Jakarta,Lintas Media News. Rencana pembukaan jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan rencana pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang telah dibahas dan secara prinsip telah disetujui oleh Kementerian Koordinator Maritim (Kemenkomaritim) hari ini.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit setelah Mengikuti Rapat Koordinasi rencana pembukaan jalan di kabupaten Kepulauan mentawai dan Rencana Pengeporasian Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jum'at siang (15/2/2019).

Wagub Nasrul Abit lebih lanjut menyampaikan,  dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat khususnya untuk kegiatan pembukaan jalan dikabupaten Kepulauan  Mentawai disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada prinsipnya mendukung  kerjasama antara PUPR dan TNI AD.

Kerjasama PUPR dengan TNI AD ini mengerjakakan pembukaan lahan 187 km sedangkan 23 km sudah dalam tahap pekerjaan ditahun 2019, ungkapnya

Sementara Deputi Bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin juga mengingatkan agar kerjasama mengacu  kepada peraturan yang berlaku, dalam tahap pelelangan menyesuaikan dengan mekanisme kerjasama MoU antara Menteri PUPR dan Panglima TNI.

Perjanjian kerjasama (PKS) antara kepala balai pelaksana jalan Nasional II dengan Direktur Zeni TNI AD, kontrak antara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Perwira pelaksana, ujarnya.

Disisi lain Wakil Gubernur  Sumbar Nasrul Abit juga dalam rapat menyampaikan ada akses jalan sejauh 42 km menuju pelabuhan teluk Tapang, dan telah disediakan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk renovasi jalan dan membangun insfrastruktur tambahan pelabuhan.

Namun dari pihak pemkab Pasaman dan pemprov Sumbar belum memiliki tenaga ahli untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang.

Untuk itu pemprov Sumbar mengusulkan kerjasama kepada kementerian  perhubungan melalui perantara kementerian kemaritiman untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang tersebut, ungkapnya

Wagub Nasrul Abit juga meminta agar pihak kementerian perhubungan membalas surat penawaran yang telah dikirim oleh gubernur Sumbar dan segera menerbitkan izin prinsip agar penanganan terhadap pelabuhan teluk Tapang dapat segera dilaksanakan.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari persetujuan secara lisan antara Gubernur Sumbar dengan  Menteri Perhubungan pada pertemuan sebelumnya, harap Nasrul Abit.

Rapat dihadiri  oleh kementirian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian  PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo II. (rel)

Solok,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka kejuaraan Karate Terbuka tingkat Sumatera Barat (Sumbar) "Solok Madinah Championship" dalam rangka Walikota Cup II di Gelanggang Olahraga Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Jumat (15/2/2019).

Jadikan bertanding untuk selalu menjaga sportifitas, disamping itu untuk mencari bibit-bibit atlet baru yang diharapkan menjadi karateka yang berprestasi, sekaligus untuk persiapan atlet jelang mengikuti Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun ini dan bisa menjadi atlet PON nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar dihadapan 525 karateka pada saat pembukaan yang dihadiri oleh Walikota Solok, Wakil Walikota Solok, Forkopimda, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Solok, OPD Solok, Ketua FORKI Sumbar, Dewan Wasit, Pelatih, Official dan 100 undangan lainnya.

Dalam sambutannya, gubernur memberikan apresiasi dengan banyaknya karateka yang mengikuti dan jadikan kompetisi ini sebagai uji kemampuan bagi atlet-atlet dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas untuk meraih prestasi dan sekaligus ajang silaturahmi.

"Saya berharap dari kejuaraan ini bisa berkelanjutan, agar menghasilkan karateka yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional yang akan mengharumkan nama Sumbar," kata Gubernur.

Sementara itu Walikota Solok Zul Elfian menyampaikan Kejuaraan Karate Terbuka tingkat Sumbar memperebukan piala bergilir Walikota Solok dengan tujuan mengasah dan menguji kemampuan atlet karate di Sumbar, mempersiapkan calon atlet berprestasi dan mencari bibit-bibit atlet karate menuju Kejuaraan Nasional 2019.

"Kejuaraan ini kami berikan nama Solok Madinah Championship, memperebutkan tropy bergilir dengan hadiah total 55 juta, mulai dari tanggal 15 - 17 Februari 2019 bertempat GOR Tanjung Paku Kota Solok dengan pengawasan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ( FORKI) Sumbar," kata Zul Elfian.

"Junjung tinggi sportivitas dan raih kemenangan serta jauhi narkoba," ujar walikota.(rel/*b)

Padang,Lintas Media News.
Sesuai dari data pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2016 sebesar 5,27 persen, tahun 2017 sebesar 5,92 persen dan tahun 2018 sebesar 5,14 persen, berarti pertumbuhan ekonomi kita turun sebesar 0,56 persen dibanding tahun lalu, hingga pertengahan Februari 2019.

Ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan acara Rapat koordinasi (Rakor) penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 dengan Bappeda dan Dinas Perindag kabupaten kota se Sumatera Barat di Hotel Axana Padang, Kamis (14/2/2019).

Acara Rakor ini dihadiri Dinas yang membidangi industri dan perdagangan, Bappeda kabupaten dan kota se sumbar dan Dinas Perindag Sumbar dengan jumlah diperkirakan 100 peserta.

Wagub Nasrul Abit jelaskan,  ini terjadi selisih penurunan di sektor industri dan Usaha Mikro dan Menengah Kecil (UMKM) yang otomatis mengurangi pendapatan masyarakat.

"Tentu kita harus mencari penyebabnya, tidak bisa kita menyalahkan semuanya ke provinsi, tetapi kabupaten dan kota juga ikut andil dalam penurunan ini," ucapnya.

Menurut Wagub, salah satu penyebabnya adalah terjadinya penurunan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari mahalnya harga tiket pesawat yang berdampak pada kunjungan wisatawan, legalitas industri dan produk UMKM, serta berbagai persoalan lainnya.

Untuk sektor pariwisata juga hendaknya terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), untuk mendorong turis asing berkunjung ke Sumbar, sekaligus upaya untuk meningkatkan industri dan perdagangan ini, diantaranya adanya legalitas sertifikasi halal produk industri dan perdagangan, termasuk rumah makan, restoran, dan perhotelan.
“Selain itu dari sektor industri perlu legalitas sertifikat halal yang baru ada sekitar 14 yang sudah sertifikasi halal, tentu ini sangat kecil, artinya ini perlu ditingkatkan agar semua produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dan UMKM terjamin. Pentingnya legalitas halal untuk industri, agar yang datang ke Sumbar benar-benar nyaman dan aman dan tidak perlu lagi merasa ragu dengan produk-produk yang ada,” ujarnya.

Nasrul Abit juga katakan,  dalam suatu pekerjaan di instansi harus ada suatu program perencanaan yang matang, ini dalam rangka perencanaan dan singkronisasi anggaran provinsi dengan kabupaten dan kota.

"Dimana nanti dijadikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempunyai batas waktu akhir Mei 2019 ini, seharusnya bulan Februari ini sudah ada yang masuk," harapnya.

Sementara itu Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri melaporkan Rakor penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan dibidang industri dan perdagangan dan menyusun program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 untuk diusulkan tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan prioritas nasional.

"Nanti dari hasil Rakor ini dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan baik dari kabupaten dan kota maupun dari provinsi yang mengacu pada kegiatan prioritas nasional dan meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha industri dan perdagangan," kata Asben.(rel)

Padang,Lintas Media News.
 Upaya pemberantasan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar sebagai sesuatu hal yang diperbolehkan, selama dalam prakteknya tidak melibatkan tindakan persekusi dan diskriminasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Ahmad Taufik Damanik dan Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Firdaus melakukan kunjungan sekaligus audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di ruang kerja,  dengan didampingi oleh Kepala Kesbangpol Naswir, Kamis (14/2/2019).

Ahmad Taufik Damanik juga menjelaskan, pemberantasan prilaku LGBT di bolehkan,  selama kedua hal tersebut dapat dijamin oleh peraturan daerah, maka sesungguhnya daerah tersebut telah melindungi hak asasi masyarakatnya.

" Sehingga, apabila Pemprov Sumbar ingin melindungi masyarakat dan generasi mudanya dari tindakan atau perilaku yang menurutnya telah melanggar norma-norma agama dan budaya yang dianut, ia menilai hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan," ujarnya

Ahmad juga mengatakan hal sama juga berlaku terhadap aturan penggunaan jilbab bagi siswa muslim di Sumbar. Ia menegaskan, selama aturan ini dimaksudkan sebagai proses edukasi, maka hal tersebut sama sekali tidak melanggar HAM.

"Ketika orang tuanya melakukan pemukulan terhadap anaknya, saat anaknya tidak menggunakan jilbab, atau tidak melakukan sholat, puasa, dan lain-lain, timbul tindak kekerasan di sana, itu baru melanggar HAM," ucap Ahmad.

Ketua Komnas HAM juga menegaskan menurut kami sah-sah saja, sejauh tidak kekerasan terhadap kelompok-kelompok LGBT atau pihak manapun yang terlibat di dalamnya.

"Jadi penerapan hukumnya harus menghindari praktek-praktek kekerasan. Kemudian juga tidak boleh ada diskriminasi. Dalam artian, para pelaku LGBT harus tetap memeroleh atas fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit juga menerangkan, ada dua hal permasalahan yang terjadi di Sumbar yaitu tentang kuatnya pengaruh agama Islam terhadap pembangunan, masyarakat sangat fanatik dengan agama Islam dan permasalahan Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

" Masyarakat Sumbar identik masyarakat minang amat fanatik terhadap agama Islam, karena hampir mayoritas memeluk agama Islam, hampir 100 persen, karena sejak dulu. Suku Minangkabau terkenal dengan filosofi "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) dan Syarak Mangato Adaik Mamakai. Hal ini tertuang dalam Sumpah Sati Bukik Marapalam terjadi tahun 1403 Masehi yang merupakan bentuk peralihan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau dengan melakukan pembai'tan di Bukit Marapalam, ungakap Wagub Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Minangkabau patut bersyukur karena memiliki filosofi hidup ABS-SBK, orang Minang sudah pasti beragama Islam, karena telah menjadi jati diri orang Minang.

"Sementara ada daerah lain yang pemerintah daerahnya kesulitan mengatur masyarakatnya ketika adat, budaya, atau seni berbenturan dengan ajaran agama Islam, ini dikarenakan orang Minang sudah mengikat dengan Sumpah Sati  Marapam tersebut," ujar Wagub.

Kemudian untuk permasalahan LGBT, Wagub menjelaskan sebanyak 1880 orang menderita penyakit HIV AIDS di rumah sakit M. Jamil Padang dengan menunggu kematian, ini menjadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat Sumbar.

"Kalau ini dibiarkan terus maka masyarakat Sumbar akan habis satu persatu, apalagi mereka tidak mau memeriksa lagi penyakitnya," ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, apa ini bisa dikategorikan melanggar kalau pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah anti LGBT ini.

"Apa ini akan kita biarkan terus, mau jadi apa nantinya generasi muda kita kalau dibiarkan, ini menjadi dilema bagi kita semua, karena kalau tidak ada Peraturan Daerah (Perda) aparat hukum tidak bisa berbuat apa-apa, seru Nasrul Abit.

Akhirnya Wakil Gubernur Nasrul Abit merasa bersyukur, sambil mengucapkan Alhamdulillah, dengan berjabatan tangan rombongan Komnas HAM pusat tersebut. Nasrul Abit senang dengan diterimanya upaya penanggulangan LGBT di Sumbar.

Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi kami, karena dengan begini pemprov bisa menerapkan perda atau aturan guna menindak perilaku LBGT, tanpa perlu takut terbentur hak asasi manusia.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Forum Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) diharapkan terus bekerjasama dengan pemerintah dan dapat mendampingi masyarakat dalam menggali kreatifitas dan potensi wira usaha (menciptakan usaha baru) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri dan sekaligus membuka Musyawarah I Forum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) se Sumatera di Hotel Grand Inna Padang, kamis (14/2/2019).

Gubernur Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan dalam sambutannya, bahwa UPK DAPM sebagai pengelola uang negara agar tetap eksis harus ada inovasi dan kreativitas dengan melihat kemampuan modal keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbar.

 Program UPK ini cukup sukses di Sumatera Barat, UMKM industri rumahan menjadi ujung tombak dalam pembangunan, karena Sumbar tidak banyak pabrik industri.

Apalagi UPK DAPM banyak projeknya untuk pembangunan desa, tanpa mengunakan dana APBD, pemerintah hanya bisa memfasilitasi saja, karena anggaran banyak yang terdapat di UPK, seperti dana hibah, dana sumbangan dan lainnya, maka UPK takut untuk mengerjakan, takut salah apalagi mengintervensinya.

Dalam bekerja kita juga harus berpegang pada dasar hukum dan aturanya lembaga ini akan langgeng dan besar serta tidak bermasalah hukum, ulasnya.

Irwan Prayitno juga mengatakan kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki kewajiban untuk mensport dan mengawal lembaga tersebut, hal ini agar tetap eksisi dalam mengelola uang negara untuk membantu perekonomian masyarakat.

"Saya berharap UPK DAPM kedepannya dapat membantu perannya dalam rangka pembangunan dan pengentasan kesejahteraan masyarakat," ajaknya.

Dari laporan Ketua Umum Asosiasi UPK DAPM Sumbar Diana Eka Putri, mengatakan tujuan acara ini adalah sebagai mempererat tali silaturahmi antara anggota UPK DAPM Sumbar, saling berkoordinasi dan kerjasama dalam mengembangkan usaha dan membuka peluang kerjasama antar swasta dan pemerintah.

Adapun yang hadir dalam forum ini adalah sebanyak 252 anggota UPK DAPM se Sumatera dengan rincian, Provinsi Aceh 41 orang, Sumatera Utara 5 orang, Kepulauan Riau 13 orang, Riau 66 orang, Sumatera Barat 60 orang, Jambi 24 orang, Bengkulu 10 orang, Lampung 30 orang dan Sumatera Selatan 3 orang.

Selanjutnya Diana menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas forum yang berkesinambungan, maka kami pengurus UPK DAPM mengadakan forum ini dengan mengunakan anggaran sendiri sumbangan dari seluruh peserta UPK DAPM se Sumatera.

Hadir pada acara Musyawarah I Wilayah Forum UPK DAPM Sumatera yang bertema "Membangun Kerjasama dan Tumbuh Bersama Masyarakat", para Forkopimda Sumbar dan peserta UPK DAPM sebanyak 252 orang.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Sumatera Barat banyak menyimpan bencana yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat dan tentu menimbulkan semacam rasa ketidak amanan untuk berkunjung ke Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Peran serta Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 di Aula Kantor Gubernur, Kamis (14/2/2019).

"Sumatera Barat (Sumbar) merupakan supermarketnya bencana, semuanya ada di Sumbar, ini menjadi ancaman terbesar bagi Sumbar, terutama pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Sumbar," kata Wagub Nasrul Abit.

Tidak hanya itu saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, jumlah kunjungan wisatawan asing tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 4,41 persen dari 58.876 kunjungan menjadi 54.369 kunjungan, dari akibat rasa ketakutan dan kekuatiran akibat ancaman bencana.

"Bagaimanapun kita harus bisa mengantisipasi bencana dengan cara mengurangi resiko yang ditimbulkan bencana, dengan butuh dukungan dari berbagai pihak," ujar Wagub.

Kemudian Wagub menjelaskan, seperti Provinsi Bali yang sudah dikenal sebagai tempat wisata dunia, juga memiliki banyak ancaman bencana, termasuk bencana gempa dan tsunami. Namun desinasi wisata Bali masih diminati oleh manca negara.

"Kita bisa belajar dari Provinsi Bali, untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerahnya, perlu melibatkan sektor swasta dalam hal sertifikasi bangunan, dengan mengfungsikan bangunannya sebagai shelter evakuasi, seperti hotel, mall, gedung perkantoran dan gedung-gedung bertingkat lainya," jelasnya.

Selanjutnya Wagub berharap, industri pariwisata Sumbar dapat terus tumbuh seiring dengan meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat yang menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi wisatawan untuk berkunjung di Sumatera Barat.

Hadir pada acara Rakor tersebut Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ketua PHRI dan pemilik Hotel dan pengelola restoran, Kepala BPBD Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota se Sumbar dan undangan lainnya yang berjumlah 120 orang.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap  untuk menyukseskan perhelatan kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XVI yang akan digelar pada 20-25 Juni 2020 di Padang Sumatera Barat. Berharap Penyelengaraan Penas KTNA 2020, menjadi momentum bersejarah bagi Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam pembukaan acara rapat Perkembangan Persiapan PENAS Petani - Nelayan XVI tahun 2020 di aula Kantor Gubernur dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno,  Ketua KTNA Winarno dan Kapusluk pusat Siti Mushanifah dan SKPD Sumbar dan Kota Padang, di Aula Kantor Gubernur Sumbar,  Rabu (13/2/2019).

Gubernur lebih lanjut menyampaikan pelaksanaan Penas ini adalah kegiatan tingkat Nasional yang diselenggarakan di Kota Padang Sumatera Barat dengan pesertanya diperkirakan hadir 50.000 orang dari berbagai provinsi di Indonesia.

"Saya minta kepada seluruh panitia dapat mempersiapkan diri dari sekarang, jangan sampai acara ini banyak mengecewakan tamu-tamu kita. Ingatlah keberadaan tamu-tamu tersebut merupakan income bagi masyarakat," kata gubernur.

Gubenur juga menegaskan agar OPD terkait mempersiapan segala sesuatu perencanaan yang matang dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.

"Selanjutnya saya juga minta kepada OPD yang terkait baik Sumbar maupun di Kabupaten dan Kota juga mempersiapkan anggaran untuk kegiatan ini, jangan sampai terlupakan, terlewatkan, terbiarkan. Terlepas ini mungkin saya bisa marah besar, karena saya sudah sering menginggatkan sejak ditetapkan tahun 2018 yang lalu," tegas Gubernur Sumbar.

Irwan Prayitno tekankan,  tanpa anggaran kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk mensukseskannya,  untuk itu mesti dari sekarang inilah yang tepat untuk menyusun anggaran, sesuai dengan perencanaannya," ucapnya.

Gubernur juga berharap untuk semua panitia yang terlibat, harus mulai dari penyediaan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain dengan luas lahan lebih kurang 55 Ha, karena kegiatan ini harus menjadi momentum bersejarah yang akan diingat selalu di Sumbar.

Sebelumnya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan Sumbar, Ir. Chandra, MSi mengatakan, untuk persiapan lahan Penas KTNA nanti sudah dipersiapkan yang luasnya 1 Ha yang akan dilakukan penanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan, termasuk menyediakan kolam untuk diisi berbagai jenis ikan yang berbentuk taman.

"Lokasinya ada  di Aia Pacah Padang, selain itu kami juga menyediakan lahan tempat pameran pertanian, perikanan industri dan lainnya serta area parkir yang luasnya 10 hektar, ini disediakan untuk persiapan puncak Penas KTNA ke XVI," kata Chandra.

"Kami juga menyediakan lahan basah seluas 1 Ha, dan sisanya akan ditanami berbagai jenis tanaman lainnya, termasuk padi. "Rangkaian Penas ini akan dimulai tahun depan dengan kegiatan Livestock peternakan," tambahnya.

Lanjut Chandra menjelaskan persiapan lahan sudah berjalan hampir 70 persen, kami memulai dari lapang uotdoor,  parkir dan, dilakukan penanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan, termasuk menyediakan kolam untuk diisi berbagai jenis ikan dan bisa menjadi lokasi agro wisata, sehingga dapat mengundang wisatawan lokal maupun manca negara.

Menurut Chandra diperkirakan sebanyak 50.000 petani dan nelayan akan berkumpul di Kota Padang pada even besar tersebut. Ini bisa menjadi tempat pertemuan untuk saling bertukar pikiran informasi antar kemitraan jejaring kerja sama petani, nelayan, peneliti, penyuluhan, pihak swasta dan pemerintah.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, membuka secara resmi Diklat Kepemimpinan (PIM) Tingkat III Angkatan IX "Pola Kontribusi" yang bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (13/2/2019).

Dalam sambutannya gubernur menyampaikan, bahwa peserta diklat PIM III yag hadir pada saat ini adalah aparatur yang terpilih dan terbaik diberikan kesempatan dan kepercayaan dari pimpinan masing-masing untuk menjadi pemimpin nanti.

"Terpilihnya Saudara untuk mengikuti Diklat PIM III, berarti Saudara diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh pimpinan untuk menjadi pemimpinan perubahan di unit kerja Saudara, jadi jangan disia-siakan pergunakan pelatihan ini untuk mengikuti diklat dengan sebaik-baiknya dan mematuhi aturan yang berlaku," kata gubernur.

"Diklat PIM III memiliki banyak manfaat bagi pejabat struktural eselon III, karena dapat meningkatkan sekaligus mengembangkan kompetensi yang dimiliki aparatur, sehingga kinerja aparatur akan semakin meningkat dan dapat menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.

Gubernur juga menegaskan, untuk Diklat PIM III ini merupakan perubahan baru dari LAN, yaitu dengan "Pola Kontribusi" yang perubahannya sangat mendasar dalam pembentukan pimpinan berkarakter, profesional dan mampu berkontribusi kepada daerah dan negara dalam bentuk inovasi dan reatifitas sebagai abdi masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti diklat dapat menjadi aparatur pemerintah yang cerdas, jujur, bersih, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya di instansi masing-masing.

Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Jafrinal Arifin melaporkan Diklat PIM III Angkatan IX diikuti oleh 40 orang peserta berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat dengan jumlah laki – laki sebanyak 28 orang dan perempuan 12 orang.

Terdiri dari Kota Padang 2 orang, Payakumbuh 1 orang, Solok 4 orang, Bukittinggi 5 orang, Kabupaten Tanah Datar 2 orang, Pasaman Barat 6 orang, Pasaman 5 orang, Dharmasraya 3 orang, Sijunjung 8 orang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai 4 orang.

“Tujuan penyelenggaraan Diklat PIM III ini adalah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansi masing-masing”, kata Jefrinal.

"Kompetensi kepemimpinan taktikal harus mempunyai kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program tersebut," ucapnya

Kompetesni yang dibangun dalam Diklat PIM III yang mempunyai pola kontribusi ini adalah membentuk aparatur yang berkompetensi memiliki peran penting memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah dinamika politik yang tinggi akhir-akhir ini.

Selanjutnya Jefrinal mengingatkan peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan yang terkait dengan arah kebijakan sektor, wilayah dan isu strategis nasional, serta selanjutnya memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan perubahan inilah yang menjadi tolok ukur dalam menentukan keberhasilan Peserta tersebut dalam penyelenggaraan Diklat PIM III.

“Dalam sistem manajemen kepegawaian, Pejabat Struktural Eselon III memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi, serta memimpin bawahan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan tersebut secara efektif dan efisien," tambahnya.

 Diklat PIM III yang dibuka langsung oleh  Gubernur Sumbar itu,dihadiri Kepala BPSDM Sumbar Dr. H. Jafrinal Arifin, SH, MSi, Kepala Wilayah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Sumbar Kolonel. inf . Chairul Mustafa, Koordinator Widyaswara BPSDM sumbar dan pejabat struktural dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan peserta diklat PIM III.(rel/*b)

Padang,Lintas Media News.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi di Sumatera Barat tahun 2018 berhasil dijaga di angka terrendah. Dalam perhitungan inflansi Sumbar diwakili oleh kota Padang dan Kota Bukittinggi.Adapun perhitungan inflansi dari hasil survei BPS untuk Kota Padang sebesar 2,55 dan Kota Bukittinggi sebesar 2,99 persen. Secara provinsi, inflasi Sumbar sepanjang 2018 hanya 2,60 persen, lebih kecil dibanding inflasi nasional di angka 3,13 persen untuk 2018.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada rapat pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan High Level Meeting (HLM) seluruh TPID se Provinsi Sumatera Barat di ruang rapat Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (12/2).


Lebih lanjut Gubernur menjelaskan,  Indeks Harga Konsumen (IHK) sampai akhir tahun 2018 masih akan dibayangi resiko kenaikan harga bahan makanan strategis, seperti cabai merah, bawang merah, dan beras, karena terganggunya produksi akibat meningkatnya intensitas curah hujan.

"Namun terjadi inflansi pada kelompok transportasi dengaan dipicunya kenaikan harga tiket angkutan udara sejak menjelang lebaran tahun 2018, apalagi saat ini penguna jasa penerbangan dikenakan bagasi berbayar," jelas Gubernur Sumbar.

"Sekarang saja, banyak pengusaha yang terlibat di bidang industri pariwisata yang merupakan sektor andalan Sumbar sudah banyak mengeluh, mulai pengusaha hotel hingga pelaku usaha yang terlibat di bidang UMKM",kata Irwan.

Capaian ini ke depan untuk menjaga terjadinya inflasi diharapkan lebih meningkatkan produktivitas bahan pangan strategis khusus antara lain cabe merah, bawang merah, beras daging ayam ras dan telur. Dan ini menindaklanjuti kesepakatan kerjasama perdagangan antar daerah.Tukuk Irwan.

Kepala daerah agar terus melakukan penilaian dan evaluasi secara rutin bersama stakeholder terkait dengan melakukan peninjauan ke lapangan memastikan harga tetap stabil sehingga inflasi tetap terkendali, harap Irwan Prayitno.

Sementara,Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono dalam hal ini menjelaskan bahwa ditinjau dari IHK kelompok inflansi Sumbar tahun 2018 terutama dari bahan makanan, bahan bakar minyak, air, listrik dan tranportasi, kelompok penyumbang inflansi tertinggi tahun 2018.

Perkembangan inflansi di tingkat Sumatera menurut BPS, Kota Padang urutan ke-10 dari 23 kota yang mengalami inflansi dan urutan secara nasional yang ke-58. Untuk Kota Bukittinggi urutan ke-4 dari 23 kota di Sumatera dan tingkat nasional urutan ke-37.

Sedangkan berdasarkan komunitas tahun 2018 adalah beras, bensin, dan bawang merah menjadi penyumbang inflansi utama dengan andil masing-masing sebesar 17%, 16%, dan 6% dari total inflansi tahunan 2,60%.

"Untuk itu perlu pengendalian inflasi di setiap Kabupaten dan Kota dengan membuat progress roadmap dengan menyesuaikan program kerja OPD terkait. Roadmap pengendalian inflansi daerah harus ditandatangani dan dikirim ke Pokjanas paling lambat akhir Maret 2019," kata Endy.

Endy juga mengatakan dengan difokuskan pada pengendalian harga volatile food, seperti melanjutkan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah khususnya penanganan pasokan komoditas pangan melalui penguatan swasembada pangan, peningkatan penyaluran beras, cabai merah, bawang, jagung, daging ayam dan telur.

"Keberhasilan pengendalian inflansi tahun 2018 tidak lepas dari komitmen dan sinergi TPID Sumbar serta inovasi dan konsistensi upaya pengendalian gejolak harga di Sumbar," jelas Endy.

HLM langsung dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar, Bupati dan Walikota se Sumbar dan SKPD pemerintah Sumbar dengan agenda utama evaluasi pencapaian inflasi Sumbar 2018 serta tantangan dan upaya mengendalikan inflasi tahun 2019.(rel)

Muaro Sijunjung,Lintas Media News.
Festival Lansik Manih diharapkan dapat menarik para wisatawan dan masyarakat yang diadakan berbagai perlombaan kebudayaan adat yang merupakan kearifan lokal dan sekaligus untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Sijunjung yang baru saja ditetapkan sebagai kawasan Geopark Nasional di Silokek.

Hal itu disampaikan  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada pembukaan Festival Lansek Manih (FLM) ke II di jalan Lansek Manih Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Senin (11/2/2019).

Lebih lanjut Wagub Sumbar itu menyampaikan, apalagi acara ini dilaksanakan secara menyeluruh sampai ke tingkat nagari dan jorong, sehingga bisa menghidupkan kembali budaya-budaya dan kearifan lokal yang selama ini mulai hilang tergerus arus budaya modern.

Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 70 tahun 2019 Kabupaten Sijunjung mengelar acara "Festival Lansek Manih" yang diadakan mulai dari tanggal 11-18 Februari 2019.

Dengan adanya Festival Lansek Manih ke II ini bisa menggenjot potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki Kabupaten Sijunjung, dan menjadi daya tarik bagi wisatawan asing ke Sijunjung dengan adanya berbagai festival, ujarnya

Nasrul Abit juga mengatakan, Kabupaten Sijunjung saat ini sudah banyak perubahan, tahun lalu saya kesini belum ada pohon-pohon dan tanaman yang indah, ini menandakan semakin majunya pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

"Dengan melibatkan anak-anak pawai pakaian adat dengan desainer muda, ini biaa menimbulkan kecintaan dalam melestarikan adat istiadat Minangkabau," ujar Wagub.

Kemudian Nasrul Abit memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati Sijunjung serta semua komponen pemerintah daerah Sijunjung dan sekaligus mengucapkan "selamat hari jadi Kabupaten Sijunjung yang ke 70, semoga tetap jaya dan berprestasi dalam pembangunan di daerah".

Sebelumnya Bupati Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo mengatakan peringatan hari jadi Kabupaten Sijunjung ke-70 tahun 2019 dengan diadakannya festival lansek manih II banyak melibatkan warga dan anak-anak seperti penampilan 1.000 kreasi anak PAUD bentuk karnaval yang diikuti 5.000 anak PAUD.

 Dengan berpakaian unik, pergelaran Tari Piring oleh penari terbanyak yang diikuti oleh sekitar 3.000 penari, diiringi talempong pacik utusan dari masing-masing jorong, Organisasi Perangkat Daerah dan Sekolah dan selanjutnya lomba menyajikan makanan dari bahan dasar ubi, ini semua kami targetkan meraih rekor MURI.

"Disamping melibatkan segenap lapisan masyarakat, kami juga mengikutsertakan seluruh Wali Nagari beserta istrinya untuk berpakaian adat dalam memeriahkan festival lansek manih ini," jelas Bupati.

Acara Festival Lansek Manih II ini diawali dengan atraksi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumbar dan dilanjutkan dengan peragaan busana adat   dengan desainer muda se Kabupaten Sijunjung.

Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD Sijunjung, Ketua TP-PKK Sijunjung beserta Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Ketua Pengadilan Negeri Muaro  Sijunjungdan Sekda kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya pengguntingan pita oleh Ny. Wartawati Nasrul Abit yang disaksikan oleh Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda dan undangan lainnya tanda dibukanya pameran bursa kerja Jof Fair dan pembukaan stand pameran serta bazar.

Hadir dalam kesempatan itu,  Wabup Sijunjung, Wakil Ketua DPRF, Kepala OPD, Kepala BUMN dan BUMD, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan Kabupaten Sijunjung serta undangan lainnya.(rel)

Jakarta,Lintas Media News. Naiknya harga tiket pesawat telah membuat terjadinya ada sedikit penurunan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Namun jika ini berlangsung lama tentu akan sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan secara dalam tahun ini.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat disela-sela menghadiri acara ulang tahun ke 50 Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada tanggal 11 Februari 2019 yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya Sudirman Jakarta.

Wagub Nasrul Abit juga menambahkan, Pak Gubernur Sumbar telah melayangkan surat kepada Kementerian Perhubungan, Garuda dan Lion beberapa waktu lalu, namun sampai sekarang belum ada jawaban.

Kita memang berharap ada perhatian dari menteri perhubungan terhadap kenaikan harga tiket ini, karena juga akan berdampak pada dunia pariwisata Sumatera Barat dan perkembangan ekonomi masyarakat terutama UKM, ujar Nasrul Abit.

Ketua PHRI Haryadi Sukamdani dalam sambutannya menyampaikan bagaiamana keadaan dan situasi perhotelan dan restoran saat ini mengalami penurunan kunjungan Wisatawan dalam dan luar Negeri yang dikarenakan salah satunya faktor penting yaitu tingginya harga tiket transportasi udara.

Kondisi ini menjadi keluhan seluruh pengusaha Hotel Restoran serta UMKM yang bergerak di bidang Pariwisata dan sampaikan kepada ketua PHRI, katanya

Presiden RI Joko Widodo,  merespon langsung dan memberikan tanggapan akan langsung memanggil Direktur Utama Pertamina untuk menstabilkan harga bahan bakar pesawat yaitu avtur agar sama harganya dengan harga bahan bakar di luar negeri.

Presiden dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggiat pariwisata yang telah berusaha bekerja sama dalam mengembangkan sektor pariwisata sehingga Pariwisata menjadi produk unggulan karena pertumbuhannya melebihi sektor migas.

" Selain itu pembangunan infrastruktur di bidang pariwisata seperti pembangunan bandara, destinasi pariwisata dan fasilitas  pendukung objek wisata selalu ditingkatkan" ujar presiden.(rel)

Jakarta,Lintas Media News.

Humas Pemerintah itu mesti melakukan kegiatan mengelola keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, bukan humas kepala daerah semata. Humas pemerintah daerah juga merupakan humas pemerintahan yang publikasikan program baik di daerah maupun program nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo saat mejawab dialong peserta dalam Rakor Nasional Kehumasan dan Hukum tahun 2019, hotel Bidakara, Senin (11/2/2019).

Mendagri juga menambahkan, peran humas pemerintah menjembatani hubungan kepala daerah dengan berbagai pihak termasuk media massa dalam penyelenggaraan penyebarluasan program, kegiatan pemerintah daerah.

Humas pemerintah daerah juga hati-hati dengan kepentingan kepala daerah yang mesti membedakan antara jabatan kepala daerahnya dengan hal-hal bersifat politik. Mesti diingat juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang netral dalam berpolitik,  ujar Mendagri.

Menteri Kominfo Rudiantara juga menambahkan, bagi saya tidak ada masalah apakah humas pemerintah itu bergabung dengan kominfo atau humas pemerintah berada di sekretariat daerah. 

Kominfo memang berada pada tataran kebijakan pengembangan informasi dan komunikasi dalam kemajuan teknologi informasi. Dan juga kominfo menjaga kekuatan informasi dan komunikasi yang selama ini tumbuh dalam masyarakat sebagai budaya dan karakter bangsa.

Hanya saya mengingatkan jangan ada konflik kepentingan yang salah menempatkan posisi, sehingga membuat semua potensi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, terangnya.

Sementara itu Sekretaris Jendral Kementrian Dalam Negeri Adiprabowo menyampaikan, peran humas pemerintah sebagai juru bicara pemerintahan daerah yang dapat menyampaikan segala bentuk kebijakan pemerintah, baik yang bersifat meluruskan dan menjelaskan yang berkaitan dengan kebijakan itu sendiri kepada masyarakat melalui media massa dan media lainnya.

Humas pemerintah juga melakukan tugas dan fungsi secara dinamis, menghimpun aspirasi dan isu-isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan.

Sementara kominfo merupakan penyelenggaraan informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informatika. Dan kominfo juga melakukan penilaian terhadap berbagai perkembang isu yang terjadi, apakah bersifat hoax atau menyiapan sistem pelayanan publik dalam bentuk lainnya, ungkapnya.

Adiprabowo juga menambahkan,  tujuan pelaksanaan rakornas Kehumasan dan Hukum se Indonesia ini adalah dalam rangka membangun sinegritas yang kuat dalam menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Amat didasari sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilihan umum 2019, masih kurang dan belum menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu peran humas dan hukum pemerintah daerah amat diperlukan dalam menjelaskan, meluruskan dan sekaligus sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum 2019 yang tingal beberapa 66 hari lagi kepada masyarakat, ajaknya.

Hadir juga sebagai narasumber Menteri Komindo dan Ketua Komisi DPR RI dengan peserta dari biro humas dan biro humkum se Indonesia.(rel)¹