Kepala Unit CSR Semen Padang Muhammad Ikrar menyerahkan bantuan tali asih untuk anak panti asuhan Lubuk Kilangan, Rabu (20/5).

PADANG.Lintas Media News.
Untuk meringankan beban anak panti dalam menghadapi wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, PT Semen Padang anjangsana ke Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk menyalurkan bantuan tali asih.Rabu, (20/5/2020)

Bantuan tali asih berupa uang tunai itu diserahkan secara simbolis oleh Kepala Unit Corporate Social Responsibility (CSR) Semen Padang Muhamad Ikrar kepada Bendahara Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan
Suci Junalis Rahmah.

"Mudah-mudahan, bantuan ini dapat meringankan beban adik-adik kita di panti ini," kata Muhamad Ikrar.

Selain itu, Semen Padang juga rutin menyalurkan bantuan operasional untuk Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan tiap bulannya. Bantuan tersebut diberikan, karena Panti Anak Asuh Lubuk Kilangan yang berada di Kelurahan Batu Gadang ini merupakan binaan CSR Semen Padang dan juga bagian dari lingkungan perusahaan.

"Untuk itu kepada adik-adik yang diasuh di panti ini, kami pun di CSR Semen Padang berharap agar adik-adik tetap terus belajar dan tingkatkan prestasi, supaya kelak jadi orang sukses yang bisa berkontribusi untuk kemajuan panti ini ke depannya," ungkap Ikrar.

Bendahara Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan
Suci Junalis Rahmah berterimakasih kepada Semen Padang yang selalu rutin menyalurkan bantuan operasional tiap bulan, termasuk bantuan tali asih kepada anak-anak panti ini.

 "Alhamdulillah, kami bersyukur sekali atas bantuan ini," kata wanita yang akrab disapa Suci itu.

Suci juga menyebutkan, bantuan tali asih ini sangat bermanfaat bagi anak panti dalam menghadapi wabah Covid-19, karena sejak wabah virus tersebut mulai menular di Kota Padang ini, sumbangan berupa uang tunai dari masjid dan musala menurun drastis.

"Yang ada hanya sumbangan sembako dan alhamdulillah sembako tersebut masih cukup untuk kebutuhan panti. Jadi, bantuan tali asih dari Semen Padang itu tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak panti dalam memenuhui kebutuhan hariannya," kata Suci.

 Salah seorang anak Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan bernama Mia Afridesta, mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan tali asih dari CSR Semen Padang.

"Alhamdulillah, bantuan ini bermanfaat bagi saya, terutama untuk beli paket data internet, karena saat pandemi Covid-19 ini, saya kuliahnya online, jadi butuh data internet," ujarnya.(*)

50 Kota.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memerintahkan enam travel yang ingin masuk ke wilayah Sumbar di Posko Covid-19 Perbatasan Sumbar-Riau Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa dini hari (19/5/2020).

"Travel tidak ada yang boleh lewat sini, harus memutar balik. Kita tidak izinkan travel masuk ke Sumbar, putar balik saja lebih aman. Sopir dan penumpang harus tahu itu, Sumbar masih berlakukan PSBB hingga 29 Mei," tegas Nasrul Abit.

Kehadiran Wagub Sumbar Nasrul Abit bersama Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan dan ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra mendadak mengunjungi Posko Covid-19 Perbatasan Sumbar-Riau. Karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait masih ada travel Padang-Pekanbaru mondar mandir masuk wilayah Sumbar.

"Sangat kita sayangkan walau PSBB sudah berlaku, masih saja ada belasan travel tetap beroperasi," kata Wagub Sumbar.

Kedatangan Wagub Sumbar tersebut mengagetkan para petugas di Posko perbatasan tersebut. Pasalnya Nasrul Abit langsung menyetop enam kendaraan travel pelat kuning dan disuruh putar balik. Bahkan tidak itu saja ada lima kendaraan pribadi juga disuruh putar balik karena tidak sesuai Permenhub 25 tahun 2020, karena ingin mudik dengan alasan tidak jelas.

"Kita juga perintahkan kendaraan pribadi untuk putar balik, karena setiap penumpang dan sopir memiliki KTP yang berbeda alamatnya. Jadi tetap tidak boleh masuk Sumbar," jelasnya.

Larangan keras Nasrul Abit menyetop mobilitas orang masuk dan ke luar Sumbar, ternyata belum sepenuhnya membuat pengemudi keder. Buktinya, pengemudi kendaraan masih banyak yang berhenti di salah satu warung menunggu kalau ada kesempatan untuk bisa lewat.

Terbukti belasan kendaraan mini bus yang ditenggarai travel tersebut parkir dengan alasan istirahat dan berbelanja. Untuk menunggu kesempatan. Tentu saja hal ini membuat Wagub Sumbar kembali bertegas - tegas.

"Tidak ada yang tipu-tipu saya, tidak ada satupun kendaraan disini bisa masuk Sumbar. Saya akan catat semua plat nomor yang ada disini. Berani masuk Sumbar, kendaraan ini kita tahan sesuai aturan," tuturnya.

Reaksi Nasrul Abit itu membuat sopir travel langsung memutar balik kendaraannya dan kembali ke daerah asalnya, yaitu Riau. Karena kendaraan tersebut bernomor polisi BM (Provinsi Riau).

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, bahwa masih banyaknya mobil yang lewat dengan bermacam modus, contoh mereka hanya membawa barang saja untuk di bawa ke Bukittinggi.

"Masak semua travel itu isinya barang semua, itu tidak mungkin. Kita curiga penumpang lewat melalui sungai atau menumpang mobil truck dan menunggu di suatu tempat, dan nantinya dijemput oleh travel," sebut Wagub Sumbar.

Wagub Sumbar minta pada dinas terkait Satpol PP dan Dishub untuk mempersiapkan blangko untuk diisi oleh orang yang memiliki keperluan yang telah diatur Permenhub 25 tahun 2020 dan aturan PSBB.

"Setelah diizinkan, dia tidak boleh kembali ke Riau dan sebaliknya dia juga tidak boleh lagi kembali ke Sumbar sampai masa PSBB berakhir. Itu akan tercatat dan jelas," ujarnya.

Pemprov Sumbar tidak main-main dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Kita akan tidak tegas, siapa saja yang menyalahi PSBB ini," imbuhnya.

Selain itu Wagub Sumbar mengucapkan terima kasih pada petugas yang ada di perbatasan Sumbar - Riau yang telah bekerja tanpa mengenal lelah dan dedikasinya pada pemerintah Sumbar.

Hadir dalam kunjungan tersebut Asisten II Setda Sumbar Benni Warlis, Kepala Satpol PP Sumbar Dedy Diantaulani dan dinas terkait lainnya.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Rayitno dengan tegas menghimbau masyarakat Sumbar untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 H / 2020 M di masjid ataupun dilapangan disemua tingkatan daerah,apa pun alasannya.

Himbauan tersebut disampaikan Irwan Prayitno didampingi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Forkompimda Prov Sumbar usai Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Vidcon dengan Menkopolhukam, Mendagri, Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, BIN dengan thema soal pelaksanaan sholat Idul Fitri di daerah. Senin (18/5) di ruang kerja Gubernur.

Menurut Gubernur.Kalaupun ada masyarakat yang ingin melaksanakan sholat 'Id di lapangan atau mesjid, maka Pemda bersama Forkompimda diharapkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan harus telah memastikan daerah yang minta sholat 'Id tsb telah benar2 aman dari paparan covid-19 dan daerah tersebut tidak ada wargannya yang pernah terinfeksi covid-19.

Artinya, yang dipertimbangkan diberikan izin tersebut adalah daerah yang masuk zona hijau atau tidak ada kasus warganya positif terinfeksi covid-19.Jelas Gubernur.

Untuk itu, Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) bersama Forkompimda jika harus mengizinkan sholat 'Id, haruslah memperhatikan,;Jumlah jamaah jangan terlalu banyak.Luas tempat sholat harus luas, jarak antar warga minimal 1 meter.Panitia harus mensosialisasi protokol kesehatan kepada jamaah sholat Id, antara lain menyiapkan cuci tangan / penyediaan sanitizer, pakai masker, bawa sajadah sendiri, khotbah tidak panjang, sholatnya cukup ayat-ayat pendek, tidak ada kotak sumbangan yang jalan, tidak boleh salaman dan peluk-pelukan serta cipika cipiki, jaga jarak dan harus  diawasi oleh aparat keamanan, Polri, TNI, Pol PP dan yang terkait lainnya.Kata Gubernur.

Sejalan dengan makin dekatnya Lebaran 2020, Gubernur minta,pengawasan di check point harus semakin ditingkatkan dan diperketat, terutama di malam hari. Alasannya nggak lain karena adanya kemungkinan kenaikan jumlah pemudik yang melintas pada malam hari.

"Makin ketat banyak dilakukan pembatasan, maka dapat menahan puncak dari pandemi Covid-19",tutup Gubernur.(rel/St))

PADANG.Lintas Media News.
Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH.mendukung Pengurus Masjid Babussalam Komplek Wisma Indah I, Wisma Warta dan Bunda Ulak Karang Padang tetap berupaya menyantuni para yatim dan dhuafa di lingkungan sekitar masjid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Kita melihat semangat pengurus Masjid Babussalam untuk merealisasikan bantuan rutin tahunan terhadap anak yatim dan dhuafa tetap tinggi di tengah pandemi Covid-19 ini. Sudah sepatutnya kita dukung niat baik dari para pengurus ini,” ujar Leonardy usai memberikan bantuan untuk yatim dan dhuafa kepada ketua masjid dan perwakilan pengurus,Kemaren.

Leonardy mengatakan, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini tentu pemasukan rutin masjid dari infak dan shadaqah jamaahnya nyaris tak ada. Masjid ditutup sementara dari pelaksanaan salat fardhu sehari-hari sebagai upaya menaati aturan pemerintah untuk melakukan penghentian kegiatan di luar rumah termasuk di rumah ibadah dan maklumat MUI Sumbar dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil ketetapan terutama terkait perkara penyelenggaraan ibadah di masa Covid-19, khusus setelah PSBB I.

Salat Jumat yang hanya sekali seminggu pun diganti dengan melaksanakan Salat Zuhur di rumah. Bahkan pada Ramadhan 1441 H ini pun masjid masih tutup dari kegiatan ibadah sebab di Sumbar ada perpanjangan PSBB hingga 29 Mei 2020. Maka praktis masjid tidak mendapat pemasukan yang signifikan dari jamaah. Biasanya pada Ramadhan pemasukan masjid lebih besar dari hari-hari di luar Ramadhan.

“Masjid telah mematuhi aturan pemerintah. Maka sepatutnya kita sebagai jamaah turut memikirkan bagaimana masjid dapat menyantuni para yatim dan dhuafa, terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Menurut Leonardy, upaya kecil dan sederhana yang dilakukan kelompok masyarakat sangat berarti dalam membantu sesama, juga pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Sebagai Senator Sumbar saat ini, Leonardy ditugasi DPD RI untuk melakukan pengawasan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah.

Ketua Pengurus Masjid Babussalam, Amril Baharuddin menyatakan masjid yang dipimpinnya menyantuni 114 orang anak yatim dan dhuafa pada hari Sabtu 16 Mei 2020. Bantuan itu terdiri dari 10 kilogram beras, minyak makan dua liter, gula satu kilogram, mie instan 10 bungkus dan satu lapiak (30 butir) telur.

Menurut Amril, anak yatim dan dhuafa yang disantuni itu hanya 34 orang yang binaan masjid. Selebihnya adalah anak yatim dan dhuafa yang bukan binaan masjid. Anak binaan ini diupayakan selalu menerima 10 kilogram beras setiap bulannya dan mereka menerima uang santuan setiap minggu.

Untuk keperluan tersebut, pengurus menyurati jamaah perihal ditutupnya masjid buat beribadah sementara waktu sejak 27 Maret 2020. Hal ini menyikapi surat Gubernur Sumbar, Walikota Padang dan maklumat MUI.

“Alhamdulillah terkumpul juga dana lebih kurang Rp35.800.000. Inilah yang kami bagikan pada Sabtu, 16 Mei ini. Terimakasih atas dukungan para jamaah sekalian,” ujarnya.

Amril juga menegaskan bahwa pemberian bantuan tetap mengacu pada protokol Covid-19. Bantuan dibagikan per RW. Pelaksanaannya pun dibedakan waktunya. “Pokoknya kita sedapat mungkin menghindari orang-orang berkerumun,” tegasnya. (Rel/st)

Pasbar.Lintas Media News.
Sebanyak 9.398 Kepala Keluarga (KK) miskin dan mereka yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Pasaman Barat, mulai hari Senin (18/5) menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp.600 ribu sebulan untuk jangka waktu tiga bulan.

Peluncuran BLT Dana Desa di Pasaman Barat dilakukan langsung oleh Bupati Yulianto, SH.,MM dengan penyerahan uang tunai dan buku tabungan Bank Nagari. Bulan selanjutnya uang BLT akan langsung ditransfer ke rekening penerima. "Kita harapkan dana BLT ini dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sembako keluarga, bukan untuk membeli baju lebaran," kata Yulianto di Kantor Wali Nagari Kinali.

Bupati Yulianto mengatakan, bahwa selain BLT Dana Desa, kepada masyarakat miskin dan mereka terdampak Covid-19 juga dibagikan Bansos Kemensos, BLT Provinsi dan BLT Kabupaten. "Kalau namanya sudah terdaftar pasti dapat Bansos, harap bersabar karena pencairan Bansos dan BLT ini tidak serentak waktunya," kata Bupati yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Pasaman Barat ini.

Acara peluncuran BLT Dana Desa Pasaman Barat ini menjadi istimewa karena dihadiri Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dengan Ketua Syamsul Bahri (Fraksi PDIP), Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman (Fraksi Gerindra), Sekretaris Komisi I HM. Nurnas (Fraksi Demokrat), Anggota Komisi I Jempol (Fraksi Gerindra), Muzli M. Nur (Fraksi PAN), Zarfi Deson (Fraksi Golkar) dan Drs. Bakri Bakar, MM (Fraksi Nasdem).

Dalam pemantauan ini Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengingatkan Wali Nagari di Pasaman Barat untuk teliti dan berhati-hati dalam pendataan penduduk miskin untuk BLT Dana Desa. Jangan sampai ada yang terlupakan.

Tim Komisi I DPRD Sumbar berkunjung ke Pasaman Barat dalam rangka Monitoring LKPJ Gubernur dan pemantauan pelaksanaan Dana Desa.dan sekaligus Pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB   Tim didampingi oleh Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., bersama Korprov Pendamping Desa Ir. Feri Irawan Tan Ganto, M.Si., dan Khairul Anwar Tan Rajo, SH.,MH.

Menurut Syafrizal Ucok, Pemprov Sumbar sengaja mendesak kabupaten/kota untuk segera mencairkan BLT Dana Desa, karena sangat ditunggu oleh masyarakat miskin di nagari, masyarakat yang sakit menahun dan warga yang miskin karena terdampak Covid-19.

Diingatkan Syafrizal Ucok, karena bersamaan dengan Idul Fitri tentu BLT Dana Desa ini akan menjadi sangat berarti untuk masyarakat. "Pemerintah menginginkan menjelang lebaran ini seluruh BLT Dana Desa bisa dikucurkan," harap Syafrizal Ucok, mantan Pj Bupati Kabupaten Dharmasraya ini. (st/rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Tolak permintaan Tunjangan Hari Raya (THR),Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 672 perusahaan media siber mendukung  sepenuhnya imbauan Dewan Pers yang melarang pers meminta-minta THR pada instansi di luar kantornya sendiri.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, hari Minggu (17/5) menanggapi imbauan Ketua Dewan Pers soal THR.  “Kami sependapat dengan Dewan Pers,” kata Firdaus.

Dewan Pers menjelang  perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H, 24-25 Mei 2020, mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.

“Imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional,” kata Ketua  Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam siaran persnya yang diterima oleh Sekretariat SMSI di Jakarta, Minggu (17/5).

Imbauan Dewan Pers yang ditandatangani Muhammad Nuh itu telah disampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan, Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia.

Imbauan ini  untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Menurut Nuh, Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.
“Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya,”kata  Nuh.

Dewan Pers menyediakan saluran komunikasi dan koordinasi.  Bagi yang ingin menghubungi Dewan Pers bisa melalui Hendry CH. Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers (No. HP : 0811-103-096) dan Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers (No. HP: 0811-812-099.)

Lebih lanjut dijelaskan dalam imbauan tersebut, bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi siapa pun wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Setelah hampir sebulan penuh pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Barat (Sumbar) tidak pernah   bersilaturahmi secara langsung, karena ramadhan dan distancing social, dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19,  pada Sabtu (16/5) para pengurus bisa berkumpul dan bercengkrama sambil berbuka puasa bersama.

Meskipun berkumpul dan berdiskusi membahas perkembangan situasi daerah dan nasional, para pengurus IWO Sumbar tersebut tetap menerapkan aturan duduk dengan jarak yang disesuaikan tata cara protokoler Covid-19.

Dalam kesempatan  buka puasa bersama dengan kesederhanaan, namun penuh kekeluargaan tersebut, ketua IWO Sumbar Khadafi Azwar mengatakan, agar dalam melakukan peliputan harus tetap berhati-hati dalam menjaga keselamatan dan kesehatan, ditengah semakin merebaknya penyebaran virus corona.

Khadafi Azwar juga berharap, jangan gegabah dan menganggap sepele dengan situasi saat ini, dimana tidak ada orang yang bisa memprediksi penularannya.

"Saya berharap, agar rekan-rekan semua tetap waspada dalam melakukan aktifitas peliputan, ditengah merebaknya pandemi saat ini, jaga kesehatan dan keselamatan, serta tetaplah menjadi pemutus mata rantai penyebaran," ulas Khadafi.

Ditambahkannya, memang tidak mudah melakukan aktifitas peliputan dalam bayangan penyebaran corona, namun dengan keikhlasan dalam memberikan informasi pada masyarakat, Tuhan akan melindungi.

Dalam kesenpatan tersebut, para pengurus dan dewan etik saling sharing, sehingga bisa meminimalisir pelanggaran dalam pembuatan berita.

Salah seorang Dewan Etik, yang juga wakil ketja KI Sumbar, Adrian Tuswandi, SH, mengatakan, para peliput harus tetap menjaga etika profesi dan taat dengan aturan yang memayungi profesi.

"Ingat teman-teman, kita harus tetap menjaga etika profesi, serta taat pada aturan yang memayungi prifesi jurnalis, karena itu merupakan panduan penting, demi mejaga marwah dan kehormatan profesi," tegas Adrian Tuswandi yang kerap dipanggil Toaix.

Pernyataan Toaix juga disepakati para pengurus, kalaupun ada sedikit kelalaian nantinya, organisasi akan melakukan advokasoli dalam penyelesaiannya.

"Inshaa Allah dengan rasa kekeluargaan, kita bisa bersama-sama membesarkan organisasi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam menjalankan profesi mulia ini," tukuk Toaix.

Buka bersama diakhiri dengan saling melambaikan tangan, sebagai tanda salam kekompakan, sesuai standarisasi protokoler covid-19. (Rel/st)

Pessel.Lintas Media News.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan untuk 14 ABK warga Air Haji korban kapal tenggelam pada bulan Februari yang lalu, yang setiap korbannya Rp. 5 juta, dengan total bantuan sebesar Rp. 70 juta.

Pelaksanaan pemberian bantuan ini dilakukan secara langsung diberikan pada keluarga korban oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai dengan didampingi oleh Ketua Baznas Sumbar Prof. Syamsul Bahri Chatib, Kepala Dinas Perikanan Yosmeri dan Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Syaifullah, di Air Haji, Sabtu (16/5/2020).

Sebagaimana diketahui, Kapal Bagan Mitra Utama merupakan satu kapal yang tenggelam di laut Pessel, tenggelam sejak Rabu, 29 Januari 2020 lalu, ada 3 orang korban kapal tenggelam ditemukan, namun 11 lagi sampai saat ini korban belum ditemukan.

Nasrul Abit mengatakan ini adalah musibah yang tidak bisa ditolak, kedatangan ronbongan ini untuk memberikan bantuan mengurangi beban para keluarga korban kapal tenggelam.

"Kedatangan kami kasiko manjapuik yang ta tingga, bahwa telah terjadi musibah kapal tenggelam yang menimpa saudara kita yang sampai saat ini belum ditemukan, mudah- mudahan dengan bantuan ini bisa mengurangi beban pada keluarga korban," ucap Nasrul Abit.

Selanjutnya Nasrul Abit berharap bahwa bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dan almarhum segera ditemukan. Ia juga mengajak para yang hadir untuk berdo'a bersama untuk kesematan keluarga korban dan diberikan tempat yang indah nantinya yaitu Sorga Allah SWT.

"Mari kita bersama-sama berdo'akan Almarhum, ini adalah musibah. Semoga Allah berikan tempat yang Indah Sorga Allah," katanya.

Wagub Sumbar menyampaikan saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda wabah Virus Corona, untuk itu mari kita lawan bersama dengan cara semua masyarakat harus kompak menggalakkan cuci tangan, jaga jarak dan memakai masker. Benar-benar kompak, tanpa terkecuali.

"Menjaga kondisi sekarang ini, tentu jangan lagi salah menyalahkan, wabah virus corona Covid-19 ini adalah tangung jawab kita, musuh kita bersama," tuturnya.

Pihak keluarga korban mengungkapkan sangat terharu atas kepedulian Baznas Sumbar dan Nasrul Abit terhadap warga Air Haji, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19, yang permasalahan ekonomi sangat dirasakan sekali oleh masyarakat.

Nasrul Abit adalah sosok yang tak asing lagi bagi warga Air Haji. Selain seorang Wakil gubernur Sumbar, Ia juga pemangku adat yang bergelar Datuak  Malintang Panai dan sekaligus orangtua yang selalu memperhatikan masyarakat Sumbar.

"Apalagi saat ini beliau sangat peduli terhadap masyarakat Sumbar untuk melawan wabah virus Corona atau Covid-19," kata salah satu keluarga korban Gusman.

Sementara itu Ketua Baznas Sumbar Prof. Syamsul Bahri Chatib menjelaskan, bahwa bantuan ini harus diserahkan langsung pada pihak keluarga korban, untuk menghindari kerumunan dan bisa tepat sasaran.

Kemudian Syamsul Bahri membeberkan nama -nama 14 orang keluarga ABK yang menerima bantuan dari Baznas Sumbar, yaitu Rahidil Shidiq, Muharuddin (jangguik), Aldi, Hengki Harianto, Gandi Putra, Naswil, Nofrianto, Armadiyon, M. Nasril, Hemdrizal, Zainul Syahri, Idit , Mulyadi dan yang terakhir Gusman.

"Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi mereka semua, apalagi sebentar lagi kita umat Islam akan lebaran,"  ujarnya.(rel)

Padang Pariaman,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Pariaman Ir. Arwinsyah MT sangat menyesalkan atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tidak lagi mengaktif Posko Cek Poin covid 19.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Arwinsyah ketika ditemui diruang kejanya Rabu (13/5/2020). Ini yang sangat kita sesalkan kebapa semua tenda ini tidak adalagi petugas padahal kita telah menyetujui PSBB ini di perpanjang sampai tgl 29 nanti.

Saya juga baru tau bahwa semua tenda ini ditutup karena beberapa hari yang lalu saya sengaja mendatangi semua tenda posko ini rencana akan membagikan baju ADP kepada petugas yang ada di setiap tenda posko tersebut sampai saat ini baju itu masih ada diatas mobil saya, aku Arwinsyah.

Mengetahui kejadian seperti itu saya lansung telpon Bupati dan Bupati mengalihkan kepada Sekda karena masaalah tekhnis dan sekda bisa menjawab secara tegas dan saya telpon Kepala BNPB Budi dan budi menjawab tidak adalagi anggaran yang bisa digunakan untuk ini, kami sudah ajukan dana untuk penambahan ini tapi dicoret oleh Sekda.

Pada hal kami di DPRD Padang Pariaman telah membuka kran anggaran ini seluas luasnya dan untuk 4 bulan kedepan kami telah menyetujui anggaran  dana Rp 80 milyar termasuk bantuan sosial, namun secara tekhnis kami kurang tahu dimana masaalahnya.

Disisi lain hal ini akan membuat daerah kita menjadi jelek karena telah keluar dari apa yang telah disepakati untuk pelaksanaan PSBB ini.

Saat ini Kami di DPRD seolah di pojokan dibilang tidak koperatif dalam persetujuan penggunaan Anggaran pada hal untuk anggaran covid 19 ini kami telah membuka kran selebar- lebarnya. Tegas Arwinsyah

Kita sebenarnya sudah kasihan sama semua OPD yang Ibaratnya seorang laki - laki sudah 3 kali disunat.  Namun dibalik itu sangat kita sayangkan beberapa bangunan pisik tetap dilanjutkan pada hal seharusnya tidak termasuk skala prioritas seperti lanjutan penbangunan Masjid Raya samping Kantor Bupati itu juga menggunakan APBD kita, keluh Arwinsyah  mengakhiri.
(Nurdin Tanjung)

Padang Pariaman.Lintas Media News.
Disaat daerah lain di Sumatera Barat (Sumbar), sangat mengkhawatirkan akan penyebaran virus covid -19, kenapa di Kabuaten Padang Pariaman semua tenda cek poin sudah tidak ada lagi petugas,alias gulung tikar.

Demikian disampaikan Iptu Indra Kusuma SH Kasat Lantas Padang Pariaman ketika ditemui dikantornya Kamis ( 13/5/2020). Kami dari Kepolisian khususnya di Lantas selalu mematuhi perintah atasan dan dalam hal untuk memutus rantai penyebaran virus cirona ini kami telah diperintahkan Dirlantas dan Kapolres untuk menghentikan semua kendaraan yang masuk di perbatasan, namun hal ini tentu tidak bisa kami laksanakan sendiri tanpa ikut serta pemerintah setempat/ Pemkab Padang Pariaman. Tegas Indra.

Semua tenda cek poin sudah tidak di operasikan lagi sejak Kamis (7/5/2020 lalu. Kondisi seperti ini yang membuat kita sedikit bingung antara kesepakatan PSBB dan perintah tidak singkron dengan kenyataan di lapangan dan kenapa Padang Pariaman tidak sanggup ? Ucap Kasat Lantas asli putra Sungai Limau ini.

Kondisi seperti kami sudah laporkan kepada Kapolres dan Polda Sumbar persoalan ini sesuai apa yang disampaikan oleh pihak BNPB hal ini di hentikan karena anggaran yang diajukan tidak diterima oleh Sekda. Tutup Indra. ( Nurdin Tanjung).

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) prihatin, masih ada masyarakat kita yang terdampak penanganan wabah covid 19 belum mendapat bantuan sosial terutama kawan-kawan disabelitas. Katanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum semua anggota disabel yang mendapat bantuan ini.

Hal ini disampaikan Nasrul Abit saat menyerakan bantuan sembako kepada Ketua PPDI ( Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia ) Kota Padang. An. Icun Suhaldi di komplek Bumi Lareh Permai Kota Padang, Jum'at (15/5/2020).

Nasrul Abit bicara soal data, kadang terlalu banyak masalah akan tetapi soal kawan-kawan disabelitas ini, kita akan minta Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi data sebelum disampaikan ke pemerintah pusat.

"Data disabelitas, tuna netra, tuna rungu dan lain-lain,  ini tentu sudah ada di provinsi agar ini dilakukan verifikasi kembali dengan dinas sosial Kabupaten/Kota. Sehingga semuanya nanti dapat terayomi terbantu dalam berbagai terutama program PKH dan mereka membutuh sekali", ujarnya.

Ketua PPDI Kota Padang Icun Suhaldi juga mengatakan,  sebahagian besar anggota disabel ini keluarga miskin tak mampu. Jumlah mungkin sudah ribuan namun belum terdata secara baik.

"Lihatlah anak-anak disabel yang sedang dalam pendidikan, mereka rata-rata dari keluarga miskin tak mampu dan masih ada yang belum terdata PKH semua. Dan saat ini mereka belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) itu ", ujar Icun.

Icun Suhaldi juga sampaikan, anggota disabel secara langsung banyak karena kami banyak bergerak pada usaha jasa informal,  seperti pijat, pertukangan, tenaga seni dan bangunan.

"Semua hampir semua kami terdapat penanganan wabah covid 19 ini, karena usaha jasa informal juga terhimbas karena semua di rumahkan. Saat ini tidak ada kegiatan usaha jasa yang berjalan baik", terangnya.

Icun juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu keluarga disabelitas di Sumatera Barat, baik secara perorangan maupun kelompok berupa sembako dan lain-lain.(St/rel)

Pessel.Lintas Media News.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendorong Pemprov Sumbar bersama jajarannya untuk segera melakukan pemutakhiran data penduduk miskin dan terintegrasi, yang menjadi acuan semua OPD dalam menjalankan programnya. Data penduduk miskin yang ada sekarang dinilai sudah banyak yang tidak sesuai ditemui di lapangan.

Kesimpulan Komisi I DPRD Sumbar itu diungkapkan HM. Nurnas, ST dalam kunjungan lapangan dan diskusi sehubungan Monitoring LKPJ Gubernur di Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kab. Pesisir Selatan, Jum'at (15/5) siang.

Tim Komisi I DPRD Sumbar ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi H. Muhammad Nurnas (Demokrat) dengan Anggota Zarfi Derson (Golkar), Drs. Bakri Bakar, MM (Nasdem) dan M. Ridwan (PKS). Tim didampingi oleh Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM dan Korprov Pendamping Desa Ir. Feri Irawan, M.Si dan Khairul Anwar, SH.,MH.

Menurut HM Nurnas, pemutakhiran data penduduk miskin ini sangat diperlukan, terutama pada saat adanya musibah seperti pandemi Covid-19 ini. "Bayangkan ada orang yang sudah meninggal, datanya masih muncul. Sedangkan ada warga yang miskin tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Ini yang akhirnya memicu keributan," kata HM Nurnas lagi.

Karena itulah Nurnas mendesak Pemprov Sumbar dan juga Pemkab/Pemko menyediakan anggaran, untuk memutakhirkan data penduduk miskin yang benar-benar berbasis nagari. "Dalam pemutahiran data ini wajib melibatkan aparat nagari, mereka yang tahu pasti kondisi masyarakatnya," kata HM Nurnas.

Dalam paparan Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Aprizal terungkap, bahwa keributan yang terjadi beberapa hari lalu, bermula dari data yang tidak valid. Banyak nama warga miskin yang terdampak Covid-19 tidak ada dalam penerima Bansos. "Alhamdulillah dapat kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ada kekeliruan data. Karenanya kita sisir semua warga miskin dan terdampak Covid-19 ini, kita masukkan dalam penerima BLT Dana Desa yang akan kita serahkan. Masih ada juga yang belum masuk daftar, tetapi kemampuan BLT Dana Desa hanya 259 Kepala Keluarga," kata Wali Nagari Aprizal.

Nagari Rawang Gunung Malelo sendiri termasuk nagari yang memilki penduduk cukup besar, 2.010 Kepala Keluarga. Dengan Bansos Kemensos, PKH, BLT Provinsi dan BLT Dana Desa, hanya 65 persen KK yang bisa diakomodasi bantuan.

Masalah data yang tidak update ini juga diakui oleh Camat Sutera Fachrudin. "Dalam penyusunan penerima Bansos Covid-19 ini kami menerima data yang lama dari Dinas Sosial, kemudian kami revisi di nagari. Mereka yang sudah meninggal dikeluarkan, termasuk warga yang tidak masuk kategori miskin. Tetapi nyatanya dalam daftar penerima Bansos nama-nama yang sudah dikeluarkan itu muncul kembali. Merasai kami di bawah oleh masyarakat," kata Camat Fachrudin yang didampingi Kadis PMN Pesisir Selatan Drs. Wendy, MM.

Bak gayung bersambut, Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. menanggapi positif kesimpulan Komisi I DPRD Sumbar tentang pemutakhiran data penduduk miskin di setiap nagari. "Dengan data yang update tentu tidak ada masyarakat yang dirugikan. OPD pun dapat menjalankan programnya dengan lancar tanpa ada keributan soal data ini," kata Syafrizal Ucok, mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.

Untuk mendukung pemutahiran data penduduk miskin di seluruh nagari ini, Syafrizal Ucok ingin perangkat nagari dilibatkan. "Kita harapkan ada program pemutakhiran data penduduk miskin ini dalam APBD Sumbar ke depan, yang basis datanya dari nagari," kata Syafrizal Ucok. (rel/st)