Padang.Lintas Media News.
Pemprov Sumbar akan siapkan inovasi-inovasi penanganan covid dalam berbagai sektor sesuai arahan Mendagri guna menyiapkan tatanan kehidupan baru aman covid (new normal)

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno disela - sela Video Conference tentang lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia H. Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Sri Mulyani Indrawati di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (29/05/2020).

Gubernur Sumbar katakan, ada beberapa sektor yang menjadi perhatian,  pasar tradisional,  pasar modren, restoran, hotel,  pelayanan PTSP, tempat wisata dan trasportasi umum.

"Badan Litbang Sumbar akan mengkoordinir pelaksanaan inovasi dalam penanganan covid 19 kepada OPD terkait sebagai upaya kesiapan masyarakat dalam menuju new normal, " ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menegaskan kegiatan inovasi ini dalam rangka menyiapkan masyarakat hidup bersama covid. Dan bagaimana daerah steril covid 19.

"Banyak acara dan kegiatan bagaimana mendorong masyarakat menjalankan protokol  covid 19, guna menumbukan kesadaran untuk sehat jalan protoko", 7

Dalam video conference tersebut, Mendagri RI, M. Tito Karnavian menjelaskan bahwa upaya mengatasi penyebaran covid-19 ini tidak akan bisa dalam waktu pendek. Masyarakat Indonesia hendaknya segera melakukan penyesuaian terhadap tatanan normal baru yang produktif namun aman dari penyebaran Covid-19.
"Saya mendorong agar daerah berlomba-lomba membuat inovasi kebijakan daerah untuk melaksanakan tatanan normal baru namun aman dari Covid-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Lomba inovasi ini ada 4 kategori wilayah yakni provinsi, kota, kabupaten zona hijau dan kabupaten zona merah".Ucapnya.

Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa segera beraktivitas dengan tatanan baru namun aman dari corona dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semua daerah saya harap produktif tapi patuh pada protokol kesehatan yang ada.

Dalam kesempatan ini Mendagri mengatakan kegiatan ini tidak lepas dari partisipasi dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati telah berbaik hati menyiapkan hadiah berupa uang yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan total sebesar 164 milyar.

Dana Insentif Ini akan dipergunakan untuk 3 (tiga) pemenang terbaik, Juara 1 mendapatkan dana 3 milyar, juara 2 mendapatkan dana 2 milyar dan juara 3 mendapatkan dana 1 milyar. Masing-masing kategori wilayah kami bagi lagi menjadi 7 kategori lomba. Silakan daerah berlomba-lomba membuat inovasi yang dibuktikan dengan video maksimal 2 menit.

Aspek dan bobot penilaian seperti sesuai dengan protokol covid-19 dengan bobot penilaian 40% (persen) mudah dilaksanakan oleh masyarakat dan ditiru oleh daerah lain dengan bobot penilaian 30% (persen), memiliki kebaruan dan kreativitas yang kuat dengan bobot penilaian 20% (persen) serta ada unsur kerjasama dan kolaborasi dengan bobot penilaian 10% (persen). Penilaian akan dilaksanakan 9-12 Juni 2020 dan pengumuman pemenang pada 15 Juni 2020.

Dan selanjutnya ada 3 (tiga) tahapan penilaian untuk dijadikan panutan, yang pertama Jejaringan sosialisasi, pengumpulan data inovasi Daerah (pelaporan secara elektronik). Kedua pengukuran indeks menganalisis variabel dan indikator indeks inovasi daerah secara digitalisasi. Ketiga prestasi kepala daerah mempresentasikan inovasi daerah untuk dinilai oleh tim penilai K/L. Dan yang keempat Validasi lapangan, tinjauan lapangan atau Pemeritah Daerah membuktikan data dukungan yang valid berdasarkan hasil presentasi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sangat mendukung program Menteri Dalam Negeri yang akan melaksanakan lomba inovasi kebijakan daerah dalam melaksanakan tatanan normal baru oleh daerah.

"Selain menyiapkan Dana Insentif Daerah untuk hadiah pemenang. Kami juga menyiapkan DID tambahan untuk mendukung pemerintah daerah mengatasi Covid-19 sebesar 5 Triliun. Kami juga membuka kemungkinan memberikan pinjaman kepada daerah yang tidak memiliki dana tetapi memiliki program yang baik untuk memulihkan ekonomi nasional. DID kami arahkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, mendukung daerah yang masih zona hijau untuk tetap bertahan di zona hijau, dan yang masuk zona merah untuk berjuang menuju zona hijau," kata Sri Mulyani.

Hadir dalam acara video conference tersebut, Kabid ICC BPBD Rumainur, Kepala Balitbang Reti Wafda, Kepala Bapeda Hansastri, Kadis Kominfo Jasma Rizal, dan Plt Biro Humas Zardi Syahrir, Sekretaris Balitbang Sunyati.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Untuk penyediaan fasilitas biaya rumah anggota Polri dan pegawai negeri di lingkungan Polda Sumbar,
Kepolisian Daerah Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan  Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanwil Padang.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penadatanganan perjanjian kerja sama oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dan Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Padang, Syamsul Arifin, Jumat (29/5) siang di Lobby Mapolda Sumbar.

Usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama, pihak Bank BRI juga menyerahkan bantuan secara simbolis fasilitas sarana pendidikan untuk SPN Polda Sumbar yang diterima langsung oleh Kapolda Sumbar.

Selaku pemimpin BRI Kanwil Padang, Syamsul Arifin mengatakan untuk mewujudkan hunian bagi masyarakat dengan program sejuta rumah, BRI telah bekerjasama dengan instansi pemerintah dan Polri.
Dirinya menyebut, bahwa BRI Tbk di tingkat pusat sebelumnya juga sudah lama kerja sama antara Polri dan BRI.

“Menindaklanjuti tersebut, kita meneruskan kerjasama bagi anggota Polri pada Polda Sumbar, untuk mewujudkan rumah,” katanya.

Sementara, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada pihak Bank BRI. Segala bantuan yang diberikan kepada jajaran kepolisian, khususnya di wilayah Polda Sumbar yang sangat bermanfaat besar bagi Polda Sumbar.

"Terimakasih banyak, semoga kerja sama dalam bentuk hal lainnya bisa kita lakukan kembali," ujar Irjen Pol Toni Harmanto.

Pelaksanaan penandatanganan kerja sama ini juga dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Irwasda Kombes Pol Drs. K. Rahmadi, MH, Pejabat Utama Polda Sumbar dan pejabat BRI Kanwil Padang.(rel/st)

Jakarta.Lintas Media News.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.

Bukan hanya itu, Dewan Pers juga bisa mencarikan solusi melalui mediasi. Dengan kata lain, Dewan Pers berhak memberikan penilaian atas kode etik jurnalistik serta dapat memberikan sanksi kepada media massa jika terbukti melakukan pelanggaran.

Demikian siaran pers PWI, diterima, Jumat 29/05 dalam  menanggapi kasus yang menimpa wartawan detikcom, yang banyak mendapat sorotan publik.

PWI kembali menegaskan, imbauan ini penting disampaikan setelah terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan Detik.com yang menulis berita terkait Presiden Joko Widodo pada Selasa 26 Mei 2020.

Kasus ini bermula ketika Detikcom menurunkan berita tentang rencana Presiden Joko Widodo membuka mal di Bekasi, Jawa Barat, di tengah pandemi Covid-19.

Informasi berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi. Berita itu dikoreksi karena ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB.

Setelah koreksi itu dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis Detik.com mulai terjadi. Identitas pribadi jurnalis itu dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya. Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya. Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp.

Serangan serupa ditujukan pada redaksi media Detikcom. Rangkaian intimidasi dan ancaman terhadap wartawan itu jelas mencederai kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi selain bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Menyikapi hal ini, Pengurus Pusat PWI menyatakan sikap sebagai berikut.

1.Mengecam keras aksi intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan detik com.  Mengingat, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU No 40/1999 tentang Pers.  Setiap ancaman dan penghalangan terhadap wartawan bisa dikenakan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp500 juta.

2.Meminta polisi segera menangkap pelaku intimidasi dan pengancaman pembunuhan tersebut.

3.Meminta masyarakat atau siapa saja yang merasa suatu pemberitaan tidak tepat dapat menggunakan sarana yang telah diatur dalam UU Pers mengenai hak jawab dan hak koreksi. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit kunjungi pusat pembelanjaan Transmart dan Plaza Andalas Padang dalam rangka persiapan penerapan normal baru, Jumat (29/5/2020).

Nasrul Abit mengatakan pusat perbelanjaan atau mal wajib membatasi jumlah pengunjung saat beroperasi di era "New Normal" atau tatanan kehidupan baru. Hal itu bertujuan untuk menggerakan ekonomi masyarakat secara perlahan di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Selain itu, Nasrul Abit juga mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan, untuk mencegah penularan virus corona.

"Harus ada pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk. Karyawan dan pengunjung mal juga wajib pakai masker. Disiapkan juga hand sanitizer di beberapa tempat," sebut Nasrul Abit.

Wagub Sumbar yang didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Asben Hendri dan Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri, juga menegaskan, tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas, maksimalnya 50 persen dari biasanya.

"Setelah dua tahap melakukan PSBB, kasus Covid-19 di Sumbar sudah mulai melandai. Wagub Sumbar berharap hal ini bisa ditingkatkan kalau masyarakat Sumbar disiplin dan patuh dengan protokol Covid-19," ucapnya.

Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah masyarakat bisa kerjasama untuk menerapkan disiplin pencegahan semaksimal mungkin.

Selanjutnya Wagub Sumbar juga berpesan, agar pihak pengelola Mall menerapkan berbagai SOP sesuai dengan standar kesehatan Covid dengan mengutakaman kesehatan dan kenyamanan serta kepercayaan kepada para pengunjung.(rel)

Padang.Lintas Media News. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar, dengan agenda pengambilan keputusan dan penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (KDH) Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2019 di ruang ruang sidang utama DPRD, Jumat (29/05/20).

Dalam sambutannya Gubernur Irwan menuturkan bahwa sebagaimana telah disampaikan pada rapat paripurna penyerahan LKPJ KDH tanggal 11 Mei 2020 yang lalu, pihaknya menyusun dokumen pertanggungjawaban ini dengan mengacu kepada sejumlah dokumen perencanaan.

“LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” jelas Gubernur.

Meski demikian Gubernur mengakui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 masih terdapat berbagai persoalan dan tantangan yang belum diselesaikan.

“Rekomendasi ini merupakan suatu sumbang saran yang sangat berharga bagi Pemprov Sumbar,” ucap Gubernur Irwan.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa berbagai keberhasilan yang telah dicapai merupakan modal yang sangat berharga untuk pembangunan Sumbar kedepan.

“Pada tahun 2020, pada tahun terakhir masa jabatan kami bersama Bapak Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur Sumbar, kami mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh pihak untuk dapat secara bersama membangun Sumatera Barat,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan bahwa LKPJ KDH Provinsi Sumbar Tahun 2019 telah diterima oleh DPRD Sumbar secara bulat dengan sejumlah rekomendasi.

Menurutnya rekomendasi ini dimaksudkan sebagai catatan bagi kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

“Substansi dan muatan LKPJ tidak hanya mencakup realisasi anggaran, program dan kegiatan serta output yang dihasilkan, akan tetapi juga menggambarkan capaian kinerja atau outcome yang telah dicapai,” ujarnya.

Menurut dia, LKPJ semestinya juga menjelaskan perbandingan antara hasil dengan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan berupa RPJM maupun RKPD.

Sebelumnya sejumlah rekomendasi dan catatan perbaikan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus LKPJ KDH 2019, Ismunadi Syofyan disetujui oleh seluruh pimpinan fraksi dan komisi DPRD Sumbar.(nov/st)

Padang.Lintas Media News.
Menyikapi bergerombolnya masyarakat dalam mencairkan BLT di kantor Pos, sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar menduga adanya pelanggaran terhadap kontrak kerja dengan Pemprov Sunbar, dalam membagikan kepada masyarakat.

Dalam kontrak kerja tersebut salah satu poihtnya dinyatakan, Pihan Pos harus mengatantarkan langsung bantuan kepada penerima dan menempelkan sticker sudah menerima bantuan BLT dirumah tersebut.

Nurnas melihat dialokasi penerima, disalah satu nagari di kabupaten Padang Pariman, dimana rumah  mayoritas penerima tidak ada tertempel sticker.

Antara BLT Provinsi dan BLT Kemensos berbeda polanya, dimana BLT provinsi diantar langsung, sedangkan Kemensos dijeput ke kantor pos.

Akibat dugaan pelanggaran kontrak tersebut, sempat terjadi keributan di Pesel dalam pembagian, dan itu membuktikan kalau BLT Provinsi tidak diantar langsung, ini perlu dievaluasi.

"Tugas pos dalam kontrak kerja menyalurkan BLT provinsi sampai kerumah penerima, sekaligus menempelkan sticker bukti rumah tangga tersebut sudah menerima bantuan, ternyata pihak pos hanya menitip pada nagari atau desa, dan ada juga yang meminta penerima untuk datang ke kantor pos, itu jelas melanggar kontrak kerja," ulas Nurnas.

Ditambahkannya, gunanya sticker ditempel dirumah penerima, agar tidak ada lagi penerima ganda dan lebih tertib administrasi, sehingga jika ada bantuan berikutnya tidak menimbulkan polemik

Nurnas juga meminta, agar Pemprov mengkaji ulang kerjasama dengan pihak pos, sehingga tidak ada persepsi berbeda masyarakat terhadap Pemprov Sumbar.

"Kerjasama dengan pihak pos harus dikaji ulang oleh Pemprov, agar tidak ada lagi kejadian serupa dan tidak ada penelitian yang berbeda dimata masyarakat," tegas Nurnas mengakhiri. (nov/st)

 PADANG.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang hingga 7 Juni 2020, kecuali Kota Bukittinggi yang menetapkan "New Normal".

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menggelar rapat terbatas melalui video conference (Vidcon) bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit, Forkopimda dan Bupati Walikota se Sumbar di ruang kerjanya, Kamis (28/5/2020).

Keputusan itu berdasarkan pertimbangan berbagai pihak, termasuk kajian dari pakar epidemologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

"Kesimpulannya dalam rapat tersebut dari 18 Kabupaten Kota se Sumbar setuju PSBB diperpanjang hingga 7 Juni, kecuali Kota Bukittinggi yang masuk kegiatan tatanan baru  produktif dan aman Covid-19 yang lebih dikenal dengan New Normal," kata Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar menjelaskan, ada empat penekanan dalam penerapan PSBB, yaitu :

Pertama, melakukan persiapan tahap-tahap menuju new normal dengan melakukan pengurangan pembatasan-pembatasan di PSBB sesuai aturan Kemendagri 380 tahun 2020.

Kedua, mendisiplinkan masyarakat untuk ikut protokol Covid-19 arahan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri, Panglima TNI, dan diteruskan kepada Kapolda dan Danrem untuk melakukan kedisiplinan.

"Harus sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada TNI-POLRI untuk ikut mendisiplinkan masyarakat pada beberapa titik keramaian," ucapnya.

Ketiga, melakukan kesiapan maksimal untuk sistem kesehatan, rumah sakit, laboratorium, dengan melakukan tindakan testing maksimal, tracing, dan isolasi kasus positif Covid-19 serta dalam perawatan pasien.

"Kita harus mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan semaksimal mungkin," ujarnya.

Keempat, Provinsi Sumbar mendukung kota dan kabupaten yang akan melaksanakan secara cepat kegiatan 'new normal' dengan mengikuti aturan dari Kemenkes RI.

Terkait dengan Kota Bikittinggi tetap keluar dari PSBB dengan berbagai pertimbangan, khususnya terkait sektor perekonomian.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Pemprov Sumbar mengapresiasi tim laboratorium yang bekerja tanpa lelah selama 22 jam. Yang paling luarbiasanya adalah, mereka telah melakukan pemeriksaaan sample sebanyak 1.461 dalam waktu 22 jam. Ini pekerjaan tim yang sangat luar biasa dan merupakan rekor pemeriksaan sample swab terbanyak yang pernah ada di Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam dialog online via zoom bersama Ikatan Apoteker Sumbar dalam rangka Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan Covid-19. di ruang rapat Wakil Gubernur Sumbar, Kamis (28/5/2020).

Wakil Gubernur menjelaskan deteksi dini adalah kita mencari sebanyak- banyaknya para terindikasi mulai dari ODP, PDP dan OTG, itu dicari semua.

Selanjutnya, deteksi dini harus dipercepat di Sumatera Barat dengan angka 537 gak usah takut, "Menurut hasil deteksi kita dindingkan dengan Provinsi lain Sumatera Barat lebih cepat dalam penanganan uji laboratorium, dikarena Kedokteran Unand mempunyai labor sendiri, jadi samplenya bisa diperikas setiap hari sehingga Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand termasuk terbaik di Indonesia" ujar Wagub Sumbar.

Wagub Sumbar mengapresiasi tim paramedis yang telah bekerja luar biasa tanpa kenal lelah siang malam, tidak bertemu keluarga, dengan keikhlasan masih tetap bertahan untuk tetap setia merawat dan mengobati pasiennya.

" Semoga pengabdian para medis ini menjadi amal ibadah yang tak terhingga nilainya dan paramedis kita juga diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah SWT, aamin ," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan saat ini upaya dilakukan Pemprov. Sumbar dalam menghadapi wabah corona antara lain sudah siapkan rumah sakit rujukan covid-19 diantaranya RS M. Jamil, RSAM, RS Unand, RS M.Natsir, RS Semen Padang, RS Reksodiwiryo, dengan tota 147 tempat tidur, kemudian Rumah Sakit Khusus Covid-19, diantaranya RSUD Pariaman dan RSUD Rasidin Padang, dengan jumlah 273 tempat tidur, dan jejaring rumah sakit Covid-19 RSUD Daerah dengan jumlah 563 tempat tidur.

"Menyiapkan 9 lokasi karantina untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) 5 lokasi dan Orang Dengan Covid Positif Ringan (OD-CPR) 4 lokasi.

" Empat lokasi karantina ODP diantaranya, Asrama Diklat PPSDM Kemendagri Ragional Bukittinggi di Baso, UPT Asrama Haji Padang Pariaman, UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan, Asrama BLK Padang Panjang, Arama BLK Payakumbuh .Sedangkan untuk karantina (OD-CPR) berlokasi di Asrama Diklat BPSDM Prov Sumbar, UPTD Balatkop Dinas Koperasi UKM Prov Sumbar, Asrama Diklat Bapelkes Dinas Kesehatan , Gedung ITC UPTD BPTSD Prov Sumbar Payakumbuh. Dan Inilah sarana-sarana yang kami siapkan mualai dari perlengkapannya, tenaga kesehatan, Dokter beserta Perawatnya itu akan kita siapkan semua," ucap Wagub.

Nasrul Abit juga menjelaskan untuk pengendalian akan dilakukan secara Edukasi kita sudah lakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat.

 "Kami di Provinsi saja sudah cukup banyak mengirim surat hampir 100 surat tentang instruksi bagaimana penanganan Covid ini mulai dari ke tingkat desa, kelurahan sampai ke tingkat terendah" katanya

Selain itu Wagub mengatakan perlu juga dilakukan tracing, ketika ditemukan satu kasus seperti di pasar raya kemarin, mereka langsung ditracing dengan siapa yang bersangkutan, berhubungan siapa kelurganya semuanya kita cari, sehingga diisilasi, diswab ke laboratorium Unand ketika hasilnya positif, dengan siapa dia berkomunikasi dan berinteraksi ini yang harus ditracing sehingga dapat ditemukan kasus baru.

Kemudian selanjutnya Wagub menjelaskan tentang Isolasi ini juga boleh dirumah dan juga ada tempat disiapkan oleh pemerintah provinsi sebanyak 9 lokasi, ada yang di Padang, Bukittinggi dan Padang panjang semuanya sudah tersebar tempat isolasi baik mereka yang positif maupun yang belum, dan yang Pasien Dalam Perawatan (PDP) biasanya sudah diisolasi.

Lebih lanjut, ketika hasilnya positif maka akan dimasukkan kekarantina, dirawat dengan standar Covid, mereka akan mendapatkan pengobatan dan dirawat, minimal 14 hari dan ada juga yang tiga minggu. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keunganan (OJK) menyumbang 1.111 APD berupa pakaian Hazmat untuk tenaga medis yang terus berjuang merawat pasien Covid-19.

Sumbangan APD tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di kantor Gubernur dari Kepala OJK Sumbar Misran Pasaribu, Kamis (28/5/2020). Selanjut diserahkkan pada BPBD Sumbar selaku penangan Covid-19 di Sumbar, untuk selanjutnya didistribusikan ke rumah sakit rujukan yang membutuhkan.

"Terimakasih atas bantuan yang diberikan. Insya allah bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi para tenaga medis untuk dipergunakan dalam penanganan pasien dengan gejala Covid-19," ucap Gubernur Sumbar.

Irwan Prayitno menambahkan, bantuan APD ini sangat dibutuhkan sekali oleh petugas medis di lapangan, termasuk petugas yang berada Posko di perbatasan, yang harus dilengkapi peralatan seperti ini.

Pemakaian APD tentunya agar terhindar dari terpapar Covid-19. Pihaknya mengaku sangat terbantu, sekalipun pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk APD ini dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumbar.

"Jadi kita juga akan sebarkan APD ini kepada petugas medis di Puskemas. Karena mereka kekurangan peralatan ketika menjalankan tugasnya," tukasnya.

Ikatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sumbar Misran Pasaribu mengatakan bantuan ini menjadi bukti keinginan partisipasi para pegawai OJK dan Jasa Keuangan Sumbar dalam memerangi Covid-19.

"Kenapa harus 1.111 APD? karena angka satu melambangkan kita harus bersatu dengan pemerintah daerah melawan Covid-19, inilah bentuk kepedulian kita bersatu membantu para medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien Covid-19," ungkap Misran.

Misra Pasaribu menjelaskan bahwa sebelumnya pihak OJK telah melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 dibeberapa daerah dengan membagi masker, handsanitizer, penyemprotoan disinfektan, dan sosialisasi cuci tangan.

"Selain itu kita memberi bantuan berupa sembako pada masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap dengan bantuan bersama bersatu untuk memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar," ujarnya.(rel)

BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bertemu dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam rangka membahas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat Khususnya Kota Bukittinggi dalam menangani Covid-19 secara merata. di Kantor Walikota Bukittinggi,Rabu (27/5).

 Nasrul Abit mengungkapkan. Kepala Daerah yang pertama meminta keluar dari PSBB adalah Walikota Bukittinggi, karena dalam pertimbangan Covid-19 ini, sudah mulai melandai, kasus-kasus baru tidak ada lagi dan bisa diatasi secara kesehatan terhadap penanggulangan dan epidemiologi. Namun demikian tentu harus ada kajian yang jelas.

"Kita melihat pintu masuk ke Bukittinggi dijaga ketat oleh petugas, akan lebih aman lagi kalau ada bantuan dari TNI, Polri tentu Provinsi juga ikut mengamankan pandemi ini," kata Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, terkait usulan Pemko Bukittinggi untuk lepas dari PSBB yang akan menerapkan "New Normal" pada daerahnya, disambut baik oleh Wagub Sumbar. Karena menuju new normal harus tercapai syarat yang sudah ditentukan organisasi kesehatan dunia (WHO). Misalnya transmisi atau penularan virus corona bisa dikendalikan, baik transmisi lokal atau penularan dari luar.

"Jika ingin menetapkan new normal pemko Bukittinggi harus siap melengkapi sekaligus mematangkan kajian-kajian yang diperlukan," ucapnya.

Menurutnya, pemko Bukittinggi keluar dari PSBB telah membudayakan protokol kesehatan covid dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai hal yang biasa. Dan keluar dari PSBB mengingatkan jika dibiarkan terus perekonomian akan hancur, mengakibatkan permasalahan sosial akan timbul. Namun demikian harus ada kajian, supaya perekonomian tetap jalan, pasar akan dibuka mulai bulan Juni, objek wisata dibuka, sekolah-sekolah juga akan dilakukan belajar dan mengajar.

"Namun kita harus tetap lakukan protokol kesehatan Covid-19. Melakukan swab kepada guru, murid termasuk proses belajarnya dibatasi paling lama 3 jam tidak ada keluar main, murid tidak boleh bersalaman dengan guru dan kapasitas siswa dalam kelas dibatasi," harapnya.

Sementara untuk Sekolah mulai dari Paud, Taman Kanak-kanak (TK), hingga Sekolah Dasar (SD) kelas 1 dan 2 itu dirumahkan karena seusia itu masih banyak bermain, hal ini menghindari kontak dari temanya.

Kalau ini sudah ada kajian-kajian tentu provinsi akan mempertimbangkan, semuanya memang tergantung kepada kabupaten dan Kota masing masing.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, Covid-19 ini bisa dikendalikan. Menurutnya Bukittinggi dinilai sudah memenuhi syarat untuk langsung menjalankan fase hidup baru atau new normal. Karena Bukittinggi dalam beberapa hari ini kasus Covid-19 sudah mulai berkurang dan bisa diatasi secara kesehatan.

"Banyak alasan Bukittinggi ingin lepas dari PSBB, diantara adalah persoalan ekonomi masyarakat, kita jangan hanyut dalam masalah Covid-19 saja," ujarnya

Selanjutnya Pemko Bukittinggi akan memperhatikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tidak jauh dari protokol Covid, dengan cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker, walaupun kita keluar dari PSBB standard Covid tetap dilaksanakan pada tempat-tempat seperti sekolah, pasar dan tempat pariwisata, .

"Dan Kuncinya adalah apabila masyarakat mau patuh pastikan keluar rumah sehat dan sampai di rumah sehat, tidak ada masalah apapun yg kita lakukan tentu sesuai dengan standar protokol kesehatan" ungkap Ramlan. (rel)

 LUBUKLINGGAU, Lintas Media News.
Walikota Lubuklinggau yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe memastikan akan ada pembagian sembako tahap III kepada warga yang belum mendapatkan bantuan baik tahap I maupun tahap II. Bahkan saat ini Pemkot Lubuklinggau sedang melakukan verifikasi secara khusus dengan melibatkan berbagai pihak seperti RT dan Lurah.

Dikatakannya, pendistribusian sembako tahap III ini merupakan langkah kongkret Pemkot Lubuklinggau menyikapi aspirasi masyarakat yang menetap di Kota Lubuklinggau dan memiliki KK tetapi belum mendapatkan bantuan.

“Padahal mereka-mereka ini masuk dalam kategori benar-benar tidak mampu, tidak mampu dan rentan tidak mampu. Untuk itu, bagi yang belum mendapat sembako tahap I dan II harap lapor ke Ketua RT atau Lurah masing-masing agar dimasukkan dalam daftar penerima tahap III,” pintanya.

Dari penyisiran data susulan yang sudah rampung meliputi empat kecamatan masing-masing Lubuklinggau Barat I sebanyak 861 KK, Lubuklinggau Barat II 1.747 KK, Lubuklinggau Utara I, 1.626 KK dan Lubuklinggau Utara II, 1.454 KK.

Jadi total sembako yang disalurkan tahap I dan tahap II (baru tiga kecamatan) sebanyak 26 ribu paket sembako, bahkan diperkirakan akan bertambah sekitar 11 ribu KK lagi sehingga mencapai 37 ribu KK.

Dijadwalkan pada Selasa, (5/5/2020) kembali akan dilakukan distribusi sembako lanjutan tahap II untuk Kecamatan Lubuklinggau Utara Il yang meliputi Kelurahan Batu Urip (752 KK), Senalang (292 KK), Kenanga (593 KK) dengan jumlah 1.637 KK.

Selain Kecamatan Lubuklinggau Utara II, dihari yang sama juga didistribusikan untuk Kecamatan Lubuklinggau Timur ll dengan rincian Kelurahan Cereme Taba 435 (KK), Dempo (159 KK), Jawa Kanan (47 KK), Jawa Kanan SS (362 KK), Jawa Kiri (111 KK) dan Kelurahan Wirakarya (212 KK) dengan total 1.326 paket sembako.

Sama seperti sebelumnya paket sembako ini berisi 20 kg beras, satu dus mie instan, satu karpet telur, minyak sayur ukuran 3 kg, satu kg gula, ikan asin satu kilogram, vitamin dan masker. (ADV)

Musi Rawas- Lintas Media News, Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan di dampingi wakil Bupati Musi Rawas Hj Suwarti dan Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy melepas bantuan beras dari mabes Polri untuk masyarakat terdampak Covid -19 yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas, pelepasan bantuan di laksanakan di halaman Kantor Polres Muara Beliti Sumatera selatan Selasa ( 26/5).

Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy dalam sambutannya mengatakan, Pihaknya sengaja melepaskan bantuan ini setelah lebaran, mengingat sebelum lebaran pemerintah daerah dan pusat sedang gencar-gencarnya  memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

Lanjut Efrannedy mengatakan, bantuan beras yang kita lepas sebanyak 10 ton dan untuk setok ada 5 ton lagi, bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang belum sama sekali menerima bantuan, untuk pendistribusian nantinya akan dikawal langsung oleh Waka Polres, Kabag dan Kasat agar bantuan ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan cek betul betul jangan asal salur jelas Efrannedy.

Di kesempatan yang sama Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan meyampaikan, dirinya sangat mengapresiasi seluruh jajaran Polres Mura yang telah bekerjasama dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid19 di Kabupaten Musi Rawas.

kita berharap bantuan beras ini dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan jangan sampai ada yang benar - benar berhak mendapatkan tidak sampai Jelas Bupati Mura.(rel)