Padang.Lintas Media News.
Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan terakhir Tour De Singkarak (TDS) 2019 dilaksanakan di Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Kamis (24/10/2019) yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dengan mengusung tema "Tour De Singkarak (TDS) 2019 Connecting Sumatera".

Sesuai dengan agenda TdS tahun 2019 kali ini, mengikutsertakan Provinsi Jambi (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) merupakan sejarah baru untuk pelaksanaan TdS.

Dengan ikut sertanya Provinsi jambi sebagai tuan rumah, tentu saja menambah nilai positif bagi pengembangan pariwisata antar pulau di Sumatera. Bagi pembalap, juga tentu saja menjadi tantangan yang baru karena akan disuguhkan lintasan yang baru dan lebih menantang.

Diperkirakan sebanyak 120 riders dari 18 tim yang berasal dari 26 Negara ditambah satu tim continental yang menyatakan akan ikut bertarung menjadi yang tercepat di seluruh lintasan iven sport tourism Tour de Singkarak (TDS) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 - 10 November 2019 di ajang bertaraf internasional tersebut.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, berharap, dengan dilibatkannya Provinsi Jambi, maka target penambahan jumlah penonton tentunya bisa diperkirakan 1 juta lebih. Sebelumnya TDS 2018 berada di peringkat ke-5 penonton terbanyak even balap sepeda internasional dengan hitungan jumlah penonton setiap event sekitar 100 ribu orang.

"Tentunya kita berharap pada ajang TDS kali ini, kita bisa menduduki peringkat ke-4 dunia dengan jumlah penonton terbanyak, di tahun yang lalu kita masih peringkat ke-5 setelah Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana, dan Santos Tour Down Under, mudah-mudahan hal ini tercapai," kata Nasrul Abit (24/10).

Dijelaskannya, dengan adanya penambahan rute pada etape 7 dan 8 Kabupaten Solok Selatan - Sungai Penuh - Kerinci - dan masuk ke Pesisir Selatan. Rute tersebut merupakan rute baru di TdS 2019, ditambah adanya rute Painan - Padang yang melalui Wisata Mandeh. Sudah jelas penonton pasti bertambah.

"Hadirnya UCI (Union Cycliste Internationale), kita harapkan TDS 2019 bisa menghantarkan TdS keperingkat ke-4 dunia," harapnya.

Selanjutnya Wagub Nasrul Abit juga menjelaskan, perhelatan TDS tahun ini adalah tahun ke-11 yang pelaksanaannya akan ada 9 etape yang akan melintasi 14 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan 2 etape lainnya di Propinsi Jambi yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Ia meminta, agar semua pelaksanaan bisa berjalan lancar, jalan harus mulus, tidak ada lobang dan retak, jika ada lobang dan retak, bisa membahayakan peserta nantinya.

"Dalam waktu dekat ini, saya akan survey ke lapangan, kita tidak ingin ada kendala dilapangan, kalau ada masalah harus segera dituntaskan," tegasnya.

Diakhir sambutanya Nasrul Abit minta kepada semua pihak terkait untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik. Keberadaan TDS merupakan event internasional yang mampu membawa Sumatera Barat diketahui banyak orang diseluruh dunia. Untuk memajukan Pariwisata Sumatera Barat, yang dari ketahun mampu mendongkrak kunjungan wisata ke Sumatera Barat.(rel)

Padang.Lintas Media.
Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit mengatakan.Peranan PKK dalam menjaga keutuhan keluarga sangatlah penting. Oleh karena itu, PKK mesti berperan dalam hal ini membimbing keluarga dalam menjaga keutuhan keluarganya. Kedepan peran perempuan lebih ditingkatkan lagi dalam membangun karakter anak-anak di rumah dan di tengah masyarakat.

Nasrul Abit menyampaikan hal itu saat menghadiri pertemuan bulanan Ketua Tim Pengetak PKK, BKOW/GOW dan Dharmawanita Persatuan Kabupaten/Kota se Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (24/10/2019).

Dalam arahnya Wagub Nasrul Abit selaku pembina Tim Pengerak PKK, BKOW dan DWP meminta peranan PKK agar terus tumbuh dan berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mensukseskan program pembangunan di Sumbar.

"Ada 10 program PKK membantu pemerintah di daerah. Oleh karena itu kita berharap agar PKK dapat membuat kegiatan yang lebih terarah dan menyentuh berbagai kepentingan keluarga dan masyarakat,” pesannya.

Pada pertemuan ini merupakan momentun yang tepat bagi PKK untuk membicarakan peran yang strategis sebagai mitra pemerintah, saat ini peran ini sangat dirasakan oleh masyarakat begitu juga pemerintah dalam kontribusi membangun masyarakat, untuk itu terus dan lanjutkan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Jangan biarkan anak-anak kita selalu menggunakan HP, apalagi hingga kecanduan. Ini bisa membuat hubungan orang tua dengan anak akan terhambat. Kita contohkan, apabila anak lagi asik main HP, lalu orangtua memanggil pasti tidak akan didengarkan, kemudian orangtua mengambil HPnya, dipastikan anak tersebut pasti marah," ucap Wagub Sumbar.

Wagub berpesan ketahanan keluarga menjadi tugas bersama yang juga tertumpang kepada PKK. Bagaimana ketahanan keluarga bisa terjaga, menjadikan keluarga bisa mandiri dan memperhatikan pendidikan dan kesehatannya.

"Ini menjadi tugas kita  bersama dan besar harapan PKK dengan program Dasawisma dan 10 Program Pokok PKK bisa menjadi garda terdepan mensukseskannya bersama untuk pembangunan pemerintah," tuturnya

Wagub Nasrul juga ingatkan kader PKK bisa mengikuti kemajuan teknologi informasi. “Kader PKK harus melek teknologi. Revolusi teknologi 4.0 bisa dimanfaatkan menunjang kegiatan PKK," tutupnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumbar Nevi Zuarina, Ketua BKOW Sumbar Wati Nasrul Abit, Ketua DWP Sumbar Linda Alwis, Ibu-ibu Ketua PKK, BKOW/GOW dan DWP se Sumbar, Bundokanduang dan para Narasumber.
(rel)

Padang.Lintas Media.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima kedatangan puluhan karyawan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) PT POS Indonesia Regional II Padang untuk menyampaikan aspirasinya.Rabu (23/10) di ruang khusus II DPRD Sumbar.

Ketua Serikat Pekerja PT POS Kuat Martabat Sumbar Riau dan Kepri Hendri Joni mengatakan.Kedatangannya bersama kawan-kawan ke kantor DPRD Sumbar adalah untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengganti jajaran direksi perusahaan BUMN tersebut karena dinilai tidak mampu mengelola perusahaan.

Menurut Hendri,langkah awal untuk menyelamatkan perusahaan ini adalah menukar jajaran direksi yang sudah tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, yang berdampak pada seluruhnya pihak termasuk karyawan.

“Kami menyuarakan aspirasi ini,dengan harapan agar DPRD Sumbar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk menyelamatkan PT POS Indonesia,” kata Hendri.

Hendr menyampaikan,apabila tidak ada pembenahaan managemen perusahaan,maka perusahaan ini akan hancur dan ribuan orang akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja nantinya.

"Aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia dan kita menyuarakan hal yang sama yakni perbaikan pengelolaan managemen perusahaan dan penggantian direksi,” katanya.

Menurut Hendri, sebelum ini pihaknya telah melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden Jokowi. Namun, pihak Kementerian BUMN sampai saat ini belum juga  melakukan penggantian.

“Kami berharap di kabinet yang baru ini ada perbaikan sehingga PT POS kembali bangkit,” tukuknya.

Beragam kebijakan yang dimunculkan direksi pusat tidak berdampak pada kebaikan namun kemunduran, salah satunya yakni menggunakan sistem kemitraan untuk merekrut pengantar surat yang dibawar dengan gaji yang rendah.Jelas Hendri.

“Ini bertentangan dengan aturan undang-undang, karena pekerjaan wajib harus dilaksanakan oleh pegawai organik. Selain itu pembangunan yang dilakukan tidak membuat perusahaan bertambah maju,” katanya.

Selain itu, perusahaan juga melakukan diskriminasi terhadap Serikat Pekerja PT POS Kuat Bermartabat yang tidak difasilitasi melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dan melakukan pemotongan gaji kepada karyawan tersebut.

“Sementara serikat pekerja yang lain difasilitasi dengan uang perjalanan sementara kita pergi tidak dibantu malah gaji yang dipotong,” imbuhnya.

Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh karyawan PT.Pos Indonesia tersebut, anggota DPRD Sumbar Nurfirman Wansyah yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan.Aspirasi yang sudah disampaikan tersebut akan diperjuangkan.

Untuk itu,Nurfirman selaku anggota Dewan minta,apa yang menjadi tuntutan dalam aspirasi ini sebaiknya harus dibuat secara tertulis sehingga dapat ditindaklanjuti bersama pimpinan DPRD Sumbar.

“ Jika bahan lengkap kita akan panggil manajemen PT POS Indonesia Regional II Padang untuk meminta kejelasan terkait laporan kawan-kawan ini,” kata Nurfirman.

Anggota komisi II yang hadir pada kesempatan itu diantaranya adalah,
Drs.H.Nurfirman Wansyah dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).Budiman St.Malano Garang S.Ag.MM dari Fraksi PKS, Hj.Yunisra Syahiran,Spd dari Fraksi Gerindra dan Tri Suryadi,SE.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan, pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2020 direncanakan bisa selesai dalam minggu ini, selanjutnya minggu depan DPRD dan Pemprov akan masuk pada pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2020.

DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar tengah mendalami pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020.Jelas Supardi.

Untuk APBD Tahun 2020,menurut Supardi, komposisi dan peruntukkannya akan mengacu pada hal-hal prioritas yang tertuang dalam dalam RPJMD. Hal tadi karena, tahun depan merupakan tahun terakhir masa jabatan gubenur Irwan Prayitno (IP)- Nasrul Abit (NA), program-program kepala daerah yang telah dituangkan di RPJMD didorong untuk bisa tuntas.

" Apa-apa yang telah direncanakan di RPJMD DPRD menginginkan bisa tercapai dengan maksimal," tegas Supardi.

Pengganggaran kegiatan di APBD 2020 juga benar-benar diseleksi dan mengacu pada skala prioritas di RPJMD mengingat tahun depan itu kebutuhan anggaran terbilang tinggi, yakninya, selain untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, APBD juga akan tersedot untuk mendukung penyelenggaraan sejumlah iven nasional, salah satunya adalah MTQ 2020 yang mana  Sumbar merupakan tuan rumah.Imbuhnya.

Tentang persoalan pendapatan di APBD 2020 mendapat perhatian di DPRD Sumbar yang menurut Supardi, DPRD mendorong pendapatan daerah di tahun depan bisa digenjot naik, baik itu dari pajak kendaraan, BUMD, dan dari sumber-sumber yang lainnya.

"Kita juga mendorong pendapatan bisa dinaikkan guna menutupi kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi yang ada saat ini, DAU kita berkurang, sementara kebutuhan meningkat," tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menuturkan, pengesahan ranperda APBD 2019 selambat-lambatnya harus dilakukan pada 30 November mendatang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dia mengatakan kinerja dalam pembahasan mesti optimal mengingat KUA-PPAS telah disepakati oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumbar periode sebelumnya.

Dilanjutkanya pembahasan APBD penting dilakukan demi kelancaran program pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 mendatang, lanjutnya, akan dilaksanakan beberapa agenda besar diantaranya penastani, pilkada serta MTQ. Untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, membutuhkan biaya sebesar Rp 360 miliar.
 dan itu telah ditamapung dalam komposisi APBD 2020. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Alhamdulliah Siang tadi Putri salah seorang koran kerusuhan Wamena sudah diperbolehkan pulang oleh tim medis RS M Jamil, dengan kondisi seluruh bekas luka bakar sudah dioperasi dan saat ini dalam tahap pemulihan. Secara umum operasi berhasil dan untuk kulit sudah mulai mengalami penumbuhan sel kulit yang baru.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melalui Whatsaapnya,  melalui informasi Hilma Djalil Kabag Rantau Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau Setdaprov dan saat berita ini diturunkan Wagub Sumbar masih berada diluar daerah, Senin (21/10/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan,  Putri akan Konsultasi dengan tim medis M. Djamil Padang di jadwalkan pada hari Jum'at. 25 Oktober 2019 depan.

"Seluruh pembiayaan berobat buk Putri di RS  M. Djamil ditanggung oleh Pemprov Sumbar melalui rekening Sumbar Peduli Sesama. Ini bahagian dari rasa peduli kita bersama masyarakat Sumatera Barat dan perantau", ujar Nasrul Abit haru.

Nasrul Abit juga katakan, putri sebelum ke Padang ada berapa lama dirawat sebelumnya di RS di Sentani dan beberapa operasi dan pengobatan sudah pula dilakukan disana. Namun kondisi troma dan kegamang beliau belum dapat sembuh benar,  hingga keinginan pulang lebih baik agar dalam kondisi tenang bisa cepat menyembuhkannya.

" Selama di RS M Jamil sejak 10 s.d 21 Oktober 2019 Putri sudah dioperasi untuk mengangkat bekas luka bakarnya dan saat ini dalam tahap pemulihan.
Dan alhamdulillah berkat dukungan keluarga dan tim medis M. Djamil Padang,  secara umum kondisi fisik dan mental Putri sudah sangat baik.Kehadiran dan pertemuan dengan keluarga tercintanya, sangat membantu proses pemulihan dari trauma akibat aksi kerusuhan Wamena", ungkap Nasrul Abit


Sementara itu ditempat terpisah Kabag Rantau Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau Setdaprov Sumbar, Hilma Djalil menambahkan, sewaktu ditanyakan Putri sudah tidak ingin kembali lagi ke Wamena dan akan menjalani kehidupan selanjutnya di kampung halamannya Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang  Kabupaten Pesisir Selatan

"Putri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Sumbar dan perantau serta para donatur , khususnya Wagub Sumbar Nasrul Abit, keluarga besar IKM Jayapura serta semua pihak yang sudah ikut membantu keluarga besar Putri dan warga Minang di Wamena", ungkapnya tulus

Hilma menceritakan, Putri merupakan salah satu korban aksi kerusuhan 23 September yg lolos dari maut. Pada aksi tersebut, suami dan anak putri satu-satunya ikut tewas. Putri sendiri mengalami tusukan panah sebanyak 4 tempat dan juga luka bakar di bagian punggung, tangan dan juga muka.

" Semoga lekas sembuh dan dapat beraktifitas kembali Putri. Berharap depan Putri dapat hidup lebih baik lagi bersama keluarga besar tercinta,  duka mu, duka kita bersama. Semoga Allah memberikan hidayah, berkah dan rahmat yang baik bagi kelanjutan hidup putri,  Aamiin ! ", doa Hilma berharap.(rel)

Padang.Lintas Media
Untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya aparatur perencana, salah satunya melalui Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Mencure Padang, Senin (21/10/2019).

Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., MSc dalam arahannya mengatakan. Implementasi jabatan fungsional perencana selama ini memperlihatkan perkembangan yang cukup mengembirakan.

“Namun demikian, tidak sedikit permasalahan dalam pelaksanaan JFP yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, agar kualitas perencana pembangunan untuk mendukung SDM unggul dan berdaya saing," ujar gubernur.

Permasalahan tersebut di antaranya tentang mekanisme kerja, sistem insentif dan karakter struktur organisasi unit kerja perencanaan yang cenderung struktural.

Permasalahan tersebut gubernur Sumbar mengharapkan, melalui Seminar Regional JFP Bappenas dapat menambah wawasan baik kepada fungsional perencana, terutama kepada Perangkat Daerah sehingga peran dari fungsional perencana mendapat tempat sesuai dengan tugas pokok perencana dan kedudukan fungsional perencana sesuai dengan yang menjadi pelaksanaan tugasnya yang dapat memberikan kontribusi kepada organisasi secara optimal.

"Untuk itu perlu menyediakan sumber daya manusia JFP lebih banyak lagi yang terkait dengan bidang-bidangnya, agar perkembangan pembangunan dapat lebih maju," kata Irwan.

"Pejabat fungsional perencana harus dapat merubah pola pikir (mindset) dari berpikir rutinitas menjadi berpikir out of the box, tidak lagi bermental dilayani tetapi harus melayani," imbuhnya.

Selanjutnya sebagai penutup gubernur Sumbar menyampaikan, melalui rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS), yang dilakukan kementerian/lembaga di seluruh Indonesia, perlu memiliki background perencana di struktural dengan begitu terbentuk JFP profesional.

Dalam Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 ini dihadiri sebagai narasumber dari Bappenas, yakni Kepala Pusbindiklatren Bappenas Dr. Guspika, MBA,  Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Ir. Basah Hernowo, MA, Ketua Umum PPPI Suprayoga Hadi.

Selain itu juga hadir Kepala Bappeda Sumbar Hansastri, SE, Ak, MM dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian serta diikuti sekitar 250 orang dari berbagai instansi pemprov Sumbar.(rel)

Padang.Lintas Media.

Terkait kelangkaan premium di Sumatera Barat (Sumbar),Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang salah
satunya membidangi sektor minyak dan gas (migas) akan panggil pihak terkait seperti,dinas energi sumber daya mineral (ESDM) dan Pertamina.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II, Arkadius Dt. Intan
Bano pada wartawan Jumat (18/10) di gedung DPRD,sehubungan dengan kelangkaan bensin premium dan solar di Sumatera Barat yang sudah menjadi masalah lama yang terus menerus berulang.

Menurut Arkadius,DPRD Sumbar meminta ada
solusi yang jelas dan harus terbukti bisa mengubah keadaan dalam
jangka panjang dan terus menerus. Jika tidak dilaksanakan, maka
provinsi ini akan selalu mengalami kelangkaan bahan bakar minyak
(BBM).

Arkadius menjelaskan.Dianggilnya pihak terkait dalam hal kelangkaan BBM ini bertujuan untuk mencari solusi efektif
yang langsung bisa mengubah keadaan. Terutama untuk mencari penyebab yang logis terkait kelangkaan tersebut.

Arkadius mengatakan. Jika Pertamina mengklaim
Sumbar sudah mendapatkan pasokan bensin premium lebih dari kuota namun
ternyata kelangkaan masih terjadi.Maka hal ini perlu dipertanyakan.

" Apakah premium tersebut seluruhnya masuk
ke SPBU-SPBU? Ini yang harus dipastikan," ujar Arkadius.

Menurut Arkadius,jangan -jangan kuota bahan bakar minyak
(BBM) ini dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengeluarkan
biaya lebih murah untuk kepentingan mereka. Sehingga menyebabkan tidak
semua jatah kuota BBM untuk Sumbar masuk ke SPBU karena telah
dicegat oleh oknumnya.

Hal lain yang perlu dikawatirkan menurut Arkadius adalah, jatah BBM untuk Sumbar terutama premium tidak sampai kemasarakat karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang
seharusnya menggunaan bensin non premium seperti pertalite atau
pertamax.

Untuk itu,selaku anggota DPRD,Arkadius minta,  harus ada peruntukan yang jelas terkait siapa saja pihak yang diperbolehkan untuk menggunakan bensin premium. Misalnya, mobil yang berkapasitas di bawah 1200 cc
saja yang diperbolehkan.

"Bensin premium itu seharusnya diutamakan untuk angkutan umum. Boleh
pula untuk mobil 1200 cc ke bawah," tegasnya.

Pada kesempatan itu,Arkadius juga minta,perlunya ada sanksi bagi mereka yang memakai premium tapi tidak seharusnya dia uang memakainya. Jika memang tidak
bisa sanksi denda atau sanksi hukum, setidaknya harus ada sanksi sosial. Misalnya, ada petugas yang ditugaskan untuk menempelkan stiker
di mobil-mobil yang seharusnya tak menggunakan premium.

Cara-cara seperti ini, menurut Arkadius akan mendidik masyarakat
secara moral dan memberitahukan kepada mereka bahwa bensin premium
bukan hak mereka. Sehingga muncul rasa malu dan kesadaran.

Selain itu, Arkadius menilai harus ada kesamaan waktu penyaluran
bensin premium di SPBU-SPBU. tujuannya untuk menghindari kemacetan
panjang di ruas jalan sekitar SPBU karena antrean kendaraan yang ingin
mengisi bensin premium.

Arkadius menilai untuk tahap awal, ketiga hal ini harus dilakukan
untuk menghindari kelangkaan bensin premium dan solar di Sumbar. Yakni
pertama, kepastian seluruh jatah bbm Sumbar masuk ke SPBU dan tidak
dicegat oleh oknum, kedua ada sanksi untuk pengguna kendaraan, ketiga
masuk pada waktu yang sama.

Sementara itu, selain bensin premium, kelangkaan solar pada
daerah-daerah tertentu juga terjadi di Sumbar. Terutama daerah-daerah
yang memiliki industri. Diantaranya, Pasaman, Pasaman Barat, Solok
Selatan, Dharmasraya.

Perusahaan-perusahaan menengah dan perusahan besar, menurut Arkadius
seharusnya tidak membeli solar melalui SPBU. Sesuai aturan mereka
punya sistem DO yang mengharuskan mereka membeli bukan di SPBU.

"Namun kita khawatir justru mereka membeli melalui jatah SPBU demi
mengejar harga yang lebih murah. Inilah yang kemudian mengakibatkan
kelangkaan solar," ujarnya.

Agar tak ada kelangkaan ini, Arkadius menilai perlu ada penegasan
terkait pengguna solar. Selain juga harus ada ketegasan dan pengawasan
agar perusahaan-perusahaan ini membeli solar dengan sistem DO.

Dengan sistem ini, lanjut Arkadius, pengadaan solar mereka bukan
melalui SPBU namun ke pangkalan. Jika memungkinkan sebaiknya ada
insentif yang diberikan untuk perusahaan yang membeli dengan sistem
DO.

"Jika perusahan membeli lewat SPBU tentu solar menjadi langka karena
kebutuhan yang dihitung adalah untuk kendaraan. Bukan termasuk
perhitungan untuk kebutuhan industri," ujarnya.(Sri)

Payakumbuh.Lintas Media.

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Wanita Rawan Sosial Ekonomi (UEP WRSE) ini merupakan tindak lanjut dari pokok- pokok pikiran  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Karena, Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah  menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menyerahkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif Wanita Rentan Sosial Ekonomi (UEP WRSE) di Kota Payakumbuh, Sabtu (19/10) di Balaikota lama payakumbuh.

Dikatakan Suardi.Peneria bantuan WRSE ini,untuk kota payakumbuh sebanyak 837 orang dengan anggaran sebesar 3 milyar rupiah.  Dan untuk kab. 50 kota kita anggarkan sebesar 2.5 Miliyar jadi total yang kita anggarkan untuk tahun ini sebear 5. 5 M.

Pada kesempatan itu Supardi juga menyampaikan.Disamping menyerahkan bantuan WRSE ini  kemaren juga telah dilaksanak  pelatihan untuk pengurus karang taruna se kota payakumbuh,sekaligus memberikan bantuan berupa 1 unit komputer lengkap dengan printnya beserta mobilier nya.

Menurut Supardi,agar seluruh kelurahan dan nagari terakses dengan IT dengan WIFi (internet) sehingga para pemuda pengurus karang taruna dapat mengakses dunia luar,agar produksi - produksi lokal dalam pemasarannya daat terbantu oleh anak-anak muda yang tergabung karang taruna dengan menggunakan internet.

" Kami berharap kota payakumbuh dapat melakukan  hal tersebut,  karena bantuan ini hanya pancingan motivasi untuk para pemuda",jelas Supardi.

Pada kesempatan itu,Supardi berpesan.Paket bantuan ini telah  disalurkan dikecamatan-kecamatan,  masyarakat dapat mengambilnya disana.dan sebelum membawanya pulang, masyarakat agar mengcek kembali item-item bantuan yang  diberikan oleh panitia, jangan ditanda tangani berita acra serah terima barang sebelum barang bantuan lengkap adanya.

Penyerahan bantuan ini dihadiri oleh,Kabid pemberdayaan sosial prov. Sumbar Hj. Esti pratiwi. Sh. Mh.Asisten III setda kota payakumbuh Amriul Datuak Karaiang.Kadis sosial kota payakumbuh idris. Aks. M. Si dan para undangan lainnya.(Sri)