Padang.Lintas Media News.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, H. M. Nurnas menyayangkan.Masih adanya Nagari/Desa di Sumbar yang belum mencairkan dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Sumbar.

Hal itu terungkap dalam wawancara Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar H.M.Nurnad dengan Wartawan di DPRD Sumbar, Selasa sore (26/5).

Nurnas mengaku, tidak habis pikir kenapa di Sumbar ini dari 14 Kab/Kota terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota masih lambat mencairkannya, dimana pihak Pemerintah Nagari/Pemerintah Desa yang masuk program Kemendes itu masih ada juga yang belum mencairkan BLT Dana Desa (DD) tersebut.

"Untuk diketahui, per tanggal 26 Mei ini (Selasa, red) hingga pukul 11.00 wib dari laporan Progres, yang baru melakukan pendataan keluarga penerima BLT DD 804 Nagari/Desa dari 928 Nagari/Desa. Sedang yang sudah menyalurkan BLT DD itu 748 Nagari/Desa atau sekitar 79 persen dari 928 Nagari/Desa di Sumbar," ungkap Nurnas.

Pencairan Dana Desa Tahap III Terancam Dihentikan

Dia menyebutkan jumlah Dana Desa yang sudah disalurkan kepada masyarakat di 748 Nagari/Desa itu mencapai Rp77 miliar, sedangkan jumlah Dana Desa yang dialokasikan Kemendes untuk 928 Nagari/Desa di Sumbar itu cukup besar sebesar.

"Ini artinya, masih banyak lagi BLT DD itu yang belum dicairkan. Dan saya tidak tahu persis apa penyebabnya," sebut Nurnas.

Nurnas menambahkan, hingga Selasa ini daerah yang sudah mencairkan BLT DD 100 % yaitu Kota Pariaman, Sawahlunto, Kab. Sijunjung, dan Dharmasraya untuk Kab. Pesisir Selatan dari 182 Nagari/Desa masih tersisa 7 lagi dan yang masih rendah mencairkan BLT DD ini adalah Kab. Solok Selatan dari 39 Nagari baru siap menyalurkan 21 Nagari dan Kab. Padang Pariaman dari 103 Nagari/Desa baru 12 Nagari/Desa selesai disalurkan, Kabupaten Agam baru 12 Nagari dari 82 Nagari dan Kabupaten Kepulauan Mentawai baru satu desa dari 43 desa yang ada.

"Pada hal Kemendes PDTT sudah bertegas-tegas BLT DD itu sudah harus bisa dicairkan paling lambat sebelum tanggal 24 Mei kemarin," tegas Nurnas.

Berdasarkan Instruksi Kemendes PDTT yang instruksi itu ditujukan langsung kepada Kepala Desa/Nagari, menurut Nurnas,bagi yang tidak juga mencairkan BLT DD sebelum sehari jelang lebaran, Minggu (24/5), maka ada konsekuensi yang diterima pihak Desa atau Nagari tersebut.

"Sanksinya bagi Desa/ Nagari reguler akan dihentikan pengucuran Dana Desa tahap berikut. Sedangkan Desa/Nagari kategori mandiri, dipangkas Dana Desa nya 50 persen untuk pencairan tahap II," terang Nurnas.

Semestinya, sebut politisi Demokrat Sumbar yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Prov. Sumbar yang sudah Priode ke tiga ini, peran Kepala Daerah justru harus lebih besar mendorong pihak Nagari/Desa melakukan pendataan dan pencairan BLT DD itu pada masyarakat Sumbar yang terdampak Covid-19.

Nyatanya apa yang dia dapati masih banyak Nagari/Desa di Sumbar yang masuk program Kemendes PDTT belum lakukan pendataan dan juga pencairan BLT DD sebesar Rp.600 ribu setiap KK per bulan selama tiga bulan.
"Pada hal BLT DD itu sangat dibutuhkan warga penerima saat menyambut lebaran ini," jelas Nurnas.

Dirinya juga mengaku, tidak tahu persis seperti apa kelanjutan BLT DD Kemendes pasca Lebaran ini untuk Sumbar.

"Apakah program pencairan BLT DD itu dilanjutkan atau tidak, saya pribadi belum tahu. Jelasnya ya kita tunggu instruksi lanjutan dari Kemendes PDTT itu," kata Nurnas.(nov/st)

Padang.Lintas Media News.
Beredarnya isu DPRD Sumbar mengadakan halal bi halal ditengah pandemi covid-19, membuat terkejut banyak kalangan, termasuk sekretaris Dewan H.Raflis,SH.

Ketika dihubungi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/5) dengan tegas dia mengatakan kalau belum ada rencana untuk mengadakan kegiatan acara halal bi halal di DPRD Sumbar.

"Kalau ada berita yang mengatakan DPRD Sumbar mengadakan halal bi halal itu bohong besar, karena sampai saat ini kita belum ada rencana sama sekali, untuk buka puasa bersama saja kita tiadakan," tegas Raflis.

Ditambahkannya, kalau personal anggota DPRD berhalal bi halal atau bersilaturahmi  dikediamannya, dengan standard yang ada, maka itu hak personal.

Raflis berkeyakinan, masing-masing anggota DPRD Sumbar, pasti tau untuk menjaga kesehatan dan tata cara menerima tamu disaat pandemi.

"Pasti kita dan anggota DPRD tau cara mengatur silaturahmi atau alal bi hala dikediaman masing-masing, disesuaikan dengan ruangan yang mereka miliki dikediamannya," terang Raflis lagi.

Dia juga mengatakan, jangan mengartikan halal  bi halal itu bukan harus kumpul ramai- ramai, bisa saja antara dua keluarga bertemu dirumah salah satunya, namanya juga halal bi halal.

"Halal bi halal itu setau saya artinya halal bertemu dengan halal, dimana pada hari kemenangan setelah sebulan berpuasa menyambut kemenangan,' tuturnya lagi.

Dia juga berharap, semoga masyarakat tidak mempercayai begitu saja dengan berita hoax, karena sampai saat ini tidak ada agenda halal bi halal di DPRD Sumbar.(nov/St)

Padang.Lintas Media News.
Skeretaris komisi 1 DPRD Sumbar yang juga sekretaris partai Demokrat HM. Nurnas menilai PSBB di Sumatera Barat gagal.

Hal itu dibuktikan dengan semakin melonjaknya kasus positif meningkat, dan masih banyak yang melakukan kegiatan diluar standarisasi, karena pemerintah tidak pernah melakukan monitoring langsung.

Ada juga yang berlaku kaku menerapkan PSBB, seolah-olah tidak boleh tatap muka dan hanya boleh 5 orang, tidak boleh lebih dari itu, padahal bukan seperti itu standarisasi PSBB.

"Jika ruangan dengan kapasitas ruangan 100 orang, lalu diadakan pertemuan dengan 20 orang, dengan pengaturan jarak, sebelumnya dilakukan cek point', sterilisasi dan cuci tangan, dengan budaya hidup bersih, maka bisa saja untuk bertatap muka," ulas Nurnas.

Ditambahkannya, kalau ada yang mengatakan PSBB hanya boleh pertemuan atau tatap muka cuma dengan 5 orang, merupakan sesuatu ketegasan yang salah kaprah.

Berkaitan dengan new normal, harus dimulai dengan pola kehidupan baru, dengan cara berdamai dengan Corona, salah satunya memahami pola penyebaran atau terjangkit dari Corona.

"Untuk kembali normal tidak bisa serta merta, maka harus dimulai dengan menata kembali pola kesehatan dan usaha, dengan kehidupan baru dan selalu melakukan kebiasaan yang selama ini tidak pernah kita lakukan, seperti cuci tangan, jaga jarak, dan jika sakit menghindar dari orang lain, baru bisa kembali normal," ulasnya lagi.

Nurnas juga mengatakan, Pemprov semeamstinya juga harus terbuka, apa lagi Sumbar merupakan provinsi informatif, namun kenyataannya sangat belum nampak.

Terbukti sampai saat ini, belum ada keterbukaan tentang penyaluran bantuan, dan masyarakat tidak tau pada siapa harus mengadu, jika mereka tidak mendapatkan bantuan.

"Sampai saat ini DPRD tidak pernah tau sudah berapa banyak anggaran yang tersalurkan, karena tidak pernah diajak untuk bicara oleh gubernur, padahal pimpinan DPRD merupakan bagian dari forum komunikasi pimpinan daerah, dan juga sebagai bagian dari pemerintahan daerah," tegasnya lagi.

Semestinya jangan ada lagi kelalaian dalam mengartikan sesuatu, dan amat perlu keterbukaan dalam mengantisipasi covid-19 serta penggunaan anggaran.(Nov/St)

PT Semen Padang tengah menyiapkan menghadapi kondisi The New Normal, sebagai pola baru dalam beroperasi menghadapi COVID-19. Gambar di atas, foto Kantor Pusat Semen Padang


PADANG,Lintas Media News.
PT Semen Padang menyatakan telah mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi "The New Normal" atau pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini.

"Kita siap melaksanakan kondisi 'The New Normal'. Sejak Maret lalu, Semen Padang telah membentuk Tim Penanganan COVID-19. Kemudian tim ini telah berhasil menyiapkan protokol atau Panduan Kerja Kondisi 'The New Normal'," kata Ketua Tim COVID-19 Semen Padang yang juga Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Oktoweri, di Padang, Senin (25/5/2020).

Oktoweri yang didampingi Wakil Ketua Tim COVID-19 R.Trisandi Hendrawan, dan Kepala Unit Humas & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati memaparkan protokol 'The New Normal' telah mulai disosialisasikan kepada insan PT Semen Padang. Selanjutnya, juga akan disosialisasikan kepada seluruh stakeholders lainnya.

"Protokol ini tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), namun juga berkaitan dengan  pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business continuity)," terang Oktoweri.

Sebagai salah satu anak usaha BUMN yang memiliki peran strategis, kata Oktoweri, PT Semen Padang selama ini telah berpartisipasi aktif dalam mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah dalam menanggulangi pandemik COVID-19.

Semen Padang telah melaksanakan berbagai program untuk membantu masyarakat di tengah wabah pandemi COVID-19, seperti mempersiapkan Semen Padang Hospital sebagai RS rujukan COVID-19 untuk membantu pemerintah mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Juga, pemberian bantuan paket sembako bagi 5205 rumah tangga miskin, bantuan ribuan masker untuk masyarakat, bantuan fasilitas cuci tangan untuk Posko Cek Point, Puskesmas, Pasar, Mako Pol PP, dan Balai Kota Padang. Bantuan bilik sterilisasi untuk rumah sakit-rumah sakit di Sumbar.


Semen Padang juga memberikan bantuan penyemprotan disinfektan di 145 titik fasilitas umum yang ada di Ring I PT Semen Padang, yaitu di Kecamatan Lubuk Kilangan, dan pemberian vaksin influenza gratis untuk karyawan/wati Semen Padang Group, dan pemberian bantuan hand sanitizer.

 Juga menggelar seminar tentang COVID-19 dan melakukan imbauan membangun optimisme kepada masyarakat, mengimbau masyarakat menjaga kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan menjaga jarak 1, 5 meter serta di rumah saja.

Protokol The New Normal

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati merinci ada 12 modul yang disiapkan dalam Protokol The New Normal PT Semen Padang.

Modul tersebut adalah, bagaimana panduan dalam Work From Office (WFO), modul Work From Home, modul menerima tamu dokumen dan paket, modul rapat, modul perjalanan dinas, modul makan (katering/minum), modul beribadah salat, modul mengenakan masker, modul berkendaraan, modul pemakaian fasilitas umum perusahaan, modul petugas kebersihan dan modul pengamanan.

Pada protokol itu ditegaskan bahwa semua karyawan wajib menggunakan aplikasi khusus untuk kehadiran dan pelaporan kondisi kesehatan karyawan, baik yang Work From Office (WFO)
maupun Work From Home (WFH). Membatasi aktivitas di luar rumah dan pusat keramaian di luar jam kerja. Juga ada anjuran bagi karyawan Semen Padang untuk rutin berolah raga, makan makanan sehat dan bergizi, cukup istirahat, berpikiran positif dan beribadah.

"Intinya ini merupakan perubahan budaya yang mesti ditaati oleh seluruh karyawan PT Semen Padang/ SIG/ APLP/Distributor/Pemasok/ Stakeholders yang
akan masuk/ melintas/ bekerja pada area PT Semen Padang," kata Anita seraya mengatakan bahwa protokol itu dapat dibaca/diunduh di website resmi perusahaan, semenpadang.co.id

Juga ditegaskan, bagi tamu atau stakeholder yang memasuki area PT Semen Padang diwajibkan memakai masker, menjalani sejumlah proses pemeriksaan dari pos pengamanan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh, kapasitas penumpang 50 %, mencuci tangan, mengisi formulir self assessment, mengisi formulir tamu, menyerahkan identitas diri, mencuci tangan, mengembalikan formulir tamu, dan menerima kembali identitas diri.

Anita berharap kepada seluruh insan perusahaan dan stakeholders terkait agar mendukung protokol The New Normal yang akan diterapkan perusahaan Semen Padang.

Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir telah mengeluarkan surat edaran  nomor S-336/MBU/05/2020 untuk meminta seluruh Direktur Utama BUMN guna menyiapkan antisipasi skenario 'The New Normal' mulai 25 Mei 2020 mendatang. Dalam surat edaran itu, Menteri BUMN mewajibkan setiap BUMN wajib membentuk Task Force Penanganan COVID-19, wajib menyusun Protokol Penanganan COVID-19, kewajiban Task Force Penanganan COVID-19 menyusun timeline pelaksanaan skenario The New Normal, dan kewajiban BUMN agar mengampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi The New Normal.(*)

 PADANG.Lintas Media News.
Masih suasanan lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur Nasrul Abit dan OPD dilingkungan Pemprov Sumbar melakukan Rapat Terbatas, terkait pembahasan rencana dan strategis pasca PSBB tahap II yang berakhir tanggal 29 Mai 2020.

" Dalam penanganan covid 19 kita merujuk secara umum kepada WHO Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang memprediksi akan berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi ini memungkinkan masyarakat mampu berdamai dengan Covid-19, yakni dengan tetap mengedepankan standar protokol kesehatan, karena covid tidak akan pernah tuntas jika sirum pengobatannya belum ada" kata gubernur Sumbar saat memberikan arahan umum di Aula Kantor Gubernur, Senin (25/5/2020).

Gubernur sampaikan, perubahan pola kehidupan pada masyarakat diyakini akan memunculkan kondisi tatanan kehidupan baru dengan pola budaya antisipasi penanganan covid 19. Dan kita tidak lagi bisa hidup normal seperti sebelum covid akan tetapi hidup normal itu dengan kebiasaan baru, pakai masker, jaga jarak dan pola hidup bersih cuci tangan dengan sabun.

 Makanya muncul istilah “new normal”: ke kantor, ke sekolah, berdagang berjalan tapi dengan mengikuti protokol Covid-19, namun formatnya seperti apa kita masih menunggu kebijakan pusat.

“ OPD mesti mempersiapan berbagai strategi standar pelayanan dalam pekerjaan sesuai tupoksi masing-masing kepada pegawai, perkerja dan menyiapkan masyarakat dalam kondisi ini. Setiap OPD kita dorong menyiapkan segala segala sesuatu tentang News Normal dengan berbagai inovasi sehingga kehidupan mampu berangsur-angsur berjalan normal terkait strategi menuju peningkatan produktivitas dan aman dari Covid-19,’ ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menyampaikan, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan panduan untuk bekerja di situasi new normal. Panduan New Normal itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

"Aspek kesehatan dan sosial ekonomi menjadi hal yang penting dalam hal Protokol covid Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 ini, untuk kembali membangun perekonomian daerah," ungkapnya.

Irwan Prayitno dalam situasi pandemi Covid-19 roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan langkah pencegahan yang sesuai dengan protokol Covid-19. Tentunya dalam situasi normal baru ini diharapkan aktivitas kemasyarakatan bisa berlangsung dengan situasi yang berbeda dibandingkan sebelum Covid-19 dan tentunya terkait dengan kesehatan ini menjadi syarat mutlak daripada kehidupan normal baru.

"Tentunya kita harus tetap lakukan protokol Covid-19, contoh tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya. Ada tiga poin besar ini terjadi, Idealnya virus ditangani dengan imunisasi, anti virus (obat) belum ada juga, kemungkinan 2 tahun penemuan/penelitiannya, SARS saja belum ketemu. Kedua Covid-19 ini akan tetap ada sampai ketemu : vaksinnya, serumnya, obatnya. Belum lagi jika virusnya bermutasi atau muncul varian yang baru dan ketiga PSBB dilakukan untuk memutus rantai penyebaran, tetap dirumah. Persiapan kita dan masyarakat semuanya untuk menerapkan budaya baru new normal dalam kehidupan sehari,” katanya.

Selanjutnya gubernur menjelaskan 6 (enam) kriteria masuk "new normal" untuk meringankan pembatasan dan transisi harus memastikan antara lain :

1. Jumlah pertumbuhan transmisi lokal berkurang dan bisa dikendalikan;
2. Kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan memgkarantina;
3. Mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental dan pemungkiman padat;
4. Pencegahan tempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan;
5. Resiko penyebaran imported case dapat dikendalikan dan
6. Masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi.
Gubernur Sumbar juga menyampaikan dalam pemulihan ekonomi dilakukan dengan bertahap (fase), seperti industri dan jasa bisnis tetap menerapkan social distancing. Sementara untuk sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sisitem kesehatan dan berkumpul maksimal 2 (dua) orang dalam satu ruang, olahraga luar ruangan belum diperbolehkan.

"Toko, pasar, mall boleh beroperasi tanpa ada disriminasi dengan menerapkan protokol Covid-19 yang ketat," tuturnya.

Termasuk pembukaan bertahap restoran, kafe, bar, tempat gym, salon, spa dan lain- lainnya dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial lainnya hingga 10 orang, sesuai fase-fase yang sudah diterapkan oleh pusat.

"Sampai persiapan untuk new normal ini bisa berjalan dengan baik, niscaya kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini. New normal adalah keniscayaan perubahan dalam menghadapi Covid-19 ini," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit sependapat apa yang disampaikan gubernur Sumbar, ia juga menambahkan jika strategi penanganan Covid-19 harus menyesuaikan perilaku Covid itu sendiri.

"Dalam hal ini kita harus melakukan penyesuaian strategi dan taktik kita menghadapi Covid-19 ini, jadi saya minta harus satu komitmen," sebut Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menjelasan, dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan.

"Pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin, sesuai pola new normal tanpa menghilangkan aturan protokol Covid-19," ujar Nasrul Abit.

Hal yang sama dilontarkan oleh Sekretaris Daerah Drs./Alwis yang menganggap pentingnya adaptasi dalam memulai “new normal” tersebut.

 Kesiapan masing-masing OPD untuk mengatur dan membuat panduan agar tetap menjaga dan kampanye aktif mengikuti protokol kesehatan.
Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.

"Yang terpenting pimpinan memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19. Segera melakukan pemantauan oleh petugas kesehatan," imbuh Alwis.(rel)

Padang-.Lintas Media News.
Meskipun tidak mengadakan open house, namun ketua DPRD Sumbar Supardi, menyempatkan diri untuk melakukan halal BI halal dengan wartawan parlemen dan wartawan politik serta beberapa seniman, dikediamannya jalan Sudirman kota Padang, Senin (25/5).

Karena situasi pandemi saat ini, memang wartawan yang diundang tidak keseluruhan, agar tetap menjaga protokoler kesehatan covid-19, dan aturan social distancing.

Selain dihadiri wartawan, acara silaturahmi juga dihadiri wakil ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Adrian Tuswandi atau kerap disapa Toaix, yang memiliki basic jurnalistik.

Pada kesempatan tersebut Supardi mengatakan, akan selalu menjaga hubungan baik dengan semua pihak, khususnya wartawan yang merupakan garda terdepan informasi dunia.

Supardi juga mengatakan, dikarenakan pandemi saat ini, maka silaturahmi dan bertatap muka secara langsung agak terkendala, namun saat idul fitri moment tersebut harus disiasati, meskipun dengan jumlah orang terbatas, karena selama ramadhan tidak bisa bersiturahmi secara langsung, dengan kondisi serba sulit.

"Sebelumya saya menyampaikan minal aidin walfaiizin, mohon maaf lahir dan bathin, karena baru kali ini ada kesempatan bersilaturahmi secara langsung semenjak pandemi ini meningkat, biasanya ramadhan kita masih bisa bertemu dan melakukan kegiatan bersama, namun kondisi yang membatasi kita," urai Supardi.

Ditambahkannya, mungkin dengan social distancing ada yang berfikir negatif padanya, namun Supardi memahami, karena kondisi saat ini itu bisa saja terjadi, padahal setiap saat ia berkeinginan bercengkrama dan diskusi dengan wartawan, hanya saja dibatasi oleh situasi Corona.

Supardi juga mengatakan, karena ruangan dan waktu yang mendadak, maka ia juga meminta maaf jika tidak bisa mengakomodir dan bertatap muka dengan rekan-rekan wartawan serta seniman secara keseluruhan.

"Sekali lagi saya minta maaf kalau saat ini tidak bisa menghubungi temana-teman secara keseluruhan, karena keterbatasan waktu dan tempat, dalam ketentuan PSBB dan ketentuan protokoler kesehatan, kemungkinan jika situasi kembali normal, saya akan lakukan pertemuan dengan rekan-rekan wartawan secara keseluruhan," terangnya lagi.

Sekaitan dengan halal bi halal yang dilakukan ketua DPRD Sumbar tersebut, wakil ketua KI Adrian Tuswandi  mengapresiasi dengan baik, karena masih menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan wartawan, dalam keterbatasan dan situasi saat ini.

"Kita sangat mengapresiasi pak Supardi, karena dalam situasi penuh keterbatasan masih menyempatkan diri untuk  bertemu teman-teman wartawan, dan kita berharap dalam situasi stabil akan membawa lebih banyak undangan beliau," harap Toaix.

Suasana halal bi halal sangat penuh keakraban, meskipun memakai tata cara protokoler kesehatan, dan meminta agar bisa menjaga diri.(rell/fwp-sb)

 Padang,Lintas Media News.
Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi, melaksanakan Salat Idul Fitri 1441 H bersama keluarga di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumbar Jl. Jend. Sudirman 43 Padang.

Shalat dengan Imam Ustadz Sanju Yedo Oksa Mahasiswa Politeknik UI Jakarta dan Khatib Ustadz M. Dzaky Naufal Zikri Calon Santri MA Az Zikra Sentul Bogor, Minggu (24/5).

Dalam kesempatan itu, Supardi mengatakan bahwa ramadhan tahun ini dilakukan dalam suasana berbeda dengan ramadhan-ramadhan sebelumnya, karena adanya wabah covid 19. Selain itu juga sejalan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Provinsi Sumatera Barat.

“Selain menaati imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal ini juga untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kita berdoa agar wabah ini segera berakhir sehingga masyarakat kembali bisa beraktivitas secara normal,” ucap Supardi dari Fraksi Gerindra.

Ditambahkan Supardi Allah SWT meminta kepada umatnya untuk lebih lama khusuk dan sujud serta lebih banyak berdoa selama bulan ramadhan yang baru saja dilaksanakan.

“Untuk itu kepada masyarakat Sumatera Barat, mari kita berdoa secara bersama dimana pun berada, semoga Allah SWT segera mengangkat wabah covid 19 dari negeri tercinta ini,” pinta putera Payakumbuh itu. (rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Segenap pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dan daerah menyatakan siap menjaga integritas, kemerdekaan pers, dan amanah Dewan Pers, setelah mendapat informasi bahwa SMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers.

Informasi yang diterima SMSI Pusat bahwa seluruh Anggota Dewan Pers menyatakan telah menyetujui SMSI sebagai anggota konstituen Dewan Pers. Persetujuan itu ditandai dengan ketok palu oleh Ketua Dewan Pers Prof. M Nuh melalui zoom meeting Sabtu (23/5) sore.

“SMSI sekarang sudah sah menjadi konstituen Dewan Pers,” kata Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun ketika dihubungi media melalui telepon Sabtu (23/5) malam.

Ketua Umum SMSI Firdaus juga telah mendapat kabar yang sama. “Alhamdulilah, kami segenap pengurus pusat SMSI dan daerah siap mengemban amanah yang diberikan oleh Dewan Pers,” tutur Firdaus.

Mendengar kabar SMSI yang kini beranggotakan lebih dari 800 perusahaan media siber ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers, percakapan di WhatsApp Grup (WAG) SMSI menjadi gegap gempita. Semua menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Dewan Pers. “Ini adalah hadiah kemenangan Idul Fitri dari Dewan Pers untuk SMSI. Terima kasih Pak Nuh dan seluruh jajaran Anggota Dewan Pers,” kata Gusfen Khairul, Sekretaris SMSI Provinsi Sumbar.

“Pengurus SMSI seluruh Indonesia sudah sepantasnya melakukan sujud syukur kepada Allah SWT. Ini adalah berkah bulan suci Ramadhan," sambung Ketua SMSI Sumbar Zulnadi, SH. (rel)

PADANG.Lintas Media News. Sehubungan dengan masih berlakunya status PSBB Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit untuk tahun ini Idul Fitri 1441 H tidak mengadakan acara open house atau halalbihalal di kediaman untuk menjaga merebaknya wabah Covid-19 di Sumatera Barat.

Nasrul Abit memastikan, dirinya tidak menggelar open house di kediaman di Rumah Dinas Wakil Gubernur di Jalan Raden Saleh Kota Padang, cukup bersama keluarga inti saja.

Hal ini disampaikan Wagub Sumbar dikediamannya, Ahad (24/5/2020). Keputusan itu diambil agar dapat menekan peningkatan penyebaran Covid-19. Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit juga menggelar sholat Idul Fitri di kediamannya bersama keluarga inti saja.

"Keputusan ini diambil semata-mata demi mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 akibat mengumpulkan orang. Saya berharap masyarakat dapat mengerti dan memaklumi keputusan tersebut," ucap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengingatkan seluruh warga Kota yang hendak melakukan silaturrahmi dengan sesama keluarga agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari berjabat tangan secara langsung.

"Saya meminta masyarakat harus bijak menyikapi aturan ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena virus corona masih terus mengintai warga yang lengah menjaga diri," sebut Nasrul Abit.

Selanjutnya Nasrul Abit bersama keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada seluruh umat muslim di wilayah Sumbar dan sekitarnya.

"Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua ibadah di bulan Ramadhan diterima oleh Allah SWT," sebutnya.

Nasrul Abit mengaku sempat terharu banyaknya masyarakat tidak bisa pulang ke kampung halaman dikarenakan situasi Covid-19 yang memisahkan mereka untuk bersilaturrahmi dengan keluarganya.

Sebagai gantinya, ia menyebut Wagub Sumbar menyarankan agar masyarakat bisa menggunakan media sosial dan video conference untuk bersilahturahmi bersama keluarga.

"Semoga dengan situasi di tengah pandemi dengan segala keterbatasan tidak mengurangi rasa hormat dan jalinan silaturahim kita semua, untuk itu saya mengajak seluruh warga Sumbar sama-sama berdoa agar badai Covid-19 bisa cepat berakhir," harapnya.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Pratiyno memastikan, dirinya tidak menggelar open house dikediamannya. Orang nomor satu di Sumbar tersebut juga tidak melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah di rumah dinas di Jati Baru, Kota Padang, Ahad (24/5/2020). Sholat Idul Fitri di rumah dilakukan dalam rangka mengikuti protokol kesehatan dan menghindari kerumumunan di kala pandemi Covid-19.

"Masa pandemi Covid-19 dan tidak boleh ada kerumunan. Kami mohon maaf tidak menggelar open house pada lebaran tahun ini," ujar Gubernur Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar berharap pagi ini (24/5) masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri dengan keluarga inti di rumah saja. Karena saat ini Sumatera Barat masih dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 29 Mei nanti.

Selain itu pemerintah Sumbar yang mengimbau dengan keras agar tidak melakukan kegiatan kerumunan yang bisa mengakibatkan menyebaran Covid-19 semakin meningkat.

"Semoga dengan situasi di tengah pandemi dengan segala keterbatasan tidak mengurangi rasa hormat dan jalinan silaturahim kita semua," ucapnya.

Gubernur Sumbar juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Sumbat karena tahun ini tidak menggelar open house.

"Ini bukan berarti silaturahmi kita terputus. Insya Allah silaturrahmi yang merupakan tradisi masyarakat kita secara turun-temurun dapat kita lalukan di lain waktu," ungkapnya.(rel)

 Sijunjung.Lintas Media News.
Ada 9 pintu masuk lewat darat ke Sumbar mesti dijaga ketat, periksa semua kendaraan yang masuk. Jangan sampai ada yang lengah. Ini semua menyangkut keselamatan kesehatan masyarakat Sumbar, agar terhindar dari penyebaran wabah Covid-19. Sekaligus ini bagian upaya kita bagaimana menjaga kesehatan masyarakat tidak terpapar wabah covid 19 itu sangat penting untuk baik bersama

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kepada petugas, pasca adanya sejumlah kendaraan pemudik yang menerobos Pos Perbatasan Provinsi Sumbar-Riau yang berada di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Jembatan Timbang Oto (JTO) Kamang Baru, Sabtu (23/5/2020)


Di lokasi Gubernur Sumbar bersama rombongan disambut Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin bersama Kapolres Sijunjung, Dandim 0310, Kapolsek dan beberapa Kepala OPD terkait di posko gugus tugas penanganan covid 19.

Irwan Prayitno yang didampingi oleh Kasat Pol PP Sumbar Dedi Diantolani dan Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, melakukan pemeriksaan aktivitas sarana dan prasarana posko dalam kesiapan menekan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19).

Gubernur Irwan Prayitno berpesan agar bekerja semaksimal mungkin, jangan ada lagi insiden serupa kita alami. Penjagaan harus ketat, tidak ada lagi kendaraan yang bawa penungpang bisa masuk ke Sumbar.

" Kita mesti tegaskan menjalankan protokol covid walau dalam suasana lebaran, semua kendaraan yang melintas harus periksa dengan ketat, baik itu kepada penumpang ataupun sopirnya, cek kesehatan dan suhu tubuhnya, sehingga orang yang masuk ke Sumbar memang benar-benar tidak terkontaminasi dengan virus Covid-19", ujarnya.

Terkait pasca kejadian, Kamis (21/5) sekitar pukul empat pagi lalu ratusan mobil pemudik dari arah Riau menerobos pos cek point PSBB Covid-19 Sumatra Barat di Jorong Batang Kariang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

Pihak Polda Sumbar sudah menurunkan sejumlah personelnya untuk menambah kekuatan petugas setempat. Sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Polda Sumbar, ditempatkan di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Singgalang 2020 dan Posko Penanganan Covid 19.

Selain penambahan pasukan dari Brimob, puluhan personel gabungan dari Polres Sijunjung dan Kodim 0310/SSD juga ditempatkan disana.

"Adanya penambahan pasukan dari Brimob ini, menyakinkan kita akan pelaksanaan protokol covid 19 dapat berjalan dengan baik. Mari kita jaga kesehatan dalam melawan covid dengan memakai masker, jaga jarak dan pola hidup bersih cuci tangan pakai sabun" ajak Gubernur Sumbar.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama Kapolda,  Danrem dan Forkopimda melakukan peninjauan beberapa Posko Ketupat Singgalang di Padang.

Dari laporan dilapangan yang didapat sejauh ini kondisi Sumbar aman, tertib dan terkendali.(rel)

Pelaksanaan Salat Idul Fitri di Plaza Kantor Pusat Semen Padang tahun 2019. Tahun ini, pelaksanaan Idul Fitri ditiadakan di Kantor Pusat Semen Padang menyusul wabah COVID-19.

PADANG.Lintas Media News.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kelurahan Indarung bersama Panitia Tetap Syiar Agama Islam PT Semen Padang tidak menggelar Salat Idul Fitri 1441 Hijriah berjamaah yang biasanya rutin digelar di Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, PHBI bersama Panitia Tetap Syiar Agama Islam tidak menggelar Salat Idul Fitri berjamaah tahun ini, karena sesuai dengan instruksi pemerintah, bahwa saat ini Indonesia tengah dilanda wabah COVID-19.

"Kota Padang maupun Indonesia pada umumnya sedang dilanda wabah Covid-19. Menindaklanjuti seruan Pemerintah dan ulama agar Salat Idul Fitri dilaksanakan di rumah saja, makanya besok  pelaksanaan Salat Idul Fitri tidak digelar di Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang," kata Nur Anita Rahmawati, Sabtu (23/5/2020).

Kebijakan ini diambil, kata Nur Anita melanjutkan, juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Agama pada 6 April 2020.

"Selain Surat Edaran dari Menag, dasar lainnya untuk tidak melaksanakan Salat Idul Fitri yang biasanya kami gelar di lapangan Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang adalah Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Salat Idul Fitri saat Pandemi COVID-19," ungkap Nur Anita.

Oleh sebab itu, tambah Nur Anita, manajemen Perusahaan mengimbau kepada seluruh insan semen, atau karyawan Semen Padang Group, maupun masyarakat lingkungan yang biasanya melaksanakan Salat Idul Fitri berjamaah di lapangan Plaza Kantor Pusat Semen Padang, untuk melaksanakan Salat Idul Fitri berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing.

"Salat Idul Fitri di rumah masing-masing itu juga tertuang pada Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi COVID-19. Dalam fatwa MUI itu, juga terdapat panduan kaifiat  Salat   Idul Fitri Berjamaah dan panduan kaifiat khutbah Idul Fitri," imbuh Anita.

Zona Merah
Hal yang sama juga disampaikan Bendahara PHBI Kelurahan Indarung Darmansyah Siroen. Kata dia, selain di lapangan Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Salat Idul Fitri berjamaah juga tidak digelar di masjid, karena Kelurahan Indarung merupakan zona merah penularan wabah COVID-19.

"Jadi, kami dari PHBI Kelurahan Indarung mengimbau agar masyarakat melaksanakan Salat Idul Fitri berjamaah di rumah masing-masing, karena di Indarung ditiadakan Salat Idul Fitri berjamaah di lapangan maupun di masjid, karena Indarung zona merah COVID-19," katanya.(*)