Padang.Lintas Media.
Untuk memastikan siapa tuan rumah penyelenggara Pekan Nasional Tani dan Nelayan (Penas- TDN).Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar akan segera memanggil pemerintah provinsi. Pemanggilan ini terkait desakan masyarakat Kota Padang yang mempertanyakan hal tersebut.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan.DPRD akan memanggil pemprov untuk memastikan simpang siurnya informasi mengenai pemindahan penyelenggaraan Penas Tani 2020 dari Padang ke Kabupaten Padang Pariaman.

Hal itu disampaikan Supardi saat menerima Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan anak nagari Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo di halaman kantor DPRD Sumbar.Senin lalu.

“Sampai saat ini DPRD sendiri juga belum mendapat kejelasan mengenai informasi ini. Untuk itu, kami segera akan memanggil pemprov untuk menindaklanjutinya,” kata Supardi.

Menurut Supardi, sampai saat ini belum ada sepucuk surat pun yang sampai ke DPRD terkait pemindahan tuan rumah penyelenggaraan Penas Tani 2020 tersebut. Agar masyarakat mendapat kepastian, perlu dipertanyakan kepada pemerintah provinsi.

“Agenda Penas Tani ini merupakan kegiatan nasional dimana Sumatera Barat sebagai tuan rumah dan sudah disepakati Kota Padang sebagai lokasi penyelenggaraan. Namun belakangan berkembang informasi bahwa kegiatan dipindah ke Padang Pariaman. Ini perlu diklarifikasi kepada pemprov agar informasi tidak menjadi bola liar,” ulasnya.

Supardi berjanji kepada masyarakat yang datang akan menindaklanjuti persoalan ini secepatnya. Dia meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak terpancing isu – isu yang belum jelas kebenarannya.

“Setelah kami meminta penjelasan kepada pemprov, DPRD secepatnya akan menginformasikan kembali kepada masyarakat,” katanya.

Dia meminta masyarakat untuk siap mensukseskan event Penas Tani 2020 di Sumatera Barat mendatang. Penas Tani ini akan dihadiri oleh puluhan ribu petani dan nelayan dari seluruh tanah air yang tentunya akan mendatangkan efek ganda bagi perekonomian masyarakat.

Puluhan masyarakat petani dan nelayan dari Kota Padang mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mempertanyakan kepastian informasi pemindahan lokasi penyelenggaraan Penas Tani 2020. Masyarakat yang datang menyatakan menolak rencana pemindahan tersebut dan meminta lokasi penyelenggaraan tetap di Kota Padang.

Menjadi tuan rumah penyelenggaraan, Kota Padang sudah mempersiapkan diri. Rumah – rumah penduduk sudah dipersiapkan untuk dijadikan tempat penginapan peserta dari seluruh tanah air. Hal inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat sehingga mendatangi gedung DPRD Sumbar untuk mendapatkan kepastian. (Sri)

PADANG,Lintas Media.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar H.Afrizal,SH,MH menerima Reward yang diantar langsung Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (19/12) di ruangan khusus II DPRD Sumbar.

Reward yang diterima Afrizal dari Komisi Informasi adalah Achievement Motivation Person, penghargaan tersebut diberikan pada 15 tokoh yang dinilai memiliki perhatian untuk perkembangan KI 2019, Tokoh Peduli Penyiaran 2019 dari KPI

Piagam penghargaan terrsebut diantar langsung oleh KI dan KPI pada Afrizal, karena pada saat hari penganugrahan tersebut Afrizal  tidak berkesempatan hadir, karena berhalangan.

Ketua KIP, Adrian Tuswandi, SH, mengatakan, penghargaan untuk 15 orang motivator keterbukaan tersebut tetap akan diantar langsung pada penerima, karena saat acara penganugrahan tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan pada saat itu, atau sedang berhalangan sakit.

“Karena penghargaan ini wajib sampai kepada penerima, maka kami mengantar langsung,adapun alasan mengapa diantar, karena beliau pada saat hari penganugrahan tidak bisa hadir karena tugas yangendesak saat itu,” ungkap Adriam yang kerap dipanggil Toaix.

Ditambahkannya, selain Afrizal pada saat acara puncak KI lalu, sekretariat DPRD dan H.M. Nurnas juga mendapatkan reward.

“Selain untuk bang Afrizal, pada acara puncak KI kemarin, kami sudah berikan penghargaan yang sama buat bang Nurnas, serta piagam keterbukaan untuk sekretarian DPRD,” tambah Adrian.

Hal senasa juga disampaikan Apri Endi, dimana Afrizal memiliki kapasitas personal yang layak menerima award.

Secara objektif ke-2 lembaga tersebut sepakat menilai kalau Afrizal adalah sosok yang layak untuk menerima penghargaan.

Sementara.H.Afrizal, SH,MH, mengatakan, sangat berterimakasih dengan kepercayaan dan penghargaan yang sudah diberikan padanya.

“Semoga akan menjadikan motivasi lebih pada tahun-tahun mendatang, sehingga kedua lembaga ini menjadi lebih kuat,” ulas Afrizal.

Ditambahkannya, pada awalnya dia tidak berkeinginan untuk mendapatkan reward, namun murni niatnya untuk memperkuat lembaga yang terbentuk dan ditetapkan melalui peraturan daerah (perda).

“KI dan KPI merupakan lembaga negara yang ada didaerah, sehingga sangat perlu diperhatikan, karena tidak mungkin mendapat peran yang lebih baik kalau tidak dibantu oleh DPRD,” tambahnya.

Afrizal juga meminta kedua lembaga tersebut untuk mengkaji ulang penghargaan yang diberikan pada nya, namun menurut penilaian tetap Afrizal layak mendapatkannya.

Diharapkan Afrizal,agar KI dan KPI lebih pro-aktif, sehingga apapun event yang ada di Sumatera Barat dapat tesiarkan dengan baik.

“Saya berharap agar kedepan KIP dan KPID lebih eksis, untuk kepentingan masyarakat lebih luas,” tandasnya. (Sri)

Padang.Lintas Media News.
Anggota DPR RI, sekaligus ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade menegaskan. Partai Gerindra menjagokan Nasrul Abit pada konsestasi Pilkada 2020 mendatang.

Menurut Andre, Nasrul Abit yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat, merupakan salah satu kader terbaik yang dimiliki partai Gerindra. Maka dari itu, prioritas utama calon Gubernur Sumatera Barat jatuh kepada Nasrul Abit.

“Memang SK DPP terhadap pak Nasrul Abit belum ada. Tapi, pembicaraan saya selaku ketua DPD Gerindra Sumatera Barat dengan pimpinan kami di DPP, bahwa calon yang menjadi prioritas partai gerindra itu, adalah pak Nasrul Abit,” kata Andre Rosiade di Padang, di sela - sela kunjungan kerja Komisi VI, Rabu 18 Desember 2019

Meski demikian kata Andre, tentu ada mekanisme yang akan dilewati. Salah satunya yakni, survei yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Februari mendatang. Survei itu, bukan hanya untuk calon Pilgub Sumatera Barat, namun juga diperuntukkan untuk seluruh Pilkada Kota dan Kabupaten.

Seperti diketahui Gerindra DPD Sumatera Barat dan Kabupaten Kota juga telah membuka pendaftaran untuk calon kepala dan wakil kepala daerah

“Ya, kita memang sudah buka pendaftaran, tapi boleh dong kami punya prioritas calon. Dan prioritas kami adalah pak Nasrul Abit. Beliau, salah satu kader terbaik kami, pernah menjadi ketua DPD Gerindra Sumbar dan, tentu kami lebih memprioritaskan kader kami untuk menjadi Gubernur,” ujar Andre.

Andre Rosiade memastikan, jika Partai Gerindra akan tetap terbuka untuk calon atau kandidat lain diluar partai. Bahkan, membuka segala opsi.

“Kami tetap terbuka, kan keputusannya belum ada diambil oleh pimpinan. Kan bisa saja yang mendaftar  menjadi wakil. Kita memang membutuhkan calon Wagub yang bisa membantu mengunci kemenangan pak Nasrul Abit nantinya kalau memang diputuskan oleh DPP Gerindra,” kata Andre.

Andre mengaku, jika dirinya saat ini diberikan amanah oleh DPP Gerindra untuk mengamankan dan memenangkan kandidat yang diusung oleh DPP Gerindra pada konsestasi Pilkada 2020 untuk Sumatera Barat. Bahkan, siap menghadapi siapapun kandidat yang bertarung di Pilkada Sumbar.

Terkait siapa yang akan mendampingi Nasrul Abit, Andre menyerahkan hal tersebut  kepada Nasrul Abit.

“Yang penting pak Nasrul Abit nyaman kerjasama dengan yang bersangkutan.  Jangan sampai sudah menang, dilantik malah berantem. Yang kedua, tentu yang penting membantu mengunci kemenangan Pak Nasrul Abit di pilkada 2020. Jadi terserah pa NA saja, nanti kita survi  dan pak NA sudah punya daftar nama-namanya dan sudah disampaikab ke kami. Akan kami survei. Nanti, akan kita lihat. Kita siap berkompetisi,” tutup Andre Rosiade. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Nasrul Abit atas nama Pemerintah provinsi Sumatera Barat menyerahkan bonus bagi pemenang MTQ Nasional ke 27 tahun 2018 di Medan.  Sumbar memperoleh dua medali, satu emas dari cabang Musabaqah Maqalah Quran (MMQ) atas nama Astuti Mairinda. Dan medali perak di peroleh dari cabang Tilawah Dewasa Putri atas nama Annsi’ul Malikha.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan, penyerahan bonus ini bagian dari motivasi dan perhatian pemprov Sumbar terhadap kemajuan prestasi qori dan qoriah Sumbar di ajang event nasional Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)  Nasional.

" Pemberian bonus ini bagian dari keseriusan Pemprov Sumbar bagaimana memacu prestasi para qori dan qoriah dalam kafilah MTQ Sumbar dapat berpreatsi lebih baik lagi kedepannya", ujarnya di Aula Kantor Gubernur Sumbar,  Rabu (18/12/2019).

Nasrul Abit juga katakan, tahun 2020 penyelenggaraan MTQ Nasional ke 28 dilaksanakan di Sumatera Barat, kita berharap dapat menjadi tuan rumah yang sukses,  sukses prestasi,  sukses penyelenggaraan dan sukses pelayanan.

"Saat ini tim kafilah Sumatera Barat sedang melakukan berbagai persiapan dan pembinaan para qori dan qoriah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kita mengajak para qori dan qoriah Sumbar tekun berlatih untuk mampu berikan prestasi yang terbaik bagi masyarakat", himbaunya.

Nasrul Abit juga harapkan, pembinaan dan pelatihan yang dilakukan agar lebih baik lagi. Para pelatih serta qori dan qoriah membangun kekompakan, keharmonisan untuk mampu melatih kemampuan potensi terbaik para qori/qoriah Sumbar.

" Mari kita berlatih dengan kerja keras dan bangun keyakinan bahwa kita bisa lahirkan karya-karya potensi diri dalam MTQ Nasional ke 28 tahun 2020. Disiplin diri,  ketekunan dan keyakinan akan mampu berprestasi merupakan modal dasar setiap kita untuk nama baik daerah di pentas nasional", serunya.

Adapun bonus yang diberikan pemprov Sumbar, 150 juta untuk juara I dan 100  Juta untuk juara II. Hadir dalam penyerahan bonus tersebut Kakanwil Kemenag Sumbar, Ketua harian LPTQ Sumbar,  Kabiro Bina Mental dan Kesra serta beberapa kafilah MTQ Sumbar.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Tugas pertama pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat yang harus mulai bergerak adalah melakukan pendataan, verivikasi serta menyelesaikan permasalahan tanah wakaf yang belum memiliki surat-surat apalagi sertifikat, seperti tanah untuk Masjid/Musholla ataupun tanah untuk sekolah dan fasilitas umum lainnya. Ini perlu segera dilakukan dalam rangka memperjelas keberadaan dan kedudukan hukum tanah wakaf tersebut sebagai modal dan aset Perwakilan BWI.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada  acara Pengukuha  Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Barat, masa Jabatan 2019 - 2022, Aula Kantor Gubernur, Rabu (18/12/2019)

Lebih lanjut wagub Sumbar katakan,  kedua, pengurus juga mempunyai peran penting untuk mensosialisasikan Informasi-informasi terkait wakaf.
Jika perlu harus turun ke tengah masyarakat untuk memberikan informasi mengenai wakaf. Masyarakat harus mengerti perkembangan wakaf, seperti wakaf benda bergerak, wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf uang.

Nasrul Abit juga serukan, dalam upaya memajukan wakaf ini, ada 3 hal penting yang perlu dilakukan pengurus, antara lain,

"Pertama, memetakan potensi wakaf dan menyelamatkannya, dimana tanah-tanah wakaf yang bisa produktif. Kedua, mengelola wakaf yang sudah ada dan mencari terobosan  baru tidak hanya dalam bentuk tanah tetapi juga uang. Ketiga, mengembangkannya, mengenterpreniur dari pengelola, karena prinsip wakaf adalah mengembangkan harta wakaf. Jika perlu dapat dibisniskan supaya merubah nilai wakaf tersebut menjadi lebih banyak lagi", ujarnya.

Wagub Sumbar juga sampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat dengan  telah terpilihnya kepengurusan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019 - 2022. Semoga kepengurusan ini mampu menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk memajukan organisasi secara lebih optimal di masa depan.

"Mari kita sinergikan  momentum Pengukuhan  Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019 - 2022 dengan semangat membangun masyarakat yang madani dan semangat gemar berwakaf. Semoga Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019 - 2022, akan mampu menjadi lokomotif dalam rangka  peningkatan kualitas kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat", harapnya

Nasrul Abit katakan,  Lembaga BWI dibentuk berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bersifat independen dalam mengurus, mengelola serta melakukan pembinaan terhadap semua hal yang menyangkut perwakafan. Oleh amanat Undang-undang tersebut, sehingga Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsinya di bidang tersebut melakukan pembentukan BWI mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kita mengharapkan dengan adanya BWI ini, aset wakaf yang merupakan potensi besar umat Islam dapat dikembangkan secara produktif di daerah ini, karena salah satu tugas BWI adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.Disamping itu, masih banyak juga persoalan seputar kehidupan umat beragama yang perlu menjadi perhatian kita bersama.

"Diantaranya masih juga kita temukan masyarakat yang belum pandai baca tulis alquran,  besarnya angka pengangguran, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah oleh umat beragama di daerah ini, belum lagi sudah menggejalanya narkoba, pelaku pornografi, LGBT dan perbuatan maksiat lainnya merupakan contoh dari banyak persoalan yang perlu dipecahkan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah ini", ungkap Nasrul Abit

Nasrul tegaskan sinergitas yang lebih optimal dari seluruh organisasi keagamaan yang ada di daerah ini, untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, dalam membina dan meningkatkan kualitas  kehidupan beragama dan sosial budaya di Sumatera Barat. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat akan senantiasa menempatkan seluruh organisasi kegamaan yang ada di Sumatera Barat, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat sebagai mitra strategis  dalam pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

"Mari kita mulai tugas mulia ini, dengan niat pengabdian yang setulus-tulusnya, serta hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wataalla semata", pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Badan PelaksanaWakaf Indonesia,  Prof.Dr.H. Muhammad  Nuh, DEA, Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Ketua Terpilih Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Polda Sumbar),menggelar upacara pelepasan Irjen Pol Fakhrizal dan penyambutan Irjen Pol Toni Harmanto sebagai Kapolda Sumbar di halaman Mapolda Sumatera Barat. Rabu siang (18/12).

Irjen Pol Fakhrizal secara resmi meninggalkan Polda Sumbar.
Prosesi Pedang Pora menjadi pelepas Jenderal bintang dua itu melangkah keluar dari gerbang Mapolda Sumbar.

 Irjen Fakhrizal beserta istrinya Ny. Ade Fakhrizal menyalami seluruh personel di jajaran Polda Sumbar, mulai dari pejabat utama hingga para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sampai di gerbang, ia disambut ratusan warga yang telah menanti.

Irjen Fakhrizal kemudian digendong oleh para kapolres jajaran Polda Sumbar. Begitupun dengan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto. Lambaian tangan kedua sang jenderal ini menyapa para warga yang tak hanya berasal dari Kota Padang, namun juga beberapa daerah lainnya.

“Selamat jalan Pak Fakhrizal, kami tunggu Bapak kembali di Ranah Minang,” sorak beberapa warga, sembari melambaikan tangan dan mengabdikan momen ini dengan kamera ponsel mereka.

Irjen Fakhrizal menurut salah satu warga, dekat dengan banyak kalangan, baik ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Sumbar.

Sebelum menyelesaikan jabatan kapolda, Irjen Fakhrizal juga menuntaskan kewajiban Polri kepada tiga keluarga korban kekerasan oknum polisi di masa lalu, yang terjadi sebelum ia menjabat.

Salah seorang warga, Rosi Amril, mengaku sengaja datang dalam acara perpisahan Irjen Fakhrizal. Perempuan 45 tahun itu datang bersama rombongan ibu-ibu lainnya, dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Ia berharap, apa yang telah ditinggalkan Irjen Fakhrizal selama menjabat dapat diteruskan oleh Kapolda Sumbar yang baru.

Pada sambutan perpisahannya, Irjen Fakhrizal mengakui, selama tiga tahun menjabat di Sumbar menjadi masa-masa kenangan terindah dan tak terlupakan. Walaupun, katanya, belum begitu banyak memberikan karya yang dipersembahkan kepada masyarakat.

“Dengan segala kerendahan hati, saya sangat menyadari bahwa belum banyak karya yang saya persembahkan kepada masyarakat di Ranah Minang. Akan tetapi saya menyakinkan di bawah Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto dapat lebih meningkatkan kinerja Polda Sumbar,” katanya.

Irjen Fakhrizal juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang telah bekerja sama selama tiga tahun belakangan. Ia pun meminta maaf apabila ada kesalahan selama menjadi pimpinan.

“Mohon maaf apabila selama saya menjabat ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Tentunya saya sebagai manusia biasa tak luput akan dari kesalahan,” tuturnya. (ST)

PADANG.Lintas Media News.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat Suharman mengakui, hampir seluruh rumah tahanan negara (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sumbar over kapasitas,lebih dari 60 persen penghuninya merupakan tahanan kasus narkoba.

Hal itu diungkapkan Suharman saat menerima kunjungan Ketua Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alirman Sori di kantornya, Rabu (18/12/2019).

"Hampir seluruh Rutan dan Lapas yang ada saat ini sudah mengalami over kapasitas dan sebagian besar warga binaan penghuninya merupakan tahanan kasus narkoba, lebih dari 60 persen," ungkapnya.

Menurut Suharman, meskipun Rutan dan Lapas merupakan bagian akhir dari proses hukum, namun tentunya ada konsekwensi yang harus dialami terkait kondisi itu. Seperti penempatan petugas serta peningkatan biaya yang harus dikeluarkan. Termasuk juga fasilitas sarana prasarana Rutan dan Lapas.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori menegaskan akan menjadikan hal itu sebagai catatan penting. Jumlah warga binaan kasus narkoba yang di atas 60 persen merupakan suatu kondisi yang harus menjadi perhatian bersama.

"Warga binaan dari kasus narkoba di atas 60 persen, ini suatu hal yang sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian semua pihak," tegasnya.

Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat ini juga mengungkapkan kerisauan terkait kondisi Rutan dan Lapas yang sudah over kapasitas. Kondisi tersebut juga harus menjadi perhatian. Sebagai anggota DPD yang mewakili Sumatera Barat, kondisi itu akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Ini akan menjadi catatan penting untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkum HAM," kata Alirman Sori. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Ketua Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alirman Sori mengapresiasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Pengawalan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di daerah telah dilakukan dengan baik sesuai harapan dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Alirman Sori, usai kunjungan ke Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Barat, Rabu (18/12/2019). Anggota DPD RI asal daerah Sumatera Barat itu mengunjungi Kanwil Kemenkum HAM dalam rangka mengisi masa reses di daerah pemilihannya.

"Kami mengapresiasi Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Barat yang ternyata lebih cepat melaksanakan apa yang menjadi harapan dari pemerintah pusat," kata Alirman Sori.

Dia melanjutkan, salah satu buktinya, Kanwil Kemenkum HAM Sumbar telah berkontribusi luar biasa dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Tenaga Perancang Perundang - undangan serta penyuluh yang dimiliki secara aktif melakukan roadshow ke seluruh daerah.

"Ketika Perda daerah sudah tuntas, penyuluh yang ada juga aktif mensosialisasikannya. Ini merupakan langkah maju yang perlu diapresiasi dan didorong untuk terus ditingkatkan," katanya.

Alirman Sori menambahkan, kunjungan tersebut sebagai implementasi dari beberapa Undang - Undang. Antara lain UU MD3 khususnya pasal 249 ayat (1) huruf J. Kemudian pasal 95 UU nomor 15 tahun 2011.

Ayat (1) huruf J pasal 249 UU MD3 berbunyi: DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (perda).

"Termasuk juga implementasi UU 15 tahun 2011 pasal 95 terkait kewenangan DPR DPD dan pemerintah pemantauan dan peninjauan terhadap pemberlakuan UU," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Alirman Sori juga menyerap aspirasi dari Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Barat terhadap beberapa kendala yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Misalnya dalam pelaksanaan tugas, tenaga perancang perundang - undangan sudah memiliki transportasi sementara tenaga penyuluh belum ada. Selain itu juga sarana prasarana kantor yang masih harus dilengkapi serta mengenai kondisi rumah tahanan (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Kendala ini menjadi catatan sebagai wujud tanggung jawab anggota DPD dalam menyuarakan aspirasi daerah pemilihan. Dalam hal ini, kita akan menyampaikan persoalan tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM agar dapat aspirasi yag disampaikan oleh kantor wilayah dapat dipenuhi," katanya.

Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Suharman, menyambut kedatangan anggota DPD RI menyampaikan harapan, agar program penguatan kapasitas untuk tenaga Perancang Undang - Undang dan Penyuluh hukum dapat ditingkatkan. Selain itu, juga berharap revitalisasi sarana prasarana unit teknis seperti Rumah Tahanan serta Lembaga Pemasyarakan.

"Tenaga perancang perundang - undangan serta penyuluh terus memaksimalkan kinerja pendampingan dan penyuluhan. Namun ke depan, kami berharap program penguatan kapasitas dapat lebih ditingkatkan," harapnya.

Dia menyebut, tenaga perancang perundang-undangan memiliki peran sangat strategis. Demikian juga dengan tenaga penyuluh hukum. Untuk Perda, Kemenkum HAM sangat menekankan naskah akademik. Sehingga Perda yang dilahirkan tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi.

"Naskah akademik ini sangat menentukan dalam merancang sebuah peraturan daerah. Ini sangat kami tekankan agar Peraturan di daerah tidak berbenturan dengan UU.(rel)

Oleh : Heldi Sabri
Mahasiswa Administrasi Keuangan dan Perbankan
Universitas Indonesia

Suatu organisasi dalam sebuah perusahaan akan berhasil atau bahkan akan gagal sebagian besar ditentukan oleh peran seorang pimpinan atau atasan. Fungsi atasan dalam suatu perusahaan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Berbagai cara dilakukan seorang pimpinan untuk mempengaruhi karyawannya agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan melalui program kerja. Tidak kalah pentingnya pemberian reward dan punishment diantaranya dengan memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan motivasi, dan dengan memberikan tekanan terhadap karyawan.

Kepemimpinan merupakan hasil dari adanya organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika dari interaksi sosial. Sejak dulu kala terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang di antara warga-warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih menonjol daripada yang lainnya. Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan, yang kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukkan dalam keadaan – keadaan di mana tujuan kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman- ancaman dari dalam maupun dari luar sebuah organisasi.

Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses yang dinamis yang sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan kelompok tersebut. Apabila dalam saat tersebut muncul seorang pemimpin, maka kemungkinan besar kelompok tersebut akan mengalami suatu disintegrasi. Tidak munculnya pemimpin tadi adalah mungkin karena seorang individu yang diharapkan menjadi pimpinan, ternyata tidak berhasil membuka jalan bagi kelompoknya untuk mencapai tujuan atau bahkan kebutuhan warganya tidak terpenuhi.

Menjadi seorang pemimpin bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, seorang pemimpin memiliki beban dan tanggung jawab yang cukup strategis dan harus accountable guna menciptakan lingkungan kerja yang efektif, hingga tujuan atau target pekerjaan yang harus terpenuhi. Dengan munculnya seorang pemimpin, maka setiap pemimpin akan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, untuk selalu menimbulkan gairah kerja dari seluruh patner kerja sebaiknya seorang atasan setidaknya memiliki gaya kepemimpinan Transformasional dan kepemimpinan Trasaksional sehingga dapat menjalankan sebuah roda Management dengan baik.

GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
Menurut Burns (dalam Yukl 2010:290) “Kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral daripada pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi”. Yukl (2009, p.315) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional sering didefinisikan melalui dampaknya terhadap bagaimana pemimpin memperkuat sikap saling kerjasama dan mempercayai, kemajuan diri secara kolektif, dan pembelajaran tim.

Dengan gaya kepemimpinan transformasional tersebut para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan para pengikut termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapkan. Kepemimpinan transformasional lebih meningkatkan motivasi dan kinerja pengikut.

Menurut Bass (1990) faktor-faktor kepemimpinan transformasional adalah sebagai berikut:
a. Karisma
Karisma ditandai dengan kekuatan visi dan penghayatan akan misi, menimbulkan hormat, meningkatkan optimisme, menekankan pentingnya tujuan, dan pemimpin akan membuat bawahan memiliki kepercayaan diri.
b. Inspirasional
Inspirasional mencakup kapasitas seorang pemimpin untuk menjadi panutan bagi bawahannya. Pemimpin menyampaikan tujuan yang jelas dan menjadi contoh yang baik bagi bawahannya.
c. Perhatian Individual
Perhatian dapat berupa bimbingan dan mentoring kepada bawahan. Pemimpin memberikan perhatian personal terhadap bawahannya dan memberi perhatian khusus agar bawahan dapat mengembangkan kemampuan.
d. Stimulus Intelektual
Stimulus intelektual yakni kemampuan pemimpin untuk menghilangkan keengganan bawahan untuk mencetuskan ide-ide, mendorong bawahan lebih kreatif dan menstimulus pemikiran dari bawahan dalam memecahkan permasalahan.

Dengan gaya kepemimpinan transformasional para anggota dapat meneladani sifat pimpinan yang menpunyai komitmen yang tinggi  dan berkonsekuen etika dari keputusan yang diambil. Pimpinan. masih bisa dipercaya oleh para pegawainya untuk mendorong pegawai lebih kreatif untuk mengeluarkan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga pimpinan dapat menginstimulasi pemikiran atau ide dari bawahannya.

GAYA KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL
Definisi kepemimpinan transaksional tidak terlepas dari pendapat Burn (1978) kepemimpinan yang melakukan transaksi memotivasi para pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka (Yukl 2010:290). Menurut Yukl (2010:291) kepemimpinan transaksional dapat melibatkan nilai-nilai, tetapi nilai tersebut relevan dengan proses pertukaran seperti kejujuran, tanggung jawab, dan timbal balik. Robbins (2010:159) menjelaskan bahwa kepemimpinan transaksional yaitu pemimpin yang memimpin dengan menggunakan pertukaran sosial (atau transaksi). Pemimpin transaksional mengarahkan atau memotivasi bawahannya untuk bekerja mencapai tujuan dengan memberikan penghargaan atau produktivitas mereka.
Bass (1985) juga mengemukakan bahwa karakteristik kepemimpinan transaksional terdiri dari dua aspek, yaitu:
1. Imbalan Kontingen
Pemimpin memberitahu bawahan tentang apa yang harus dilakukan bawahan jika ingin mendapatkan imbalan tertentu dan menjamin bawahan akan memperoleh apa yang diinginkannya sebagai pengganti usaha yang dilakukan.
2. Manajemen Eksepsi
Pemimpin berusaha mempertahankan prestasi dan cara kerja dari bawahannya, apabila ada kesalahan pemimpin langsung bertindak untuk memperbaikinya. Manajemen eksepsi dibagi menjadi dua yakni aktif dan pasif. Disebut aktif jika pemimpin secara aktif mencari apa ada kesalahan, dan jika ditemukan akan mengambil tindakan seperlunya. Disebut pasif jika pemimpin hanya bertindak jika ada laporan kesalahan, sehingga tanpa ada informasi maka pemimpin tidak mengambil tindakan apa-apa.

Dengan Gaya Kepemimpinan Transaksional lain seperti imbalan kontingen yang nilainya paling kecil dari indikator lainnya dalam variabel gaya kepemimpinan transaksional, juga mempengaruhi kinerja pegawai. Imbalan kontingen merupakan reward atau hadiah yang bersyarat, yang dimaksud bersyarat disini adalah pegawai yang dapat menyelesaikan pekerjaan diluar kemampuannya dan dapat mencapai target yang diinginkan perusahaan akan mendapatkan reward lebih sesuai dengan kinerjanya.

Padang.Lintas Media News.
Danau Maninjau merupakan satu kawasan yang cukup indah dengan segala potensi besar yang dimiliki. Selain keindahan alam, kulinner khas Maninjau (rinuak), juga potensi budaya dalam keagamaan maupun budaya tradisi lainnya. Juga literasi kisah sejarah tokoh nasional, Hamka, Rasuna Said dan lain-lain.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria disela-sela mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Sumbar di Pangeran Beach Hotel, Kamis (12/12/2019).

Diakui Trinda, kabupaten Agam itu memiliki potensi yang beragam, ada potensi pariwisata alam,  budaya dan kuliner, pertanian, perkebunan, peternakan, usaha kecil menengah yang tumbuh subur.

"Ada tradisi budaya yang masih hidup ditengah masyarakat Agam sebagai bahagian kebiasaan mereka sehari-hari, misalnya perhelatan, naik gala penghulu, tata hubungan anak berminantu, budaya bersilat dan aktifitas lainnya", ungkapnya

Trianda juga mengatakan, dari potensi yang beragam andaikan kita kerucut untuk ambil simpul fokus karakter kabupaten Agam tentu potensi Danau Maninjau dapat menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Agam.

"Namun persoalan kegiatan karamba masyarakat yang telah over kapasitas tentu menjadi potensi Maninjau yang besar ini menjadi perhatian banyak pihak. Dari hasil analisis lingkungan hidup, dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan Danau Maninjau itu usaha karamba itu hanya idealnya hanya 6.000 karamba", katanya.

Wabup Agam ini menyatakan,  saat ini berdasarkan hasil surver satelit jumlah karamba itu ada 23.000 karamba tahun 2016. Dan saat setelah dilakukan sosialisasi menjaga lingkungan diperkirakan tinggal 17.000 karamba. Walau saat ini tidak semua karamba yang beraktifitas malah ada yang beraktifitas tapi jumlah produk telah dikurangi separoh.

" Saat ini masih sulit mengurangi jumlah karamba menjadi 6.000 masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada karamba, langsung maupun tidak langsung. Pengurangan jumlah karamba akan dibarengkan dengan pergeseran sumber kehidupan stake holder keramba", ujarnya

Trinda juga katakan, selain itu untuk mengurangi jumlah aktifitas usaha karamba sulit, karena ada sistem usaha karamba berkaitan dengan pengadaan pakan ikan seperti lingkaran setan, dimana masyarakat terikat dari pola tersebut.

"Meskipun ada kerugian mesti ditutupi dengan usaha berikutnya, begitu terus dan tentu aktifitas kegiatan ini lebih menguntungkan pihak penyedia pakan dari pada masyarakat usaha karamba itu sendiri", terangnya.

Trianda Farhan Satria menyampaikan, jika saja kondisi danau Maninjau dapat kita normalkan dalam sesuai harmonisnya alam dan lingkungan, usaha masyarakat lainnya dapat kita maksimalkan diseluruh kabupaten Agam sebagai lokasi promosi keindahan, kemajuan dan pasar produk masyarakat.

" Potensi Danau Maninjau akan menjadi simbol pariwisata Agam tumbuh pesat, jika masyarakat ikut serta berperan secara sadar menjaga nama baik daerah,  sehingga orang tertarik datang berkunjung karena ada aktifitas masyarakat yang harmonis,  damai,  nyaman dan bersahabat", pungkasnya.(rel)

Padang.Lintas Media News. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki keindahan wisata bahari yang mendunia, aman untuk dikunjungi. Rasanya keindahan alam pulau-pulau yang menawan dan masih alami yang tidak akan terlupakan untuk dikunjungi selalu.

Hal ini disampaikan Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet disela-sela kegiatan Rakor Persiapan Pilkada serentak di Pangeran Bach Hotel,  Padang,  Kamis (12/12/2019).

Bupati Mentawai, ini memang agak merasa risih dengan amat sering pemberitaan dari bmkg, yang berdampak pada keyakinan orang datang ke Mentawai.

" Mentawai merupakan daerah kepulauan yang indah, diakui hampir setiap hari ada gempa baik kecil yang merupakan kondisi alam kepulauan yang berada di antara lempeng. Namun itu hal biasa tidak menganggu kenyaman hidup masyarakat maupun orang yang datang ke Pulauan Mentawai", ungkapnya.

Yudas juga menambahkan, saat ini kemajuan pembangunan infrastruktur jalan dan lain-lain telah memberikan peningkatan yang senigfikan sudah ada jalan yang beberapa daerah telah terjangkau dengan jalan darat.

"Kepulauan Mentawai hari ini telah berbeda jauh dengan Mentawai masa lalu. Pembangunan infrastruktur sudah terbangun pesat, pelayanan dasar apakah dunia pendidikan,  kesehatan sudah berjalan baik. Anak-anak Mentawaipun sudah dapat bersekolah di daerahnya masing-masing, hampir setiap desa ada sekolah", katanya.

Begitu juga dengan pelayanan kesehatan masyarakat baik yang telah juga berkembangan dengan baik. Bagi orang Mentawai, kerei adalah pengetahuan, keahlian, serta keterampilan akan pengobatan dan tanaman obat.

Ada 7 (tujuh) pesan SIKEREI, Pertama, SIKEREI sebagai iko masyarakat Mentawai. Dimana pesan kesehatan yang diambil dari Akronim SIKEREI yang berjumlah tujuh huruf sehingga menjadi Tujuh Pesan SIKEREI. Yakni, S: Stop buang air besar sembarangan, I: Istirahat yang cukup, K: Konsumsi garam beryodium, makanan yang beraneka ragam, makan sayur dan buah, E: Enyahkan asap rokok dan kasus gizi buruk, R: Rajinlah berolahraga secara teratur, jauhi narkoba dan hindari seks bebas, E: Eliminasi penyakit kaki gajah dan malaria serta temukan obat sampai sembuh penyakit TB dan I: Ingatkan keluarga untuk menimbang balita setiap bulan, beri ASI saja pada bayi sampai berusia 6 bulan dan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Pengambilan akronim pesan kesehatan dari kata SIKEREI bermaksud agar masyarakat mudah memahami sekaligus mengimplementasikan dari pesan tersebut.(rel)

Padang.Lintas Media News
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang lalu, maka tingkat partisipasi pemilih sebanyak 58,65 %. Hal ini menunjukan masih rendahnya tingkat partispasi pemilih. Sedangkan pada Pemilu Serentak Tahun 2019 tingkat Provinsi Sumatera Barat, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu sebesar 78,83 %.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada Acara pembukaan Rakor Persiapan Pilkada Serentak Sumbar tahun 2020, di Pangeran Beach Hotel Padang,  Kamis (12/12/2019).

Lebih lanjut Wagub Sumbar sampaikan,hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran seluruh komponen, sehingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan aman dan lancar. 

" Sementara untuk Pilkada serentak Sumbar perlu adanya usaha dan kerja keras seluruh komponen baik Penyelenggara maupun Pemerintah Daerah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan bagaimana tingkat partisipasi pemilih itu minimal sama sama dengan pemilu 2019, sehingga para pemimpin daerah yang terpilih nantinya memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat", harapnya.

Nasrul Abit juga katakan, berdasarkan hasil evaluasi secara nasional penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memang ditemukan berbagai ekses sebagai wujud ketidakpuasan terhadap hasil Pemilihan, seperti konflik horizontal maupun konflik vertikal, partisipasi masyarakat yang cenderung menurun dalam menggunakan hak pilihnya, adanya pelanggaran kampanye, integritas penyelenggara dan sebagainya.

" Kita berharap kepada semua elemen baik Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan dan seluruh komponen masyarakat, untuk bersama-sama meminimalisir berbagai potensi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan tersebut. Partisipasi masyarakat dapat didorong untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat. Perhatian khusus ini patut kita berikan mengingat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat menentukan kelangsungan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah", ujarnya

Wagub himbau pada kesempatan ini marilah kita berkomitmen dengan menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan, ciptakan rasa aman bagi masyarakat serta tingkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat.

" Kita patut bersyukur selama ini penyelenggaraan pilkada serentak Sumbar berjalan dengan baik aman dan lancar. Tentu atas nama Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, yang telah  menjaga dan mengawal perjalanan demokrasi di Sumatera Barat sehingga proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan kaidah, norma dan aturan yang berlaku", ungkapnya.

Nasrul Abit juga katakan, dalam rangka penguatan demokrasi serta menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diselenggarakan Rakor Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus dalam rangka mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan berkesinambungan untuk mencegah timbulnya potensi-potensi kerawanan pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang saat ini sedang berlangsung.(rel)