Setelah melalui pembahasan panjang dan marathon, DPRD Kota Solok bersama Pemerintah Kota Solok akhirnya menyetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok.

Ketiga Ranperda tersebut diantaranya, Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Kemudian, Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Sumatera Barat. 

Sidang paripurna dewan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok, Hj. Nurnisma dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng serta Bayu Kharisma. Jalannya sidang turut dihadiri Wali Kota Solok, Zul Elfian serta unsur Forkompinda dan OPD terkait.

Ketua DPRD Kota Solok, Hj. Nurnisma mengatakan, sidang paripurna tersebut memiliki arti penting bagi dewan, pemerintah daerah dan masyarakat. Ranperda yang disepakati menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan daerah demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, sebut Hj. Nurnisma, sebelum ditetapkan dan disetujui sebagai produk hukum daerah, Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah itu telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan terbilang alot.

Tidak dipungkiri, kata Nurnisma, dalam proses pembahasan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari komisi bersama mitra kerja, hingga rapat gabungan komisi diwarnai berbagai dinamika. Namun, hal itu tidak terlepas dari komitmen DPRD agar produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Bagi DPRD Kota Solok, memang ada beberapa persolan daerah yang harus segera mendapat penanganan yang tepat. Sehingga dengan adanya produk hukum yang jelas, Pemko Solok dalam mengambil kebijakan atas penyelesaian persoalan yang ada akan lebih bijak.

"Lembaga dan anggota DPRD punya komitmen agar produk hukum yang dilahirkan benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar menjadi lembaran dokumen daerah. Komitmen itu terlihat dari seluruh proses dan tahapan yang dilalui," sebut Hj. Nurnisma.

Dengan persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah Kota Solok, Rabu (30/11/2022), Hj. Nurnisma mengharapkan, Perda yang dilahirkan dapat diterapkan untuk kepentingan masyarakat.

Sebelum penandatanganan kesepakatan bersama, juru bicara DPRD Kota Solok, Rusnaldi menyampaikan, pembahasan Ranperda tentang APBD tahun 2023 diawali ditingkat komisi dengan mitra kerja. Kemudian dilanjutkan oleh Banggar dan TAPD dari 26-29 November 2022.

Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp548.823.246.705. Dengan rincian PAD sebesar Rp47.840.800.000, pendapatan transfer sebesar Rp499.818.446.705 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.164.000.000.

Kemudian belanja pada APBD Kota Solok tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp694.812.152.916. Dengan rincian, belanja operasi Rp549.585.120.470, belanja modal Rp143.977.032.446, belanja tidak terduga Rp1.250.000.000.

"Berdasarkan perhitungan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja, terdapat defisit sebesar Rp145.988.906.211. Defisit tersebut akan diimbangi dengan pembiayaan netto sebesar Rp145.988.906.211," terang Rusnaldi.

Sementara itu, tiga fraksi di DPRD Kota Solok, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Solok Bersatu dan Fraksi Solok Adil Makmur secara prinsip menyepakati dan menerima ketiga  Ranperda untuk disahkan menjadi Perda dengan sejumlah catatan.

Fraksi Golkar meminta agar ketiga Ranperda yang disepakati mampu menjawab persoalan mendasar yang sangat berdampak bagi masyarakat Kota Solok. Pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat dengan program kerja dan kebijakan kongkrit dalam memaksimalkan pelayanan.

Sementara itu, Fraksi Solok Adil Makmur meminta agar Wali Kota Solok mengevaluasi program dan kegiatan OPD yang telah berjalan. OPD yang ada harus kreatif dan inovatif dalam peningkatan PAD.

"Ranperda Trantibum yang disepakati harus mampu memberikan kepastian hukum serta memelihara ketentraman masyarakat. OPD terkait harus  mampu menjalankan Perda dengan baik, kami tidak ingin di kemudian hari ada protes dan unjuk rasa atas kejadian insidentil yang tidak sesuai peraturan," terang juru bicara DPRD, Rusdi Saleh saat melanjutkan laporan hasil pembahasan.

Sementara itu, Fraksi Solok Bersatu menegaskan kembali kepada pemerintah daerah agar program kegiatan yang sudah diagendakan untuk bisa dilaksanakan di awal tahun. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan pengawasan pengerjaan kegiatan fisik ataupun non fisik. Harapannya, mutu pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar.

Terhadap persetujuan bersama tiga Ranperda itu, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi terhadap DPRD dan TAPD yang telah bekerja keras dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pembahasan hingga kesepakatan bersama.

"Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Terutama kepada seluruh anggota dewan yang mencurahkan waktu dan tenaga serta pikiran demi kemajuan Kota Solok," sebut Zul Elfian.

Zul Elfian mengakui, selama proses pembahasan di Badan Angaran, di Komisi-komisi atau di Panitia khusus terdapat banyak dinamika. Mungkin terjadi proses tanya jawab, mungkin terdapat perbedaan pendapat dan lain sebagainya.

Tentunya, tegas Zul Elfian, semua itu tidak lain adalah dalam rangka mendapatkan kata sepakat dalam merumuskan sebuah norma ataupun narasi. Semuanya itu adalah sebagai wujud nyata terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Usai persetujuan bersama itu, Perda APBD akan disampaikan untuk proses evaluasi kepada Gubernur. Sedangkan untuk 2 (dua) Perda tinggal permintaan nomor register sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah. (Karta)

Penghargaan ini diserahkan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022, di Padang yang diterima langsung oleh Kepala Dinas DKUKMPP Kabupaten Solok, Ahpi Gusta Tusri

 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok mendapatkan Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Pendukung UMKM terkolaboratif Wilayah Sumatera Barat Tahun 2022, pada Rabu (30/11/2022).

Bank Indonesia menilai, DKUKMPP Kabupaten Solok sebagai Dinas yang melaksanakan fungsi diantaranya pembinaan terhadap UMKM berbagai upaya dilakukan untuk menaik kelaskan UMKM baik melalui fasilitasi perizinan, pelatihan, dan bantuan peralatan, dalam pelaksanaannya, Dinas Koperindag Kabupaten Solok melibatkan SMESCO Indonesia, Bank Indonesia, HIPMI Sumbar, Dekranasda Kabupaten Solok, dan lainnya.

Kadis DKUKMPP Ahpi Gusta Tusri menyampaikan apresiasi atas peran besar Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi Sumbar untuk menjaga dan membantu Pemda dalam menumbuhkan perekonomian. Terlebih, Bank Indonesia perwakilan provinsi Sumbar sangat konsisten dalam menggeluti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tema kegiatan itu, yakni “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju” merupakan suatu hal yang relevan dalam situasi pemulihan ekonomi seperti saat ini.

“Saya sangat mengapresiasi sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah, juga semua pemangku kepentingan di dalam membangun daerah. Sinergi yang ditunjukkan BI sangat berarti dalam membangun Kabupaten Solok yang kita cinta ini,” ungkapnya.

Kemudian Ahpi Gusta Tusri berharap dukungan BI dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Solok, Mambangkik Batang Tarandam, menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat.

“Kami berterima kasih kepada BI yang konsisten membantu tumbuh kembang UMKM yang kemudian bisa membuka lapangan kerja yang baru serta memberikan multiplier effect bagi Kabupaten Solok,” ucapnya lagi. Ia berharap, upaya seperti ini, dapat senantiasa disinergikan dengan selurih pihak, baik pemerintah maupun swasta dalam upaya bersama mendukung pemulihan.

“Dengan sinergi dan inovasi, kita yakin pemulihan ekonomi di Kabupaten Solok akan berlangsung semakin cepat dan menjadi modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa depan,” terangnya.

Kadis juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Solok, Epyardi Asda dan Ketua Dekranasda Kabupaten Solok, serta Sekretaris Daerah atas arahan dan bimbingan yang diberikan. “Dan tak lupa terima kasih kepada seluruh ASN DKUKMPP, mari kita berbuat lebih baik ke depan untuk UMKM Kabupaten Solok,” tuturnya. 

Semoga Bank Indonesia Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara Emerging Markets untuk Indonesia Maju.

Ditempat Terpisah Kepala Bidang UKM Ria Danareka, SH, M.Cio mengatakan, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Sangat meningkat terutama sektor UMKM, perdagangan, industri dan pengolahan sebagai sektor unggulan.

“Terakselerasinya ekonomi Kabupaten Solok merupakan cerminan bahwa pada sektor usaha kembali bergairah dan menunjukkan pemulihan. Menurut pandangan kami, perbaikan ini masih terus dapat dioptimalkan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja kita yang menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2022. (Karta)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Dharmasraya turut membantu meringankan beban korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20 juta.

Bantuan tersebut diserahkan Ketua Baznas Dharmasraya, Z Lubis kepada Bupati Cianjur, Herman Suherman, serta turut disaksikan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, saat penyerahan satu ton rendang dan bantuan lain dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Selasa (29/11/2022) lalu.

Dalam keterangannya Ketua Baznas Dharmasraya Z. Lubis mengatakan bantuan ini diambilkan dari dana zakat pada program Dharmasraya Peduli sub kegiatan Tanggap Bencana.

 “Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban saudara kita yang sedang ditimpa musibah gempa di Cianjur,” ucap Z. Lubis.

Z. Lubis menerangkan, secara total Baznas Dharmasraya telah menyumbangkan Rp.50 juta untuk korban gempa Cianjur. Karena  sebelumnya Baznas juga menyerahkan dua ekor sapi senilai Rp.30 juta untuk dimasak rendang bersama Pemkab, Sabtu (26/11/2022) lalu.

Z. Lubis yang hadir bersama Dandim 0310/SSD, Letkol Endik Hendra Sandi dan Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah turut mendapingi Bupati Sutan Riska, meninjau titik-titik pengungsian di Cianjur.

Dalam kesempatan itu, Sutan Riska mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa dan bergotong royong membantu saudara-saudara yang sedang ditimpa bencana. 

"Setelah ini kita akan mengupayakan bantuan recovery atau pemulihan, supaya masyarakat Cianjur segara pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa," tutur Ketua Umum Apkasi itu.

Bupati Cianjur, Herman Suherman menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya atas bantuan kepada masyarakatnya yang ditimpa musibah, termasuk bantuan Baznas Dharmasraya.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh donatur atas bantuannya, mudah-mudahan apa yang kami terima pada hari ini dapat meringankan beban warga masyarakat kami dalam menghadapi cobaan ini”, tutur Herman Suherman.(elda)

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Ali Tanjung menegaskan, DPRD Provinssi Sumatera Barat tidak akan pernah berhenti berjuang untuk menaikkan pendapatan APBD Provinsi Sumbar.

Usai kemaren meminta pengelolaan Hotel Balairung di Jakarta untuk dikelola oleh pihak ketiga karena tidak pernah memberikan kontribusi pada kas daerah, kali ini giliran Novotel di Bukittinggi yang diminta Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat agar segera dipihak ketigakan.

"Kami minta pengelolaan Novotel dipihak ketigakan. Kita kontes saja, kita tender saja, pihak mana saja yang menang silahkan yang penting bisa menguntungkan dan meningkatkan pendapatan APBD Sumatera Barat, kata Ali Tanjung, Kamis (01/12) saat konferensi pers dengan awak media di gedung DPRD Sumbar.

Ali Tanjung memaparkan alasan meminta dipihak ketigakannya Novotel Bukittinggi karena tidak maksimal memberikan pendapatan pada kas daerah.

"Saat ini Novotel hanya memberikan pendapatan 300 juta pertahun. Dan menurut kami itu tidak maksimal. Untuk itu kami meminta kepada Pemprov Sumbar agar pengelolaan Novotel dipihak ketigakan saja agar memberikan pendapatan maksimal bagi daerah" kata Ali Tanjung.

Ali Tanjung juga meminta pada Pimpinan DPRD Sumbar agar dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas permasalahan Novotel ini agar terang benderang.

"Kita ingin bahas permasalahan Novotel ini secara terbuka dan semua anggota DPRD dan semua fraksi terlibat agar masalah ini terang-benderang karena tujuan kita bukan untuk pribadi tapi untuk kemajuan Sumbar," tegas Ali Tanjung.(St/***)

Kota Pakumbuh menjadi daerah pertama di Sumbar untuk uji coba penerapan penggunaan kode QR untuk pengisian BBM bersubsidi jenis solar oleh PT. Pertamina Patra Niaga Mulai 1 Desember 2022 hari ini. 

Mengetahui hal tersebut, Pj. Wali Kota Payakumbuh melalui Asisten II Elzadaswarman menyambut baik dengan dijadikannya Payakumbuh sebagai pilot projek oleh pertamina untuk pengguaan kode QR itu.

"Pak Wali Kota kita sangat mendukung sekali langkah yang dilakukan oleh pertamina ini, beliau berharap dengan berlakunya kode QR ini penyaluran BBM subsidi di Payakumbuh ini akan lebih tepat sasaran," katanya saat bertemu Sales Branch Manager Pertamina Rayon Empat Sumbar Muhammad Yudistira di Balai Kota Payakumbuh.

"Intinya kita di Payakumbuh sangat mendukung program-program dari pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat kita," sambungnya.

Sementara itu Sales Branch Manager Pertamina Rayon Empat Sumbar Muhammad Yudistira mengatakan, pemberlakuan kode QR ini, agar pendistribusian BBM subsidi lebih termonitor, tepat sasaran dan tepat volume.

“Kami sudah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Program Subsidi Tepat. Uji coba penerapan program ini secara menyeluruh akan dilaksanakan di Kota Payakumbuh pada 1 Desember 2022,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masyarakat diharapkan segera melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id.

Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapat Kode QR yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website tersebut.

"Satu akun di website subsiditepat.mypertamina.id dapat mendaftarkan beberapa kendaraan, sehingga satu akun dapat memiliki beberapa Kode QR sesuai kendaraan yang didaftarkan," katanya.

"Saat uji coba besok, bagi pengguna kendaraan yang tidak atau belum memilili QR code masih dapat membeli solar bersubsidi tapi jumlahnya dibatasi hanya 40 liter sekali transaksi per hari," tukuknya.

Lebih lanjut dijelaskan, Kode QR bisa dicetak (print out) untuk digunakan di SPBU Pertamina. Mekanisme ini khusus digunakan untuk kendaraan roda empat atau lebih yang berhak menggunakan solar bersubsidi.

Yudistira juga menyebut, konsumen Biosolar roda empat yang telah terdaftar dalam program subsidi tepat sebesar 10,3 persen dari populasi sebanyak 4.127 kendaraan roda empat di Kota Payakumbuh.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran program subsidi tepat masih terus dibuka.

Konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diupload melalui website yaitu foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi.

Untuk konsumen layanan umum atau non-kendaraan juga menyiapkan foto surat rekomendasi dan foto KIR.

"Sebagai upaya mempermudah konsumen kami untuk melakukan pendaftaran, kami membuka booth konsultasi pendaftaran di SPBU-SPBU Pertamina. Sehingga, masyarakat yang memiliki kendala atau kesulitan mendaftar dapat terbantu proses pendaftarannya. Bagi yang memiliki akses internet, dapat langsung mengakses ke website subsiditepat.mypertamina.id atau melalui menu Subsidi Tepat di Aplikasi MyPertamina," ucapnya.

Sebagai informasi, ketentuan untuk pengguna yang berhak membeli BBM Subsidi telah diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Selain itu juga terdapat Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang. 

Untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan program ini, Pertamina Patra Niaga menempatkan orang-orangnya, agar tidak ada keluhan dan cepat memberikan pelayanan. (rls)

 Manajemen PT Semen Padang mengapresiasi kinerja relawan  Tim Reaksi Cepat (TRC) Semen Padang dalam misi kemanusiaan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Apresiasi dari manajemen perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu, disampaikan oleh Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, Rabu (30/11/2022) sore. 

Menurut Anita, manajemen mengapresiasi relawan TRC Semen Padang, karena sejak hari ketiga pasca-gempa hingga saat ini, relawan TRC Semen Padang telah ikut membantu SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan evakuasi korban gempa. 

"Selain melakukan pencarian dan evakuasi korban gempa, TRC Semen Padang juga membantu pendistribusian logistik berupa sembako dan kebutuhan lainnya dari posko bantuan ke lokasi pengungsian," kata Anita. 

Anita berharap kepada relawan TRC Semen Padang untuk terus memaksimalkan sumber daya yang ada untuk membantu SAR gabungan dalam melakukan pencarian terhadap korban gempa yang masih dilaporkan hilang. 

"Di samping itu, terus lakukan koordinasi dengan pihak terkait, jaga kesehatan dan utamakan keselamatan selama berada di lokasi gempa Cianjur. Insya Allah, misi kemanusiaan ini menjadi ladang amal bagi para relawan," ujarnya. 

Dihubungi terpisah, Koordinator TRC Semen Padang untuk bencana gempa bumi Cianjur, Saparudin, mengatakan pihaknya terus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu SAR gabungan dalam pencarian korban gempa yang belum ditemukan. 

Untuk hari ini, pencarian dilakukan sejak pukul 07.00 WIB pagi  hingga pukul 17.00 WIB. Untyuk mempermudah pencarian, TRC Semen Padang membagi 2 tim. Namun sayangnya, di warung sate tersebut belum berhasil ditemukan korban. 

Pencarian di sekitaran warung Sate Shinta yang tertimbun longsoran tanah akibat gempa itu kami lakukan bersama SAR gabungan. Pencarian dilakukan secara manual menggunakan cangkul dan sekop. 

"Selain itu, TRC Semen Padang juga membantu pendistribusian logistik berupa beras, selimut, minyak goreng, mie instan dan obat-obatan dari SIG untuk korban gempa di Desa Mekarwangi, Kecamatan 

Warungkondang," katanya. 

Sebelumnya, Dirut PT Semen Padang, Asri Mukhtar, melepas 10 relawan TRC Semen Padang ke lokasi bencana gempa di Cianjur. 10 relawan itu terdiri dari Saparudin, Daski Wandi, Syafriza, Syantos Priadinata, Indra Yokto Buana, Muhammad Hosen Nurdin, Armel Agusli, Novian, Andri Sumarli dan Rifo Asprilia. 

Seperti diketahui, gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang terjadi pada Senin (21/11/2022) siang, dan berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyebabkan dampak yang sangat besar hingga menelan banyak korban. Selain korban jiwa dan luka-luka, gempa juga menyebabkan banyaknya bangunan rusak berat. (*/b/hms)

 Kapolres Kepulauan Meranti, Polda Riau, AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH, Rabu (30/11/2022) pagi, melaksanakan kegiatan Bersepeda Sapa Masyarakat (Bersama) dan blusukan ke pasar moderen Tanjungharapan Selatpanjang, Kecamatan Tebingtinggi.

Giat patroli bersepeda dalam rangka memastikan situasi kamtibmas yang kondusif di kota Selatpanjang tersebut diikuti oleh Kasat Lantas Akp Boy Setiawan SAp MSi, Kasat Samapta AKP Timur Brata Yuda SH, Kapolsek Tebingtinggi AKP Gunawan SH, dan personel Polres.

Adapun rute patroli yang dilalui, yakni mulai dari Mapolsek Tebingtinggi di Jalan Pembangunan I menuju - Jalan Pembangunan III - Jalan Kartini - Jalan Imam Bonjol - Jalan Ahmad Yani - Jalan Tebingtinggi - Jalan Diponegoro - Jalan Kesehatan - Jalan Tanjungharapan.

Kapolres mengatakan, kegiatan bersepeda ini merupakan program rutin yang dilakukan dengan menyapa langsung masyarakat, menyambangi tempat-tempat keramaian, seperti pasar serta melakukan dialog, selain itu juga menjalin kemitraan Polri bersama masyarakat.

"Ini merupakan perwujudan Polri hadir ditengah masyarakat. Agar masyarakat dapat merasakan kehadiran polisi guna terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kepulauan Meranti," ungkap AKBP Andi Yul usai patroli.

Sambil patroli, sebut ia bersama rombongan juga menyambangi pasar moderen Tanjungharapan. Disana, tampak Kapolres menyapa dan mendengarkan keluh kesah pedagang terkait pelayanan kepolisian dan situasi kamtibmas.

Andi Yul pun berkeliling melihat suasana pasar yang agak sepi dari pengunjung atau pembeli, seperti yang dikeluhkan pedagang saat ia berbincang-bincang dengan para pedagang disana.

Tidak hanya itu, Andi Yul juga duduk bersama untuk berdialog serta mendengarkan saran dan masukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh pedagang, masyarakat dan maupun pengelola terkait dengan sitkamtibmas di seputaran pasar.

Bahkan, ia bersama rombongan pun membeli barang dagangan sejumlah pedagang dan juga menanyakan terkait harga barang kebutuhan. Setidaknya hal itu dilakukannya sebagai upaya dirinya membantu ekonomi para pedagang disana.

"Saya mengajak kita semua untuk bersama menjaga kamtibmas agar daerah kita ini selalu kondusif. Sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan aman," ajaknya.

Para pedagang mengaku kaget dan senang dengan kunjungan blusukan Kapolres Kepulauan Meranti ke pasar moderen tersebut.

"Baru kali ini Kapolres turun langsung ke pasar, menyapa dan berdialog dengan kami terkait situasi kamtibmas. Kapolres kita ini memang bermasyarakat orangnya," ucap salah seorang pedagang.

Untuk diketahui, selain blusukan dan menyapa pedagang dan masyarakat di pasar moderen Tanjungharapan, Kapolres AKBP Andi Yul LTG juga menyempatkan diri menemui masyarakat di sejumlah warung kopi di Selatpanjang.

Kunjungan juga bahkan dilakukannya terhadap TK Kemala Bhayangkari Selatpanjang. Disana orang nomor satu di jajaran Polres Kepulauan Meranti itu memberikan motivasi dan semangat kepada guru dan murid TK tersebut.(Nina/rls).

Kedatangan calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan  bakal mengguncang Sumbar. Mantan Gubernur DKI tersebut dijadwalkan berada di Sumbar selama 2 hari, Sabtu-Minggu tanggal 3 - 4 Desember 2022.

Dimulai dari hari Sabtu sore pada jam 15.00 WIB Anies Baswedan tiba di Bandara BIM, Padang Pariaman. Lalu Anies bersama rombongan menuju ke arah Kayutanam untuk mengunjungi INS Kayutanam.

Setelah sholat ashar dan makan durian, rombongan Anies bakal diarak menuju Padang Panjang mencicipi Sate khas Padang Panjang dan setelah makan malam Anies melihat Kampus Dinniyah Putri Padang Panjang. Jelang tengah malam Anies bakal disuguhi orasi budaya di lapangan Bancah Laweh Padang Panjang dan setelah itu rombongan berbalik ke Padang.

Keesokan hari nya (Minggu/4-12) Anies Baswedan beserta Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar, Fadly Amran mengajak warga kota Padang Jalan Sehat dengan tagline "Bergerak Untuk Menang" di sepanjang Danau Cimpago.

Setelah itu, Anies Baswedan akan mendeklarasikan Relawan Perubahan Sumbar. Dilanjutkan penyambutan adat di Gedung LKAAM Sumbar. 

Setelah pertemuan di LKAAM Sumbar, Anies melanjutkan pertemuan dengan pimpinan media di Sumatera Barat, dalam bingkai silaturrahmi sambil makan siang bajamba di Baiturrahmah By Pass Padang. Sebelumnya Anies berkunjung ke kantor Haluan, media cetak tertua di Sumatera Barat

Semua kegiatan penyambutan Anies Baswedan ke Sumbar di persiapkan oleh DPW Partai Nasdem beserta seluruh simpul relawan Anies yang tersebar di Sumbar.

Ketua DPW NasDem Sumbar, Fadly Amran mengatakan, sejumlah agenda persiapan telah dirancang secara bersama.

"Penyambutan ini maksimal selama agenda safari politik Pak Anies Baswedan di Sumatera Barat," ujar Fadly

Fadly Amran menerangkan, persiapan-persiapan untuk menyambut calon presiden Anies Baswedan harus 100 persen sudah matang. Pesan tersebut ia sampaikan kepada tim dan panitia termasuk para pengurus baik DPW maupun DPD NasDem serta para relawan saat rapat persiapan di Kantor DPW Partai Nasdem, Ulak Karang, Padang. (rls)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui sejumlah pemimpin politik dan pemerintah Australia di Canberra kemarin (28/11). AHY juga menjalankan “people to people diplomacy” dengan menemui para akademisi terkemuka di kampus-kampus besar di Australia. 

“Kunjungan saya kali ini untuk memenuhi undangan pemerintah Australia. Dulu, terakhir saya ke Australia menjalankan misi kerja sama militer. Kali ini, saya kembali memperkuat relasi bilateral Indonesia-Australia untuk mengokohkan fondasi perdamaian dan stabilitas kawasan di Indo-Pasifik,” kata alumnus Kennedy School of Government, Harvard University tersebut. 

Di Canberra, AHY bertemu dan berdiskusi dengan Gubernur Jenderal David J. Hurley, selaku simbol perwakilan Raja Inggris. AHY juga berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Penny Wong, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richarf Marles, Menteri Industri dan Science Ed Husic, dan sejumlah senator ternama dari Partai Buruh dan juga Partai Liberal. “Ada banyak isu-isu fundamental yang kami diskusikan, untuk pembangunan ekonomi, demokrasi dan juga meningkatkan hubungan bilateral AusIndo, seperti yang dulu dilakukan oleh Presiden SBY,” ujar pria kelahiran Bandung tersebut. 

AHY menekankan, ia menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. “Pada tataran global, saya menyoroti multilateralisme yang bermasalah, juga rivalitas AS dan China di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara "middle power", saya berharap Indonesia dan Australia bisa bersama-sama menjaga stabilitas kawasan di Indo-Pasifik,” lanjutnya.

Selain itu, AHY menyampaikan tiga tantangan dan peluang bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia. “Pertama, hubungan politik kita terjalin sangat baik, namun kita harus meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara, khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi. 

Kedua, "trust" atau rasa saling percaya adalah kunci penting bagi hubungan kedua negara sahabat ini. Ketiga, hubungan antara warga Indonesia dan Australia atau "people-to-people contact" menjadi "key driver" dan elemen penting bagi kedua negara,” AHY menjelaskan.

AHY juga berkesempatan berdiskusi dengan Menteri Bayangan di bidang Luar Negeri (Shadow Minister), Senator Simon Birmingham, dari Partai Liberal yang menjadi partai oposisi pemerintah saat ini. “Sebagai pihak oposisi di pemerintahan masing-masing, kami berdiskusi dengan hangat bagaimana bisa terus memajukan hubungan bilateral Indonesia dan Australia ke depan. Begitu juga di kawasan, peran ASEAN perlu ditingkatkan untuk menjaga stabilitas,” ujar AHY.

“Kami pun bersepakat bahwa, hubungan yang baik ini harus terus dilanjutkan, tanpa memandang partai mana yang berada di pemerintahan. Komunikasi aktif diantara oposisi inilah yang menurut saya sangat baik dan perlu diapresiasi,” tambahnya.

Selain itu, selama kunjungan ke Australia, AHY juga dijadwalkan hadir dalam diskusi akademik bersama para akademisi dan pelajar di Australia National University, University of Melbourne, dan Monash University.

Diantara program yang sangat padat tersebut, AHY juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan tokoh dan masyarakat Indonesia di luar negeri, diaspora dan pelajar. Selama kunjungan kerja di Australia AHY didampingi Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya dan First Secretary Political The Australian Embassy Jakarta Tom Coghlan.(rls)

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Karnalis Kamaruddin mengatakan, pihaknya melalui bagian SDM melakukan pelaporan kepada Bawaslu RI membentuk Panwas ad-hoc. Realisasi anggaran Bawaslu Sumbar sampai November 2022 baru mencapai 59 persen.

"Kita belum mencapai target realisasi ditetapkan, maka diperlukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan penyerapan anggaran dan mempedomani aturan berlaku," ujar Karnalis Kamaruddin saat bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan konsolidasi sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu untuk Pengelolaan Keuangan Pengawas Ad-hoc TA 2022 di Hotel The Balcone Bukittinggi, Selasa - Rabu, 29 - 30 November 2022.

Menurut Karnalis, narasumber menyampaikan materi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022.

"Narasumber juga menyampaikan hal-hal perlu diperhatikan mulai dari kewajiban perpajakan instansi pemerintahan, terbitnya PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan TA 2023, hingga Rencana PMK tata cara pelaksanaan anggaran tahapan pemilihan umum," ujar Karnalis

Tisari Yona Gumila selaku Kepala KPPN Padang mengatakan, rencana PMK tata cara pelaksanaan anggaran  dalam tahapan pemilihan umum. Pihaknya mengingatkan kembali terkait siklus APBN dan tanggal penting menjelang akhir tahun anggaran perlu diperhatikan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 

"Kita mengapresiasi capaian IKPA dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terutama revisi DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, dan Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai kinerja 100% dan 93,95 persen," ujarnya 

Dengan adanya kegiatan Bimtek yang menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai instansi keuangan, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan dapat menyeragamkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, meningkatkan kinerja anggaran dalam menghadapi akhir tahun 2022.

"Kita menjamin ketersediaan dana, ketepatan pembayaran, serta percepatan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan pada akhir tahun anggaran 2022," ujar Karnalis 

Tampak acara dihadiri Kordiv SDMO, Diklat, dan Datin, Koordinator/Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan staf pengelola keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Narasumber dari KPP Pratama Padang 1, Kanwil DjPB, KPPN, serta Kepala Biro Bawaslu RI.(rls)

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Yanuk Sri Mulyani mengatakan.Syatat utama pendaftaran Bakal Calon Anggota (BCA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu 2024, 2000 dukungan harus terverifikasi.

Hal itu disampaikan Yayuk saat membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pendaftaran Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI pada Pemilu Serentak 2024.Rabu (30/11/2022) di ZHM Premier Hotel Padang.

Yayuk mengatakan, kegiatan ini sangat penting karena bagian dari Tahapan Pemilu Serentak 2024 yang merujuk pada PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Calon Perseorangan.

"Selain itu, pada 16 Desember 2022 ini akan dimulai pendaftaran calon anggota DPD RI," ujar Yanuk. 

 

Yanuk yang didampingi Gebriel Daulay, Kordiv Penyelenggaraan Pemilu dan Yuzalmon, Kordiv Data dan Informasi (Datin) KPU Sumbar serta Jumiati (Kabag Keuangan) menjelaskan. Terkait dengan bakal calon  DPD ini, sebelum pendaftaran, bakal calon terlebih dahulu mengisi berita acara dukungan yang telah disiapkan oleh KPU Sumbar. 

"Beda dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu serentak 2024 nanti, bakal calon anggota DPD harus mengisi formulir dukungan. Untuk Provinsi Sumbar, ditetapkan minimal 2.000 dukungan yang tersebar di minimal 50 persen kabupaten kota. Jadi untuk Sumbar, dukungan harus tersebar di 10 kabupaten kota," ungkap Yanuk.

Yanuk mengimbau, masyarakat yang berminat untuk menjadi bakal calon anggota DPD RI, untuk bisa segera melengkapi persyaratannya,jika ada yang diragukan, termasuk bagi pengurus parpol, silakan datang ke kantor KPU Sumbar untuk konsultasi. 

Sementara itu Kordiv Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Gebriel Daulay dalam paparannya menyampaikan, seseorang belum bisa mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI, bila tidak lolos verifikasi administrasi yang terkait dengan surat pernyataan dukungan dan surat prsyaratan dukungan. 

"Jadi, lolos dulu verifikasi administrasi dan faktual termasuk syarat dukungan, baru bisa mendaftar sebagai calon anggota DPD RI. Jadi, sejak awal data-data calon harus terverifikasi," jelas Gebriel dalam diskusi yang dipandu oleh Sutrisno, Kabag Teknis dan Humas KPU Sumbar.

Sebelumnya, Kasubag Teknis Sekretariat KPU Sumbar, Rahman Al Amin dalam laporannya menyampaikan, dasar pelaksanaan kegiatan ini UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. mengingat tahapan calon perseorangan untuk Pemilu Serentak 2024, dimulai pada 6 Desember hingga 25 November 2023. 

"Karena itu, untuk kelancaraan pelaksanaan tahapan ini, maka KPU Sumbar menggelar Rakor dan Sosialisasi ini," ujar Rahman.

Acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini juga dihadiri Anggota Bawaslu Sumbar, Nurhaeda Yetty dan calon anggota DPD RI Pemilu 2019 serta perwakilan Partai Politik, Ormas, OKP dan tokoh masyarakat.(st)

SUKADANA - Lintas Media News.Wakil Bupati Lampung Timur Memberi Sambutan Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur Dalam Acara Penyampaian Raperda Tentang Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Lampung Timur Dan Dua Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Timur Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Cagar Budaya Dan Raperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Lampung Timur, Selasa (29/11/2022).

Acara yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lampung Timur itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Moch Jusuf, Para Staf Ahli, Asisten, Kepala Inspektorat, Achmad Zainuddin, Sekretaris DPRD, M Noer Alsyarif, Para Kepala Organisasi Perangkata Daerah, Kepala Bagian serta Camat.

Azwar menyampaikan agar raperda tepat sasaran harus disesuaikan dengan ruang lingkup pengaturan yang sesuai.

“Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2016 perlu disesuaikan diantaranya ruang lingkup pengaturan yaitu kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, pembongkaran dan retribusi bangunan gedung, dengan ruang lingkup yang akan diatur dalam Raperda ini, maka sasaran yang hendak dicapai melalui Raperda Bangunan Gedung dan Retribusi Bangunan Gedung yang kami sampaikan agar terwujud bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, bangunan gedung yang tertib sehingga menjamin kehandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta adanya kepastian hokum dalam Pelaksanaan Bangunan Gedung dan peningkatan PAD di Kabupaten Lampung Timur”.

Lebih lanjut suami dari Huzaimah itu juga menjelaskan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa pajak dan retribusi daerah terhimpun dalam satu raperda.

“Selanjutnya Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala BKPM pada tanggal 25 Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dihimbau kepada daerah untuk melakukan percepatan pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Paling lama Januari 2024, hal ini diatur juga pada ketentuan Pasal 94 Undang-UndangNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada daerah bahwa pajak dan retribusi daerah diatur dalam satu perda. Berdasarkan hal tersebut maka substansi yang diatur dalam raperda ini diatur juga retribusi persetujuan bangunan Gedung yang masa berlakunya sampai dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur mengundangkan Perda tentang Pajak dan Reribusi Daerah yang terhimpun dalam satu Perda”. ( YUDI )