Jakarta, Lintas Media News

Kelompok Usaha Bakrie (KUB) terus berupaya mensupport pemerintah untuk bisa meningkatkan perekonomian negara, salah satunya lewat Mineral dan Batubara (Minerba). 

KUB melalui PT Kaltim Prima Coal dan Arutmin yang merupakan dua unit usaha PT Bumi Resources (BUMI), menjadi penyumbang royalti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) terbesar yakni mencapai Rp9 trilyun di tahun 2020 dari Mineral dan Batubara (Minerba). 

Jika ditambah pajak maka BUMI Grup masuk dalam 31 perusahaan top pembayar pajak terbesar di Indonesia. 

Perusahaan pertambangan bisa memberikan dampak positif terhjadap ekonomi Indonesia, selain dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, juga melalui pembayaran PNPB. 

Tertuang dalam UU RI No.20 Tahun 2017 tentang PNPB, PNPB adalah seluruh pemerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

Produsen batu bara terbesar di Indonesia ini setiap tahunnya memproduksi kisaran 80-85 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan perusahaan serupa. Dan tahun ini, BUMI membidik produksi batubara bisa meningkat menjadi 85-90 juta metric ton. 

Selain itu, Bumi Resources juga menjadi penyumbang besar dalam royalti dan devisa hasil ekspor.  "Bumi Resources termasuk kontributor royalti terbesar di Indonesia bisa mencapai  Rp 9 triliun hanya royalti. Kalau mau ditambahkan pajak, maka kami juga termasuk top 31 pembayar pajak terbesar di Indonesia," jelas Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava. 

Sebagai perbandingan royalti yang dibayarkan oleh Bumi Resources jauh lebih besar daripada royalti PT Freeport Indonesia maupun perusahaan batu bara lainnya. Dileep mengatakan besarnya kontribusi batu bara pada penerimaan negara, masih melebihi hasil tambang lainnya seperti nikel, zinc, maupun emas. 

Hal ini pun terlihat dari PNBB yang dicatatkan oleh pemerintah, sepanjang 2020 ESDM mencatat PNBP mencapai Rp 34,6 triliun melebihi dari target Rp31,41 triliun. Dari jumlah tersebut sekitar 85% berasal dari sektor batu bara sendiri hampir Rp 30 triliun. 

KUB melalui BUMI juga berkomitmen mendukung Pemerintah program gasifikasi batubara dan diperkirakan akan dimulai 2025.  Untuk gasifikasi menurutnya baru akan mulai memasok untuk proyek hilirisasi batu bara tersebut baru dimulai paling cepat pada 2023-2024. Sementara untuk proyek gasifikasi yang melibatkan salah satu anak usahanya, Arutmin Indonesia masih dalam tahap pre-studi kelayakan dan diperkirakan baru dimulai 2025. (*/BM)

Petugas Kasir SPH, Riri Seprian

Semen Padang Hospital (SPH) terus melakukan inovasi di setiap bidangnya. Kali ini, inovasi yang dilakukan pada bagian pelayanan, yakni pembayaran pada bagian kasir. Inovasi yang dilakukan itu yakni pembayaran berobat melalui pembayaran digital (QRIS) selama pandemi.

Petugas Kasir SPH, Riri Seprian mengatakan, pembayaran melalui QRIS bisa dilakukan melalui M-banking nasabah bank, dompet digital seperti Dana, Shopee pay, Gopay, Link Aja dan mobile banking. 

"Prosesnya sangat mudah, pasien tinggal scan barcode di bagian kasir, kemudian petugas akan input biaya berobat, lalu kita proses tagihannya dan pulang. Jadi tidak perlu lama dan lebih praktis," katanya. 

Riri menuturkan, sistem pembayaran dengan QRIS ini sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2020. Sistem ini merupakan salah satu inovasi di masa pandemi oleh SPH. Sebelumnya, inovasi ini juga sudah dicanangkan oleh Bank Indonesia, sehingga di masa pandemi adalah momen tepat menggunakan ini. 

Ia menjelaskan, inovasi ini tentunya memudahkan kedua pihak, yakni SPH dan pasien yang berobat. "Bagi pasien tidak perlu ribet membawa uang tunai untuk berobat. Jika misalnya ada emergency, maka tidak perlu repot-repot membawa uang tunai ke rumah sakit. Cukup scan barcode melalui smartphone, sehingga sangat membantu pasien," tuturnya.

Sedangkan, di pihak kasir juga memudahkan kerja tanpa harus menghitung uang tunai karena sudah ada di sistem, sehingga sangat praktis. "Apalagi di masa pandemi, uang jadi salah satu alat yang cepat menularkan penyakit. Perputaran uang dari satu tangan ke tangan lain, sehingga kita tidak tahu dari siapa uang itu sebelumnya," terangnya. 

Riri menjelaskan, hingga saat ini pasien yang menggunakan sistem pembayaran dengan QRIS berkisar di angka 20 persen. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat awam dan yang berasal dari luar daerah yang masih belum tahu sistem pembayaran cashless seperti ini. Sedangkan yang berobat dari Kota Padang sendiri rata-rata sudah tahu dengan ini," paparnya. 

Ia mengimbau dan berharap kepada pasien yang berobat ke SPH bisa memanfaatkan layanan pembayaran digital ini. "Karena selain aman dan praktis, sistem ini juga tidak ribet," harapnya. (*/b/hms)