Jakarta, Lintas Media News.
Tampil bagai qori Mesir,Andra menjadi peserta terbaik pada Indonesia mengaji yang ditayangkan Indosiar kemaren,dalam program di rumah saja yang selalu hadir menghibur dan menginspirasi pemirsa di rumah.

Dibuka dengan pembacaan potongan ayat Al-Quran dari surat An-Nahl 80 - 81 dari Juara LIDA 2019, Faul bersama dengan salah satu host, Gilang Dirga. Pada kesempatan itu, keduanya berhasil menunjukkan kepiawaian mereka dalam melantunkan tilawah yang sangat syahdu dan indah di atas panggung Ramadan Dirumah Saja.

Pada segmen Indonesia Mengaji kembali menampilkan 3 Qori terbaik Indonesia dan mengajak pemirsa dirumah untuk mengaji bersama. Di episode Selasa, 19 Mei 2020 kemarin tiga Qori yang tampil adalah Andra (Sumatera Utara), Reza (Jawa Barat) dan Rizki (Kalimantan Selatan) yang bersaing untuk mendapatkan kesempatan mewakili Indonesia ke MTQ Internasional.

Pembacaan tilawah yang penuh dengan penjiwaan lengkap dengan tartil yang sempurna tersaji dalam penampilan Qori asal Sumatera Utara, Andra yang pada kesempatan ini membacakan potongan ayat Quran dari surat Ali-Imran ayat 133-134.

 Penampilannya pun menuai pujian dari para Dewan Juri, salah satunya Hj Mariah Ulfah yang memujinya bagai Qori dari Mesir. Atas penampilan memukaunya tersebut dirinya pun berhasil mendapatkan predikat sebagai peserta terbaik pada malam itu dan mendapatkan hadiah senilai Rp 7 juta serta berkesempatan untuk mewakili Indonesia ke MTQ internasional.
Berbeda dengan penampilan Andra, Rizki (Kalimantan Selatan) yang pada malam itu membacakan potongan ayat dari Quran surat Al- Baqarah ayat 124-126 harus puas menduduki posisi terbaik kedua dan membawa hadiah sebesar Rp 5 juta  sementara  Reza (Jawa Barat) dengan pembacaan ayat Quran dari surat Asy-Syuro ayat 39-43 menduduki posisi terbaik ketiga dan membawa pulang hadiah seniali Rp 5,5 juta.

Sementara itu program “Beraksi Di Rumah Saja” yang semalam hadir menemani waktu sahur pemirsa di rumah kini sudah memasuki Top 6 dengan menghadirkan 3 Ustadz yang unjuk kemampuan terbaiknya pada babak ini. Penampilan Hari (Purwokerto) dalam membawakan tema “Mutiara Anak Kecil” menjelaskan 5 hal yang dimiliki oleh anak kecil yang seharusnya diterapkan oleh orang dewasa agar menjadi kekasih Allah SWT.

Melalui cara penyampaian yang sangat unik dan menghibur Ustadz asal Purwokerto tersebut berhasil mendapatkan pujian dari para Komentator. “Tidak mudah menciptakan suasana yang segar dan menghibur dalam membawakan sebuah tausiyah, namun penampilan Ustadz Hari malam itu dapat terlaksana dengan baik tanpa mengurangi isi dari ceramah itu sendiri”, puji Ustadz Solmed.

Hal serupa juga berlaku bagi penampilan dua ustadz yang berhasil menuai pujian dari para Dewan  Komentator. Diantaranya  adalah  Doni Dion (Bekasi)  yang pada malam tadi berhasil memikat hati Ustadz Pantun  dengan pembacaan shalawat dalam tema “Yuk Kita Berinfaq”.

 Menurut Ustadz Pantun, pembacaan shalawat yang dilakukan oleh Doni Dion merupakan ide yang sangat cemerlang sehingga tema ceramah menjadi lebih terasa sempurna. Selain Doni Dion, penampilan Wardi (Nusa Tenggara Timur) yang pada malam itu menjelaskan bagaimana cara menghadapi permasalahan dengan kesabaran melalui sebuah tali dalam tema “Pelajaran Dari Sebuah Tali” pun menuai pujian dari Ustadz Subkhi, menurutnya Wardi sudah sangat kreatif dalam memanfaatkan yang ada di sekitar sebagai analogi sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih ringan dan menarik untuk di dengar.

Ketiga peserta telah menampilkan penampilan terbaik mereka di hadapan seluruh Dewan Komentator. Namun sayang bagi Wardi (Nusa Tenggara Timur) yang mendapatkan nilai terendah 31,05% harus wassalam dan menghentikan langkahnya di Beraksi Dirumah Saja. Sementara Hari (Purwokerto) dengan perolehan nilai tertinggi sebesar 26.36%, diikuti oleh Doni Dion (Bekasi)  yang berada di peringkat dua dengan perolehan nilai sebesar 32.59%, berhasil melangkah maju ke babak selanjutnya.(rel/St)

PADANG.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai mengatakan, di Minangkabau niniak mamak orang yang berbudi tinggi dan panutan adat bagi anak kemenakan. Sebagai penghulu, harus dimaknai secara mendalam bagaimana peran penting seorang panghulu dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau, termasuk penanganan virus corona di wilayahnya.

Pada diskusi tersebut Nasrul Abit mengatakan peran niniak mamak dalam percepatan penanggulangan wabah Covid-19, menegaskan bahwa tokoh masyarakat menjadi kunci untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19), upaya untuk menghentikan pandemi virus corona di wilayahnya.

Nasrul Abit menyampaikan, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan terkait percepatan penanggulangan Covid-19. Salah satunya ada daerah yang pelit mengirim tes SWAB-nya ke Laboratarium Kesehatan RS Unand Padang, dengan berharap daerahnya bisa dikatakan bersih dari Covid-19.

Ini pengertian salah, ingin pertahankan predikat daerahnya zero positif Covid-19. Sehingga kepala daerahnya enggan mengirim tes SWAB serta melakukan tracking terhadap warganya.

"Niniak mamak basilengah, anak kamanakan basiarak jo baserak, lain padang lain bilalang, lain nagari lain penanganannya," ucap Datuak Malintang Panai.

Masyarakat harusnya bisa memeriksakan diri pada rumah sakit, disinilah peran niniak mamak mengajak kaumnya untuk bisa periksakan diri. Padahal, seluruh pembiayaan tes SWAB menjadi tanggung jawab pemprov Sumbar.

Virus Corona bukan penyakit "Aib" yang tidak perlu ditakuti, inilah yang perlu diluruskan oleh para niniak mamak, kalau tidak bakal banyak merenggut nyawa masyarakat, karena penanganannya sudah terlambat. Dan ini akan dipertanggung jawabkan kepala daerah bersangkutan kepada Allah SWT.

"Pemangku adat Minangkabau di Sumbar, harus pro aktif perang melawan Covid-19 dengan mendata warganya datang mudik kedaerahnya dengan melakukan isolasi," ucap Nasrul Abit.

Nasrul Abit menjelaskan, bahwa saat ini ada 420 orang terinfeksi Covid-19 di Sumbar yang berasal dari luar yaitu para pemudik yang masuk ke Sumbar.

Untuk itu perlu ketegasan petugas diperbatasan untuk melarang semua kendaraan penumpang yang masuk ke Sumbar dan kendaraan antar kabupaten kota. Selanjutnya kepada Kabupaten dan Kota diberikan kebijakan sesuai kearifan lokal masing-masing daerah.

"Kita memperketat pemeriksaan seluruh pintu masuk di jalur-jalur perbatasan. Setelah jalur udara dan laut, kali ini jalur darat. Langkah ini, sebagai upaya mencegah masuknya COVID-19 ke Sumbar," ungkapnya.

Dia menjelaskan pintu masuk jalur darat ke Sumbar cukup banyak, masing-masing dari Riau melalui Kabupaten Limapuluh Kota, dari Jakarta hingga Jambi melalui Dharmasraya, dari Medan melalui Pasaman, dan dari Bengkulu melalui Pesisir Selatan.

Wagub Sumbar minta Niniak Mamak bisa berperan aktif dalam menutup semua jalan-jalan tikus masuk wilayah sumbar dengan berbagai langkah yang kini tengah dilakukan untuk memaksimalkan usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Untuk memaksimalkan langkah antisipasi itu, tegas Nasrul Abit, perlu peran dan dukungan semua pihak, terutama kalangan ninik mamak, dalam mengawasi, mendampingi serta melindungi anak kemenakan, bahkan masyarakat dari serbuan virus mematikan itu.

"Intinya, masyarakat dituntut untuk bisa disiplin, dengan disiplin seluruh masyarakat, kita yakin kondisi ini akan segera berlalu. Dukungan masyarakat adalah kunci utama," tuturnya.

Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Datuak Palimo Basa menegaskan bahwa Sholat Idul Fitri (Shalat Id) saat daerah terjangkit Covid-19 yang wabah atau daerah penularan yang tidak terkendali, dilaksanakan keluarga inti di rumah saja. Jangan dilaksanakan di masjid ataupun di lapangan. Hal itu sebagai upaya antisipasi penularan virus korona.

Nomor satu itu di daerah wabah atau daerah penularan yang tidak terkendali.


Jika ada masyarakat yang ingin Sholat Id di lapangan atau masjid, maka pemerintah daerah harus bisa memastikan dulu bahwa daerah tersebut warganya tak ada satupun yang terjangkit virus Covid-19. Pemda harus berkoordinasi dengan organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut.

"Harus memastikan daerah yang minta Shalat Id tersebut telah benar-benar aman dari paparan Covid-19. Daerah tersebut tidak ada warga yang pernah terinfeksi Covid-19 atau daerahnya masuk zona hijau," ujar Buya Gusrizal

Buya Gusrizal menjelaskan bahwa penyelenggaraan Idul Fitri 1441 di Sumbar tetap tidak keluar dari ketentuan-ketentuan Maklumat MUI Sumbar Nomor: 007/MUI-SB/IV/2020. “Yaitu tidak melakukan ibadah shalat berjamaah di lapangan maupun di masjid mengingatkan perkembangan penularan Covid-19 di Sumbar"

Bagi daerah-daerah yang tetap melaksanakan sholat Id bisa ditunaikan selama ada jaminan dan pengawasan dari pemerintah setempat. Dengan memberikan memberikan fasilitas kepada umat untuk menunaikan ibadah sehingga tidak mengantarkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Apabila tidak ada jaminan tersebut, maka MUI Sumbar tidak merekomendasikan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 1441 H secara berjamaah di lapangan maupun di masjid

"Untuk itu, bupati dan wali kota bersama forkompimda jika harus mengizinkan Shalat Id (di zona hijau), namun tetap perhatikan keselamatan jemaah dari Covid-19," harapnya. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Di tengah wabah Virus Corona (Covid-19) Gubernur Sumatera Barat melantik Drs. Jasman Rizal, MM menjabat Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumbar dan Ir. Syafrizal menjabat Dinas Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dispahorbun) Sumbar di aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (20/5/2020).

Sementara untuk jabatan Kepala Biro Humas Setda Sumbar yang dijabat oleh Jasman Rizal dan Kepala Biro Aset Setda Sumbar Syafrizal sebelumnya yang ditinggalkan masih kosong.

“Kedua pejabat eselon II ini merupakan pejabat yang tidak asing lagi dalam pandemi Covid-19 yang selalu viral keberadaannya di Sumbar," kata Gubernur Sumatera Barat. Irwan Prayitno.

Jasman Rizal selama pandemi ini terkenal sebagai Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, dan dia adalah Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar. Sedangkan Syafrizal juga dikenal dalam percepatan penanggulangan Virus Corona dengan menyediakan fasilitas aset Pemda Sumbar sebagai tempat Isolasi dan karantina pasien Covid-19.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menjelaskan, pelantikan ini berdasarkan persetujuan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) dan Menteri Dalam Negeri nomor 821/3194/SJ/2020 tanggal 19 Mei 2020 serta Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor : 821/2374/BKD/2020 tanggal 20 Mei 2020, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negri Sipil Dalam dan dari kopetensi di Lingkungan Pemerintah Sumbar.

Menurutnya, pelantikan sudah proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan prinsip transparans dan akuntabel.

"Selanjutnya berdasarkan hasil uji kopetensi yang telah dikonsultasikan dengan KASN (Komisi Aparatur sipil Negara) dan Kemendagri, maka dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat tinggi pratama pada hari ini," kata Gubernur Sumbar.

Selain itu dalam pengangkatan jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Pratama harus melalui proses dari Mendagri. Apabila daerahnya akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

"Pelantikan ini sudah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar aturan. Bahkan sudah ada izin dari Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya.

Pengangkatan jabatan eselon II di Pemerintah Daerah harus melalui lelang jabatan. Tidak boleh kosong terlalu lama. Jadi kalau eselon II kosong harus diisi dulu oleh Plt sampai proses lelang jabatan selesai.

"Apalagi kedua Dinas ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam pandemi Covid-19 di Sumbar. Jadi tidak mungkin kosong, harus ada pertanggungjawaban dalam pekerjaan," ucapnya.

Seperti Dinas komunikasi dan informasi di tengah badai wabah Covid-19 ini sangat urgen sekali keberadaan Diskominfo. Karena, semua elemen pasti akan membutuhkan keberadaan informasi dan komunikasi soal wabah Covid-19 ini. Maka diingatkan Diskominfo jangan sampai tertinggal di dalam persoalan komunikasi dan informasi. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Rabu (20/5) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima
Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke delapan kalinya dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat,atas keunggulannya dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno,didampingi Sekda Alwis dan beberapa SKPD lainnya yang berkaitan dengan keuangan daerah menerima predikat tersebut pada rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, Suwirpen Suib,dan  Indra Dt Rajo Lelo.

Pada kesempatan itu,Supardi memberikan apresiasi pada ketua BPK Sumbar Yusnadewi,SE,M.Si, Ak,CSFA, Ca, atas kehadirannya langsung  bersama para auditor dan staf lainnya, dalam rangka menyampaikan hasil laporan pemeriksaannya, dalam sidang paripurna.

Pada kesempatan itu,Supardi juga meminta Gubernur agar meningkatkan managemen pengelolaan keuangan daerah yang kredible, agar efektif, efesien, transparan dan akuntable.

"Opini WTP atas LKPD tahun 2019, tidak membuat kita berpuas diri. Opini WTP sebenarnya bukanlah sebuah prestasi, akan tetapi merupakan standar minimum pengelolaan keuangan daerah yang harus dipenuhi oleh pemerintah," ujar Supardi.

Sehubungan dengan opini yang diberikan BPK terhadap LKPD pemerintah Provinsi Sumbar tahun 2019 adalah WTP, maka dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Sumbar akan menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan oleh komisi-komisi DPRD Sumbar.

"Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD provinsi Sumbar menyampaikan terima kasih, kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik," ucap Ketua DPRD Sumbar.

Dengan adanya pemeriksaan BPK, Supardi  mengatakan, hal yang sangat positif, karena bisa memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah, meskipun dari hasil tersebut belum mampu sepenuhnya meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menilai masih adanya kelemahan dalam menyusun APBD dimana, lebih mengutamakan ketepatan waktu dari ketepatan sasaran, selain itu banyak urusan program dan kegiatan yang tidak jelas target kinerjanya serta tidak ada relevansinya RPJMD/RKPD,” ungkap Supardi.

Sementara,Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan.Opini yang diberikan BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2019, tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga ini menjadi kado terindah diakhir masa jabatannya.

Pemberian  WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Sumbar ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut diberikan BPK RI selama kepemimpinan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit.

Menurut Irwan,seperti biasa capaian yang diperoleh Pemprov Sumbar, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Irwan Prayitno mengakui, masih ada sejumlah permasalahan yang masih terjadi dalam persoalan keuangan daerah. Dari data BPK RI, permasalahan itu adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan, dimana Provinsi Sumbar merupakan satu-satunya provinsi yang memperoleh opini WTP selama delapan tahun secara berturut-turut," ungkapnya.

Gubernur Sumbar mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan laporan tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006, dan juga menumbuhkan pada tanggal (31/3/2020) paling lambat dan kita telah laksanakan empat hari sebelum (26/2/2020). Sebelumnya kita serahkan ke BPK-RI Lapaoran Keuangan Pemprov. Sumbar telah diriview oleh aparat pemeriksaan internal (Inspektorat).

Kepala Perwakilan BPK Sumbar Yusnadewi mengatakan, opini WTP hanya sampai di sana dan belum sampai pada tahap penilaian pada kualitas pengelolaan keuangan, apakah anggaran itu bermanfaat langsung kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat menyatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sebuah pencapaian yang wah bagi pemerintah daerah namun sistem pengelolaan keuangan memenuhi standar minimal.

Yusnadewi menjelaskan, kesuksesan Pemprov Sumbar meraih WTP delapan kali berturut-turut membuktikan komitmen pemprov dan DPRD Sumbar dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

"Kita memberi apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang meraih WTP delapan kali berturut-turut. Pemprov Sumbar terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik," katanya.

Terlepas dari capaian yang diperoleh Pemprov Sumbar, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Menurutnya dalam melakukan penilaian tersebut BPK tidak hanya berpedoman pada dokumen namun melalui petunjuk tenis yang telah ada.(Sri)

Kepala Unit CSR Semen Padang Muhamad Ikrar menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga miskin di Kantor Lurah Limau Manis Selatan, Rabu (20/5/2020)


PADANG.Lintas Media News.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengapresiasi kepedulian PT Semen Padang yang telah menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), khususnya masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tinggal di lingkungan Perusahaan PT Semen Padang.

"Saya mewakili Pemko Padang di tingkat Kecamatan Pauh berterima kasih kepada Semen Padang, karena bantuan sembako sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat RTM yang ada di Nagari Limau Manis," kata Camat Pauh Jasman usai penyerahan simbolis bantuan paket sembako dari CSR Semen Padang di Kantor Lurah Limau Manis Selatan, Rabu (20/5/2020)

Bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, tepung dan telur dari Semen Padang itu diserahkan secara simbolis oleh Kepala Unit CSR Semen Padang Muhamad Ikrar kepada salah seorang penerima bantuan.

Penyerahan bantuan sembako itu juga turut dihadiri oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Manis Syarifuddin Dt Bungsu.

Sejauh ini, kata Jasman Pemerintah memang telah mengakomodir masyarakat terdampak Covid-19 melalui berbagai bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Provinsi Sumbar dan BLT Kota Padang. Tapi realitanya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Covid-19 dari Pemerintah.

"Sebagaian besar masyarakat banyak yang belum diakomodir oleh bantuan Coviod-19 dari Pemerintah. Jadi dengan kehadiran PT Semen Padang menyalurkan bantuan sembako untuk warga terdampak, tentunya ini sekaligus menjadi jawaban bagi kami untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Covid-19 dari Pemerintah," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua KAN Limau Manis Syarifuddin Dt Bungsu. Kata dia, penyaluran bantuan paket sembako dari Semen Padang ini juga bagian dari sinergi antara pihak CSR Semen Padang dengan KAN Limau Manis, Forum Pemberdayaan Masyarakat dan juga pihak Pemerintah Kecamatan Pauh dalam menghadapi wabah Covid-19.

"Kepada masyarakat penerima bantuan, jangan lihat nilai bantuan ini, tapi lihat bagaimana upaya Semen Padang untuk ikut berkontribusi membantu kita dalam meringankan beban kita menghadapi wabah Covid-19. Jadi, mohon disyukuri bantuan yang diberikan ini," katanya.

Kepala Unit CSR Semen Padang Muhamad Ikrar mengatakan, bantuan sembako ini merupakan bagian dari program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) yang direalisasikan melalui sinergi dengan Forum Pemberdayaan masyarakat dan Forum Nagari.

"Total bantuan sembako yang kami salurkan berjumlah 5205 KK dengan nilai anggaran lebih dari Rp1,1 miliar," kata Ikrar.

Ribuan paket itu, kata Ikrar melanjutkan, selain disebar untuk masyarakat Nagari Limau Manis, Kecamatan Pauh, juga disalurkan untuk masyarakat lingungan perusahaan lainnya seperti Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh, dan masyarakat di tujuh kelurahan yang ada di kecamatan Lubuk Kilangan, serta masyarakat di Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubeg.

"Pendistribusian ribuan paket sembako ini dilakukan melalui standar protokol Covid-19, yaitu door to door dari rumah ke rumah masyarakat penerima bantuan. Jadi, masyarakat tetap di rumah menunggu bantuan yang nantinya diantar langsung oleh pihak Forum Nagari dan Forum Pemberdayaan," ujarnya.

M. Ikrar juga mengajak masyarakat untuk mengikuti imbauan pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19, seperti melakukan social distancing, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, tetap di rumah, serta gunakan masker jika harus berpergian ke luar rumah.

"Mari bersama-sama kita ikuti anjuran Pemerintah, karena anjuran tersebut bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita dalam memutus rantai penularan wabah Covid-19," pungkas M.Ikrar.(*)

Kepala Unit CSR Semen Padang Muhammad Ikrar menyerahkan bantuan tali asih untuk anak panti asuhan Lubuk Kilangan, Rabu (20/5).

PADANG.Lintas Media News.
Untuk meringankan beban anak panti dalam menghadapi wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, PT Semen Padang anjangsana ke Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk menyalurkan bantuan tali asih.Rabu, (20/5/2020)

Bantuan tali asih berupa uang tunai itu diserahkan secara simbolis oleh Kepala Unit Corporate Social Responsibility (CSR) Semen Padang Muhamad Ikrar kepada Bendahara Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan
Suci Junalis Rahmah.

"Mudah-mudahan, bantuan ini dapat meringankan beban adik-adik kita di panti ini," kata Muhamad Ikrar.

Selain itu, Semen Padang juga rutin menyalurkan bantuan operasional untuk Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan tiap bulannya. Bantuan tersebut diberikan, karena Panti Anak Asuh Lubuk Kilangan yang berada di Kelurahan Batu Gadang ini merupakan binaan CSR Semen Padang dan juga bagian dari lingkungan perusahaan.

"Untuk itu kepada adik-adik yang diasuh di panti ini, kami pun di CSR Semen Padang berharap agar adik-adik tetap terus belajar dan tingkatkan prestasi, supaya kelak jadi orang sukses yang bisa berkontribusi untuk kemajuan panti ini ke depannya," ungkap Ikrar.

Bendahara Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan
Suci Junalis Rahmah berterimakasih kepada Semen Padang yang selalu rutin menyalurkan bantuan operasional tiap bulan, termasuk bantuan tali asih kepada anak-anak panti ini.

 "Alhamdulillah, kami bersyukur sekali atas bantuan ini," kata wanita yang akrab disapa Suci itu.

Suci juga menyebutkan, bantuan tali asih ini sangat bermanfaat bagi anak panti dalam menghadapi wabah Covid-19, karena sejak wabah virus tersebut mulai menular di Kota Padang ini, sumbangan berupa uang tunai dari masjid dan musala menurun drastis.

"Yang ada hanya sumbangan sembako dan alhamdulillah sembako tersebut masih cukup untuk kebutuhan panti. Jadi, bantuan tali asih dari Semen Padang itu tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak panti dalam memenuhui kebutuhan hariannya," kata Suci.

 Salah seorang anak Panti Sosial Anak Asuh Lubuk Kilangan bernama Mia Afridesta, mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan tali asih dari CSR Semen Padang.

"Alhamdulillah, bantuan ini bermanfaat bagi saya, terutama untuk beli paket data internet, karena saat pandemi Covid-19 ini, saya kuliahnya online, jadi butuh data internet," ujarnya.(*)

50 Kota.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memerintahkan enam travel yang ingin masuk ke wilayah Sumbar di Posko Covid-19 Perbatasan Sumbar-Riau Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa dini hari (19/5/2020).

"Travel tidak ada yang boleh lewat sini, harus memutar balik. Kita tidak izinkan travel masuk ke Sumbar, putar balik saja lebih aman. Sopir dan penumpang harus tahu itu, Sumbar masih berlakukan PSBB hingga 29 Mei," tegas Nasrul Abit.

Kehadiran Wagub Sumbar Nasrul Abit bersama Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan dan ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra mendadak mengunjungi Posko Covid-19 Perbatasan Sumbar-Riau. Karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait masih ada travel Padang-Pekanbaru mondar mandir masuk wilayah Sumbar.

"Sangat kita sayangkan walau PSBB sudah berlaku, masih saja ada belasan travel tetap beroperasi," kata Wagub Sumbar.

Kedatangan Wagub Sumbar tersebut mengagetkan para petugas di Posko perbatasan tersebut. Pasalnya Nasrul Abit langsung menyetop enam kendaraan travel pelat kuning dan disuruh putar balik. Bahkan tidak itu saja ada lima kendaraan pribadi juga disuruh putar balik karena tidak sesuai Permenhub 25 tahun 2020, karena ingin mudik dengan alasan tidak jelas.

"Kita juga perintahkan kendaraan pribadi untuk putar balik, karena setiap penumpang dan sopir memiliki KTP yang berbeda alamatnya. Jadi tetap tidak boleh masuk Sumbar," jelasnya.

Larangan keras Nasrul Abit menyetop mobilitas orang masuk dan ke luar Sumbar, ternyata belum sepenuhnya membuat pengemudi keder. Buktinya, pengemudi kendaraan masih banyak yang berhenti di salah satu warung menunggu kalau ada kesempatan untuk bisa lewat.

Terbukti belasan kendaraan mini bus yang ditenggarai travel tersebut parkir dengan alasan istirahat dan berbelanja. Untuk menunggu kesempatan. Tentu saja hal ini membuat Wagub Sumbar kembali bertegas - tegas.

"Tidak ada yang tipu-tipu saya, tidak ada satupun kendaraan disini bisa masuk Sumbar. Saya akan catat semua plat nomor yang ada disini. Berani masuk Sumbar, kendaraan ini kita tahan sesuai aturan," tuturnya.

Reaksi Nasrul Abit itu membuat sopir travel langsung memutar balik kendaraannya dan kembali ke daerah asalnya, yaitu Riau. Karena kendaraan tersebut bernomor polisi BM (Provinsi Riau).

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, bahwa masih banyaknya mobil yang lewat dengan bermacam modus, contoh mereka hanya membawa barang saja untuk di bawa ke Bukittinggi.

"Masak semua travel itu isinya barang semua, itu tidak mungkin. Kita curiga penumpang lewat melalui sungai atau menumpang mobil truck dan menunggu di suatu tempat, dan nantinya dijemput oleh travel," sebut Wagub Sumbar.

Wagub Sumbar minta pada dinas terkait Satpol PP dan Dishub untuk mempersiapkan blangko untuk diisi oleh orang yang memiliki keperluan yang telah diatur Permenhub 25 tahun 2020 dan aturan PSBB.

"Setelah diizinkan, dia tidak boleh kembali ke Riau dan sebaliknya dia juga tidak boleh lagi kembali ke Sumbar sampai masa PSBB berakhir. Itu akan tercatat dan jelas," ujarnya.

Pemprov Sumbar tidak main-main dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Kita akan tidak tegas, siapa saja yang menyalahi PSBB ini," imbuhnya.

Selain itu Wagub Sumbar mengucapkan terima kasih pada petugas yang ada di perbatasan Sumbar - Riau yang telah bekerja tanpa mengenal lelah dan dedikasinya pada pemerintah Sumbar.

Hadir dalam kunjungan tersebut Asisten II Setda Sumbar Benni Warlis, Kepala Satpol PP Sumbar Dedy Diantaulani dan dinas terkait lainnya.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Rayitno dengan tegas menghimbau masyarakat Sumbar untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 H / 2020 M di masjid ataupun dilapangan disemua tingkatan daerah,apa pun alasannya.

Himbauan tersebut disampaikan Irwan Prayitno didampingi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Forkompimda Prov Sumbar usai Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Vidcon dengan Menkopolhukam, Mendagri, Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, BIN dengan thema soal pelaksanaan sholat Idul Fitri di daerah. Senin (18/5) di ruang kerja Gubernur.

Menurut Gubernur.Kalaupun ada masyarakat yang ingin melaksanakan sholat 'Id di lapangan atau mesjid, maka Pemda bersama Forkompimda diharapkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan harus telah memastikan daerah yang minta sholat 'Id tsb telah benar2 aman dari paparan covid-19 dan daerah tersebut tidak ada wargannya yang pernah terinfeksi covid-19.

Artinya, yang dipertimbangkan diberikan izin tersebut adalah daerah yang masuk zona hijau atau tidak ada kasus warganya positif terinfeksi covid-19.Jelas Gubernur.

Untuk itu, Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) bersama Forkompimda jika harus mengizinkan sholat 'Id, haruslah memperhatikan,;Jumlah jamaah jangan terlalu banyak.Luas tempat sholat harus luas, jarak antar warga minimal 1 meter.Panitia harus mensosialisasi protokol kesehatan kepada jamaah sholat Id, antara lain menyiapkan cuci tangan / penyediaan sanitizer, pakai masker, bawa sajadah sendiri, khotbah tidak panjang, sholatnya cukup ayat-ayat pendek, tidak ada kotak sumbangan yang jalan, tidak boleh salaman dan peluk-pelukan serta cipika cipiki, jaga jarak dan harus  diawasi oleh aparat keamanan, Polri, TNI, Pol PP dan yang terkait lainnya.Kata Gubernur.

Sejalan dengan makin dekatnya Lebaran 2020, Gubernur minta,pengawasan di check point harus semakin ditingkatkan dan diperketat, terutama di malam hari. Alasannya nggak lain karena adanya kemungkinan kenaikan jumlah pemudik yang melintas pada malam hari.

"Makin ketat banyak dilakukan pembatasan, maka dapat menahan puncak dari pandemi Covid-19",tutup Gubernur.(rel/St))

PADANG.Lintas Media News.
Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH.mendukung Pengurus Masjid Babussalam Komplek Wisma Indah I, Wisma Warta dan Bunda Ulak Karang Padang tetap berupaya menyantuni para yatim dan dhuafa di lingkungan sekitar masjid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Kita melihat semangat pengurus Masjid Babussalam untuk merealisasikan bantuan rutin tahunan terhadap anak yatim dan dhuafa tetap tinggi di tengah pandemi Covid-19 ini. Sudah sepatutnya kita dukung niat baik dari para pengurus ini,” ujar Leonardy usai memberikan bantuan untuk yatim dan dhuafa kepada ketua masjid dan perwakilan pengurus,Kemaren.

Leonardy mengatakan, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini tentu pemasukan rutin masjid dari infak dan shadaqah jamaahnya nyaris tak ada. Masjid ditutup sementara dari pelaksanaan salat fardhu sehari-hari sebagai upaya menaati aturan pemerintah untuk melakukan penghentian kegiatan di luar rumah termasuk di rumah ibadah dan maklumat MUI Sumbar dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil ketetapan terutama terkait perkara penyelenggaraan ibadah di masa Covid-19, khusus setelah PSBB I.

Salat Jumat yang hanya sekali seminggu pun diganti dengan melaksanakan Salat Zuhur di rumah. Bahkan pada Ramadhan 1441 H ini pun masjid masih tutup dari kegiatan ibadah sebab di Sumbar ada perpanjangan PSBB hingga 29 Mei 2020. Maka praktis masjid tidak mendapat pemasukan yang signifikan dari jamaah. Biasanya pada Ramadhan pemasukan masjid lebih besar dari hari-hari di luar Ramadhan.

“Masjid telah mematuhi aturan pemerintah. Maka sepatutnya kita sebagai jamaah turut memikirkan bagaimana masjid dapat menyantuni para yatim dan dhuafa, terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Menurut Leonardy, upaya kecil dan sederhana yang dilakukan kelompok masyarakat sangat berarti dalam membantu sesama, juga pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Sebagai Senator Sumbar saat ini, Leonardy ditugasi DPD RI untuk melakukan pengawasan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah.

Ketua Pengurus Masjid Babussalam, Amril Baharuddin menyatakan masjid yang dipimpinnya menyantuni 114 orang anak yatim dan dhuafa pada hari Sabtu 16 Mei 2020. Bantuan itu terdiri dari 10 kilogram beras, minyak makan dua liter, gula satu kilogram, mie instan 10 bungkus dan satu lapiak (30 butir) telur.

Menurut Amril, anak yatim dan dhuafa yang disantuni itu hanya 34 orang yang binaan masjid. Selebihnya adalah anak yatim dan dhuafa yang bukan binaan masjid. Anak binaan ini diupayakan selalu menerima 10 kilogram beras setiap bulannya dan mereka menerima uang santuan setiap minggu.

Untuk keperluan tersebut, pengurus menyurati jamaah perihal ditutupnya masjid buat beribadah sementara waktu sejak 27 Maret 2020. Hal ini menyikapi surat Gubernur Sumbar, Walikota Padang dan maklumat MUI.

“Alhamdulillah terkumpul juga dana lebih kurang Rp35.800.000. Inilah yang kami bagikan pada Sabtu, 16 Mei ini. Terimakasih atas dukungan para jamaah sekalian,” ujarnya.

Amril juga menegaskan bahwa pemberian bantuan tetap mengacu pada protokol Covid-19. Bantuan dibagikan per RW. Pelaksanaannya pun dibedakan waktunya. “Pokoknya kita sedapat mungkin menghindari orang-orang berkerumun,” tegasnya. (Rel/st)

Pasbar.Lintas Media News.
Sebanyak 9.398 Kepala Keluarga (KK) miskin dan mereka yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Pasaman Barat, mulai hari Senin (18/5) menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp.600 ribu sebulan untuk jangka waktu tiga bulan.

Peluncuran BLT Dana Desa di Pasaman Barat dilakukan langsung oleh Bupati Yulianto, SH.,MM dengan penyerahan uang tunai dan buku tabungan Bank Nagari. Bulan selanjutnya uang BLT akan langsung ditransfer ke rekening penerima. "Kita harapkan dana BLT ini dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sembako keluarga, bukan untuk membeli baju lebaran," kata Yulianto di Kantor Wali Nagari Kinali.

Bupati Yulianto mengatakan, bahwa selain BLT Dana Desa, kepada masyarakat miskin dan mereka terdampak Covid-19 juga dibagikan Bansos Kemensos, BLT Provinsi dan BLT Kabupaten. "Kalau namanya sudah terdaftar pasti dapat Bansos, harap bersabar karena pencairan Bansos dan BLT ini tidak serentak waktunya," kata Bupati yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Pasaman Barat ini.

Acara peluncuran BLT Dana Desa Pasaman Barat ini menjadi istimewa karena dihadiri Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dengan Ketua Syamsul Bahri (Fraksi PDIP), Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman (Fraksi Gerindra), Sekretaris Komisi I HM. Nurnas (Fraksi Demokrat), Anggota Komisi I Jempol (Fraksi Gerindra), Muzli M. Nur (Fraksi PAN), Zarfi Deson (Fraksi Golkar) dan Drs. Bakri Bakar, MM (Fraksi Nasdem).

Dalam pemantauan ini Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengingatkan Wali Nagari di Pasaman Barat untuk teliti dan berhati-hati dalam pendataan penduduk miskin untuk BLT Dana Desa. Jangan sampai ada yang terlupakan.

Tim Komisi I DPRD Sumbar berkunjung ke Pasaman Barat dalam rangka Monitoring LKPJ Gubernur dan pemantauan pelaksanaan Dana Desa.dan sekaligus Pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB   Tim didampingi oleh Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., bersama Korprov Pendamping Desa Ir. Feri Irawan Tan Ganto, M.Si., dan Khairul Anwar Tan Rajo, SH.,MH.

Menurut Syafrizal Ucok, Pemprov Sumbar sengaja mendesak kabupaten/kota untuk segera mencairkan BLT Dana Desa, karena sangat ditunggu oleh masyarakat miskin di nagari, masyarakat yang sakit menahun dan warga yang miskin karena terdampak Covid-19.

Diingatkan Syafrizal Ucok, karena bersamaan dengan Idul Fitri tentu BLT Dana Desa ini akan menjadi sangat berarti untuk masyarakat. "Pemerintah menginginkan menjelang lebaran ini seluruh BLT Dana Desa bisa dikucurkan," harap Syafrizal Ucok, mantan Pj Bupati Kabupaten Dharmasraya ini. (st/rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Tolak permintaan Tunjangan Hari Raya (THR),Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 672 perusahaan media siber mendukung  sepenuhnya imbauan Dewan Pers yang melarang pers meminta-minta THR pada instansi di luar kantornya sendiri.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, hari Minggu (17/5) menanggapi imbauan Ketua Dewan Pers soal THR.  “Kami sependapat dengan Dewan Pers,” kata Firdaus.

Dewan Pers menjelang  perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H, 24-25 Mei 2020, mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.

“Imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional,” kata Ketua  Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam siaran persnya yang diterima oleh Sekretariat SMSI di Jakarta, Minggu (17/5).

Imbauan Dewan Pers yang ditandatangani Muhammad Nuh itu telah disampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan, Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia.

Imbauan ini  untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Menurut Nuh, Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.
“Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya,”kata  Nuh.

Dewan Pers menyediakan saluran komunikasi dan koordinasi.  Bagi yang ingin menghubungi Dewan Pers bisa melalui Hendry CH. Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers (No. HP : 0811-103-096) dan Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers (No. HP: 0811-812-099.)

Lebih lanjut dijelaskan dalam imbauan tersebut, bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi siapa pun wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Setelah hampir sebulan penuh pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Barat (Sumbar) tidak pernah   bersilaturahmi secara langsung, karena ramadhan dan distancing social, dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19,  pada Sabtu (16/5) para pengurus bisa berkumpul dan bercengkrama sambil berbuka puasa bersama.

Meskipun berkumpul dan berdiskusi membahas perkembangan situasi daerah dan nasional, para pengurus IWO Sumbar tersebut tetap menerapkan aturan duduk dengan jarak yang disesuaikan tata cara protokoler Covid-19.

Dalam kesempatan  buka puasa bersama dengan kesederhanaan, namun penuh kekeluargaan tersebut, ketua IWO Sumbar Khadafi Azwar mengatakan, agar dalam melakukan peliputan harus tetap berhati-hati dalam menjaga keselamatan dan kesehatan, ditengah semakin merebaknya penyebaran virus corona.

Khadafi Azwar juga berharap, jangan gegabah dan menganggap sepele dengan situasi saat ini, dimana tidak ada orang yang bisa memprediksi penularannya.

"Saya berharap, agar rekan-rekan semua tetap waspada dalam melakukan aktifitas peliputan, ditengah merebaknya pandemi saat ini, jaga kesehatan dan keselamatan, serta tetaplah menjadi pemutus mata rantai penyebaran," ulas Khadafi.

Ditambahkannya, memang tidak mudah melakukan aktifitas peliputan dalam bayangan penyebaran corona, namun dengan keikhlasan dalam memberikan informasi pada masyarakat, Tuhan akan melindungi.

Dalam kesenpatan tersebut, para pengurus dan dewan etik saling sharing, sehingga bisa meminimalisir pelanggaran dalam pembuatan berita.

Salah seorang Dewan Etik, yang juga wakil ketja KI Sumbar, Adrian Tuswandi, SH, mengatakan, para peliput harus tetap menjaga etika profesi dan taat dengan aturan yang memayungi profesi.

"Ingat teman-teman, kita harus tetap menjaga etika profesi, serta taat pada aturan yang memayungi prifesi jurnalis, karena itu merupakan panduan penting, demi mejaga marwah dan kehormatan profesi," tegas Adrian Tuswandi yang kerap dipanggil Toaix.

Pernyataan Toaix juga disepakati para pengurus, kalaupun ada sedikit kelalaian nantinya, organisasi akan melakukan advokasoli dalam penyelesaiannya.

"Inshaa Allah dengan rasa kekeluargaan, kita bisa bersama-sama membesarkan organisasi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam menjalankan profesi mulia ini," tukuk Toaix.

Buka bersama diakhiri dengan saling melambaikan tangan, sebagai tanda salam kekompakan, sesuai standarisasi protokoler covid-19. (Rel/st)