Latest Post

50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Padang.Lintas Media News.
Setelah rapat alot antara wali murid (Walmur) dengan Disdik, Asisten II Setdako Padang Endrizal bersama Ketua DPRD Kota Padang dan Komisi IV, melahirkan tiga kesepakatan.

Rapat berlangsung di ruang konsultasi  pukul 20.30 Wib hari Selasa (7/7/2020), menyepakati untuk melakukan penambahan rombongan untuk kebutuhan SMP dan masalah teknis akan diserahkan pada Dinas Pendidikan Kota Padang.

Kedua, bagi siswa yang tidak tertampung akan dicarikan solusinya agar diterima di SMP Negeri, apabila calon siswa masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Padang.

Keputusan ketiga, bagi siswa miskin yang pintar tapi tidak masuk dalam DTKS maka akan dibantu oleh Disdik dengan melakukan survey terhadap keluarga didik.

Ketiga kesepakatan tersebut ditujukan pada Wali Kota Padang untuk ditindaklanjuti. Penerimaan siswa baru SD dan SMP secara online berdasarkan umur dan zonasi membuat banyak pihak kecewa yang berujung demo ke Sawahan 50 Padang.(b/rel)


MUSI RAWAS. Lintas Media News.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Musi Rawas, melaksanakan Provisional Hand Over (PHO) proyek Peningkatan Jalan Suka Jaya Sumberrejo Wonosari, Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, yang dikepalai Rio Aprianzah sebagai PPK dalam kegiatan proyek peningkatan jalan, Senin (6/7/20)

Dalam pelaksanaan kegiatan PHO proyek tersebut disaksikan langsung oleh PPK, PPTK, Pengawas, Camat Megang Sakti, Mewakili Bagian Administrasi dari sekretariat Pembangunan, Kepala Desa Sumberrejo, pihak rekanan yakni CV Pagar Bintang serta perwakilan masyarakat Sumberrejo setempat.

Rio Aprianzah dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan proyek ini adalah pengaspalan dengan perencanaan panjang jalan sepanjang 981 meter, namun dalam pengerjaan jalan berkurang menjadi 976 meter, dikarnakan ada dua persimpangan, jadi saat pengerjaan di kerjakan sedikit melebar ujarnya.

Rio menambahkan, pengerjaan jalan sudah dikerjakan, secara volume sudah selesai dan sudah 100 persen, nanum dalam enam bulan kedepan jalan tersebut masih dalam tanggung jawab kontraktor dan masih dalam masa pemeliharaan.

Pihak rekanan dari Cv Pagar Bintang Yogi menjelskan, jalan yang di kerjakan berjenis pengaspalan Hot mix, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.283.000.000, dan telah selesai di kerjakan, namun dalam enam bulan kedepan jalan ini masih dalam masa pemeliharaan, jelasnya.

Yogi juga berharap kepada masyarakat setempat dapat bekerja sama menjaga jalan yang sudah di kerjakan, harap yogi.

Dalam kesempatan itu juga Camat Megang Sakti Herry di dampingi Kades Desa Sumberrejo mengatakan, terimakasih kepada bapak Bupati Musi Rawas dan kepada pihak PUBM beserta pihak rekanan CV Pagar Bintang yang telah meyelesaikan pengerjaan jalan tepat waktu, dan sudah dapat di nikmati oleh masyarakat desa Sumberrejo.

Herry juga berharap pembangunan di wilayah desa sumberrejo ini dapat terus di tingkatkan, sehingga akses masyarakat untuk beraktifitas bisa berjalan dengan lancar, tutupnya.(Rls)

 AGAM.Lintas Media News Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno silahturahmi sekaligus makan malam (gala dinner) bersama Bupati Walikota di Hotel The Balcone salah satu hotel terbaru di Kabupaten Agam, Selasa (7/7/2020).

Dalam acara tersebut dengan tema "Infinity Night Gala Dinner" The Balcone Hotel dan Resort yang berlokasi di Jalan Raya Bukittinggi - Medan KM 7, Gadut, Agam - Bukittinggi resmi memperkenalkan diri sebagai hotel yang memiliki panorama alam yang eksotis.

"Kota Bukittinggi dan Agam, yang dikenal dengan panorama alam dan keragaman kuliner otentiknya, merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung kesini," kata Gubernur Sumbar.

Sejak Pemerintah Kota Bukittinggi, membuka kembali tempat wisata pada bulan awal Juni lalu secara perlahan ekonomi masyarakat kembali bergerak. Kunjungan wisatawan mulai berkunjung, ketersediaan hotel sangatlah diperlukan.

Dalam sambutannya, Gubernur Irwan Prayitno menyambut baik serta apresiasi tinggi kepada managemen The Balcone yang telah berinvestasi di Sumbar.

"Tentu sangat tepat karena Sumbar memiliki potensi besar untuk investasi di bidang pariwisata. Dengan adanya hotel ini menjadi terobosan yang luar biasa untuk memajukan sektor pariwisata di Sumbar," ucapnya.

Mengingat hotel The Balcone memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menampung tamu yang datang, Irwan Prayitno berharap bisa mengadakan dalam berbagai event yang diadakan pemerintah provinsi Sumbar.

Selain itu, Irwan Prayitno juga meminta pada pengelola hotel bisa mematuhi protokol kesehatan setiap tamu yang datang, karena wabah Covid-19 masih ada.

"Pihak hotel wajib lakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada setiap tamu yang datang. Jangan sampai hotel tempat klaster baru Covid-19," tegasnya.


Sementara itu pemilik hotel The Balcone, Okky DAS memperkenalkan hotelnya yang lokasi berada di ketinggian dengan pemandangan yang sangat indah dan dapat dilihat dari sekeliling kota Bukittinggi juga matahari terbit dan terbenam dengan akses masuk satu pintu (one-gate system) dan jauh dari kebisingan perkotaan, menjadikan The Balcone menjadi destinasi wisata andalan para wisatawan yang mengutamakan privasi.

Dengan jarak tempuh hanya 7 km dari pusat kota Bukittinggi, suasana berbeda akan langsung tamu rasakan bahkan saat memasuki gerbang utama area resort bintang 4 ini. Dengan standard pengamanan area dan pelayanan prima khas hotel berbintang.

"Para tamu akan disambut dengan para The Balconers yang dengan setulus hati akan melayani kebutuhan tamu selama menginap," ucap Okky.

Dibangun dalam kawasan perbukitan seluas 2.4 HA, The Balcone Hotel dan Resort menyediakan konsep kamar tidur desain modern dan fasilitas lengkap yang menyatu dengan alam.

120 kamar dalam tipe Superior, Deluxe, The Suite & The Resident menawarkan 2 sisi andalan yaitu Garden View dan Pool Access. Kamar dengan sisi Garden View yang berada di lantai 2 d setiap bangunannya, diperuntukkan bagi Anda yang lebih memilih menikmati asrinya pepohonan dan tanaman alami dari ketinggian. Sedangkan kamar dengan konsep Pool Access, disiapkan bagi Anda yang mendambakan kemudahan menikmati kolam renang langsung dari teras kamar Anda.

Bagi para penikmat kuliner dan pencinta fotografi alam, The Balcone Resort juga menyediakan restoran Mangiare dan D’Lounge yang memuaskan selera makan dan hobi Anda, dengan pilihan menu-menu pilihan dan pemandangan alam lepas 360 derajat, harmonisasi jejeran Gunung Merapi, Singgalang dan Bukit Barisan. Sebagai satu-satunya hotel yang dilengkapi 2 Infinity Pool (kolam renang yang menyatu dengan alam) di Bukittinggi The Balcone Hotel & Resort juga akan memanjakan Anda yang ingin tetap bugar selama liburan.

The Balcone Hotel & Resort juga dirancang dengan konsep combo sebagai Bleisure hotel (Business & Leisure), dibuktikan dengan tersedianya fasilitasi 5 ruang meeting dan 1 Ballroom dengan kapasitas mulai dari 10 orang sampai 500 orang.

Selanjutnya Okky juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Gubernur Sumbar yang telah memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Sumbar.

“Kami mendukung tema Pemerintah Sumbar yaitu bersama-sama membangun Sumbar, Untuk itu kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada Gubernur Sumbar yang Telah Memberikan kemudahan untuk berinvestasi disini," tutupnya.(rel)


PADANG.Lintas Media News.
Pengukuhan Dharma Wanita Persatuan (DWP) IPP Provisi Sumatera Barat acara pengukuhan berlangsung secara online dengan Dharma Wanita Persatuan Pusat masa bakti 2019-2024, di Aula Diskominfo Provinsi Sumbar, Selasa (7/7/2020).

Pada kesempatan ini Ketua DWP Sumbar Ny.Elinda Alwis mengatakan untuk keseragaman diseluruh Provinsi maka dari itu Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dr. Erni Guntarti Tjahjo mengukuhkan acara ini secara online mengingat situasi pandemi Covid-19.

"Kegiatan yang kita laksanakan dalam masa-masa ini belum bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung karena protokol kesehatan tidak membolehkan berkumpul pertemuan banyak orang makanya kami pada hari ini pengukuhan ini dilangsungkan  secara virtual," ujar Ny.Elinda Alwis

Lebih lanjut Ny. Elinda Alwis menyebutkan pada hari sebelumnya telah mengadakan rapat kegiatan yang dilaksanakan kami sebagai pengurus sudah kukuhkan tentu mengacu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pusat. "Mudah-mudahan pada tahun ini bisa mengadakan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan sesuai dengan suasana protokol yang ada," katanya.

Pengurus dari Provinsi Sumbar yang dikukuhkan lebih kurang 15 orang dan tadi dikukuh empat provinsi diantaranya, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Jambi empat provinsi ini dijadawal pada tanggal 7 Juli 2020 kemudian provinsi lain jadwalnya berbeda-beda.

Selain itu Ketua DWP Sumbar Ny. Elinda juga mengatakan bahwa rangkaian acara ini menunjukan sesuai Surat Edaran Nomor : E150/DWPP/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 dan mengingat bahwa masih terdapat sejumlah pengurus DWP baik pengurus DWP IPP maupun provinsi yang tertunda pelaksanaan pengukuhan oleh Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan akibat pandemi Covid-19.

Pengukuhan secara online ini sebagai solusi dan manfaat fasilitas teknologi komunikasi yang ada saat ini, "Maka kami memutuskan untuk melakukan acara pengukuhan Pengurus DWP IPP secara online," ujar Elinda.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DWP dan memastiakn bahwa seluruh program kerja organisasi tetap dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.(rel)


Jakarta.Lintas Media News.
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berdiri di saat dunia pers sedang risau dan galau hebat seiring terjadinya disrupsi teknologi informasi yang sedang menggulung media konvensional, media cetak yang nyaris kehilangan harapan untuk bisa hidup lagi.

Ribuan wartawan senior/utama  ataupun wartawan madya dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, di antara mereka berkualitas baik, dihadapkan pada pilihan yang serba sulit: bertahan bekerja di tempat lama, mengambil pensiun atau menunggu dikeluarkan. Banyak diantara mereka kemudian mengambil keputusan untuk beradaptasi dengan dunia baru, menjadi pengusaha media online rintisan. Mereka inilah yang mendambakan kelahiran SMSI untuk memberikan pertolongan.

Kelahiran SMSI dibidani oleh tokoh pers yang juga Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari bersama Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi, serta Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Firdaus.

Kemudian Firdaus terpilih menjadi Ketua Umum SMSI untuk yang pertama hasil kongres, mengalahkan *Teguh Santosa* pada  20 Desember 2019 di kantor ruang rapat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Tidak lama kemudian, Dewan Pers mensyahkan SMSI menjadi konstituennya. Setelah SMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers, Firdaus Mengundurkan diri dari jabatan ketua bidang organisasi PWI Pusat.

SMSI disyahkan menjadi kontituen Dewan Pers, bersamaan waktunya dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) disyahkan menjadi konstituen pada rapat pleno Dewan Pers yang digelar pada Sabtu (23/5/2020).

Harapan dan tanggung jawab besar tentunya terpikul di pundak kedua organsiasi ini, kenapa?
Karena transformasi media tradisional ke media digital sudah nenjadi keharusan dan jumlahnya bertambah, sehingga selain menjadikan SMSI dan AMSI organisasi primadona, juga keduanya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadi kepanjangan tangan Dewan Pers, dalam mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian perusahaan pers di Indonesia.

SMSI dan AMSI menyusul organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan serta jurnalis TV dan radio yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers terlebih dahulu, sehingga jumlahnya menjadi 10.

Dari Ke-10 organisasi pers itu 4 diantaranya adalah organisasi profesi Wartawan yaitua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI). Dan 6 lainnya adalah organisasi perusahaan Pers yaitu: Serikat Petusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Nah, selain SMSI dan AMSI, ikut juga muncul beberapa organisasi media siber, yang didirikan dengan berbagai *motif*,  tentunya ini akan terus meramaikan hiruk pikuk dunia pers Indonesia.

Organisasi kewartawanan seperti PWI sudah lama terbentuk, mensejarah, mengakar kuat, memiliki sejarah panjang seiring perjuangan kemerdekaan dan perjuangan demokrasi di Indonesia. AJI menyusul menjadi organisasi profesi jurnalis yang gigih dalam memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan pers.

Semua organisasi pers di bawah payung lembaga Dewan Pers punya fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam mengembangkan peran organisasinya. Seperti SMSI yang menjadi payung organisasi perusahaan media siber sampai awal Juli 2020 ini memiliki anggota lebih dari 1000 perusahaan media siber di Tanah Air.

Menurut Firdaus, SMSI sebagai organisasi payung perusahaan media pers online, akan dikembangkan  hingga tingkat kabupaten dan kota. “Dengan demikian, jaringan informasi akan semakin luas, menjangkau pelosok tanah air,” kata Firdaus.(rel)

Wawako Sawahlunto Zohirin Sayuti

Sawahlunto, Lintas Media News
Pemerintah Kota Sawahlunto telah membentuk Tim Pengelola Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Khusus Kota Sawahlunto guna melakukan pengawasan maupun pengkajian dan pelestarian atribut warisan dunia karena belum adanya Badan Pengelola Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

Zohirin Sayuti Wakil Walikota Sawahlunto mengatakan, langkah yang telah dilakukan oleh Pemko Sawahlunto pasca 1 tahun ditetapkannya WTBOS oleh UNESCO adalah memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh ICOMOS diantaranya menyiapkan bahan penetapan Jalur Kereta Api sebagai warisan Budaya Provinsi dan Warisan Budaya Nasional. Saat ini sedang dilakukan sidang oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, disamping itu juga melakukan koordinasi dengan BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) untuk melakukan kajian Heritage Impact Assessment (Dampak Kota Warisan Dunia).

“Kita juga telah melakukan upaya pelestarian disetiap atribut warisan dunia serta pemberian narasi pada atribut warisan dunia yang ada di Kota Sawahlunto dan melakukan update peta/foto udara kawasan warisan dunia,” kata Zohirin melalui WhatsApp Messenger, Selasa (7/7).

“Sebenarnya pekerjaan utama dalam upaya menjaga komitmen Wardun ini ada pada badan pengelola. Namun  mengingat belum dibentuk oleh pemerintah pusat, maka Pemko Sawahlunto berinisiatif untuk membentuk tim kecil dalam upaya pelestarian wardun. Tim ini pekerjaannya hampir sama dengan badan pengelola nantinya, namun cakupan pekerjaannya hanya sebatas dilingkungan Kota Sawahlunto saja. Tim tersebut sudah banyak berkerja untuk melengkapi rekomendasi yang diminta oleh ICOMOS.”

Menurut Zohirin, Pemeritah Kota Sawahlunto juga sudah mengusulkan kepada Pemerintah  Pusat agar WTBOS tersebut masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dalam RIPP pusat dan Alhamdulillah ini sudah ditampung dalam RPJMN 2020 2025 dan RIPP (Rencana induk Pengembangan Pariwisata) pusat.

“Untuk percepatan pembentukan Badan Pengelola WTBOS kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi bahkan kita juga sudah mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta Dirjend dan Direkturnya datang ke Kota Sawahlunto untuk percepatan bersama provinsi dan daerah terkait namun masih terkendala, semoga sebelum akhir tahun 2020 Badan Pengelola WTBOS dapat terbentuk,” pungkas Zohirin. (nv'h)

Suasana hearing DPRD Padang dengan Orang Tua Murid


Padang, Lintas Media News
Mobil Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi dihadang para orangtua murid ketika hendak meninggal kantor DPRD Kota Padang usai hearing, Selasa (7/7/2020).

Sebelumnya, DPRD Kota Padang sudah menggelar hearing antara perwakilan orang tua murid yang protes sistem PPDB SMP jalur zonasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Hearing berlangsung alot, hingga Selasa siang siang, keinginan orang tua murid yang protes dengan Disdik Padang belum menemukan titik temu.

Ketua DPRD Padang memutuskan menghentikan hearing dan menjanjikan akan mencarikan solusi setelah istirahat zuhur.

Saat keluar dari gedung DPRD Kota Padang, Kadisdik berserta jajarannya disoraki oleh orang tua murid yang protes. Kemudian, para orang tua murid menghalangi Kadisdik yang hendak pergi dengan mobil dinasnya. Penghadangan berlangsung beberapa menit, sampai kemudian petugas Satpol PP Padang ikut turun. Sampai sore, para orang tua murid masih menanti hasil hearing tentang PPDB tingkat SMP jalur zonasi ini.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan aspirasi yang disampaikan orang tua murid akan diupayakan diselesaikan dengan Disdik Padang. "Kita upayakan dan akan kita bicarakan dengan Dinas Pendidikan, kita upayakan agar anak-anak kita bisa sekolah, kita upayakan secara maksimal," kata Syafrial Kani.

Menurutnya, Kota Padang sudah sejak lama mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Namun, masalah pendidikan masih menjadi persoalan yang sulit diselesaikan. "Karena Padang sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, pendidikan merupakan masalah dasar dan harus bersungguh-sungguh diselesaikan," ujarnya. 

Sebelumnya, puluhan orang tua murid mendatangi kantor DPRD Kota Padang. Para orang tua ini hadir untuk menyampaikan protes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Online tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) jalur zonasi.



Seorang wali murid Yunita Kodiva (44) mengatakan dirinya bersama orang tua murid lainnya protes sistem zonasi yang ditentukan berdasarkan umur bukan nilai. Akibatnya anak mereka tidak diterima pada PPDB SMP jalur zonasi tahun 2020 ini. "Biasanya yang ditentukan nilai, sebelumnya juga tidak ada pemberitahuan, seharusnya setahun yang lalu sudah disampaikan informasinya," kata Yunita Kodiva.

Yunita Kodiva mengatakan umur anaknya 12 tahun 2 bulan, namun anaknya tidak lulus PPDB tingkat SMP jalur zonasi, karena umur tidak sesuai. Menurutnya, nilainya anaknya terbilang tinggi 9.1 dengan pilihan SMP 8 Padang dan SMP 11 Padang. "Namun jalur prestasi tidak lulus, dan jalur zonasi juga tidak lulus. Saya lihat di website pada hasil seleksi karena umur rendah makanya tidak masuk," ujarnya.

Yunita berharap aspirasi orang tua murid diterima oleh DPRD Kota Padang untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Padang. Sehingga anaknya dan orang tua murid lainnya bisa diterima di SMP negeri Padang tahun 2020 ini.

"Harapannya kalau umur yang ditentukan, kalau tidak mampu tidak mungkin diterima, harusnya enam tahun yang lewat disampaikan ini mendadak sekali. Anak-anak kecewa dan kami tidak mampu menyekolahkan anak di sekolah swasta," ujarnya. (b/rel)


PADANG.Lintas Media News.
 Pada saat ekonomi masyarakat Sumatera Barat saat ini menurun karena dampak merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumbar dan terus mendorongF untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam arahan yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno saat melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan PMK RI No. 65/PMK.05/2020 tentang Tatacara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Keci dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di Aula Kantor Gubernur, Selasa (7/7/2020).

Pandemi Covid-19 berdampak secara ekonomi terhadap keberlangsungan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha.

Gubernur berharap dalam Rakor ini dapat menghasilkan berbagai program dan kebijakan untuk memberikan sumbangsih pembangunan UMKM pada pandemi Covid-19.

Jumlah UMKM yang tersebar di Sumateta Barat (Sumbar) sebanyak 593,100 unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa lainnya.

"Hingga per 16 Juni 2020 kondisi UKM yang terdampak Covid-19 ada lima permasalah, yaitu penjualan dan permintaan pelanggan menurun, sulitnya bahan baku, distribudi terhambat, permodalan dan produksi terhambat," jelas Irwan Prayitno.

Selain itu Gubernur minta pada pihak koperasi Sumbar segera menyurati dinas koperasi UMKM Kabupaten/Kota untuk pendataan koperasi dan usaha mikro kecil yang terdampak Covid-19 dan menyiapkan aplikasi pendataan secara online yang langsung bisa diakses dan diisi oleh pelaku usaha mikro kecil terdampak Covid-19.

"Pada perekonomian masyarakat, kita harus perioritaskan bantu UMKM, karena jika pemerintah tidak bantu UMKM ini, maka akan lebih berdampak pada perekonomian masyarakat," kata Irwan Prayitno (7/7).

Untuk itu, Gubernur Irwan Prayitno meminta agar dinas terkait menyiapkan data kegiatan untuk penguatan UMKM, selain memberikan bantuan permodalan kepada pelaku UMKM.

"Jangan kita ikut lemah karena Covid-19, justru kita harus menjadi kuat. Jadi sektor perekonomian masyarakat semakin meningkat sebagai ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja di Sumbar," ucapnya.

Menyikapi peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counterclical dampak penyebaran covid19 yaitu restrukturisasi kredit bagi debitur usaha mikro kecil menengah tergadap beberapa bank dapat diinformasikan sebagai berikut:

- Bank saat ini sedang melakukan inventarisasi di setiap cabang bagi debitur UMKM yang terdampak Covid-19 dan akan menindaklanjuti peraturan OJK RI No.11/POJK.03/2020

- Bank pemberi pinjaman ke koperasi juga sedang menginvestasisasi koperasi yang terdampak Covid-19

- Bagi UMKM dan koperasi terdampak covid-19 yang merupakan debitur bank dengan SKIM kredit KUR, bank pelaksana belum bisa menindaklanjuti peraturan OJK RI No.11/POJK.03/2020 karena masih menunggu izin dari kementrian koordinator perekonomian

"Mari kita kembali menyatukan semangat bersama dengan 'Gerakan Bela Beli Produk UMKM Sumbar' untuk peningkatan kemitraan dengan seluruh stakeholder dan swasta," ucapnya.

Terkait Realokasi dan Refokusing Anggaran Penanganan Covid-19, kepada dinas terkait agar tidak mengurangi anggaran program UMKM tetapi justru dirubah dengan mengedepankan pelatihan.

"Semuanya ini kita lakukan agar ekonomi kita tetap stabil," ungkapnya.(rel)

Walikota Sawahlunto Dewi Asta dan Wawako Zohirin Sayuti

Sawahlunto, Lintas Media News
Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan proses belajar mengajar bertatap muka bagi SMA dan SMP sederajat dimulai Senen Tanggal 13 Juli mendatang. Sementara, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar sederajat baru akan dimulai 2 bulan setelah masa proses belajar mengajar bertatap muka di SMA dan SMP (diperkirakan pada September 2020 nanti). Kemudian, jenjang pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) dimulai paling cepat 2 bulan setelah SD mulai belajar mengajar bertatap muka (diperkirakan November 2020 nanti). 

Deri Asta  Walikota Sawahlunto mengatakan, kebijakan untuk memulai proses belajar mengajar secara langsung bertatap muka tersebut sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam keputusan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri pada tanggal 16 Juni 2020 lalu yang berisi panduan tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka Tahun Ajaran 2020/2021 pada masa pandemi Covid - 19. Keputusan tersebut membolehkan Kabupaten/Kota berstatus zona hijau Covid - 19 dapat memulai proses belajar mengajar bertatap muka. 

"Sawahlunto sudah termasuk zona hijau karena angka kesembuhan 100 persen, tidak ada penambahan kasus positif dan tidak ada kematian karena Covid-19 selama satu bulan terakhir. Sehingga Sawahlunto diperbolehkan memulai proses belajar mengajar bertatap muka langsung dengan menjalankan protokol kesehatan," kata Deri Asta saat Rapat Persiapan Proses Belajar Mengajar Bertatap Muka, Selasa (7/7), di Ruang Rapat Balaikota.

Menurut Deri Asta, Dinas Pendidikan dan sekolah dibantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya harus memastikan kelengkapan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan juga menggelar SWAB test massal untuk guru - guru pada Hari Kamis, 09 Juli 2020 di OMTC Sungai Durian (BDTBT). “Apabila setelah masa proses belajar mengajar bertatap muka berlangsung kemudian ada temuan kasus positif Covid - 19 maka proses belajar mengajar bertatap muka tersebut ditutup kembali,” ujar Deri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Asril mengatakan, langkah teknis terkait persiapan proses belajar bertatap muka tersebut dengan membentuk tim monitoring disetiap sekolah berkoordinasi dengan Satpol PP - Pemadam Kebakaran untuk penyemprotan desinfektan di sekolah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk penyediaan cairan desinfektan dengan Dinas Kesehatan untuk mensiapsiagakan Puskesmas terdekat dari sekolah, serta  dengan Dinas Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas pergi - pulang sekolah.

"Tim berserta Gugus Tugas segara turun sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan untuk melakukan peninjauan ke masing - masing sekolah. Jika ada sekolah yang belum tersedia penunjang protokol kesehatan maka kita akan menunda sekolah bersangkutan untuk melakukan proses belajar mengajar bertatap muka," ujar Asril. “Sekolah boarding (asrama) di SMP Negeri 2 Sawahlunto untuk sementara tetap belajar mengajar secara daring (on-line). (nv'h)


Padang.Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar mengklaim baru 70 persen berkas dukungan bakal calon pasangan (bapaslon) perseorangan untuk Pilgub Sumbar Fakhrizal - Genius Umar, yang telah diverifikasi faktual (Verfak).

Demikian diungkapkan Kordinator divisi Tekhnis KPU Sumbar Izwaryani, kepada media, Selasa (7/7/2020).

"Sejak tahapan pilkada dilanjutkan 2020 pada 29Juni 2020 lalu hingga hari ini, verfak berkas pasangan calon perseorangan itu hampir 70 persen sudah kami lakukan," kata Izwaryani.

Dikatakannya, besaran 70 persen yang sudah selesai itu diukur dari total berkas dukungan e-KTP dari hasil verifikasi administrasi yakni sebanyak 306.661 berkas.

Izwaryani menyebutkan, berkas dukungan e-KTP yang diserahkan balon Fakhrizal - Genius Umar tersebar di semua kabupaten kota di Sumbar.

"Meski begitu, ada tiga desa yang tidak pendukung balon ini, yakni dua desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan satu desa di Kabupaten Padang Pariaman," kata Izwaryani.

Ditambahkannya, jika masih ada petugas yang tidak bekerja sesuai aturan, maka KPU akan memberikan teguran atau sanksi.

"Kita tetap melakukan monitoring verifikasi faktual ini, jika ada yang dirasa tidak benar, maka semu pihak punyak hak untuk memberikan laporan, sehingga pilkada bisa berjalan baik," ulas Izwarni lagi.

Dia juga mengatakan, kemandirian dan independensi penyelenggara tetap harus dijaga, dan tidak boleh berpihak pada Paslon manapun juga, karena itu merupakan pelanggaran.

"Kita netral dan mandiri, petugas kita tidak. Oleh berpihak pada pasangan manapun, jika ditemukan segera lapor, dan kita akan tindak," tegasnya lagi. (nov/St)

 Padang.Lintas Media News.
Kian hari situasi udara semakin memburuk disebabkan kenderaan bermotor, dimana emisi yang dikeluarkan sangat mengganggu dikarenakan BBM kurang ramah lingkungan.

Menyikapi hal tersebut, Pertamina berupaya menjaga stabilisasi udara dengan mengeluarkan BBM ramah lingkungan dengan nama Pertamax Turbo, dimana hasil pembakaran dari BBM tersebut tidak menyebabkan arang pada mesin, sehingga asap menjadi lebih bersih dan mesin juga terjaga.

Saat ini makin banyak masyarakat kota Padang khususnya, dan Sumatera Barat umumnya memakai BBM Pertamax Turbo 98, karena irit dan ringan pada mesin kenderaan, sehingga perlu adanya penambahan SPBU tempat penjualan jenis BBM tersebut.

Kelangkaan Pertamax Turbo dikarenakan tidak semua SPBU menyediakan BBM jenis ini, sehingga banyak masyarakat mengharapkan turbo hadir di setiap SPBU kota Padang khususnya dan Sumbar umumnya.

Alasan masyarakat semakin suka pada BBM jenis ini diantaranya, irit dan berkualitas, ramah lingkungan, serta bisa mendapatkan cash back.

Beberapa konsumen baik ibu-ibi, ojol, maupun pegawai honor sebuah instansi sering mengeluh karena ketika Pertamax Turbo yang mereka pakai habis dijalan, sulit mendapatkannya, kecuali ditempat-tempat tertentu.

Dipadang saja, saat ini Pertamax Turbo hanya tersedia di-empat SPBU yakni Ulak Karang, Alai Ampang, Sawahan, dan Gunung Pangilun, sementara tempat lain belum tersedia, itu yang menyebabkan perlu adanya penambahan tempat penjualan, jika perlu senua SPBU menyediakan.

Sahrul salah seorang pengendara ketika ditemui saat mengisi BBM jenis Pertamax Turbo, Selasa (7/7/2020) mengatakan, setelah mencoba memakai BBM jenis ini, tidak mau beralih lagi pada yang lain, namun ketika perlu penambahan dijalan, ketia akan pulang kampung ke 50 Kota, sulit mendapatkannya.

"Kalau sudah pernah mencoba memakai BBM Pertamax Turbo, saya yakin tidak akan beralih pada BBM jenis lain, karena tarikan mesin menjadi ringan dan arang mesin juga minus, artinya bisa mengirit biaya perawatan kenderaan," ulas Sahrul.

Pernyataan Sahrul ditambahkan Anton, pegawai honor sebuah instansi, dimana ia menggunakan BBM tersebut dari sejak awal Pertamax Turbo keluar, karena terasa motor yang kenderaan menjadi ringan.

Alasan Anton sama dengan Sahrul, ketia ia akan pulang kekampung istrinya di Pariaman, diperjalanan tidak ditemui penjualan Pertamax Turbo, sehingga dirasa perlu Pertamina menambah tempat penjualannya.

"Saya mempergunakan Pertamax Turbo produk my Pertamina sejak awal keluar, meskipun saya pegawai honor, namun tidak merasa berat karena lebih irit dari jenis BBM lain, sekaligus mengirit biaya perawatan kenderaan karena mesin jadi terjaga, dapat cash back lagi," terang Anton.

Demikian juga halnya dengan beberapa pengendera ojeg online yang ditemui di SPBU Ulak Karang, mereka mengatakan tidak akan pernah rugi mempergunakan produk my Pertamina tersebut, karena jauh lebih untung dibanding dengan lainnya, dan tidak membuat mesin cepat rusak.

Banyaknya keluhan terhadap langkanya penjualan BBM jenis Pertamax Turbo produk my Pertamina ini, harus menjadi perhatian agar adanya penambahan tempat penjualannya.(nov/St)


Padang.Lintas Media News
Merasa ada upaya pihak-pihak tertentu dalam menggagalkan Fakhrizal-Genius untuk lolos menjadi calon perseorangan, puluhan pendukung dari berbagai daerah "Grudug" KPU Sumbar, Selasa (7/7/2020).

Team ITE pemenangan dengan koordinator Harus langsung berkordinasi dengan petugas KPU Sumbar, sementara pendukung lainnya menunggu hasil konsultasi dan protes di halaman serta ditepi jalan depan kantor penyelenggara tersebut.

Venture salah seorang simpatisan mengatakan, petugas verifikasi faktual datang kerumah salah seorang pemilik KTP mendukung Fakhrizal-Genius, namun memberi pertanyaan menjebak, dengan menanyakan opsi pilihan bakal calon.

"Ada pendukung kita diseberang palinggam didatangi team verifikasi, namun mereka bertanya bapak mau milih pak M atau pak Fakhrizal, ini suatu penjebakan dan tidak etis," tegas Venture.

Selain itu, ketika petugas datang kerumah pemilik KTP pendukung sekitar pukul 10.00 Wib - 11.30 Wib, dan mereka sedang berada di sawah atau bekerja, pihak petugas hanya meminta agar yang bersangkutan datang ke KPU, ini membuat masyarakat pendukung enggan.

"Salah satu contoh di kabupaten Pessel, ketika petugas verifikasi datang, orangnya sedang bekerja dan disuruh ke KPU, bahkan naifnya lagi ada yang disodori langsung blanko tidak mendukung, ini indikasi upaya sistematis untuk menggagalkan calon kami untuk bisa lolos," gusar Ventur.

Blanko siluman tersebut umumnya beredar didaerah perkampungan, dan bukti itu langsung dibawa team pemenangan, untuk dijadikan bahan conplain terhadap penyelenggara dilapangan.

Pernyataan Ventur juga didukung team pemenangan dari 50 Kota, dimana mereka menemukan kejanggalan dalam verifikasi, diantaranya petugas tidak mendatangi rumah pemilik KTP pemberi dukungan pada Paslon Fakhrizal-Genius.

"Banyak upaya yang dilakukan untuk menggagalkan, namun kami minta penyelenggara tidak ikut pula berpolitik dengan mempersulit atau memberikan blanko bodong, dimana masyarakat pedesaan atau kampung-kampung tidak akan pernah mau mebaca dan langsung tanda tangan, padahal mereka fikir blanko mereka dukungan," tegasnya.

Lebih naif lagi, di kota Solok petugas verifikasi juga tidak ada mendatangi rumah pemilik KTP pendukung, seperti yang dikatakan Dedi warga Laing, kecamatan Tanjung Harapan.

"Saya sendiri sampai saat ini belum juga didatangi team verifikasi, padahal saya dan keluarga sudah standby untuk menunggu petugas ," tutur Dedi yang juga hadir ke KPU.

Demikian juga dengan dengan Yose warga Koto Baru, dimana sampai saat ia mendatangi KPU belum juga didatangi petugas KPU.

Pendukung Fakhrizal-Genius meminta agar KPU dan jajaran sebagai penyelenggara bisa bertindak dan berlaku netral, sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat.

"Kami minta pada KPU lakukan verifikasi dengan benat dan tindak tegas petugas yang bermain politik dengan tidak mendatangi rumah pendukung, atau menyodorkan blanko bodong," tukuk Mulyadi yang berdomisili di HR. Hakim Padang.(Nov/St)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.