Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengingatkan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal 21 hari lagi,  sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) harus ada himbauan serta mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat umum agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam menghadapi perhelatan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Netralisasi ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Aula Kantor Gubernur, Rabu (27/3/2019).

Seharusnya pihak pemerintah sudah ada himbuan melalui baliho atau spanduk mengajak masyarakat ikut menjaga masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijaksana.

“Sebagai ASN kita dapat berperan mensosialisasikan pemilu yang damai kepada masyarakat, melalui baliho dan spanduk untuk mensukseskan pemilu yang berkualitas,” ajak Nasruk Abit.

Dalam sambutan Nasrul Abit juga menghimbau ASN Sumbar, baik dari kabupaten dan kota untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Sebagai abdi negara, ASN yang memiliki hak pilih dilarang memiliki kecenderungan tertentu terhadap kegiatan politik.

“Netralitas TNI-Polri dan ASN kunci sukses pemilu, karena sebagai aparat negara kita dilarang mendukung langsung calon Presiden, calon legislatif atau mendukung partai politik manapun. Untuk itu ASN janganlah bermain politik, tetapi gunakan hak pilihnya pada 17 April nanti,” kata Wagub Sumbar.

Bagi ASN yang tidak netral, Wagub Sumbar kembali mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang akan didapat. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana pemilu.

“Apalagi sebagai ASN kita patut waspada karena banyak yang mengawasi pergerakan kita. Salah sedikit kita akan dilaporkan ke Bawaslu dan tentunya sanksi akan menanti. Tentu hal ini sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu sebagai ASN netralitas adalah harga mati,” ucap Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Sumbar optimis dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat akan berjalan dengan aman dan terkendali, dengan bekerjasama dengan Polri dan TNI tentu saja membantu segala sesuatu untuk kesuksesan Pemilu 2019.

"Apalagi sekarang kita sudah urutan ke 26 di Indonesia sebagai daerah yang rawan pemilu, yang sebelumnya kita urutan ke tiga yang potensi terjadi kekacauan pemilu 2019, ini menandakan Sumbar sudah termasuk aman penyelenggaraan pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri, Komjen Pol. Moechgiyanto, SH menyampaikan bahwa, institusi Polri menjadi tumpuan masyarakat untuk menciptakan Pemilu Serentak 2019 yang sehat, kompetitif, dan aman.

Moechgiyanto berharap semua pihak, baik  ASN, maupun TNI-Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak dapat saling bekerjasama agar pemilu berjalan damai.

Ada beberapa potensi ancaman dan gangguan pemilu 2019 yang perlu kita waspadai, yaitu maraknya black campaign dan negative campaign, provokasi, keberpihakan atau ketidak netralan dalam penyelenggaraan pemilu dari ASN, TNI-Polri, money politic, dan bentrok antar pendukung parpol.

"Untuk itu perlu strategi penguatan netralitas pada pemilu 2019 dengan melibatkan semua unsur terkait dalam pelaksanaan ini (pengamanan Pemilu 2019) harus bersinergi, baik KPU, Bawaslu, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, Polri-TNI, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat ini harus kompak,” ucapnya.

“Apapun risikonya Pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai, lancar, kompetensi sehat dan tidak boleh mengorbankan konflik yang menyebabkan perpecahan dan kesatuan bangsa serta bagi Polri NKRI harga mati,” tambahnya.

Ketuaa Badan Pengawasan Pemilu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, Provinsi Sumbar bisa dikategorikan aman dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, hal ini berdasarkan menilaian data Mabes Polri pada 20 Maret 2019 tentang data kerawanan Pemilu di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Berdasarkan data tersebut, kerawanan Sumbar dibanding 34 provinsi lainnya berada di posisi nomor 26," jelas Surya Efitrimen.

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari usaha bersama pemerintah daerah,  Polda, Kejati, Korem dan lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya Surya Efitrimen juga melaporkan kesiapan Bawaslu untuk pemilu 2019, dengan telah terbentuk jajaran pengawas Pemilu  sampai ke tingkat TPS dengan jumlah 16.716 bersamaan dengan pelantikan secara serentak se-Indonesia sebanyak 800 ribu pengawas TPS. Ini kita sesuaikan di TPS-TPS yang ada.

Karena itu, perlu penguatan pengawasan dari ASN dan TNI-Polri kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi dugaan pelanggaran Pemilu melibatkan seluruh stakeholder yang ada, diharapkan berjalan aman dan lancar sesuai dengan rencana.(b)

Batusangkar,Lintas Media News. Pelayanan prima menjadi salah satu isu utama di masa pasca otonomi daerah, pelayanan yang diterima oleh masyarakat menjadi paradigma ukuran dan pandangan terhadap keberhasilan kinerja pemerintah.

Hal ini disampaikan  Sekretaris Daerah Provinsi ( Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar) Drs. Alwis, pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima bidang Kepegawaian dilingkungan pemerintah Provinsi Sumbar di Hotel Emersia, Batusangkar Senin malam, (25/3/2019).

Lebih lanjut Sekdaprov Sumbar menyampaikan, paradigma masyarakat terhadap layanan yang tidak maksimal cenderung menilai kinerja aparatur sipil negara tidak berkualitas dan menimbulkan sikap kecewa terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.

Standar pelayanan menjadi tolak ukur sebagai acuan pedoman penyelenggaraan pemerintah terhadap setiap pelayanan publik kepada masyarakat, untuk wujudkan pelayanan prima, bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

"Maka sudah seharusnya kita menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan, termasuk pelayanan bidang kepegawaian, sehingga pelayanan prima yang diinginkan dapat tercapai," kata Alwis

Sekdaprov juga berharap agar dalam pelayanan prima tersebut sudah seharusnya didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat menjadi skala prioritas Badan Kepegawaian Daerah.

"Dengan ini menyatakan sanggup setiap aparatur menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan akan memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku," ajaknya.

Alwis mengatakan, bahwa ada persepsi masyarakat belum maksimalnya pelayanan yang diterima, menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan prima seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat sesuai standar pelayanan publik yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Untuk itu perlu penetapan Standar Pelayanan Prima (SPP) sebagai pelayanan publik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Men PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

Selanjutnya Sekda Provinsi Sumbar Alwis pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada narasumber Drs. Riza Karim, M.Si dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan informasi bagaimana mewujudkan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Sekretaris BKD Sumbar Ir. Rini Oktanlvia, MSi juga melaporkan kegiatan Bimtek ini adalah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada PNS terkait pemberian Standar Pelayanan Prima kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas profesionalitas PNS dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, agar peserta memiliki pemahaman  atar kesadaran kan pentingnya peningkatan pelayanan publik guna memenuhi tuntutan masyarakat.

Bimtek Pelayanan Prima bidang kepegawaian angkatan I dilaksanakan selama tiga hari tanggal 25 - 27 Maret 2019 bertempat di Hotel Emersia Batusangkar dengan tim dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yang dihadiri 25 peserta yang terdiri dari pejabat pengelola kepegawaian pada organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Sumbar.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Dalam program penanam sejura pohon dipesisir pantai barat,  butuh komitmen bupati dan walikota,  agar dapat dilaksanakan secepatnya. Karena riset telah memberikan gambaran pohon-pohon pinggir pantai dapat menahan derasnya laju gelombang.

Hal ini disampaikan wakil gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, pada acara Rapat Koordinasi Mitagasi Bencaja Tsunami dengan Program Penanaman Sejuta Pohon di aula Kantor Gubernur,  Selasa ( 25/3/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit mengatakan, kita harap dengan penanaman pohon ini, kita aman dari resiko bencana yang besar. Karena pohon dapat menahan laju gelombang air laut.

Oleh karena itu setiap daerah agar segera menghitung kebutuhan pohon untuk daerahnya agar segera ditanam lebih cepat, terutama kawasan yang terbuka kearah pantai dan penduduk yang ramai karena akan dijadikan prioritas, ungkap Nasrul Abit.

Sekertaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi, mengatakan, penanaman pohon disepanjang pesisir pantai ini sangat efektif dalam meminalisir resiko bencana, karena pohon dapat menahan gelombang air laut.

"Ini merupakan upaya kita, sebab untuk mitigasi bencana ini tidak setahun atau dua tahun saja. Namun, skala jangka panjang, apalagi pohon ini akan tumbuh besar hingga 10 atau 20 tahun kedepan, ini dampak manfaat akan terlihat nantinya," ujarnya.

Dikatakannya, penanaman pohon ini tidak hanya di Sumbar saja. Namun, juga dibeberapa daerah lainnya, diantaranya Banten, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, NTB, Sulawesi Utara.

"Ada berapa daerah yang kita tanami pohon, untuk jenis pohonnya, yakni Cemara Udang, bakau, Pule. Itu tergantung lokasinya, jika bisa ketiga-tiga kita tanam," kata Dody.

Disebutkan Dody Riswandi, ketika kejadian tsunami di Tanjung Lesung ada beberapa desa yang selamat dari gelombang air, karena keberadaan pepohonan yang tumbuh disana. Sehingga, ini menginspirasi untuk ditanam pohon dibeberapa daerah agar resiko bencana yang dapat memakan korban jiwa maupun materil bisa berkurang.

Sebelumnya, Jumat(23/3) kemaren,  sudah mulai dilaksanakan penanaman pohon dalam program Sejuta Pohon yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama TNI, Polri, aparatur pemerintahan dan komponen masyarakat di Kota Padang di kawasan Pantai Parupuak, Tabing.(rel)

Padang,Lintas media News Menjelang pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019, Dinas Dukcapil Provinsi dan 19 Kabupaten/ Kota Sumatera Barat berkomitmen tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana maksud surat Mendagri No. 471.13/2292/dukcapil tanggal 18 Maret 2019 tentang penuntasan perekaman dan pencetakan KTP-el sebagai syarat keikutsertaan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil)  Provinsi Sumatera Barat, Novrial, SE, MA. Akt disela-sela kesibukan hari ini lewat Whastaapnya, Padang, Minggu (24/3/2019).

Lebih lanjut Novrial menyampaikan,  dengan target partisipasi pemilih di Sumatera Barat sebesar 77% dari KPU, Dinas Dukcapil se Sumbar komit untuk memastikan bahwa 3.872.855 penduduk Sumatera Barat usia KTP per 31 Desember 2018 sudah mempunyai KTP selambatnya tanggal 17 April tersebut.

Capaian perekaman per 28 Februari 2019 sudah mencapai 95,39% dan capaian kepemilikan sudah mencapai 94,07% dari usia wajib KTP, katanya

Kadis Dukcapil juga mengungkapkann,  ada beberapa hal yang telah dilaksanakan berdasarkan arahan pusat antara lain gerakan jemput bola serentak ke rutan dan lapas.

Serta ke sekolah dan kampus pada tanggal 11-16 Maret 2019, dan instruksi untuk mengeliminir data penduduk siap rekam di 19 Kabupaten/Kota yang berhasil dituntaskan lebih cepat dari tenggat 20 Maret 2019.

Sisa pencetakan KTP-el yang harus diselesaikan menjelang Pemilu adalah usia KTP baru dan penggantian data serta pindah datang.

Dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu berjalan sangat baik, hal itu dibuktikan dengan perbedaan minimal antara data penduduk usia KTP dengan DPT hasil perbaikan KPU per Desember 2018 hanya sekitar 150.000 orang.

Terakhir tanggal 21 Maret kemaren KPU kembali melakukan update data dari penduduk datang dan keluar bersama Dukcapil dan Bawaslu, ujar Novrial.

Novrial juga menyatakan komitmen bersama lainnya dalam pengawalan wajib pilih dengan KPU dan Bawaslu adalah verifikasi dan validasi data berkelanjutan sampai pelaksanaan Pemilu, dan fasilitasi help-desk bersama di 19 Kabupaten/Kota yang seiring dengan rencana instruksi Mendagri agar Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk tetap membuka kantor pada hari H pelaksanaan Pemilu.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, maupun untuk fasilitasi help-desk khususnya pengecekan NIK dan kemungkinan penyalahgunaan KTP-el untuk Pemilu.(rel)

PARIAMAN -- Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumbar) merupakan bangunan termegah dan terlengkap untuk pendidikan di Sumatera Barat, yang dibangun di atas lahan seluas 37 hektare (ha) dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar yang menyediakan sarana dan prasarana diklat pelayaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya Sumbar.

Ini disampaikan Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno dalam sambutannya pada acara Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Poltekpel Sumbar, Jumat (22/3/2019).

Hadir dalam Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Poltekpel Sumbar tersebut, Menhub RI Budi Karya Sumadi, anggota DPR RI Alex Indra Lukman, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Walikota Pariaman Genius Umar, Wakil Walikota Padang Pariaman Mardison Mahyuddin, Wakil Walikota Sawahlunto Zohirin Sayuti, Kepala BPSDMP Umiyatun Hayati Triastuti, Kepala BKIP Kemenhub Baitul Ihwan, Kepala Dishub Sumbar Heri Nofiardi, Dishub Kota Pariaman Yota Balad, GM. PT. Pelindo II Teluk Bayur, GM. PT. Indonesia Ferry, jajaran Kemenhub dan undangan lainnya serta 1600 peserta Diklat.

Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, kehadiran Poltekpel Sumbar sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Sumbar, mayoritas anak didiknya berasal dari Sumbar. Dia berharap sekolah tersebut mencetak siswa yang unggul terhadap dunia pelayaran.

Lanjut gubernur mengatakan, Pemerintah Daerah sangat mendukung kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Poltekpel Sumbar dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

“Kegiatan Diklat ini sangat sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Sumbar, karena Sumbar merupakan daerah Pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang membutuhkan banyak SDM berdaya saing tinggi untuk menggerakkan dan mengelola berbagai sumber daya alam yang ada, ”kata gubernur.

"Kami berharap melalui pendidikan Poltekpel Sumbar ini dapat mencetak anak-anak bangsa khususnya berasal dari Sumbar, agar kita bisa punya daya saing dengan negara-negara lainnya," ucapnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Poltekpel Sumbar menyampaikan, dengan dilaksanakannya diklat ini, setidaknya tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari Sumbar, dengan memiliki kompetensi dan keahlian yang handal.

Oleh karena itu, perlu usaha kerja keras dan perjuangan saudara-saudara untuk menempuh pelatihan beberapa hari kedepan, dengan tujuan untuk meningkatkan layanan jasa transportasi laut. Untuk itu Saudara dapat berkarya dan menjadi pelopor di bidang keselamatan transportasi laut.

"Keselamatan pelayaran harus ditempatkan sebagai prioritas utama yang tidak dapat ditawar lagi, guna mewujudkan 'save, secure, and clean ocean', tegasnya.

"Kita adalah negara kedua setelah Filipina yang paling disegani dan paling diminati dalam hal tenaga pelayaran oleh dunia internasional, untuk itu saya minta untuk meningkatkan kualitasnya," kata Menhub.

Harapannya, sesuai dengan tuntutan era pasar bebas yang menuntut kita harus lebih profesional, sehingga akan meningkatkan citra bangsa kita di luar negeri.

Dengan itu, lembaga pendidikan ini bisa menjadi wadah lahirnya putra-putri Minang yang berkualitas di bidang pelayaran, sehingga tersalurkan ke industri pelayaran domestik maupun internasional.

Kemudian Menhub Budi Karya Sumadi memukul gong yang didampingi oleh Gubernur Sumbar, anggota DPR RI Alex Indra Lukman, Kepala BPSDMP, sebagai tanda resminya pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Poltekpel Sumbar.(b/hms)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ajak masyarakat untuk memanfaatkan produk-produk pasar modal karena, produk-produk dari pasar modal ini sangat penting untuk membangun daerah.

"Untuk pembangunan di Sumbar, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. APBD tentu tidak akan cukup, diperlukan untuk sektor keuangan lain, salah satunya dapat diperoleh melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas RDPT," kata Gubernur  saat membuka acara Seminar pembayaran riil dan insfrastuktur melalui Reksa Dana penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Insfrastuktur (DINFRA) dan Obligasi Daerah (OBDA) di Grand Inna Padang, Kamis (21/3/2019).

Irwan Prayitno menyampaikan,  Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sangatlah terbatas, apalagi daerah kabupaten dan kota kita masih di atas 60 persen untuk belanja pegawai, sementara untuk 30-40 persen lagi kita pergunakan untuk belanja modal, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya dari masing-masing SKPD.

"Kalau di provinsi, karena kita mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar hampir 40 persen, masih memiliki keleluasaan, tapi PAD di Kabupaten Kota itu rata-rata 5,6 persen dari APBD-nya, kalau di atas 7-8 persen hanya dikota-kota besar, seperti Padang dan Bukittinggi, yang banyak memiliki Hotel dan Restoran merupakan suatu income yang besar dalam bentu PAD," jelas Irwan Prayitno.

"Ini suatu terobosan bagi daerah Sumbar dengan adanya pasar modal, kami mengajak untuk memanfaatkan produk-produk tersebut," ucapnya.

Selanjutnya gubernur mengatakan, produk-produk seperti RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas), DINFRA (Dana Investasi Infrastruktur), dan Obligasi Daerah dinilai tepat untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah.Produk tersebut dapat disesuaikan dengan proyek yang akan dibangun dan memiliki jangka waktu yang panjang.

“Perkembangan produk-produk pasar modal sudah maju. Ini menandakan produk pasar modal sangat berpotensi untuk dijadikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang bergerak di sektor riil, termasuk sektor infrastruktur,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, bahwa RDPT juga merupakan salah satu bentuk dukungan OJK atas program Pemerintah Indonesia, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Ir. Hoesen, MM menjelaskan, bahwa RDPT merupakan wadah untuk mengumpulkan dana dari beberapa investor sehingga perusahaan dimungkinkan untuk dapat dana nilai yang besar. Banyaknya proyek-proyek besar yang strategis didanai oleh RDPT,
pembangunan Sky Train di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sebesar Rp 315 Miliar, pembangunan ruas jalan tol Semarang-Batang, SoloNgawi dan Ngawi-Kertosono sebesar Rp 5 Triliun dan ruas jalan tol Kanci, Pasuruan- Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang sebesar Rp 5 Triliun, termasuk kota Padang yang salah satunya pembangunan Rumah Sakit, Mall, Gedung Parkir pada proyek Padang Landmark oleh PT. Anugerah Cahaya Prima yang bergerak bidang real estat dan properti yang nilainya mencapai Rp 290 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan Peraturan OJK N0. 52/POJK/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi. Ini merupakan inovasi OJK dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur pemerintah.

Dana Investasi Insfrastuktur (DINFRA) dalam pengelolaannya jauh lebih fleksibel, juga mengalami pertumbuhan sejak peraturan diterbitkan tahun 2017, yang saat ini telah mencapai empat Dinfra dengan dana pengelolaan sebesar Rp 342 miliar.

"Produk Dinfra banyak kami pergunakan untuk pembangunan Rumah Sakit, areal komersil dan jalan tol," kata Hoesen.

Lanjut ia menjelaskan, Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan pada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

"Obligasi daerah ini harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan, dengan cara proses registrasi di OJK dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setempat yang memperoleh pertimbangan dari Mendagri dan Kementerian Keuangan untuk melakukan pinjaman daerah melalui penerbitan obligasi," ucapnya.

"Penerbitan obligasi daerah membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, denan melihat proyek, penganggaran dan Peraturan Daerah, dibutuhkan penguatan kapasitas Pemda di Indonesia untuk mempercepar proses penerbitan obligasi daerah," tambahnya.

Pada akhirnya, harapan kami sosialisasi ini dapat bermanfaat tentunga bisa menjadi inspirasi bagi peserta, untuk memanfaatkan RDPT, Dinfra dan Obligasi Daerah sebagai sumber pendanaan bagi instansi masing-masing.

"Besar harapan kami dalam ke tiga unsur tersebut dapat berperan secara siknifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah Sumbar.

Kemudian acara terssebut dilanjutkan dengan pencerahan cindera mata dari kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Ir. Hoesen, MM Kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Acara tersebut dihadiri oleh 250 peserta undangan yang terdiri dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, DPRD provinsi dan kabupaten kota se Sumbar, Bupati dan Walikota se Sumbar, Bappeda se Sumbar, private company, BUMD, perusahaan efek, agen penjual efek Reksa dana, HIPMI, dan KADIN, mahasiswa dan asosiasi lainnya.(rel/b)

Padang,Lintas Media News.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Amankan dua orang bandar narkoba asal Pekanbaru Riau.Bandar narkoba lintas provinsi ini ditangkap anggota Direktorat Narkoba Polda Sumbar didua tempat.

Pertama,tersangka
DT (43) sopir Go Car ditangkap di ruas jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh, Kecamatan Baso, Agam, pada Sabtu (16/3) lalu. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sekitar dua kilo sabu yang hendak diedarkan di beberapa daerah Sumbar.

Kedua tersangka adalah, DT, 43 dan H, 42. Keduanya merupakan warga Pekanbaru, Riau. DT ditangkap polisi di Jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh, KM 11 Baso. Dari pelaku yang berprofesi sopir go car itu disita satu kilo lebih sabu-sabu.

Sedangkan tersangka H diringkus di Jorong Tanjung Alam, Biaro Gadang, Ampek Angkek, Agam, saat mengemudikan mobil Kijang Super BM 1678 SR. Dari warga Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru ini disita 942,87 gram sabu.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Syamsi, didampingi Direktur Narkoba, Kombes Ma'mun serta perwira lainnya, dalam ekspos kasus, Rabu (20/3) mengatakan kedua jaringan sabu asal Pekanbaru itu ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat.

Awalnya petugas menangkap H di Ampek Angkek, sekitar pukul 04.15 WIB, setelah mendapat informasi akan masuk sabu dari Pekanbaru dengan tujuan Padang. Berdasarkan informasi itu, anggota Direktorat Narkoba melakukan pengintaian di ruas jalan itu. Setelah mencocokan indentitas mobil, petugas menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan tersangka.

Setelah diperiksa dan digeledah ditemukan satu paket besar sabu yang dibungkus dalam plastik warna hijau dengan merek Guanyinwang di dalam mobil tersangka. Mendapatkan barang bukti, tersangka langsung diamankan. Setelah diinterogasi, warga Kampung Melayu, Sukajadi itu menyebutkan akan ada masuk sekitar satu kilo lagi.(St)

Padang,Lintas Media News.
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 hasil reviu Inspektorat sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat di evaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintah Daerah pada rapat review  LPPD tahun 2018 diadakan di Aula Kantor Gubernur Sumbar yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Senin lalu.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menargetkan LPPD Sumbar masuk lima besar di Indonesia, sekurang-kurangnya dapat mempertahankan enam besar. Setidaknya jangan sampai  turun prestasi.

"Sebelum penyerahan ke Pusat, perlu kita teliti dan perbaiki dulu, sehingga, nanti tidak ada lagi permasalahan pada penyerahan ke pusat, karena kita targetkan masuk lima besar penilaian LPPD terbaik dari pusat," kata Irwan Prayitno.

"Meski masih punya tenggat waktu hingga tiga bulan ke depan, namun penyusunan draf Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sumbar 2018 hingga saat ini masih jauh dari kata selesai," ujarnya.

Gubernur menyampaikan, secara keseluruhan LPPD sebenarnya sudah hampir rampung, hanya saja masih ada beberapa data yang belum masuk, salah satunya adalah data agregasi dari pemerintah Kabupaten dan Kota.

"Kita berharap permasalahan ini harus segera dituntaskan, agar tidak ada keterlambatan dalam penyerahan LPPD ke pusat," ungkap Gubernur.

Terakhir, Gubernur menegaskan, penilaian LPPD Sumbar tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu, Sumbar menempati posisi keenam dalam penilaian LPPD seluruh Indonesia dan tahun 2018 Sumbar bisa masuk lima besar.

Lanjut disampaikannya, LPPD sangat penting bagi Pemerintah Sumbar sebab dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah dan evaluasi bagi pemerintah pusat terhadap daerah.

"Kita masih ada rentang waktu beberapa bulan kedepan dalam penyiapan laporan dan perbaikan ini dan akan selalu saya pantau terus, jangan karena data tidak lengkap kinerja pemerintah daerah bisa dianggap turun," tambahnya

Kepala Inspektorat Drs. H. Mardi, MM menyampaikan dalam laporannya, bahwa dari tabel data yang dipaparkan masih ada beberapa item yang perlu diperbaiki.

"Dari data beberapa data item yang perlu perbaikan dan kita telah minta agar SKPD terkait untuk segera memperbaiki item-item tersebut dengan segera, jika telah diperbaiki langsung berikan data kepada Biro Pemerintahan yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan LPPD," ujarnya.

Ditambahkannya lagi, sebanyak 141 indikator penilaian, 37 di antaranya merupakan data agregasi pemerintah Kabupaten dan Kota. Ia berharap kerjasama dari SKPD-SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Sumbar untuk segera meminta data agregasi tersebut ke kabupaten dan kota yang bersangkutan. Pasalnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap penilaian akhir nantinya.

"Lantaran ada data yang belum lengkap tersebut, maka penilaian kinerja Sumbar berdasarkan LPPD 2018  sekilas terlihat belum terlalu memuaskan, tapi apabila seluruh data sudah dilengkapi, nilainya akan ikut meningkat," kata Mardi.(rel)

Mentawai,Lintas Media News.
Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD ke-104 TA. 2019 dari Staf Teritorial TNI Angkatan Darat (Sterad) kunjungi lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 0319/Mentawai, Senin kemaren.

Tim Wasev Sterad yang dipimpin  Waaster Kasad Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, S.I.P., didampingi Staf Ahli Pangdam I/BB Kolonel Arh Anggoro Nur Setiawan, S.I.P., Pabandya Komsos Sterad Letkol Inf Arief Budiarto serta Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Edi Nurhabad,, S.H.,M.H.

Kedatangan Tim Wasev di bumi sikerai (Kepulauan Mentawai) disambut Bupati Kepulauan Mentawai  Yudas Sabaggalet, beserta Forkopimda Kabupaten Mentawai, Dandim 0319/Mentawai Letkol Czi Didid Yusnadi,  Kasdim Mayor Czi Purwadi dan Perwira Staf Kodim 0319/Mentawai.

Pantauan di lapangan, Tim Wasev dan Rombongan menuju Kantor Bupati Kepuluan Mentawai dan dilanjutkan peninjauan ke Posko TMMD serta peninjauan lokasi.

Pada kesempatan tersebut, dihadapan Tim Wasev Dandim selaku Dan Satgas memaparkan tentang sasaran fisik dan non fisik pada TMMD ke -104 Kodim 0319/Mentawai

“Sejumlah sasaran fisik yang sudah tuntas 100 persen, yakni pembuatan Jamban warga sebanyak 30 Unit  dan MCK, sementara untuk pembukaan akses jalan dari SP 3 kearah Desa Betumonga sepanjang 5 Km dan lebar jalan 10 meter hamper selesai dirampungkan” ujarnya.

Menurut Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, pelaksanaan TMMD ke 104, Kodim 0319/Mentawai ini telah berjalan sangat baik. Kata dia, tentunya kegiatan tersebut mendukung program pemerintah.

“Saya telah menerima paparan dari Dandim dan memantau ke lokasi, kegiatan fisik serta non fisik berjalan dengan lancar dan sangat bagus. Program ini tentunya sangat mendukung pemerintah, Pemerintah menginginkan rakyatnya sejahtera, mulai dari pulau terkecil hingga daerah perbatasan tidak lagi terisolir,”ujarnya

Sebelum kembali beliau juga berpesan, semua sasaran yang pengerjaanya masih berjalan diupayakan bisa pada waktunya yang telah ditentukan, paling tidak pada saat upacara penutupan TMMD” katanya. (rel/erz*)

Siak,Lintas Media News.
Harmonisasi hubungan Provinsi dan 19 Kabupaten/ Kota se Sumbar yg membuahkan penghargaan Nasional 2019 untuk Kota Sawahlunto sebagai Dinas terbaik kategori penduduk kecil se Indonesia dan penghargaan kategori layanan khusus untuk Bupati Pesisir Selatan, menarik perhatian Pemprov Riau dalam rangka akselerasi kinerja 12 Kabupaten / Kotanya.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil)  Provinsi Sumatera Barat,  Novrial, SE, MA. Akt disela-sela kesibukan hari ini lewat Whastaapnya, Padang, Minggu sore.

Novrial lebih jauh menyampaikan kegiatan ini atas insiatif bersama,  pada tanggal 14-15 maret 2019 telah dilaksanakan rapat forum bersama Sumbar - Riau di Kabupaten Siak dan dilanjutkan di Dinas Dukcapil PPKB Prov. Riau di Pekanbaru,  yang diikuti oleh Kadis Dukcapil Provinsi dan 19 Kabupaten/ Kota se Sumbar,

Rapat forum ditujukan untuk penyatuan persepsi pelayanan adminduk di Prov. Sumbar dan Riau dengan sharing pengalaman metode pencapaian kinerja dan kreasi inovasi pelayanan oleh Sumatera Barat dan pengalaman formulasi anggaran, pola dukungan tim anggaran pemda dan DPRD serta konstruksi dan visualisasi kantor yg representatif oleh Provinsi Riau, ujarnya

Kadis PPKB Dukcapil Sumbar juga menyampaikan,  beberapa hal yg disepakati antara Sumbar - Riau adalah: formulasi forum bersama dengan pelaksanaan raker dua kali setahun bergantian di masing -.masing provinsi, pelayanan bersama di wilayah perbatasan Pasaman - Rokan Hulu,  Lima puluh kota - kampar dan Sijunjung/ Dharmasraya - Kuantan Senggigi, penyatuan persyaratan pelayanan dokumen adminduk, fasilitasi dokumen pindah datang antar daerah, dan fasilitasi pelayanan perantau di daerah masing-masing.

Khusus untuk perantau Sumbar di Riau direncanakan acara pelayanan adminduk perantau di Pekanbaru pada bulan November 2019.

Pembentukan forum bersama dua provinsi ini pertama kali dilakukan oleh 34 provinsi se Indonesia, sama halnya dengan pelayanan bersama 19 kab/kota di daerah dengan kinerja rekam cetak terendah tahun lalu di Solok Selatan yang diadopsi Kemendagri dengan metode yang sama untuk membantu daerah-daerah di Indonesia Timur, diyakini akan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, ungkapnya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Profesi perawat, merupakan  profesi mulia, yang setiap aktifitasnya tidak mengenal lelah. Rasa sabar, iklas dan kepedulian, bahagiaan dari prilaku sejatinya perawat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang sedang sakit untuk penyembuhan dari penyakit yang diderita pasien.

Saat dekat dengan pasien dan masyarakat,Dharma bakti sosok perawat dalam pelaksanan pelayanan di rumah sakit, amat penting dan menentukan kenyamanan pasien dalam proses kesembuhannya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela hebohnya kegiatan olahraga pagi Warga Kota Padang Car Free Day di Khatib Sulaiman dan Antusias para perawat Sumatera Barat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-45 dirasakan pula manfaatnya oleh masyarakat, Minggu kemaren.

Lebih jauh Wagub menyampaikan,
seorang perawat merupakan sosok yang memiliki kepedulian yang tinggi, merespon permintaan dan prilaku setiap pasien mesti dilayani dengan senyuman yang menyenangkan. Standar perawatan kesehatan tentunya tetap mengacu pada hasil analisi dokter rumah sakit.

Selamat hari ulang tahun persatuan perawat nasional Indonesia ke-45 tahun semoga selalu memberikan dharma bakti terbaik bagi kemajuan bangsa dan untuk kesejahteraan masyarakat,  seru Nasrul Abit bangga.

Peringatan HUT PPNI yang  mengangkat tema di tahun 2019 ini : Keluarga dan Masyarakat Sehat Bersama Perawat, dilakukan dengan berbagai kegiatan perawatan kesehatan berkaitan dengan kondisi masyarakat Sumatera Barat. 

Dalam peringatan PPNI ke 45 di Sumbar juga melakukan kegiatan, pemeriksaan kesehatan, tekanan darah tinggi, gula darah.  Kemudian juga ada pelayanan perawatan di RSUD M. Djamil Padang,  perawatan geriatri, perawatan luka diabetes,  perawatan luka stoma, perawatan neonatus dan konsultasi serta konseling HIV/AIDS.(rel/st)

Batusangkar,Lintas Media News.
Tular ilmu yang didapatkan dalam workshop Penguatan Kerjasama Tim bagi Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Fakultas Pishikologi Univesitas Indonesia ini.  Praktekan sesuatu yang baik dalam meningkatkan kinerja dan jika ada yang kurang beritahu kami untuk perbaikan kegiatan pada tahun-tahun berikitnya.

Hal ini disampaikan Sekretariat Daerah yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yulitar, SH pada acara penutupan Workshop Penguatan Kerjasama Bagi Pejabat Administrasi dilikungkungan pemprov. Sumbar, Sabtu (16/3/2019).

Lebih lanjut Sekdaprov menyampaikan,  bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan workshop,  agar  memotivasi kawan-kawan yang lain, untuk ikut undangan dari BKD agar mau mengikuti kegiatan penambahan wawasan dan kemampuan bagi aparatur ini. 

Pengalaman selama ini BKD terasa sangat sulit mengajak kawan-kawan OPD mengikuti kegiatan,  karena banyak alasan yang sesungguhnya sangat mengecewakan kami. Ujar Yulitar

Workshop yang dilakukan selama 4 hari ini telah memberikan silaturrahmi yang baik, antara peserta dengan nara sumber yang luar biasa ini mampu menumbuhkan produktif peserta bekerjasama dengan baik.

Peserta workshop angkatan II terasa lebih hidup dan mampu menoreh kegiatan yang dinamika paling heboh dan menarik, ujarnya.

Sekdaprov juga menyatakan, kegiatan yang telah dilaksanakan selama 4 hari agar hubungan sesama peserta dapat terjalin dengan baik. Karena masing-masing peserta merupakan pejabat tentu ini akan memudahkan berkoordinasi dalam kegiatan pembangunan pemerintah Sumbar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jika setiap OPD terjalin koordinasi yang baik, tentu semua akan membantu dan memudahkan penyelenggaraan pelayan yang diberikan pemprov. Sumbar. Tujuan pelaksanaan workshop ini merupakan membangun sinegritas dan peningkatan kerjasama sesama OPD,  dimana,  hampir setiap kegiatan kita pasti membuat tim kerja dalam percepatan pelaksanaan kegiatan.

Workshop Penguatan Kerjasama Tim yang saat ini telah mampu mengetahui  kemampuan djri, atasan dan anak buah tentu mesti ada lagi bagaimana cara merangkul semua kekuatan tersebut menjadi kekuatan menuntaskan pekerjaan dalam OPD masing-masing. Tapi itu mungkin pada tahapan pembelajaran berikutnya,  harap Sekdaprov. Sumbar.

Ketua Workshop Penguatan Kerjasama Tim Ir. Yusrizal Chan, M.Kom disela-sela kegiatan menyampaikan terima kasih terhadap para nara sumber yang telah memberikan pembelajaran yang cukup menyenangkan, sehingga kita merasa rugi jika tidak mengikuti setiap jadwal materi.

Namun jika kami boleh menyarankan bagaimana perlu penambahan materi workshop agar lebih sempurna terhadap problema pada saat kita sudah tahu potensi dan karakter diri sendiri,  atasan dan bawahan , lalu bagaimana teknik dan cara untuk memadukan menjadi energi yang kuat dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Kemudian kepada, panitia kami juga menyarakan bagaimana menu makan menjadi sesuatu yang menarik dan peserta dapat menikmati serta kebutuhan gizipun terpenuhi.

Karena manusia memiliki kekurangan dan kelebihan,  kepada narasumber dan panitia penyelenggaraan menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak mengenakan hati jika kawan-kawan yang tidak berbuat pada tempatnya, ujarnya.(rel)