Komandan Lanud Sutan Sjahrir menghadiri Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Penas KTNA XVI Tahun 2023 yang berlangsung di lapangan apel Kantor Gubernur Sumbar, Padang. Kamis, (8/6/2023).

Adapun yang memimpin apel ialah Gubernur Sumatera Barat Bpk H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., yang diikuti oleh personel gabungan TNi - POLRI, Polisi Militer, Satpol PP dan Dishub.

Kegiatan PENAS KTNA akan digelar dalam waktu dekat ini pada tanggal 10 - 15 Juni 2023 di Lanud Sutan Sjahrir dan akan dihadiri ribuan Petani dan Nelayan dari seluruh provinsi di Indonesia.

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat berharap kegiatan Penas Tani bisa berjalan lancar dan aman serta terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu diperlukan pengamanan serta pengawasan dari setiap personel yang bertugas. Tegas Danlanud.

Disampaikan oleh Gubernur Sumbar Bpk H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., mengatakan, "semua personil harus saling bekerjasama dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, agar kegiatan berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Semoga dengan adanya apel gelar pasukan ini, kita dapat lebih siaga dan saling bekerjasama untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan selama pelaksanaan Penas Petani Nelayan XVI Tahun 2023". Ungkapnya.(rel)

BUKIT TINGGI,Lintas Media News Meskipun hanya isu, setiap informasi yang sampai "ke telinga" Pertamina akan disikapi cepat, tepat dan akurat, bekerjasama dengan mitranya Hiswana, seperti yang dilakukan saat ini, Kamis (8/6/2023). 

Setelah pagi hari melakukan operasi pasar di kabupaten Agam, siang menjelang sore langsung menuju kota Bukit Tinggi, dan "merambah pedagang kuliner di seputaran objek wisata serta pasar. 

Pihak Pertamina , SBM Rayon III Sumbar Dery Pratama Sofyan menyatakan bahwa isu kelangkaan yang terjadi di Kota Bukittinggi dan Kabupaten  Agam itu tidak benar karena saat meninjaiu langsung lokasi pangkalan LPG 3 Kg , tidak adanya keluhan para konsumen, terkhusus pedagang makanan di sekitar lokasi tersebut.

Ketika operasi pasar gas elpiji sampai ke lokasi, banyak pedagang bertanya-tanya, kenapa ada operasi pasar, padahan gas mudah didapat. 

Sekaitan dengan hal tersebut pihak pertamina mengatakan, setiap ada isu langka, maka mereka bersama mitra Hiswana Migas segera turun dan melakukan operasi pasar, jadi tidak berkembang ke mana-mana dan masyarakat tetap nyaman. 

"Masyarakat mengatakan mudah mendapatkan gas LPG 3 KG, dan keluhan kelangkaan juga tidak ada disampaikan pemerintah daerah setempat, karena setiap hari nya Pertamina menyalurkan 2.800 tabung ke Kota Bukittinggi dan 14.000 tabung ke Kabulaten Agam, dengan total perbulannya sekitar 73.000 tabung ke Kota Bukittinggi dan 369.000 tabung  Agam, jika ada masukan pihak terkait seharusnya melakukan penilaian, apakah jumlah tersebut kurang atau mencukupi untuk masyarakat miskin di daerah tersebut, dengan memberikan data akurat, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang akan merugikan pemerintah. " Jelas Deri. 

Yos juga menjabarkan berdasarkan data per tanggal 8 Juni 2023, terdapat 2 Agen di Kota Bukittinggi dengan jumlah pangkalan 65 dan terdapat 13 Agen  di Kab.Agam dengan jumlah pangkalan 376. Jumlah ini tersebar di seluruh wilayah Kota Bukittinggi dan Kab. Agam. 

" Oleh karena itu, kami menyarankan masyarakat untuk membeli LPG 3kg langsung di pangkalan jika merasa ada kelangkaan dan harga LPG 3kg mahal. Karena pangkalan wajib menjual LPG 3 KG sesuai dengan HET." Ajak Deri saat meninjau lokasi operasi pasar LPG 3 di Balingka Kab. Agam.

Pertamina bersama Tim Hiswana Migas yang diwakili oleh Ujang  Kencana, Heri dan Jefri mengajak seluruh pihak untuk mengawasi penggunaan LPG 3 KG pada konsumen yg tidak berhak seperti Hotel, Restaurant, Cafe, Laundry dan juga yang banyak beredar isu digunakan oleh pengusaha kandang ayam.

Operasi pasar ini menunjukkan Pertamina bers hadir ditengah masyarakat dalam penyediaan LPG 3Kg di Kota Bukittinggi dan Kab. Agam. Operasi Pasar akan  diadakan secara berkala di Kecamatan di Kota Bukittinggi dan di Kab Agam serta daerah lain di wilayah sumbar.

"Kita akan sikapi segera semua informasi masuk, termasuk isu, meskipun tidak benar kita akan tinjau langsung, kedepan tidak ada lagi isu, karena kita segera mengambil sikap dan mendadak, sehingga tidak ada yang bisa bermain," pungkasnya.(rel)

PT Semen Padang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (P2P) Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Rabu (7/6) di Pekanbaru. Penandatanganan PKS tentang percepatan pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian bahan material pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri) itu dilakukan Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar bersama Kepala Balai P2P Sumatera III Zubaidi.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar, mengatakan, pendayagunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT Semen Padang untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya seperti program perbaikan rumah yang tidak layak huni ini.

"Kami PT Semen Padang berharap dapat ikut serta aktif terlibat dalam melaksanakan percepatan pemenuhan rumah layak huni dalam rangka penanganan Kemiskinan Ekstrem pada program BSPS di Provinsi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau melalui Pendayagunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan," kata Asri.

PT Semen Padang, katanya, adalah bagian dari PT Semen Indonesia yang merupakan pabrik semen pertama di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1910. Saat ini, PT Semen Padang memiliki kapasitas produksi semen 8,9juta ton/tahun. "Telah banyak bangunan, monumen dan jembatan yang telah dibuat menggunakan produk semen dari Semen Padang seperti monas, jembatan Ampera, jembatan kelok 9 dan banyak bangunan lainnya yang masih kokoh berdiri sampai saat ini," ungkap Asri.

Selain beroperasi dalam hal produksi semen, katanya, PT Semen Padang juga memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL setiap tahun terus dilakukan

oleh PT Semen Padang, sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN dengan landasan 4 pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, hukum dan tata kelola.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih atas banyak kepada Bapak Zubaidi dan Tim yang telah menerima kedatangan kami dalam rangka penandatangan PKS antara BP2P dengan PT Semen Padang tentang percepatan pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian bahan material pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri)," ucapnya.

"Semoga niat baik dan tujuan kita ini diridhoi Allah SWT sehingga bisa terlaksana dengan baik serta menjadi amal ibadah bagi kita semua. Aamin Ya Rabbal Aalamiin," tambahnya.

Sebelumnya, via Zoom Meeting, Direktur Jenderal Perumahan yang diwakili Kasubdit Kemitraan dan Kelembagaan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara Perumahan Yudha Rommel Sibero, mengatakan, melalui Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera III dengan PT Semen Padang, diharapkan kedua pihak dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan pembangunan rumah layak huni sekaligus pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Apalagi, katanya, menurut data BPS tahun 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 persen (dari 10,14 persen penduduk miskin) atau sebanyak 5,8 juta jiwa. Oleh karena itu, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem salah satunya melalui bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin ekstrem.

"Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Program bantuan tersebut bersifat stimulan dengan pola pemberdayaan masyarakat sehingga masih diperlukan dukungan dari keswadayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai P2P Sumatera III Zubaidi, menyambut baik dan mendukung Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Semen Padang itu. Dia mengatakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersifat stimulan dengan pola pemberdayaan masyarakat sehingga masih diperlukan dukungan dari keswadayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni. Jika dikaitkan dengan kelompok masyarakat miskin ekstrem. Kementerian PUPR mencermati bahwa masyarakat cenderung kesulitan, bahkan tidak mampu untuk menambah keswadayaannya. Untuk itu, masyarakat masih membutuhkan dukungan pembiayaan dari sumber lain, untuk membantu perbaikan rumahnya menjadi lebih layak.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan, katanya, telah melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) dengan sejumlah mitra bidang perumahan untuk mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat. Penandatanganan PKS dilaksanakan dengan kemitraan bidang perumahan yaitu Yayasan Habitat Kemanusiaan (Habitat for Humanity), Yayasan Adra, PT Propan Raya, PT Mowilex Indonesia  dan BTN, serta telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang juga memiliki kesamaan program di sektor perumahan yang dapat disinergikan.

"Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III sebagai pelaksana pembangunan pada Tahun 2023 berkomitmen untuk mewujudkan kolaborasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat, pada 950 unit data rumah masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di 8 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, antara lain Kota Padang, Padang Panjang, Solok, Kabupaten Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat dan Sijunjung," tambahnya.(*)

 PT Semen Padang bekali vendor lokal yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Anak Nagari (FK PAN) Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan Pelatihan Sehari tentang strategi efektif memperoleh izin bisnis, Selasa, (6/5/2023).

Bertempat di Club House PT Semen Padang, pelatihan dibuka Direktur Utama PT Semen Padang, diwakili Ka. Departemen SDM & Umum, Trisandi Hendrawan, didampingi Ka. Sie Program Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) CSR, Satrio Rian Bakti.

Pelatihan tersebut, turut disaksikan Kepala Unit Procurenment Semen Indonesia Group (SIG), Yogi Hasibuan, Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, diwakili Penata Perizinan Ahli Muda, Asrul.

Ka. Departemen SDM & Umum PT Semen Padang, Trisandi Hendrawan mengapresiasi vendor lokal PT Semen Padang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam pelatihan ini. Apalagi, pelatihan ini memberikan manfaat yang besar bagi vendor-vendor PT Semen Padang. 

Trisandi pun berharap melalui pelatihan ini, para vendor dapat mengetahui kebijakan perizinan, persyaratan dasar perizinan dan hal lainnya yang berkaitan dengan perizinan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Melalui pelatihan ini, tentunya diharapkan juga agar vendor lokal yang ada di PT Semen Padang dapat menjalankan bisnisnya dengan kondusif dan berpedoman kepada Undang-undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," katanya.

Ka. Sie Program Usaha Mikro dan Kecil CSR PT Semen Padang, Satrio Rian Bakti menambahkan, pelatihan ini dilaksanakan selama satu hari dan diikuti 100 orang peserta perwakilan dari 53 vendor lokal, dengan materi dan narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Di antaranya, Penata Perizinan Ahli Muda, Asrul, dengan materi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Online Single Submission (OSS), Kepala Badan Pengembangan SDM Sumbar, D.I. Prihantony dengan materi Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Kepala Unit Procurenment SIG, Yogi Hasibuan dengan materi, Management Penyedia Barang dan/atau Jasa SIG.

Penata Perizinan Ahli Muda, Asrul mengatakan bahwa perizinan ini menjadi kepastian hukum dan legalitas dalam kegiatan usaha. "Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha," ungkapnya.  

Menurut Asrul, sebelumnya izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni online single submission (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

"Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi," tuturnya.

Sementara, Ketua FK PAN Lubuk Kilangan, Bustami pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah menggelar pelatihan ini, sehingga diharapkan semua vendor lokal yang ada di PT Semen Padang mengupdate pengetahuan terhadap aturan-aturan yang berubah terkait perizinan.

"Kita berharap semua vendor dapat mengikuti dan memanfaatkan pelatihan ini  dengan baik dan semaksimal mungkin, sehinga semua persoalan yang berkaitan dengan perizinan dapat dipahami secara utuh," ujarnya. (*)

Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun, SE, mengikuti Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan melalui peran Bunda PAUD, Selasa (6/6/2023), di Hotel Sultan Jakarta.

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, dan dihadiri oleh Bunda PAUD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Nadiem Makarim mengatakan periode PAUD merupakan periode emas yang sangat berharga dalam membentuk nilai-nilai dan kompetensi anak.

"Hanya ada beberapa tahun untuk kita membentuk kompetensi-kompetensi dan nilai berharga untuk mereka," ungkapnya.

Dia juga menekankan kata kunci menyenangkan dalam proses pembelajaran anak-anak dalam usia PAUD. Jika pengalaman tidak menyenangkan, tambahnya, maka proses belajar akan dianggap beban oleh anak.

"Satu kata yang perlu kita ciptakan yaitu menyenangkan," ujar Nadiem.

Untuk itu, Menteri Pendidikan itu berharap peran pemerintah daerah dan peran Bunda PAUD sebagai akselerator agar gerakan transisi tersebut dapat berhasil dilaksanakan. 

"Peran Bunda PAUD dan kepala daerah sangat dibutuhkan agar gerakan ini bisa berjalan dan sukses," katanya.

Ibu Negara Iriana lewat video yang ditampilkan, turut menyampaikan dukungan menyambut baik terhadap gerakan transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Ia menilai masa kecil anak-anak adalah masa yang penting dalam tumbuh kembang anak. Masa itu, katanya, harus diisi dengan pengetahuan, pengalaman dan juga kenangan yang menyenangkan. 

"Hal tersebut bisa dicapai dengan dengan menerapkan proses belajar yang bahagia sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi cerdas dan bahagia," sebutnya.

Bunda PAUD Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun didampingi Kabid PAUD Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (P3NF) sekaligus Ketua Pokja PAUD Meranti Suprapti, mengatakan pihaknya siap mendukung gerakan tersebut.

"Pastinya kita mendukung penuh gerakan transisi ini sehingga bisa terimplementasi dengan baik di Kepulauan Meranti," ucap Ismiatun yang juga istri Plt Bupati Meranti itu. (Nina/rls).

Ketua PWI Sumbar Basril Basyar dan Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi meminta Pengurus PWI Bukittinggi untuk segera bergerak.

"Jangan terlalu lama menikmati masa pasca pelantikan, tapi segera bergerak. Buatlah sesuatu yang memberikan nilai bagi daerah dan anggota," kata Basril Basyar, ketika menerima kehadiran silaturrahmi Pengurus dan Penasehat PWI Bukittinggi, di Kantor PWI Sumbar, Rabu (7/6) siang.

Silaturrahmi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Bidang Kesra Widya Navies, Anggota DKP Edi Jarot, Sekretaris Firdaus Abie. Pengurus PWI Bukittinggi diantaranya Ketua Ikhwan Salim, Pengurus Linda, Penasehat Hafni PON dan Zakirman. 

Basril Basyar yang akrab disapa BB menyebutkan, secara legalitas, kepengurusan PWI Bukittinggi sama dengan kepengurusan PWI di kabupaten dan kota yang sudah dilantiknya. Semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tantangan ke depan sudah menanti, jadi segeralah bergerak," kata BB sembari mengingatkan kembali pesan Sekdako Bukittinggi Martias Wanto, saat pelantikan PWI Bukittinggi, beberapa hari lalu.

Ketika itu, Martias Wanto menyebutkan, Pemko Bukittinggi akan komit untuk selalu bergandengan tangan dengan PWI Bukittinggi yang telah dilantik Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

"Kalau sudah dilantik Pak BB, ya, pasti inilah kepengurusan yang sah," katanya sembari menyebutkan, kerjasama Pemko Bukittinggi dan PWI akan dilakukan pada banyak aspek.

Beberapa saat sebelum pelantikan, Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi juga memberikan apresiasi atas dilantiknya pengurus PWI Bukittinggi yang diketuai Ikhwan Salim.

Ketua DKD PWI Sumbar Zul Efendi, mengingatkan pula agar wartawan harus tetap menjaga diri, terutama terkait pemberitaan yang diterbitkan. 

"Jangan sampai melanggar aturan yang ada. Tetap harus jujur dan objektif," katanya.

Ketua DKP menyebutkan, seorang wartawan tidak hanya membutuhkan keterampilan mengolah berita, yang tidak kalah penting menyangkut perilaku dan etika.

"Jika ada yang keluar dari koridor tersebut, kita akan  untuk mereka untuk memberikan penjelasan," kata Zul Effendi, wartawan senior yang bersama Basril Basyar merupakan Ahli Pers Nasional yang dimiliki Sumatera Barat. (*)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar), Supardi menemui masyarakat Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota dalam kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling pada dua tempat berbeda dihari yang sama di Agam Jua Cafe dan di Hotel Farabi, Rabu (07/5/ 2023).

Kegiatan tersebut merupakan program Dinas Sosial Provinsi Sumbar yang mana setiap kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota akan mendapatkan Penyuluhan Sosial secara bertahap dengan peserta masing-masing kecamatan sebanyak 134 orang.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Sumbar lebih banyak membahas masalah kesehatan termasuk HIV AIDS. Merujuk data dari Dinas Kesehatan, kasus HIV AIDS cukup tinggi di Sumatera Barat.

Supardi mengatakan, untuk memaksimalkan pencegahan HIV/AIDS, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan. Seperti sosialisasi di seluruh elemen masyarakat dan lembaga pendidikan, serta melakukan tes HIV pada masyarakat.

“Melalui program penyuluhan sosial keliling ini, saya mengajak kita semua untuk semakin memperkuat komitmen, peran serta, dan dukungan kita, untuk bergerak, bekerja sama, dan bersinergi, dalam pencegahan dan pengendalian HIV AIDS,” ungkap politisi Gerindra itu.

Supardi juga menegaskan, yang terpenting dalam menyikapi persoalan HIV AIDS adalah penanganannya. Pemerintah harus benar-benar hadir kepada masyarakat untuk memberikan edukasi tentang bahaya seks bebas yang bisa menimbulkan HIV AIDS, dan menangani bagi mereka yang sudah terkena.

“Penanganan ini harus sedini mungkin, tidak ada satu hal yang tidak bisa diselesaikan kalau ada komunikasi. Kepada para penyandang atau pengidap HIV AIDS jangan merenung diri, jangan stres,” kata Supardi lagi.

Supardi juga berharap, masyarakat tidak melakukan diskriminasi dan berprasangka negatif kepada orang penderita HIV AIDS.

“Jangan lakukan diskriminasi, kita harus memberikan support untuk terapi pengobatannya,” tuturnya.(*/st)

PT Semen Padang melakukan penandatangan Pernyataan Kesanggupan/Deklarasi Mendukung Usaha Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (5/6/2023).

Bertempat Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, penandatangan pernyataan itu dilakukan dalam rangka kegiatan Festival PeSona (Perhutanan Sosial Nasional) Tahun 2023 yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. 

Dari PT Semen Padang, pernyataan itu ditandatangani oleh Direktur Utama (Dirut) Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa. Sedangkan dari KLHK, ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto.

Bambang Supriyanto mengatakan, penandatangan Pernyataan Kesanggupan/Deklarasi Mendukung Usaha Pengembangan KUPS ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan Temu Inovasi Perhutanan Sosial yang diikuti oleh lima perusahaan PROPER Hijau dan Emas. 

Lima perusahaan itu adalah PT Semen Padang, PT Pertamina, PT Indonesia Power, PT Paiton Energi dan PT Astra Internasional Tbk. "Penandatanganan pernyataan ini bertujuan untuk mendorong peran aktif perusahaan PROPER dalam mendukung pengelolaan perhutanan sosial, khususnya pengembangan usaha KUPS," katanya. 

Sementara itu, Dirut PT Semen Padang, Asri Mukhtar mengatakan, bagi PT Semen Padang, penandatanganan Pernyataan Kesanggupan/Deklarasi Mendukung Usaha Pengembangan KUPS dengan KLHK ini juga berkaitan dengan program penanaman pohon kaliandra di kawasan perhutanan sosial di Sumatera Barat.

"kita melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk menanam kaliandra di lahan-lahan tidak produktif, karena selain mudah tumbuh, pohon kaliandra ini dapat meningkatkan mutu dan kesuburan tanah," kata Asri Mukhtar usai penandatanganan.

Penanaman kaliandra dengan pemanfaatan lahan perhutanan sosial ini, lanjut Asri Mukhtar, tentunya sangat berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Karena, kayu kaliandra merupakan bahan biofuel yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batubara.

Kemudian, bunga kaliandra juga bisa untuk konsumsi madu, serta daunnya untuk pakan ternak dan bahan baku membuat kompos. "Potensi lainnya, adalah ranting kaliandra yang bisa dijadikan sebagai wood pellet yang merupakan komoditas ekspor ke negara empat musim," ujarnya. 

"Namun yang lebih penting, penanaman kaliandra ini dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan cadangan karbon dan dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim," tambah Asri.

Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan, Iskandar Z Lubis, menambahkan bahwa untuk mendukung usaha pengembangan KUPS di perhutanan sosial melalui penanaman kaliandra, PT Semen Padang melakukan kerjasama dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam penyediaan bibit kaliandra. 

"Kebutuhan kami 100 juta bibit. Untuk tahap awal ini, kami bekerjasama dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh untuk penyediaan 500 ribu bibit kaliandra. Namun di samping itu, sekitar 140 ribu bibit kaliandra yang kami kembangkan di lahan sendiri, sudah kami sebar ke masyarakat sekitar perhutanan sosial," katanya. 

Bibit kaliandra itu, tambahnya, sudah ditanam di lahan-lahan perhutanan sosial di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. "Insya Allah akhir tahun ini kaliandra yang ditanam sudah bisa dipanen. Kami dari Semen Padang, siap untuk menjadi off taker atau pengumpul dari kayu kaliandra yang dipanen untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti batubara," pungkas Iskandar.(*)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud- Ristek) mengaku ada 23 kampus yang izin operasionalnya dicabut atau ditutup. Berbagai penyebab menjadil alasn Izin Operasional dari kampus tersebut ditutup, diantaranya Mulai dari jual beli ijazah kepada mereka yang tidak berhak/tanpa proses belajar mengajar, manipulasi data mahasiswa, pembelajaran fiktif, penyalahgunaan KIP Kuliah, dan lainnya.

Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni mengaku sangat menyayangkan peristiwa ini. Lisda menilai, hal ini tentu saja berkaitan dengan masadepan pendidikan mahasiswa yang sedang melakukan studi di kampus tersebut.

“Tentunya sangat disayangkan. Karena kasihan dengan mahasiswanya. Walapun sesuai prinsip dasar, bagi perguruan tinggi yang dicabut izin operasionalnya, maka yayasan maupun pejabat perguruan tinggi wajib memindahkan mahasiswanya ke kampus lain. Namun hal ini juga akan menjadi beban mental bagi para mahasiswa,” Ungkap Lisda.

Lisda juga menegaskan agar pihak kampus yang izin nya dicabut dapat bertanggung jawab penuh terhadap nasib mahasiswa, dan memastikan kepindahan para mahasiswanya sesuai dengan Permendikbud Nomor 7 tahun 2020. Serta ia juga mendesak agar pihak Kemendikbudristek mengawal proses tersebut.

“Kami meminta para pihak terutama pihak kampus agar memastikan kepindahan mahasiswa, diatur dalam Permendikbud Nomor 7 tahun 2020. Sekaligus kami juga mendesak Kemendikbudristek agar mengawal dan membantu proses tersebut, sehingga nasib mahasiswa inimenjadi jelas,” tegas Lisda.

Guna mengantisipasi kejadian ini berulang, Srikandi Partai Nasdem ini juga menghimbau kepada Kemendikbudristek agar kedepan lebih berhati-hati atau selektif dalam mengeluarkan izin bagi yayasan-yayasan yang akan mendirikan perguruan tinggi.

“ Jangan sampai di tengah jalan baru diketahui ternyata kampus yang telah berizin itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi perguruan tinggi yang kredibel dalam melaksanakan misi mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya. (Bee)

 

Terkait  mensejahterakan masyarakat terkhusus penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanah Datar, Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra, SE, MM lakukan pembinaan terhadap masyarakat Nagari Sungai Tarab. Kecamatan Sungai Tarab yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Selasa (06/06).

Hal ini dilakukan Bupati Eka Putra agar masyarakat penerima manfaat PKH ini dapat keluar dari DTKS karena sudah sejahtera dan tergolong mampu. Sehingga tidak lagi layak menerima bantuan sosial dan penerima manfaat PKH terus berkurang di Tanah Datar.

“Kita berharap setiap tahun DTKS penerima manfaat PKH terus berkurang berbagai upaya dilakukan, program unggulan dilahirkan guna membantu masyarakat terhindar dari himpitan ekonomi,”ucap Bupati Eka Putra.

Dikatakan Bupati Eka Putra guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Tanah Datar, pemerintah daerah berinovasi melahirkan program unggulan seperti membajak sawah gratis (Bombastis) yaitu progul dibidang pertanian untuk membantu petani meringankan biaya produksi, progul kuota pupuk bersubsidi, asuransi tani, perbaikan jaringan irigasi dan asuransi ternak.

“Agar masyarakat terhindar dari jeratan rentenir, pemerintah daerah menggandeng Bank Nagari dengan mahirkan progul makan randang yaitu pinjaman modal usaha tanpa agunan dgn bunga 0.1% .sehingga ekonomi masyarakat akan tumbuh dan masyarakat sejahtera meningkat dan penerima manfaat PKH terus berkurang,”ujarnya.

Progul lain juga disampaikannya yaitu Satu Nagari Satu Event, Satu Rumah Satu Hafizh/Hafizah dimana bagi yang hafizh 30 juz akan mendapat reward seperti gratis biaya kuliah hingga selesai, reward umroh dan lain-lain serta berbagai program lainnya seperti dibidang infrastruktur untuk menunjang ekonomi daerah." Ujar Bupati.

Kepala Dinas Sosial PP dan PA Afrizon menyampaikan "  dimana pembinaan PKH ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat penerima manfaat PKH dan memanfaatkan berbagai progul yang dicetus pemerintah daerah sehingga dari tahun ketahun DTKS PKH terus berkurang, dimana selama ini penerima manfaat kedepanya diharapkan sudah membantu masyarakat lain yang masih memerlukan bantuan." 

Dikatakan Afrizon"  PKH ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan prilaku kemandirian keluarga penerima manfaat dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Untuk DTKS PKH di Tanah Datar sudah jauh menurun bahkan hampir 2000 orang, hal ini menandakan perekonomian masyarakat terus membaik sehingga banyak PKH yang mengundurkan diri.

Untuk penerima manfaat PKH di Nagari Talang Tangah disampaikannya sebanyak 170 orang dan Nagari Sungai Tarab sebanyak 286 orang dan itu turun dari tahun sebelumnya.

Turut hadir saat pembinaan PKH tersebut Camat Sungai Tarab Miza Azis, Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PP dan PA Mashuri Maiza,  Wali Nagari Sungai Tarab,Romi Chandra. Pendamping PKH dan juga Tokoh Masyarakat.( ERM)

PT Semen Padang bersama Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta kuliah umum dengan tema Multicultural Work Enviromental: Challenges and Opportunities, Selasa (6/6/2023) di kampus UMRI.

Digelar di ruangan pertemuan lantai 3 Rektorat UMRI, penandatanganan MoU itu diwakili oleh Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis dan  Wakil Rektor III UMRI Jufrizal Syahri serta disaksikan Dekan Fakultas Teknik UMRI Indra Hasan, Wakil Dekan Fakultas Teknik, dosen dan mahasiswa.

Pada kesempatan itu, Dekan Fakultas Teknik UMRI Indra Hasan, mengucapkan selamat datang di Bumi Lancang Kuning. "Untuk mempercepat pendidikan ada banyak program pendidikan. Salah satunya Merdeka Belajar, sebagai wujud sinergisitas antara kampus dengan dunia kerja. Kerjasama ini akan dibarengi dengan implementasi mulai dari fakultas hingga prodi," katanya.

Di abad revolusi 5.0, katanya, ada banyak tantangan dan peluang. "Mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi antara Semen Padang dengan UMRI," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Rektor III UMRI Jufrizal Syahri mengatakan, pimpinan UMRI sangat terbuka untuk MoU maupun MoA antara industri dengan kampus, sehingga mahasiswa yang tamat akan cepat diserap industri. Karena pertama, dengan adanya program MBKM mahasiswa bisa magang di dunia industri. Kedua, praktisi mengajar langsung ke perguruan tinggi, bisa meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang dunia industri.

"Semoga nanti dari Semen Padang ada yang bisa memberikan pengajaran di kampus UMRI," katanya. Program MBKM, bisa menjadi bekal tambahan bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Bahkan, banyak tamatan UMRI yang akhirnya diterima kerja di tempat mereka magang. "UMRI adalah penyelenggara MBKM terbaik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X, dan pada beberapa hari lalu mendapatkan penghargaan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, juga dilaksanakan kuliah umum oleh Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis. Iskandar mengatakan, pada 18 Maret 1910 pabrik semen didirikan oleh NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij (NV NIPCM).

Hingga saat ini sudah hampir semua pabrik semen di Indonesia bergabung dalam holding PT Semen Indonesia, yaitu Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Thang Long Cement Vietnam, dan Solusi Bangun Indonesia. Terbaru, Semen Baturaja telah bergabung dalam holding dengan menjadi anak perusahaan SIG.

Iskandar juga mengungkapkan proses bisnis dan tahapan pengolahan produk Semen Padang. Mulai dari menambang batu kapur, ditambahkan silika dan bahan lainnya menjadi klinker dan diolah hingga menjadi semen. Dia juga menyampaikan rangkaian bidang-bidang lain dalam proses bisnis semen.

"Banyak sekali disiplin ilmu di pabrik semen," ucapnya. Produk Semen Padang, katanya, tak hanya dalam bentuk semen kantong, tapi juga semen curah. "Kita punya packing plan dan 1 unit Silo di Dumai," ucapnya. Iskandar juga mengatakan, tak semua lulusan perguruan tinggi akan terserap bursa kerja.

"Oleh karena itu, kita harus menyiapkan diri menjadi enterpreneur dan terbiasa melihat perubahan di luar yang akan mempengaruhi usaha. Pahami apa yang terjadi di luar dan lakukan adjustment. Ada cara yang simpel, berdasarkan pengalaman saya, dalam menghadapi perubahan kita harus mempunyai referensi terstruktur yang akan membantu kita berpikir," jelasnya.

Pada kuliah umum itu, Iskandar mengajak mahasiswa UMRI untuk menentukan tujuan hidup, menambah wawasan dan berani untuk mencoba. "Kemudian, pilihlah lingkungan pergaulan yang tepat yang dapat mendukung kita untuk menjadi lebih baik," pungkas Iskandar.(*)

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Lemhannas RI Tahun 2023, berkunjung ke PT Semen Padang untuk mengetahui sejarah berdirinya, proses bisnis dan tantangan yang dihadapi perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut, Senin (5/6/2023) sore.

Dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara Lemhannas, Laksda TNI Yeheskiel Katiandagho, rombongan PPRA LXV itu disambut Direktur Operasi PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, di Ruang Rapat Lantai I Kantor Pusat PT Semen Padang.

Selain Indrieffouny, rombongan Lemhannas tersebut juga disambut sejumlah staf pimpinan PT Semen Padang. Di antaranya, Kepala Departemen Perencanaan & Pengendalian Produksi, Juke Ismara, dan Kepala Unit Humas & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati.

Laksda TNI Yeheskiel Katiandagho, mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Semen Padang yang telah menerima kunjungan peserta PPRA LXV Lemhannas RI. Kunjungan ini dilakukan, karena PT Semen Padang adalah pabrik semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. 

"Kunjungan ke Semen Padang ini dibawah Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas. Tentunya, kami berharap dukungan dari manajemen Semen Padang terkait informasi yang dibutuhkan peserta PPRA Lemhannas, baik informasi produksi semen, pemasaran hingga program CSR-nya," kata Yeheskiel. 

Peserta PPRA Lemhannas ini, kata Yeheskiel melanjutkan, selain dari Indonesia, juga ada peserta dari negara-negara sahabat. "Untuk ke Semen Padang ini, ada 9 orang dari negara-negara sahabat seperti Malaysia, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Arab Saudi, Thailand, India, Zimbabwe dan Laos. Mereka ini, orang-orang pilihan dari negaranya," ujarnya.

PPRA LXV Lemhannas RI ini, sebutnya, dimulai akhir Januari 2023 dan berakhir pada Agustus mendatang. Untuk kegiatan di Sumbar, digelar selama 5 hari dan salah satunya ke PT semen Padang. "Bagi saya sendiri, Semen Padang sudah tidak asing. Saya sudah 4 kali ke sini," ungkap lulusan AAL 1990 itu.

Sementara itu, Direktur Operasi PT Semen Padang, Indrieffouny Indra menyampaikan sejarah berdirinya PT Semen Padang yang kini berusia 113 tahun, dan menjadi pabrik semen pertama di Asia Tenggara. PT Semen Padang didirikan 18 Maret 1910 dengan nama pertama NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij (NV NIPCM).

Pada 5 Juli 1958, PT Semen Padang dinasionalisasi oleh Pemerintah RI. Pada periode ini, perseroan mulai mengembangkan diri dengan meningkatkan kapasitas Pabrik Indarung I menjadi 330.000 ton/tahun. Selanjutnya, kapasitas produksi pun terus dikembangkan dengan mendirikan Pabrik Indarung II, III, IV, V dan VI, yang berbeda dengan Pabrik Indarung I yang menerapkan proses kering.

"Semen hasil produksi Indarung I ini sudah digunakan untuk membangun peradaban Hindia Belanda dan dunia, seperti Afrika Selatan, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, semen dari Indarung I telah digunakan untuk membangun gedung-gedung monumental dan ikonik seperti monas di Jakarta, jembatan ampera di Palembang, gedung MPR RI di Jakarta, dan jam gadang di Bukittinggi," kata Indrieffouny. 

Pada kesempatan itu, Indrieffouny menyampaikan, PT Semen Padang juga turut mendukung program pemerintah dalam mengurangi CO2 seperti program refuse-derived fuel (RDF) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan program memanfaatkan bahan bakar dan bahan baku alternatif (AFR) seperti Nabuang Sarok dan penanaman pohon kaliandra.

Pemilihan sampah melalui program Nabuang Sarok, dilakukan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi persoalan sampah. Dimana, masyarakat menyetor sampahnya ke Nabuang Sarok dan sampah yang disetor dimanfaatkan PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif untuk mensubstitusi bahan bakar batubara.

Indrieffouny melanjutkan, pada program penanaman pohon kaliandra PT Semen Padang bekerjasama dengan masyarakat memanfaatkan lahan yang tidak produktif. "Begitu juga dengan budidaya penanaman pohon kaliandra, dimana kayunya bisa kita manfaatkan sebagai energi alternatif terbarukan untuk mensubstitusi batubara. Kalori dari pohon kaliandra ini cukup besar. Bahkan, hasil uji coba kayu kaliandra ini mencapai 4900kkal hingga 5200kkall," ujarnya.(*)