Padang.Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Tata Tertib pada Rapat pariurna dewan.Jumat (18/10) diruangan utama DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi Wakil Ketua lainnya Suwirpen Suib dan Indra Dt.Rajo Lelo dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat Alwis saat memimpin rapat paripurna mengatakan.Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Sumbar,rapat paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan APBD juga menetapkan perubahan Tatib anggota dewan.

Dari hasil paripurna sebelumnya, DPRD telah menetapkan pembentukan struktural penitia seleksi yang bertugas untuk memandu pemilihan BK Dengan keputusan berasama, yang melibatkan Badan Musyawarah DPRD Sumbar, Afrizal dari Fraksi Golkar dipilih sebagai ketua Pansel Keanggotaan BK, Wakilnya HM Nurnas dari Partai Demorkat dan Sekretaris Dody Delvi dari PAN,”jelas Irsyad.

Sesuai regulasi yang berlaku, menurut Irsyad Syafar, penetapan anggota BK diputuskan dengan keputusan pimpinan Pansel dan pimpinan DPRD. Setelah itu, akan dilempar kembali pada rapat gabungan yang untuk saat ini  diberikan waktu kePansel bekerja untuk menentukan keanggotaan BK dan biar Pansel merumuskan.

Dijelaskan Irsyad, BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.Pimpinan BKini terdiri dari,seorang ketua dan seorang wakil ketua yang rekomendasi dari kenggotaan BK ditetap oleh Pansel Pemilihan anggota Badan Kehormatan tersebut.

Anggota BK sendiri kata Irsyad dipilih dan ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Tiap-tiap fraksi berhak mengusulkan calon anggota badan kehormatan sesuai perimbangan jumlah kursi.

Untuk saat ini,menurut Irsyad Syafar, Pansel memiliki kewenangan dalam merumuskan konsep pemilihan anggota BK , setelah itu pimpinan DPRD diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti hasil yang diberikan oleh Pansel, untuk penentuan jadwan penetapan anggota BK akan dijadwalkan kembali melalui rekomendasi Bamus.(Sri)

Padang Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi mengatakan.Keberadaan karang taruna di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi salah satu penangkal dari pengaruh buruk  narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Selain itu, keberadaan karang taruna juga bisa membantu program percepatan pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Saat  membuka acara dan menjadi narasumber dalam acara bimbingan peningkatan kapasitas bagi pengurus karang taruna se-Sumatera Barat di Hotel Royal Denai, Bukittinggi.Jumat (19/10).

Dijelaskan Supardi, karang taruna yang merupakan salah satu organisasi sosial yang beranggotakan pemuda tetsebut,hendaknya keberadaannya  bermanfaat di tengah masyarakat.

Tujuan dari organisasi karang taruna ini menurut Supardi sangat baik.Yaitu, untuk mendampingi dan mengadvokasi masyarakat di kelurahan tempat dimana organisasi karang taruna ini berada.

Selain itu, tambah Supardi, karang taruna juga merupakan aktivitas penggerak dalam bentuk wadah sosial kemasyarakatan. Organisasi ini senjata ampuh dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik di setiap kelurahan.

"Melihat besarnya peran karang taruna ini di masyarakat. Maka para pemuda yang menjadi anggota organisasi ini haruslah para pemuda pilihan," ujar Supardi.

Para pemuda ini haruslah memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Selainnitu, juga harus memiliki visi dan tujuan yang ikut aktif berperan dalam memajukan masyarakat dan daerahnya.Pinta Supardi.

Menurut Supardi, para pemuda merupakan aset sumber daya manusia yang sangat potensial untuk membantu perkembangan masyarakat dan daerah. Pemuda memiliki kelebihan yakni memiliki energi lebih besar dan juga memiliki kepedulian idealis yang besar pula.

Selain itu,para pemuda juga memiliki pemikiran, visi dan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan daerah. Untuk itulah menurut Supardi adanya karang taruna bisa menjadi alah satu wadah yang menaungi dan juga menyalurkan potensi para pemuda dalam memberikan kontribusi untuk masyarakat dan daerah masing-masing.Kata Supardi.

"Sesuai dengan kata Sukarno : berikan aku 100 orang tua maka akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia," tambah Supardi.

Kata-kata Sukarno ini,menjadi salah satu bukti betapa potensi dan kemampuan para pemuda sangatlah besar. Potensi dan kemampuan itu harus dinaungi dan disalurkan agar bisa membantu pengembangan dan kemajuan masyarakat serta daerah.Tutup Supardi.(Sri)

Padang.Lintas Media.

UNTUK meningkatkan kualitas publikasi dalam menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),Sekretariat DPRD Sumbar  bersama beberapa media melakukan kunjungan ke Kota Denpasar Bali 14-16 Oktober lalu.

Di Denpasar Bali,rombongan yang  dipimpin Kepala Sub Bagian Dokumentasi Publikasi Arsip dan Kepustakaan Sekretariat DPRD Sumbar Laswardi, diterima oleh Kepala Bagian Humas DPRD Provinsi Bali Kadek Putra Suantara didamingi Ketua Forum Wartawan DPRD Bali (Forward) Komang Suparta dan beberapa orang wartawan yang bertugas di DPRD Provinsi Bali.

Selaku Pimpinan rombongan,Laswadi pada kesempatan itu mengatakan.Kedatangan rombongan DPRD Sumbar yang berjumlah 14 orang terdiri dari, 4 orang staf humas dan 10 orang wartawan yaitu, Septri Lediana dari Harian Singgalang, Isran dari Harian Rakyat Sumbar, Eka Rianto dari Padang Ekpres, Faiz Ul Haq dari Koran Padang,Febry Chaniago dari padangmedia, Mario Sofia dari Antara, Musthafa Ritonga dari Padang FM.Maulina dari RRI.Dewi Novia dari Mingguan Binnews dan Sri Taufik dari Mingguan Lintas Media.

Lazwardi menjelaskan.Tujuan kedatangan rombongan ke Provinsi Bali ini adalah untuk saling berbagi informasi, menggali trik dan strategi daerah lain dalam melakukan fasilitasi penyebarluasan informasi kegiatan DPRD.

"Kami membawa sejumlah wartawan ini adalah,untuk menjalin sinergitas dengan awak media dalam rangka memacu kinerja kehumasan DPRD ke depan,serta
meningkatkan sinergi antara sekretariat DPRD dengan awak media. Sehingga, kerja sama dan koordinasi antara kehumasan dan wartawan dapat terbangun dengan baik namun tetap dalam koridor hubungan profesional",tambah Lazwardi.

Menurut Lazwardi,kunjungan ke DPRD Provinsi Bali ini, guna meningkatkan intensitas penyampaian informasi kepada masyarakat,disamping memperoleh inspirasi dari Provinsi Bali dalam mengembangkan bidang pariwisata.

Dijelaskan Lazwardi, kegiatan di DPRD Sumbar selalu ditentukan secara tertutup atau terbuka. Jika kegiatan bersifat terbuka, maka para awak media bisa langsung meliput, sedangkan ketika tertutup akan dilaksanakan konferensi pers setelahnya.

Sementara,Kepala Bagian Humas DPRD Provinsi Bali Kadek Putra Suantara mengatakan.Hampir sama seperti di Sumatera Barat, pihaknya juga berupaya untuk terus membangun hubungan baik dengan awak media.Karena,penyebarluasan informasi tidak akan berhasil tanpa koordinasi dan sinergi yang baik dengan media massa.

Menurut Kadek, semua objek wisata yang ada di Bali,kalau tidak ada Keikut sertaan media dalam mempromosikannya,tidak akan dikenal para wisatawa.Seperti Pantai Pandawa,misalnya. Yang saat ini  tengah mendapatkan perhatian mancanegara dan pembangunan objek wisata itu, merupakan inisiatif masyarakat setempat dengan mengandeng investor lokal.

Selain Pantai Pandawa, objek wisata lain yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat lokal yakni Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli dan Desa Tenganan Pagringsingan di Kabupaten Karangsem.Jelas Kadek.

Pada kesempatan itu,Ketua Forum Wartawan DPRD Bali (Forward) Komang Suparta yang juga wartawan dari Antara menjelaskan.Sejauh ini hubungan antara wartawan dengan lembaga DPRD secara umum berjalan cukup baik. Hubungan kemitraan dibangun dengan mengedepankan profesionalitas. Pihak DPRD tidak pernah mengintervensi wartawan dalam hal pemberitaan.

Wartawan yang berposko di DPRD Bali saat ini berjumlah kurang lebih 20 orang.Sejauh ini,belum ada persoalan yang mendasar dalam melakukan peliputan kegiatan kedewanan. Wartawan disini,diberi akses yang cukup untuk mencari berita, mewawancarai anggota DPRD sebagai narasumber serta meliput kegiatan rapat-rapat kedewanan. Jelas Komang.(Sri)

Padang.Lintas Media
 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan bantuan untuk perantau Sumatera Barat yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Jayawijaya sebesar Rp850 juta, yang diserahkan secara simbolis oleh Leonardi Harmaini Dt Bandaro Basa kepada Gubernur Irwan Prayitno di Istana Gubernuran, Minggu (13/10/2019).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan itu karena benar-benar sangat dibutuhkan oleh mereka yang terkena musibah.

"Bantuan dari dana Task Force DPD RI periode 2014-2019 akan kami salurkan segera, agar bisa dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah yang saat ini masih banyak masih tinggal dipenggungsian," kata gubernur Sumbar.

Sampai saat ini pemprov Sumbar masih terus berkoordinasi dengan Ikatan Keluarga Minang (IKM) di sana dan Pemprov Papua terkait keamanan perantau dan pemulihan pasca kerusuhan Wamena.

"Saudara-saudara kita yang masih bertahan disana, selalu kami pantau, saat ini kondisi di Wamena cukup baik," ucapnya.

Gubernur berharap kondisi di Wamena bisa cepat pulih dan kondusif sehingga masyarakat termasuk perantau dari Sumbar bisa kembali beraktivitas seperti biasa.

"Bantuan yang terkumpul akan kita bagikan habis bagi perantau Sumbar yang tetap bertahan di Wamena, sebagai modal usaha. Bantuan itu akan langsung ditransfer ke rekening Sumbar Peduli Sesama agar bisa disalurkan secara transparan pada korban," ungkapnya

Menurut Irwan Prayitno, data sementara jumlah perantau Minang yang eksodus dari Papua dan pulang ke Padang mencapai 705 orang, sementara yang bertahan di Wamena sekitar 200-an orang.

Penyerahan bantuan tersebut Anggota DPD RI Leonardi Harmaini didampingi Emma Yohanna dan Muslim M Yatim menyerahkan bantuan untuk perantau Minang korban Wamena kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

"Bantuan ini merupakan dana Task Force DPD RI periode 2014-2019. Semula bantuan ini diusulkan sebesar Rp1 miliar untuk korban peristiwa Wamena di Sumbar, namun karena saldo di rekening ternyata tidak mencukupi maka nilai bantuan tersebut disesuaikan yaitu Rp850 juta untuk Sumbar," jelas Leonardi Harmaini.

Ia juga menerangkan bahwa Rp500 juta untuk korban gempa di Maluku, karena saldo tidak mencukupi maka nilai bantuan tersebut disesuaikan yaitu Rp850 juta untuk Sumbar dan Rp400 juta untuk Maluku.

"Kami berharap bantuan itu bisa berguna untuk memenuhi kebutuhan para korban, sebagai keprihatinan kita DPD masa sisa hari ini untuk melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita disana," ucapnya.(rel).

Padang.Lintas Media News.
Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membuka pekan layanan publik yang akan melayani semua aduan dan konsultasi dengan tema "Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi" di GOR H. Agus Salim, Minggu (13/10/2019).

Dalam sambutan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan. Menyangkut kepuasan publik, masyarakat saat ini makin memahami Tupoksi Ombudsman, sebagai mengawasi pelayanan publik.

"Kita sangat mendukung kegiatan ini, apalagi ini menyangkut dengan pelayanan pemerintah Sumbar, tidak boleh ada kesalahan administrasi sedikitpun, walaupun ada segera diperbaiki," ujar gubernur Sumbar.

Saat ini dalam pengelolaan pelayanan publik diperlukan kerja kolaboratif antara instansi satu dengan yang lain dalam pelayanan publik.

"Hadirnya Ombudsman betul-betul terasa bermanfaat, sangat membantu untuk menyempurnakan pelayanan masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut gubernur Irwan Prayitno mengatakan pihaknya sepakat dan mendukung penuh adanya komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik di Sumbar. Ia juga minta agar Ombudsman bisa bergandengan dan saling berkoolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

"Saling bangun komunikasi dan terus tingkatkan layanan masyarakat, jangan sampai ada pakai lama, usahakan segera mungkin," katanya.

Diawal sambutan Dr. Ninik Rahayu, S.H, M.S pimpinan Ombudsman RI sangat menggagumi kepemimpinan Irwan Prayitno sebagai gubernur Sumbar dua periode itu.

Seterusnya Ninik menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara yang menerima pengaduan masyarakat, memeriksa dan menyelesaikan pengaduan masyarakat. Ombudsman juga memiliki tugas dalam melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait maladministrasi pelayanan publik.

"Saya percaya dengan kepemimpinan Irwan Prayitno, Sumbar selalu menjaga standar pelayan Publik kepada masyarakat dan terus meningkatkan Kwalitas Good Goverment agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus meningkat," jawab Ninik.

Selanjutnya Ninik Rahayu juga menyampaikan bahwa seluruh penyelenggara pemerintah merupakan orang pilihan yang diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat.

"Teruslah melakukan upaya perbaikan pelayan kepada masyarakat dan diharapkan jangan suka menimbulkan kegaduhan untuk meningkatkan Popularitas pribadi karena hal tersebut banyak menimbulkan kerugian kepada masyarakat," terangnya.

Pada kesempatan yang sama Yefri Heriani, S.Sos, MS.i Kepala Perwakilan Sumatera Barat menjelaskan, bahwa masyarakat dapat memberikan informasi pada Ombudsman terkait terjadi maladministrasi di instansi pemerintah.

"Kami akan segera sikapi setiap laporan yang masuk, dengan syarat masyarakat harus terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut pada instansi terkait, apabila tidak ada respon, maka masyarakat silahkan lapor pada kami," jelas Yefri.

Ombudsman juga memiliki tugas dalam melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait maladministrasi pelayanan publik. Ombudsman juga membuka pos-pos melayani pengaduan dan konsultasi bagi masyarakat.

"Masyarakat dapat memberikan informasi kepada kami, kantor-kantor mana saja di kota Padang yang dianggap mewakili maladministrasi, nanti kami akan mengunjungi dan membuka stand layanan di sana," tambah Yefri.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Banyaknya terjadi aksi terorisme  yang melibatkan perempuan,tentu kita harus bisa menyikapinya dengan melibatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian.Kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit Datuak Malintang Panai saat membuka Seminar Pelibatan Perempuan Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Hotel  Kyriad Bumiminang Padang, Kamis (10/10/2019).

Dengan mengusung tema “Perempuan Agen Perdamaian” itu sudah salah satu langkah pelibatan perempuan dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Sumbar.

“Aksi terorisme dengan melibatkan perempuan dan anak turut mengambil andil sebagai pelaku teror, ini dibuktikan banyak terjadi di beberapa daerah dan negara, kita perlu waspadai,” ungkap Nasrul Abit.

Wagub Sumbar mengingatkan, lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, kaum perempuan khususnya ibu-ibu hendaklah memperkuat jati diri dan meningkatkan peran utama terhadap anak-anak dan keluarga.

Keberhasilan pencegahan terorisme tidak hanya pada level kebijakan pemerintah, tetapi sejatinya pada unit kecil bernama keluarga. Benteng utama penangkalan paham radikal terorisme adalah peran perempuan dalam keluarga.

"Karena Ibu adalah orang yang pertama yang menanamkan nilai-nilai agama dan membentuk karakter pada anak, hingga usia remaja. Ibu merupakan kunci kebaikan dan toleransi bagi anak-anaknya, akhirnya terbentuk upaya pencegahan radikalisme dan terorisme," jelas Wagub Sumbar.

Selanjutnya baru lingkungan, sebagai makhluk sosial, sejak dini memang sebaiknya anak kita kenalkan pada lingkungan masyarakat, baik itu lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan sekolah anak.

"Saya sangat berharap dan tertumpang pada ibu-ibu dalam hal membentengi dirinya dari berbagai ancaman radikalisme dan terorisme, agar bangsa ini aman dan tentram," tuturnya.

Kepala Deputi Pencegahan BNPT, Mayjen Hendri Paruhuman Lubis, mengatakan.Kalangan perempuan hendaknyasecara aktif memberikan pencerahan dan pendidikan baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat secara luas.

"Keterlibatan perempuan mempunyai peran strategis karena menjadi tumpuan pendidikan anak di keluarga maupun melalui komunitas perkumpulan perempuan," sambutnya.

Di sisi lain, kelompok teroris menyebarkan propaganda dan narasi bermuatan sentimen dan kebencian berbasis perbedaan agama sebagai bagian dari upaya meradikalisasi masyarakat.

"Patut dipahami bahwa seseorang menjadi teroris bukan proses yang instan, tetapi melalui tahapan dari mengadopasi narasi-narasi intoleran, radikalisme dan terakhir menuju terorisme," terang Hendri.

Hendri berharap perempuan menjadi bagian penting dalam menangkal ajaran tersebut, bukan justru menjadi korban kekerasan dan teror.

"Apalagi sebaran ajaran radikalisme saat ini tidak hanya terjadi secara offline, tetapi yang lebih mengkhawatirkan narasi radikalisme yang bertebaran di dunia maya," tambahnya.

Sementara,Kepala FKPT Sumbar,
 Zaim Rais mengatakan.Salah satu cara untuk mencegah paham radikalisme itu meluas adalah dengan memberikan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat khususnya perempuan tentang betapa bahayanya tindakan terorisme,para guru-guru harus bisa mengetahui pergerakan terorismen, sebab sekolah atau kampus bisa dijadikan salah satu pintu gerbang untuk masuknya paham tersebut, dan pintu masuk juga untuk mencegahnya.

Acara yang diadakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tersebut dihadiri para Forkopimda Sumbar, Kabinda Sumbar, kepala OPD Sumbar, tokoh agama, adat, organisasi perempuan dan peserta seminar.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan.Dengan adanya perhutanan sosial bisa mengentaskan kemiskinan, terutama masyarakat yang  berada di daerah pinggiran hutan.

Hal itu disampaikan Wagub dalam sambutannya saat membuka acara Rapat Kolaborasi Kreasi (Ko-Kreasi) Tata Hubungan Kerja Perhutanan Sosial menyangkut kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan program kehutanan sosial di Auditorium gubernuran. Rabu  (9/10/2019).

Dijelaskan Wagub,Perhutanan Sosial menjadi sebuah terobosan penting dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan penguasaan dan pengelolaan Kawasan hutan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat  dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Fasilitasi Perhutanan Sosial.

"Dengan adanya perhutanan sosial, mereka bisa membuat dan mengelola hutan dengan perizinan. Izin nantinya dibantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar," kata Nasrul Abit.

Banyak masyarakat kita sangat ketergantungan terhadap hutan. Di Sumbar cukup tinggi dimana sebagian besar Nagari dan Desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan, jadi sangat membantu perekonomian masyarakat.Ujarnya.

Namun dengan kondisi topografi dan aksesibilitas yang jauh di pinggir hutan, terbatasnya luas lahan garapan serta rendahnya pengetahuan dan tingkat ekonomi masyarakat sering menimbulkan konflik atau benturan antara Pemerintah dan Masyarakat terhadap Kawasan Hutan atau yang dikenal dengan Konflik Kehutanan.

"Sering kali kita terkendala dengan masyarakat masalah sengketa tanah, yaitu permasalahan izin usaha yang bisa menimbulkan konflik atau benturan antara pemerintah dan masyarakat terhadap kawasan hutan, apalagi masalah dengan tanah adat atau ulayat," ungkap Nasrul Abit.

Pemerintah Daerah, sangat menyambut baik program perhutanan sosial yang bekerjasama dengan pemerintah pusat. Untuk itu, perlu didorong komitmen para pihak melalui Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial.Kata Nasrul Abit.

Pada kesempatan itu, Nasrul Abit berharap, perhutanan sosial dapat mendorong pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan dengan pemberian akses legal.

“Ketersedian lapangan kerja dan persoalan ekonomi sosial dapat dipecahkan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan beserta lingkungan hidup,” terangnya.

Sementara,Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto mengatakan. Mengelola hutan secara legal harus memerhatikan model bisnis yang cocok.

"Kalau di hutan lindung dan konservasi, hanya bisa  memanfaatkan jasa lingkungan non kayu. Sementara, kalau hutan produksi semua boleh dikelola dan diambil manfaatnya," jelas Bambang.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan target areal pengelolaan hutan seluas 12,7 juta hektar dengan skema hutan desa, hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Sampai saat ini sudah mencapai sekitar 3,41 juta hektar, dengan jumlah SK 6.503 unit bagi 755 ribu kepala keluarga.

"Program nasional sudah bagus memberikan akses kepada masyarakat, namun implementasinya harus dilakukan secara bersama-sama," ucap Bambang.

Dia juga menyebut, untuk membuat bisnis model atau rencana kerja pengelolaan perhutanan sosial perlu adanya pendampingan, agar semua pihak untuk tidak memperbanyak komoditas dalam pengelolaan hutan punya nilai ekonomi tinggi.

Kemudian, mendorong industri setengah jadi di tingkat masyarakat supaya pendapatan yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

"Perlu kerja sama dari semua pihak. Dengan hutan sosial, program pemerintah lain bisa masuk, contoh bibit unggul dan pemberian pupuk bersubsidi, termasuk alat ekonomi produktif membangun industri yang berbasis desa," paparnya.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, Sekretaris Direktur Jenderal Lingkungan KLHK, kepala dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi dan para kepala dinas kehutanan se Sumbar serta para peserta undangan lainnya yang berjumlah sekitar lebih dari 150 orang.(rel)

Padang.Lintas Media
Rektor Universitas Negeri Padang ( UNP) Ganefri mengatakan.UNP di percaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan. (LPTK) Cup yang  ke 9 tahun  2019.

Hal itu disampaikan Ganefri  pada awak media saat Jumpa Pers di Aula Gedung Rektorat UNP.Rabu (9/10.

Menurut Ganefri,LPTK yang ke 9 ini  diikuti oleh 16 perguruan tinggi se Indonesia ditambah dengan satu kementerian yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Lebih lanjut Ganefri menjelaskan,ke 16 perguruan tinggi yang ikut pada turnamen LPTK Cup ini adalah,Universitas Negeri Medan (UNIMED),Universitas Negeri Padang (UNP),Universitas Negeri Jakarta (UNJ),Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung,Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), Universita Negeri Manado (UNIMA), Universitas Negeri Makasar (UNM), Universitas Gorontalo (UNG), Universitas Jambi (UNJA), Universitas Cendrawasi (UNCEN) dan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

Untuk kegiatan turnamen tenis dan badminton menurut Ganefri,akan  berlangsung selama empat hari, dimulai dari tanggal 31 Okteber besok dan kegiatan ini akan dibuka langsung  oleh Menristek Dikti, dan akan dimeriahkan oleh sejumlah atlet nasional.

Dengan dipercayanya UNP sebagai tuan rumah dari kegiatan LPTK CUP ini,berbakti UNP telah membangun kepercayaan publik terhadap UNP, termasuk terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK itu sendiri.Kata Ganefri.

LPTK ini menurut Ganefri,telah berusia 26 Tahun dan sudah dieringati selama 9 Tahun,dari kurun waktu 9 tahun tersebut,UNP telah dua kali dipercaya untuk menjadi tuan rumah.Tahun 1993 yang pada saat itu bernama Sukiran Cup dan tahun 2019 dengan nama lPTK CUP.(Sri)

50 Kota, Lintas Media News.
TNI Manunggal Membangun Desa atau sering kita kenal dengan TMMD adalah suatu wujud Operasi BHAKTI TNI,yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan instansi pemerintahan serta komponen bangsa lainya, yang tidak hanya fokus  pada pelaksanaan kegiatan fisik atau infrastruktur saja. Melain, kegiatan pemberdayaan masyarakat turut jadi prioritas dalam agenda tahunan TMMD yang  ke 106.

Seperti, yang digelar Komando Distrik Militer 0306/50 Kota di Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada pelaksanaan TMMD ke 106  di hari ke 7. Selasa (8/10) pagi.

Salah satu kegiatan permberdayaan yang dilaksanakan prajurit TNI tersebut, adalah pengolahan biji kopi menjadi berkwalitas tinggi.

"Sebagai rangkaian dari program non fisik TMMD ke 106 diwilayah, berikan bimbingan teknologi tentang pengolahan biji kopi mejadi berkwalitas tinggi terhadap kelompok tani,"terang Letkol Kav Solikhin Dandim 0306/50Kota melalui Komandan Satuan Setingkat Kompi Satgas TNI TMMD ke 106 Kapten Czi Alseprizal


Bimbingan teknis tersebut digelar di aula Kantor Walinagari Situjuah Ladang Laweh yang diikuti oleh sejumlah kelompok tani. Kemudian, penyuluhan tersebut turut menghadirkan nara Sumber Ir. Nin Patri Enati, MP dari Kampus Politeknik Pertanian Payakumbuh.

Penyuluhan terhadap kelompok tani diikuti berjumlah 35 orang dengan titik fokus tentang teknologi pengolahan buah kopi yang berkwalitas, untuk meningkatkan perekonomian petani. Hasil olahan kopi nantinya bisa dijadikan kopi bubuk murni, kopi tri in one, kopi capucino, kopi mocca," ucapnya.

Seiring berjalannya kegiatan pemberdayaan, Bintara Pembina Desa yang bertugas di Situjuah Limo Nagari yang masuk ke wilayah teritorial Komando Rayon Militer 04/Luhak, yaitu Serma Wahidi dan Sertu Junaidi juga memberikan penyuluhan tentang pengolahan lahan untuk meningkatkan pH tanah. Yaitu dengan menggunakan bios 44 yang telah teruji kwalitasnya.(rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Senator asal Sumatera Barat, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum, MM dipercaya memimpin Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. PPUU DPD merupakan alat kelengkapan non komite yang bersifat tetap dengan bidang tugas yang berkaitan dengan rancangan Undang - Undang (RUU).

Proses pembentukan alat kelengkapan DPD RI telah berlangsung pada Senin (7/10/2019). Pemilihan pimpinan komite maupun pimpinan alat kelengkapan non komite dilakukan hari ini. Sementara penetapan pimpinan alat kelengkapan DPD RI sendiri rencananya akan dilaksanakan dalam sidang paripurna ke-5 masa sidang I tahun 2019 - 2020, besok Rabu, ( 9/10).

"Dalam rapat pemilihan pimpinan alat kelengkapan PPUU, kawan - kawan memberikan amanah sebagai ketua untuk memimpin PPUU bersama beberapa orang wakil ketua," kata Alirman Sori, dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Dia menyebutkan, pimpinan PPUU terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua. Dalam rapat pemilihan, tiga orang wakil ketua terpilih adalah Ajbar (Dapil Sulawesi Tenggara), Eni Sumarni (Dapil Jawa Barat), dan Asyera Respati A Wundalero (Dapil NTT).

Alirman menerangkan, ada beberapa tugas dari PPUU DPD RI. Antara lain, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran. Kemudian, membahas usul RUU berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.

"Berikutnya melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD," ujarnya.

Alirman Sori meringkas, sedikitnya ada 12 poin tugas PPUU. Termasuk mengadakan persiapan pembahasan dan penyusunan RUU. Serta mengkoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari satu komite.

"PPUU juga memiliki tugas membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan PPUU pada masa keanggotaan berikutnya," ulasnya.

Selain tugas tersebut, PPUU DPD RI juga memiliki beberapa tugas lain. Seperti memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Kemudian, PPUU juga memiliki tugas memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan RUU di DPD. Selain itu  juga mengkoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti usai rapat pembentukan alat kelengkapan DPD dalam sidang paripurna ke-4, Senin (7/10) berharap keanggotaan DPD RI Periode 2019-2024 ini lebih peka lagi dalam menangkap aspirasi masyarakat dan daerah. Lantaran, tantangan yang semakin besar dalam mengemban amanah rakyat dan daerah, tentu membutuhkan komitmen DPD RI.

”Untuk itu, kami sangat mengharapkan soliditas, kerja keras dan  kerjasama seluruh Anggota DPD baik dalam kerja-kerja alat-alat kelengkapan DPD RI maupun secara perseorangan,” ujarnya. (Rel)

50 Kota.Lintas Media News.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Ahmad Zuhdi Perama Putra serta Stafnnya kunjungi Posko TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten 50 Kota disambut oleh Dandim 0306/50 Kota beserta Staf.

Kunjungan Kepala DPMD/N berkaitan dengan kelancaran  Program kegiatan TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota, Senin (7/10) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Perencanaan dan koordinasi secara Terpadu dengan Kodim 0306/50 Kota sangat dibutuhkan untuk kelancaran Program TMMD ke 106 di Kabupaten 50 Kota, sehingga bermanfaat nyata bagi kehidupan masyarakat setempat". ucapnya.

Dandim 0306/50 Kota selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota Letkol Kav Solikhin mengatakan. Program TMMD  tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik saja seperti pembangunan jalan, jembatan jamban, bedah rumah dan sebagainya.

Disamping pekerjaan fisik program TMMD menurut Dandim,juga melaksanakan pekerjaan non fisik seperi, penyuluhan, tentang bahaya NARKOBA, kesehatan, tertib berlalu lintas, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, pelaksanaan Kamtibmas dan sebagainya.

Yang tak kalah pentingnya tugas dari TMMD ini adalah, pemahaman tentang MITIGASI BEBCANA, karena topografi wilayah Kabupaten Limapuluh Kota terdapat titik-titik rawan bencana.Jelas Dandim.

"Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait sangat penting dilakukan dalam kegiatan Program TMMD ini, termasuk peran serta semua komponen masyarakat sangat diperlukan untuk  mendorong tercapainya TMMD yang berdaya guna dan berhasil guna,” kata Dandim 0306/50 Kota.

Kegiatan Non fisik TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya penyuluhan kesehatan, penyuluhan KB, pemutaran Film, pelaksanaan perpustakaan keliling, Sosialisasi dan Simulasi tanggap bencana, penyerahan bibit tanaman, penyuluhan Narkoba dan pelayanan KTP elektronik. (Rel)

Padang.Lintas Media.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Irsyad Syafar mengatakan.Disribusi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Provinsi (Pemprov) pada tahun 2020 akan mengalami pemangkasan. Meski demikian, kinerja harus tetap optimal.

Hal tersebut diungkapkan Irsyad saat ditemui awak media , Sabtu (5/10).

Menurut Irsyad, sejumlah agenda besar akan dilaksanakan pada tahun 2020 diantaranya, penastani, pilkada serta MTQ, untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, membutuhkan anggaran sebesar Rp 360 miliar dan itu telah ditampung dalam komposisi APBD 2020.

 Dijelaskannya, untuk pembukaan MTQ Nasional akan dilaksanakan di main stadion, Sikabu, Kabupaten Padangpariaman, pengerjaan masih dikebut hingga akhir tahun 2019.

Anggaran membengkak untuk melancarkan pelaksanaan, sehingga pemangkasan terjadi. Rp 360 miliar merupakan nilai yang cukup besar.

" Anggaran sebanyak itu, diatas distribusi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar, kondisi ini jangan mempengaruhi kinerja", katanya.

Terkait tersedotnya anggaran untuk beberapa angenda besar pemerintah provinsi yang mengancam sejumlah pengerjaan infrastruktur masyarakat,hal tersebut mesti disiasati dengan upaya menggunakan anggaran pemerintah pusat, salah satu yang menjadi perhatian abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel).Kata Irsyad.

Irsyad menjelaskan.Beberapa daerah membutuhkan dibangunnya dam pemecah ombak tersebut untuk mencegah abrasi yang mengancam permukiman penduduk, untuk satu titik pembangunan diperkirakan mencapai Rp 1,4 miliar jika dilihat dari postur APBD Sumbar tidak akan cukup.

"Untuk tahun 2020 terdapat enam kegiatan diantaranya, MTQ, Penastani, Harganas, TDS, Pilkada dan pengiriman atlet pada PON ke XX di Papua",jelas Irsyad Safar. (Sri)