Latest Post

50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan


Padang,Lintas Media.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Suwirpen Suib berharap.Dukungan untuk Palang Merah Indonesi (PMI) cabang Sumbar hendaknya terus berkembang dalam membantu kesehatan masyarakat.

Kalau dulu,PMI hanya terbatas pada membantu ketersedian darah, namun sekarang berkembang pada tanggap bencana.Kata Suwirpen.

Menurut Suwirpen, DPRD juga hanya menjalankan amanat undang-undang untuk membantu PMI dalam anggaran.Untuk itu,diharapkan koordinasi PMI dengan DPRD terus dijalin sehingga bisa memberikan dampak lebih besar lagi.

Apalagi adanya klinik PMI yang membantu masyarakat dalam peningkatan kesehatan. ”Upaya seperti ini tentunya mendapatkan dukungan kita di dewan. Hibah juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan PMI. Apalagi PMI juga membutuhkan penambahan sarana dan prasarana lainnya,” kata Suwirpen.

Klinik PMI Sumbar terus dikembangkan dengan harapan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun upaya itu masih terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasana.

Hal terungkap saat  pertemuan pengurus PMI Sumbar dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, baru-baru ini di DPRD Sumbar.

Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar ada kesempatan itu menyampaikan. Kalau pertemuan ini hanya untuk menyamakan persepsi tentang keberadaan PMI. Karena,PMI mulai berkembang dengan adanya aturan dari pemerintah.

”PMI tak hanya organisasi membantu ketersedian darah. Namun juga berkembang menjadi organisasi tanggap bencana. Misalnya jika terjadi bencana, organisasi ini bisa dilibatkan ke daerah bencana,” katanya.

Mantan anggota DPRD Sumbar ini menyampaikan, kalau PMI untuk keseharian telah membuka klinik kesehatan untuk masyarakat. Bahkan klinik yang berada di markas PMI Sumbar di Jalan Sisingamaharaja, Padang ini juga telah bekerjasama dengan BPJS. Ke depannya klinik ini terus dikembangkan agar bisa melayani lebih baik lagi.

”Statusnya klinik pratama. Kita ingin tingkatkan karena masyarakat ramai berkunjung ke klinik PMI. Salah satu kendalanya adalah sarana dan prasarana,” katanya.

Mantan Bupati Agam ini menyebutkan kalau perhatian pemerintah daerah selama ini sudah ada. Namun perlu ditingkatkan lagi. ”Kita juga mendapatkan hibah APBD, dan laporan penggunaannya kita sampaikan juga ke DPRD,” katanya.
(Sri)



Padang.Lintas Media.
Takut akan terserang wabah virus Corona,Forum Masyarakat Minang (FMM) datangi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar,untuk menolak kedatangan turis Cina ke Sumbar Senin (27/1).

Kedatangan FMM tersebut disambut Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Novrial dan Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Jasman Rizal di ruang khusus 1 frd Sumbar .

Ketua FMM Irfianda Abidin menyebutkan.Kedatangan FMM ke DPRD Sumbar adalah untuk menyampaikan penolakan terhadap turis asal Cina yang sedang berada di Sumatera Barat sejak tanggal 26 Januari 2020.  kedatangan ratusan wisatawan asal Cina itu telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat Sumatera Barat.

"Mengingat hal tersebut,kami dari FMM menyampaikan ke DPRD Sumbar agar wisatawan asal Cina yang sedang berkunjung segera meninggalkan Sumatera Barat.Dan  rencana kedatangan rombongan kedua wisawatan asal Cina tersebut pada tanggal 31 Januari 2020 mendatang dibatalkan",sebut Irfianda.

FMM juga meminta pemerintah provinsi Sumatera Barat tidak menerima wisatawan asal Cina. Sampai wabah virus korona dinyatakan tidak ada lagi oleh badan kesehatan dunia (World Healt Organization/ WHO). Dalam kesempatan itu, FMM juga mempertanyakan kepedulian pemerintah provinsi kepada masyarakat, terkait kedatangan wisatawan dari Cina tersebut.Tukuknya.

Menanggapi hal yang disampaikan FMM tersebut,Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar menjelaskan. Beberapa diantara yang telah disampai itu bisa disikapi. Namun untuk menolak kedatangan wisatawan luar negeri bukan kewenangan pemerintah provinsi.

Irsyad menambahkan, penyambutan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) oleh gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak dijadwalkan,hanya kebetul satu pesawat dengan Gubernur dari Jakarta diketahui setelah wisatawan tersebut berkomunikasi  dengan gubernur.

“Jadi pada saat itu, kedatangan wisatawan yang terbang langsung dari Cina bertepatan dengan kedatangan gubernur dari Jakarta. Sehingga sebagai penghormatan tidak ada salahnya ikut menyambut,” jelas Irsyad.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial menambahkan.Untuk menolak kedatangan wisatawan luar negeri, kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat. Jika pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota menolak, itu melanggar undang – undang. Meskipun demikian, saat ini pemprov Sumatera Barat tengah berkoordinasi terkait wisatawan tersebut.Dan kedatangan wisatawan dari Cina tersebut sudah terjadwal sejak September 2019, sebelum kasus viros corona mewabah.

“Rencananya bulan ini ada dua rombongan yang akan berkunjung, satu lagi akan datang pada 31 Januari 2019 nanti. Kedatangan ini sudah dijadwalkan oleh salah satu biro travel perjalanan wisata sebelum kasus virus corona mewabah,” paparnya.

Dia menambahkan, rombongan wisatawan datang dengan pesawat yang dicarter langsung dari Bandara Kunming, Cina. Wisatawan berasal dari daerah yang jauh dari Wuhan, tempat dimana wabah virus corona sedang bejangkit. Sebelum keberangkatan, pemerintah Cina telah memastikan bahwa wisatawan tersebut dalam kondisi steril, tidak terjangkit virus corona.

“Pengawasan di bandara pemberangkatan di Kunming dan bandara kedatangan di BIM pun sangat ketat dan dipastikan wisatawan ini seluruhnya steril,” ulasnya.
Sedangkan menurut Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Jasman Rizal, pemprov Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan pihak travel perjalanan wisata yang membawa rombongan wisatawan asal Cina tersebut. Dari koordinasi itu, Jasman menyatakan, pihak travel menghormati aspirasi masyarakat dan memaklumi situasi yang terjadi.

“Pihak travel menyatakan sedang mengurus tiket dan visa seluruh wisatawan untuk mempercepat kepulangan. Memang tidak mudah, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada aspirasi masyarakat, pihak travel telah mengurus segala sesuatu untuk mempercepat kepulangan,” terangnya. (Sri)



Padang.Lintas Media.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar akan selalu memantau kesiapan Provinsi Sumatera Barat (Pemprov) untuk melaksanakan Pekan Nasional Tani
Dan Nelayan (Penas Tani) Ke- XVI, tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman.

Pemantauan tersebut dilakukan Komisi II dengan meninjau dan memastikan lokasi utama pelaksanaan Penas Tani ini di kawasan asrama haji Kabupaten Padang Pariaman kemaren.

Dengan menyediakan lahan lebih kurang 3 hektare.Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Kota Padang untuk event yang akan dihadiri puluhan ribu petani dari seluruh Indonesia pada Juni mendatang 2020 ini.Kata Ketua Komisi II DPRD Sumbar Ir.H. Arkadius Datuak Intan Bano.MM.MBA.

Dijelaskan Arkadius.Peninjauan hari ini merupakan lanjutan dari kunjungan sebelumnya untuk melihat perkembangan dari persiapan yang telah dilakukan oleh seluruh pihak terkait.

“Setelah mendapat kepastian mengenai pemindahan sebagian lokasi penyelenggaraan Penas Tani ke Padang Pariaman, Komisi II ingin memastikan kesiapan. Pada kunjungan hari ini, sudah terlihat perkembangan dimana lokasi penyelenggaraan sudah dibersihkan,” kata Arkadius.

Menurut Arkadius, lahan di depan komplek asrama haji seluas lebih kurang tiga hektare sudah dibersihkan. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk gelar penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan. Demikian juga lahan di belakang asrama untuk stand pameran dan dagangan. Masalah teknis yang masih harus diperhatikan adalah pasokan air untuk lahan.

Untuk kesediaan air tersebut, Arkadius Datuak Intan Bano, meminta dinas pengelolaan sumber daya air (PSDA) segera membangun instalasi air yang bersumber dari pengeboran tanah.Karena,untuk saat ini, hanya tersedia satu waduk yang diyakini tidak mampu menampung kebutuhan air pada area gelar teknologi nanti.

Dikatakanya ketersedian air itu hanya mampu bertahan selama 17 hari. Dan itu tidak akan cukup mengaokomodir berbagai kegiatan pada area yang tersedia seluas 33,2 hektare. 

Penastani sendiri, akan dilaksanakan pada bulan Juni seluruh persiapan harus dirampungkan, sehingga para peserta yang hadir termasuk para petinggi negara bisa menikmati perhelatan tahunan itu.

“ Sektor pengairan harus tuntas dalam minggu ini. Jika tidak, akan berdapak buruk terhadap persiapan penanaman,karena  progress persiapan sudah cukup bagus, sudah dilakukan pembersihan lahan. Dalam kunjungan ini kami mengajak seluruh instansi terkait"kata Arkadius.

Arkadius menyebutkan, untuk penyelenggaraan Penas Tani 2020, pembukaan dan kegiatan utama dipusatkan di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara, untuk kegiatan rapat – rapat dan seminar nantinya akan digelar di Kota Padang, termasuk juga penutupan.

“Jadi kita tidak lagi mempersoalkan polemik tuan rumah ini, yang pasti bagaimana kegiatan ini sukses,” tambahnya.

Arkadius melihat, kegiatan Penas Tani nantinya akan memberikan keuntungan bagi petani dan nelayan di Sumatera Barat. Selain berbagi informasi dan inovasi dengan petani dari daerah lain, juga akan ada gelaran teknologi menuju era pertanian 4.0.

“Petani kita bisa belajar, berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan bertransformasi ke era pertanian 4.0 melalui alih teknologi yang akan didemonstrasikan selama Penas Tani berlangsung,” ulasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Arkadius Datuak Intan Bano didampingi beberapa anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat. Antara lain sekretaris komisi, Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, Leli Arni, Yunisra Syahiran, Nurfirmanwansyah, Tri Suryadi, Budiman Datuak Malano Garang dan Safarudin Datuak Bandaro. (Sri)













Padang.Lentas Media News.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Cabang Sumatera Barat (Sumbar) H.Heranof Firdaus,S.Sos mengatakan.Anggota PWI harus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), agar Wartawan Anggota PWI lebih profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan.
Hal itu ditegaskan Heranof dalam sambutannya di hadapan 24 peserta UKW angkatan ke-14 yang dilaksanakan PWI Sumbar di aula kantor gubernur, Sabtu (25/1).
“Kalau ingin bergabung dengan PWI Sumbar wajib lulus UKW. Mereka yang telah memegang kartu UKW, baru bisa diuruskan kartu keanggotaan PWI-nya,” jelas Heranof.
Menurut Heranov, dalam tahun 2020 ini,PWI Sumbar akan mengadakan beberapa kali UKW, baik yang dibiayai secara mandiri oleh peserta maupun kerjasama dengan Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota.Dan sampai hari ini,PWI Sumbar telah melaksanakan UKW sebanyak 14 angkatan.
PWI mewajibkan seluruh anggotanya mengikuti UKW. Ini merupakan komitmen PWI dalam mewujudkan wartawan yang profesional. “Kita terus merangkul wartawan untuk bergabung dengan PWI, mari kita besarkan organisasi profesi ini,” kata Heranof Firdaus.
Sementara, Gubernur Sumbar yang diwakili Kabag Humasnya Drs.H.Jasman Rizal,MM.saat membuka UKW menyebutkan, Pemprov sangat mendukung dan memfasilitasi wartawan agar mengikuti UKW. Sebab mereka yang lulus UKW sudah dipastikan wartawan yang profesional.
Sebelumnya ketua pelaksana UKW, Sawir Pribadi menyebutkan
UKW hari diikuti 24 peserta dari berbagai media, baik cetak, elektronik maupun media online. Kegiatan itu dilaksanakan di aula kantor Gubernur Sumbar selama dua hari, Sabtu-Minggu (25-26/1/2020) dengan tim penguji  empat orang  diantaranya, Prof. Dr. Rajab Ritonga, M.Si, Muhammad Iqbal Irsyad, Djunaedi Tjunti Agus, Dra. Fitri Adona, M.Si.
Menurut Sawir,PWI telah melaksanakan UKW sebanyak 14  hari iniangkatan dan adalah UKW angkatan ke-14,hal ini tidak lepas dari mendorong wartawan agar bersertifikat. 
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan juga gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang telah memfasilitasi terlaksananya UKW ini,” ujar Sawir yang juga Wakil Pemimpin Redaksi Harian Singgalang tersebut. 
Ketua tim penguji, Rajab Ritonga menyebutkan.Peserta harus disiplin waktu, berpakaian rapi selama UKW dan ada 10 materi uji, ke sepuluh materi tersebut peserta wajib lulus, dengan nilai paling rendah harus 70. Jika di antaranya yang tidak lulus dari angka 70 tersebut maka dianggap tidak kompeten.
Ke 10 materi uji tersebut,menurut Rajab adalah, pemahaman peserta terhadap Undang Undang (UD) Kode Etik Jurnalistik, UU IT, dan liputan ramah anak.
UKW ini dihadiri juga oleh Kabag Humas Pemko Padang Drs. Amrizal Rengganis, MM. “Insya Allah kita anggarkan pula untuk melaksanakan UKW di Pemko Padang,” kata Amrizal Rengganis. (rel)



Padang.Lintas Media
Setelah sukses membuka gerai pertamanya di Jalan Ayani Kota Padang pada tahun 2012 lalu,kini McDonald's kembali membuka gerai untuk yang keduanya di Jln.Khatib Sulaiman Kota Padang besok Jumat (24/1).

Kepala Cabang McDonald's Khatib Sulaiman Padang Fuad mengatakan.Pembukaan kembali gerai McDonald's di Kota Padang ini atas dasar pemahaman PT.Rekso Nasional Food (RNF) sebagai pemilik merek McDonald's di Indonesia terhadap kebutuhan masyarakat akan keragaman tempat bersantap.

Potensi yang dimiliki Kota Padang telah memberikan RNF kepercayaan diri untuk mengembangkan brand McDonald's di kota ini.Dan setiap pembukaan gerai,NRF telah berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada kota tempat McDonald's berdiri dan siapapun yang terlibat didalamnya.Kata Fuad pada awal media saat Press Conference
New Store Opening McDonalds Khatib Sulaiman Padang.Kamis (23/1).

"Tidak hanya akan menambah pendapatan daerah dari pajak,kehadiran McDonald's di Kota Padang juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi putra-putri daerah ini karena,96 karyawan untuk gerai Khatib Sulaiman ini adalah tenaga lokal",jelas Fuad.

Tentang fasilitas yang diberikan kepada setiap karyawan,menurut Fuad gaji berdasarkan UMR Kota Padang dan jaminan kesehatannya adalah BPJS tenaga kerja.

Ditambahkan Fuad,untuk kenyamanan digerai baru McDonald's ini,disediakan Drive Thru,Party Room,Play Land,McCafe dan akses Wi-Fi bebas biaya.Selain itu,sama dengan gerai-gerai di daerah lainnya,gerai McDonald's Khatib Sulaiman ini juga menyediakan mushola yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh konsumen McDonald's saja,tapi juga masyarakat umum.

Untuk pemesanan menu di McDonald's Khatib ini,Fuad menjelaskan.Konsumen bisa langsung memesan menu sendiri lewat mesin dan memilih untuk membayarnya langsung di mesin tersebut.(Sri)

Wakil Ketua Komisi III DPRD SUMBAR Eviyandri Rajo Budiman menerima berkas pengaduan dari Ketua KAN Nisdarman



Padang.Lintas Media.
Merasa hak kepemilikan lahannya dirampas pemerinta daerah,aliansi Ninik mamak pemangku adat salingka nagari Kecamatan Tanjung Gadang,Kamang Baru dan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung datangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Kamis (23/1).

Kedatangan masyarakat yang tergabung pada aliansi Ninik mamak itu diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar  Eviyandri Rajo Budiman dan beberapa anggota komisi I lainnya di ruang khusus I DPRD Sumbar.

Kepada DPRD, Ketua Kerapatan Adat Nagari {KAN) dari tiga nagari tersebut mengatakan Nisdarman mengatakan.Lebih dari 70 % masyarakat hukum adat di Kecamatan Lubuak Tarok,Tanjung Gadang,dan Kecamatan Kamang Baru menggantungkan kehidupannya di Tanah Ulayat (Hutan Adat) milik mereka masing-masing.

Dijelaskan Nisdarman,akhir Desember lalu,pihak kepolisian Polda Sumbar dan jajarannya mencanangkan Zero Ilegal Logging dan pihak kepolisian melakukan penangkapan hasil hutan kayu di jalan dan di lokasi pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dan berada di tanah Ulayat milik masyarakat dengan alasannya karena hasil hutan kayu dan tempat pemungutan hasil hutan kayu tersebut tidak memiliki perizinan yang sah menurut negara.

Sejak kejadian itu,menurut Nisdarman tidak ada lagi mata pencarian masyaraka tigo nagari tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari dan biaya pendidikan anak-anak mereka.Semakin tingginya tingkat pengangguran dan tingginya tingkat kriminalitas seperti,pencurian dan perampasan yang terjadi.

Sementara Dr. Mursal Rajo Mudo,selaku niniak mamak masyarakat dari tiga nagari tersebut meminta kepada DPRD dapat memfasilitasi agar masyarakat di tiga Kecamatan ini dapat beraktifitas seperti semula di tanah Ulayat mereka.Karena,saat ini  masyarakat merasa dijadikan objek oleh pemerintah daerah dan oknumnya.

Menanggapi apa yang telah disampaikan aliansi Ninik mamak tersebut.Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Eviyandri mengatakan.Komisi I akan  merekomendasikan ke ketua DPRD untuk membawa permasalahan ini ke rapat pimpinan.

‘Aspirasi yang disampaikan pada kami, akan segera kami tindak lanjuti, sehingga masyarakat tidak lagi terombang-ambing dalam mendapatkan hak-masyarakat,” ungkap Eviyandri.

Eviyandri menilai, ada oknum mafia bermain dalam hal ini, dengan tersetruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga membuat masyarakat semakin sulit dalam mendapatkan kepastian atas hak kepemililikan tanah Ulayat masyarakat.

“Saya menilai, semua menjadi lebih rumit karena ada oknum mafia tanah yang bermain dalam hal ini, permainan tersebut sudah tersetruktur, sistematis dan masif sehingga sulit untuk memperbaikinya, namun itu bisa dihapuskan karena apa yang dilakukan oknum mafia tersebut sudah melanggar UUD 45 dan undang-undang lainnya,” tambah Eviyandri.

Dalam.pertemuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bersama untuk melanjutkan aspirasi pada pertemuan dengan stakeholder, apa bila dirasa perlu akan membawa permasalah masyarakat sampai kepada pengambil kebijakan di pemerintah pusat.(Sri)



Padang.Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) minta.Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk sementara tidak lagi mengeluarkan izin untuk aktivitas Pertambangan dan Perkebunan,baik untuk izin baru maupun perpanjangan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi pada awal media saat jumpa pers di ruang rapat Pimpinan DPRD Sumbar.Rabu (22/1).Berhubung banyaknya perusahaan pertambangan yang beroperasi di Sumatera Barat, beraktifitas tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang dikantonginya.

Ditegaskan Supardi, DPRD mengambil langkah ini,bukan tidak mendukung investasi yang ada. Namun,langkah ini merupakan upaya penertiban agar seluruh usaha pertambangan yang berlangsung di Sumbar melakukan aktifitas sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku.

“Agar tidak terjadi aktifitas pertambangan berizin tapi melakukan penambangan ke luar dari area yang diberikan izin. Atau adanya aktifitas penambangan ilegal, termasuk juga kegiatan penambangan yang sudah dilakukan meskipun dokumen perizinannya belum lengkap. Persoalan seperti ini yang harus diperjelas,” ulasnya.

Menurut Supardi, DPRD melalui komisi terkait suda melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pertambangan. Dari kunjungan tersebut, DPRD berkesimpulan bahwa masih banyak yang tidak sesuai ketentuan. Baik dari segi administrasi perizinan maupun dalam operasional penambangan.

Temuan tersebut antara lain ada perusahaan pertambangan yang belum lengkap dokumen perizinan. Ada aktifitas penambangan yang tidak sesuai dengan areal Izin Usaha Penambangan (IUP). Bahkan ada izin lahan penambangan yang di tengahnya terdapat permukiman penduduk dan berbagai persoalan lainnya.

“Persoalan – persoalan seperti ini yang harus kita dalami dulu di DPRD, baik untuk perusahaan pertambangan yang sudah lama beroperasi, maupun yang baru,” ujarnya.

Terkait perkebunan, Supardi menjelaskan juga akan didalami apakah lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan. Apakah lahan yang digarap tidak sampai ke kawasan hutan lindung, serta apakah porsi pembagian lahan inti dan plasma sesuai dengan aturan.

Dalam waktu dekat,DPRD akan memanggil stakeholder terkait di pemerintah provinsi untuk meminta penjelasan. Selain itu, dalam pendalaman nanti, juga akan merangkul elemen masyarakat seperti aktifis lingkungan dan pihak – pihak yang berkompeten terkait persoalan tersebut.

“Semua ini harus jelas sehingga ke depan, tercipta iklim investasi yang sehat, tertib adminstrasi serta patuh kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ini akan dibahas oleh DPRD secara efektif dan tidak memakan waktu lama agar tidak mengganggu investasi,” jelas Supardi.

Menurut Supardi,80 persen musibah yang terjadi di Sumbar, baik itu banjir bandang, longsor dan sejumlah bencana lainnya disinyalir terjadi karena aktivitas tambang yang tidak terkendalikan atau menyalahi aturan.

Menindaklanjuti hal ini, Supardi menegaskan, di tahun 2020 ini,  DPRD  meminta Pemprov melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang yang ada di kabupaten/kota.

Disamping itu,DPRD juga minta Pemprov  segera menerbitkan regulasi tentang sistem pengawasan terpadu, sehingga perusahaan tambang tidak melanggar aturan dalam melakukan eksplorasi. Seluruh stekholder akan dilibatkan dalam pengawasan ini. Kata Supardi.

"Dari data Walhi kondisi Sumbar eksplorasi tambang di daerah ini memang sudah sangat memprihatinkan. Hampir tiap tahun terjadi bencana, kerusakan akibat bencana ini terindikasi karena adanya aktivitas tambang yang salah urus. Ke depan kita minta Pemprov tidak bermain-main terkait masalah ini," ujar Supardi.

Begitu juga dalam menerbitkan analisis dampak lingkungan (Amdal) Pemprov harus  melakukan kajian mendalam. Jika dampak kerugian lebih besar dari pada keuntungan, maka jangan dikeluarkan Amdalnya.Imbuh Supardi.

Supardi menambahkan.Dari reses yang dilakukan di daerah Pemilihannya, diterima laporan beberapa aktivitas tambang yang menyalahi aturan yang mesti segera mendapat perhatian. Diantaranya, di Simpang Tonang Kabupaten Pasaman.Di daerah tersebut ada IUP yang dikeluarkan berada pada pemukiman penduduk, sementara di PLTU Ombilin Kota Sawalunto, dan PLTU Teluk Sirih, Kota Padang kerusakan mesin yang terjadi menyebabkan tercemarnya udara.

"Beberapa waktu lalu saya juga telah meninjau aktivitas tambang di Limapuluhkota, pada daerah itu ada IUP yang dikeluarkan lebih besar dari  wilayah nagari tersebut.Tutup Supardi. (Sri)


Padang.Lintas Media News.
Sebagai bantuan kemanusiaan,PT.Semen Padang mengirimkan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sijunjung
Sehari pasca-bencana.

PT Semen Padang sebagai perusahaan semen yang peduli terhadap bencana di Sumatera Barat, langsung turun tangan dengan mengirim relawan TRC ke lokasi bencana yang dilepas langsung oleh Direktur Utama PT.Semen Padang Yosviandri.Rabu. (22/1).

Pelepasan relawan TRC Semen Padang yang terdiri dari tim advance itu, juga dihadiri Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri.

Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri mengatakan, perusahaan mengirim TRC ke lokasi bencana di Sijunjung, karena merupakan bentuk kepedulian terhadap musibah banjir dan longsor yang melanda Sijunjung. Apalagi, Semen Padang punya TRC yang dilengkapi dengan SDM dan peralatan yang cukup.

"Bagi perusahaan, pengiriman tim TRC ke Sijunjung itu merupakan bentuk kepedulian dan rasa persaudaraan. Satu sakit semua merasa sakit," kata Yosviandri usai melepas relawan TRC Semen Padang ke lokasi bencana Sijunjung di lapangan Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Rabu siang.

Disebutkannya, selain bentuk kepedulian, perusahaan mengirim relawan TRC ke lokasi bencana Sijunjung, juga didasari oleh kemampuan dan perlengkapan yang cukup dimiliki TRC Semen Padang untuk membantu penanggulangan bencana, apalagi selama relawan TRC Semen Padang juga telah dibekali berbagai pengetahuan.

"Selama ini kawan-kawan TRC dibekali berbagai pelatihan kebencanaan. Dan tentunya ketika ada situasi atau musibah bencana seperti di Sijunjung, maka jadi kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sijunjung," katanya.

"Kami bangga dengan TRC Semen Padang, karena kesiapsiagaan yang mereka miliki didasari atas kemampuan dan disiplin yang terlatih. Mudah-mudahan, tim TRC yang diberangkatkan hari ini dapat bekerja maksimal dalam menanggulangi bencana Sinunjung," imbuhnya.

Selama di lokasi bencana, tambah Yosviandri, tim advance TRC Semen Padang nantinya selain ikut membantu penanggulangan bencana, juga akan melakukan assessment terhadap kerusakan dan mendata apa yang menjadi kebutuhan korban bencana. "Selanjutnya akan dievaluasi program bantuan apa yang akan diberikan," ujarnya.

Kepada tim advance TRC Semen Padang, Yosviandri berpesan untuk menjaga keselamatan diri sendiri selama berada di lokasi bencana Sijunjung, termasuk menjaga nama baik perusahaan. "Relawan TRC membawa nama baik Semen Padang. Untuk itu, jaga nama baik perusahaa selama di lokasi bencana," katanya.

Koordinator TRC Semen Padang untuk bencana banjir dan longsor di Sijunjung, Sapar, mengatakan bahwa pihaknya sesampai di Sijunjung, nantinya akan berkoordinasi dengan pihak BPBD Sijunjung terkait kerusakan akibat banjir dan longsor. "Kami akan berkoordinasi dengan BPBD setempat, karena daerah yang terdampak cukup luas. Jadi, kami akan mengikuti arahan dari pihak BPBD," katanya.(b)


Padang.lintas Media News.
Kobarkan terus kegigihan berjuang untuk sebuah kreatifitas dan ketrampilan kaum perempuan minang untuk ikut serta berpartisipasi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan meningkatkan nilai-nilai harkat dan martabat perempuan Indonesia.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara melepas gerak jalan santai dalam rangka HUT Perkumpulan Rohana Koedoes ke-4 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (19/1/2020).

Nasrul Abit katakan, berolah raga teratur setiap minggu sesuatu yang baik dalam menjaga kebugaran kesehatan tubuh.

"Kita bangga dan senang kaum perempuan minang berkumpul bersama manfaatkan momen HUT Rohana Koedoes untuk menjaga kesehatan dan silaturrahmi. Kebersamaan dan silaturrahmi sesuatu yang indah, semoga kaum perempuan terus berkarya untuk kemajuan daerah",ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit tambahkan, semangat berkarya dan kegigihan bekerja sosok pahlawan nasional Rohana Koedoes tentu menjadi inspirasi kaum perempuan Indonesia.

"Rohana Koedoes selain trampil dalam produktifitas kerajian kaum perempuan, juga merupakan wartawati perempuan pertama Indonesia. Beliau inspiratif menyuarakan nilai-nilai kepribadian luhur kaum perempuan Indonesia. Semoga semangat ini terus berkobar di jiwa perempuan Indonesia", harap Nasrul Abit.(rel)


Padang.Lintas Media News.
Sudah saatnya Sumatera Barat memiliki sebuah sirkuit berskala internasional untuk mengembangkan potensi bakat dan prestasi otomotif generasi muda milenial di daerah ini. Kondisi hari ini memang pemprov Sumbar belum memiliki lahan untuk lokasi sirkuit otomotif, mungkin nanti kita akan coba tawarkan Pemko Padang membangun sirkuit untuk kemajuan otomotif generasi milenial di Padang.

Penyerahan Penganugerahan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Barat Awards dalam Rangkaian Raker Provinsi IMI Tahun 2020, di Mercure Hotel Padang,  Sabtu malam (18/1/2020).

Wagub Nasrul Abit juga katakan, saat ini momen bagi generasi muda milenial Sumatera Barat untuk berprestasi dalam banyak hal. Karena masa depan yang lebih baik telah menanti, ketangguhan, keunggulan, kecerdasan dan moralitas merupakan motivati keberhasilan.

" Masa depan merupakan milik generasi milenial hari ini, persiapkan diri sebaik mungkin merupakan tugas  setiap generasi melanjutkan kesinambungan pembangunan dan kejayaan bangsa. Generasi milenial Sumbar mesti memiliki keunggulan diberbagai bidang dan sektor pembangunan, karena dari generasi unggul itu melahirkan kejayaan dan kesejahteraan negeri ini", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga ucapkan selamat dan sukses bagi penerima IMI Award tahun 2020, semoga ini memberi motivasi dan inspirasi kemajuan bidang otomotif di Sumatera Barat.

" Kepada penerima IMI Award diucapkan selamat dan sukses, semoga terus berbuat dan menginspirasi untuk kemajuan otomotif di Sumbar. Generasi Milenial Sumbar juga diharapkan kembangkan diri pada hal-hal positif untuk kemajuan daerah dan jauhilah hal-hal negatif yang merusak diri dan nama baik daerah mu", himbaunya.

Ketua Umum IMI Sumbar Defri Nasli dalam sambutannya juga menyampaikan,  Sumatera Barat belum memiliki event daerah yang permanen di daerah, begitu juga eventa nasional belum ada sama sekali.

" Sumbar belum pernah melakukan event kejuaran otomotif yang berskala nasional. Namun tahun 2020 kita akan melakukan jambore IMI. Kegiatan komunitas motor Indonesia untuk berkumpul bersama di Sumbar. Semoga dukungan pemerintah daerah semakin besar dimasa-masa mendatang", harapnya.(rel)


Padang.Lintas Media News
Generasi saat ini adalah generasi masa depan yang menjadikan Indonesia 5 besar terbaik di dunia pada tahun 2045. Mereka ada jadi pemimpin masa datang Indonesia hebat. Ini generasi emas anak negeri ini mesti kita siapkan dalam banyak hal ketangguhan karakter, disiplin, kecerdasan, kreatif, inovatif yang religi dan berdaya saing.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Acara TENSAI 10th & TENLICIOUS 7th  di SMAN 10 Padang, Pra-Olimpiade (SMA, SMP, dan SD) serta Lomba Keagamaan, Bahasa dan Seni se Sumatera Barat, Sabtu ( 18/1/ 2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Yang Diwakili Kabid Pembinaan SMA, Kepala Sekolah SMAN 10 Padang, para guru dan wali murid dan para juri lomba.

Wagub Nasrul Abit tegaskan, kita tidak memiliki kekayaan alam yang banyak, satu-satu potensi besar Sumbar hanya bertumpa pada sumberdaya manusia (SDM) yang unggul.

" Keunggulan dan potensi besar Sumbar hanyalah pada kekuatan SDM. Oleh karena itu pembangunan sektor pendidikan menjadi hal yang amat penting terus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun disadari pendidikan kita masih banyak yang mesti disempurkan lagi baik fasilitas maupun kemampuan guru-guru kita", ujarnya.

Nasrul Abit juga sampaikan, saya banggakan peserta lomba pra-olimpiade tingkat (SMA-SMP, dan SD) se-sumbar serta lomba keagamaan, bahasa, dan seni se-Sumbar merupakan sinergi pembanguan pendidikan pemkab/ko dan pemprov untuk melahirkan generasi yang tangguh berdaya saing.

"Membangun generasi emas, peserta didik perlu dibekali keterampilan dan keahlian.  Keterampilan ini nantinya akan berguna bagi peserta didik, salah satunya dalam diadakannya Tensai 10 & Tenlicious 7 dengan tema “The New Dimension of Knowledge” dalam ajang Pra-Olimpiade (SMA, SMP dan SD) serta lomba keagamaan, bahasa da seni se-Sumbar sebagai wadah pemilihan wakil utusan Sumatera Barat untuk maju ke tingkat nasional", jelasnya.

Wagub juga ingatkan, perlu rasanya memberikan pembekalan keterampilan agar peserta didik mampu bersaing, inilah salah satu upaya mewujudkan itu.

" Perlu diketahui bahasa adalah bagian dari pendidikan karakter, dengan bahasa peserta didik diharapkan mampu untuk membagun jaringan komunikasi. Selain menguasai dari segi akademik akan tetapi peserta didik juga diharapkan mampu untuk menguasai keterampilan-keterampilan seperti acara yang diadakan. Dengan pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu menanamkan nilai olah rasa, olah fikir, olah hati dan olah raga yang akan hal itu dikemas dalam sebuah festival ini", ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga sampaikan, untuk menyonsong revolusi industri 4.0, dan itu juga sebagai ajang silaturahmi antar sekolah baik dengan sesama murid dan guru ataupun pihak lain yang terlibat.

"Kita senang saat ini siswa-siswa Kepulauan Mentawai sudah bergabung dalam kegiatan ini. Pembangunan sektor pendidikan itu mesti merata dan sama disetiap kabupaten dan kota. Dengan telah bergabung anak-anak kita dari Mentawai ini mari saling berinteraksi dalam meningkatkan kemampuan diri untuk berdaya saing dengan daerah-daerah lainnya secara nasional", ajaknya.

Nasrul Abit meminta, bersaing dengan sportif untuk mencapai kemenangan tanpa mengabaikan persahabatan, kita yakin pemenang nantinya adalah siswa terbaik untuk mewakili provinsi Sumatera Barat.

" Semua peserta yang hadir disini adalah seorang pemenang, dan untuk itu kita perlu mencari yang terbaik dari seorang pemenang, dan yang tidak terpilih jangan berkecil hati dan kecewa. Dan untuk para juri, jadilah juri yang baik dan adil tanpa memihak kepada pihak siapapun. Jadilah juri yang mampu  mengemban tugas dengan rasa tanggung jawab", harapnya.(rel)


Padang.Lintas Media News.
Mari kita sukseskan penyelenggaraan Pekan Nasional (Penas)  Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke XVI di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat membuka buka Rapat Persiapan Penyelenggara Penas Tani 2020 di Sumbar, ruang rapat Gubernur,  Kamis (161/2020)

Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Pembangunan Ir. Benni Warlis, MM, Kadis Pertanian Ir. Chandra,  Wakil Walikota Padang Hendri Septa, Asisten Pembangunan Padang Pariaman, Kepala OPD dilingkungan pemprov Sumbar, beberapa OPD terkaid di Kota Padang dan Pemkab Padang Pariaman.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit katakan,  tanggal 22 Januari ini kita akan kedatangan tamu dari kementerian Pertanian RI dan KTNA Nasional untuk mengcek kelapangan kesiapan penyelenggaraan Penas Tani di Sumbar.
" Kita akan kedatangan panitia dari pusat memastikan kesiapan setiap event dan kegiatan penyelenggaraan Penas Tani di Sumbar,  Apa kegiatan yang ada di Kota Padang dan apa-apa yang dilakukan dimasing-masing kegiatan. Mungkin saja akan ada masukan dan pandangan terhadap kegiatan yang kita rencanakan", ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengatakan kegiatan Penas Tani 2020 ini,  juga direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Oleh karena itu, setiap kegiatan yang telah dipersiapkan agar dilaksana dengan sebaik - baiknya. Perlu juga dibahas saat ini,  mana-mana kegiatan tanggungjawab Provinsi, Pemko Padang dan Pemkab Padang Pariaman, agar nanti tidak terjadi tumpang tindih", ajak Nasrul Abit.

Nasrul Abit tegaskan sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat dan Kementerian Pertanian RI, penyelenggaraan Penas Tani 2020 terlaksana dengan baik dan sukses.

" Kita berharap Penas Tani 2020 berjalan sukses dan terbaik di Sumatera Barat. Untuk mari kita bangun kebersamaan dan kekompakkan dalam koordinasi yang baik. Jika ada persoalan dilapangan cepat kita bahas agar nanti tidak menjadi kendala nantinya dalam penyelenggaraan Penas Tani ini", serunya.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.