Padang,Lintas Media News.
Al-quran sebagai pedoman bagi umat Islam yang menuntun kita selama berada didunia dan tentunya juga sebagai penunjuk jalan agar selamat diakhirat nanti, untuk itu kita jangan sampai berhenti mendidik anak-anak kita untuk belajar membaca dan menghafal Al-quran.

Hal itu disampaikan  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat mengkhatamkan 254 siswa kelas XII SMA Negeri 15 Padang ke-8 tahun ajaran 2018-2019 di Musholla Muallimin, Sabtu (2/3).

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, bahwa Kitab suci Al-quran tidak hanya berisi prinsip keimanan bagi umat muslim, yang juga banyak memiliki sumber pengetahuan dalam kehidupan, melalui yang dikemas dengan bahasa yang indah, dan memberikan pesan moral yang luhur dan agung sebagai penuntun bagi umat.

"Dengan memaknai Al-quran itu berarti bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan cara membaca, memahami, amalkan dan menyabarkan maknanya," kata Nasrul Abit.

“Saya dan semua kita yang hadir disini pasti yakin, bahwa Al-quran merupakan pilihan terbaik bagi semua umat manusia jika mereka memaknai,” ucapnya.

"Saya sangat bangga kepada sekolah ini, sebanyak 254 murid kelas XII sudah bisa menamatkan Al-quran. Saya yakin tantangan bagi kita semua, seharusnya kita bangga karena teman dan anak-anak kita sudah menamatkan Al-quran," tambahnya.

Kemudian Nasrul Abit mengingatkan, anak-anak dalam pendidikan SMA ini masih dalam pembentukan karakter atau mencari jati diri, untuk itu jangan kita sampai terpengaruh dalam arena LGBT dan Narkoba, ini akan merusak moral dan prilaku.

Sebelumnya Kepala Sekolah SMAN 15 Padang Yul Ardi, S.Pd, MM, mengatakan, bahwa khatam Al-quran yang berhasil dilakukan oleh siswa ini merupakan salah satu visi dan misi sekolah kami dalam menciptakan generasi yang memiliki pondasi kuat soal agama.

"Kami berharap dalam masa pendidikan ini dapat menghasilkan generasi muda  yang beragama dan berprestasi serta membuat para orang tua, masyarakat menjadi bangga," ujar Yul Ardi.

“Setelah khatam Al-quran harus terus mambaca Al-Qur’an di rumah jangan sampai terhenti begitu saja, dan jangan jadikan Al-quran sebagai penghias dalam lamari saja,” katanya.

Lanjut ia mengatakan, jadilah generasi penerus yang mencintai dan memahami Al-quran, karena orang yang memahami Al-quran, akan ditinggikan derajatnya.

Ia juga menambahkan, bagi siswa kelas XII yang hapal dua juz, akan terima di jurusan favorit di universitas di Kota Padang. Misalnya, Unand telah menetapkan sistem seperti itu, namun kalau bisa hafal 10 juz akan dibebaskan biaya kuliah selama satu tahun, tapi bagi yang hafal 30 juz, dibebaskan biaya kuliah sampai tamat.(rel)

Mentawai,lintas Media News.
Dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 104 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, satuan tugas (satgas) TMMD ke 104 juga berkesempatan membangun sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di salah satu masjid yang ada di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Salah satu masjid yang beruntung tersebut adalah Masjid Jabal Nur yang berada di jalan raya Tua Pejat, kilometer 4, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK) TMMD ke 104 Komando Distrik Militer (Kodim) 0319/Mentawai Lettu Czi Masril menyampaikan, pembangunan sarana wudhu di Masjid Jabal Nur dikarenakan kurangnya fasilitas di rumah ibadah bagi umat islam tersebut.

"Jadi kami bangun agar ruangan wudhu bisa dibagi dua, selama ini memang dibagi dua, namun hanya pada satu ruangan," terang Masril di lokasi pengerjaan pembuatan sarana wudhu tersebut, Sabtu, 2 Maret 2019.

Untuk mengerjakan sarana ibadah tersebut, Masril mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 10 personel.

"Ini merupakan bagian dari sasaran fisik tambahan pada TMMD edisi ke 104 ini, pengerjaan dipimpin oleh Serda Efendi dari Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 2 Padang Mengatas, Kabupaten Limapuluh Kota," papar Masril.

Sementara itu salah seorang jamaah setempat, Beni mengatakan bahwa dengan dibangunnya sarana wudhu tambahan akan membuat jamaah lebih gampang lagi dan tidak antri terlalu lama.

"Selama ini kita susah dan antri lama, terutama jika salat Jumat, dengan dibangunnya sarana tempat Wudhu dan MCK tentu akan lebih memudahkan kami, untuk menunaikan ibadah " katanya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Polda Sumbar bekerjasama dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) salahsatu Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba di Indonesia, akan menggelar Deklarasi Anti Narkoba, di kawasan Danau Cimpago, Purus, Padang.Minggu (3/3) besok.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Syamsi didampingi Wakil Kepala Departemen Kerjasama Antar Lembaga perwakilan Granat, Zulasman Abubakar dan Wadir Narkoba, AKBP Rudy Yoelianto pada wartawan Jumat (1/3) mengatakan. Darurat narkoba menjadi permasalahan yang harus diselesaikan semua pihak, termasuk orangtua.

Jumlah korban narkoba dari setiap waktu bertambah, termasuk di Sumatera Barat. Tidak ada jalan lain, harus ada tindakan nyata untuk menyelamatkan generasi milenial. Jika tidak masa depan Indonesia akan terancam.Jelas Syamsi.

Sementara,Zulasman menjelaskan.Deklarasi milenial anti narkoba ini diadakan di empat kota, yakni Padang, Pekanbaru, Aceh dan Medan. Keempat kota provinsi itu perlu mendapatkan perhatian, karena perkembangan narkoba di empat kota tersebut sudah sangat mengkawatirkan.

"Kami  berharap semua elemen masyarakat ikut serta menyelamatkan generasi milenial dari kehancuran akibat narkoba,diharapkan deklarasi ini didukung oleh semua pengiat anti narkoba serta LSM lainnya",ujar Zulasman.

Dikatakan Zulasman,dalam deklarasi anti narkoba itu nantinya, panitia juga mengelar jalan santai  dilanjutkan dengan doorprize dengan hadiah yang cukup hebat, yakni hadiah utama umrah ke Tanah Suci Mekah, sepeda motor dan hadiah menarik lainnya.

Pihaknya mengapresiasi seluruh instansi pemerintah yang telah terlibat dalam pemberantasan narkoba di Sumbar. Polda bersama pihak lainnhya berkomitmen mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. "Kita mendukung penuh upaya pemerintah mengkampanyekan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas media,"kata Zulasman.(ST)

Mentawai,Lintas Media News.
Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 104 di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memfokuskan pada pembukaan jalan ternyata juga membawa berkah bagi masyarakat.

Salah seorang yang mendapatkan 'durian runtuh' dari program tersebut adalah Anggianto (42).

Warga Desa Goisonan tersebut menerima hibah pembuatan toilet dan saluran pembuangan air dari pemerintah melalui TNI dalam rangkaian kegiatan bakti TMMD ke 104 di wilayah Kodim 0319/Mentawai.

"Pembuatan toilet ini diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu dan sudah masuk dalam pemetaan pengerjaan di TMMD kali ini," kata Pasiter Kodim 0319/Mentawai, Kapten Inf Syahrial, Jumat, 1 Maret 2019.

Adapun sasaran yang sudah disiapkan, papar Syahrial berupa pemasangan kloset dan saluran pembuangan (septic tank, red).

"Pekerjaan tersebut dilaksanakan personel TMMD sejumlah 13 orang dengan dibantu masyarakat setempat," imbuhnya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Kunto Arief Wbowo, S.I.P langsung memerintahkan Komandan Kodim 0309/Solok Letkol Arh Priyo Iswahyudi dibantu Satuan Yonif 131/Wbr yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) guna membantu proses evakuasi terhadap warga masyarakat yang terkena dampak bencana. 

“ Danrem 032/Wbr langsung memerintahkan Satuan-satuan yang terdekat dari lokasi bencana untuk secepatnya untuk turun ketitik bencana dan membantu proses evakuasi di daerah Solok Selatan yang terkena bencana” kata Kepala Penerangan Korem 032/Wbr Mayor Inf Hasanuddin Daulay.

Letkol Arh Priyo Iswahyudi mengatakan, “ kami sudah menerjunkan 30 personil Yonif 131/Brs dan ditambah Prajurit Kodim ke lokasi bencana untuk membantu masyarakat, membersihkan puing-puing bekas bencana, mendirikan tenda-tenda pengunsian serta mengamankan harta benda masyarakat di lokasi bencana”

Dampak dari gempa bumi ini menyebabkan beberapa rumah rusak di tiga kecamatan. Kecamatan Sangir Batanghari, 8 rumah rusak ringan dengan korban luka ringan 2 orang, dan kini sudah dirawat di Puskesmas Abai. Kecamatan Sangir Jujuan, 2 unit rumah rusak, Kecamatan Sangir Balaijanggo, yakni di Nagari Sungai Kunyit Jr.koto, ada sembilan unit rumah rusak berat, dan 19 unit rusak ringan, serta di Nagari Talunan Maju, sebanyak 30 unit rumah rusak ringan.

Korban yang mengalami luka ringan, sebanyak 22 orang dirawat di Puskesmas Mercu, dan 23 orang dirawat di Puskesmas Talunan.

Kodim 0309/Solok bersama dengan Satgas PRCPB Yonif 131/Brs, Koramil 12/Sangir, bersama Pemda dan BPBD telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya mengevakuasi korban baik ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan,  mendirikan tenda darurat, endirikan posko kesehatan dan dapur umum. Dan masyarakat yang terkenal dampak bencana telah ditempatkan di tenda tenda  pengungsian.

Sampai dengan hari ini Jum'at (1/3) hari kedua pasca gempa prajurit TNI Polri BPBD dan semua unsur terkait  masih melanjutkan berbagai kegiatan dalam membantu masyarakat setempat. (rel)

Mentawai,Lintas Media News.
Penyakit kurang darah atau yang disebut juga dengan anemia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena menyangkut stamina seseorang dan penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat.

Untuk mencegah hal itu , sejumlah peserta didik dari SMA Setia SP 2 Kecamatan Sipora Utara dibekali tentang penyuluhan dan bahaya penyakit kurang darah tersebut.

"Kami bekerjasama dengan Kodim 0319/Mentawai dalam rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 104 untuk memberikan penyuluhan tersebut. Ini penting untuk dilakukan mengingat lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia terkena anemia. Artinya, satu dari lima orang beresiko terkena penyakit tersebut," kata penyuluh dari Puskesmas Mapadegat dr Manimbang Halomoan, Rabu, 27 Februari 2019.

Sambung Manimbang, umumnya penyakit anemia menyerang kaum perempuan yang sudah dewasa. Pasalnya, wanita akan terus mengalami menstruasi dimana cukup banyak darah yang keluar tergantung hormon dari seseorang tersebut.

"Mereka harus bisa mengatur pola makan dengan baik dan rutin berolahraga agar tetap fit meskipun sedang mengalami menstruasi atau pendarah habis melahirkan," imbuhnya.

Selain memberikan penyuluhan, sejumlah pelajar di sekolah tersebut juga diberikan obat-obatan berupa tablet zat besi untuk mereka konsumsi sebagai suplemen penambah darah.(rel)

Painan,Lintas Media News.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, dari hasil pemeriksaan petugas Kapal Pengawasan Dinas Perikanan dan kelautan (DKP) Sumbar, masih banyak nelayan Sumbar yang belum mendaftarkan kapalnya pada DKP Sumbar. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur  Sumatera Barat  Nasrul Abit disela-sela kunjungan kerja mengamati potensi dan pengawasan laut di Perairan Pulau Katang-Katang, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (27/2/2019)

Pengawasan kawasan laut diperairan Sumatera Barat terus dilakukan pengawasannya di lapangan oleh DKP,hal ini untuk mengawasi kapal alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan yang dapat merusak biota  dan kelestarian laut.Kata Wagub.

"Kita berharap para nelayan sebaiknya mengurus segala surat menyurat usaha bidang perikanan, sehingga dapat berusaha lebih nyaman sesuai aturan yang berlaku. DKP selama ini telah selalu menyosialisasikan soal aturan ini, agar nelayan kita terjaga akses usahanya dengan baik", ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menghimbau agar para nelayan ke laut menjauhkan diri dari prilaku yang merusak lingkungan dan biota lain dengan mengunaan bom, racun atau jaring yang begitu kecil.

Mari kita jaga laut untuk kelestarian dan kelangsungan hidup biota laut. Laut yang dengan lingkungan sehat dan baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Semoga dengan pengelolaan laut dan penataan usaha perikanan yang baik,  laut kita lestari rakyatpun sejahtera,  harap Nasrul Abit,

Penyidik Perikanan Yuniwel Hendri, S.Pi. mengatakan, kegiatan operasi tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pasal 93 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, ayat (1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketiga surat kapal tersebut ditangkap atau ditahan dengan alasan yang sama yaitu suratnya sudah tidak berlaku lagi.

"Kami tangkap karena masa aktifnya sudah mati. Untuk itu surat tersebut di proses di DKP provinsi," ujar Hendri.

Dijelaskannya, ditambah delapan orang kru serta dua personil Angkatan Laut (AL) dari Satrol Lantamal II padang, ia berhasil menangkap. Diantaranya, kapal Tri Jaya yang dimiliki oleh Naik, kapal YBS 01 yang dimiliki oleh Ano Candra, dan Kapal KM. Putri Tari yang dimiliki oleh Narno. Ketiga Kapal tersebut kepunyaan warga Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu, Kapten KP. Tenggiri Juli Edison menjelaskan, bahwa semua kapal wajib mempunyai surat-surat yang lengkap. Bahkan dikatakanya, selama surat tersebut belum lengkap tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan.

Dikatakanya, surat yang harus dimiliki setiap kapal diantaranya, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SLO, Pas tahunan Kapal Penangkapan Ikan, Serifikat Kalaikan Kapal Ikan, (SKKck), SKK Mesin.(rel/st)

Padang,Lintas Media.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar  Muzli M Nur yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasaman dan Pasaman Barat meminta, unsur tekait proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang masih tinggi pada daerah, banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan dan berdampak buruk terhadap ketenteraman sosial.

Hal itu disampaikan Musli pada wartawan di ruangannya sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD Sumbar terkait dengan sengketa tanah,baik sesama masyarakat (kaum),dengan  pihak ketiga (perusahaan) bahkan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa sertifikat tanah.

”Baru-baru ini seorang warga Pasaman Barat (Pasbar) menemui saya ke DPRD Sumbar,dia meminta persoalan tanah yang tengah dihadapinya dapat diselesaikan oleh dinas terkait terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Muzli.

Muzli mengatakan, keluhan masyarakat tentang sengketa tanah juga ditemui ketika melakukan kunjungan jemput aspirasi ke beberapa daerah di Pasbar. Hal ini butuh perhatian serius, karena beberapa tanah yang bersengketa merupakan sumber ekonomi oleh masyarakat.

”Setiap permasalahan yang mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat, pemerintah harus hadir guna memberikan rasa aman,” kata Muzli.

Dijelaskan Musli, konflik tanah di daerah penghasil sawit itu cukup kompleks. Antara lain konflik lahan masyarakat dengan perusahaan. Konflik batas wilayah atau ulayat, konflik lahan atas aset Pemkab. Konflik lahan masyarakat dengan kawasan hutan, konflik lahan terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), konflik lahan masyarakat dengan masyarakat dan konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Konflik tanah tersebut terjadi biasanya karena tidak ditemukannya kesepakatan atau adanya perbedaan antara generasi seperti antara mamak dengan kemenakan. Serta adanya berbagai macam kepentingan.Jelas Muzli.

Senada dengan itu.Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, DPRD akan serius menindaklanjuti laporan masyarakat dari masyarakat. Baik itu di bidang pertanahan maupun yang lainnya. DPRD akan meminta dinas terkait memfasilitasi pembentukan tim khusus untuk menginvestigasi laporan dan keluhan masyarakat.

”Pada tim itu harus ada akademisi, ahli di masing-masing bidang sehingga nanti hasil investigasi akan benar-benar sesuai dengan kenyataan dan kajian ilmiah. Hasil kerja tim ini nanti akan ditindaklajuti,” ujar Hendra.

Hendra juga menerima keluhan masyarakat soal tapal batas antara Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam. ”Tapal batas ini merupakan hal yang sensitif apalagi setiap daerah memiliki wilayah adat yang jelas, kami mengimbau agar pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut,” katanya.

Hendra mengatakan, perwakilan masyarakat Nagari Pandaisikek, Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanahdatar datang dan mengadukan adanya pemindahan tapal batas antara Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam yang berlokasi di puncak Gunung Singgalang yakni Talago Dewi dan Talago Kumbang.
Dirinya akan menindaklanjuti laporan ini melalui Komisi I DPRD Sumbar bidang pemerintah dan mendorong pemerintah provinsi segera mengembalikan tapal batas sesuai dengan bukti sejarah yang ada di kawasan tersebut. (Sri)

Padang,Lintas Media.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten pesisir Selatang berkunjung ke DPRD Sumbar  terkait mengoptimalisasikan tugas dan fungsi kedewanannya.

Rombongan Bamus yang diketuai o Afrizon,disambut kedatangannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan)  DPRD   Sumbar  H.Raflis,SH,MM di ruangan khusus II DPRD Sumbar Selasa (26/2).

Dalam pertemuan tersebut,Raflis menjelaskan tugas dan fungsi dari Bamus tersebut.Bamus merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memegang peran penting, baik di DPRD Kota/Kabupaten maupun di Provinsi. Mengingat, sebagian besar keputusan penting yang diambil oleh Dewan harus melalui Bamus terlebih dahulu.

 “Kedudukan Bamus sangat strategis dimanapun, karena peran Bamus ini cukup signifikan. Bamus mempunyai kewenangan untuk menugaskan kepada Alat Kelengkapan Dewan serta meminta pertanggungjawaban dari hasil penugasan yang sudah diberikan kepada AKD,” tambah Rafles .

Menurut Rafles,tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Bamus DPRD Provinsi sumbar dan DPRD Kota/Kabupaten kurang lebih sama, termasuk kewenangan memperpanjang jangka waktu pembahasan rencana program kerja. Namun, terdapat perbedaan kedudukan, Bamus DPR  terdiri dari unsur pimpinan fraksi, sehingga posisi ini lebih strategis secara politis.

Terkait fungsi Bamus dalam menentukan pelaksanaan jadwal kegiatan Dewan, menurut Rafles, dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib, sehingga berjalan dengan efektif dan efisien. Rapat konsultasi pengganti Bamus dapat menjadi alternatif untuk menggantikan rapat Bamus yang terkadang sulit mencapai kuorum, karena kesibukan dewan.

Sementara,Ketua Bamus DPRD Kabupatean pesisir Afrizon menilai, banyak hal yang dapat  dan dipelakari dari DPRD Sumbar  Untuk itu, segala masukan dari diskusi ini akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan di DPRD. Pesisir natiknaya.

“Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus adalah hal yang baru bagi kami. Kami juga tertarik jika Bamus itu adalah perwakilan setiap fraksi, sehingga tidak semua diputuskan di Pimpinan, sedangkan Pimpinan hanya diwakilkan oleh beberapa fraksi, ini bisa meringankan tugas pimpinan,” ujarnya. (Sri)

Padang,Lintas Media.
Komisa IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kebut Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi Danau Maninjau sebagai upaya menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Suwirpen Suib pada wartawan usai menggelar rapat kerja dengan instansi terkait,Senin (25/2) dituangkan rapat Komisi IV DPRD Sumbar.

Suwirpen mengatakan. Pembahasan ini dikebut,agar Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau tersebut bisa terselesaikan segera.Salah satu tahapan yang dilalui adalah, melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, serta instansi terkait lainnya di Pemprov Sumbar.

Suwirpen Suib menyampaikan, tujuan dilahirkannya Perda Zonasi Danau Maninjau adalah, agar terciptanya keseimbangan lingkungan dan ekosistem di kawasan tersebut, kemudian mendorong perekonomian masyarakat lebih hidup tanpa bergantung dengan Keramba Jaring Apung (KJA) yang selama ini menjadi pemicu pencemaran air danau.

Ke depan, menurut Suwirpen akan diatur maksimal hanya 6000 KJA yang diizinkan beroperasi di danau. Sementara selama ini KJA yang terdapat di Danau Maninjau telah mencapai 21.608.

"Kita tidak mungkin menolkan KJA tersebut karena mata pencaharian masyarakat sekitaran danau juga ada yang bergantung dengan keramba, namun  ke depan akan dibatasi," sebut Suwirpen.

Suwirpen menambahkan, agar masyarakat selingkaran danau tak hanya bergantung dengan keramba, ke depan pemerintah juga akan menetapkan zona untuk pariwisata.

"Untuk kawasan wisata, dalam pengembangannya di lapangan nagari-nagari yang ada di selingkaran Danau Maninjau bisa saling berkordinasi," tutupnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Sumbar, Nanang mengatakan. Kerusakan yang dialami Danau Maninjau dimulai pada tahun 2011, dari hasil penelitan para ahli mengatakan, untuk membersihkan kembali danau butuh waktu hingga 25 tahun. Semenjak tercemarnya danau banyak biota yang mati sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

"Di Indonesia sendiri Maninjau masuk dalam 15 danau yang butuh ditata, karena keindahannya sudah banyak diekploitasi dan mengakibatkan danau tercemar,” ucap Nanang.

Tokoh masyarakat kawasan Danau Maninjau, Azwar Nur menyebut. Selain keramba, persoalan limbah rumah tangga yang banyak dibuang ke Danau Maninjau  juga perlu mendapat perhatian untuk diatur.
"Kami minta pengelolaan limbah rumah tangga harus masuk dalam konten Ranperda Zonasi Danau Maninjau, sehingga kebersihan danau bisa terjaga,”katanya. (Sri)

Semakin hari infrastruktur di Kepulauan Mentawai semakin membaik, dari jalan utama masuk kejalan-jalan poros yang mendekatkan dengan pemukiman masyarakat yang ada dipedalaman. Mudah-mudahan harapan kitta dalam waktu yang tidak lama kebupaten Kepulauan Mentawai bisa keluar dari ketegori Kabupaten daerah tertinggal.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara pembukaan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)  ke 104 tahun 2019 Wilayah Kodim 0319/Mentawai di Sipora Utara, Selasa (26/2/2019).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan pembangunan Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari perhatian pemerintah pusat dan provinsi. Upaya bagaimana pembangunan jalan menjadi yang utama saat ini dalam mendorong percepatan pembangunan Mentawai.

Bantuan keuangan pembangunan permukaan jalan-jalan karena jalan poros sudah dibuka, tinggal lagi jalan-jalan yang menuju ke desa dan sentra-sentra ekonomi ini perlu kita percepat.

Mudah-mudahan ini ada terobosan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, karena sekarang pusat sudah membangun jalan poros.

Dikatakanya, dalam jangka pendek ada pembukaan jalan di seberut Utara sepanjang 3 kilo dan akan berlanjut ke Siberut barat.

Jadi dari Siberut Selatan Peipei, Siberut Utara labuhan Bajau, turun ke Siberut barat daya, dan akan ada lagi pembangunan jalan 187 kilo yang sekarang diusulkan.

Mudah-mudahan dengan terbukanya lintas timur di seberut, lintas barat di siberut nanti masyarakat ini semua perkampungan yang ada di pulau itu bisa menyambung kejalan yang sudah diporos yang sudah dibuat.

Tentu ini akan mobilitas segala lancar, ekonomi berjalan baik, sektor pendidikan Dan kesehatan membaik dengan sendirinya.

Bupati Mentawai disisi lain juga memberikan apresiasi peran TNI sangat penting dalam pembukaan jalan baru dan penambahan prasarana MCK perumahan masyarakat.

Pemkab Kepulauan Mentawai akan terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Mentawai.

Saat ini masih banyak desa yang terkepung hutam belantara. Setiap tahun kegiatan pembanguan jalan dengan kerja bakti TNI selalu dilakukan di Mentawai

Dandim Mentawai, dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan TMMD dibuka tanggal, 26 Februari - 27 Maret 2019.

Pembukaan jalan baru panjang 5 km,  Lebar 10 meter,  parit kanan dan kiri 1 meter kedalaman 1 meter, di Desa Bukit Pamewa Sipora Jaya dan Desa Goisooinan Kecamatan Sipora utara Mentawai.

Anggaran dari APBD kepulauan Mentawai 1,9 Miliar dan dari Mabes TNI 360,5 juta. Jumlah satgas yang diturunkan 150 orang. Saat pembukaan pembangunan jalan terbut badan jalan sudah mencapai 50 persen, ujaranya.

Hadir dalam kesempatan itu Danrem 032 Wirabraja,  Bupati Mentawai,  Forkopimda, Ketua Persit, Kepala OPD dilingkungan Pemkab serta tokoh masyarakat.(rel)

Padangpariaman,Lintas Media News.
 Orang minang itu identik dengan umat Islam karena filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Maka pendidikan karakter, seperti yang dilakukan pada Pondok Pesantren Jamiatul Mukmin mendidik kepribadian yang baik, beriman dan bertaqwa.

Hal ini disanpaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat peresmian Surau Rimbo Tualang Pondok Pesantren Jamiatul Mukmin pimpinan Tuanku Sidi Anwar,  di Toboh Gadang,  Kecamatan Sintuak Padang Pariaman,  Senin (25/2/2018).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas keberadaan pondok pesantren ini telah melahirkan generasi Qur'ani, berprilaku santun dalam kepribadian islami.

Ini merupakan misi pertama IP-NA dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS SBK.

Kenapa tata kehidupan yang harmonis,  beradat dan berbudaya karena ini persoalan moral,  jika seseorang memiliki moral yang baik,  tentu akan baik pula hasil pekerjaannya. Etika moral merupakan sesuatu yang utama dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat,  ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan dalam rangka menyukseskan pemilihan umum, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Sumatera Barat mestilah dengan semangat pemiku badunsanak.

Jangan ada kita serumah berbeda pilihan menjadi sesuatu pertengkaran yang tidak sehat dalam keluarga. Dalam pemilu kita memilih calon anggota DPRD kabupatem / kota,  DPRD provinsi,  DPR RI,  DPD RI dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ada lima kota suara nantijya.

Dan paling  rumit adalah pemilihan calon legislatif yang tidak fotonya,  hanya nama, nomor urut dan gambar partai. Masyarakat mesti menghafal nama,  nomor urut dan partai untuk pilihan hatinya.

Menurut data semetara  hasil survei 60 persen masyarakat belum tahu kita akan menyelenggarakan pemilihan umum.  Hari semakin dekat mari kit sosialisasikan dengan dan cermat,  ajak Nasrul Abit.

Bupati Ali Mukni dalam kesempatan itu juga menyampaikan , di Padang Pariaman target partsipasi masyarakat ikut Pemilu 2019 sebesar 85 persen. Padang Pariaman budaya berdemonstrasi telah tinggi, dan diyakini masyarakat ke TPS akan leboh banyak.

Menyatakan pilihan tanpa datang ke TPS itu sama saja tidak ada artinya karena tidak akan memberikan andil dalam pembangunan . Sadarilah kita pilih wakil kita mereka nantinya yang akan membantu kita dalam memajukan pembangunan daerah, ujarnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Barat Ny. Nevi Zuairina Irwan Prayitno disela - sela kegiatan menyampaikan, aspirasi masyarakat merupakan semangat pembangunan kemajuan daerah karena itu,  diharapkan masyarakat datangi TPS untuk memberikan suaranya dengan baik.

Untuk keterwakilan bundo kandung diharapkan masyarakat, juga memilih yang terbaik dengan  benar dan tepat, jangan sampai salah pilih,  ajaknya.

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Ali Mukni, Forkopimda, tokoh masyarakat, Ketua Penggerak PKK Sumbar Ny. Nevi Zuarina Irwan Prayitno.(rel)