Padang.Lintas Media News.
Menyikapi bergerombolnya masyarakat dalam mencairkan BLT di kantor Pos, sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar menduga adanya pelanggaran terhadap kontrak kerja dengan Pemprov Sunbar, dalam membagikan kepada masyarakat.

Dalam kontrak kerja tersebut salah satu poihtnya dinyatakan, Pihan Pos harus mengatantarkan langsung bantuan kepada penerima dan menempelkan sticker sudah menerima bantuan BLT dirumah tersebut.

Nurnas melihat dialokasi penerima, disalah satu nagari di kabupaten Padang Pariman, dimana rumah  mayoritas penerima tidak ada tertempel sticker.

Antara BLT Provinsi dan BLT Kemensos berbeda polanya, dimana BLT provinsi diantar langsung, sedangkan Kemensos dijeput ke kantor pos.

Akibat dugaan pelanggaran kontrak tersebut, sempat terjadi keributan di Pesel dalam pembagian, dan itu membuktikan kalau BLT Provinsi tidak diantar langsung, ini perlu dievaluasi.

"Tugas pos dalam kontrak kerja menyalurkan BLT provinsi sampai kerumah penerima, sekaligus menempelkan sticker bukti rumah tangga tersebut sudah menerima bantuan, ternyata pihak pos hanya menitip pada nagari atau desa, dan ada juga yang meminta penerima untuk datang ke kantor pos, itu jelas melanggar kontrak kerja," ulas Nurnas.

Ditambahkannya, gunanya sticker ditempel dirumah penerima, agar tidak ada lagi penerima ganda dan lebih tertib administrasi, sehingga jika ada bantuan berikutnya tidak menimbulkan polemik

Nurnas juga meminta, agar Pemprov mengkaji ulang kerjasama dengan pihak pos, sehingga tidak ada persepsi berbeda masyarakat terhadap Pemprov Sumbar.

"Kerjasama dengan pihak pos harus dikaji ulang oleh Pemprov, agar tidak ada lagi kejadian serupa dan tidak ada penelitian yang berbeda dimata masyarakat," tegas Nurnas mengakhiri. (nov/st)

 PADANG.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang hingga 7 Juni 2020, kecuali Kota Bukittinggi yang menetapkan "New Normal".

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menggelar rapat terbatas melalui video conference (Vidcon) bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit, Forkopimda dan Bupati Walikota se Sumbar di ruang kerjanya, Kamis (28/5/2020).

Keputusan itu berdasarkan pertimbangan berbagai pihak, termasuk kajian dari pakar epidemologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

"Kesimpulannya dalam rapat tersebut dari 18 Kabupaten Kota se Sumbar setuju PSBB diperpanjang hingga 7 Juni, kecuali Kota Bukittinggi yang masuk kegiatan tatanan baru  produktif dan aman Covid-19 yang lebih dikenal dengan New Normal," kata Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar menjelaskan, ada empat penekanan dalam penerapan PSBB, yaitu :

Pertama, melakukan persiapan tahap-tahap menuju new normal dengan melakukan pengurangan pembatasan-pembatasan di PSBB sesuai aturan Kemendagri 380 tahun 2020.

Kedua, mendisiplinkan masyarakat untuk ikut protokol Covid-19 arahan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri, Panglima TNI, dan diteruskan kepada Kapolda dan Danrem untuk melakukan kedisiplinan.

"Harus sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada TNI-POLRI untuk ikut mendisiplinkan masyarakat pada beberapa titik keramaian," ucapnya.

Ketiga, melakukan kesiapan maksimal untuk sistem kesehatan, rumah sakit, laboratorium, dengan melakukan tindakan testing maksimal, tracing, dan isolasi kasus positif Covid-19 serta dalam perawatan pasien.

"Kita harus mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan semaksimal mungkin," ujarnya.

Keempat, Provinsi Sumbar mendukung kota dan kabupaten yang akan melaksanakan secara cepat kegiatan 'new normal' dengan mengikuti aturan dari Kemenkes RI.

Terkait dengan Kota Bikittinggi tetap keluar dari PSBB dengan berbagai pertimbangan, khususnya terkait sektor perekonomian.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Pemprov Sumbar mengapresiasi tim laboratorium yang bekerja tanpa lelah selama 22 jam. Yang paling luarbiasanya adalah, mereka telah melakukan pemeriksaaan sample sebanyak 1.461 dalam waktu 22 jam. Ini pekerjaan tim yang sangat luar biasa dan merupakan rekor pemeriksaan sample swab terbanyak yang pernah ada di Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam dialog online via zoom bersama Ikatan Apoteker Sumbar dalam rangka Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan Covid-19. di ruang rapat Wakil Gubernur Sumbar, Kamis (28/5/2020).

Wakil Gubernur menjelaskan deteksi dini adalah kita mencari sebanyak- banyaknya para terindikasi mulai dari ODP, PDP dan OTG, itu dicari semua.

Selanjutnya, deteksi dini harus dipercepat di Sumatera Barat dengan angka 537 gak usah takut, "Menurut hasil deteksi kita dindingkan dengan Provinsi lain Sumatera Barat lebih cepat dalam penanganan uji laboratorium, dikarena Kedokteran Unand mempunyai labor sendiri, jadi samplenya bisa diperikas setiap hari sehingga Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand termasuk terbaik di Indonesia" ujar Wagub Sumbar.

Wagub Sumbar mengapresiasi tim paramedis yang telah bekerja luar biasa tanpa kenal lelah siang malam, tidak bertemu keluarga, dengan keikhlasan masih tetap bertahan untuk tetap setia merawat dan mengobati pasiennya.

" Semoga pengabdian para medis ini menjadi amal ibadah yang tak terhingga nilainya dan paramedis kita juga diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah SWT, aamin ," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan saat ini upaya dilakukan Pemprov. Sumbar dalam menghadapi wabah corona antara lain sudah siapkan rumah sakit rujukan covid-19 diantaranya RS M. Jamil, RSAM, RS Unand, RS M.Natsir, RS Semen Padang, RS Reksodiwiryo, dengan tota 147 tempat tidur, kemudian Rumah Sakit Khusus Covid-19, diantaranya RSUD Pariaman dan RSUD Rasidin Padang, dengan jumlah 273 tempat tidur, dan jejaring rumah sakit Covid-19 RSUD Daerah dengan jumlah 563 tempat tidur.

"Menyiapkan 9 lokasi karantina untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) 5 lokasi dan Orang Dengan Covid Positif Ringan (OD-CPR) 4 lokasi.

" Empat lokasi karantina ODP diantaranya, Asrama Diklat PPSDM Kemendagri Ragional Bukittinggi di Baso, UPT Asrama Haji Padang Pariaman, UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan, Asrama BLK Padang Panjang, Arama BLK Payakumbuh .Sedangkan untuk karantina (OD-CPR) berlokasi di Asrama Diklat BPSDM Prov Sumbar, UPTD Balatkop Dinas Koperasi UKM Prov Sumbar, Asrama Diklat Bapelkes Dinas Kesehatan , Gedung ITC UPTD BPTSD Prov Sumbar Payakumbuh. Dan Inilah sarana-sarana yang kami siapkan mualai dari perlengkapannya, tenaga kesehatan, Dokter beserta Perawatnya itu akan kita siapkan semua," ucap Wagub.

Nasrul Abit juga menjelaskan untuk pengendalian akan dilakukan secara Edukasi kita sudah lakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat.

 "Kami di Provinsi saja sudah cukup banyak mengirim surat hampir 100 surat tentang instruksi bagaimana penanganan Covid ini mulai dari ke tingkat desa, kelurahan sampai ke tingkat terendah" katanya

Selain itu Wagub mengatakan perlu juga dilakukan tracing, ketika ditemukan satu kasus seperti di pasar raya kemarin, mereka langsung ditracing dengan siapa yang bersangkutan, berhubungan siapa kelurganya semuanya kita cari, sehingga diisilasi, diswab ke laboratorium Unand ketika hasilnya positif, dengan siapa dia berkomunikasi dan berinteraksi ini yang harus ditracing sehingga dapat ditemukan kasus baru.

Kemudian selanjutnya Wagub menjelaskan tentang Isolasi ini juga boleh dirumah dan juga ada tempat disiapkan oleh pemerintah provinsi sebanyak 9 lokasi, ada yang di Padang, Bukittinggi dan Padang panjang semuanya sudah tersebar tempat isolasi baik mereka yang positif maupun yang belum, dan yang Pasien Dalam Perawatan (PDP) biasanya sudah diisolasi.

Lebih lanjut, ketika hasilnya positif maka akan dimasukkan kekarantina, dirawat dengan standar Covid, mereka akan mendapatkan pengobatan dan dirawat, minimal 14 hari dan ada juga yang tiga minggu. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keunganan (OJK) menyumbang 1.111 APD berupa pakaian Hazmat untuk tenaga medis yang terus berjuang merawat pasien Covid-19.

Sumbangan APD tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di kantor Gubernur dari Kepala OJK Sumbar Misran Pasaribu, Kamis (28/5/2020). Selanjut diserahkkan pada BPBD Sumbar selaku penangan Covid-19 di Sumbar, untuk selanjutnya didistribusikan ke rumah sakit rujukan yang membutuhkan.

"Terimakasih atas bantuan yang diberikan. Insya allah bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi para tenaga medis untuk dipergunakan dalam penanganan pasien dengan gejala Covid-19," ucap Gubernur Sumbar.

Irwan Prayitno menambahkan, bantuan APD ini sangat dibutuhkan sekali oleh petugas medis di lapangan, termasuk petugas yang berada Posko di perbatasan, yang harus dilengkapi peralatan seperti ini.

Pemakaian APD tentunya agar terhindar dari terpapar Covid-19. Pihaknya mengaku sangat terbantu, sekalipun pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk APD ini dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumbar.

"Jadi kita juga akan sebarkan APD ini kepada petugas medis di Puskemas. Karena mereka kekurangan peralatan ketika menjalankan tugasnya," tukasnya.

Ikatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sumbar Misran Pasaribu mengatakan bantuan ini menjadi bukti keinginan partisipasi para pegawai OJK dan Jasa Keuangan Sumbar dalam memerangi Covid-19.

"Kenapa harus 1.111 APD? karena angka satu melambangkan kita harus bersatu dengan pemerintah daerah melawan Covid-19, inilah bentuk kepedulian kita bersatu membantu para medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien Covid-19," ungkap Misran.

Misra Pasaribu menjelaskan bahwa sebelumnya pihak OJK telah melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 dibeberapa daerah dengan membagi masker, handsanitizer, penyemprotoan disinfektan, dan sosialisasi cuci tangan.

"Selain itu kita memberi bantuan berupa sembako pada masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap dengan bantuan bersama bersatu untuk memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar," ujarnya.(rel)

BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bertemu dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam rangka membahas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat Khususnya Kota Bukittinggi dalam menangani Covid-19 secara merata. di Kantor Walikota Bukittinggi,Rabu (27/5).

 Nasrul Abit mengungkapkan. Kepala Daerah yang pertama meminta keluar dari PSBB adalah Walikota Bukittinggi, karena dalam pertimbangan Covid-19 ini, sudah mulai melandai, kasus-kasus baru tidak ada lagi dan bisa diatasi secara kesehatan terhadap penanggulangan dan epidemiologi. Namun demikian tentu harus ada kajian yang jelas.

"Kita melihat pintu masuk ke Bukittinggi dijaga ketat oleh petugas, akan lebih aman lagi kalau ada bantuan dari TNI, Polri tentu Provinsi juga ikut mengamankan pandemi ini," kata Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, terkait usulan Pemko Bukittinggi untuk lepas dari PSBB yang akan menerapkan "New Normal" pada daerahnya, disambut baik oleh Wagub Sumbar. Karena menuju new normal harus tercapai syarat yang sudah ditentukan organisasi kesehatan dunia (WHO). Misalnya transmisi atau penularan virus corona bisa dikendalikan, baik transmisi lokal atau penularan dari luar.

"Jika ingin menetapkan new normal pemko Bukittinggi harus siap melengkapi sekaligus mematangkan kajian-kajian yang diperlukan," ucapnya.

Menurutnya, pemko Bukittinggi keluar dari PSBB telah membudayakan protokol kesehatan covid dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai hal yang biasa. Dan keluar dari PSBB mengingatkan jika dibiarkan terus perekonomian akan hancur, mengakibatkan permasalahan sosial akan timbul. Namun demikian harus ada kajian, supaya perekonomian tetap jalan, pasar akan dibuka mulai bulan Juni, objek wisata dibuka, sekolah-sekolah juga akan dilakukan belajar dan mengajar.

"Namun kita harus tetap lakukan protokol kesehatan Covid-19. Melakukan swab kepada guru, murid termasuk proses belajarnya dibatasi paling lama 3 jam tidak ada keluar main, murid tidak boleh bersalaman dengan guru dan kapasitas siswa dalam kelas dibatasi," harapnya.

Sementara untuk Sekolah mulai dari Paud, Taman Kanak-kanak (TK), hingga Sekolah Dasar (SD) kelas 1 dan 2 itu dirumahkan karena seusia itu masih banyak bermain, hal ini menghindari kontak dari temanya.

Kalau ini sudah ada kajian-kajian tentu provinsi akan mempertimbangkan, semuanya memang tergantung kepada kabupaten dan Kota masing masing.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, Covid-19 ini bisa dikendalikan. Menurutnya Bukittinggi dinilai sudah memenuhi syarat untuk langsung menjalankan fase hidup baru atau new normal. Karena Bukittinggi dalam beberapa hari ini kasus Covid-19 sudah mulai berkurang dan bisa diatasi secara kesehatan.

"Banyak alasan Bukittinggi ingin lepas dari PSBB, diantara adalah persoalan ekonomi masyarakat, kita jangan hanyut dalam masalah Covid-19 saja," ujarnya

Selanjutnya Pemko Bukittinggi akan memperhatikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tidak jauh dari protokol Covid, dengan cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker, walaupun kita keluar dari PSBB standard Covid tetap dilaksanakan pada tempat-tempat seperti sekolah, pasar dan tempat pariwisata, .

"Dan Kuncinya adalah apabila masyarakat mau patuh pastikan keluar rumah sehat dan sampai di rumah sehat, tidak ada masalah apapun yg kita lakukan tentu sesuai dengan standar protokol kesehatan" ungkap Ramlan. (rel)

 LUBUKLINGGAU, Lintas Media News.
Walikota Lubuklinggau yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe memastikan akan ada pembagian sembako tahap III kepada warga yang belum mendapatkan bantuan baik tahap I maupun tahap II. Bahkan saat ini Pemkot Lubuklinggau sedang melakukan verifikasi secara khusus dengan melibatkan berbagai pihak seperti RT dan Lurah.

Dikatakannya, pendistribusian sembako tahap III ini merupakan langkah kongkret Pemkot Lubuklinggau menyikapi aspirasi masyarakat yang menetap di Kota Lubuklinggau dan memiliki KK tetapi belum mendapatkan bantuan.

“Padahal mereka-mereka ini masuk dalam kategori benar-benar tidak mampu, tidak mampu dan rentan tidak mampu. Untuk itu, bagi yang belum mendapat sembako tahap I dan II harap lapor ke Ketua RT atau Lurah masing-masing agar dimasukkan dalam daftar penerima tahap III,” pintanya.

Dari penyisiran data susulan yang sudah rampung meliputi empat kecamatan masing-masing Lubuklinggau Barat I sebanyak 861 KK, Lubuklinggau Barat II 1.747 KK, Lubuklinggau Utara I, 1.626 KK dan Lubuklinggau Utara II, 1.454 KK.

Jadi total sembako yang disalurkan tahap I dan tahap II (baru tiga kecamatan) sebanyak 26 ribu paket sembako, bahkan diperkirakan akan bertambah sekitar 11 ribu KK lagi sehingga mencapai 37 ribu KK.

Dijadwalkan pada Selasa, (5/5/2020) kembali akan dilakukan distribusi sembako lanjutan tahap II untuk Kecamatan Lubuklinggau Utara Il yang meliputi Kelurahan Batu Urip (752 KK), Senalang (292 KK), Kenanga (593 KK) dengan jumlah 1.637 KK.

Selain Kecamatan Lubuklinggau Utara II, dihari yang sama juga didistribusikan untuk Kecamatan Lubuklinggau Timur ll dengan rincian Kelurahan Cereme Taba 435 (KK), Dempo (159 KK), Jawa Kanan (47 KK), Jawa Kanan SS (362 KK), Jawa Kiri (111 KK) dan Kelurahan Wirakarya (212 KK) dengan total 1.326 paket sembako.

Sama seperti sebelumnya paket sembako ini berisi 20 kg beras, satu dus mie instan, satu karpet telur, minyak sayur ukuran 3 kg, satu kg gula, ikan asin satu kilogram, vitamin dan masker. (ADV)

Musi Rawas- Lintas Media News, Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan di dampingi wakil Bupati Musi Rawas Hj Suwarti dan Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy melepas bantuan beras dari mabes Polri untuk masyarakat terdampak Covid -19 yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas, pelepasan bantuan di laksanakan di halaman Kantor Polres Muara Beliti Sumatera selatan Selasa ( 26/5).

Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy dalam sambutannya mengatakan, Pihaknya sengaja melepaskan bantuan ini setelah lebaran, mengingat sebelum lebaran pemerintah daerah dan pusat sedang gencar-gencarnya  memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

Lanjut Efrannedy mengatakan, bantuan beras yang kita lepas sebanyak 10 ton dan untuk setok ada 5 ton lagi, bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang belum sama sekali menerima bantuan, untuk pendistribusian nantinya akan dikawal langsung oleh Waka Polres, Kabag dan Kasat agar bantuan ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan cek betul betul jangan asal salur jelas Efrannedy.

Di kesempatan yang sama Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan meyampaikan, dirinya sangat mengapresiasi seluruh jajaran Polres Mura yang telah bekerjasama dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid19 di Kabupaten Musi Rawas.

kita berharap bantuan beras ini dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan jangan sampai ada yang benar - benar berhak mendapatkan tidak sampai Jelas Bupati Mura.(rel)

BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meninjau kesiapan penambahan fasilitas ruangan di Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi dalam Penanganan Covid-19, Rabu (27/05/2020).

Wakil Gubernur Sumbar mengatakan, RSAM sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan dalam penanganan pasien Corona Virus Disease (Covid-19),  RSAM Bukittinggi saat ini tersedia 26 tempat tidur.

"Untuk itu kita perlu persiapan tambahan tempat tidur 76 lagi, jadi diperkirakan akan disediakan 104 tempat tidur termasuk persediaan peralatannya di RSAM yang merupakan salah satu rumah sakit pemerintah, harapan kedepan kita saling melengkapi dalam pelayanan Pasien Dalam Perawatan (PDP)," terangnya.

Wagub menyebutkan, Bukittinggi ini salah satu wilayah II di Sumatera Barat, jadi pemerintah perlu juga tambahan peralatan dan melengkapi kebutuhan supaya ready (siap) dalam pelayanan Covid-19 ini.

Mengingat Sumbar masih terus ada penambahan kasus-kasus baru, dimana RSAM Bukittinggi masih harus menyiapkan diri agar penanganan Covid-19 cepat sekagus mempercepat memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar.

Selanjutnya Wagub Sumbar Nasrul Abit juga menyebutkan setelah berdiskusi dengan dr. Khairul untuk segera mengajukan perencanaan permintaan dengan segera ke Badan Keuangan Daerah bersama dengan Inspektorat untuk melakukan evaluasi pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Sumbar terkait pengadaan sarana dan prasarana di RSAM Bukittinggi.

"Nanti akan kami bicarakan dengan provinsi. Kami sangat mendukung tim medis dan upaya dari RSAM dalam penanganan Covid-19," ucap Nasrul Abit.

Lanjut Wagub Sumbar memberikan apresiasi terhadap pegawai rumah sakit yang bertugas dengan didikasi tinggi. Ia juga mengharapkan RSAM bisa menjalankan tugas dapat menyesuaikan dengan konsep dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diatas umur 50 tahun tidak boleh bekerja malam, untuk itu perlu tenaga muda yang bertugas untuk shift malam,

"Kita harus menyesuaikan diri agar pelayanan disini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," jelas wagub.(rel)

Padang .Lintas Media News.
Guna mendukung penegakan disiplin protokol kesehatan Penanganan Covid-19, Korem 032/Wbr kerahkan personel ditempat-tempat keramaian. Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan dari Pemerintah Pusat dalam persiapan tatanan kehidupan baru atau New Normal selama pandemi Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Komandan Korem 032/Wbr Kolonel Inf Arief Gajah Mada menggelar Video Conference (Vicon) dengan para Komandan Satuan Jajaran Korem 032/Wbr, yang berlangsung di Ruang Puskodal Korem bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No.29 Padang, Sumbar. Kemaren.

Dalam kegiatan Vicon yang digelar, Danrem 032/Wbr Kolonel Inf Arief Gajah Mada menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah tindak lanjut menyikapi keputusan pemerintah, sehubungan dengan penegakan disiplin protokol kesehatan penanganan Covid 19 yang akan dilaksanakan di empat provinsi dan salah satunya Provinsi Sumatera Barat, ujar Danrem 032.

Selanjutnya, kegiatan penegakan disiplin protokol kesehatan ini akan menerjunkan personel TNI-Polri, dimana keberadaan TNI nantinya difokuskan di tempat fasilitas umum dan keramaian seperti Mall, Pasar Raya, Pasar Tradisional, Stasiun, Bandara,  dan tempat Ibadah dan juga tempat wisata.

Selain Polri, TNI juga akan dibantu oleh kelompok pelaku ekonomi perdagangan & Dinas instansi terkait beserta tenaga pengamanan setempat juga akan turut membantu melaksanakan protokol kesehatan terhadap pengunjung, ungkap Danrem 032.

Briefing sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu harus dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas untuk mengetahui tugas masing masing personel dilapangan.

Laksanakan tugas secara persuasif dan humanis ajak masyarakat dengan baik serta hindari terjadinya gesekan dengan pihak manapun. 

Disamping itu, Danrem 032/Wbr menegaskan selama pelaksanaan kegiatan protokol kesehatan agar di dokumentasikan  serta laksanakan koordinasi yang baik dengan Kepolisian dan Instansi lainnya diwilayah masing masing.

“Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah  kepada TNI dalam penegakan disiplin protokol kesehatan penanganan Covid 19, diharapkan setiap menjalankan tugas yang diberikan laksanakanlah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab,  berikan edukasi menggunakan bahasa yang bisa dimengerti dengan cara persuasif dan humanis kepada masyarakat”, tutur Danrem 032 mengakhiri.

Turut mengikuti Vicon yang digelar, Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Edi Nurhabad dan para Kasi Korem 032/Wbr.(Pen 032/St)

Sosialisasi The New Normal yang disampaikan tim CSR Semen Padang di Kantor KAN Limau Manih, Rabu, 27 Mei 2020



Padang.Lintas Media News.
Setelah menyampaikan sosialisasi di lingkungan internal perusahaannya, PT Semen Padang mulai melakukan sosialisasi  protokol The New Normal atau pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).Rabu (27/5/2020).

Sasaran sosialisasi tersebut adalah perangkat KAN, Kecamatan,  Local Comunity Organizer (LCO) dan Forum Nagari sekitaran perusahaan.Kepala Seksi Bina Lingkungan Unit CSR PT Semen Padang, Masykur Rauf mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk tetap menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

 Menurutnya, penerapan protokol  The New Normal tersebut mulai diberlakukan terhitung tanggal 1 Juni 2020 di PT Semen Padang.
"Kita berharap, dengan dilakukannya sosialisasi ini, semua pihak dapat memahami dengan aturan yang diterapkan oleh perusahaan.

 Dengan demikian, tidak ada kesalahpahaman lagi, jika nantinya masyarakat yang hendak memasuki lingkungan perusahaan harus mengikuti aturan yang sudah dibuat dan dijalankan," sebutnya saat menyampaikan sosialisasi di kantor KAN Luki.

Ketua KAN Lubuk Kilangan, Basri Dt. Rajo Usali menyampaikan terimakasih atas sosialisasi yang disampaikan PT Semen Padang sebelum menerapkannya.

 Menurutnya, setelah mendapatkan sosialisasi ini, diharapkan seluruh masyarakat beserta ninik mamak yang hendak berurusan dengan pihak PT Semen Padang, dapat mengikuti aturan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

"Kami mewakili Ninik Mamak beserta seluruh masyarakat menyampaikan terimakasih, atas sosialisasi yang sudah kami dapatkan. Ditengah kondisi saat ini, sudah selayaknya kita mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat dengan kesadaran sendiri, karena bahaya COVID-19 ini kita tidak pernah tau kapan dan dimana akan menyebabkan penularannya," ungkapnya.

Staff Unit CSR PT Semen Padang, Edi Fahrizal mengatakan, sejumlah aturan yang disosialisasikan kepada masyarakat tersebut, adalah aturan yang juga diberlakukan kepada karyawan dan orang yang bekerja di PT Semen Padang.

 Menurutnya, sosialisasi tersebut meliputi dari penerapan protokol covid-19 dan melengkapi personal safety kit saat hendak memasuki area PT Semen Padang. Aturan yang akan diberlakukan tersebut, juga disertai dengan sanksi.

Sebelumnya, Ketua Tim COVID-19 PT Semen Padang Oktoweri menyatakan kesiapan PT Semen Padang dalam melaksanakan protokol The New Normal.  Protokol 'The New Normal' telah mulai disosialisasikan kepada insan PT Semen Padang. Selanjutnya, disosialisasikan kepada seluruh stakeholders lainnya.

"Protokol ini tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), namun juga berkaitan dengan  pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business continuity)," terang Oktoweri.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati merinci ada 12 modul yang disiapkan dalam Protokol The New Normal PT Semen Padang.

Modul tersebut adalah, bagaimana panduan dalam Work From Office (WFO), modul Work From Home, modul menerima tamu dokumen dan paket, modul rapat, modul perjalanan dinas, modul makan (katering/minum), modul beribadah salat, modul mengenakan masker, modul berkendaraan, modul pemakaian fasilitas umum perusahaan, modul petugas kebersihan dan modul pengamanan.

Pada protokol itu ditegaskan bahwa semua karyawan wajib menggunakan aplikasi khusus untuk kehadiran dan pelaporan kondisi kesehatan karyawan, baik yang Work From Office (WFO) maupun Work From Home (WFH). Membatasi aktivitas di luar rumah dan pusat keramaian di luar jam kerja. Juga ada anjuran bagi karyawan Semen Padang untuk rutin berolah raga, makan makanan sehat dan bergizi, cukup istirahat, berpikiran positif dan beribadah.

"Intinya ini merupakan perubahan budaya yang mesti ditaati oleh seluruh karyawan PT Semen Padang/ SIG/ APLP/Distributor/Pemasok/ Stakeholders yang akan masuk/ melintas/ bekerja pada area PT Semen Padang," kata Anita seraya mengatakan bahwa protokol itu dapat dibaca/diunduh di website resmi perusahaan, semenpadang.co.id.

Ditegaskannya, bagi tamu atau stakeholder yang memasuki area PT Semen Padang diwajibkan memakai masker, menjalani sejumlah proses pemeriksaan dari pos pengamanan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh, kapasitas penumpang 50 %, mencuci tangan, mengisi formulir self assessment, mengisi formulir tamu, menyerahkan identitas diri, mencuci tangan, mengembalikan formulir tamu, dan menerima kembali identitas diri.

Anita berharap kepada seluruh insan perusahaan dan stakeholders terkait agar mendukung protokol The New Normal yang akan diterapkan perusahaan Semen Padang.(*)

Padang.Lintas Media News
 Kita akan minta konsep perencanaan dan langlah-langkah strategis kesiapan dalam menjalankan era New Normal dari tiga daerah, Pemko Bukittinggi, Pemko Padang Panjang dan Pemkab Pesisir Selatan yang akan diprestasikan pada Video Confrence (Vicon) pemprov dengan pemkab/ko pada tanggal 28 Mei nanti yang akan dihadiri oleh Forkopimda dan segenap OPD terkait.

Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat seusai acara Vicon pemprov Sumbar dengan Pemkab/ko se Sumatera Barat di kantor gubernur, Selasa (26/5/2020).

Gubernur katakan, dari 19 kabupaten dan kota, tiga daerah ini menyatakan secara tegas siap mengikuti pelaksanaan New Normal setelah penetapan Pembantasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada saat ini yang akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020.

“ Pemprov Sumbar mulai dari kemaren telah memulai menyiapkan rencana dan langkah-langkah pasca pelaksanaan PSBB tahap II, Kemaren kita rapat dengan OPD dilingkungan pemprov Sumbar dan hari ini dengan pemkab/ko se Sumatera Barat menghimpun masukan dan hal-hal penting dalam tindak lanjut, apakah kita melanjutkan PSBB atau memulai memasuki New Normal serta juga melihat perkembangan kebijakan dari pemerintahan pusat”, ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menegaskan, pemprov Sumbar mulai membahas rumusan pelaksanaan new normal seperti yang dicanangkan pemerintah pusat. Sumbar termasuk daerah yang menerapkan PSBB bersama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo.

"Daerah yang menerapkan PSBB kan ada empat. Ada Sumbar, DKI, Jabar, dan Gorontalo. Jadi nantinya PSBB-nya dikuatkan dengan dukungan TNI dan Polri. Jadi daerah PSBB siap menghadapi new normal," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Kantornya, Selasa (26/5).

Irwan menjelaskan, hari ini Pemprov Sumbar melakukan rapat bersama semua bupati dan wali kota yang ada di Sumbar. Beberapa agenda yang dibahas di antaranya mengevaluasi PSBB yang sudah berjalan dua tahap. Kemudian, membicarakan penerapan new normal.

Irwan menjelaskan, new normal seperti yang dimaksudkan pemerintah pusat adalah daerah yang menetapkan PSBB. Namun, aturan dalam lingkup provinsi terus dikuatkan dengan dukungan TNI Polri.

Supaya PSBB lebih efektif dan tepat sasaran untuk mengubah perilaku dan cara hidup masyarakat dengan mengikuti protokol covid. Setelah PSBB ini berjalan maksimal, nantinya menurut Irwan akan terbentuk pola hidup baru masyarakat. Pola hidup itulah yang dimaksudkan pemerintah pusat sebagai pola normal baru.

Irwan menambahkan, ada sejumlah syarat bagi daerah yang akan menerapkan new normal. Di antaranya nilai effective reproduction number kasus covid di daerah tersebut di bawah 1 persen selama minimal dua pekan.

Hingga akhir pekan lalu effective reproduction number covid-19 di Sumbar berada di angka 0,8 persen. Nantinya, angka pasti effective reproduction number akan dipastikan lagi oleh Pemprov Sumbar bersama pakar kesehatan hingga tanggal 28 Mei.
Rata-rata daerah di Sumbar menurut Irwan sudah ada kecenderungan penurunan angka penambahan kasus covid-19. Kecuali Kota Padang yang memang masih ada pengkatan cukup tinggi, terutama yang berasal dari klaster Pasar Raya Padang.

Syarat lain sebuah daerah menerapkan new normal lanjut Irwan adalah kesiapan tim kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan. Kemudian, tak ada lagi penambahan kasus dari transmisi import baru.
Hingga 28 Mei nanti, Pemprov Sumbar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bupati-wali kota masih akan melakukan rapat untuk mematangkan persiapan new normal. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen persiapan berakhirnya PSBB jilid 2 pada 29 Mei.

"Nanti kita lihat bersama keputusan bagaimana ke dalam rapat koordinasi Pemprov bersama Forkopimda dan Pemkab/ko se Sumbar pada 28 Mei," kata Irwan.
( rel )

 Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyatakan.Sejauh ini pengawasan dan pengamanan laut kapal-kapal dan nelayan dalam mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol covid berjalan baik

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan monitoring posko Satgas Covid Matra Laut bersama koordinator Satgas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Ir. Yosmeri, Selasa (26/5/2020).

Wagub Sumbar katakan, kita melihat pengawasan dilakukan para satgas covid matra laut terhadap kapal-kapal yang masuk dan aktifitas nelayan di perairan laut Sumatera Barat.

“ Hal ini dilakukan dalam penerapan PSBB bagaimana kapal-kapal dan nelayan mesti menjalankan protokol covid, sehingga tidak terjadi penyebaran wabah corona dikalangan nelayan. Jikapun ada yang terpapas covid satgas tentu dapat menindaklanjutinya dalam pelayanan kesehatan covid yang ada,” ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengatakan, kita melihat aktifitas posko covid Mantra Laut telah menjalankan fungsinya dan tentunya ini dapat menjadi bagian sosialisasi bagaimana masyarakat mampu menjalankan protokol covid karena PSBB akan berakhir.

 Ketika Wagub Sumbar sempat menyinggahi Pulau Pagang salah satu posko pemantauan laut yang juga berkembang menjadi aktifitas pariwisata hampir tidak lagi.

“ Setelah PSBB berakhir kita berharap aktifitas kepariwisataan dapat tumbuh kembali, karena pariwisata merupakan salah satu program memajukan perekonomian Sumatera Barat. Jika kegiatan pariwisata dapat beraktivitas kembali tentunya kehidupan masyarakat pesisir akan dapat kembali bangkit memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkap Nasrul Abit.

Koordinator Satgas Covid Mantra Laut Ir Yosmeri juga menyampaikan, keberadaan satgas covid mantra laut merupakan bagian dalam mendukung pelaksanaan PSBB di Sumatera Barat hingga sampai 29 Mai 2020.

“Dari laporan petugas satgas covid mantra laut yang melihatkan angkatan laut, juga telah menemukan beberapa kasus, ada kapal yang tidak memiliki dokumen lengkap kita tahan. Ada nelayan yang terpapar covid kita tindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. Serta juga mengawasi dan memperingati para nelayan yang tidak menjalankan protokol covid dengan baik,” katanya.

Sementara Pengelola Pulau Pagang Dahler juga mengatakan, aktifitas pariwisata pulau pagang ditutup selama pelaksanaan PSBB.

“ Kita selama penerapan PSBB menutup aktifitas wisata pulau pagang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kita akan membuka kembali bila sudah dibolehkan,” ujarnya. (rel)