macam-macam, bisa jadi mau beli rumah di Padang atau mau beli mobil. Kan banyak juga dari anggota ini yang baru datang dari kabupaten/kota. Karena belum ada rumah di Padang, mereka minjam untuk beli rumah, biar tidak bolak-balik ke daerah," papar Raflis.

Wakil Ketua Asosiasi Sekwan se Indonesia ini melanjutkan, untuk DPRD periode 2019-2024 yang baru saja dilantik 28 Agustus lalu, sepengetahuannya belum ada yang mengajukan pinjaman dengan mengagunkan SK mereka.

"Sejauh ini yang periode sekarang belum ada yang mengurus persyaratan pinjaman. Saya tidak tahu juga ke depannya bagaimana, tapi kalau ada yang akan mengajukan, sekretariat melalui bendahara pasti akan membantu persyaratan yang dibutuhkan," tutup Raflis. (Sri)







 

Padang.Lintas Media News.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri, SE, M.Si mendukung dan mengapresiasi rangkaian kegiatan HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang, satu diantaranya melukis potret tokoh publik.

Kadisdik Sumbar itu juga menyatakan kesiapannya untuk dilukis oleh seniman seni rupa yang nota bene alumni sekolah berbasis seni dan budaya itu pada puncak HUT, Rabu (25/9) mendatang. Bahkan saya juga siap untuk melukis, karena saya juga hobi melukis

Hal itu dikemukakan Kadisdik provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri, SE, M.Si, saat menerima kunjungan sejumlah panitia HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang di ruang kerjanya, Selasa malam (17/9).

Menurut Adib Alfikri, sejalan dengan perkembangan seni rupa dan industri kreatif saat ini, selain adanya studio-studio seni dan galeri di sekolah, ia juga menjanjikan akan mencari solusi untuk memajang karya-karya seni rupa dan industri kreatif dilingkungan Dinas Pendidikan, bahkan kapan perlu dalam bentuk rumah seni di tempat-tempat strategis, baik untuk pemajangan karya siswa maupun alumni yang selama ini karya-karyanya kita kenal tidak hanya di Sumatera Barat, bahkan hingga ke tingkat nasional. Tamu-tamu daerah kita giring kesana,  ujar Adib.

Insya Allah nanti akan saya diskusikan dengan OPD (Operasi Perangkat Daerah) pemprov Sumbar terkait perihal perlunya penguatan dunia seni rupa dan industri kreatif diantaranya Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kopreasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) guna membantu tamatan dan alumni SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang untuk bersama-sama mendukung seni rupa dan industri kreatif, ujar Adib lagi.

Sementara ketua umum HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang, Zardi Syahrir, SH, MM didampingi sekretaris Umum, Muharyadi dan Rahadian Defi Yandra alumni yang juga pengusaha seni dan desain, menyebutkan, panitia yang terdiri unsur sekolah dan alumni dalam beberapa minggu terakhir melakukan audiensi HUT dan penjajakan sejumlah peluang yang dapat dilakukan lulusan SMKN 4 Padang dengan tujuan mensinergikan kompetensi seni rupa dan industri kreatif sesuai kebutuhan di lapangan, ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang, sekolah dan alumni bertekad untuk untuk bersama-sama menyusun program dan implementasi di lapangan, agar seni rupa dan industri kreatif benar-benar menjadi salah satu tulang punggung  pembangunan dan membuka ruang lapangan kerja bagi tamatan maupun para alumni yang kini tersebar di sejumlah titik startegis di Indonesia, ujar Zardi lagi.

Dikesempatan yang sama, sekum HUT ke 54 sekolah ini, Muharyadi, menyebutkan bahwa seni rupa dan industri kreatif saat ini telah menjadi bagian dari minat para ekonom, statistisi, ahli budaya bahkan pembuat kebijakan publik. Potensi dan peran seni dan industri kreatif diakui semakin besar dalam mendorong keberagaman budaya melalui pasar. Pemerintah serius mengangkat industri kreatif, dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Bidang ekonomi kreatif diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, ujar Muharyadi memberi ilustrasi.

Turut hadir dalam audiensi itu keluarga besar sekolah dan alumni diantaranya Jasrizal Rasyid, S.Pd, MM, Engkry Angriawan, Heris Fanovi, Yasrul Sami, S.Sn, Dedi Purwanto, S.Sn dan Defrinaldi, S.Pd. Defi Yandra. (rel)

Mentawai.Lintas Media News.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapppenas) Bambang Brodjonegoro meresmikan
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa bambu (PLTBm) berkapasitas 250 Kilo Watt (KW)  di Desa Saliguma, Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai.Selasa (17/9/2019).

 Dalam sambutannya Bambang mengatakan.BLTBm Kepulauan Mentawai ini, merupakan pengembang pembangkit tenaga listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) PLTBm pertama di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu,Kementerian akan  terus mendorong pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan ini. Selain meningkatkan bauran energi, langkah itu diharapkan bisa mengurangi kebergantungan terhadap energi fosil,selain itu bahan bakar PLTBm ini adalah bambu. Ujar Bambang.

Dalam sambutannya Menteri PPN  menyampaikan, PLTBm tersebut merupakan proyek hibah MCC Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh PT Charta Putra Indonesia (CPI).

"Pembangunan PLTBm ini sangat unik menggunakan bambu sebagai bahan bakarnya. PLTBm pertama di Indonesia yang dilaksanakan PT. CPI selama lima tahun," kata Menteri PPN.

"Pemk‎ab Mentawai juga telah melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah PLN melalui excess power," ujarnya.

Adapun PLTBm ini dibangun di tiga desa, yaitu Desa Saliguma dengan kapasitas 250  KW , Desa Madobag dengan kapasitas 300 KW, dan Desa Matotonan dengan kapasitas 150 KW.

Untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Siberut, ke depan PLN berencana untuk melakukan interkoneksi PLTBm Madobag ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Meileppet dan PLTBm Matotonan dengan PLTD Peipei.

Selanjutnya Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi penghargaan tinggi kepada Kementerian PPN yang telah hadir dan berkarya ditengah-tengah masyarakat Sumbar, khususnya di Kepulauan Mentawai.

"Dengan hadirnya PLTBm di Kepulauan Siberut Energi Terbarukan bisa mengalirkan arus listrik di daerah terisolir jadi terang dan bisa mencerdaskan pendidikan anak bangsa serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Mentawai," kata Nasrul Abit.

Hal ini tentunya membuat masyarakat setempat mendapatkan dua keuntungan yakni listrik dan penghasilan dari berjualan bambu untuk pembangkit listrik. Energi terbarukan dengan menggunakan bambu itu merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan hal itu juga pertama kali bagi masyarakat yang belum teraliri listrik selama ini.

"Dengan ada aliran listrik selama 12 jam,  masyarakat Silaguma dapat keuntungan dua sekaligus, yaitu dapat untuk dari penjualan bambu dan desa bisa terang dengan aliran PLTBm," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan PLTBm ini, selain terbarukan, juga menggunakan bambu yang kebetulan berasal dari masyarakat. Masyarakat menjual bambu yang mereka tanam kepada pembangkit listrik dengan harga Rp700 per kilogram.

"Mudah-mudahan dengan ada PLTBm ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan tidak ada lagi daerah tertinggal di Sumbar," tuturnya.

Nasrul Abit menambahkan, Proyek PLTBm Silaguma ini diharapkan menjadi contoh konsep energi terbarukan berkelanjutan, dan tidak ada lagi daerah 3T yaitu Terdepan, Terluar, dan Tertinggal di Sumbar.

Disisi lain Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan sejumlah kendala yang saat ini dialami untuk pengelolaan PLTBm yang sudah dibangun di tiga desa di Mentawai adalah tenaga teknis yang ahli dalam pengelolaan. Namun demikian, Pemkab Mentawai siap mencarikan solusi agar masalah bisa teratasi.

Kendati sudah teraliri listrik, namun PLTBm ini baru mampu mengaliri listrik pada masyarakat selama 12 jam saja, namun kedepan seluruh unit PLTBm itu akan digabungkan sehingga tercipta interkoneksi listrik.

"Rencananya ketiga pembangkit listrik itu akan digabungkan melalui jaringan listrik sehingga hasilnya akan maksimal diterima warga," ungkap Yudas.

Sementara untuk nilai investasi pada pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga tersebut mencapai Rp150 Milyar. Bupati Mentawai berharap pengaliran listrik ini akan diperluas terutama di seluruh daerah Kabupaten Mentawai. Karena masih banyak desa di Kabupaten Mentawai yang perlu listrik.

"PLTBm ini telah lama dinantikan oleh masyarakat Mentawai dan syukurlah sekarang mereka sudah dapat menikmati listrik," imbuhnya.

Setelah dilakukan uji coba, pembangkit listrik bambu ini bisa berjalan selama 12 jam mulai dioperasikan pukul 18.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB, untuk wilayah Desa Saliguma ada 388 Kepala Keluarga (KK) yang menikmati listrik Biomassa bambu, sedangkan di Desa Madobag 468 KK, dan di Desa Matotonan 256 KK.

Selanjutnya Bupati Mentawai meminta pada pemerintah pusat maupun provinsi tetap mendukung pembangunan PLTBm dalam bentuk pengelolaan, sehingga tetap bermanfaat masyarakat di Mentawai.

Peresmian PLTBm pertama di Sumatera Barat (Sumbar) ini turut hadir dan disaksikan Wakil Gubernur Nasrul Abit dan Bupati Kep. Mentawai Yudas Sabaggalet, Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Dirjen Bisnis Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto, Kepala Bappeda Sumbar, Sekda Mentawai, Forkopimda dan pimpinan OPD Mentawai.(rel)

Padang.Lintas Media.

Kehadiran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  Negeri 4 Padang yang merupakan sekolah kejuruan kesenirupaan yang ada di Sumatera Barat patut kita apresiasi karena telah melahirkan banyak seniman dan pengusaha ekonomi kreatif di Indonesia. Belajar menyemai benih di Sumatera Barat, sukses berbuah manis dirantau orang terutama di pulau Jawa.

Hal ini diungkap Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov)  Sumatera Barat Drs. Alwis, pada saat berdialog ceria dengan utusan pimpinan dan panitia Hari Ulang Tahun (HUT) SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang diruang kerja,  Senin (16/9/2019).

Lebih lanjut Alwis sampaikan, perkembangan kemajuan dunia pariwisata hari ini, produk ekonomi kreatif saat ini merupakan sesuatu yang dicari sebagai cendramata kenang-kenangan jika kita pergi ke suatu tempat.

"Alangkah bagusnya jika kawan-kawan kita profesi kesenirupaan mulai berpikir dan berkarya merebut pasar ini, dimana saat ini kunjungan wisata Sumatera Barat setiap tahun terus meningkat. Kami lihat masih langkah produk ekonomi kreatif terutama cendramata yang mengambarkan spesifik daerah dengan bahan khas daerah wisata tersebut", ajak Sekdaprov Alwis.

Alwis juga sampaikan, dalam membuka peluang kerja dan lompatan besar para senirupa mesti bersatu padu, buat komunitas yang mampu mewadahi kegiatan kesenirupaan ini secara bersama-sama. 

"Diyakini jika bersama bersatu, satu visi majukan kesenirupaan dan produk ekonomi kreatifitas Sumatera Barat,  tentu persoalan nilai-nilai apresiasi seni, kualitas, kuantitas dan standar produk menjadi bagian yang tak terpisahkan menjaga nama baik daerah", ujarnya.

Mewakili sekolah sekaligus sekum panitia HUT SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang Muharyadi dalam kesempatan itu menyampaikan, kegiatan peringatan HUT SMKN 4 Padang miliki agenda,  lomba lukis antar SLTP se Sumbar,  lomba siswa antar jurusan dan lomba kebersihan kelas.

Dan yang paling menarik adalah demontrasi lukis potret tokoh publik yang akan di hadiri sebagai model lukisan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD,  Sekdaprov, beberapa anggota DPRD dan beberapa kepala OPD dilingkungan pemprov Sumatera Barat.

" Ini akan menjadi sejarah tersendiri dalam membangkitkan kembali kejayaan pendidikan kesenirupaan di Sumatera Barat yang berdiri pada  tanggal 25 September pada tahun 1965, salah satu dari tiga sekolah kebudayaan senirupa di Indonesia", ungkap Muharyadi.(rel)