Latest Post

50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan

September 22, 2022



Jakarta, Lintas Media News

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI karena berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Kamis (22/9/2022) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM usai menerima langsung plakat penghargaan mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Menurutnya hal itu merupakan buah dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti.

"Ini merupakan hasil kerja bersama dan  penghargaan ini juga untuk bersama. Terutama masyarakat Kepulauan Meranti. Ini haru terus dipertahankan," ujarnya.

Dia mengapresiasi kerja keras OPD di jajaran Pemkab Meranti dan berharap penghargaan yang diterima tidak lantas membuat puas tetapi harus dijadikan pemicu semangat kedepannya dalam menyusun laporan keuangan daerah.

"Teruskan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Tidak hanya sekadar hasil audit BPK saja tapi harus berdampak kepada masyarakat," kata dia.

Senada dengan bupati, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kepulauan Meranti Erry Yoserizal, SE juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga opini WTP telah berhasil didapatkan sebanyak 10 kali berturut-turut.

"Terima kasih kepada seluruh OPD, para pimpinan dan seluruh tenaga akuntansi di Kepulauan Meranti. Ini berkat kerjasama kita semua," ungkap Erry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.

“Alhamdulillah hari ini kita bertemu setelah dua tahun berturut-turut kita dihadapkan pandemi. Di mana kita harus terus menjalankan fungsi pemerintahan, dalam suasana pandemi," sebut Sri.

Menurutnya, penghargaan yang diterima harus bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD. 

“Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasana yang sangat tidak biasa, tapi tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” sebutnya.

Ikut mendampingi bupati dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Kepulauan Meranti Doddy Hamdani dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kepulauan Meranti Tirta Kurnianto, SH. (Nina/rls)

Read more »

September 22, 2022



Dharmasraya, Lintas Media News

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) kembali mencari solusi terhadap permasalahan tenaga honorer atau non-ASN. Kali ini, APKASI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Puri Agung Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, (21/09/2022). 

Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, Rakor ini lanjutan rapat teknis yang dilaksanakan pada tanggal 12 September, untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan Kemenpan RB dan pembiayaan pasca alih status tenaga Non ASN menjadi PPPK.

“Penghapusan tenaga non ASN ini menjadi kegelisahan bagi kawan-kawan kepala daerah dan juga tenaga honorer, terutama yang pelayanan masyarakat seperti guru, tenaga kesehatan, Pol PP, Pemadam Kebakaran, Perhubungan," ujar Bupati Dharmasraya itu.

Selain itu, kata dia, tenaga honorer ini juga khawatir untuk mengikuti seleksi terbuka PPPK, karena harus bersaing dengan sarjana baru lulus.

"Banyak kekhawatiran mereka, karena mereka bisa kehilangan pekerjaan setelah adanya penghapus tenaga honorer ini, ujarnya.

Sutan mengatakan, peralihan status Honorer menjadi PPPK, yang gajinya hampir sama dengan PNS, juga akan membawa konsekuensi beban anggaran bagi pemerintah daerah. Apalagi kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil pasca Covid-19.

Sutan Riska mengatakan, dari hasil beberapa diskusi APKASI, ada sejumlah permasalahan yang perlu ditangani pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer. Pertama, mengatasi persoalan tenaga non-ASN yang tidak dapat mengikuti seleksi CAT dengan passing grade yang ditentukan berdasarkan ketentuan kelulusan.

Kemudian, persoalan keterbatasan anggaran, perlunya disusun rentang gaji sesuai dengan kemampuan daerah dan adanya penambahan DAU dari pemerintah pusat

Lalu, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau PPPK karena kualifikasi pendidikannya yang tidak terpenuhi dapat diberi kesempatan sesuai dengan minatnya, seperti pelatihan kewirausahaan atau Kartu Prakerja, dan lain-lain. 

Selain itu, kepala daerah dapat memberikan alokasi formasi PPPK dalam rangka mendukung visi misinya yang kontrak kerjanya sesuai dengan periodesasi jabatan kepala daerah.

"Terima kasih banyak Pak Menteri telah membuka ruang untuk berdiskusi. Banyak permintaan dari para bupati untuk menunda penghapusan tenaga honorer ini 2023," ujarnya.

Melalui Rakor ini kata Sutan Riska, 416 bupati yang tergabung dalam Apkasi dapat memberi sumbang saran untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada, karena pada kesempatan itu juga turut hadir perwakilan kementerian lembaga terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Badan Kepegawaian Negaran (BKN).

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah memberi peringatan terhadap kabupaten/kota terkait pengangkatan tenaga non-ASN di daerah. 

"Namun berdasarkan fakta kalau tenaga Non ASN ini dihapuskan waktu itu tentu akan berdampak terhadap pelayanan masyarakat, sehingga atas permintaan para kepala daerah pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah non asn," ungkap dia. 

Ia mengatakan, usulan penundaan penghapusan Non ASN dari kabupaten dan kota, akan dibahas dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan dan Kemendagri. (elda)

Read more »

September 22, 2022
JakartaLintas Media News.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri syukuran perayaan Hari Ulang Tahun ke-67 lalu lintas bhayangkara (HUT Lantas) di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. 

Dalam momentum tersebut, Sigit juga sekaligus meresmikan  salah satu program prioritas Presisi, yakni peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik nasional di 34 Polda jajaran Indonesia. 

"Alhamdulillah bersamaan dengan HUT Lantas ke-67, kita selesaikan program prioritas kita yaitu ETLE nasional yang hari ini diresmikan di delapan Polda. Sehingga totalnya saat ini, sudah selesai di 34 Polda," kata Sigit. 

Meski begitu, Sigit tetap meminta kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas Polri untuk terus mengembangkan serta meningkatkan ETLE tersebut. Sehingga, kata Sigit, tilang elektronik tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, namun juga harus diterapkan di wilayah kabupaten dan kota. 

"Oleh karena itu, tentunya kita dorong para Kapolda dan Kapolres, untuk terus melaksanakan koordinasi. Sehingga, program ini betul-betul bisa tergelar sampai jajaran paling bawah," ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut. 

Tak hanya itu, pada kesempatan ini, Sigit turut meresmikan inovasi ETLE dalam bentuk Device atau Mobile Apps. Sehingga tilang elektronik tidak hanya bersifat diam atau statis, melainkan dapat bergerak secara dinamis di lapangan. 

Menurut Sigit, terobosan inovasi tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan prima dan terbaik untuk masyarakat. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi itu, angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir sekecil mungkin. 

"Dan kemudian ini bisa dilaksanakan dalam kegiatan patroli. Khususnya di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Sehingga, kemudian harapan kita dengan peningkatan dan pergelaran ETLE ini angka kecelakaan lalu lintas, semakin hari atau dari tahun ke tahun kita harapkan makin turun. Karena kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas makin baik dan ini tentunya akan menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas," ucap Sigit. 

Tak hanya dari sisi tersebut, Sigit menekankan, pengembangan basis teknologi informasi ini, diharapkan mampu menghindari terjadinya potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polantas. 

Mantan Kapolda Banten ini memaparkan, polisi sabuk putih merupakan salah satu personel yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, harus mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang optimal bagi seluruh warga Indonesia. 

"Tentunya dengan pengembangan teknologi informasi yang ada, layanan kepolisian akan semakin cepat, semakin baik. Tentu bagaimana upaya kita untuk semakin hari menghindari pelanggaran dan menampilkan jajaran lalu lintas yang menjadi salah satu etalase Polri yang selalu berinteraksi bersama-sama dan berhadapan dengan masyarakat. Sehingga, kedepan kita harapkan postur lalu lintas, yang mewakili etalase Polri, menampilkan sosok Polri yang tegas, wibawa, humanis, dan bersih. Namun di dalam pelayanannya tentunya semakin dekat dan dicintai masyarakat," papar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit meminta kepada jajaran Korlantas Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Apalagi, saat ini Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan event internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Peran polisi lalu lintas menjadi salah satu yang paling sentral dalam memberikan pengamanan dan penjagaan kegiatan itu sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar. 

Dalam mengamankan dan memastikan Presidensi G20 berjalan lancar dan aman, Polri juga menyiapkan 91 Command Center. Pada pusat komando itu terdapat fitur-fitur yang terintegrasi posko pembantu Polda Bali dan BNDCC sebagai pusat kendali koordinasi, komunikasi, dan informasi. 

Command Center itu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan fitur terdiri dari, monitoring CCTV, monitoring Drone, monitoring Body Worn, monitoring GPS Ranmor Patroli, sub monitoring center, Dashboard Polisiku, Dashboard 110, SOT Presisi, info BMKG dan Cuaca. 

Lalu, Inarisk BNPB, monitoring kecepatan angin, prakiraan cuaca di Pelabuhan, pasang surut air dan tinggi gelombang, flight radar dan traffic marine. 

"Body Worn Camera, saat ini terus kita kembangkan khususnya dalam kegiatan KTT G20. Ini untuk melengkapi pengawasan dan pengamanan, terkait dengan rangkaian proses pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri. Disamping, tentunya ini bisa membantu melengkapi Mobile Apps yang disiapkan. Namun Body Worn tentunya kita lakukan untuk membantu tingkatkan pengawasan serta hal-hal lain yang dibutuhkan untuk pengamanan dan keselamatan," tutup Sigit.(rls)
Read more »

September 22, 2022

Padang,Lintas Media News.
Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH menghadiri peringatan HUT Lalu Lintas ke 67, Kamis (22/9) di aula Ditlantas Polda Sumbar. 

Peringatan HUT Lalu Lintas ini dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar, serta Pejabat Ditlantas Polda Sumbar. 

Dalam sambutannya, Irjen Pol Teddy Minahasa menyampaikan ucapan dirgahayu lalulintas Bhayangkara yang ke 67, dan tentunya disertai harapan semoga jajaran Polantas semakin sukses, semakin berdedikasi tinggi dalam memberikan perlindungan pelayanan pengayoman kepada seluruh masyarakat. Termasuk terhadap benerapa hal atau beberapa aspek menjadi lingkup tugas pokok Polantas.

Sebetulnya sebut Kapolda, bicara dengan Fungsi Lalu Lintas tidak beda jauh dengan struktur Polri, ia mengacukan kepada pasal 13 Undang-undang Kepolisian dimana disitu disebutkan tugas fungsi Harkamtibmas.

"Harkamtibmas didalam fungsi lalu lintas yaitu penjagaan dan patroli ada didalam tugas pokok fungsi lalu lintas," katanya. 

Yang kedua ucapnya, ada penegakkan hukum dan yang ketiga ada perlindungan pengayoman dan pelayanan lalu lintas.

"Jadi kita mengacu pada struktur tugas pokok dan fungsi Polantas dan di tambah dengan satu patroli dan informasi trafic police enggenering, trafic police education, kemudian trafic police identivication, di tambah lagi satu lagi higt patrol," ujarnya. 

High patrol information katanya, itu semua sebetulnya dipersentasekan dengan jadi miniatur tugas Polri. Polantas ini memiliki keunggulan dari satker satker lain. 

"Jajaran lalu lintas adalah miniatur tugas pokok polri karna semuanya di situ semua pokok menjadi satu karna semuanya disitu," ujarnya.(*)
Read more »

September 22, 2022
Meranti,Lintas Media News.
Upaya Kapolsek Merbau IPTU Aguslan SH melalui Kanit Reskrim nya IPDA Rasoki mediasi pertemuan sengketa tanah di Desa Kudap menemukan solusi yang tidak bantahkan oleh kedua belah pihak. 

 Pertemuan tersebut di lakukan di ruang Kantor Camat Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terletak di jalan Poros lintas perbatasan Bandul, Kudap, pada (21/9/2022) siang berlangsung alot. 

Sebelum di mediasi, kedua belah pihak yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Merbau IPDA Rasoki, bersama dua anggotanya, dan Babinkamtibmas Kudap, didampingi Kasi Pemerintahan Camat Putri Puyu Yulianto, Analis Program Camat Tasik Putri Puyu Agab Sunardi, juga Kepala Desa Kudap Sutrisno didampingi Ketua Dusun, para RT setempat, beberapa orang perwakilan milik tanah SSimha turun langsung ke lapangan dan mengukur sekeliling tanah yang menjadi persoalan tersebut. 

"Informasi dirangkul di lapangan, persoalan itu diduga dan dipicu  akibat ada tanah milik Desa yang sebelumnya sempat menjadi penimbunan material batu oleh CV. Anugerah Kencana saat  mengerjakan jalan Poros Kudap, diisukan pihak CV tersebut telah membayar kompensasi atau sewa tempat timbunan matreal puluhan juta rupiah di atas tanah tersebut. Tanah tersebut berbatas dengan tanah milik Simhan, sedikit termasuk pada penimbunan matreal. 

Dikabarkan sebelum persoalan ini sampai kepada pihak Polsek Merbau, Camat Tasik Putri Puyu Jone Simanungkalit sebelumnya sudah memfasilitasi dan mediasi hal serupa," Namun sayangnya saat itu tidak melibatkan Kepala Desa Kudap Sutrisno secara langsung. Sehingga menemukan jalan buntu. 
Sementara Kades Kudap Sutrisno dalam pertemuan itu tidak menarik adanya kompensasi pembayaran buat Desa nya, diakuinya, betul itu saya Terima Empat Puluh Juta, dari orang CV. Anugerah Kencana melalui T. EMI. Dijelaskan nya, tiga puluh juta bangun jalan pelabuhan itu oleh pihak ke tiga, sementara sepuluh juta lagi masih ada sama saya, karena tidak ingin persoalan berlarut larut, "Sutrisno" Siap mengembalikan sisa uang tersebut kepada Simhan, dan memperbaiki surat tanah tersebut sesuai arahan dan permintaan dari pihak Simhan. 
Sedangkan, dari pihak Simhan secara bersama, dihadapan Kanit Terima Polsek Merbau, menerima dengan lapang dada. 

Kanit Reskrim Polsek Merbau IPDA Rasaku dalam pertemuan mediasi tersebut mengatakan, kami hanya sebagai penengah awalnya kita tampung dari masing masing pihak yang bersangkutan, terus terang disini tidak ada kepentingan bagi kami yang penting persoalan ini bisa kita duduk bersama diselesaikan dengan baik secara keluarga, pinta Kanit Resrim Polsek Merbau.
Menurut dia, apa yang diinginkan masyarakat kami ikut, selagi itu baik, yang terpenting bagai mana suwasana kondusif anam terkendali sebagai mana yang kita inginkan bersama, ucap nya lagi. 

Diingatkan nya, dalam menyelesaikan persoalan selagi masih bisa di lesaikan di tingkat desa silakan duduk bersama, cari solusi dengan baik secara bersama, imbuh Rasoki. 
 Kapolsek Merbau IPTU Aguslan SH melalui Kanit Resrimnya berharap, kita berharap kedepan agar persoalan ini tidak terulang kembali, pungkas Kanit.

untuk mengantisipasi agar dimasa mendatang tidak terulang lagi, diminta dari hasil pertemuan mediasi tersebut dibuat daftar hadir, dan berita acara, yang tertuang beberapa poin dari kesepakatan dalam mediasi yang ditandai tangani, sejumlah yang hadir. (Nina/Ali Sanip)
Read more »

September 21, 2022

PADANG,Lintas Media News.
PT Semen Padang menggelar Learn and Share PATEN dengan menghadirkan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham, Drs. Yasmon, MLS sebagai narasumber, Rabu (21/9/2022).

Digelar di Wisma Indarung PT Semen Padang, Learn and Share PATEN itu dibuka oleh Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri, dan dihadiri Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Senior Total Productive Maintenance (TPM) Zulkarnaen serta puluhan inovator yang ada di lingkungan PT Semen Padang sebagai peserta Learn and Share PATEN.

Oktoweri dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2020 PT Semen Padang sudah mendaftarkan 7 hasil inovasi karyawan PT Semen Padang ke Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk dipatenkan. Dari jumlah tersebut, 2 inovasi telah mendapatkan hak paten. Sedangkan sisanya, masih dalam proses.
Untuk itu, Oktoweri berharap agar 2 hasil inovasi yang telah mendapatkan paten tersebut, dapat menjadi motivasi bagi para karyawan untuk tetap terus berinovasi, agar perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu sustain dalam menghadapi persaingan bisnis yang begitu dinamis.

"Kepada para karyawan, serap dan galilah ilmu yang disampaikan narasumber. Dan, saya selaku manajemen perusahaan mengucapkan terima kasih kepada Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Bapak Yasmon, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi di Learn and Share PATEN ini," kata Oktoweri.
 
Sementara itu, Direktur Paten DTLST dan Rahasia Dagang Drs. Yasmon, MLS, dalam Learn and Share PATEN tersebut, menyampaikan bahwa PT Semen Padang dengan moto 'Kami Telah Berbuat Sebelum Yang Lain Memikirkan' sebenarnya ada kesamaan dengan moto paten. "Artinya, kita telah berbuat sesuatu yang baru ketika orang lain sedang memikirkannya," kata Yasmon.

PT Semen Padang, lanjutnya, diharapkan dapat terus mendaftarkan hasil inovasinya atau kekayaan intelektualnya ke HKI. Apalagi, usia PT Semen Padang yang sudah 112 tahun, tentu sudah banyak inovasi yang telah dibuat. Kalau bisa, PT Semen Padang memiliki unit khusus yang mengurus pendaftaran paten ke HKI. 

"Kalau kekayaan intelektual sudah ada paten, maka akan ada potensi untuk mendatangkan keuntungan finansial bagi perusahaan. Karena, kekayaan intelektual itu adalah aset yang tidak pernah habis. Semakin diolah semakin banyak. Jepang unggulnya bukan di kekayaan alamnya, tapi di kekayaan intelektualnya," ujar Yasmon.
 
Selain Jepang, Korea, Australia dan negara maju lainnya menempatkan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pertumbuhan ekonominya. Bahkan, kebijakan hubungan bilateral dan multi bilateral, ada Bab tentang perlindungan kekayaan intelektual. Artinya, kekayaan intelektual menjadi bagian dari perlindungan sistem perdagangan dunia. 

"Jadi mau tidak mau, kita harus melindungi kekayaan intelektual kita. Perlindungan tersebut, tentu harus melalui paten. Paten itu hak ekslusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya. Inventor pun juga mendapat hak melarang pihak lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, dan menyerahkan atau menyediakan untuk dijual," tuturnya.

Pria kelahiran Saniangbaka, Solok, Sumatera Barat, 20 Mei 1968 itu juga menuturkan bahwa kekayaan intelektual penting dilindungi, karena merupakan sebuah karya yang muncul dari otak manusia. Hasil karya itu dapat ditemui dalam keseharian. Contoh sederhananya, bisa dilihat dalam komponen kendaraan, seperti kampas rem atau rantai sepeda motor. 

"Komponen kendaraan ada yang asli dan ada KW. Jika membeli komponen yang asli, tentu harganya mahal dari komponen KW. Kenapa harganya mahal? karena ada riset dan hasil riset itulah yang menjadi jaminan bagi konsumennya. Kalau komponennya KW, tentu akan membahayakan. Sebab, tidak ada jaminan mutu dan kekuatan di sana," ujarnya.
(*)
Read more »

September 21, 2022


Wakil Sekjen PMI Pusat Marsekal Madya Sunarbowo Sandi bersama Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar, Ketua PMI Riau Syahrial Abubakar dan para Pengurus PMI Kabupaten/kota usai acara Apel HUT PMI ke 77 di Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat, kemarin


Sinuruik .Lintas Media News.
Dua Nagari di Pasaman Barat dicanangkan sebagai Nagari PMI yang akan jadi percontohan tingkat Sumbar yang warganya sudah dalam posisi siaga bencana.

“Kedua nagari ini menjadi nagari binaan PMI dimana seluruh warganya senantiasa berada dalam posisi sadar bencana. Warga amat memahami bahwa mereka tinggal di kawasan yang rawan bencana. Nagari serupa ini banyak di Sumbar dan perlu mendapat perhatian,” kata Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar ketika memberi sambutan pada apel bersama PMI se Sumbar dalam rangka peringatan 77 tahun PMI, kemarin di Sinuruik.

Pusat peringatan HUT ke 77 PMI tingkat Sumbar memang sengaja dipusatkan di Sinuruik mengingat daerah sekitar itu belum lama ini diguncang gempa dahsyat yang menimbulkan cukup banyak korban.
Menurut Aristo, PMI Kabupaten/Kota yang lain di Sumbar diharapkan bisa memilih nagari PMI seperti di Kajai dan Sinuruik ini di daerahnya masing-masing.

“Tiap daerah memiliki nagari yang rawan bencana, bagaimana kita bisa memberi penyadaran kepada warga untuk selalu waspada akan kondisi daerahnya yang rawan itu. Ini bisa meminimalkan korban seandainya memang datang bencana,” kata Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Kalaksa BPBD Sumbar, Jumadi.

Gubernur memberi apresiasi yang tinggi kepada PMI yang relawannya telah tanpa kena lelah menolong warga yang membutuhkan. 

“Terimakasih para relawan yang tidak bergaji tetapi senantiasa setia untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang membantu sebagian tugas negara,” kata Jumadi.

Sementara itu Wakil Bupati Pasaman Barat yang bertindak sebagai pemimpin apel menyampaikan pula terimakasihnya kepada PMI Sumbar dan PMI Pusat yang sudah memilih Kecamatan Talamau ini sebagai pusat kegiatan peringatan 77 Tahun PMI tingkat Sumbar.

“Warga Pasaman Barat merasakan betul arti kehadiran PMI. Jika yang lain sudah pergi dari wilayah bencana di Pasbar dan Pasaman, maka PMI masih saja bertahan memberi pendampingan kepada opra korban gempa. Ini amat membesarkan hati kami,” kata Wabup Risnawanto.
Dalam pada itu Ketua PMI Pusat HM Jusuf Kalla yang diwakili Wasekjen Marsekal Madya (Purn) Sunarbowo Sandi mengatakan  bahwa yang juga tidak kalah penting jadi perhatian PMI adalah menjaga kepercayaan masyarakat. 

“PMI itu penyambung tangan donatur, donatur itu ya pemerinth, masyarakat, pengusaha dan dunia internasional. Maka seyogianya kepercayaan para donatur itu harus dijaga dengan melaksanakan amanah donatur sebaik baiknya,” ujar Sunarbowo.

Apel peringatan HUT PMI ke 77 tingkat Sumbar itu dihadiri juga oleh Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS dan para para kepala daerah lainnya yang rata-rata diwakili pejabat eaelon II. Selain ituu juga hadir Ketua PMI Riau Syahrial Abubakar.(rls)
Read more »

September 21, 2022


Padang.Lintas Media News.
Sebanyak 5.000 paket bantuan sosial (bansos) dari Polda Sumatera Barat hari ini diserahkan kepada komunitas ojek online, ojek pangkalan, sopir angkot dan becak motor (betor). 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH, dengan didampingi oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar dan Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Padang, Rabu (21/9) di Mapolda Sumbar. 

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa menyebut, bansos yang disalurkan ini merupakan bantuan dari Polda Sumbar dan juga berkolaborasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. 
"Isinya logistik berupa sembako, beras, minyak gula mi goreng. 2.000 bok kita distribusikan kepada 5 polres, tanah datar, Dharmasraya, bukittinggi payakumbuh 50 Kota. Yang 3.000 yang tadi kita saksikan di Polda," sebut Kapolda Sumbar. 

Sasarannya kata Irjen Pol Teddy Minahasa, adalah kepada angkutan umum, ojek online, kemudian ojek pangkalan, angkutan kota dan angkutan desa.

"Karena yang mengalami dampak secara signifikan paling dirasakan oleh para pengemudi angkutan umum setelah adanya penyesuaian harga BBM, Makanya sasaran utamanya kita prioritaskan kepada pengemudi angkutan umum," ujarnya. 

Ia juga berterima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi baik di Pusat maupun perwakilan Padang atas kolaborasi dalam memberikan bantuan sosial sembako kepada pengemudi angkutan umum. 

Jenderal bintang dua tersebut juga sebelumnya sudah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran, untuk ikut dalam memberikan bantuan membantu masyarakat.

"Pemberian sembako seperti ini mulai dua minggu yang lalu serentak sudah dilakukan pendistribusiannya kepada masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.(*)
Read more »

September 21, 2022

PEKANBARU,Lintas Media News.
Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM menolak untuk menandatangani berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi data lahan sawah Provinsi Riau yang dilakukan oleh tim dari Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang (PPTR) Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (20/9/2022) yang dihadiri langsung oleh Dirjen PPTR BPN Dr. Ir. Budi Situmorang, Adil meminta agar verifikasi tidak hanya mengandalkan data citra satelit saja. 

"Saya minta kepada tim verifikasi terlebih dahulu berkoordinasi. Saya akan bantu perintahkan OPD untuk turun bersama ke lapangan agar hasilnya sesuai fakta bukan hanya menggunakan citra satelit saja," kata bupati.

Penolakan Adil tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, data tim verifikasi tersebut berpotensi merugikan kabupaten yang ia pimpin. Alih-alih menyajikan data sesuai fakta, hasil koreksi digitalisasi dan koreksi non sawah malah mengurangi luasan sawah di Meranti. Sebelumnya di tahun 2019 tercatat 3.450,77 hektar, sedangkan 2022 berkurang menjadi 2.928,86 hektar.

"Seharusnya ditambah bukan malah dikurangi. Saya minta ditambah menjadi 10 ribu hektar agar bisa membuka lapangan kerja baru. Karena Meranti itu tingkat kemiskinannya mencapai 25,98 persen," ujarnya.

Adil turut memaparkan data lahan baku sawah (LBS) di Meranti, yakni; Kecamatan Rangsang Pesisir seluas 300 hektar, Kecamatan Rangsang 500 hektar, Kecamatan Rangsang Barat 500 hektar, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu 1000 hektar. Kemudian Kecamatan Pulau Merbau 700 hektar, Kecamatan Merbau 50 hektar dan Kecamatan Tebingtinggi Timur 400 hektar.

Dari total lahan tersebut sedang dilakukan penambahan perluasan lahan sawah yang mencapai sekitar 6.550 hektar di berbagai kecamatan di Meranti.

"Terjadi juga kerusakan lahan akibat terendam air masin karena jebolnya tanggul. Kami minta ada campur tangan pemerintah provinsi dan pusat. Saya yakin apabila tanggul diperbaiki, Meranti bisa menjadi wilayah ketahanan pangan baru di provinsi Riau," jelasnya.

Dirjen PPTR BPN Dr. Budi Situmorang mengapresiasi masukan dari Bupati Kepulauan Meranti itu. Dia juga mengaku pihaknya akan segera melaporkan usulan penambahan juga perbaikan tanggul dan irigasi. Tim verifikasi juga diminta untuk menuntaskan permasalahan di lapangan terkait data lahan baku sawah.

"Terkait masukan Kabupaten Meranti dan Kampar agar diback-up ulang dan membuat laporan persoalan tanggul dan irigasi. Mohon maaf bapak bupati berdua, hari ini kita belum bisa tandatangani kesepakatan data lahan sawah. Setelah selesai nanti baru ditandatangani di Jakarta," sebut Budi.

Lebih jauh dijelaskannya, proses penetapan lahan sawah yang dilindungi dimulai dari proses verifikasi lahan baku sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi, data cetak sawah serta data kawasan hutan yang dilanjutkan dengan kegiatan klarifikasi bersama pemerintah daerah. 

Kemudian, peta yang dihasilkan akan disinkronisasi oleh tim terpadu untuk usulan peta lahan sawah dilindungi yang akan ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN.

"Peta ini akan menjadi acuan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah oleh Menteri ATR/BPN," pungkasnya.

Berdasarkan implementasi Perpres 59 Tahun 2019, melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di 12 provinsi. Pemerintah menetapkan peta lahan sawah dilindungi yang salah satunya di Provinsi Riau. Dengan keluarnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, kata Budi lagi, semakin menguatkan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan di tengah upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

"Perpres 59 Tahun 2019 itu menjadi regulasi untuk mengontrol tingkat alih fungsi lahan sawah," tambahnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Agus Sutanto, ST, M.Sc, Pj. Bupati Kampar Dr. Kamsol, unsur pimpinan kabupaten/kota se- Provinsi Riau dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Riau

Ikut mendampingi Bupati Adil, Kadis PUPR Meranti Mardiansyah, Kadis Pertanian Meranti Ifwandi, Plt. Kadis Perkim Meranti Sihazah dan Kepala Bagian Prokopim Setdakab Meranti, Afrinal Yusran. (Nina/rls).
Read more »

September 21, 2022



Jakarta,Lintas Media News.
 Lagi nama Buchari Bachter gaspool terus untuk menjadi Ketua Umum KADIN Sumbar di Musyarawah Provinsi (Musprov) yang dijadwalkan 26 September 2022.

Bahkan dukungan pada Ai biasa Buchari Bachter disapa, tidak hanya datang dari kalamgan pengusaha yang bernaung di KADIN Sumbar, dari luar pun deras berharap kepada Ai bisa pimpin KADIN Sumbar kedepan.

Adalah tokoh pemberdayaan ekonomi kerakyatan nasional Masril Koto yang sangat berharap Musporv KADIN Sumbar lahirkan program visioner untuk penguatan pertumbuhan ekonomi Sumbar kedepan.

"Kita berharap Ketua KADIN Sumbar hasil Musprov 26 September ini bisa menyamakan visi misinya dengan KADIN Indonesia, ini supaya terintegrasi program program pusat ke daerah," ujar Maskot biasa Masril Koto disapa banyak pegiat pemberdayaan di tanah air, Rabu 21/9-2022 dihubungi media.

Di samping itu kata Maskot, pengusaha di bawah payung KADIN harus melihat sektor pertanian dan juga perkebunan sebagai potensi ynag belum maksimal tergarap.

"Sektor itu mesti di kawal dengan baik. Karena sektor inilah tulang punggung ekonomi warga Sumbar. KADIN bisa saja menjadi fasilitator bagi petani dan UMKM," ujar Maskot. 

Untuk figur pas Ketua KADIN Sumbar, menurut Maskot saat ini adalah Buchari Bachter. 

"Beliau punya jaringan yang kuat di kalamgn pengusaha Sumbar dan juga ke pusat baik ke KADIN sendiri maupun ke jaringan para pengusaha lainnya.. Saya melihat beliau cukup cekatan memimpin KADIN Sumbar kedepan, apalagi pengalaman Buchari Bachter di manajemen dan lapangan itu fifty-fifty, "ujar Masril Koto.

Selain itu kata Maskot, mantan Ketua HIPMI Sumbar itu (Buchari Bachter, red) dengan kapasitas dan networking-nya bisa banyak menjalin dan membawa jaringanya dari pusat ke daerah.

"Kita perlu pengusaha muda yang memahami kultur berbisnis saat ini. Buchari Bachter cukup bisa sekali untuk memimpin KADIN Sumbar kedepan, dan eksistensi KADIN akan makin terasa oleh masyarakat luas di Sumbar," ujar Maskot. (rls)
Read more »

September 21, 2022
PADANG,Lintas Media News.
PT Semen Padang melakukan penanaman pohon kaliandra sebanyak 5.670 batang di dua lokasi di Sumbar, yaitu di kawasan Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), dan di Kabupaten Sijunjung. 

Di Sungai Pinang, penanaman bibit kaliandra dilakukan di lahan sekitar 6 Ha dan penanamannya bekerjasama dengan kelompok tani di daerah setempat pada 31 Agustus 2022.  Sedangkan di Sijunjung, ditanam di bekas areal tambang dan sejumlah tempat lainnya, pada 12 September 2022. 

"Di Sijunjung, penanaman kaliandra bekerja sama dengan Dinas Pertanian daerah setempat dengan memanfaatkan areal bekas tambang dan sejumlah lahan lainnya," kata Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, Rabu (21/9/2022). 

Sebelumnya,  PT Semen Padang  telah menanam bibit kaliandra sebanyak 100 batang di bekas reklamasi tambang batu kapur PT Semen Padang. "Kaliandra ini kami tanam, karena dapat meningkatkan cadangan karbon di Sumbar, " ujarnya. 

Selain di Pessel dan Sijunjung, Iskandar juga menyebut bahwa dalam pekan ini, PT Semen Padang juga melakukan penanaman kaliandra di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Di Agam, penanaman dilakukan di daerah Palupuh dengan luas lahan sekitar 64 Ha. 

Sedangkan di Tanah Datar, dilakukan di kawasan Salimpauang dan Aua Sarumpun dengan luas areal penanaman masing-masing 30 Ha. "Rencananya, pekan ini akan kami kirim bibit kaliandra ke tiga lokasi tersebut. Masing-masing lokasi 1.500 batang, dan itu baru tahap awal," bebernya. 

Iskandar menjelaskan, penanaman ribuan kaliandra itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara PT Semen Padang dengan Pemprov Sumbar tentang Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan yang dilakukan pada 28 Maret 2022. 

PT Semen Padang bersama Pemprov Sumbar memilih tanaman kaliandra dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan, karena kaliandra memiliki banyak manfaat. "Bunga kaliandra bisa dikonsumsi lebah dan bisa dijadikan pakan ternak. Dengan menanaman kaliandra, tanah pun menjadi subur," tuturnya. 

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada kesempatan penandatangan Nota Kesepahaman Bersama antara PT Semen Padang dengan Pemprov Sumbar menyebut bahwa kaliandra merupakan tanaman yang sangat cocok dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan. 

"Pohon kaliandra juga bermanfaat untuk dijadikan wood pellet. Tentunya, wood pellet atau bahan bakar alternatif yang terbuat dari serbuk kayu, atau bahan kayu itu, bisa dijual oleh petani ke Semen Padang untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengganti fosil," kata Mahyeldi. 

Tim Peneliti Energi Terbarukan Universitas Negeri Makassar, Harianto Albar yang hadir dalam penantanganan Nota Kesepahaman Bersama antara PT Semen Padang dengan Pemprov Sumbar, juga menyebut potensi budidaya tanaman kaliandra cukup bagus di Sumbar. 

“Potensi budidaya tanaman kaliandra di Sumbar cukup bagus. Sebab, tanahnya bagus, dan untuk dataran ketingginya juga bagus. Tanaman kaliandra ini bisa berkembang di daerah yang berada di dataran tinggi, atau 100 meter dari permukaan laut (mdpl),” katanya.(*)
Read more »

September 21, 2022

Dharmasraya -Litasmedianews.com,
DPRD kabupaten Dharmasraya Setelah melalui mekanisme yang panjang, pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2022 resmi disetujui perubahannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya. Hal ini ditandai dengan adanya penanda tanganan berita acara yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya bersama Sekretaris Daerah. Selasa,20/09/2022.

Rapat paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H serta di dampingi oleh Wakil Ketua Ir. H. Adi Gunawan,M.M dan Ade Sudarman,S.Pd. dan turut hadir Bupati Dharmasraya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Adlisman,S.Sos,M.Si, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan tamu undangan lainnya. 

Penyampaian Pendapat Akhir Bupati menjadi tanda telah selesainya pembahasan Ranperda terkait pembahasan perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya  setelah sebelumnya dilakukan pembahasan KUA dan PPAS bersama Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah, kemudian melakukan pengajuan perubahan Ranperda APBD dan terakhir sampai pada kegiatan Asistensi Perubahan RKA antara Komisi-komisi DPRD dengan SKPD.

Sebagaimana telah disampaikan pada Rapat Gabungan Komisi pada hari Senin, 19 September 2022 melalui pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD maka Rancangan Peraturan Daetah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun 2022 telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan telah selesainnya pembahasan Ranperda APBD TA 2022 ini semoga kedepannya dapat mempertahankan opini WTP dari BPK dengan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dari indikator pemberian opini WTP tersebut.
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.