Yogyakarta,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memfasilitasi penempatan 210 KK Transmigrasi asal Yogyakarta untuk daerah Kabupaten Sijunjung. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, pada acara Penandatangan Kesepakatan dan Koordinasi Program Kerjasama dan Sharing dana Penempatan 210  kepala keluarga (KK) Transmigrasi tahun 2019 di  Kantor Gubernur Yogyakarta,  Selasa (25/9).

Lebihlanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, arahan Menteri  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dab Transmigrasi terhadap kegiatan ini antara lain, keberhasilan penyelenggaraan  program transmigrasi sangat ditentukan oleh 3 aspek.
Pertama,  pemukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria Clear and Clean (CC)  layak huni,  layak usaha dan layak berkembang.

Kedua, transmigrasi yang berkualitas dab aapek kompetensi,  mental dan daya juang kuat dalam menghadapi tantangan. Ketiga pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat Transmigrasi yang sesuai dengan potensi transmigrasi,  bio fisik lokasi pemukiman dan kondisi sosial di kawasan transmigrasi.

Ketiga faktor itu merupakan kesatuan yang tidak terpisahakan dan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan  program transmigrasi, ungkapnya

Nasrul Abit juga menyampaikan pesan Menteri PDT dan Transmigrasi, pelepasan transmigrasi asal DIY merupakan pelepasan oerdana di tahum 2018 dan kali pertama mengunakan metode transportasi angkutan udara setelah sekian lama mempergunakan angkutan darat dan angkutan laut,  hal ini merupakan satu komitmen menjalan standar pelayanan minimal dalam bidanh pelayanan usaha perpindahan.

Fakta menunjukkan harapan kehidupan yang lebih baik bagi transmigrasi dan bahkan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya telah terwujud di daerah pemukimam transmigrasi.

Bahkan membanggakan,  lehidupan baru yang diawali keputusan yang dilematis tersebut bukan saja mampu meningkatkan tumbuhnya kehidupan yang lebih sejahtera juga mampu mendorong kehidupan yang lebih baik.

Saat ini ada 103 pemukiman tranmigrasi (Kimtrans)  telah berkembang menjadi ibu kota kabupaten dan 385 menjadi ibu kota kecamatan, 1.185 menjadi desa definitif dan 2 pemukiman menjadi ibukota provinsi, jelasnya.

Wagub Nasrul Abit juga berharap,  kedatangan 210 kk transmigrasi asal Yogyakarta ke Sijunjung nanti, dapat segera mampu beradaptasi dengan baik.

Bak pepatah dimana bumi dipijak disana langit dijunjung. Sumatera Barat juga merupakan Daerah yang Islami dengan filosofi "Adat Basandi Syarak,  Syarak Basandi Kitabullah " dapat dipelajari dan dipahami oleh oara transmigrasi nanti,  secara baik, himbau Nasrul Abit.

Hadir dalam kesempatan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),  Ketua DPRD Yogya,  Bupati Sijunjung,  Buoati Bulungan,  Kadis Nalkertrans Provinsi Sumbar.(st/rel)

Padang,Lintas Media News.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 
Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar) yang juga Anggota DPD-RI , Emma Yohana mengatakan. DPD IWAPI Sumbar siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) ke-XXVIII. yang akan dilaksanakan di Hotel Grand
Inna Muara, pada 8-10 Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Ema Yohana didampingi, Ketua Pelaksana
Ermiwati Jinis, Sekretaris Linda Mariati,
Bendahara Erawati
dan masing-masing Ketua Bidang Dede Savero, Desmawati dan
Yusni Elma,pada wartawan di Haus Tea Selasa (25/9).

Ema Yohana menjelaskan.Pada acara Rakernas itu nantinya akan mendatangkan banyak keuntungan untuk Sumbar. Pada hari acara saja sudah ada kurang lebih 1500 orang yang akan menginap di Sumbar. Dengan begitu perekonomian Sumbar pada tiga hari itu akan ikut naik karena adanya dana yang diangkut ke Sumbar dari berbagai daerah. Terutama dari biaya akomodasi dan belanja yang dikeluarkan oleh 1500 orang tersebut selama di Sumbar.

"Kita akan mengupayakan para anggota IWAPI tertarik untuk berinvestasi pada UKM-UKM di Sumbar. Kita kan punya banyak UKM yang menarik. Ada usaha bordir, makanan dan sebagainya," ujar Emma Yohana.

Emma menjelaskan.Pada Bulan Oktober mendatang, tepatnya tanggal 8 -10 akan ada 1500 orang yang  datang ke Sumbar. Mereka adalah utusan  IWAPI dari seluruh Indonesia yang akan menghadiri acara Rakernas tersebut di Padang.

Pada acara rakernas itu nantinya juga akan diupayakan terbuka peluang untuk para anggota IWAPI yang merupakan wanita-wanita pengusaha dari seluruh Indonesia untuk tergerak berinvestasi pada industri di Sumbar. Terutama investasi untuk usaha kecil menengah (UKM). Kata Emma.

Demi melancarkan upaya potensi investasi itu, pada acara Rakernas IWAPI ini,menurut Emma akan ada pameran industri. Di sana para penggiat UKM akan diberikan ruang untuk memamerkan karya mereka. Sehingga para wanita-wanita pebisnis anggota IWAPI tertarik.

Bukan hanya saat pameran saja, panita penggelar Rakernas IWAPI di Padang juga telah menyusun acara berupa kunjungan ke pusat-pusat industri kerajinan di Sumbar. Salah satunya ke Bukittinggi dan Pandai Sikek.

"Kami berharap nanti para perempuan pebisnis anggota IWAPI tertarik untuk berinvestasi di Sumbar," ujar Emma.

Salah satu tujuan IWAPI sebagai organisasi, menurut Emma adalah untuk membantu peran perempuan dalam perekenomian. Salah satunya melalui wirausaha. Dia berharap nanti ada UKM-UKM yang digiatkan para perempuan di Sumbar bisa ikut terbantu dengan keberadaan IWAPI.

"Anggota IWAPI ini ada yang UKM hingga ada yang punya bisni multi internasional. Kami bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang berbisnis," ujar Emma.(Sri)

Padang,Lintas Media.
Rencana pengangkatan dr Farid Thaib sebagai Rajo Alam Kerajaan Pagaruyung dari qorror oleh Silinduang Bulan pada 29 September 2018 ini, menuai protes dari Sultan Muchdan Taher Bakrie, dan sejumlah elemen adat Minangkabau.

"Penobatan yang dilakukan pihak Silinduang Bulan itu tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Minangkabau, karena itu kami minta kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan itu," kata Sultan Muchdan Taher Bakrie yang dinobatkan sebagai Rajo Alam Pagaruyung Minang Kabau pada September 2015, usai beraudiensi dengan Kapolda Sumbar.

Kedatangan Sultan Muchdan Taher Bakrie ke Kapolda Sumbar didampingi sejumlah elemen adat, Limbago Sakato Alam Kerajaan Pagaruyung Minangkabau, serta pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar.

Muchdan Taher mengatakan. Kedatangannya ke Kapolda hanya untuk beraudiensi agar polisi tidak memberikan izin keramaian saat acara pengangkatan Farid Thaib dilaksanakan.Karena pelewaan itu, selain dinilai tidak sesuai ketentuan adat, penobatan juga dinilai akan menimbulkan potensi konflik di tengah kaum adat di Minangkabau.

Dijelaskan Muchdan, sejak Sultan Alam Bagagarsyah sebagai Rajo Alam wafat pada 1849, sudah tidak ada lagi pengangkatan Raja Alam di Pagaruyuang Minangkabau.

"Penobatan dilakukan lagi pada September 2015 ke saya sebagai keturunan syah dari Raja Alam Pagaruyunh Sultan Alam Bagagarsyah, dan itu sudah sesuai persyaratan dan tatanan adat," Jelas Muchdan.

Menurut Muchdan, selama ini terjadi dualisme Rajo Alam di Silinduang Bulan yaitu antara dirinya dengan M Taufik Thaib.Namun, dia mengaku lebih mengalah dan berdiam di Jakarta, sementara Taufik Thaib di Silinduang Bulan.Dan setelah Taufik Thaib meninggal dunia, Rajo Alam rencananya akan diberikan kepada Farid Thaib.

"Sekarang jangan sampai kesalahan terjadi dua kali dan saya ingin meluruskannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam sejarah nanti," minta Muchdan Taher.

Sementara, Ketua LKAAM Sumbar M Sayuti Dt Panghulu, menjelaskan.Terkait dengan pelewaan gala kepada dr.Farid Thaib menjadi Raja Alam Kerajaan Pagaruyung pada 29 september ini,hanya akan menimbulkan komplik horizontal di tengah masyarakat Minang Kabau.

Karena,dari hasil kajian limbago Sakato Alam Kerajaan Pagaruyung, Sultan Muchdan Taher Bakrielah sebagai pewaris menjadi Rajo Alam yang syah.Jelas Sayuti.

"LKAAM sudah menelusuri dan kami menemukan yang berhak adalah Sultan Muchdan Taher Bakrie jadi,kami berharap rencana pelewaan gelar yang akan diberikan kepada dr.Farid Thaib di Colling down dulu " kata Sayuti (st)

Padang,Lintas Media News. - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengharapkan.Perda Nagari yang sedang dibahas saat ini,hendaknya mampu mengurangi jumlah permasalahan adat yang dibawa ke ranah pidana.Seperti permasalah sako dan pusako cukup sampai nagari saja.diselesaikan di nagari  dan tidak perlu kepengadilan imum.

Hal itu disampaikan Nasrul Abid saat membuka sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari,  di Hotel Pangeran Beach, Senin (24/9).


Dijelaskan Nasrul Abid, adanya perda nagari ini dapat membantu pengadilan umum dalam menyelesaikan persoalan di nagari, karena tidak semua ketua maupun hakim yang ada di pengadilan umum mengetahui adat dan isitiadat di Sumbar.

"Jadi, dengan adanya perda nagari ini. Persoalan di nagari dapat diselesaikan oleh perangkat-perangkat yang berada di nagari. Salahsatunya melalui pengadilan adat yang telah dituangkan dalam perda nagari. Sehingga, tuntaskan masalah itu secara musyawarah dan kekeluargaan," katanya.

Sebaliknya, kata Nasrul Abit, pengadilan nagari tak boleh juga mengurusi masalah pidana, karena kewenangan itu ada di penegak hukum.Untuk itu, dengan lahirnya perda nagari ini, perangkat nagari harus profesional dalam menggelola nagari.

"Kita mengimbau bupati supaya segera mengeluarkan peraturan turunan dari perda nagari ini, jika ada hal yang perlu diatur secara detil sesuai dengan keberadaan nagari masing-masing. Untuk itu, tindak lanjutnya ini mesti ada payung hukumnya disetiap kabupaten. Maka, hal ini mesti dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh stakeholder, diantaranya ninik mamak, cadiak pandai dan alim ulama. Selesai nanti perda ini di kabupaten sehingga dapat di impelementasikan," harap Nasrul Abit.(st)

Padang,Lintas Media News.
Sidang Pleno Terbatas pengurus PWI Pusat dengan 12 panelis, telah menetapkan Gubernur Irwan Prayitno sebagai penerima Angurah Pena Emas PWI 2018 dengan orasi Minangkabau dalam Jadi Diri Pers Nasional dan mendapat nilai "Cumlaude", di Aula Kantor Gubernur Sumbar,  Kamis (21/9).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam orasi umumnya menyatakan, kebebasan pers merupakan sesuatu yang baik dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih demokratis,  bermartabat dan berbudaya.

Namun kebebasan pers jika tidak dibarengi dengan aturan yang melandasi keprofesional profesinya, maka ibarat mobil dijalanan yang tidak ada akan banyak terjadi kecelakaan, makanya perlu aturan lalu lintas untuk menertibkan agar banyak orang dapat dengan selamat selama berada di jalan raya.

Lahirnya pergub Sumbar nomor 30 tahun 2018, dilandasi bagaimana pers dan media itu dapat lebih bermartabat, terdaftar,  memiliki izin usaha dalam menjalani profesi,  berbadan hukum, profesional dalam pengelolaan,  profesional dalam pemberitaan,  yang berimbang,  fakta dan aktual serta terpercaya.

Pers dan media yang profesional tidak akan membuat berita bohong "hoax" karena ada etika jurnalis pers, seperti halnya PWI merekrut anggota  dengan standar kualitas tertentu.

Makanya pemprov Sumbar akan menfasilitasi wartawan yang ingin Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikerjasamakan dengan PWI Sumbar, ungkapnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, sebagai penjabat negara yang mengelola kepentingan publik,  tidak menjadi persoal baginya dalam pemberitaan yang kadang menghujat dan menuding jika ada fakta yang nyata.

Ibarat sebuah pohon semakin besar dan tinggi pohon itu akan semakin tinggi pula terpaan angin dan badai menimpa pohon tersebut.

Dialam demokrasi saat ini,  keterbukaan pers dan kebebasan berpendapat di muka umum merupakan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita amat menyambut baik kritikan dan saran yang disampaikan dalam pemberitaan dengan bahasa yang santun dan cerdas.

Karena ini tentu akan membantu kami memperbaiki jika ada kesalahan dan koreksi bagi kami melanjutkan pembangunan sesuai aspirasi rakyat
Sebagaimana tujuan pelaksanaan pembangunan adalah untuk pemberdayaan masyarakat agar mereka hidup sejahtera.

Setiap orang pastinya tidak mau diberitakan yang buruk-buruk,  terutama berita fitnah,  seperti tuduhan korupsi yang tidak dilakukannya. Akan ada rasa malu dan merasa hina dirinya yang berpengaruh juga kepada mental,  pikiran keluarga, anak dan istri.

Biasanya terhadap berita-berita ini saya akan luruskan atau tidak merespon dan membiarkan saja.  Namun kemaren memang ada di salah satu media digugat hingga ke dewan pers, walau orang tahu itu bukan watak saya.

Guguatan ini dilakukan atas desakan banyak orang,  bagaimana kebebasan pers mesti bertanggung jawab, hukuman tentu bagaimana menimbulkan efek jera agar tidak terjadi lagi hal yang demikian, baik bagi saya maupun terhadap orang lain yang dilakukan media pers.

Tidak ada dendam dalam diri saya,  karena memelihara dendam hanya akan merusak diri sendiri dan amalan ibadah saya, tegas Irwan Prayitno.

Ikut hadir, menyaksikan dan mendengarkan orasi Anugrah pena emas antara lain, utusan Fokopimda,  Wakil Gubernur Nasrul Abit, Tokoh Pers Sumbar, Ketua dan Pemgurus PWI Sumbat,  Kepala OPD dilingkungan Pemprov Sumatera Barat. (st)

Padang,Lintas Media News
Dunia parawisata harus berorientasi kepada pelayanan prima, penerapan hal tersebut akan lebih memajukan parawisata, jika dunia parawisata maju maka banyak manfaat untuk daerah. Tidak hanya permasalahan pelayanan prima, tarif makanan yang tidak berbandrol juga menjadi sorotan, seharusnya pemerintah harus hadir dalam hal pengawasan.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Padang Pariaman Komi Chaniago, saat penutupan pelatihan pengelolaan usaha bagi UKM di objek wisata, kemarin (19/9) yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Sumbar di Daima Hotel Jln Sudirman Padang.

Untuk mendorong pelaku usaha pariwisata untuk terus memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan, maka peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata harus dilakukan. Pengetahuan yang masih kurang, pelaku UKM disekitar lokasi wisata butuh diedukasi.jelas Komi.

Pada kesempatan itu Komi juga berharap, hasil pelatihan ini nantinya dapat diterapkan pada usaha yang dirintis dalam sektor parawisata, dana aspirasi yang dialokasikan merupakan milik negara. Oleh karena itu, setiap ilmu yang didapat pada pelatihan harus  disebar luaskan, karena tidak semua pelaku usaha yang mendapatkan ilmu untuk pengembangan usaha sektor parawisata.

"Untuk jangka panjang agar tidak ada lagi tarif yang tidak berbandrol di daerah parawisata, perlu diatur dengan Peraturan Daerah (Perda), "katanya.

Sebelumnya, pada pembukaan pelatihan, Rabu (18/9),  Kepala Dinas (Kadis) Pariwasata Sumbar Oni Yulfian menyampaikan, berbicara wisata, tak sekadar berbicara soal objek. Namun masyarakat sekitar objek. Termasuk didalamnya pelaku UKM di sekitar objek.

Oni menyampaikan upaya pengembangan pelaku UKM memang butuh dilakukan. Salah satunya dengan memberikan pelatihan bagi pelaku usaha. Dia mencontohkan untuk pelaku usaha bidang kuliner. Bukan hanya rasa saja perlu dipertimbangkan. Namun bungkusan makanan tersebut mesti menarik dan memenuhi standar.

"Jangan sampai makanan enak tapi bungkusannya tak menarik. Sehingga tak diminati dan berdampak pada penjualan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa termotivasi," katanya didampingi ketua panitia pelatihan, Anastasya.

Anastasya Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Parawisata Sumbar menyebutkan peserta pelatihan ada 100 orang. Terdiri dari berbagai pelaku usaha yang ada di 18 kabupaten/kota. Katanya, perwakilan Mentawai tak hadir.
Anastasya menyampaikan pemateri datang dari berbagai disiplin ilmu. Mulai dari pakar ekonomi, perdagangan, pelaku wisata, dan lainnya. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Berawal dari penelitian batik motif Minang,dan setelah dua tahun menjalani kerjasama dengan pengusaha Batik Tanah Liat Wirda Hanim yang kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja membatik yang terampil.Sementara, batik motif Minang ini keberadaannya sudah mulai dilirik oleh konsumen dari luar Sumbar.

Melihat kondisi tersebut,timbullah ide untuk mengadakan pelatihan membatik ini.Kata Peneliti  Universitas Andalas (Unand) Padang Toti Srimulyati pada wartawan baru-baru ini di batik tanah liat milik HJ Wirda Hanim Jl. Sawahan Dalam, No.33, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Pelatihan ini menurut Toti berjumlah 20 orang dari berbagai daerah seperti,dari daerah Batusangkar,Dharmasraya dan Padang.Dengan anggarannya adalah anggaran yang diambilkan dari anggaran penelitian.

"Pelatihan ini tidak hanya terfokus pada kalangan pemula, pembinaan juga dilakukan kepada pengrajin batik yang sudah lebih dulu menekuni usaha batik dengan harapan suatu ketika produk UMKM yang dihasilkan dapat menembus pasar internasional,”jelas Toti.

 Motif batik yang dipilih pada pelatihan ini menurut Toti adalah; itiak pulang patang, aka barayun, pucuak rabuang dan jarek takambang.

Pada kesempatan itu,Toti berharap  kegiatan tersebut dapat melahirkan para pengrajin batik yang dengan kegigihannya mampu menghasilkan karya-karya terbaik putra-putri daerah.Dan mereka itu nantinya bisa berusaha sendiri atau bekerja di batik tanahliat buk Wirda.

Penelitian ini kata Toti, merupakan bagian dari Penelitian Unggulan Strategi Nasional yang bertujuan mengembangkan industri kreatif lokal sekaligus peningkatan ekonomi yang diprakarsai oleh Herri, Toti Srimulyati, dan Budi Wirman dari UNP.

Sementara pengusaha batik tanah liat Wirda Halim menjelaskan.Untuk mendapatkan tenaga terampil dalam hal membatik ini memang sulit.Apalagi,proses batik tanah liat ini cukup panjang.

Karena Warna batik tanah liat itu hanya ada dua, warna tanah dan hitam,Wirda menjelaskan. Warna tanah didapatkan dari merendam kain dalam larutan tanah liat. Biasanya proses perendaman memakan waktu seminggu lamanya. Sedangkan warna hitam diperoleh dari larutan kulit jengkol yang direndam dalam air.

Ada bermacam-macam sumber pewarna alam lain yang digunakan batik tanah liet ini. Ada yang  dari  kulit jengkol,  kulit  rambutan,  gambir,  kulit mahoni, daun jerami dan masih banyak akar-akar lainnya yang juga digunakan.Ungkap Wirda.(st)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan. Sinkronisasi program antara Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Sumbar dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sumbar perlu segera dilakukan untuk mencapai tujuan mengerakan ekonomi daerah.

Irwan menyampaikan hal itu pada acara Pengukuhan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumbar Periode 2017-2022 dan Rakerprov & Rapimprov 2018 yang digelar di Kyriad Hotel Bumi Minang, Senin (17/9).

Dalam sambutannya Gubernur di acara yang mengusung tema "“Sinergi KADIN dengan Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Sumbar" ini  mengucapkan selamat atas terselenggaranya pengukuhan, walaupun butuh waktu lama mudah-mudahan dapat berlangsung dengan lancar dan sukses.

"Kami ucapkan selamat kepada yang baru saja dikukuhkan Ketum. Walau telah menunggu lama, akhirnya dikukuhkan juga. Memang harus segera dikukuhkan supaya bisa maksimal membantu pemerintah," ujar Irwan Prayitno

Ditambahkan Irwan Prayitno, setelah seluruh perbedaan dan ketaksamaan cara pandang serta ragam dinamika yang timbul karenanya yang berkontribusi pada tertundanya pengukuhan, kini sudah waktunya KADIN Sumbar berjalan satukan langkah menuju tujuan dan cita-cita yang sama.

"Pandangan yang tak sama sudah selesai, kini mari kita satukan langkah dan tujuan agar cita-cita organisasi peran KADIN Sumbar tercapai didaerah ini" ajaknya.

Salah satu tujuan KADIN , kata Gubernur, menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumbar. Dalam hal ini, Gubernur Irwan Prayitno mengaku tak sabar untuk segera menjalin kerjasama.

"Kami harap bisa segera bekerja, dan sebagai pemerintah, kami harap kita juga bisa segera bekerjasama dalam menyukseskan program-program pembangunan di Sumatera Barat," imbuhnya.

Sebagai awal, lanjut Gubernur, sinkronisasi yang ia maksud dapat dipusatkan pada upaya peningkatan ekspor komoditi andalan Sumbar, yakni: gambir, kayu manis, dan pinang.

"Ini perlu kita upayakan,  semangat kerjasama kita, saya pikir kita awali di komoditi ekspor unggulan ini dulu," tawarnya.

Selain kerjasama dan sinkronisasi program kerja, Gubernur juga mengajak Pengurus KADIN Periode 2017-2022 untuk memberi perhatian penuh dan terhadap pengembangan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

Terakhir, Gubernur mendorong KADIN Sumbar untuk turut pula memberi perhatian pada persoalan ketenagakerjaan. Dipaparkan Gubernur, di sektor ketenagakerjaan, persentase angka pengangguran Sumbar masih saja beririsan dengan angka di tingkat nasional.

"Hanya sedikit saja (angka pengangguran Sumbar) di bawah nasional. Bandingkan dengan angka kemiskinan yang jauh di bawah nasional," ujarnya membandingkan.

Gubernur percaya, dengan langkah nyata, KADIN Sumbar akan memberikan kontribusi positif dalam memperkecil angka pengangguran yang menjadi salah satu cita-cita pembangunan Sumbar.(st)

Padang.Lintas Media News.  Sekjen Wantanas Letnan Jenderal Doni Monardo didampingi Kasrem 032//Wbr Kolonel Arh Sonny Septiono  memberikan kuliah umum kepada 2100 mahasiswa baru Universitas Bung Hatta (UBH) di lapangan kampus Universitas Bung Hatta Air Pacah Padang Kamis (13/9).

Dalam ceramahnya Jenderal Doni menyampaikan. Generasi muda sekarang harus mampu menjadi penerus  Bung Hatta sebagai tokoh bangsa, hindari pengaruh Radikal, narkoba dan mampu berprestasi di segala bidang, bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Sekjen Wantanas Letnan Jenderal TNI Doni Munardo  menyampaikan kuliah umum dengan tema bela negara dan bahaya Radikalisme, sebagai
pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) Universitas Bung Hatta TA 2018.

 Pembukaan acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru diawali sambutan ketua panitia, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid dan kuliah umum oleh Sekjen Wantanas Letnan Jenderal TNI Doni Monardo,dihadiri Forkopimda Provinsi Sumbar serta Rektor, para Dekan dan Dosen Universita Bung Hatta.

Rombongan Sekjen Wantanas Letnan Jenderal TNI Doni Munardo, Mayor Jenderal TNi Toto Siswanto (Bandep Lingsterareg Sekjen Wantanas), Kolonel Ckm Dr. Budi Pramono (Deputi polotik dan strategi Sekjen Wantanas).

 Usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Bung Hatta pukul 09:55. lansung kebandara Internasional Minang Kabau kembali ke Jakarta. (st)

Dharmasraya.Lintas Media News.
Kita berharap gerakkan pramuka Dhamasraya yang telah cukup lama fakum ini agar segera berlari,  menunjukkan kualitas berbagai program menyiapkan anak negeri yang cerdas,  pintar, berbudi pekerti dan memiliki ketrampilan berdaya saing.

Hal itu disampaikan Ketua Kwarda 03 Sumbar  Nasrul Abit pada axara Pengukuhan Pengurus Kwarcab 018 Gerakkan Pramuka Kabupaten Dhamasraya periode 2018-2022 di Aula Kantor Bupati Dhamasraya,  Pulau Punjuang,  Rabu (12/9).

Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, gerakkan pramuka merupakan gerakkan kepanduan bagi generasi muda Indonesia dalam meningkatkan pengembangan kemampuan diri diluar sekolah untuk mempersiapkan pemimpin dimasa datang.

Menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi informasi  Kepramukaan perlu diarahkan pada mendidik anggota Pramuka sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa berilmu dan menguasai teknologi.

Dan gerakkan pramuka ini merupakan amanat dari UU No. 12 tahun 2010 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dimana gerakkan pramuka men dapat apresiasi yang tinggi ditengah-tengah masyarakat,  ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit yang juga Wakil Gubernur Sumbar itu menyampaikan, kegiatan gerakkan pramuka tidak cukup dengan mengandalkan APBD saja. Kita masih butuh dukungan lain yang tidak mengikat apakah berupa sumbangan pihak ketiga dalam berbagai kegiatan dan program pramuka itu sendiri.

Oleh karena itu kreatifitas dan inovasi pengurus dalam mengerakkan dan menjalankan semua program kegiatan pramuka di daerah tentu menjado bahagian dari kemajuan pembangunan di kabupaten dan kota.

Kepengurusan Kwarda diprovinsi hanyalah bersifat koordinasi dan konsultasi dalam berbagai kegiatan gerakkan pramuka di Sumatera Barat, terang Kakak Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan pada tanggal  18 September 2018 di Kendari Kalimantan Selatan akan berlangsung Munas Pramuka untuk kepengurusan Kwarnas periode berikutnya.

Kita melihat kinerja Kakak Adiyaksa Daud cukup baik, beliau dekat dengan siapa saja dan segala aktifitas pramuka berjalan cukup baik. Mungkin kinerja hari ini bisa menjadi pertimbangan untuk kembali terpilih dalam munas mendatang.

Badan Narkotik Nasional (BNN)  juga meminta kita gerakkan pramuka untuk ikut serta dalam pemberantas narkorba pada generasi muda. Pramuka mesti terdepan dalam memberantas narkoba dikalangan generasi muda.

Mari kita jaga dan kawal bersama-sama lingkungan tempat tinggal, jangan sampai ada nakorba, jika segera laporkan pada pihak berwajib, harap Kakak Nasrul Abit.

Kamabimcab Gerakan Pramuka Dhamasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, juga menyampaikan selama ini kegiatan pramuka belum dapat berjalan karena belum ada pengurusan yang definitif. Dengan dikukuhkan nya hari,  ini pemkab Dhamasraya akan menganggarkan program dan kegiatan pramuka agar pramuka Dhamasraya bangkit kembali, untuk lebih baik.

"Untuk kemajuan dan kebangkitan gerakkan pramuka di Dhamasraya, Pemerintah Kabupaten Dhamasraya akan mensuport seribu persen, " kata Bupati Sutan Riska Tuangku Kerajaan.

Ketua Kwarcab 018 Pramuka Dhamasraya H. Adlisman S. Sos. Yang juga Sekdakab menyampaikan,  gerakan pramuka salah satu alternatif mencerdaskan anak bangsa dan menghadapi tantangan global saat ini.

Masih panjang perjalan nengerakan pramuka di Dhamaaray berjalan baik dan lancar untuk hal positif. Kegiatan gugus depan tetap dilaksanakan.

Untuk memberikan motivasi dan kebanggaan akan pramuka,  kira usulka memakai seragam pramuka dihari tertentu di Dhamasraya sekali seminggu, ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu, ketua harian Kwarda 03 Pramuka Sumbar dan pengurus, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan,  Wakil Bupati Afrizal Dt. Rajo Medan, Forkopimda Dhamasraya, Kepala OPD dilingkungan Pemkab Dhamasraya.(rel/st)

Padang,Lintas Media News.
Sebanyak 252 personel jajaran Korem 032/Wbr, Bintara dan Tamtama mengikuti tes Kesegaran jasmani -garjas dalam rangka Usul Kenaikan Pangkat Pra (UKP) periode 1-April-2019. Tes Garjas  dilaksanakan terpusat selama empat hari dari hari Senin-hingga Kamis, 10-14 September 2018 di lapangan sports Centre Tarandam dan kolam renang Teratai di gor Agus salim Padang.Senin
(10/9).

Pada Tes garjas gelombang pertama hari ini berjumlah 84 0rang, Sebagai syarat untuk berhasilnya seorang prajurit dalam meniti kariernya sebagai prajurit TNl-AD. Kasi Pers Korem 032/Wbr, Letkol lnf Jajang kurniawan, S.I.P.,M.M.

Pada pengecekannya dilapangan meninjau secara langsung kegiatan garjas tersebut. kegiatan garjas yang dilaksanakan ini sebagai syarat yang harus dipenuhi setiap prajurit dalam rangka Usul Kenaikan Pangkat Pra (UKP) satu tingkat lebih tinggi” jelas  Jajang .

Kepada setiap prajurit jajaran Korem 032/Wbr berharap, harus dapat secara maksimal mencapai nilai yang memenuhi kriteria menurut kategori usia prajurit. “Bila tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, otomatis prajurit tersebut tidak dapat diusulkan kenaikan pangkatnya “.

Dalam kesempatan yang sama, Kajas Rem  032/Wbr, Lettu lnf Silwandi menghimbau kepada para prajurit agar menjaga paktor ke amanan, selalu memanfaatkan kegiatan pembinaan fisik yang dilaksanakan satuannya, yang penting prajurit harus sehat, yang tau kesehatan kita ya kita sendiri, hal ini guna untuk mengetahui kemampuan yang dimilikinya.

 Kegiatan pembinaan fisik di satuan agar dilaksanakan secara terukur dan terarah sesuai program kerja dan protap masing-masing satuan. Garjas  Pra UKP prajurit Korem 032/Wbr dengan melaksanakan tes kesegaran jasmani A lari jarak 3.200 m, tes kesegaran B pull up, sit up, push up dan shuttle run serta tes ketangkasan renang militer dasar jarak 50 m."Pungkas Silwandi".(st).

Padang,Lintas Media News.
Guna mencari bibit unggul pemain bola diberbagai daerah termasuk Sumatera Barat, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)  dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) membentuk Gala Siswa Indonesia (GSI) yang merupakan wadah bagi anak-anak siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berbakat dibidang olahraga sepakbola.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Pembukaan Gala Siswa Indonesia tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2018 di lapangan bola UNP Padang, Minggu (9/9).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, GSI juga dapat menjadi wadah mengimplementasi penguatan pendidikan karakter melalui olahraga, melahirkan anak-anak sepakbola Indonesia yang memilikinya talenta dalam mengolah bola dengan kerjasama sebuah tim yang solid dan tangguh untuk meraih kemenangan.

Kepribadian seorang pemain bola menentukan karakter kepribadian diri dalam memberikan kerjasama tim,  apakah sebagai kiper, penyerang, atau pencetak gol. Kesemua itu memiliki kepribadiannya dan karakter yang berbeda-beda menjadi kekuatan tim untuk memenangkan pertandingan.

Disiplin diri,  tanggung jawab,  berdedikasi, inovasi dan kreatifitas dari masing-masing karakter pemain tentu menjadi sesuatu yang baik dalam pembangunan tim yang penuh mutu dan kualitas yang diceminkan setiap pemain.

Kita berharap nanti ada anak-anak Sumatera Barat yang menjadi pemain nasional yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara dikancah gelanggang sepakbola Internasional.

Rakyat Indonesia amat merindukan sepakbola Indonesia masuk dalam pertandingan piala dunia nantinya, harap Wagub Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga berpesan,  agar siswa -siswa  yang ikut GSI, mampu memperlihatkan kemampuan terbaik,  berlatih terus menerus, disiplin, tekun, sportifitas tentu akan menjadikan kita bisa lebih baik disetiap waktunya.

GSI tingkat Sumbar, akan berlangsung dalam bulan September ini dan nanti bulan Oktober akan dilaksanakan secara nasional di Gelora Bung Karno Jakarta. Selamat bertanding,  jadilah yang terbaik membawa nama harum Sumatera Barat dan Indonesia dipentas dunia,  harap Nasrul Abit.

GSI tingkat Sumatera Barat diikuti oleh 6 Kab/ko peserta yang menjadi duta dari kabupaten dan kota masing-masing. Dan nanti juga akan dipilih pemain-pemain terbaik yang akan mendapat pendidikan dan latihan oleh program PSSI dan KONI.

Hadir dalam kesempatan itu, Kadis Pendidikan, Ka Dispora, Kepala LPMP, Ketua KONI,  Pengurus PSSI,  Bank Nagari, Bank BTPN para ofisial dan peserta GSI tingkat Sumbar.(st)