Setelah berikan toleransi dengan keringan membayar pajak kendaraan, hari ini menjadi hari pertama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat , Jasa Raharja , POM Angkatan Darat, Bank Nagari gelar razia gabungan.

Razia Tim Gabungan ini digelar di Fly Over Bandara Internasional Minangkabau Selasa ( 27/9-2022)

Razia ini dilakukan karena Pemeritah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan melalui Program 5 Untung sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022.

Keringanan yang diberikan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 diantaranya :

- Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

- Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor

- Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II

- Bebas Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II

- Bebas Pajak Progresif atas Kepemilikan 1 (satu) Keluarga

Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Hilman Wijaya, SIK., MH menyampaikan pihaknya akan rutin melakukan razia kendaraan yang tidak melakukan pengesahan STNK (Mati Pajak).

“Kami akan mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar berjalan dengan baik, sehingga pajak yang dikumpulkan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Saat Ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan keringanan bagi penunggak pajak lebih dari 2 (Dua) Tahun. Mereka Hanya Perlu membayar pajak 2 (Dua) Tahun tanpa denda.”ujar Kombes Pol Hilman Wijaya. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi, menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan diskon Pajak bagi wajib pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. 

“Program ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunaikan kewajiban nya,” ujarnya. 

Razia dilaksanakan bersama Ditlantas Polda Sumatera Barat, Jasa Raharja dan Bank Nagari sambil menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membuka layanan mobil samsat keliling di lokasi razia sehingga pengendara yang terjaring bisa membayar pajak di lokasi dengan keringan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dirlantas Polda Sumatera Barat berserja Jajaran, Kepala Cabang Jasa Raharja, Bank Nagari dan POM Angkatan Darat yang telah mendukung program ini,”uajr Maswar Dedi.(rls) 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Raknyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Indra Datuk Rajo Lelo didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan)  Raflis menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau di ruang Banggar DPRD  Sumbar, Selasa (27/9/222).

Kedatangan rombongan BANGGAR DPRD Riau tersebut ke DPRD Sumbar dalam rangka membahas membahas rancangan peraturan daerah  (Ranperda) perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022, 

Wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Indra Datuk Lelo mengatakan, pihaknya mengikuti aturan terbaru dalam membahas anggaran dan melaksanakan anggaran.

"Kita sengaja membicarakan semua pimpinan dan anggota membicarakan hak sama, kita ingin menyampaikan tawaran kepada kepala daerah, pemda itu ada DPRD dan kepala daerah, jadi saya melihat komunikasi harus terbangun semua anggota," ujar Indra Datuk Rajo Lelo

Menurut Indra Datuk Rajo Lelo, sinergi kepala daerah di Sumbar dengan seluruh stakeholder pada tingkat eksekutif maupun legislatif mewakili daerah pemilihan Sumbar perlu terus ditingkatkan.

"Saya perintah fraksi, saya minta perjuangankan aspirasi masyarakatnya, jadi jangan diputuskan pimpinan fraksi saja," ujar Indra Dt Lelo merupakan ketua DPD PAN Sumbar

Lanjut Indra Dt Rajo Lelo, pihaknya bisa melakukan dorongan pembangunan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. 

"Bisa saja kebijakan pembangunan daerah kita dorong, agar dapat pembangunan merata di Sumatera Barat untuk masyarakat kita wakili," ujar Indra Dt Rajo Lelo

Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau Mahmun Sholikin mengatakan, pihaknya ingin menggali informasi secara intensif, agar pembahasan Banggar berjalan tepat sasaran dan sesuai aturan berlaku. 

"Kita sengaja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau untuk mendapat masukan dengan Ranperda perubahan APBD Tahun 2022," ujar 

Mahmun Sholikin di ruang Banggar DPRD Provinsi Sumbar,  Selasa, 27 September 2022.

Tampak acara dihadiri Pimpinan dan anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Mahmun Sholikin, Amyurlis ucok, Ali Harahap, Sahidin dan Sulaiman Mz.(St)

Persamaan hal tidak dipenuhi puluhan siswa SMAN 1 Padang bersama orang tua mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar karena mereka ditempatkan belajar di Kampus 2 di Gedung SMA Bunda Jalan Bunda, Ulak Karang Kecamatan Padang Utara, Padang.

Kedatangan puluhan siswa dan orang tuanya tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Ketua Komisi V DPRD Sumbar Daswanto dari Fraksi PAN di ruangan Khusus I DPRD Sumbar.Selasa (27/9/2022).

Menanggapi permasalahan ini,Supardi mengatakan,akan mencarikan solusinya dan berkoordinasi dengan dinas terkait,pada prinsipnya DPRD memahami keinginan dan permintaan ini,semua akan disesuaikan denganmusyawara dan mufakat.

Sementara,Ketua Komisi V DPRD Sumbar Daswanto  mengatakan, pihaknya akan mendorong untuk anggaran pembangunan lokal baru atau ruang kelas baru di SMA 1 Padang. Idealnya anggaran direncanakan Rp 1,2 milyar untuk tiga ruang kelas baru lengkap mobiler.

"Kita akan dorong di APBD murni 2023 untuk berjuang, agar pelaksanaan ruang kelas baru di kampus I SMA 1 Padang," ujar Daswanto.

Menurut Daswanto, pihaknya mendorong bidang pendidikan Provinsi Sumatera Barat semakin maju. Pihaknya ingin melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana di SMA di Sumatera Barat.

"Kita akan mendorong pelajar kita di Sumatera Barat semakin semangat dan cerdas di sekolah. Kita ingin juga guru dapat selalu meningkatkan kemampuan kompetensinya, agar pelajar dapat memahami pelajaran diberikan guru di sekolah," ujar Daswanto.

Rori Paslah, salah seorang orang tua siswa mengatakan, pihaknya sudah kecewa dengan dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, karena dinilai amatir atau abal- abal mengelola dinas pendidikan.

"Mental anak-anak kami sudah kena. Kami hanya minta kesamaan hak antara anak-anak di kampus II dengan kampus I. Karena kampus II fasilitasnya tidak memadai dan lokalnya kecil. Dengan jumlah siswa 36 satu lokal tidak masuk akal," ujarnya

menurut Rori dinas Pendidikan Sumbar  menjanjikan Senin dan Selasa, (19-20 September 2022) sudah bisa pindah. Namun, kenyataannya tidak bisa pindah.

“Kami dan anak–anak sudah kecewa. Mental anak-anak kami sudah kena. Bahkan Senin (26/9) anak-anak telah sepakat ke kampus 1 lakukan upacara. Tapi selesai upacara, anak-anak tidak dibolehkan belajar di kampus 1 dan diminta belajar di kampus 2 dengan alasan guru-guru sudah menunggu di kampus 2. Padahal kan bisa gurunya diminta pindah ke kampus 1,” keluhnya

“Kami  hanya minta kesamaan hak antara anak-anak di kampus 2 dengan kampus 1. Karena kampus 2 fasilitasnya tidak memadai dan lokalnya kecil. Dengan jumlah siswa 36 satu lokal tidak masuk akal. Sementara lokal di kampus 1 sudah lengkap semuanya, tinggal pindah saja lagi,” ucapnya. 

Pihak SMAN 1 Padang menyarankan agar menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Sumbar, karena kapan saja mereka siap menerima anak-anak. Sementara, dari Dinas Pendidikan Sumbar tidak ada kepastian. Pihak dinas malah berkilah menunggu keputusan gubernur.

“Makanya kami datang ke DPRD untuk audiensi dengan Ketua DPRD.  Jika juga tidak ada kepastian, kami sepakat untuk meliburkan anak-anak kami walaupun harus  libur selama satu tahun. Dari pada anak kami masik kembali ke kampus 2,  mentalnya sudah kena,’ tegas Rori Paslah.(St)

 Ratusan siswa SMAN 1 Padang bersama orang tua mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (26/9) sekitar pukul 13.00 WIB.

Mereka yang menggelar aksi siang itu merupakan siswa kelas X yang ditempatkan belajar di Kampus 2 SMAN 1 Padang di Gedung SMA Bunda Jalan Bunda, Ulak Karang Kecamatan Padang Utara, Padang.

Mereka datang ke Kantor Gubernur menuntut persamaan hak agar dapat belajar bersama siswa SMAN 1 Padang lainnya di Kampus 1 di Jalan Belanti Raya, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara.  

Fifi, salah satu perwakilan orang tua siswa mengatakan, ada 108 siswa kelas 1 yang belajar di SMAN 1 Padang di Gedung SMA Bunda tersebut.

Keinginan untuk pindah menurutnya, karena ruangan belajar di Kampus 2 tersebut tidak memadai dan tidak memenuhi syarat. 

“Ruangannya (Gedung SMA Bunda-red) sempit. Lokasinya juga dekat dengan laut. Shelternya pun jauh. Apalagi sekarang sering terjadi gempa. Kurang aman anak-anak siswa belajar di sana. Juga ada kesenjangan sosial lainnya,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Fifi berharap agar anaknya juga dapat belajar di Kampus 1 SMAN 1 Padang bersama dengan anak-anak lainnya. 

Orang tua siswa lainnya, Jeki mengatakan, sebenarnya kebijakan menggunakan gedung SMA Bunda tersebut untuk belajar siswa SMAN 1 Padang sudah sejak dua tahun lalu diberlakukan. Nama kebijakannya “lokal jauh”. 

Dimana, gedung SMA Bunda dimanfaatkan dan diberdayakan lokalnya, karena sekolah swasta tersebut tidak ada siswanya lagi. Hal ini juga karena Kampus 1 SMAN 1 Padang lokalnya juga tidak mencukupi. 

“Jadi sekarang ini ada 12 lokal di SMAN 1 Padang. Tiga lokal untuk belajar siswa menggunakan gedung SMA Bunda. Konsekuensinya, pakailah lokalnya (SMA Bunda) dan berdayakan gurunya,” ungkapnya.

Ternyata dalam perjalanannya ditahun 2021 selama satu tahun, kebijakan ini tidak mendapat dukungan dari Alumni SMA Bunda. Hanya berjalan dua bulan waktu itu, akhirnya siswa yang belajar di kampus 2 dipindahkan ke kampus 1. Ditahun 2022, untuk siswa kelas X yang sekarang ini sudah berjalan tiga bulan belajar di kampus 2. Anak-anak ingin pindah juga. Karena ada pertimbangan faktor lingkungan dan fasilitas sekolah tidak memadai. 

“Karena siswa dapat sekolah favorit tapi fasilitas dan kondisi tidak mendukung. Lokal jauh, ada acara ekstra kurikuler harus ke ke Kampus 1 di Belanti. Sementara kendaraan umum tidak seperti dulu lagi,” keluhnya.

Jeki juga mengungkapkan, sebelumnya dia bersama orang tua siswa lainnya juga sudah datangi Dinas Pendidikan Sumbar. Namun menurutnya, jawaban dari pihak Dinas Pendidikan Sumbar tidak memuaskan. 

“Dinas Pendidikan beralasan masih ada beberapa perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Sumbar dengan pihak Yayasan SMA Bunda yang perlu dipelajari,” ungkapnya.

Jeki juga menegaskan, jika sampai besok, Selasa (27/9) sebelum ada pemindahan siswa kampus 2 ke kampus 1,  maka siswa tidak akan kembali belajar ke lokal jauh di kampus 2.

 “Sebelum dipindahkan, kita akan meliburkan anak anak kita,” tegasnya.

Rori Paslah, salah seorang orang tua siswa yang berkesempatan mewakili orang tua audiensi dengan perwakilan Pemprov Sumbar mengatakan, dirinya sebelumnya, pada 14 September 2022 lalu sudah lakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Sumbar. 

Saat itu, Dinas Pendidikan Sumbar sudah menjawab aspirasi orang tua siswa dengan menyetujui siswa di kampus 2 pindah ke kampus 1 SMAN 1 Padang. Namun, dengan catatan semua fasilitas yang kurang di Kampus 1 SMAN 1 Padang agar dilengkapi oleh orang tua siswa. 

“Kami dari orang tua, Sabtu lalu, 17 September 2022 kita sudah gotong royong bersama dan melengkapi fasilitas di Kampus 1 SMAN 1 Padang. Ada 72 kursi untuk dua kelas yang kita beli untuk disediakan. Kita juga memasang kanopi untuk lorong sekolah untuk antisipasi hujan,” ungkapnya. 

Dinas Pendidikan Sumbar menurut Rori menjanjikan Senin dan Selasa, (19-20 September 2022) sudah bisa pindah. Namun, kenyataannya tidak bisa pindah.

“Kami dan anak–anak sudah kecewa. Mental anak-anak kami sudah kena. Bahkan Senin (26/9) ini tadi kami tadi sepakat ke kampus 1 lakukan upacara. Tapi selesai upacara, anak-anak tidak dibolehkan belajar di kampus 1 dan diminta belajar di kampus 2 dengan alasan guru-guru sudah menunggu di kampus 2. Padahal kan bisa gurunya diminta pindah ke kampus 1,” keluhnya

“Kami  hanya minta kesamaan hak antara anak-anak di kampus 2 dengan kampus 1. Karena kampus 2 fasilitasnya tidak memadai dan lokalnya kecil. Dengan jumlah siswa 36 satu lokal tidak masuk akal. Sementara lokal di kampus 1 sudah lengkap semuanya, tinggal pindah saja lagi,” ucapnya. 

Pihak SMAN 1 Padang menyarankan agar menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Sumbar, karena kapan saja mereka siap menerima anak-anak. Sementara, dari Dinas Pendidikan Sumbar tidak ada kepastian. Pihak dinas malah berkilah menunggu keputusan gubernur.

“Makanya kami datang ke sini audiensi dengan Gubernur. Besok (Selasa, 27 September 2022) kita juga akan datangi DPRD Sumbar. Jika tidak ada kepastian, kami sepakat meliburkan anak-anak kami walaupun harus  libur selama satu tahun. Dari pada anak kami masik kembali oe kampus 2,  mentalnya sudah kena,’ tegas Rori Paslah.

Senada dengan orang tua lainnya, Joko Sunadi mengatakan dirinya bersama orang tua lainnya minta kesamaan hak dan kualitas. Karena keduanya berkaitan dengan fasilitas. Fasilitas di kampus 2 dengan kampus 1 sangat jauh berbeda.

“Ruangan sempit dan dihuni padat. Anak ekstakuler olah raga akan mengganggu anak yang belajar, mempengaruhi daya serap belajar. Kita berharap pindah. Sudah ada welcome dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Sumbar. Ada tiga ruangan kosong yang ditata ulang, diminta melengkapi kelengkapan. Kita sudah beli kursi, lorong kita pasang kanopi biar anak tidak hujan. Kita ingin berlayar, jangkar malah dilempar lagi. Kita datangi Dinas Pendidikan Sumbar tapi tidak menjawab harapan kita,” keluhnya.

Sementara, Perwakilan dari Biro Umum Setdaprov Sumbar, Alfy Fachromi yang menerima perwakilan orang tua siswa mengatakan, tidak bisa menjawab aspirasi dari orang tua siswa. 

“Bukan kapasitas Biro Umum Setdaprov Sumbar untuk menjawab, karena bukan tupoksinya. Kami hanya membantu. Jika ada kesempatan bertemu dengan pimpinan kami fasilitasi. Jawaban secara teknis tentu dinas pendidikan sumbar yang lebih tahu,” ungkapnya singkat.(rel)

Ketua Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Dr. Sri Setiawati, M.A, menyebut Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebagai Cagar Budaya dan warisan dunia dari Unesco. 

Selain usianya sudah lebih dari satu abad, kedua bangunan tua di kawasan PT Semen Padang ini punya nilai sejarah yang luar biasa, termasuk teknologinya juga luar biasa pada masanya. Bahkan, semen yang diproduksi Pabrik Indarung I tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga oleh negara-negara lain. 

"Makanya target kami itu jadi warisan dunia, tidak hanya jadi bangunan Cagar Budaya," kata Sri saat memimpin kunjungan TACB Sumbar dan TACB Kota Padang ke Pabrik Indarung I dalam rangka verifikasi dokumen Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo yang sebelumnya, diserahkan Tim Pendaftaran Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo sebagai Cagar Budaya Kota, Sabtu (25/9/2022). 

Verifikasi dokumen itu berlangsung selama 3 hari, yaitu 24-26 September 2022. Selain ke Pabrik Indarung I Tim TACB juga mengunjungi PLTA Rasak Bungo untuk memverifikasi semua bangunan dan peralatannya, termasuk fasilitas penunjang di PLTA tersebut, mulai dari hulu hingga ke hilir. 

Menurut Sri, dari verifikasi yang dilakukan, kedua peninggalan sejarah sejak era Pemerintahan Hindia Belanda, PLTA Rasak Bungo dan Pabrik Indarung 1 masih otentik dan tentunya memiliki nilai di atas 50. Dan tentunya, sudah selayaknya Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo dijadikan sebagai Cagar Budaya. 

"Meski niat (Cagar Budaya) suda lama, tapi ini harus disegerakan ke level nasional yang dilakukan secara paralel, hingga ke warisan dunia. Jika tidak, maka dikhawatirkan generasi yang akan datang tidak mengetahui bagaimana sejarah dari Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo," ujarnya. 

Makanya, kata Sri melanjutkan, penetapan Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo sebagai Cagar Budaya Kota harus segera dilakukan secepat mungkin, sehingga TACB Provinsi Sumbar bisa melakukan pemeringkatan untuk diusulkan ke nasional. Dan setelahnya, baru lanjut ke warisan dunia dari Unesco. 

"Memang untuk dijadikan sebagai warisan dunia butuh proses yang panjang seperti mengumpulkan sebanyak-banyaknya dokumen tentang Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo. Makanya, dibutuhkan komitmen bersama. Dan kami pun apresiasi PT Semen Padang yang supporting dalam hal ini," kata ahli Antropologi Universitas Andalas ini. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang diiwakili Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman, Marshalleh Adzaz, yang turut ikut mendampingi TACB Provinsi Sumbar dan Kota Padang menyebut bahwa upaya menjadikan Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo sebagai Cagar Budaya Kota ini, sejalan dengan program Pemko Padang dalam pengembangan potensi cagar budaya di dearah timur Kota Padang. 

Salah satunya, Pabrik Indarung I yang didirikan Belanda pada tahun 1910 yang dulunya bernama NV Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij atau NIPCM, dan PLTA Rasak Bungo pada 1908 yang menjadi satu-satunya sumber energi listrik yang digunakannya untuk membangun Pabrik Indarung I. 

"Jadi, Padang itu dikenal tidak hanya sebagai daerah pesisir pantai, tapi banyak lagi potensi yang ada. Makanya ini perlu dikembangkan. Kalau seandainya Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo ditetapkan sebagai Cagar Budaya, maka ini menjadi pelengkap koleksi khasanah bangsa di Kota Padang dan tentunya ini bisa dijadikan sebagai pilihan untuk wisata," katanya. 

Jika dijadikan sebagai pilihan wisata, sebut Adzaz, pihaknya juga akan mengusulkan adanya museum kawasan di Pabrik Indarung 1 ini, supaya keberadaan museum tersebut bisa menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk bisa mengetahui bagaimana proses pembuatan semen di pabrik Indarung 1 ini. 

"Artinya, kita akan bisa mengungkit kembali kearifan lokal dan hasil karya tahun-tahun sebelumnya, seperti bangunan-bangunan tua di pesisir pantai yang dulunya dibangun menggunakan semen dari Pabrik Indarung I ini. Jadi, akan ada loncatan yang luar biasa nantinya," ujar Adzaz. 

Sementara itu, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan Pabrik Indarung I yang didukung PLTA Rasak Bungo adalah pabrik semen tertua di Indonesia dan Asia Tenggara. "Tentunya, keberadaan Pabrik Indarung I ini merupakan tonggak sejarah perubahan bangunan beton di Indonesia, maupun Asia Tenggara," katanya.

Anita menyebut jika sudah menjadi Cagar Budaya, maka PT Semen Padang bersama pihak terkait lainnya akan melakukan revitalisasi terhadap Pabrik Indarung I. "Kami sudah menyiapkan draft konsepnya dan juga akan bekerjasama dengan konsultan untuk revitalisasinya," ujar Anita.(*)

PT Semen Padang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan 11 Bupati di Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan sosial budaya.

Bupati yang hadir pada kesempatan itu masing-masing Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, Bupati Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Bupati Pasaman Benny Utama, Bupati Pasaman Barat yang diwakili Wakil Bupati Risnawanto, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo dan Bupati Agam yang diwakili Sekda Edi Busti.

Penandatanganan MoU dilakukan Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa dan 11 Bupati atau yang mewakili, di Wisma Indarung Semen Padang, Senin (26/9/2022).

Hadir pada kesempatan itu  Direktur  Keuangan PT Semen Padang Oktoweri, Direktur Operasi, Indrieffouny Indra, Komisaris, Khairul Jasmi, Komisaris, Werry Darta Taifur, Vice President Corsales PT Semen Indonesia (Persero), Tbk, Rahmat Faisal, para staf pimpinan PT Semen Padang serta para pejabat di lingkungan 11 Pemkab terkait.

Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa menekankan bahwa PT Semen Padang berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah khususnya di Sumatera Barat. "Hal ini dapat terwujud tentunya dengan dukungan serta sinergi dengan Gubernur, dan Bupati selaku pimpinan/pejabat pemerintah daerah," kata Asri.

 

Ia menyatakan bahwa PT Semen Padang dan Pemerintah Daerah memiliki kedekatan emosional sejak dahulu. Itu terlihat dari dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar pada perusahaan ini saat masa sulit dan rencana akusisi dari asing.

Dengan kesamaan visi, kata Asri, tidak hanya untuk percepatan pembangunan daerah. Namun juga dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan sosial budaya di Sumatera Barat.

Saat ini, lanjutnya, program sinergi dan kolaborasi yang sedang berlangsung dari Semen Padang dengan pemerintah daerah seperti, penanaman kaliandra (pemberdayaan masyarakat), Nabuang Sarok (peduli lingkungan) dan workshop.

 

PT Semen Padang, kata Asri, telah melakukan penanaman kaliandra di sejumlah daerah sebagai program energi terbarukan pengganti bahan bakar fosil. Dan tentunya, dalam penanaman kaliandra tersebut, butuh lahan dan PT Semen Padang berharap dukungan dari para kepala daerah.

Kemudian, program Nabuang Sarok dalam hal penanganan permasalahan sampah. Karena, permasalahan sampah merupakan permasalahan pemerintah daerah dan PT Semen Padang memberikan solusi dan siap menjadi off taker untuk sampah-sampah yang dipilih.

"Dukungan yang juga diharapkan dari Bapak-Bapak Bupati adalah untuk tetap menjadikan Semen Padang 'tuan rumah' di negeri sendiri, di tengah gempuran produsen semen asing yang mulai masuk ke Sumbar," kata Asri.

Di sisi lain, ia  berharap sinergi ini  tetap terus terjalin demi terwujudnya visi untuk Sumbar yakni "Percepatan pembangunan daerah di daerah dengan memaksimalkan penggunaan produk (Semen Padang) dari Sumbar," kata Asri.

MoU  ini, kata Asri,  juga didukung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan juga Ketua Umum APKASI yang merupakan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, yang telah memfasilitasi para bupati untuk MoU dengan PT Semen Padang.

Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah memfasilitasi MoU ini. MoU ini bagi para bupati di Sumbar merupakan sebuah kebanggaan, karena adanya kesepahaman untuk pembangunan di Sumbar, khususnya bagi kabupaten-kabupaten.

Di Sumbar, kata Sutan Riska, ada 12 kabupaten dengan total anggaran APBD sebesar Rp14 triliun. Kalau Rp100 miliar APBD digunakan untuk pembangunan 1 tahun, maka akan ada Rp1,2 triliun kabupaten dalam membangun Sumbar. Pembangunan tersebut, tentunya tidak terlepas dari dukungan PT Semen Padang.

"Mudah-mudahan MoU ini menjadi semangat kita bersama untuk membangun Sumbar. Dan, apa yang jadi program dari PT Semen Padang, kami siap untuk berkalaborasi membangun kerja sama ini dengan baik, termasuk persoalan sampah yang menjadi masalah utama daerah. Dharmasraya kemarin mengurus Adipura pun terkendala dengan sampah," katanya.

Asisten II Setdaprov Sumbar Wardarusmen yang hadir mewakili Gubernur Sumbar mengapresiasi MoU tentang kerja sama dalam pembangunan daerah. Mudah-mudahan, MoU ini menjadi cikal bakal kerja sama selanjutnya dalam rangka menyukseskan pembangunan di Sumbar, termasuk dalam mengatasi permasalahan sampah.

"Persoalan sampah di kabupaten/kota di Sumbar saat ini memang sangat-sangat riskan. Sekarang ini kami dipusingkan dengan permaslahan sampah dari Bukittinggi, Payakumbuh, Agam bagian timur dan Limapuluh Kota. Jadi, MoU ini sangat bagus sekali dan kami apresiasi MoU ini," katanya.

Wardarusmen pun menyampaikan soal tingkat persaingan industri semen. Kata dia, baru-baru ini, salah satu direksi industri semen di Indonesia menyebut tingkat persaingan industri semen sangat tajam. "Untuk itu, kami mengajak pemerintah daerah untuk tetap mencintai produk PT Semen Padang," ujarnya.

Pada kesempatan itu para bupati diberi kesempatan menyampaikan masukan dan pandangan terkait sinergi dengan PT Semen Padang. Intinya, para kepala daerah tersebut menyatakan siap bersinergi dengan PT Semen Padang.(*)

Bupati H. Muhammad Adil, SH, MM menyampaikan jawaban dan penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD meranti tahun 2022.

Berikut jawaban dan penjelasan Bupati H.M Adil terhadap delapan pandangan umum Fraksi DPRD Kepulauan Meranti, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Iskandar Budiman, diikuti 27 orang Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Senin (26/9/2022).

Pertama, menjawab pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Bupati sependapat dengan Fraksi PAN bahwa pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2022 diprioritaskan khusus kepada perlindungan sosial masyarakat menuju meranti yang lebih Maju, Cerdas dan Bermartabat.

Terhadap pengembangan bakat dan minat generasi muda di bidang olahraga, Bupati menjelaskan Pemda Meranti akan mengadakan event-event olahraga, khususnya BUPATI CUP, serta Pemkab juga akan mengalokasikan anggaran untuk gaji tenaga PPPK.

Kedua, terhadap pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bupati mengatakan senantiasa berusaha untuk mentaati segala azas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang kita kehendaki bersama. 

Ketiga, terhadap pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Bupati menjelaskan Pemda Meranti akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat, terhadap pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bupati Pemda Meranti dalam upaya meningkatkan kualitas SDM ASN juga telah diwujudkan dengan dialokasikannya anggaran untuk Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Eselon II, III, dan IV serta Bantuan Beasiswa bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan mulai dari jenjang S1, S2, dan S3 baik di Universitas Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Kelima, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) plus NASDEM. Bupati sangat sepakat bahwa perlu adanya perhatian terhadap penganggaran pada bidang kesehatan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah terus melakukan usaha peningkatan terhadap pelayanan kesehatan baik itu melalui kemampuan anggaran daerah dan juga melakukan kerjasama dengan pihak luar guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Keenam, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Partai GERINDRA. Bupati menjelaskan bahwa Pemda Meranti telah berusaha menyusun secara cermat dan penuh kehati-hatian, memperhatikan asumsi pendapatan yang realistis berdasarkan potensi yang terukur, khususnya asumsi dari sektor PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lain yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi.

Terkait dengan Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk memenuhi kategori kinerja mulai dari Tata Kelola Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, Kesejahteraan Masyarakat sampai dengan Pelayanan Umum Pemerintah.

Ketujuh, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Partai DEMOKRAT, Bupati mengatakan akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi hak tenaga non ASN, namun Pemerintah Daerah tetap mengedepankan kepentingan daerah dalam hal ini masyarakat tanpa mengesampingkan kebutuhan ASN berupa Insentif Daerah. 

Kedelapan, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) plus HANURA. Bupati mengatakan Pemda Meranti akan memberikan perhatian yang besar untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi produktif dan kreatif masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM pelaku usaha UMKM dan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang mampu bersaing dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.

Turut hadir mendampingi,Sekda Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.(Nina/rls).

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, bersama para Bupati Se-Provinsi Sumatera Barat melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama pembangunan daerah dengan PT. Semen Padang. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Pertemuan, PT. Semen Padang, Senin (26/09/2022).

Hadir dalam kesempatan itu Direktur Utama PT. Semen Padang, Asri Mukhtar, beserta komisaris, diataranya Khairul Jasmi dan Werry Darta Taifur.  Sedangkan para kepala daerah yang hadir  adalah, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, Bupati Pasaman, Benny Utama, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Bupati Solok Selatan, Khairunnas, Bupati Sijunjung, Benny Dwifa, Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Bupati Lima Puluh Kota, Safarudin, Panjabat Bupati Mentawai Martinus Dahlan, Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, sedangkan Bupati Agam diwakili Sekda, Edi Busti.  Kegiatan turut disaksikan Gubernur Sumbar, diwakili Asisten Ekonomi dan Kesra, Syafruddin.

Sutan Riska yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), didaulat memberi sambutan mewakili seluruh kepala daerah yang hadir, menyampaikan apresiasi kepada PT. Semen Padang atas inisiatif kerjasama yang telah disepakati. 

Menurutnya, pemerintah kabupaten dengan Semen Padang soyogianya perlu saling mendukung agar pembangunan di daerah-daerah berjalan lancar, serta berdampak postitif juga terhadap pabrik semen tertua di Indonesia itu.

“Pada dasarnya, selama ini pemerintah kabupaten telah ikut berkontribusi (membesarkan) Semen Padang melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur yang dilakukan di seluruh Sumatera Barat”, ujar Sutan Riska.

Dia menjelaskan, jika rata-rata kabupaten mengalokasikan belanja pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 100 Miliar saja, maka dari dua belas kabupaten se Provinsi Sumatera Barat setidaknya akan belanja bahan baku sebesar Rp. 1,2 Triliun yang sebagian besarnya mengalir ke PT. Semen Padang.

Oleh karena itu, sebagai hubungan timbal balik, Sutan Riska meminta agar program-program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Padang juga membawa manfaat bagi pemerintah daerah. Salah satu program unggulan yang menjadi daya tarik menurutnya adalah program Bank Sarok, sebuah aplikasi pengelolaan sampah.

“Bank Sarok ini bagi kami sangat menarik, karena dapat membantu kami dalam meraih Piala Adipura, lewat aplikasi pengelolaan lingkungan itu”, terang Sutan Riska.

Sutan Riska juga mengharapkan CSR PT. Semen Padang juga mengalirkan bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di setiap kabupaten. Katanya, pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah perlu dukungan, agar dapat berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

“Intinya kami dua belas Kabupaten Kota, siap bekerjasama dengan PT. Semen Padang, dan ke depan agar komunikasi yang baik untuk dapat dijaga dan ditingkatkan lagi hendaknya”, pungkas Sutan Riska.(elda)

Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH.MM didampingi oleh Sekretaris Akhiruddin, S.Pd dan Wakil Sekretaris Martias Sarjanny, SE. meninjau Musibah longsor yang menimpa pemukiman warga di Batu Busuk Rt. 01 Rw 3 Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh pada Sabtu, 24/9/2022

Menurut keterangan dari seorang tokoh pemuda setempat Armen Tanjung, mengatakan kalau musibah longsor ini terjadi beberapa hari yang lalu akibat hujan deras mengguyur Kota Padang. Akibat dari musibah ini, satu sekolah PAUD mengalami rusak berat dan juga mengenai beberapa rumah warga.

Pada kesempatan itu Irwan Basir mengatakan kalau musibah longsor adalah salah satu bentuk bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Dan itu tidak dapat kita prediksi kedatangan musibah tersebut.

" Musibah longsor adalah salah satu bentuk bencana alam yang bisa datang kapan saja. Kedatangannya tidak dapat kita prediksi karena ini adalah musibah yang menjadi ketentuan Allah kepada kita," ucap Irwan Basir.

Lebih lanjut dikatakan, kita memang tidak menginginkan musibah ini, tapi kita juga tidak bisa menolaknya, termasuk dengan kerusakan yang ditimbulkan. Segala kerusakan  yang diakibatkan oleh musibah ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga kita semua seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan unsur masyarakat lainnya. 

" Tak ada satupun dari kita menginginkan musibah longsor ini, namun kita juga tidak bisa menolaknya. Segala dampak atau kerusakan yang ditimbulkan, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi adalah tanggung jawab kita semua. Baik itu sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan semua unsur elemen masyarakat yang ada," ujar tokoh yang juga ketua Dekopinda Kota Padang ini.

Hadir dalam kesempatan itu, Lurah Kelurahan Lambung Bukit Defriandi, ketua RT dan Rw serta tokoh masyarakat lainnya.

Irwan Basir juga memberikan sedikit sumbangan sebagai bentuk kepedulian atas musibah bencana longsor ini. Bantuan tersebut diterima oleh ketua RT 01 RW 03 Batu Busuk dan disaksikan Lurah Lambung Bukit. Ketua Rt ini juga menjadi salah satu korban dari musibah longsor tersebut. (rls)

Polsek Nanggalo bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kampung Lapai membagikan paket sembako pada warga kurang mampu di kelurahan tersebut. Bantuan yang dikemas dalam program Jumat berkah ini, diantarkan langsung ke rumah warga penerima. 

"Kenaikan harga BBM juga berdampak pada naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Guna meringankan beban warga kurang mampu yang terdampak, maka kami dari Polsek Nanggalo bekerjasama dengan LPM Kampung Lapai menyiapkan bantuan paket sembako," ucap Kapolsek Nanggalo, Iptu Pol. Joni Effendi didampingi Ketua LPM Kampung Lapai, Sonny Affandi, ST, usai penyerahan bantuan yang langsung diantar ke rumah warga, Jumat (23/9/2022).

Dikatakan Iptu Joni Effendi, untuk kali ini diserahkan 80 paket sembako yang penyerahannya secara simbolis dilakukan di Kantor Lurah Kampung Lapai. 

"Nama-nama warga penerima, kita minta pada Ketua RT dan RW serta pendataan Babin Kantibmas Polsek Nanggalo. Ini kita lakukan agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan betul-betul sampai pada warga yang membutuhkan," ungkap Iptu Joni Effendi. 

Ketua LPM Kampung Lapai, Sonny Affandi menambahkan, selain mengucapkan terima kasih pada jajaran Polsek Nanggalo, juga sangat berharap pendataan terhadap warga kurang mampu betul-betul dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan.

"Kita minta pada pihak terkait agar  dalam melakukan pendataan warga kurang mampu dilakukan secara menyeluruh. Jangan batasi jumlahnya, data sesuai fakta yang ada dan berkeadilan," harap Sonny yang baru saja dilantik sebagai Ketua LPM untuk periode keduanya. 

Dilanjutkan, saat ini banyak sekali program bantuan yang diluncurkan pemerintah. Jika pendata warga kurang mampu tidak di lakukan menyeluruh, tentu ada yang dirugikan. 

"Agar warga kurang mampu tidak dirugikan, maka lakukan pendataan dengan baik dan bila ada warga kurang mampu yang merasa belum pernah menerima bantuan pemerintah, silakan koordinasikan dengan RT, RW hingga kelurahan," pungkas Sonny. (rls))

Komisioner Bawaslu (Komwaslu) Sumbar Benny Azis memulai kerja perdananya setelah dilantik Rabu 21 September 2002 oleh Bawaslu RI. 

Bahkan Benny Azis sebelum pleno perdananya di Kantor Bawaslu Sumbar jalan Pramuka Kota Padang bersilaturhami dan langsung cek proses pendaftaran Panwascam di Bawaslu. Kota Padang, Senin 26/9-2022.

"Saya ke Bawaslu Padang kordinasi dan silaturahmi sekalin mengumpulkan masalah terkait rekruitmen tenaga adhoc juga melakukan cek proses rekruitmen Panwascam di Bawaslu Padang. Kita berharap banyak talenta pengawas mau jadi Panwascam karena Panwascam termasuk ujung tombak pengawasan pemilu meujudkan Pemilu 2024 berkualitas dan bermartabat," ujar Benny Aziz. 

Benny Aziz juga menegaskan kepada Bawaslu Padang untuk memenuhi keterwakilan perempuan. 

"Harus ada keterwakilan perempuan 30 persen di rekruitmen Panwascam di Sumbar, ini bagian dari kepatuhan kita terhadap. regulasi," ujar Benny Azis yang optimis. warga ikut Panwascam sangat antusiasm

Pak cek pendaftar Panwascam di Kota Padang, Benny Aziz mendapatkan fakta bahwa keterwakilan perempuan sudah terpenuhi.

"Kota Padang, soal keterwakilan perempuan aman," ujar Benny Aziz. (***)

Terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sangat mensupport dan membantu para pengguna jasa keuangan di bidang transportasi termasuk juga ojek.

Hal itu dikatakan Supardi didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, ketua komisi 3 Ali Tanjung, ketua Organda Sumbar Imral Adenansi, Sekda Sumbar Hansastri, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Noviardi dan sejumlah anggota DPRD Sumbar.

saat menerima perwakilan driver ojek online (Ojol) Sumbar. Senin pagi (26/9) diruang khusus 1 DPRD Sumbar.

Menurut Supardi,pihaknya salinan PMK tersebut belum  diterima dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa direalisasikan sesuai dengan PMK yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga dapat membantu  driver ojek.

Terkait hal ini,Supardi menjelaskan, dalam waktu dekat DPRD akan menggelar rapat dengan mitra dan juga akan mengundang perwakilan dari driver ojek online guna mencari solusi atas permasalahan ini. 

Pada kesempatan itu,Supardi menghimbau kepada aplikator nakal yang sering merobah tarif agar senantiasa patuh kepada ketentuan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan.

"Kenyataan dilapangan sering kita lihat tarif ojek online ini selalu berbeda-beda, ada yang murah dan ada yang mahal. Sehingga ini merupakan hal yang sangat merugikan. Sementara Kementerian Perhubungan sudah menentukan tarif tentang masalah itu," ujar Supardi.

Kedatangan beberapa orang perwakilan ojol ini kembali mendatangi DPRD Provinsi Sumbar untuk mempertanyakan perkembangan tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang digelar beberapa waktu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Yang mana sejumlah tuntutan para driver ojek online tersebut yaitu, menolak kenaikan harga BBM, para pengunjuk rasa juga menyampaikan sejumlah tuntutan seperti, mencabut izin aplikator yang tidak patuhi regulasi, pemerataan tarif untuk seluruh aplikator, bentuk payung hukum untuk driver online, wujudkan kesejahteraan sosial bagi driver online Indonesia serta menolak aplikasi baru yang beroperasi di Sumbar.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Sumbar, Supardi katakan, surat tuntutan sudah ditanda tangani dan akan segera ditindak lanjuti.(st)