Latest Post

50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan




Painan.Lintas Media News.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM  Nurnas tokoh peratas (melahirkan) Komisi Informasi di Sumbar yang bersama-sama masyarakat sipil tahun 2014. 

Itu disebut Nurnas saat jadi narasumber Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Painan Convention Center (PCC). Sejarah ada Komisi Informasi Sumbar yang bertugas menyelesaikan sengeketa informasi  publik dan mengawal terbuka informasi publik di Sumbar.

"Kala itu (2013) dua orang anak muda datang dan berdiskusi dengan saya, Rony Saputra LBH dan Adrian Toaik seorang wartawan, lalu ada demo penyampaian aspirasi untuk membentuk Komisi Informasi di Sumbar 2013. Akhirnya saya selaku Anggota DPRD merespon dan berjuang dengan kawan di Komisi III DPRD Sumbar waktu itu, ada angatata lain Zulkifli Djailani selalu Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar untuk mendesak Pemprov Sumbar memfasilitasi lahirnya Komisi Informasi sesuai UU 14 Tahun 2008,"ujar HM Nurnas.

Dua periode kini Komisi Informasi Sumbar Nurnas terus melakukan pengawalan.

"Tugas KI (komisi informasi) itu memastikan terbukanya informasi publik yang diproduksi oleh semua badan publik yang dibiayai APBN atau APBD. Jika tak itu kerjanya KI maka saya orang pertama yang menghook-nya. Allhamdulillah hari ini di periode kedua KI Sumbar masih on the track, bahkan saya menyaksikan sendiri sebuah lembaga didanai APBD memajang anggarannya di dinding kantornya, berapa gaji dan perjalanan dinas komisioner KI bisa diketahui,"ujar HM Nurnas.

Adanya Bimtek ini tentu memberikan pemahaman kepada seluruh orang bahwa transparansi atau keterbukaan itu bagian dari partispasi dan pengawasan terhadap semua hal yang didanai oleh uang rakyat.(rilis/st)





PESSEl.Lintas Media News. Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tak hanya punya pantai yang indah sepert, Pantai Carocok yang airnya jernih, tapi juga punya komitmen keterbukaan informasi publik.

Itulah ungkapan Pjs Bupati Pessel Mardi saat membuka Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sabtu 24/10 di PPC Painan. Apalagi kata Mardi narasumbernya Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas.

“Pak Nurnas ini induak angkang terujudnya keterbukaan informasi publik di Sumbar. Bahkan saat rapat anggaran pak Nurnas tetap menunjukan konsisitensinya mengawal keterbukaan infromasi publik. Ambo begitu tahu narasumbernya Pak Nurnas, harus balik lagi ke Painan dari Padang pagi ini,” ujar Mardi.

“Pemerintah selaku badan publik sangat taat asas terhadap keterbukaan termasuk dokumen soal anggaran. pola publikasinya ada di website PPID. Apakah ini harus dilayani tatap muka atau cukup dengan membuka website apa yang di inginkannya,” ujar Mardi.

Wakil Ketua KI Sumbar Adrian merespon apresiasi Pjs Bupati yang juga Kepala Inspektorat Provinsi Sumbar.

“Benar apa yang disampaikan Pak Mardi, sehingga itu ada regulasi pengelolaan informasi publik dan adanya standar operasional prosedur, ingat melayani informasi publik PPID dan masyarakat diposisikan orang-orang cerdas dan hebat,” ujar Adrian.

“Kalau informasi diminta sudah ada di website, PPID cukup menjawab dengan petunjuk informasi yang diminta sudah ada di website PPID atau website badan publik,”ujar Mardi.

Mardi mengatakan UU KIP menjadikan pemerintahan semakin konkret melayani informasi publik.

“Hak untuk memperoleh informasi publik dilindungi konstitusi dan pemerintah wajib melayani dan bisa meujudkan good and clean goverment,”ujar Mardi.(ST/fjkip)






PADANG.Lintas Media News.
 Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi Hidayat (Gerindra) dan HM. Nurnas (Demokrat) menerima kunjungan silaturahmi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Jumat (23/10/2020) diruangam Ketua Legislatif tersebut.

Dalam Pertemuan silaturahmi itu, juga membahas kesiapan PWI dalam rangka HPN dan Porwanas tahun 2021, di Malang.

Dalam kesempatan tersebut, ketua PWI Sumbar Heranof Fordaus yang didampingi sekretaris Widya Nafis, Jayusdi Efendi, Sawir Pribadi, Eko Yanche dan Tomy de Rapers, berharap agar DPRD Sumbar dapat mendukung program tersebut.

Dalam pertemuan silaturahmi tersebut terungkap kalau pada dasarnya DPRD Sumbar siap mendukung, jika memang ada pengusulan dari Pemprov melalui KUA-PPAS, dan perlu PWI Sumbar melakukan pembicaraan khusus dengan Gubernur, Dispora dan Bakeuda.
'PWI merupakan mitra kami, maka kami siap mendukung semua program yang ada, selagi memang sama-sama gigih untuk melakukannya, sehingga apa yang kita harapkan tercapai," ungkap Supardi.

Ditambahkan Supardi, semua akan terus difasilitasi agar jangan terlambat, karena itu perlu diketahui bersama legislatif, jadi tidak keteter, dengan ketentuan usulan disampaikan pada Gubernur dan tembusan disampaikan pada legislatif.

"Kami akan telusuri sampai dimana pemprov memasukkan usula. PWI dengan berkomunikasi pad gubernur dan SKPD," ulas Supardi lagi.

Pernyataan Supardi ditambahkan HM. Nurnas, dimana perlu komunikasi yang intens dalam hal ini, agar tidak terputusa dalam pembahasan anggaran.

"Kita perlu tau sebenarnya, apakah ada dimasukkan pemprov dalam usulan KUA-PPAS atau tidak, karena saat ini pengusulan anggaran saat ini tidak bisa masuk ditengah jalan," ulas Nurnas.

Pernyataan tersebut juga diperkuat Hidayat, akan berusaha menyusuri kembali jalan usulan anggaran, agar tidak menjadi pelanggaran.

"KIta akan bersama-sama pemprov membantu agar anggaran tersebut bisa terealisasi, dan apa yang kita harapkan tercapai," tambah Hidayat.

Dukungan dari DPRD Sumbar tersebut disambut gembira rombongan PWI dan menjelaskan kalau lembaga tersebut sudah sampai pada Gubernur dan OPD, agar bisa menjadi anggaran nyata.

'kani sudah usulkan ke Gubernur, Biro Humas dan Dispora, maka saat ini kami silaturahmi pada DPRD Sumbar," ungkap Herianof Firdaus lagi.

Pertemuan yang berlangsung amat penuh kekeluargaan tersebut diselingi dengan berbagai diskusi lainnya, sehingga tampak akrab dan menyatu antara Pimpinan DPRD, Nurnas, Dayat bersama pengurus PWI.(fwp-sb/st)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Drs. Alwis mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menko polhukam, Menko PMK, Menteri dalam Negeri (Mendagri), Mentri Perhubungan, Ka BNPB, Kemenag, Polri, TNI ,Gub dan Bupati/wako se Indonesia dalam rangka kesiapan antisipasi penyebaran Covid-19 disaat libur panjang akhir pekan, Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 Oktober sampai 1 November 2020.

Hadir yang mendampingi Sekda Provinsi Sumbar Drs. Alwis saat itu Kombes Pol. Tafianto, Kabinda diwakili oleh Letkol Andri Yani, Danrem 032 Wirabaja dan Kepala Biro Humas Hefdi diikuti secara virtual di ruang kerja gubernur, Kamis (22/10/2020).

Mendagri Tito Karnavian mengatakan selama melaksanakan libur dan cuti bersama agar sedapat mungkin menghindari  melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga. 

"Untuk pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Saw agar dilaksnakan dilingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan jaga jarak  serta tidak berkerumunan agar terhindar dari penularan Covid-19," kata Tito.

Selanjutnya, ia juga mengatakan jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama dilakukan dengan perjalanan keluar daerah akan dilakukan test PCR atau Rapid Test menyesuaikan dengan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas dari Covid-19.
"Bertujuan untuk melindungi orang lain termasuk keluarga selama perjalanan atau orang yang di tempat dikunjungi. Bagi yang dinyatakan positif agar tidak melaksanakan perjalanan dan melakukan karantina mandiri yang disiapkan pemerintah untuk pencegahan penularan," kata Tito.

Lebih lanjut ia, juga meminta kepada setiap daerah agar memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Daerah masing-masing. Dengan mengintensifkan satuan tugas penanganan Covid-19 dilingkungan baik pada level provinsi maupun kabupaten dan kota.

Lalu mengerucut ke Kecamatan/Kelurahan, Nagari/Desa dan Desa beserta RT/RW diantaranya dengan konsep adanya kampung tangguh dan RT/RW tangguh bebas Covid-19 sesuai kebijakan lokal masing-masing.

"Hal ini bertujuan agar disuatu kelurahan atau desa tersebut terbebas dari Covid-19 dengan membatasi pengunjung disuatu lingkungan dan menunjukan dengan membawa surat hasil test PCR/ Rapid test yang mejelaskan bahwa pengunjung negatif Covid-19," ungkap Tito Karnavian.

Kemudian selanjutnya, di daerah mungkin terdapat memiliki tujuan wisata dan pulang kampung akan dilakukan identifikasi oleh seluruh stakeholder sesuai dengan Surat Edaran (SE)  Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang pembentukan satuan tugas penanganan Covid-19 yang diterbitkan pada tanggal (21/10) kemarin.

SE ini sudah bersifat umum apa saja dilakukan semoga dapat diterima dan sekaligus diterjemahkan bagi lokal wisdom sesuai karaktestik wilayah masing-masing agar memiliki satu prinsip kekompakan dalam mengambil kebijakan oleh Fokopimda.

"Mudah-mudahan dengan terlaksanakan setelah ini para forkopimda dapat melaksanakan rapat identifikasi potensi penaganan Covid-19 di daerah masing-masing," harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo mengatakan prestasi yang telah diraih dalam penanganan Covid-19 pada Minggu terakhir ini kita tidak boleh kendor tidak boleh lengah dan lalai.

"Agar semua seluruh pihak betul-betul mengantisipasi libur panjang ini kalau tidak, maka kasusnya akan meningkat setelah libur panjang terakhir rumah sakit akan penuh dan dokter akan kehabisan waktu untuk merawat," kata Doni.

Selain itu ia juga mengatakan untuk persiapan libur panjang perlu diajurkan kepada masyarakat agar memilih opsi liburan dirumah saja bersama keluarga.

"Dengan melakukan aktifitas-aktifita yang bisa membuat bahagia sehingga bisa meningkatkan imunitas tubuh keluarga mohon ini dapat menjadi opsi," katanya .

Selanjutnya, liburan tidak harus di luar kota tetapi dirumah saja melakukan dengan aktifitas bermanfaat bagi kita dan juga lingkungan temasuk membersihan perkarangan rumah dan gorong-gorong.

"Bahkan luangkan waktu menanam pohon sehingga munsim hujan pohon mudah-mudahan bisa tumbuh bermanfaat bagi kita semua. Satu hal yang menjadi rujukan kita semua liburan aman dan nyaman tanpa kerumunan," ajak Doni.(rel)

JAKARTA .Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) kembali meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik 2020 untuk kawasan Sumatera. Seperti tahun-tahun sebelumnya Sumbar kembali mendapat penghargaan berturut-turut. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis (22/10/2020) Graha Sawala gedung Ali Wardhana Kantor Kemenko Perekonomian RI kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Pada Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2020 yang bertema Transformasi Digital UMKM Pangan Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju. Berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI nomor 264 tahun 2020, Sumatera Barat kembali menyabet "Provinsi Kinerja Terbaik Wilayah Sumatera".

"Alhamdulillah, pada Rakornas TPID hari ini, Provinsi Sumatera Barat kembali mendapat penghargaan sebagai Provinsi  Terbaik Pengendalian Inflasi utk Wilayah Sumatera," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menerima penghargaan (22/10).

Irwan Prayitno menyebutkan, bahwa penghargaan yang sama ini membuktikan usaha pemprov Sumbar dalam mengendalikan inflasi berhasil, sehingga penghargaan yang diberikan ini dapat menjadi motivasi kedepannya dalam meningkatkan kinerja bersama stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi didaerah.
"Alhamdulillah dari 34 provinsi, untuk tingkat provinsi Sumbar masuk dari lima provinsi yang menerima penghargaan ini, yaitu Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo dan Papua," ucapnya

Lanjut Gubernur Sumbar menyampaikan, penghargaan tersebut dihasilkan berkat kerja keras seluruh pihak, termasuk TPID di Sumbar yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik. Artinya, jika inflasi Sumbar baik tentu pertumbuhan ekonomi di Sumbar ke depan akan semakin baik.

Namun demikian, ia berharap Sumbar tidak ingin berpuas diri dengan penghargaan ini. Karena itu, dengan terkendalinya inflasi dan Sumbar juga termasuk berkontribusi terhadap perekonomian negara. 
"Tentu dengan berturut-turutnya menerima penghargaan yang sama menjadi bukti usaha kita di Sumatera terbaik. Semoga pusat bisa melihat pertumbuhan yang telah dibangun Sumbar dan berharap pusat bisa mendapat keseimbangan dan keadilan dalam hal dana pembangunan," harapnya. 

Ini yang selalu menjadi perhatian kita agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dan inflasi tetap terkendali. Apalagi, itu persoalan lonjakan harga yang sering terjadi menjelang ramadhan dan idul fitri. Upaya kita dengan membuka operasi pasar murah dengan kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait di Sumbar," terangnya.(Rel)

Ketua Pelaksana Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif
menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu beberapa bulan lalu

Padang, Lintas Media News

Selama September tahun 2020, Unit Pengelola Zakat ( UPZ ) Baznas Semen Padang yang merupakan lembaga penghimpun dan penyalur zakat karyawan/ti PT Semen Padang, telah menyalurkan zakat sebesar Rp105,5 juta lebih kepada para mustahik. 

Zakat sebesar seratusan juta rupiah dari insan perusahaan semen plat merah di Kota Padang itu, disalurkan oleh UPZ Baznas Semen Padang kepada para mustahik melalui berbagai program UPZ Baznas Semen Padang, yaitu program peduli ekonomi, peduli pendidikan, peduli kesehatan dan program dakwah-advokasi.

Kepala Pelaksana Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif memaparkan penyaluaran dana zakat selama September 2020. Kata dia, zakat sebesar Rp105,5 juta lebih itu telah disalurkan kepada mustahik yang tergabung ke dalam ashnaf  delapan.

Di antaranya untuk ashnaf miskin, disalurkan sebesar Rp36,7 juta lebih dalam bentuk beberapa sub program, seperti Peduli Ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha untuk masyarakat kurang mampu, Peduli Kemanusian seperti biaya hidup insidentil, serta Peduli Hunian berupa bantuan biaya perbaikan rumah. 

"Kemudian, juga ada Program Kesehatan seperti bantuan bayar hutang berobat di rumah sakit. Untuk September kemarin, ada sebanyak 11 orang penerima manfaat yang kami bayarkan utang berobatnya di rumah sakit," kata Arif saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor UPZ Baznas Semen Padang, Kompleks L150 PT Semen Padang, Rabu (21/10/2020).

Selanjutnya, untuk ashnaf fakir sebesar Rp4 juta, sebut Arif, telah disalurkan kepada tiga orang penerima manfaat yang terdiri dari fakir, jompo, janda dan cacat. Kemudian ashnaf fisabilillah sebesar Rp23,9 juta, disalurkan oleh UPZ Baznas PT Semen Padanh kepada 14 orang penerima manfaat.

"Kemudian, juga ada program beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Namun untuk sumber beasiswanya, berasal dari 30 persen zakat karyawan/ti PT Semen Padang yang disalurkan ke Baznas Pusat," ujarnya.

Untuk September, penyaluran zakat menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena aktiviktas UPZ Baznas Semen Padang ditutup selama tiga pekan, karena harus isolasi demi memutus rantai penularan Covid-19 di lingkungan UPZ Baznas Semen Padang.

"Biasanya penyaluran zakat ke mustahik dan Baznas Pusat oleh UPZ Baznas Semen Padang mencapai di kisaran Rp400juta-Rp500 juta tiap bulannya. Tapi karena dampak pandemi Covid-19, makanya kami menutup seluruh aktivitas di kantor lebih kurang tiga minggu lamanya," beber Arif.

Hingga akhir September 2020  tambah Arif, total zakat karyawan/ti PT Semen Padang yang telah disalurkan oleh UPZ Baznas Semen Padang kepada mustahik maupun ke Baznas Pusat, berjumlah lebih dari Rp5,4 miliar. 

Petugas UPZ Baznas Semen Padang, Toni (kanan) menyerahkan bantuan
uang tunai untuk bayar berobat bagi pasien kurang mampu.


Oleh sebab itu, Ia pun berterima kasih kepada manajemen PT Semen Padang yang terus memberikan kepercayaan kepada pihaknya untuk mengumpul dan menyalurkan zakat seluruh karyawan/ti PT Semen Padang. 

UPZ Baznas Semen Padang ini didirikan melalui SK Ketua Baznas Pusat No 57 tahun 2016 tanggal 21 Desember. Pada medio April 2017, UPZ Baznas Semen Padang mulai menyalurkan zakat karyawan dan karyawati PT Semen Padang untuk pertama kalinya.

Sebelum UPZ Baznas Semen Padang didirikan, pada tahun 1995, Semen Padang juga telah memiliki lembaga pengumpul zakat karyawan dan karyawati, namanya Bazis Unit Korpri PT Semen Padang. Kemudian pada 1998, namanya diganti menjadi Bazis Semen Padang.

Dengan adanya Undang Undang RI No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pada Januari 2002, dibentuklah Yayasan Lembaga Amil Zakat Semen Padang (LAZ-SP). Seiring dengan itu, zakat karyawan kemudian dikelola melalui LAZ-SP.

Pada tanggal 24 November 2016, LAZ-SP tidak lagi mengelola zakat karyawan Semen Padang, karena adanya regulasi berupa UU No. 23 tahun 2011, PP 14 2014 dan Inpres No. 3 tahun 2014, sehingga untuk selanjutnya sampai saat sekarang ini, zakat karyawan/ti PT Semen Padang dikelola oleh UPZ Baznas Semen Padang. (*/b/hms)



Padang .Lintas Media News..
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar  berinisiatif menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.  

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar H. M. Nurnas di Padang, Rabu (21/10) mengungkapkan, persoalannya kedua Ranperda ini dilihat dari perkembangan dan kebutuhan sangat diperlukan sekali keberadaannya saat ini.

"Dilihat dari dalam hal keterbukaan Informasi Publik ini jelas sangat diperlukan sekali," katanya.
Dimana, tambahnya, dalam menggunakan dana APBD dan APBN, menjadi keharusan pemerintah untuk bisa bersikap secara transparan dan terbuka terhadap masyarakat yang punya hak untuk tahu. 

Dikatakan Nurnas, keberadaan keterbukaan informasi publik sangat penting sekali oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah.

Menurut Nurnas,penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.
UU Keterbukaan Informasi Publik memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas badan publik, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Jadi, pelayanan informasi publik ini sangat penting dan harus dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik dengan sebaik-baiknya, yang sangat penting adalah dalam konteks konsolidasi dan koordinasi pengelolaan informasi publik,” ungkapnya.

Begitu juga tentang Penyelenggaraan Penyiaraan baik Telivisi dan juga Radio, tambah laki-laki yang akrab dengan panggilan "Cak Nurnas" ini, sangat perlu sekali.

"Semua kita menonton TV, apa yang dilihat sangat mudah ditiru oleh orang, begitu juga kita mendengar Radio," tegasnya.
Contoh kecil, tambah dia lagi, bila sebuah saluran televisi menayangkan orang sedang merokok, kan seharusnya tidak boleh ditayangkan atau disorot kamera ketika meliput berita.
"Itu adalah prioritas Komisi I untuk menyiapkan Ranperda ini, disamping Ranperda lain yang akan diusulkan Gubernur," tandasnya.

Untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak legislatif terhadap eksekutif, pihaknya mengaku akan memfokuskan terhadap upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari se Sumbar, dan mempersiapkan Sistem informasi Nagari (SINAR) untuk Nagari di Sumbar, dimana secara nasional dikenal dengan Sistem Informasi Desa (SID),  sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Komisi I. (*/St)





PADANG.Lintas Media News.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar, John Nedy Kambang dinyatakan positif covid 19. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium FK Unand, pagi ini, Kamis (22/ )10), John Nedi Kambang terkonformasi positif terinfeksi covid-19. Hal tersebut disampaikan Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Sumbar, Jasman Rizal.

"Diharapkan bagi kawan yang dalam 1 minggu ke belakang pernah kontak erat dengannya, disarankan kiranya dapat melakukan test PCR ke fasilitas kesehatan terdekat," ungkapnya di Padang.

Sementara itu, John yang dihubungi mengaku kondisi fisiknya biasa biasa saja. Cuma lanjutnya memang sempat pening usai meliput demo di DPRD Sumbar 5 hari lalu. Begitu di bawa berobat dinyatakan tak ada gejala, diakui John tekanan darah memang rendah. 

” Tekanan darah rendah bang”, tukas John pemarkarsa vidcon di Sumbar itu.

John Nedy Kambang, merasa tak enak saja, walau kondisi badan biasa biasa, Ia beranikan swab kemarin. Dan hasilnya positif yang keluar pagi ini.

Menurut John, walaupun positif, virus corona di tubuhnya tidak aktif lagi, kata tim kesehatan. Hasil swab menunjukan virus sudah tidak kuat lagi menyerang, jelasnya. Namun begitu John tetap lakukan isolasi mandiri sampai dinyatakan negatif oleh pasukan Andani Eka Putra.

Dengan terkonfirmasinya John, maka keluarganya harus di swab. Mari kita doakan semoga Jon segera disembuhkan Allah SWT.(rls/St)

Padang, Lintas Media News

Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas, Padang Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc tampil sebagai narasumber pada webinar yang diselenggarakan PT Semen Padang bekerjasama dengan Yayasan Igasar Semen Padang (YISP), Rabu (21/10/2020). Pada webinar dengan topik "

New Normal Bukan Back To Normal, Covid-19 dan Pola Penyebarannya" Dr.Andani mengingatkan agar masyarakat, jangan takut corona, tapi jangan lalai dengan corona.

"Masyarakat kita cenderung lalai. Namun begitu terinfeksi stress-nya minta ampun. Ini yang menyebabkan kematian karena stress berlebihan? Kenapa meninggal? Karena jantung, ginjal, dan gula tidak terkontrol. Ini  yang terjadi. Sudahlah mental tidak kuat, dan lalai," kata Dr. Andani seraya mengatakan, inilah fenomena yang terjadi di masyarakat.

Untuk itu, Dr. Andani mengingatkan, kalau merasa tidak kuat atau takut menghadapi corona maka jagalah diri dan keluarga. "Pikirkanlah ketika orangtua positif corona, dan meninggal, sementara  kita tidak bisa ketemu orangtua yang meninggal," ingatnya.

Webinar ini diikuti semua karyawan YISP (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan  Perwakilan Orang Tua Siswa. 


Rumah Makan/Restoran Rawan

Pada kesempatan itu Dr.Andani mengingatkan saat ini rumah makan/restoran sangat rawan penularan COVID-19. "Saat ini hampir tidak ada restoran/rumah makan yang aman." Dalam sebuah tes swap pada salah satu restoran,  hampir 30 % karyawannya terfeksi." 

Parahnya, kata Dr.Andani, konsumen kita tidak pakai masker di restoran. "Tambah jelek lagi, petugas restoran tidak pakai masker. Restoran kini jadi salah satu titik masalah penyebaran COVID-19," tukasnya.

Bagaimana cara mengatasi penyebaran covid dari restoran? "Caranya dengan melakukan pemeriksaan gratis bagi pengelola dan karyawan restoran. Digratiskan agar bapak ibu nyaman."

Ia berharap para pengelola dan karyawan restoran menerapkan protokol COVID-19 yang benar. "Semua pegawai wajib pakai masker, jaga jarak dengan pengunjung," kata Dr. Andani. 

Kepada warga Kota Padang, Dr.Andani mengingatkan agar tidak banyak keluar rumah karena angka infeksi COVID-19 di Padang tinggi. 

Dr. Andani juga meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai aktivitas perjalanan dinas, mudik, wisata, dan baralek. "Bagi yang melakukan aktivitas perjalanan dinas harus hati-hati. Setiap pulang dinas, bilang kepada suami jangan masuk kamar dulu. Tes PCR dulu," katanya.  Begitu pula bagi yang mudik, katanya, rentan membawa virus dari luar kota. 

Berbicara tentang new normal, Dr.Andani  mengatakan, new normal adalah sebuah karaater baru, yakni bagaimana melakukan adaptasi terhadap kondisi pandemi. Konsep new normal kembali pada kondisi normal, pada kondisi yang ada. Namun bukan kembali kepada kondisi semula. Konkritnya, kondisi adaptif atau penyesuaian terhadap kondisi era pandemi dengan memakai, jaga jarak dan lain sebagainya.  

Ia mengatakan, pandemi ini tidak bisa diselesaikan sendiri, namun hanya bisa diselesaikan dengan ketelibatan semua komponen bangsa.  

Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri mengatakan, webinar itu merupakan yang kelima digelar dengan tujuan memberikan edukasi jajaran Yayasan Igasar Semen Padang yang bagian dari keluarga besar semen padang.

"Ini merupakan program tim COVID-19 PT Semen Padang yang rutin memberikan edukasi kepada keluarga besar perusahaan, terutama dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19," kata Oktoweri yang juga Ketua Tim COVID-19 PT Semen Padang. (*/b/hms)




Solsel.Lintas Media News.
Pejabat sementara (Pjs) Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat Jasman Risal mengaku, miris dengan pendapatan para honorer dan sopir di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) yang untuk tenaga honor hanya mendapatkan Rp.600 ribu/bulan dan sopir Rp.800 ribu/bulan,mana cukup untuk biaya kebutuhan keluarga.

Untuk itu, pendapatan honorer Tersebut perlu diperhatikan dan masalah ini harus mendapat perhatian dari seluruh stikholder atau dinas-dinas terkait di Kabupaten Solok Selatan.

Menurut Jasman,hal tersebut  sudah dibicarskan dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Solok Selatan dan mendapat tanggapan serius dari DPRD .

"Siapa lagi yang akan memperhatikan pihak honorer tersebut kalau tidak kita", ucap bupati yang familar dan penuh ramah ketika berbincang dengan Lintas Media News. Rabu (21/10).(Bbg)





Padang Aro.Lintas Media News.
 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok Selatan, Jasman Rizal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah di Muara Labuh, Selasa Kemaren. 

Di rumah sakit, jasman meninjau satu persatu ruangan mulai dari IGD, Ruang Pelayanan Pasien, hingga ruangan khusus pasien positif covid-19. 

Di ruangan pelayanan pasien, jasman meminta petugas rumah sakit agar tidak membiarkan pasien menumpuk dalam satu ruangan dan menghimbau agar dilakukan fisikal distancing. 
Menurut Jasman Rizal,kondisi seperti itu akan membahayakan apabila ada orang yang terpapar covid-19. 

“Ini sangat rawan, jangan biarkan masyarakat kita menumpuk disini, kita tidak tahu apakah ada dianatara mereka yang terpapar, kalau ada yang terpapar tentu akan membahayakan bagi masyarakat kita yang lain disini” tegasnya dihadapan Kabag TU RSUD Muara Labuh, Fetri.

Beranjak ke ruangan IGD, Jasman memerintahkan agar letak tempat membuang sampah yang berada di tengah-tengah ruangan. 
Ia meminta agar di letakkan di luar ruangan dan apabila masih membutuhkan tempat sampah yang lebih besar, untuk meminta ke dinas lingkungan hidup.

Jasman juga menyampatkan diri meninjau ruangan isolasi covid-19. Dan berkomunikasi dengan dokter di RSUD yang mengeluh kekurangan tenaga medis. 

Menanggapi hal tersebut, ia secara langsung menginstruksikan kepala dinas kesehatan Solok Selatan, untuk memperbantukan tenaga-tenaga medis yang berada di puskesman ke RSUD. Hal itu katanya akan sangat efektif jika dibandingkan akan melakukan rekrutmen tenaga medis lagi yang membutuhkan waktu lama, sementara hal ini urgent dan harus cepat ditindak lanjuti.(***)


Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati (kanan) ketika menerima visitasi
Tim Komisi Informasi Sumbar yang dipimpin Noval Wiska. (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

PT Semen Padang menargetkan  meraih penghargaan informatif pada Anugerah Pemeringkatan Badan Publik tahun 2020 yang akan diumumkan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar pada pertengahan November mendatang.

Hal itu disampaikan Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita usai kegiatan visitasi KI Sumbar di Wisma Indarung, Selasa (20/10/2020). Visitasi dari KI itu dihadiri Ketua Komisi Informasi Sumbar Noval Wiska, Komisioner Bidang Kelembagaan Tanti Endang Lestari dan Verifikator Kiki Eko Saputra.

Anita menjelaskan, target tersebut bukan serta merta disampaikan, karena memang sebelumnya pada tahun 2019, PT Semen Padang mendapat peringkat 1 anugerah pemeringkatan badan publik untuk kategori BUMN/BUMD. "Jadi target kita, naik satu tingkat dari tahun 2019," ujarnya.

Anita optimis bisa meraih anugerah informatif, karena memang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pihaknya telah membuat inovasi terkait keterbukaan publik, dan inovasi itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan anugerah inoformatif.

"Inovasi kami buat itu adalah soal penyediaan layanan dokumentasi tentang PT Semen Padang yang bisa diakses oleh masyarakat secara online di laman PPID website semenpadang.co.id. Kalau sebelumnya, prosedur untuk mendapatkan dokumen tersebut, masyarakat harus datang ke PT Semen Padang," bebernya.

Terkait visitasi dalam rangka pemeringkatan badan publik tahun 2020, Ketua Komisi Informasi  Sumbar Noval Wiska mengatakan bahwa visitasi ini merupakan bagian dari tahapan penilaian anugerah pemeringkatan badan publik. Ada lima tahapannya. 

Tahapan pertama, kata dia, pengisian kuisioner mandiri oleh badan publik dalam hal ini adalah PT Semen Padang. Indikator kuisionernya seputar pelayanan informasi, penyediaan informasi dan daftar informasi publik. Kemudian tahapan kedua, adakah verifikasi website berdasarkan isian kuisioner oleh PPID PT Semen Padang.

Tahapan ketiga, melakukan visitasi ke PT Semen Padang untuk melihat dokumen pendukung secara fisik. "Nah, kunjungan hari ini ke PT Semen Padang adalah untuk melihat dokumen pendukung secara fisik, sesuai dengan isian PPID di PT Semen Padang," katanya.

Kemudian, tahapan keempat, presentasi dari inovasi dan komitmen PPID PT Semen Padang terhadap keterbukaan publik. "Untuk tahapan kelima, barulah anugerah pemeringkatan badan publik yang akan diumumkan pada pertengahan November, dan PT Semen Padang masuk kategori untuk BUMN/BUMD," pungkasnya. (*/b/hms)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.