Padang,Lintas Media News.
Besok Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2019 Regional 1 Sumatera, Jawa dan Bali dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Hadi Prabowo bertempat di Grand Inna Muara, Padang, Senin (25/2/2019) besok.

Kepala Bappeda Sumbar Hansasri yang didampingi Youlius Honesti, Kabid Renmakro dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Prov. Sumbar yang  menyampaikan,  Penyelenggaraan Kortekrenbang ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kemendagri berfungsi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pembinaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sementara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki fungsi untuk perencanaan prioritas pembangunan nasional.
Kolaborasi kedua institusi ini diharapkan menghasilkan suatu keselarasan dalam perencanaan pusat dan daerah sehingga terwujud percepatan pembangunan yang berfokus pada pencapaian target sasaran pembangunan nasional dan daerah yang berkualitas dan bersinergi, ujarnya disela-sela kesibukan hari ini, Minggu (28/2/2019).

Hansastri juga menambahkan,
Kortekrenbang   tahun 2019 ini dilaksanakan sebagai wadah untuk melakukan sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah, serta pembangunan antar daerah tahun 2020. Penyelarasan program kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota di masing-masing bidang urusan di tahun 2020.

Mekanisme pelaksanaan Kortekrenbang tahun ini terdapat 34 desk berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah serta desk Pemerintahan Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen dari Kemendagri dalam memfasilitasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ujarnya

Youlius Honesti dalam kesempatan itu juga menambahkan saat ini beberapa peserta sudah berada di Padang. Dan juga panitia dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri.

Mudah-mudah sesuai jadwal acara pembukaan Kotekrenbang Regional I di Padang dapat berjalan lancar. Kita terima kasih suport kawan-kawan OPD Sumbar sangat antusias menyukseskan acara ini, ujarnya.(rel)

PadangLintas Media News.
Mari kita sukseskan penyelenggaraan acara Rakor Pengawasan Arsip Nasional di Padang Sumatera Barat.  Ini juga keberhasilan pada tahun 2018 Arsip Nasional RI telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota Se-Indonesia.

Sumatera Barat telah mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan
Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Nasional tahun 2019.
Sekaligus penyampaian penghargaan kepada Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah memperoleh penilaian hasil pengawasan dalam kategori”sangat baik” dan “baik”, serta penyerahan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018 terhadap pemerintah daerah provinsi.Kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis
kemaren.

Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d  1 Maret 2019 di hotel pangeran beach padang Sumatera Barat. Peserta rapat berasal dari kementerian/ lembaga dan lembaga kearsipan daerah provinsi/ kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan jumlah diperkirakan sebanyak 746 orang.Sebut Alwis.

"Tentunya acara sebesar ini akan manpu meningkatkan kunjungan wisata ke Sumatera Barat, walau masih dalam kondisi tiket pesawat yang masih tinggi",sebut Alwis.

Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kepada para panitia penyelenggaraan diharapkan melayani tamu dengan sebaik mungkin dan ini untuk kebaikan nama Sumatera Barat, ajaknya.

Sekretrlaris Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumbar Drs. Alfindri MSi juga menambahkan,  Sumatera Barat dalam kegiatan kali akan mendapat Penghargaan Penyelenggaraaan Kearsipan dengan kategori “baik” berdasarkan hasil pengawasan tahun 2018.

Akan hadir nantinya Kementerian / lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Serta lokasi acara di Pangeran Beach Hotel, Padang .Kata Alfindri.

,Adapun maksud dan tujuan dari Acara Rakor ini Menurut Alfindri adalah, untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas penyelenggaraan kearsipan di masing-masing Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/ kabupaten/ kota seluruh Indonesia.

Keberhasilan Sumatera Barat
dalam penyelenggaraan kearsipan yang mendapatkan penilaian hasil pengawasan kearsipan dengan kategori “ baik “.  Karena diketahui sementara itu masih banyak provinsi lainnya dengan kategori nilai “Kurang” bahkan “Buruk". Jelasnya.

Penghargaan ini tidak terlepas dari dukungan kerjasama yanga kawan-kawan di Badan Arsip serta para peneliti, dari berbagai pergurian tinggi di Sumatera Barat, pungkas Alfindri.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Indonesia (APPSI) 2019, Sumatera Barat kembali dipercaya sebagai tuan rumah yang dilaksanakan di Hotel Grand Inna Padang mulai dari tanggal 20-22 Februari 2019.

Serahterima jabatan Ketua Umum APPSI dari Soekarwo gubernur Jawa Timur diberikan kepada Longki Djanggola gubernur Sulawesi Tenggara.

Longki Djanggola resmi menjabat sebagai ketua umum APPSI dengan ditandai penyerahan bendera APPSI dari ketua lama dengan yang baru dan sekaligus membuka acara Rakernas ini dengan pemukulan gendang oleh Ketua APPSI lama dan baru, Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Gubernur Jawa Barat.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menjabat APPSI ini selama lebih kurang 10 bulan ke depan, karena mengantikan Soekarwo habis masa jabatan gubernurnya pada 12 Februari lalu.

Longki sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum APPSI. Namun sesuai AD/ART, langsung menjadi Ketua Umum ketika ketua sebelumnya berakhir masa jabatan sebagai gubernur.

Rakernas kali ini mengangkat tema "Reformasi dan Kebijakan Strategi untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan dan Kerjasama Antar Daerah" yang dihadiri oleh 21 gubernur se Indonesia, sementara 10 provinsi lagi diwakili oleh wakil gubernur dan Asisten Pemerintahan, Rabu 20 Februari 2019.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan, permasalahan mahalnya harga tiket pesawat dan bagasi berbayar sangat mengakibatkan penurunan jumlah wisata atau pengunjung ke Sumbar, ini sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian sumbar, mayoritas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merugi besar.

"Bahkan, dampak kenaikan harga tiket menurunkan pendapatan UMKM di Sumbar hingga 40 persen," kata Irwan Prayitno.

Terkait persoalan itu, Gubernur Sumbar ini dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, untuk mencari solusi. Terutama menurunkan harga tiket pesawat dan menghilangkan bagasi berbayar.

“Kita sudah membicarakan persoalan tiket pesawat ini hingga ke kementerian, sudah ada harga yang turun, tapi tetap saja belum memuaskan semua pihak,” ucapnya

Lebih lanjut gubernur Sumbar menyampaikan pada Rakerna ini telah menyediakan 30 stan yang menyuguhkan produk-produk unggulan dari UMKM di Sumbar yang bekerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan, dengan harapan bisa lebih dikenal oleh provinsi lain.

”Kita memamerkan produk-produk unggulan kita agar undangan yang datang bisa melihat langsung produk tersebut, termasuk makanan khas dari Sumbar,” jelasnya.

"Saya berharap para tamu undangan untuk bisa lebih lama lagi di Sumbar, karena di Sumbar kaya akan desinasi wisata, seperti Kelok sembilan merupakan jembatan playover yang paling tinggi dan terpanjang di Indonesia, rumah adat ada di Pagaruyung, seribu rumah adat di Solok Selatan, Bukittinggi dengan Jam Gadangnya, Pulau Mandeh raja ampat sumbar dan banyak lagi yang lain," jelas Irwan.

Pada kesempatan Rakernas ini gubernur sumbar berharap ada tindaklanjut dengan kesepakatan seluruh pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik, agar kunjungan wisatawan kembali banyak dan UMKM yang ada kembali bangkit dengan persoalan tiket mahal dan bagasi berbayar, serta menjalin kerjasama terkait produk unggulan di masing-masing daerah dan bidang Pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ke depannya.

Ketua APPSI dari  Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, bahwa kita hadir pada acara Rakernas ini merupakan salah satu wadah silahturahmi dan tempat komunikasi yang tepat untuk membangun pemahaman sama bagaimana pemerintah provinsi mengelola potensi daerahnya yang menyebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam APPSI kita bersama-sama membuat program untuk menuju kesejahteraan masyarakat melalui tiga upaya, yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat lewat kelembagaan, pelayanan publik, serta mengajak masyarakat secara bersama-sama atau partisipatoris guna menemukan solusi yang terbaik dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan.(rel)

Padang,Lintas Media News.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengharapkan.Semua Kepala daerah yang ada di Sumbar,harus ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum ( pemilu) Tahun 2019 yang jati pada tanggal 17 April yang akan datang.

Beberapa tahap sudah berjalan mulai dari penganggarannya sampai dalam program pelaksanaan Pemilu tersebut, kita berharap Bupati dan Walikota dapat mengawasi OPD yang terlibat dalam kegiatan pemilu 2019.

Hal itu disampaikan  Gubernur  pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubenuran, Rabu 20 Februari 2019.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, pemerintah harus mempersiapkan diri yang tinggi untuk pemahaman situasi dan kondisi, memantau dari hari perhari tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Serentak tahun 2019.

Beberapa tahap yang telah berjalan mulai dari pencalonan hingga saat ini tahap kampanye terbatas. Selain itu tahap perbaikan data pemilih juga masih terus dilakukan agar seluruh masyarakat pemilik hak suara terdata dan tidak kehilangan hak pilih.

"Pendataan nama-nama calon hingga masa kampanye, kalau ada masalah harus segera diperbaiki, termasuk juga pengadaan logistik KPU seperti kertas suara dan kota suara harus sudah terkirim kesemua daerah di Sumbar ini, jangan sampai ada yang ketinggalan," ingat Irwan.

Gubenur juga menyampaikan,  termasuk kesiapan petugas dalam pengamanan logistik KPU, dalam hal ini secara teknis Satpol PP dapat mempersiapkan anggotanya dan siap dengan kondisi apapun, juga saya minta agar Satpol PP menseleksi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan ditempatkan disetiap TPS-TPS.

"Kita juga berharap KPU dan Panwaslu OPD terkait siap menghadapi persoalan dalam penyelesaian sengketa Pemilu serta banyaknya isu-isu beredar terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 yang membuat masyarakat resah, untuk itu pemerintah berharap agar pihak KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cepat bertindak dan jangan terlalu lunak dalam penegakan hukum dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu", ajak Irwan.

Kembali gubernur menekankan, kita harus menyiapkan segala sesuatu hal untuk suksesnya pesta demokrasi. Persiapan itu tidak hanya persiapan Logistik, petugas, sosialisasi, tapi juga persiapan-persiapan kalau terjadi kecurangan dan lainya termasuk ekses seperti demo polisi yang menertibkan dan termasuk ekses, diantaranya caleg yang gagal.

Jumlah Calon Legislatif (Caleg) di Sumbar  ada 7.000 se-Indonesia luar biasa banyaknya, dari 7.000 itu apakah tidak mungkin ada satu atau dua diantaranya gagal, akhirnya ia kecewa, sehingga bisa menimbulkan stress dan sakit jiwanya.

"Tentu ini akan kita siapkan juga rumah sakit yang menangani kasus ini. Jadi apapun akses yang akan terjadi kita perlu siapkan. Mengenai rumah sakit jiwa sudah dikoordinasikan, cuman nanti perlu ada penanganan khusus," tambah Gubernur sumbar.

Kemudian gubernur juga menyampaikan, mengenai para kepala daerah yang ikut kampanye, sesuai aturannya. Dalam lima hari kerja satu hari yang boleh melakukan kampaye, kalau ingin melanjutkannya harus pada Sabtu dan Minggu diluar jam kerja, dengan konteks izin dulu.

Dalam laporan singkat panitia Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, MH menyampaikan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, yang bertujuan untuk mencari masukan demi perbaikan, serta menyamakan presepsi strategis dalam keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu ke depan.

Semua bertujuan agar Pemilu tahun 2019 berjalan lancar, aman, dan dapat sebagai sarana masyarakat menentukan hak pilihnya demi kelangsungan penyelenggaraan Indonesia yang lebih baik, ujarnya.

Hadir dalam rapat evaluasi ini, Bupati dan Walikota se Sumatera Barat (Sumbar), Forkopimda se Sumbar, Kepala Kesbangpol se Sumbar, dan kepala Satpol PP se Sumbar, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan OPD yang terkait sebanyak 150 orang.(rel/st)

Padang,Lintas media.
Peran dan fungsi Kebudayaan sangat penting karena dalam memajukan pembangunan daerah, dan diketahui sebagian besar daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, termasuk di Sumatera Barat.

Dan kebudayaan juga mampu menjadikan sebuah daerah menjadi lebih menarik, dikenal dan mampu meningkatkan kehidupan masyarakatnya, contohnya budaya tabuik di Pariaman, setiap tahun menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri atau luar negeri yang datang untuk menyaksikan atraksi kebudayaan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka rapat sinkronisasi program dan kegiatan urusan kebudayaan 2020 dan integrasi pelaksanaan kegiatan 2019 di kantor Dinas Kebudayaan Sumbar, Selasa (19/2/2019).

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul juga menyatakan, hingga saat ini masih ada kepala daerah di Sumbar yang mengganggap bidang kebudayaan tidak penting.

"Sebelum acara dimulai, kami sempat berdiskusi dengan beberapa peserta, faktanya masih ada instansi di Kabupaten/ Kota hanya menempatkan bidang kebudayaan pada eselon IV dan ada pula di "cantolkan" pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain" ungkapnya.

Wagub juga menjelaskan, untuk kedepan bidang kebudayaan sangat tergantung kepada daerah masing-masing untuk meletakkan kebudayaan tersebut di posisi mana.

"Kalau kami di Provinsi sudah jelas meletakkan kebudayaan di posisi utama, ini dibuktikan dengan tertuang didalam visi dan misi Gubernur dan Wagub 2016-2021, serta adanya instansi khusus membidangi kebudayaan, yakni Dinas Kebudayaan" ujarnya.

Untuk di Sumatera Barat sendiri, Wagub mengatakan kebudayaan yang ada di daerah Sumatera Barat memiliki keunggulan masing-masing dan itu mempunyai nilai yang tinggi di mata sejarah dan kebudayaan.

"Namun hingga sekarang masih ada keunggulan budaya tersebut belum tercatat di Kementeriaan Pendidikan Kebudayaan dan Kebudayaan RI, seperti pembuatan tato tertua, yaitu di Siberut, Kepulauan Mentawai. Dan Hal ini merupakan tugas bagi kita bersama" katanya. 

Sementara itu, dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Dinas Kebudayaan Yudha Prima mengatakan, peserta kegiatan berasal dari Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, dan akan dilaksanakan dari tanggal 19-21 Februari ini.

"Untuk narasumber kita menghadirkan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi pada Dirjen Kebudayaan, Christriyati Ariani serta Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sendiri, Ranti Gemala" tutupnya.(rel)

Padang.Lintas Media.

Hari jadi bagi suatu daerah,tidak hanya sebagai simbol atau tonggak kelahiran daerah yang akan diperingati,akan tetapi merupakan ujud kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap daerahnya.Dengan demikian,hari jadi bagi daerah akan memiliki makna dan arti yang sangat penting  untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap daerah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim saat membuka konsultasi publik Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat di ruangan sidang utama DPRD Sumbar kemaren.

Dikatakan Hendra.berkenaan dengan hal tersebut diatas,anggota DPRD Sumbar melalui hak yang dimilikinya yaitu hak untuk mengusulkan pembentukan perda,menggagas usul prakarsa Ranperda tentang hari jadi Provinsi Sumatera Barat.

"Dengan adanya perda ini nantinya,pada setiap tahun masyarakat dapat memperingatinya,sekaligus merupakan wahana untuk mempererat silaturahmi masyarakat Sumatera Barat",jelas Hendra.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,penetapan hari jadi daerah sepenuhnya menjadi urusan daerah masing-masing.Secara umum menurut Hendra,penetapan hari jadi ini mengaju kepada perjalanan sejarah suatu daerah dan dari perjalanan sejarah tersebutlah dapat ditetapkan sebuah momentum yang dapat disepakati bersama untuk ditetapkan sebagai tonggak hari jadi atau hari kelahiran  daerah tersebut.

Hendra menyebutkan.Sesuai dengan mekanisme pembahasan ranperda,maka DPRD melaksanakan konsultasi publik ini dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ini.

Dari konsultasi publik ini,selaku Ketua DPRD Hendra mengharapkan.Hendaknya dapat diperoleh masukan-masukan dan informasi terkait dengan sejarah lahirnya provinsi Sumatera Barat.Informasi bukti-bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan,sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

"Kami yakin dan percaya,dengan kehadiran tokoh-tokoh masyarakat,ahli-ahli sejarah dan ahli-ahli pemerintahan,baik dalam kapasitas sebagai Nara sumber maupun sebagai peserta konsultasi publik,akan dapat melahirkan sebuah kesepakatan untuk menetapkan momentum atau kejadian sebagai tonggak hari jadi atau hari kelahiran Provinsi Sumatera Barat",harap Hendra.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Satuan Perlindungan Masyarakat, ( Satlinmas) Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat mesti lakukan pengawasan dan pengaman terhadap penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) baik itu pemilihan legeslatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres)  tahun 2019. Dalam bertindak Satlinmas  mesti melakukan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Sosialisasi peran dan fungsi Satlinmas dalam penyelenggaraan peleg dan pilpres 2019, di Padang, Selasa (19/2/2019).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu  terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan ketenteraman,  ketertiban  dan keamanan penyelenggaraan pemilu.

Dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan jelang pemilu tahun 2019 Kemterian Dalam Negeri (Kemendagri)  telah mengeluarkan surat edaran no.300/9890/SJ, tanggal 14 November 2018 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2019, kiranya seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan menjaga ketertiban umun dan ketentraman masyarakat  serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing.

Disamping itu Satpol PP dan Satlinmas harus bersikap proaktif mencermati gelagat dinamika  diwilayah demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi dan tetap konsisten menjaga citra dan wibawa pada saat penyelenggaraan pemilu, himbau Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan, Satlinmas juga melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanan pemilu itu sendiri. Jangan ada kecurangan saat pencoblos dan hal-hal perbuatan kesengajaan memenangkan seseorang atau yang lainnya.

Segera laporkan dan berkoordinasi kepada Bawaslu dan KPU jika terjadi pelanggaran, atau kejadian situasi menjadi instabilitas keamanan dan hal-hal yang merusak tatanan penyelenggaraan pesta demokrasi, ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan bagaimana Satpol PP dan Satlinmas juga mengawasi jika ada ASN yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Dan juga pengamatan dan pengawasan dilakukan terhadap tidak boleh mempergunakan fasilitas pemerintah dalam kampanye pemilu sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian Satpol PP dan Satlinmas juga diharapkan membantu mensosilisasikan penyelenggaraan pemilu bagaimana animo masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak suara semakin lebih baik, jika perlu di Sumatera Barat dapat mencapai 80 persen dari target KPU 70 persen.

Makin tingginya animo masyarakat dalam keikutserta dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu kesuksesan yang diharapkan disamping juga rasa aman,  tertib dan nyaman dalam pesta demokrasi ini.

Semoga penyelenggaraan pemilu 2019 nanti dapat menghasilkan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang amanah dan memperhatikan kemajuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan rakyat, harapnya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Satpol PP dan Damkar Sumbar, Zul Aliman, SH, Kepala Kesbangpol Drs. Nazwir serta utusan Satlinmas Kab/ko se Sumatera Barat.(rel)

Padang,Lintas Media.
Memanfaatkan reses masa persidangan pertama Tahun 2019,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Endarmy jemput aspirasi masyarakat ke Daerah Asal Pemilihan (Dapil)nya yaitu Dapil II Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Dari kunjungan reses perorangan ini,Endarmy menjelaskan.Di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak terdata pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk menerima batuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Hal itu yang masih menjadi persoalan pada daerah.Khusus untuk Kabupaten Padangpariaman, verifikasi hendaknya dilakukan kembali,  banyak masyarakat  yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan pemerintah pusat tersebut,” Kata Endarmy padan Lintas Media baru-baru ini.

Menurut Endarmy,proses pendataan harus dilakukan seobjektif mungkin , jangan masyarakat yang tidak layak dibantu mendapatkan PKH, pemberian bantuan hendaknya tepat sasaran sehingga program berjalan lebih  optimal.

Ketika menjemput aspirasi ke tengah masyarakat, banyak masukan agar proses pendataan BDT kembali dilakukan. Berangkat dari hal ini, pihaknya melakukan upaya meminta Kartu Keluarga (KK) serta KTP agar mereka yang layak dibantu ini mendapakan haknya.Kata Endarmy.

Bantuan PKH juga digunakan untuk modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekonomi mereka, hakikat dari program PHK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu mencukupi ekonominya.

Dari hasil reses yang dilakukan di Padang Pariaman dan Kota Pariaman Endarmy menjelaskan. Banyak masyarakat mengeluhkan proses validasi penerima bantuan dan pola distribusi penyaluran batuan tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di masyarakat.

“ Saya terjun langsung ketengah masyarakat, banyak yang menanyakan bagaimana proses pendataan, kenapa yang layak dibantu tidak dibantu, “ ujar Endarmy.

Menurut Endarmy,untuk mendapatkan bantuan Kementrian Sosial setiap masyarakat yang kurang mampu masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), proses validasi BDT sering dipertanyakan masyarakat karena dianggap kurang akurat, sharusnya BDT ini kembali diperbaharui untuk penerima PKH,  BDT sekarang masih menggukan data lama, sehingga tidak mengetahui apakah mereka layak atau sudah tidak layak.

 “Jangan ada unsur kepentingan dan dimanfaatkan oleh golongan tertentu,banyak masyarakat mengeluhkan, proses untuk mendapatkan bantuan yang pendataan mulai dari tingkat RT hingga Lurah, hanya diberikan kepada orang terdekat saja , sehingga yang pantas menerima seolah terabaikan",sebut Endarmy politisi Nasdem.

Endarmy menambahkan, masyarakat juga  Hal penting yang mesti diingat oleh masyarakat dalam peraturan pemerintah pusat dalam penerimaan PKH, BDT akan selalu diperbaharui sebanyak dua kali dalam satu tahun.Setiap warga yang masuk dalam BDT tidak hanya menerima bantuan dari Kemensos , namun juga bantua dari anggota dewan melaui dana aspirasi.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit berharap, yang masuk dalam tim kafilah Sumatera Barat itu merupakan Qori dan Qoriah terbaik.Tidak ada lagi alasan anak si anu, jika tidak dengan kualitas terbaik jangan dimasukan. Jangan memunculkan kecemburuan atau persepsi buruk, karena itu seleksi yang dilakukan itu transpasran juga nilai kualitasnya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit pada acara pelatihan Qori/Qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah, di Asrama Haji Padang, Senin (18 Februari 2019).

Wagub Sumbar itu juga menambahkan, sadarilah bagi kita semua terpilihnya nanti tim kafilah Sumatera Barat mesti juga dilihatkan bagaimana dalam diri ada semangat menjaga nama baik daerah dan tekat memberikan prestasi terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat.

Kita menyadari betapa sedihnya kita pada penyelenggaraan MTQ ke XXVII tahun 2018 dari rangking 7 turun menjadi rangking 14, dua kali lipat. Mari kita jadikan pengalaman tahun lalu itu semangat untuk bangkit ada disetiap tim kafilah MTQ Nasioanal ke XXVIII Sumatera Barat,  apalagi kita menjadi tuan rumah.

Seleksi dan pemilihan tim kafilah mestilah mengedapan potensi dan prestasi qori dan qoriah kita.  Saat ini ada 194 orang yang ikut pelatihan dan seleksi hingga bulan Mai,  kemudian kembali ke daerah masing-masing. Tanggal 15 Juni kita menyelenggarakan MTQ Provinsi di Kota Solok. Akan ada pembuktian prestasi dari hasil MTQ tersebut.

Karena itu diharapkan kepada para Qori dan Qoriah berjuang, berusaha dan berlatih sebaik mungkin untuk masuk tim kafilah MTQ Sumatera Barat agar mampu berikan yang terbaik bagi nama baik daerah dipentas nasional,  seru Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga sampaikan,  kita sangat mendukung dalam pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan, sekaligus dalam rangka persiapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Nasional Di Sumatera Barat.

Kita berharap dalam pelatihan ini, para qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah dapat mengukir prestasi, yaitu juara umum atau minimal masuk tiga besar pada MTQ Nasional XXVIII tahun 2020, untuk kebanggaan masyarakat  Sumbar.

Tentu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan dalam, seperti : seleksi calon Kafilah Sumbar yang dilakukan oleh pelatih daerah maupun nasional, dan benar-benar terbaik.

"Jumlah pelatihan kita siapkan sebanyak 15 kali di tahun 2019, terus untuk tahun 2020 pelatihan kita lakukan di Jakarta selama tiga bulan, selanjutnya TC di Padang sebanyak 10 kali," jelas Wagub.

Dalam laporan Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Drs. Syaifullah, MM, menyampaikan, bahwa kegiatan pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah yang bertema "Tingkatkan Kualitas dan Prestasi Peserta Kafilah Sumatera Barat" diadakan tahap I, tanggal 18 s/d 21 Fabruari 2019 di Asrama Haji Padang.

Peserta pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah berjumlah 194 peserta dengan mendatangi 15 orang pelatih tingkat nasional yang kita minta dapat membagi ilmunya kepada para peserta, agar memiliki kualitas standar secara nasional, harapnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Drs. Syaifullah, MM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat H. Hendri, S.Ag, M.Pd,  Ketua harian LPTQ Sumbar dan pengurus, para pelatih nasional dan daerah serta para peserta pelatihan dan seleksi tim kafilah MTQ Sumbar. (rel)

AgamLintas Media News
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi gagasan berlian Komandan Resort Militer (Korem) 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo bersama anggotanya melakukan berbagai hal perbaikan lingkungan dengan teknologi mikroba Bios 44, termasuk saat ini rencana perbaikan lingkungan danau Maninjau Agam.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara Sosialisasi Bios 44, menjaga alam, mengatasi keramba danau Maninjau dan lahan gambut untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Barat, di ruang rapat Dandim 0304 Agam Bukittinggi, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita selama in tahu kondisi danau Maninjau yang telah tercemar karena tumpukan makanan ikan, karena begitu banyak karamba yang mencemari danau.

Berbagai analisa telah dilakukan dan solusi dengan biaya cukup besar oleh Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR, namun semua terkendala karena ada permintaan pusat agar mengurangi jumlah karamba menjadi 6000 saja.

Sementara jumlah karamba telah mencapai 17.000 karamba dan disisi Peraturan Daerah ini juga tidak sesuai,  sehingga sampai hari ini menjadi vakum tidak ada tindak lanjut.

Sekarang muncul gagasan besar dari Korem 032 Wirabraja ingin membantu menetralisir kembali alam lingkungan danau Maninjau dengan teknologi mikroba Bios 44. Beberapa percobaan dalam skala kecil telah dilakukan, baik soal air danau maninjau dan lahan gambut sawit dan telah berhasil, air dapat dinetralkan dan kebun sawit yang kurang produktif dalat produktif kembali, ungkap Nasrul Abit.

Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo dalam kesempatan itu juga menyampaikan, Bios 44 telah memberikan solusi di beberapa tempat di Sumatera Selatan, dan berharap ini juga akan dapat terjadi di Sumatera Barat.

Penemuan Bios 44 berawal dari adanya permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Sebab, sebelum 2006, kerap terjadi kabut asap. Hal itu mengganggu persiapan Asian Games 2018 dan TNI kemudian bekerja sama dengan Prof. Muhammad Tamim Pardede, pakar biokimia molekular.

Bios 44 yang merupakan paduan mikroorganisme akan memperkecil hingga menutup rongga-rongga lahan gambut. Karena itu, lahan tersebut tidak akan mudah terbakar.

Memang, Bios 44 berfungsi menormalisasi lahan untuk kembali seperti semula. Inovasi itu sebenarnya sangat sederhana. Bahan-bahan yang dipakai mudah didapat. Misalnya, air, ragi, susu bubuk, cornet beef, dan gula pasir dan waktu pembuatan sekitar sebulan.

Biaya penemuan itu juga tidak besar. Semua diupayakan dari satuan Korem yang ada kami beriyur bersama, bahkan, tak ada kendala signifikan dalam penelitian Bios 44.

’’Jika ada niat baik, semua lancar,’’ ujar Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo.

Komandan Kodim 0304/Agam Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara, SE, SH dalam kesempatan itu juga menyampaikan, danau Maninjau merupakan danau vukanik yang merupakan potensi kekayaan alam yang ada di kabupaten Agam. Pesona danau Maninjau telah mengundang kekaguman para wisatawan mancanegara.

Dan masyarakat disekitar danau secara turun temurun telah mendapat manfaat dari keberadaan danau Maninjau ini, berupa ikan dan air untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk meningkatkan produksi ikan karamba Korem 032 Wirabraja telah memberikan terobosan melalui program Bios 44, ujarnya.

Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara juga menambahkan dari hasil uji coba Bios 44 pada air danau Maninjau ada sampel air Danau Maninjau sebelum diberi Bios 44 pemeriksaan oleh UPTD Laboratorium kesehatan Padang menunjukan bahwa kandungan nitrogen dalam bentuk amoniak dan nitrit di Danau Maninjau sangat tinggi melebihi standar yang ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup. 

Kandungan teloransi amoniak hanya dibawah 0,02 miligram perliter, terindentifikasi di danau Maninjau 0,037 miligram perliter.

Hadir dalam kesempatan tersebut Danrem 032 Wirabraja, beberapa dandim, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Yosmeri, Kadis Lingkung Hidup, Ir. Siti Aisyah, MSi, Kadis PSDA, BPBD Sumbar, Dinas PUPR. (rel)

Padang,Lintas Media News.
Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitasnya, jangan ikut serta juga membagikan postingan apa lagi memberikan komentar terhadap calon legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden dimedia sosial dan grouo-group whastaap.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan pada upacara bendera priodik bulan di halaman kantor Gubernur, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Nasrul Abit sampaikan, sudah banyak teman-teman kita yang terkena masalah ini dan tentunya akan tersandung masalah hukum. Ini tentu tidak baik dalam pengabdian sebagai seorang ASN yang dalam aturan mesti netral, menjaga stabilitas nasional.

Biarlah tim sukses, partai politik atau masyarakat yang hinggar bingar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu ini. Jadi ASN yang menjaga dan menyuksesan penyelenggaraan  pemilu 2019 dengan rasa badunsanak di Sumatera Barat, ujar Nasrul Abut.

Nasrul Abit juga menyampaikan, ASN Sumatera Barat juga diharapkan mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu 2019, agar berjalan damai,  aman, tentram serta masyarakat beramai ramai memberikan suarannya di TPS pada tanggal 17 April 2019 yang tinggal beberapa hari lagi.

Mari kita suksesnya Pemliu 2019 di Sumatera Barat, secara badunsanak,  jaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing. ASN mesti ajak masyarakat agar tidak melakukan ujaran kebencian, fitna, caci maki atau menghina satu sama lainnya.

"Siapapun yang terpilih nanti,  itulah yang terbaik dan semoga pemimpin terpilih adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya ", ujar Wagub Nasrul Abit mengakhiri.(rel)