Latest Post

50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan


Diskusi Komisioner KPID Sumbar  Edra Mardi dengan anggota DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim

Padang, Lintas Media News.
Anggota Komisi 1 Dprd Sumbar Hendra Irwan Rahim memandang lembaga komisi penyiaran daerah Indonesia Sumbar merupakan ujung tombak pengawal undang undang penyiaran di Sumatera Barat. Dalam amanah undang undang penyiaran tersebut Kpid memiliki tupoksi untuk mengawasi aktivitas lembaga penyiaran swasta maupun pemerintah baik radio dan televisi yang bersiaran dan berizin di daerah sumatera barat. 
Dalam menjalankan tupoksi tersebut Kpid Sumbar diatur dalam peraturan kepenyiaran dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

 Hendra irwan rahim memandang, kpid sumbar perlu lebih di perkuat lagi dengan peraturan daerah tentang penyiaran sumatera barat. Dengan adanya perda tersebut, akan mampu mengatur lebih jauh kewenangan kpid dan mampu mengakomodir hak masyarakat sumbar dalam mendapat informasi berimbang yang sesuai kearifan lokal. Dan tentu saja juga di harapkan mengatur tentang regulasi badan usaha penyiaran yang di bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Terang mantan ketua dprd sumbar periode 2004 2019 ini.
Sementara itu, komisioner Kpid Sumbar Endra Mardi yang merupakan koordinator bidang lembaga  kpid sumbar, memamdang penguatan lembaga Kpid di bidang perda akan mampu memaksimalkan kinerja kpid dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga penyiaran, baik dari segi isi siaran, sdm pelaku penyiaran maupun regulasi etika bisnis penyiaran di sumatera barat. 
" saat ini kpid sudah maksimal menjalankan kerja dalam hal pengawasan isi siaran. Terbukti lembaga penyiaran baik radio dan televisi sudah mulai menunjukan kualitas isi siaran mereka. Namun, dari sisi lain, kpid belum di topang dengan peraturan penyiaran lokal, sehingga belum mampu mengakomodir kepentingan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di sumbar. Buktinya lembaga penyiaran televisi berjejaring daerah belum mampu bersiaran 100 wilayah sumbar. Dengan adanya perda, kami berharap  dapat mengatur regulasi tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hak masyarakat sumbar di bidang penyiaran. 
Dalam rangka mewujudkan perda tersebut, kpid akan terus melaksanakan kampanye guna mendapatkan dukungan dari seluruh stock holder dan masyarakat di sumbar.


Lintas Media News - Lampung Timur – Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo memberi sambutan dalam acara Reses DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VIII Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), di Aula Atas Setdakab Lampung Timur, Selasa (24 Mei 2022).

Hadir mendampingi M. Dawam Rahardjo, Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Moch Jusuf, Para Staf Ahli, Asisten, Inspektur Kabupaten Lampung Timur, Kepala OPD serta Para Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.

Mengawali acara tersebut M. Dawam Rahardjo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Anggota Reses DPRD Provinsi Lampung dari Dapil VIII Lampung Timur.

“Dalam kesempatan ini atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, kami ucapkan Selamat Datang di Bumei Tuwah Bepadan kepada Bapak/Ibu Anggota Reses DPRD Provinsi Lampung dari Dapil VIII Lampung Timur,” ucapnya.

Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut M. Dawam Rahardjo berharap dengan kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil VIII Lampung Timur dapat memberi masukan berkaitan dengan tugas kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan.

“Kami berharap dengan terlaksananya acara ini dapat memberikan kontribusi dalam membangun Kabupaten Lampung Timur agar semakin maju, begitu pula kami selaku wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan akan terus berupaya agar seluruh kegiatan dan program-program pembangunan dapat menyentuh dan berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.

M. Dawam Rahardjo menambahkan, dirinya ucapkan selamat bertugas kepada para Anggota reses DPRD Provinsi Lampung dari Dapil VIII, semoga kunjungan ini membawa manfaat yang positif terutama dalam proses pembangunan di Bumei Tuwah Bepadan ini. ( Yudi )



Padang,Lintas Media News.
Terkait Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Sumbar dan Jambi Sosialisasikannya Pada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) progresif terhadap Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan.Senin, (23/5/2022) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, jajaran Pimpinan dan Anggota Dewan terbantu dengan adanya Sosialisasi Tata Pemotongan PPh 21 bagi Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan.

“Sosialisasi ini bagus, karena ini memang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat termasuk Anggota Dewan yang merupakan bagian dari WP (Wajib Pajak). Melalui sosialisasi ini kita tahu harus berbuat apa dan harus apa dalam melaporkan pajak", kata Irsyad Syafar di Gedung DPRD Sumbar.


Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Sumbar lainnya Asra Faber yang mengaku bahwa Sosialisasi Tata Cara Pemotongan PPh 21 setidaknya mempermudah Pimpinan dan Anggota Dewan dalam melaporkan besaran pajak yang akan berkontribusi bagi negara.

“Makanya dengan sosialiasi ini, kita bisa tahu apakah misalnya harus dibayarkan dengan APBD ataupun dengan pribadi. Jadi sosialisasi ini bagus dan mencari solusi bagaimana untuk pembayaran-pembayaran itu", ujar Asra Faber.

Berdasarkan informasi DJP Kemenkeu terhadap Sosialisasi Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, penerapan pajak progresif dilatarbelakangi Pasal 17,  Ayat 1, huruf a Undang - Undang Pajak Penghasilan (Perubahan terakhir UU 7/2021 HPP).


Dimana, aturan tersebut memuat lima klaster pajak progresif antara lain penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif 5 persen, diatas Rp 50 juta sampai Rp 250 juta dikenakan tarif 15 persen, diatas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif 25 persen, diatas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar dikenakan tarif 30 persen, dan penghasilan diatas Rp 5 miliar dikenakan tarif progresif 35 persen.

Penghitungan tarif pajak progresif nantinya wajib dilaporkan Pimpinan dan Anggota Dewan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Sementara itu, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPH 1 Direktorat Peraturan Perpajakan Sumbar dan Riau Edy Suyanto berharap, Sosialisasi Penerapan Pemotongan PPh 21 bagi Pimpinan dan Anggota Dewan dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder.

“Kami harap agar sosialisasi pemotongan PPh 21 dapat ditindaklanjuti dengan baik dan cermat. Sehingga dapat memperkuat kontribusi negara melalui sektor pajak yang dilakukan sesuai aturan", pungkas Edy Suyanto.(Sri)


PADANG,Lintas Media News.
Ketua OKK DPP Partai Demokrat, Herman Khairon menyebutkan Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, H. Mulyadi disepakati sebagai Calon Tunggal sebagai Ketua Partai Demokrat Sumbar periode 2022-2027.

"Sesuai konsolidasi dengan pemilik suara dalam Musda IV Partai Demokrat Sumbar yang kita lakukan beberapa hari terakhir, maka disepakati Pak Mulyadi sebagai caluon tunggal ketua DPS Partai Demokrat Sumbar, sekaligus melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua," ujar Herman Khairon atau yang akrab disapa Kang Hero dalam sambutannya pada pembukaan Musda IV Partai Demokrat Sumbar, Selasa (24/5/2022) di Santika Hotel, Padang. 

Kesepakatan calon tunggal, lanjut Kang Hero, merupakan  keinginan pada pemilik suara yang terdiri dari DPD dan DPC Partai Demokrat di 19 Kabupaten Kota di Sumbar. Hal itu juga melihat kesuksesan Mulyadi dalam memimpin Partai Demokrat Sumbar di periode pertamanya. 

"Jadi, semua pengurus DPD, DPC sepakat, tugas berat menanti karena hanya 20 bulan lagi akan berlangsung Pemilu 2024. Karena itu, bersama i ungkap Kang Hero. 
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, H. Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musda VII Partai Demokrat Sumbar merupakan musda terakhir dari 33 DPD Partai Demokrat se Indonesia. Musda Sumbar merupakan musda yang spesial, karena jauh dari hiruk pikuk.

"Ini menandakan kecerdasan berpolitik orang Sumatera Barat yang berwawasan luas dan egaliter," ujar Mulyadi dalam musda VII Partai Demokrat Sumbar yang mengangkat tema "Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit", Selasa (24/5/2022) di Santika Hotel, Padang. 

Menyampaikan pesan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY ketika datang ke Sumbar mengantarkan bantuan untuk korban bencana, Mulyadi mengatakan bahwa kata Ketum AHY, bahwa Musda itu merupakan ajang konsolidasi, bukan justru membuat perpecahan. 

"Karena itu, mari kita jadikan Musda Partai Demokrat Sumbar ini untuk menjemput kemenangan yang tertunda pada Pemilu Legislatif 2019 lalu," ungkap Mulyadi dalam musda yang dihadiri Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefki Harsya dan anggota DPR RI, Rieska serta anggota DPRD Provinsi dan kabupaten kota di Sumbar. 

Musda VII ini, lanjut Mulyadi, berbeda dari Musda musda sebelumnya. Musda ini merupakan konsekuensi dari perubahan AD/ART Partai Demokrat. 

"Untuk jadi ketua partai, cukup mememperoleh 20 persen dari jumlah suara. Saya melihat, ini terobosan konstitusi yang cerdas sekaligus mencegah politik uang," jelas Mulyadi mantan anggota DPRI 3 periode dan calon gubernur Sumbar. 

Menghadapi dua agenda besar 2024, Pileg dan Pilpres), maka Mulyadi berpesan agar semua pengurus dan kader Partai Demokrat di Sumbar untuk bekerja keras agar dapat memenangkan pemilihan agar jumlah kursi di eksekutif tentunya juga lebih banyak. 

"Karena itu, kita akan terus evaluasi kader yang saat ini terpilih jadi anggota dewan, sekaligus juga mempersiapkan calon anggota legislatif yang diharapkan dapat meningkatkan perolehan suara partai Demokrat di Sumbar," ucap Mulyadi. 
Dalam memperoleh suara, tambah Mulyadi, Partai Demokrat memang bersaing dengan partai lain, khususnya dalam meraih simpati masyarakat. 
"Namun tegas pesan Pak SBY, silahkan bersaing merebut simpati masyarakat, namun jangan menghalalkan segala cara," tegas Mulyadi. (**)


PADANG,Lintas Media News.
Mulyadi Ajak Kader Menangkan Partai Demokrat di Sumbar, Tapi Jangan Halalkan Segala Cara
Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, H. Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musda VII Partai Demokrat Sumbar merupakan musda terakhir dari 33 DPD Partai Demokrat se Indonesia. Musda Sumbar merupakan musda yang spesial, karena jauh dari hiruk pikuk.

"Ini menandakan kecerdasan berpolitik orang Sumatera Barat yang berwawasan luas dan egaliter," ujar Mulyadi dalam musda VII Partai Demokrat Sumbar yang mengangkat tema "Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit", Selasa (24/5/2022) di Santika Hotel, Padang. 

Menyampaikan pesan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY ketika datang ke Sumbar mengantarkan bantuan untuk korban bencana, Mulyadi mengatakan bahwa kata Ketum AHY, bahwa Musda itu merupakan ajang konsolidasi, bukan justru membuat perpecahan. 

"Karena itu, marinl kita jadikan Musda Partai Demokrat Sumbar ini untuk menjemput kemenangan yang tertunda pada Pemilu Legislatif 2019 lalu," ungkap Mulyadi dalam musda yang dihadiri Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefki Harsya dan Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khairon dan anggota DPR Rai, Rieska. 

Musda VII ini, lanjut Mulyadi, berbeda dari Musda musda sebelumnya. Musda ini merupakan konsekuensi dari perubahan AD/ART Partai Demokrat. 
"Untuk jadi ketua partai, cukup mememperoleh 20 persen dari jumlah suara. Saya melihat, ini terobosan konstitusi yang cerdas sekaligus mencegah politik uang," jelas Mulyadi mantan anggota DPRI 3 periode dan calon gubernur Sumbar. 

Menghadapi dua agenda besar 2024, Pileg dan Pilpres), maka Mulyadi berpesan agar semua pengurus dan kader Partai Demokrat di Sumbar untuk bekerja keras agar dapat memenangkan pemilihan agar jumlah kursi di eksekutif tentunya juga lebih banyak. 

"Karena itu, kita akan terus evaluasi kader yang saat ini terpilih jadi anggota dewan, sekaligus juga mempersiapkan calon anggota legislatif yang diharapkan dapat meningkatkan perolehan suara partai Demokrat di Sumbar," ucap Mulyadi. 
Dalam memperoleh suara, tambah Mulyadi, Partai Demokrat memang bersaing dengan partai lain, khususnya dalam meraih simpati masyarakat. 
"Namun tegas pesan Pak SBY, silahkan bersaing merebut simpati masyarakat, namun jangan menghalalkan segala cara," tegas Mulyadi. 

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Musda IV Partai Demokrat Sumbar Surya Dharma Sabirin melaporkan bahwa Musda IV DPD Partai Demokrat Sumbar digelar berdasarkan keputusan DPP No. 56 tahun 2022. Musda diikuti Pengurua DPD Partai Demokrat Sumbar, 19 DPC Partai Demokrat  se Sumbar, serta Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten Kota se Sumbar.(***)


Lintasmedianews.com ,DHARMASRAYA – Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan didampingi Sekda Adlisman, M.Si hadiri acara serah terima jabatan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang digantikan oleh Dahlan S.Sos, MM. Bupati Yudas mengakhiri jabatannya untuk periode 2017-2022.

Dahlan S.Sos, MM sebagai Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, diambil sumpahnya dalam sebuah acara Sertijab yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jl. Sudirman, Padang, Minggu (22/5/2022) pagi.

Acara Pelantikan tersebut, juga dibarengi dengan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kepulauan Mentawai yang dilantik oleh Ketua TP PKK Prov Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi kepada Ny. Prisilia Martinus, sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kab. Kepulauan Mentawai, sesuai dengan SK Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-1221 Tahun 2022, pada tanggal 13 Mei 2022


Setelah acara serah terima jabatan dan pelantikan, Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, dalam sambutannya menyampaikan harapan serta beberapa capaian yang akan dilaksanakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan, yang baru saja dilantik.


“Besar harapan saya, kepada penjabat Bupati yang telah dilantik untuk melanjutkan capaian program-program pembangunan untuk kemajuan daerah yang telah dilakukan oleh Bupati sebelumnya, antara lain peningkatan kualitas tenaga pendidikan, pembangunan jalan trans mentawai, program beasiswa pendidikan, keberhasilan dalam mengendalikan inflasi dan keberhasilan dalam menangani kasus Covid-19,” sebutnya.

“Kami Pemprov Sumbar sangat menyadari perlu adanya dukungan dari Pemerintah Pusat demi kelancaran dan kemajuan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota melalui kolaborasi, sinergi, dan kerjasama, sehingga tugas-tugas yang diamanahkan oleh pusat kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya (rls/elda)


PADANG,Lintas Media News.
Sebagai lanjutan audit  Audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP),  tim Direktorat Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri kembali mengunjungi PT Semen Padang, Senin (23/5/2022). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hasil Audit SMP Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang diraih PT Semen Padang pada April lalu. 

Dalam kunjungan tersebut, rombongan dari Mabes Polri yang dipimpin Kombes.Pol.Dede Ruhiat Djunaidi, S.I.K, MA sebagai Ketua Tim Klarifikasi itu, disambut oleh Pjs Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, R Trisandi Hendrawan yang didampingi Kepala Unit Sistem Manajemen, Nelvi Irawati dan sejumlah staf di lantai I Kantor Pusat PT Semen Padang. 
Trisandi mengatakan, klarifikasi dari Direktorat Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri ini merupakan lanjutan dari proses sertifikasi SMP Obvitnas berdasarkan Perpol No 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perkap No 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Ada dua tahapan yang telah dilalui PT Semen Padang pada sertifikasi SMP Obvitnas ini. Pertama, diawali dengan bimtek yang dilakukan pada 20-24 Desember 2021. Dari hasil bimtek, PT Semen Padang meraih score 82.43 persen. Pada bimtek tersebut, PT Semen Padang juga dapat saran perbaikan dari pihak Direktorat Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri.
Kedua, tahapan audit yang dilakukan pada 6-8 April 2022. Pada tahapan ini, PT Semen Padang mendapatkan score 89.96 persen dari audit Direktorat Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri. "Artinya, PT Semen Padang terus melakukan perbaikan implementasi SMP Obvitnas. Jadi, kami siap untuk dikarifikasi oleh Direktorat Pam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri," kata Trisandi.

Mudah-mudahan pada klarifikasi yang dilakukan sekarang ini, kata Trisandi, PT Semen Padang dapat lebih memperkuat implementasi SMP Obvitnas. Kemudian kalau ada saran dari hasil klarifikasi ini, PT Semen Padang akan terbuka menerimanya. Karena, klarifikasi ini tentunya dapat memberikan masukan terkait sarana dan prasarana pengamanan PT Semen Padang. 

"Di samping itu, klarifikasi audit SMP Obvitnas ini juga menjadi modal bagi PT Semen Padang dalam menyusun RKAP tahun depan, supaya kondisi pengamanan perusahaan ke depan lebih maksimal dan operasional perusahaan menjadi lebih lancar," ujar Trisandi yang juga Kepala Departemen SDM PT Semen Padang ini.

Ketua Tim Klarifikasi SMP Obvitnas Kombes Pol Dede Ruhiat Djunaidi, S.I.K, MA mengatakan, klarifikasi audit SMP Obvitnas ini dilakukan selama tiga hari, yaitu 23-25 Mei 2022. Klarifikasi audit ini adalah untuk mengecek apakah kegiatan audit SMP Obvitnas yang dilakukan sebelumnya sesuai atau ada hal yang menjadi atensi.

"Klarifikasi audit ini adalah tahapan sebelum sertifikasi SMP Obvitnas. Jadi, kedatangan kami dari Mabes Polri ke PT Semen Padang ini untuk mengklarifikasi apakah score 89.96 persen yang diraih pada audit SMP Obvitnas pada April lalu itu, bisa dipertanggung jawabkan oleh PT Semen Padang atau tidak," kata Dede Ruhiat. 

Pada tahapan klarifikasi ini, sebutnya, Direktorat Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri akan menilai lima elemen SMP Obvitas, yaitu komitmen dan kebijakan, pola pengaman, kopnfigurasi pengamanan, standar kemampuan dan monitor & evaluasi. Setelah klarifikasi ini, pihaknya akan mengusulkan surat persetujuan yang dilampiri dengan sertifikat untuk ditanda tangani oleh Kapolri. 

"Sertifikasi SMP Obvitnas ini direncanakan Juli mendatang. Ada tiga kategori yang diberikan, yaitu emas, perak dan perunggu. Sertifikasi tersebut berlaku selama 3 tahun. Mudah-mudahan, PT Semen Padang mendapat sertifikat emas, seperti hasil audit SMP Obvitnas yang telah dilakukan oleh tim audit Direktorat Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri pada April lalu," pungkas Dede Ruhiat.(*)


LIMAPULUH KOTA.Lintas Media News.
 PLT Ketum KONI Sumbar Hamdanus bersama Waketum V  Esneti serta Ketum Pengprov 
Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sumatera Barat Ermizen, hadir langsung ke pelosok Kabupaten 50 Kota, tepatnya  Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru.

Bagaimana tidak, Pemuda Nagari yg tergabung dalam 
Ikatan Pemuda Pemudi Sawah Padang (IPPD SB) Suayan, berani menggelar event tingkat Sumatera-Jawa, yang pesertanya hampir seluruh Provinsi di Sumatera hadir dan ada dari pulau Jawa.

Event ini bukan hanya kebetulan atau situasional, karena IPPD SB Cup ini rutin dilakukan tiap tahun, saat ini sudah dilaksanakan untuk  ke XI kalinya.
Menurut Ermizen yang juga mantan pe-sepak takraw nasional dan peraih medali SEA Games, kejuaraan ini juga diikuti petakraw terbaik Sumbar binaan PPLP Sumbar (Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar), hampir semua ikut berlaga bersama Pesepak Takraw nasional lainnya yang juga peraih medali di PON Jabar dan Papua dikejuaraan kali ini.

"Disinilah makna kehadiran PLT Ketum KONI Sumba, kita salut dan bangga mau hadir ke pelosok negri demi peningkatan prestasi atlet Sumatera Barat," ujar Ermizen memberi apresiasi.

Ditambahkan Ermizen , sambutannya selama melaksanakan event di daerah tersebut baru Hamdanus Ketum KONI Sumbar yang hadir di IPPD Cup setelah 11 kali diselenggarakan.

"Saya sebagai pribadi dan organisasi berharap,  Hamdanus bisa terpilih dalam Musorprovlub XVI Juni mendatang, untuk  menjadi Ketum KONI Sumbar yang definitif," tambahnya.

Menyikapi pernyataan para atlet, panitia dan pengurus CABOR Takraw,  Hamdanus memberikan apresiasi pada semua pihak, khususnya pemuda-pemudi Sawah Padang, Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota, atas terselenggaranya kejuaraan dengan baik dan berkelanjutan dalam menciptakan atlet berprestasi untuk negri ini.

"Event seperti ini sangat langka, bukan hanya di Sumbar, di nasional-pun sulit dicari duanya, pemuda nagari atau desa bisa menyelenggarakan event nasional secara rutin karena ini di tahun ke-11, pastilah disini banyak pemuda-pemudi yang hebat di bawah binaan Walinagari yang hebat pula, kongkrit pemuda-pemudi disini, tidak banyak teori, actionnya yang menonjol dan tentunya dibingkai dengan semangat persatuan", tutur Hamdanus sembari mengajak penggiat olahraga lainnya untuk bisa belajar ke Suayan.

Hamdanus juga mengatakan, siap untuk memimpin KONI Sumbar secara defenitif jika dipercaya dan dipilih Cabang olahraga, KONI kabupaten/kota serta pemilik suara lainnya, dan siap untuk membina olahraga Sumbar secara konsisten, sehingga bisa bersuara di kancah nasional serta internasional.

"Jika amanah ini dipercayakan pada saya, maka saya akan siap dan secara konsisten meningkatkan serta membina semua cabang olahraga, sehingga bisa bersaing ditingkat nasional, maupun internasional, juga memperhatikan kemakmuran para atlet sehingga terus mempertahankan prestasinya," tegas Hamdanus.

Penutupan event Sumatera-Jawa yang diadakan pemuda-pemudi Suayan berakhir sampai pukul 2.00 wib Dinihari, namun rombongan Hamdanus tetap semangat dan terus memberi motivasi.

"Luar biasa Plt Ketum KONI Sumbar ini, mau ketempat kami dan bertahan sampai Parak siang, kalau bisa biarkan beliau memimpin KONI secara defenitif," tutup pemuda setempat.(***)


Lintasmedianews.com, Dharmasraya– Pondok Pesantren Salafiyah Al-Madinatun Munawwarah terus mengejar pembangunan enam asrama dan sarana pendukung lainnya untuk santri baru di tahun ajaran 2022/2023.

Hal ini dilontarkan langsung oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah al-Madinatul Munawwaroh Ustadz Tarmizi S.Pd,i  disela pengerjaan pembangunan asrama santri di Jorong Lawai kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Minggu (22/05/2022).

Dari pendataannya,peserta didik tahun ajaran 2022/2023 ini ± 165 orang calon santri yang sudah mendaftar ,ditakarkan butuh enam asrama tahun ini, empat untuk putra dan dua nya lagi untuk putri.
Saat ini, pendaftaran gelombang kedua sudah tutup karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah al-Madinatul Munawwaroh belum bisa menampung kuota terlalu banyak.

“Alhamdulillah, persiapan saat ini di Pondok Pesantren Salafiyah al-Madinatul Munawwaroh untuk pembangunan asrama sudah 50 persen. Kami telah mempersiapkan enam asrama yang mana untuk putra empat asrama dan putri dua asrama. Sampai hari ini baru dua asrama yang sudah berdiri sekaligus bak mandinya. InsyaAllah jelang santri baru masuk tanggal 14 Juli nanti, enam asrama ini akan diusahakan selesai pembangunannya,” ucap Ustadz Tarmizi.

" mengingat kepercayaan masyarakat pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Madinatun Munawwarah sangat besar, pihak yayasan terus melakukan pembangunan dan melengkapi sarana dan prasarana" lanjutnya

“Semua dikebut untuk melaksanakan proses belajar mengajar walaupun dalam serba kekurangan sarana dan prasarana kami mengharapkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar maupun luar Kabupaten Dharmasraya dapat membantu proses pembangunan demi kenyamanan santri-santri kita datang nanti. Kami dari yayasan tetap memaksimalkan sesuai dengan kesanggupan yang bisa kami lakukan, tapi kami bertekad Pondok Pesantren siap digunakan sebelum santri baru datang,” tambahnya.

Dirinya juga menyinggung mengenai kondisi jalan ke Pondok Pesantren, terutama kondisi jembatan sebagai satu-satunya akses penghubung jalan ke pondok yang sudah sangat memprihatikan. Kondisi jembatan tidak bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang dan berisiko rusak atau runtuh oleh air.

“Maka dari itu jugalah kami mengharapkan kepada pemerintah melalui dana-dana bantuannya agar bisa membantu pembangunan jembatan tersebut,” tutupnya (elda)























Lintasmedianews.com, Dharmasraya - Kadisdik Dharmasraya Marius S Pd membuka peluang dan meresmikan Workshop Kurikulum Merdeka belajar Paud, kegiatan tersebut ditangani langsung oleh Zulfahmi, S. Pd Kabid Paud-Pnf,  Kamis (19/05/2022) bertempat di Auditorium Bupati Dharmasraya.


Dalam hal ini  Zulfahmi,S PD sampaikan selama dua hari ini, mulai pada tanggal 19 sampai 20 mei 2022.  Dan jumlah peserta 157 orang yang berasal dari perwakilan TK Negeri dan TK swasta. TK Negeri berjumlah 135 lembaga, TK Swasta berjumlah 116, alhamdulilah semua peserta antusias mengikuti.

“Mudah- mudahan workshop ini dapat menambah ilmu tentang bagaimana pengetahuan satuan pendidikan lembaga masing masing, semoga narasumber dapat memberikan pencerahan bagaimana platform merdeka belajar, sekolah penggerak dan guru penggerak yang saat ini gencar disampaikan, disosialisasikan dan diimplementasikan,” ucapnya lagi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Marius, S Pd MM yang diwakili oleh kabid PTK Riwahono, S Pd dalam sambutannya menyampaikan permintaan maaf dari kepala Dinas tidak bisa hadir bersama sama kita saat ini karena ada kegiatan lain.

“Implementasi kurikulum merdeka belajar yang sebentar lagi akan di bedah habis habisan oleh ibu narasumber kita dari provinsi ibu Irma Candra, S. Pd dan ibu Imla Wifra, S. Ag dari IGTKI provinsi Sumatera Barat. Moga moga saja nanti kita bisa menerapkan meski itu belum diwajibkan bagi beberapa lembaga, namun setidaknya inti dari kurikulum itu sudah kita wujudkan,” tutupnya.

Dalam kegiatan itu turut hadir ketua IGTKI PGRI kabupaten Dharmasraya Wiwik Cahyani, S Pd, Kasi bidang Paud, Nani Rahayu, S Pd. Mahdalena, SPd dan Penilik se Kabupaten Dharmasraya. (elda)


Padang, Lintas Media News.
Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt  Rajo Alam, SH.MM, tinjau langsung musibah kebakaran yang terjadi pada Minggu siang,( 22/05/2022) sekitar pukul 11.30 Wib  di Sungai Sapih Kota Padang setelah tiga jam berselang dimana  api sudah dapat dipadamkan oleh petugas dinas kebakaran.

Irwan Basir yang didampingi oleh Wakil Sekretaris DPD LPM Kota Padang Martias Sarjanny, SE, disambut oleh Camat Kuranji beserta jajaran, Lurah Sungai Sapih serta ketua RW setempat dan langsung melihat lokasi rumah yang terbakar.

Berdasarkan laporan ketua RW Bapak Erizal bahwa kebakaran ini terjadi menjelang pukul 12.00 siang dan menghanguskan 3 unit rumah dengan 4 KK yang mana salah satu unit rumah tersebut ludes dilahap sijago merah. Dari musibah kebakaran ini tidak terdapat korban jiwa dan hanya kerugian harta benda.
Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam mengatakan kalau kebakaran ini adalah suatu musibah yang bisa saja terjadi kepada siapa saja. Kondisi cuaca Kota Padang yang belakangan ini dengan panas yang cukup intens hendaknya menambah kewaspadaan kita dan juga kehati-hatian kita dalam penggunaan alat memasak atau pemakaian listrik.

" Saya sangat prihatin dengan musibah kebakaran ini. Atas nama pengurus DPD LPM Kota Padang, saya menyampaikan turut berduka dengan musibah yang menimpa saudara kita di sini. Musibah ini hendaknya kita jadikan untuk lebih meningkatkan kewaspdaan kita terhadap penggunaan alat memasak seperti kompor dan juga pemakaian alat-alat listrik. Apalagi saat ini Kota Padang dengan cuaca panas yang cukup tinggi yang dapat dengan mudah memicu api dan menimbulkan kebakaran ", ungkap Tokoh Masyarakat Kota Padang ini.

Lebih lanjut Irwan Basir menyampaikan, untuk meminimalisir atau menghindari agar tidak terjadi kebakaran, ketua DPD LPM Kota Padang ini menghimbau agar masyarakat dalam meninggalkan rumah dan berpergian terlebih dahulu memastikan apakah kompor betul-betul sudah dimatikan dan alat-alat listrik sudah dicabut dari kontaknya. Umumnya kebakaran ini terjadi adalah akibat kelalaian kita yang saat berpergian terkadang kita lupa mematikan kompor atau mencabut alat-alat listrik dari kontaknya. 

" Saya menghimbau, saat kita mau keluar rumah atau berpergian pastikan dulu rumah dalam keadaan aman dari faktor-faktor yang akan menimbulkan terjadinya kebakaran. Periksa dulu semuanya dan pastikan kalau semuanya sudah dimatikan. Hanya dengan meningkatkan kewaspadaan inilah musibah kebakaran ini bisa kita hindari ", tambah pria yang juga Kabid Linjamsos Dinas Sosial Propinsi Sumtera Barat ini.

Pada kesempatan itu, atas nama Pengurus DPD LPM Kota Padang Irwan Basir  juga menyerahkan bantuan uang tunai untuk membantu korban kebakaran yang diterima langsung oleh Camat Kuranji Yandra yang baru saja bertugas di Kecamatan Kuranji. Bantuan uang tunai juga diberikan oleh Eka Putra Buhari yang juga hadir mendampingi Irwan Basir. Eka  yang baru saja melakukan serah terima jabatan selaku camat Kuranji kepada Yandra sebagai camat yang baru.

Salah seorang korban kebakaran adalah Bapak Deni (Baba) yang juga mantan kepala seksi Trantib Kecamatan Kuranji yang sekarang bertugas di Satpol PP Padang.

Dari tinjauan di lapangan, dinas sosial Kota Padang juga sudah mendatangkan bantuan dengan mendirikan 2 tenda darurat dan juga bantuan sandang untuk korban kebakaran 

Hadir pada kesempatan itu Camat Kuranji didampingi Sekcam Kuranji dan Staf, Lurah Sungai Sapih beserta staf , ketua RT dan Rw serta tokoh masyarakat lainnya. (**)

Padang,Lintas Media News.
Untuk  meningkatkan usaha pedagang kaki lima (PKL) dan usaha kecil mikro (UKM) di Sumatera Barat, Panitia Munas ke VII Gebu Minang, berencana akan menyerahkan bantuan gerobak, yang jumlahnya belum ditetapkan.

"Kita akan memberikan bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima dan pelaku UKM. Bantuan diberikan dalam rangka Munas VII Gebu Minang. Ini pertanda ada sentuhan dari Munas VII Gebu Minang ini terhadap masyarakat," kata Fadly Amran Ketua Panitia Munas VII Gebu Minang yang juga Ketua Gebu Minang Sumatera Barat periode 2021-2026, Senin, (23/5).

Fadly mengatakan itu di sela kesibukannya sebagai Walikota Padang Panjang di Padang Panjang, didampingi Pengurus Gebu Minang Sumatera Barat Bidang Media, Ampera Salim. Bantuan gerobak diberikan kepada PKL dan UKM nanti ketika Munas berlangsung antara 25 s/d 27 Mei 2022 di Padang.

Mantan Ketua KNPI Sumatera Barat itu, mengharapkan, bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan pelaku UKM serta pedagang kaki lima di tempat masing masing.

Mungkin ada, sebagian pedagang kecil dan UKM dalam menjalankan usahanya, mereka menyewa gerobak untuk berdagang.

“Mudah mudahan, dengan bantuan gerobak yang kita berikan nantinya,  mereka dapat meningkatkan usahanya dan menambah penghasilan. Karena gerobak yang dipakai untuk berjualan tidak menyewa lagi kepada piahk lain," katanya.(rls)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.