Pasaman Barat,Lintas Media News.
Almarhum Bupati Pasaman H. Syahiran merupakan sosok pekerja keras yang telah berhasil membawa Pasaman Barat keluar dari kategori daerah tertinggal tahun 2019 dan banyak prestasi lainnya yang telah didapat Pasaman Barat selama kepemimpinnya.

"Kepergian beliau yang mendadak ini mengejutkan kita semua, teman, sahabat dan handaitolan yang telah mengabdikan diri memajukan pembangunan Pasaman Barat,  semoga almarhum husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan mari kita besarkan segala kebaikan beliau semasa hidupnya"ungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat melepas jenazah almarhum Bupati Drs.H.Syahiran,MM di Masjid Agung Pasaman Barat, Minggu (4/8/2019).

Lebih lanjut Wagub Sumbar Nasrul Abit, Sumatera Barat berduka dan atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat menyampaikan turut berduka cita serta berlangsungkawa atas telah berpulang ke ramahtullah Bupati Syahiran, usia 65 tahun 11 bulan lebih (15 September 1953 - 3 Agustus 2019).

Almarhum meninggal pukul 23.30 Wib di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, semoga husnul khotimah ditempatkan yang layak di sisi Allah SWT. Aamiin, seru Nasrul Abit haru.

Nasrul Abit mengatakan, selama kenal berteman baik dan bersahabat semasa hidup Bupati Syahiran, beliau merupakan  sosok pemikir dan pekerja keras bagaimana memajukan pembangunan daerah. Termasuk upaya bagaimana Pasman Barat keluar dari daerah tertinggal yang dimulai dengan program pemekaran nagari sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang wilayah sangat luas.

Dari 19 nagari yang ada dimekarkan menjadi 72 nagari, kemudian juga program penempatan bidan disetiap nagari untuk memenuhi pelayanan kesehatan terutama pelayaan melahirkan agar-agar menekan angka kematian bayi dan ibu di nagari-nagari Pasaman Barat.

Serta juga proses-proses pengembangan pembangunan daerah lainnya seperti Teluk Tapang, infrastruk jalan dan lain-lain sebagainya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Selamat Jalan Sahabat", semoga bakti dan pengabdian mu selama ini menjadi amalan kebaikan serta apa-apa yang telah dikerjakan dalam memajukan Pasaman Barat dapat menjadi inspirasi bagi kesejahteraan hidup masyarakat didaerah ini, ungkap Nasrul Abit haru.

Wakil Bupati Yulianto Jabat Sementara Bupati Pasaman Barat.

Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit juga menyampaikan akan menanda tangani surat penetapan surat Jabatan Bupati Pasaman Batat sementara atas nama Gubernur Sumatera Barat kepada Wakil Bupati Yulianto.

Hal ini berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,  bahwa pemerintah tidak boleh kosong. Dan selanjutnya DPRD akan memproses pengusulan Bupati Pasaman Barat sesuai mekanisme aturan yang berlaku.(rel)

Padang ,Lintas Media News.
Guna memajukan para pengusaha dan pengrajin,  paling mendasar yang mesti  dilakukan adalah, bagaimana membangun fanatisme daerah agar setiap masyarakat merasa bangga  memakai produk sendiri, bagaimana  produk lokal tarsebut menjadi kesenangan bagi semua orang, minimal bagaimana wisatawan menyenangi dan memakai produk lokal.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, saat memberikan sambutan pafa pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I V Ikatan Wanita Pengusaha Perempuan (IWAPI) Sumatera Barat, di salah satu hotel di Padang, Sabtu 3 Agustus 2019.

Lebih lanjut Wagub menegaskan, terlepas dari itu semua, yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fanatisme terhadap produk lokal Sumatera Barat, namun dengan berfikir secara global.

"Contohnya batik kita. Kita harus menciptakan fanatisme terhadap batik. Kita harus bangga memakai memakai produk kita sendiri. Kita ada Silungkang, Tanah Liek dan lainnya," ungkapnya.

Nasrul Abit mengatakan, sesuai dengan tema Rakerda yakni "Meningkatkan kompetensi dan partisipasi wanita untuk memajukan UKM di era revolusi industri 4.0," para pengusaha ko wanita harus memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usahanya.

"Tentu mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus masuk ke dalam apa itu revolusi 4.0. Yang kita unggulkan tentu produk UMKM kita. Ada 6000 jenis usaha rumah tangga. Kalau diambil 10 persen saja bisa di jual dengan menggunakan teknologi tentu sangat baik," ungkap Nasrul.

Nasrul menambahkan, untuk bersaing di dunia pemasaran, produk juga harus dikemas dengan menggunakan daya tarik yang berbeda.

"Untuk di Sumbar, kalau produknya ada, bisa bersanding dan sesuai standar, kasih tau saya, saya akan bicarakan untuk diisi di supermarket yang ada di Sumbar ini. Karena itu memang sudah ada perjanjiannya. Produk lokal 30 persen bisa kita isi. Namun tentu harus standar dan bersaing," ujarnya.

Nasrul Abit percaya, pergerakan IWAPI dapat mengembangkan UMKM dengan baik, serta membantu UMKM bergerak dengan baik.

"Diharapkan IWAPI dapat diharapkan bekerjasama dan membantu sehingga UMKM yang ada di Sumatera Barat agar bergerak dengan baik dan berdaya saing," saran, Nasrul Abit yang disambut  antusias  oleh peserta.(rel)

Padang.Lintas Media.
Setelah kurang lebih sepuluh tahun tidak berkejelasan akhirnya,beasiswa yang bersumber dari dana hibah PT.Rajawali siap untuk dicairkan pada Tahun 2020.Keberhasilan ini diraih komisi V pada akhir jabatan beberapa orang anggotanya.

"Alhamdulillah, perjuangan dari kawan-kawan DPRD Sumbar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuahkan hasil. Karena, selama ini terbentur ketika kita menyusun Pergubnya, Pemprov meminta adanya diskresi," kata Hidayat pada wartawan di Gedung DPRD Sumbar kemaren.

Lebih lanjut Hidayat menyebutkan, diskresi adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pemprov terkait di luar kewenangan Pemprov. Kenapa demikian, karena memang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut dialokasikan beasiswa pendidikan  bagi mahasiswa di Sumbar.

"Komisi V DPRD Sumbar melihat data dari beberapa perguruan tinggi, mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studinya sampai akhir masa studinya disebabkan persoalan ekonomi atau biaya," ungkap Hidayat.

Dijelaskan Hidayat,atas dasar itu di Pergub ini DPRD Sumbar meminta, lanjutnya, bantuan beasiswa ini bagi mahasiswa juga diakomodir. Tentang diskresi tersebut, kemaren kita difasilitasi oleh Kemendagri yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), ada staf ahli mentri dan direktur dari perencanaan keuangan daerah.

"Dalam pertemuan itu disebutkan tidak ada persoalan, dan kita berkomitmen bahwasanya program beasiswa PT. Rajawali tersebut bisa dilaksanakan. Atas dasar itu kita sangat puas sekali, karena memang regulasi utama terkait proses pemanfaatan dana hibah PT. Rajawali yang sampai sekarang dana sudah mencapai lebih kurang Rp86 miliar," terangnya lagi.

Menurut Hidayat, karena ini konsepnya dana abadi, DPRD Sumbar ingin pengelolaan setiap tahunnya digunakan untuk beasiswa.

"Untuk ke depannya Komisi V DPRD Sumbar telah bersepakat, pada tanggal 8, atau 9 Agustus ini mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pendidikan, Biro Hukum, termasuk Bakeuda mengenai sistim mekanisme pencairannya," ucapnya.

Dijelaskannya, termasuk membahas besaran beasiswanya, baik kepada siswa, mahasiswa miskin maupun berprestasi. Karena memang dasar penyalurannya itu tergantung kepada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Pergub.

Ada dua kategori yang berhak menerima beasiswa tersebut pertama, siswa dan mahasiswa kurang mampu dengan dibuktikan adanya surat keterangan mungkin dari kelurahan, nagari atau terdaftar di Badan Amil Zakat (BAZ) terpadu.

Kedua siswa dan mahasiswa berprestasi dengan indikator Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan untuk perguruan tinggi untuk akreditasi A, B juga berbeda IP-nya. Termasuk prestasi di luar akademik seperti di bidang olahraga, thazfis bagus dan segala macamnya juga akan diakomodir.

"Program penyaluran beasiswa PT. Rajawali ini cukup rekomendasi atau surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan, bisa dari Kepala Sekolah, bisa dari Kepala Dinas Pendidikan atau Dekan atau Rektor," sebutnya. 

Disebutkannya, mengenai validitas persyaratan penerimaan beasiswa ini tentu kita berbagi dengan Dekan, Rektor atau siapa yang memberikan kewenangan untuk merekomendasikan untuk mahasiswa layak untuk diberi beasiswa.

Paling lambat semester pertama triwulan pertama 2020 insya Allah sudah bisa dicarikan, dan karena ini dana bergulir setiap tahunnya dan terbatas, beasiswa ini peruntukannya diprioritaskan ke sekolah dan perguruan tinggi negri, tapi tidak tertutup kemungkinan yang sekolah dan kuliah di swasta juga bisa mendapatkan beasiswa ini.

"DPRD tentunya juga berharap, karna yang bersekolah dan kuliah di swasta juga masyarakat Sumbar dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan beasiswa PT. Rajawali tersebut," tutupnya. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Ikatan trail Adventure (ITA) Sumatera Barat (Sumbar) sebagai organisasi yang bergerak di hobbies trail menggelar iven Minang Trail Advetenture (MTA) dengan melibatkan peserta dari berbagai negara di Asia.

Ketua ITA Sumbar, Risnaldi mengatakan. MTA yang digelar selama tiga hari yaitu dari 19-21 Juli 2019 lalu merupakan iven internasional yang pertama kalinya diselenggarakan oleh ITA.

"Tujuan kegiatan ini adalah, memperkenalkan ke mancanegara keindahan alam Sumbar serta potensi pariwasata yang kita punya. Dengan ini, hobi trail tidak hanya sekedar main motor saja, namun bisa menjadi ajang promosi wisata di daerah," ujar Risnaldi saat jumpa pers dengan awak media kemaren.

Risnaldi memaparkan, peserta yang  mendaftar untuk mengikuti MTA 2019 mencapai 1.000 orang lebih, 32 orang diantaranya berasal dari mancanegara, yakni dari Malaysia, Cina, Thailand dan Vietnam. Untuk peserta lain, mereka berasal dari berbagai provinsi di Indonesia diantaranya dari Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan dan lain-lain.

Mengenai rute yang dilalui, lanjutnya, MTA 2019 melewati tiga etape. Etape I dimulai dari Padang Panjang - ke Tanah Datar, Etape II Kota Solok - Kabupaten Solok, Etape III Kabupaten Solok - Pesisir Selatan.

"Kita star di Padang Panjang, finish di Pesisir Selatan. Dalam kegiatan ini kita turut bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Pemda, serta dinas pariwisata pada setiap rute yang dilalui. Semoga ke depan kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan di Sumbar. Melalui MTA akan bisa diperkenalkan pariwisata, adat serta budaya minangkabau ke tingkat nasional hingga mancanegara," tutup Risnaldi yang juga anggota Komisi V DPRD Sumbar tersebut.

Sementara itu salah seorang peserta asal China, Luo mengatakan, senang bisa ambil bagian dalam MTA. Sebab, dengan mejelajahi alam Sumbar peserta bisa melihat pemandangan indah yang belum tentu dimiliki oleh negara lain.

“Pertama kali datang, saya melihat alam Sumbar memang indah, sehingga peserta tidak sabar untuk menjelajah ,” katanya. (Sri)

Padang,Lintas Media.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Raflis mengatakan.Dalam
mensinergikan kegiatan kedewanan dengan pemerintah daerah peran bamus di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sangat penting.  Sebab, keberadaan bamus sangat menentukan tingkat keberhasilan kinerja dewan tersebut.

Hal itu menjadi perbincangan hangat Sekwan  saat menerima kunjungan sejumlah anggota DPRD Pasaman Barat (Pasbar) ke DPRD Sumbar  kemarin di ruangan khusus 1 DPRD Sumbar.

Pemimpinan rombongan  DPRD Pasbar Endra Yama Putra menyampaikan, kedatangan mereka ingin melihat bagaimana kinerja Bamus di DPRD Sumbar.
”Kita di Pasbar dalam menentukan rapat Bamus, dilakukan sebulan sekali. Tentunya menyusun jadwal kerja dewan,” katanya.

Sekretariat DPRD Sumbar Raflis pada kesempatan itu menjelaskan.Bamus merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memegang peran penting. Mengingat sebagian besar keputusan penting yang diambil oleh dewan harus melalui Bamus terlebih dahulu.

Menurut Raflis.Bamus memiliki tugas untuk menetapkan acara untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah.

 ”Jadi, Bamus memiliki pengaruh dalam menentukan arah dan kinerja dewan, termasuk fungsi legislasi dan pengawasan,” jelas Raflis.

Raflis memaparkan langkah-langkah dalam mengatur acara dalam satu masa persidangan. Pertama menghitung jumlah hari kerja untuk rapat-rapat seluruh AKD. Kedua inventarisasi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh dewan dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan serta tugas-tugas lainnya yang mendesak.

Ketiga membagi hari kerja yang tersedia, berdasarkan urgensi tugas yang harus diselesaikan. Namun tidak dipungkiri pada praktiknya jadwal yang telah dibuat tidak selalu berjalan sesuai teknis. Sehingga perlu dilakukan revisi dan disepakati di paripurna. “Apabila ada perkembangan, dapat dilakukan revisi dan diparipurnakan,” imbuhnya. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Saat ini dari seluruh koperasi yang ada di Sumbar hanya 10-20 persen saja yang eksis, dan data tersebut benar adanya yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, dan inilah yang sebenarnya yang perlu kita evaluasi dan intropeksi pada saat memperingati HUT Koperasi apa yang terjadi selama ini.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya pada peresmian gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang beralamat di Jl. Hiu No 3, Transito Ulak Karang Padang dan diresmikan diresmikan Sabtu (27/9/2019) di Padang.

Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno mengharapkan, kedepan tidak ada kata terlambat, mari kita tingkatkan terus koperasi kita agar semakin maju, jaya sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.

Koperasi harus membuka diri untuk kemajuan nya sendiri, dengan menggunakan IT yang sudah ada pada PLUT, kalau tidak koperasi akan tenggelam apalagi di era seperti ini.

Dan kepada Kementerian Koperasi dan UKM mengucapkan terimakasih atas bantuan pembangunan  PLUT KUMKM ini akan sangat membantu, terutama koperasi dan UKM di Sumbar untuk bisa lebih sukses kedapannya, ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar juga menanggapi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi, Gubernur memastikan hal tersebut tidak akan menjadi masalah.

“Kami rasa untuk dijadikan sebagai UPTD tidak masalah dengan cukup dibuatkan saja aturannya, sedangkan untuk penambahan konsultan pendamping akan kami laksanakan, karena sudah saya tanyakan dan tidak melanggar aturan. Insyaalah dengan ada nya PLUT KUMKM ini semakin berkualitas koperasi dan UKM kita Sumbar” tekadnya.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik dalam kesempatan itu juga menyampaikan, untuk meningkatkan daya saing Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang ada di Sumbar perlu adanya Program PLUT-KUMKM memiliki tujuan sebagai lembaga bagi pengembangan KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

“PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat merupakan program tahun 2018. Dana yang dialokasikan Kementerian melalui Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2,6 miliar dan sebesar Rp. 2,3 miliar diantaranya untuk pembangunan fisik” jelasny

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Abdul Kadir mengatakan realisasi pembangunan fisik gedung senilai Rp. 1,8 miliaran, dimana terjadi penghematan anggaran namun tidak mengurangi kualitas bangunan.

Abdul Kadir mengatakan, PLUT- KUMKM lebih dikenal dan menjadi rumah bersama di kalangan para konsultan, pendamping dan penyuluh Koperasi, UMKM, serta agar dapat dimanfaatakan bukan saja oleh Dinas yang membidangi KUKM, namun juga oleh  instansi terkait lainnya.

“Dengan hal tersebut kami telah menyiapkan 7 orang konsultan pada setiap PLUT termasuk di Sumbar, dan 5 orang konsultan pendamping pada PLUT Kabupaten/ Kota” terangnya.

Selain itu, dia juga mengatakan, bahwa persemian PLUT KUMKM di Provinsi Sumbar ini merupakan PLUT KUMKM pertama yang diresmikan dari 5 PLUT KUMKM program tahun 2018.

Kepada Gubernur, Deputi Bidang Restrukturisasi tersebut berharap beberapa hal agar PLUT KUMKM dapat berjalan dengan maksimal, diantaranya Gedung PLUT KUMKM ini tidak dialih fungsikan penggunaan untuk kepentingan yang lain termasuk digunakan sebagai kantor pemerintahan.

Pengeloalan PLUT KUMKM yang saat ini masih bersifat penugasan pada salah satu Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar agar dapat diformalkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau bahkan ke depan dikembangkan menjadi Badan Layanan Usaha  Daerah (BLU-D), PLUT KUMKM dapat  digunakan semua pihak sebagai tempat berbagai kegiatan yang bersinggungan dengan pemberdayaan KUMKM, penambahan jumlah Konsultan Pendamping maupun serta  peningkatan kompetensinya.

Mengingat luasnya jangkauan layanan pendampingan PLUT KUMKM baik ditinjau dari sisi jarak, jumlah KUMKM dan juga kompleksitas pelayanannya, dan Mohon aktivitas dan kegiatan PLUT KUMKM terus dipantau agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan bersama, himbau Abdul Kadir

Sementara itu Pengurus Dekopin Wilayah Sumbar, Mirwan Pulungan mengatakan, jumlah koperasi di Sumbar per Desember 2018 sebanyak 3624 , dengan jumlah anggota sekitar 600 ribu orang dan telah mampu menciptakan 8.000 lapangan kerja, dan hal itu sangat membantu pemerintah daerah menyediakan lapangan kerja usia produktif dan mengurangi pengangguran.

“12,33 persen dari keseluruhan koperasi yang ada, volume usahanya sudah diatas 2 miliar, ini menunjukkan bahwa koperasi mampu mengembangan bisnis yang berbasis kepada masyrarakat dengan telah membangun ekonomi masyarakat ditingkat akar rumput” sebutnya.

Namun pada era industri  4.0. tantangan semakin rumit, perubahan teknologi informasi robotik yang pesat, menuntut insan koperasi untuk kreatif dan inovatif guna menata koperasi.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Pembangunan kabupaten Mentawai terus dikebut. Salah satunya, sektor kelistrikan. Akan ada pemasangan 1.233 sambungan listrik baru pada tiga desa di pulau Siberut, Mentawai.

Hal itu terungkap usai pertemuan antara tim dari PLN Wilayah Sumatera Barat dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit diruang kerja. Pada pertemuan tentang pasokan listrik di Kabupaten Mentawai di ruang kerja Wagub,Kamis (25/7/2019)

Hadir dalam kesempatan tersebut manager komunikasi PLN Wilayah Sumbar, Jimmy Remialis dan rombongan. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Nasrul Abit, pulang dari Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Mentawai.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan,Kita mesti fokus terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan, bersama pemerintah Kabupaten, salah satunya tentang listrik ini.

"Tahun ini jumlah daerah yang telah dialiri listrik telah mencapai 53,40%. Jumlah itu meningkat tajam dari tahun Tahun 2017, data yang direlis di media elektrifikasi di Kepulauan Mentawai mencapai 27,43 persen sedangkan rasio desa berlistrik baru mencapai 36,69 persen. Salah satu kendala untuk meningkatkan tersebut, adalah kesulitan biaya pasang baru"  ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan,  dalam diskusi ditemukan solusi, biaya pasang baru gratis. "Pihak PLN mengalokasikan biaya dari dana CSR.

" Selain listrik, beberapa sektor lain akan menjadi perhatian. Seperti sektor transportasi, kesehatan dan pendidikan. "Perlu dukungan dari pusat untuk membantu Mentawai. Kita akan komunikasikan ke Jakarta," katanya

Nasrul  sebutkan, sejak tahun 2006 silam, tiga daerah tertinggal menjadi perhatian Pemprov Sumbar. Dua diantaranya diperkirakan berpeluang melepas status ketertinggalannya. "Target kita tahun ini tiga daerah itu tidak lagi menjadi daerah tertinggal," tegas Nasrul Abit.  (rel)

Padang,Lintas Media News.
 Forum Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji merupakan salah wadah bagi Anak Nagari untuk melakukan terobosan dan inovasi guna mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah mereka dalam ikut mensukseskan program pemerintah. Peresmian Pasar Kuliner Pasar Nagari Pauh IX sebuah bukti yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan ini juga akan mampu mendorong pertumbuhan kunjungan wisata lokal dan mancanegara di daerah ini.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Drs.H.Nasrul Abit Dt. Malintang Panai meresmikan Pusat Kuliner Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, Selasa, 23 Juli 2019.

Hadir dalam peresmian tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri, Ketua KAN Pauh IX Suardi Datuak Rajo Bujang, Ketua FKAN Pauh IX Evi Yandri Rajo Budiman, Ketua Forum LPM se Kec Kuranji Irwan Basyir, SH, MH Datuak Rajo Alam dan para tokoh adat, serta masyarakat Pauh IX Kec Kuranji.

Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, selama ini kita mengangap budaya itu identik dengan tradisional terbelakang akan tetapi di nagari Pauh IX begitu baik dan dinamis.

"Selama ini kita hanya mengangap budaya itu identik dengan tradisional, ternyata hari ini Pauh IX adat budaya tetap dipertahankan dengan menampilkan kesenian-kesenian dan silat, ini suatu karakter kearifan lokal yang kuat," tuturnya.

Wagub Nasrul Abit mengharapkan pusat kawasan wisata budaya dan kuliner ini bisa menjadi bangkitan ekonomi masyarakat Pauh IX Kuranji yang baru dengan dukungan segala unsur dalam Nagari Pauh IX Kuranji.

"Konsep ini layak kita jadikan percontohan dalam pengembangan ekonomi UMKM di Sumbar," ucap Nasrul Abit Datuak Malintang Panai.

"Harapan kami kedepan, tempat ini dapat semakin berkembang, jaga kualitas layanan dan kebersihan yang terpenting pertahankan nilai-nilai luhur yang menjadi semangat awal saat mendirikan pusat kawasan wisata budaya dan kuliner ini," sambungnya.

Nasrul Abit juga menilai permasalahan sosial yang belakang ini kerap terjadi di tengah masyarakat menjadi perhatian serius adalah masalah narkoba yang harus disikapi seluruh pemangku kepentingan di provinsi itu.

"Dengan adanya kegiatan ini, anak nagari diharapkan bisa terhindar dari berbagai perbuatan tercela dan penyakit masyarakat, seperti narkoba, judi dan minuman keras, yang jelas-jelas merusak mental, moral dan kecerdasan inteletual generasi muda kita" ingatnya.

Lanjut Wagub Sumbar memberikan apresiasi kepada FKAN dengan berbagai ide yang dilahirkan untuk pembangunan di Nagari kita. Keberadaan FKAN saat ini betul-betul terasa oleh Anak Nagari, apalagi adanya pusat wisata budaya dan kuliner ini, dengan pola bagi hasil nagari Pauh IX bisa membangun nagarinya.

Pusat wisata budaya dan kuliner nagari Pauh IX menerapkan sistem dengan para pelaku usaha, yaitu penjual hanya menyediakan barang dagangan, sementara anak nagari menyediakan fasilitas mulai dari jasa pramusaji sampai dengan pembayaran listrik dan air.

"Ini merupakan wujud nyata dari penerapan konsep ekonomi kreatif, karena dari sini kita bisa melihat adanya pemberdayaan masyarakat, pertunjukan seni budaya tradisi dan ada penerapan sistem ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Evi Yandri Rajo Budiman yang juga caleg terpilih DPRD Sumbar dari Partai Gerindra ini mengatakan, Pusat Kuliner Nagari Pauh IX ini merupakan ide dari anak nagari yang tergabung ke dalam FKAN.

Pembangunan pusat wisata budaya dan kuliner ini memang diperuntukan bagi warga Pauh IX, dengan mengumpulkan warga asli Pauh IX yang berjualan pakai gerobak ataupun berjualan dipinggir jalan, untuk bisa berjualan disini dengan cara bagi hasil.

"Alhamdulillah, banyak warga kami yang berminat, semoga sarana wisata budaya dan kuliner ini akan membawa keberkahan bagi anak Nagari Pauh IX," ungkap Evi Yandri.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Komandan Korem (Danrem) 032/Wbr, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. mengatakan.Sepajang 29 Kilometer  lahan yang masih hutan belantara akan dibuka oleh TNI untuk dijadikan jalan  Trans Mentawai di Pulau Siberut,  Kabupaten  Kepulauan Mentawai .

Untuk pelaksanaan  pembukaan lahan yang masih hutan belantara tersebut, sebanyak  8 ( Delapan) unit alat berat dikirim ke  Pulau Siberut,  Kabupaten Kepulauan  Mentawai ," ungkap Danrem pada media saat sarapan pagi bersama di Cafe Cokro  , Selasa (23/7) di Padang.

Leibh lanjut  Kunto Arief Wibowo menjelaskan. Guna mempercepat pembangunan pembukaan jalan trans Mentawai (trans Pulau Siberut) sejauh 29 KM, dan mengingat resiko  pengerjaan yang sangat tinggi, maka Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang, Ditjen Kementrian PUPR mengadakan  kontrak kerjasama dengan Korem 032/Wbr.Dimana,kontrak tersebut sudah ditandatangani pada Rabu 17 Juli 2019 lalu di kantor BPJN III, Padang.

Kunto mengatakan, untuk mendukung kelancaran proyek tersebut, Korem 032/Wbr telah menyiapkan peralatan dan personel sebanyak 1 SSK Komposit.

“Kita telah siapkan 1 SSK Komposit sekaligus peralatan pendukung dan tenaga ahli serta tenaga pelaksananya,” kata Kunto.

Kunto menyebutkan, pihaknya akan menjaga dan bekerja maksimal dengan tenaga dan peralatan yang ada. “Secara teknis kita akan berkordinasi dan bersinergi dengan Kementrian PUPR. Baik tenaga ahli dan tenaga pekerja yang ready di lapangan.

Pada kesempatan itu Kunto Atief mengajak semua unsur yang terlibat, dimulai dari perencanaan hingga sampai ke pelaksanaan untuk sama-sama bersinergi, sehingga menghasilkan output sesuai aturan dan membanggakan bagi negara.

“Jika ditemui kendala di lapangan, mari kita sinergikan, agar bisa selesai,” tegasnya.

“Kendala kita tentu ada, tidak hanya cuaca saja. Karena Siberut masih awam, maka ada aspek pertimbangan diluar manusia yang kita hadapi, seperti hewan liar dan juga lahan masyarakat,” tambah Brigjen Kunto.

Kunto Arief berharap,  kedepan kerjasama dalam pembangunan Trans Mentawai bisa berlanjut dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan yang telah diamanahkan.

"Untuk pengerjaan jalan Trans Mentawai sepanjang 29 kilometer tersebut, ditargetkan rampung dalam tahun ini. Dengan begitu, masyarakat di daerah akan terbantu,  mobilitas barang dan jasa berjalan lancar,  sejalan dengan laju percepatan pembangunan ekonomi daerah,"sebut Kunto.

Jalan poros yang membelah empat pulau utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu akan menjadi jalan nasional  sehingga untuk  beberapa tahun ke depan, seluruh gugus pulau di Mentawai sudah terkoneksi,'' terangnya.

Disisi lain, untuk pembukaan jalan ini kita juga mengerahkan satu kompi pesonil TNI, dan juga  dibantu peralatan dari Batalyon Zeni Tempur." Ungkap Kunto Arief Wibowo

Namun demikian,Kunto berharap ,seluruh komponen bersinergi mendukung pembangunan Trans  Mentawai   yang biayanya dianggarkan dari pusat itu.

Dalam  pengerjaan lahan nantinya,menurut Kunto pihaknya akan berupaya meminimalisir kekurangan dan kendala lainnya di lapangan,disamping akan ada pembagian tugas dengan melibatkan tim teknis yang telah ditunjuk.

Diharapkan, personil yang dikerahkan bekerja secara maksimal sehingga keinginan  memajukan  masyarakat di pulau-pulau terluar dapat terealisasi dalam rentang waktu tidak lama lagi. ujar Kunto Arief Wibowo.

'Dengan ada nya jalan Trans  Mentawai itu nantinya,diharapkan masyarakat mendapatkan fasilitas kehidupan  dengan taraf kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya." Harap Kunto.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menetapkan 1 Oktober 1945  sebagai Hari Jadi Sumatera Barat. Penetapan tersebut dilakukan pada rapat paripurna DPRD dengan cara pengambilan keputusan terhadap Ranperda Tentang Hari Jadi Sumatera Barat di ruangan sidang utama DPRD Sumbar (22/7).

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahman selaku pimpinan rapat mengatakan.Usul prakarsa tentang hari jadi Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan dengan keputusan DPRD Nomor: 17/SB/2018 yang mana,sesuai dengan tahapan pembahasannya,ranperda tersebut telah dibahas oleh Komisi I sebagai komisi terkait dengan pemerintah.

Dari proses pembahasan yang panjang,komisi I bersama pemerintah daerah telah dapat merampungkan pembahasan ranperda tersebut dan hari ini ditetapkan,. 1 Oktober 1945 dipilih sebagai hari jadi karena dinilai paling relevan dengan perjalanan penting sejarah Sumatera Barat.Jelas Hendra.

Menurut Hendra,1 Oktober 1945 adalah momen saat pembentukan keresidenan Sumatera Barat. Pada saat itu digelar rapat KNID-SB (Dewan Perwakilan Rakyat) yang dipimpin oleh Moh, Syafei, DR. Moh Jamil dan Rasuna Said.

Rapat  memutuskan untuk membentuk kembali dan mengambil alih kekuasaan Keresidenan Sumatera Barat dari penjajah Jepang. Selain itu juga memilih dan menetapkan Moh. Syafei sebagai residen Sumatera Barat.

“Pada momen ini ada nilai-nilai dan semangat yang dapat menjadi sumber motivasi dan kebanggaan masyarakat, yaitu pengambilan kekuasaan pemerintahan keresidenan dari Jepang oleh pemuda dan pemudi Sumatera Barat,” ujar Hendra.

Hendra menegasakan adanya Hari Jadi Sumatera Barat perlu ada. Tujuan bukan hanya selain untuk ada momen yang bisa diperingati setiap tahunnya. Namun terpenting adalah untuk meningkatkan rasa kebanggaan dan cinta terhadap daerah.

“Adanya hari jadi juga merupakan penegasan marwah Sumatera Barat sebagai provinsi di NKRI,” Tukuk Hendra.(Sri)