Padang.Lintas Media News.
Kita cukup senang ada Unit Pèlaksana Teknis Daerah (UPTD) laboratorium kesehatan, yang bisa melakukan analisis berbagai penyakit dalam pelayanan kesehatan. Untuk cek swab covid 19 tentu tinggal penambahan alat visiar dan bantuan berbagi pengalaman dr. Andani dalam memaksimalkan potensi labor ini.

Hal ini sampaikan Wakil Gubernur (wagub) Sumatera Barat ( Sumbar) Nasrul Abit ketika meninjau Labkes Jalan Gajah Mada Nanggalo Padang, Kamis (25/6/2020).

Wagub Sumbar juga menambahkan, kita belum tahu kapan pandemi wabah virus corona ini berakhir. Tentunya mempersiapkan labor kesehatan ini menjadi sesuatu yang baik dalam menyangga Labor FK Unand yang saat ini telah memperlihatkan prestasi swab covid terproduktif di Indonesia.

" Tidak ada salah laborkes Sumbar ini juga disiapkan dalam memeriksa penyakit lainnya bisa dapat lebih profesional. Mereka punya tenaga yang profesional juga dibidangnya,"ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan soal ketidak adaab alat visiar untuk swab covid, nanti akan disampaikan kepada pak Gubernur dan dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.

Ķepala UPTD Labor Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr. Yun Efinita, MM juga menyampaikan, saat ini labor kesehatan ini telah memiliki SDM keilmuan labor spesialis ahli mikro biologi dan beberapa dokter lainnya.

"Kami senang dan bangga sekali pak Wagub Sumbar datang ke labor ini. Secara sdm kita memiliki ahli mikro biologi yang memang sebagai tenaga profesional di labor kesehatan ini. SDM kita mampu melakukan test swab namun saat ini kita terkendala alat visiarnya yang belum ada," ungkapnya.

Ia juga mengatakan kita memiliki ruangan dan peralatan yang cukup dalam memberikan pelayanan labor kesehatan di Sumatera Barat, namun untuk wabah virus covidnya ini kita belum punya alat visumiarnya.

"Secara prinsip kita siap berkaloborasi dengan labor FK Unand dalam mengatasi kebutuhan swab covid, karena ini wabah ini belum dalat diprediksi akan berakhir, kami yakin dengan adanya alat visiar akan mampu membuat labor provinsi Sumbar dapat berkembang dimasa datang ,"ungkapnya.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Tepat delapan hari setelah kepergian Ibunda Nasrul Abit, Hj. Syamsinar yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Simpatisan dari Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat melakukan takziah ke rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di jalan Raden Saleh, Kecamatan Padang Barat, Rabu (24/6/2020) sore.

Rombongan Partai Gerindra tersebut tiba di rumah dinas pukul 16.25 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh Nasrul Abit dan Istrinya Wartawati, yang telah menunggu di teras rumah. Nasrul Abit tampak mengenakan baju kokoh putih dengan setelah celana hitam serta peci putih.

Orang nomor dua di Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, kunjungan Takziah ini jangan disalah-artikan dengannya sebagai Calon Gubernur Sumbar, tapi ini adalah bentuk kepedulian sosial terhadap sesama adalah bertakziah. Takziah adalah melayat keluarga orang yang baru meninggal. Baik keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga, atau bahkan pada orang yang sama sekali tidak dikenal. Karena dalam agama, bertakziah sangat dianjurkan sesama muslim.

Dalam Takziah itu Nasrul Abit menghaturkan terimakasih kepada para hadirin yang telah rela meluangkan waktunya untuk berbagi duka dengan keluarganya

"Ibunda saya meninggalkan kita semua (16/6), untuk itu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada sahabat dan hadirin sekalian yang berkenan hadir di tempat ini untuk berbagi rasa duka dengan saya dan keluarga," ucap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan ucapan rasa terima kasihnya kepada semua pihak dan seluruh masyarakat Sumbar yang telah mendoakan kepergian almarhumah Ibunda tercintanya. Semoga Ibunda Hj. Syamsinar diterima oleh Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Kepala Biro Bintal dan Kesra Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Syaifullah, MM. Selaku Plt. Ketua harian pengurus Masjid Raya Sumbar, menyerahkan jabatannya kepada Dr. H. Sobhan Lubis, MA, sebagai Ketua Harian pengurus pada periode 2020-2024 di Aula Masjid Raya Sumbar, Rabu (24/6/2020) sore.

Sertijab dari pelaksana tugas (Plt) pengurus Masjid Raya Sumbar lama selaku Kabiro Bintal dan Kesra Sumbar kepada ketua baru ditandai penandatangan berita acara penyerahan aset Masjid.

Dalam sambutanya H. Syaifullah mengatakan semenjak 1 Maret 2020 mulai melaksanakan tugas sebagai pengurus harian Masjid Raya Sumbar selama kurang lebih tiga bulan lamanya, mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini dalam jabatannya.

"Kami mengucapkan terima atas dukungan semua pihak maupun dari kepengurusan masjid selama ini. Karena untuk memakmurkan masjid menjadi tanggung jawab bersama," ucap Syaifullah.

Selanjutnya Syaifullah juga menyebutkan ada uang senilai 1.049.311.543 rupiah dan berupa Inventaris sebanyak 52 barang Mesjid Raya Sumbar diserahkan pada pihak kedua Sobhan Lubis.

Syaifullah mengharapkan pengurus yang baru dapat menjalankan amanah jamaah dengan baik. Terutama kegiatan-kegiatan dalam memakmurkan masjid.

"Mengurus masjid banyak dinamika, salah satunya kritik dari jamaah. Jadikan kritikan dan masukan jamaah sebagai cambuk untuk perbaikan," katanya sembari memberi semangat.

Lanjut Syaifullah berpesan untuk membenahi kekurangan kepengurusan yang lalu dan harus ada perubahan baru. Jangan alergi dengan kritikan jamaah, karena kritikan itu untuk kebaikan bersama agar masjid lebih baik lagi.

Selain itu pengurus baru Dr. H. Sobhan Lubis, MA juga mengatakan kita diamanahi oleh Pemprov sebagai ketua harian pengurus pada periode 2020-2024, dengan ini ingin mengupayakan sholat jamaah agar dapat dilaksanakan dengan khusuk dan berilmu dalam beramal.

"Kami mengharapkan dukungan semua pihak maupun dari kepengurusan sebelumnya. Karena untuk memakmurkan masjid menjadi tanggung jawab bersama," harap Sobhan Lubis.

Demikian juga dengan berilmu waktu beramal InsyaAllah kita upayakan meramaikan mesjid ini dengan banyaknya orang menuntut ilmu dalam berbagai seginya.

Terutama yang mendukung ibadah-ibadah jemaah dan kita yakin dengan dukungan dari Pemda serta jemaah sumuanya Kita yakin akan terlaksana baik.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dengan 270 Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 menggunakan vidio conference (Vidcon) di ruang kerjanya, Rabu (24/6/2020).

" Tadi pak Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya setiap daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menyukseskannya, baik soal persentase pendanaan berdasarkan Naskah Perjanjinan Hibah Daerah (NPHD), serta soal kesiapan penyelenggaraan pilkada dalam kondisi pandemi covid 19 ini," ungkap Nasrul Abit usai Rakor.

Wagub Sumbar juga katakan, kita berharapan penyelenggaraan pilkada di Sumbar dengan 13 kabupaten/kota dan pilkada gubernur, tahapan-tahapan dapat berjalan lancar.

"Semoga penyelenggaraan pilkada di Sumbar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta partisipasi masyarakat tetap tinggi walaupun dimasa keterbatasan pandemi covid 19," harapnya.

Dalam Rakor vidcon tersebut Mendagri menyampaikan kepada kepala daerah beberapa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan penyesuaian kembali APBD tahun 2020. Agar pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Mendagri menginggatkan setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Karena pelaksanaan Pilkada serentak 2020 masih dalam masa pandemi Covid-19, maka dapat dipastikan fasilitas atau kebutuhan pada penyelenggaraan Pilkada akan banyak bertambah.

"Untuk itu setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada  meminta agar Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian kembali APBD nya, secara khusus terkait penyelenggaraan Pilkada," kata Mendagri.

Ia menambahkan, Mendagri juga mengajak semua pihak, diantaranya penyelenggara pemilu, Pemerintah Daerah, peserta pemilu, dan masyarakat agar dapat terus menciptakan situasi kondisi yang aman. Baik itu kesehatan terkait pandemi Covid-19 hingga kondusfitas di daerah masing masing.

Selanjutnya Mendagri Tito Karnavian mengatakan, daerah harus memiliki strategis dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 serta konsolidasi lanjutan dan pemantapan pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada disampaikanny, yaitu dimulai dari 15 Juni sampai 9 Desember 2020 seperti tahapan verifikasi faktual, tahapan pendaftaran Paslon, tahapan masa kampanye, hingga pada hari pemungutan suara.

Pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) dilakukan 14 tahapan yang diawali dengan pengumuman pendaftaran Paslon pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2020. Kemudian dilanjutkan verifikasi syarat pencalonan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020.

Untuk tahapan masa kampanye dilaksanakan selama 71 hari yang dimulai 26 September sampai 5 Desember 2020. Hari pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Selain itu, pada Rakor tersebut pemerintah pusat juga menyarankan agar daerah selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti KPU RI, BAWASLU RI, POLRI dan TNI di masing-masing daerah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak.(rel)

 50kota.Lintas Media News.
Menyikapi desakan sejumlah masyarakat di Kecamatan Lareh Sago Halaban terkait rusaknya ruas jalan yang membentang di kawasan tersebut, akibat dihantam truk bertonase tinggi pengangkut batu pecah penambangan. Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno cepat merespon dan lakukan peninjauan langsung kelokasi.

" Mesti ada win-win solution, perusahaan mesti penuhi kewajiban menjaga jalan dan lingkungan, sehingga masyarakat dan juga pemakai jalan lainnya tidak sengsara.  Pemprov Sumbar bukan anti penambangan akan tetapi pihak perusahaan dan kenderaan mesti sesuai tonase taati aturan, jika melanggarkan akan diberikan sanksi pencabutan izin.Tapi ini dicek dulu, kalau perusahaan memenuhi syarat, kewajibannya harus dipenuhi," tegas Gubernur Irwan Prayitnodisela-sela kunjungan di Tanjung Gadang ,Selasa (23/6/2020).

Ikut dalam rombongan tersebut Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Dinas Perhubungan, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, tokoh masyarakat, walinagari dan Dinas terkait Kabupaten Limapuluh Kota.

Lebih jauh Irwan Prayitno juga menjelaskan, kita tahu dalam perusahaan itu ada masyarakat yang bekerja, juga ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan juga mesti berjalan baik.

 " Apa lagi ini untuk pembangunan jalan tol tentu akan ikut membantu percapatan jalan tersebut. Perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan umum, yaitu jalan raya. Jangan dia (perusahaan) mencari untung tapi jalan rayanya rusak. Akhirnya masyarakat pengguna jalan raya sengsara karena semua jalannya rusak,” katanya

Karena itu, Gubernur Sumbar meminta agar perusahaan tambang tidak menggunakan kendaraan yang melebihi tonase sesuai dengan kelas jalan. Kemudian, Irwan Prayitno mengingatkan perusahaan tambang untuk menaaati aturan yang berlaku, tidak melebihi muatan kendaraan yang dioperasionalkan sebagai bentuk pemeliharaan jalan.

“Setelah dicek ke lokasi, ada beberapa hal yang kita sepakati dengan para penambang, yakni selain tonase sesuai, mereka (tambang) juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan,” tegas Irwan Prayitno lagi.

Gubernur Irwan Prayitno juga sampaikan Pemerintah Propinsi Sumbar akan menganggarkan tahun depan  memperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut.

“Kami di propinsi , Insya Allah tahun depan akan menganggarkan untuk membuat beton aspalnya,”ucap Irwan Prayitno.

Wakil Ketua DPRD Irsyad Syafar juga mengatakan, beberapa hari lalu kami ditemui masyarakat yang terpapar akibat kegiatan penambangan ini.

^Karena ini aspirasi masyarakat kita langsung ajak Gubernur dan dinas terkait untuk menindak lanjuti sesuai aturan. Dan insya Allah tahun depan kita anggarkan pembangunan jalan ini agar lebih baik kualitasnya," ungkapnya.


Sebelumnya, tokoh masyarakat Lareh Sago Halaban N Datuak Mangkuto prihatin dengan kondisi jalan yang membentang di kampung halamannya. Ruas jalan penghubung Payakumbuh-Lintau tersebut, rusak parah setelah dilindas truk-truk bertonase tinggi dengan muatan lebih.

“Sejak dua tahun ini, jalan rusak parah. Ada puluhan truk-truk bertonase tinggi dengan muatan lebih dari 30 ton yang melintas tiap hari. Padahal kelas jalan bukan lintasan bagi truk-truk bertonase tinggi. Akibatnya, jalan rusak, hancur, berlobang dan bergelombang. Kondisi ini yang kita sesalkan,” ujarnya.(rel)

 PADANG .Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengunjungi kantor Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar yang melakukan pengambilan 1000 sampel swab gratis untuk sopir angkutan umum, kernet dan staf perusahaan transportasi yang sudah mulai beroperasi kembali sejak penerapan tatanan normal baru produktif aman dan bebas Covid-19, Selasa (23/6/2020).

Irwan Prayitno Sumbar mengatakan pengambilan sampel swab ini gratis Organda bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sumbar. Irwan menyebut pengambilan sampel swab ini bagian dari upaya pemerintah menjaga masyarakat di masa tatanan normal baru. Masyarakat yang sudah dilonggarkan beraktivitas harus dilindungi supaya tidak lagi tertular Covid-19.

"Saya mengapresiasi kegiatan yang diinisiatif oleh Organda melakukan uji sampel swab gratis terhadap penggerak transportasi umum untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19, tes swab juga dimaksudkan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang angkutan umum," ungkap Irwan Prayitno.

Bila ada temuan sopir, kernet dan staf perusahaan transportasi positif virus corona, Pemprov melalui gugus tugas penanganan Covid-19 Sumbar akan melakukan perawatan, isolasi dan karantina di berbagai fasilitas yang sudah ada.

"Jadi semua akan kita berikan fasilitas sampel swab. Penggerak transportasi, pariwisata, pedagang silakan diurus nanti kita berikan pemeriksaan swab gratis," ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno berharap, test swab yang dilakukan bisa mencapai target 1.000 orang. Dengan test swab ini, maka penumpang akan merasa nyaman untuk menggunakan jasa transportasi.

Dengan ada test swab ini, menurut Irwan Prayitno masyarakat akan merasa aman untuk menaiki angkutan umum, karena awak angkutannya sudah diperiksa.

Irwan mengatakan pengambilan sampel swab masyarakat itu akan terus dilakukan untuk mengendalikan dan menekan pertumbuhan virus corona di Sumbar. Hingga hari ini total kasus covid-19 di Sumbar kini sudah 712 orang. dengan rincian  526 orang atau 73,88 persen sembuh, 30 orang atau 4,12 persen meninggal dunia dan masih dirawat dan isolasi 156 orang atau 21,91 persen.

Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Sekretariat Organda Sumbar tersebut dihadiri Ketua Organda Sumbar Sengaja Budi Syukur, Kadishub Sumbar Heri Novriadi, Kadiskes Sumbar Merry Yuliesday.

Ketua DPD Organda Sumbar, Sengaja Budi Syukur menyebutkan, tes swab tersebut merupakan kebijakan Organda Sumbar bekerja sama dengan Pemprov Sumbar yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Sumbar.

"Test swab ini kita khususkan untuk sopir angkutan umum, AKDP, AKAP, angkutan pariwisata, taxi dan lainnya. Sementara untuk waktunya kita bagi pelaksanaannya," tutur Budi.

Apabila hasilnya negatif, maka sopir akan dikasih stiker negative Covid-19 dengan jangka waktu tertentu untuk ditempel di kendaraan angkutan umumnya.

"Kalau hasilnya negatif, kita akan berikan stiker yang ditempelkan pada kendaraanya. Nanti penumpang bisa tahu dan aman untuk transportasi," ujarnya.

"Selain itu, sopir pun juga bisa mengingatkan penumpang untuk memakai masker, agar jangan sampi sopir tertular Covid-19 dari penumpangnya," imbuhnya.

Selanjutnya, Budi Syukur mengimbau agar pengusaha angkutan umum mengirimkan para sopir dan kernetnya untuk melakukan tes swab ini untuk kenyamanan dan keamanan para penumpang.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. melepas 7480 mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mensosialisasikan dan edukasi terkait Covid-19 melalui video conference (Vidcon).

Pada acara pelepasan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. DR. H. Irwan Prayitno Psi. M.Sc. Rektor UNP Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. Sekjen Kementerian Desa PDTT dan Civitas Akademi UNP.

Diawal pertemuan Gubernur Sumbar mengucapkan selamat pada 7488 mahasiswa UNP untuk melaksanakan KKN di daerahnya masing-masing, yang mana sebanyak 173 kabupaten/kota tersebar di Provinsi Sumatra Barat. Hal ini dengan tujuan agar tidak memberatkan mahasiswa dalam menjalankan KKN melihat kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

"Berikan yang terbaik untuk kampung halaman, tunjukan bahwa anda mampu. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, anjurkan masyarakat di sana untuk patuih protokol kesehatan," pesan Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar menjelaskan, program KKN sempat terhenti selama 20 tahun, kemudian mulai dibuka  kembali pelaksanaannya pada angkatan 2017. Peserta yang akan menjalankan KKN akan dilakukan penyebaran berbasis pada tempat tinggal masing-masing mahasiswa yang tersebar kabupaten kota di Provinsi Sumatra Barat.

"Harapan saya para mahasiswa bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyebaran wabah Covid-19," ucapnya.

Hal ini dengan tujuan agar tidak memberatkan mahasiswa dalam menjalankan KKN melihat kondisi pandemi covid-19 saat ini. Dari sejumlah mahasiswa yang akan mengikuti KKN tersebut, terdapat 1 orang mahasiswa yang akan mengikuti KKN di negara tetangga, yakni Malaysia.

"Ini merupakan gebrakan baru bagi UNP, kami apresiasi dengan program ini. Selain mahasiswa sangat mengenal kampungnya, mereka juga bisa memberikan edukasi terhadap bahaya wabah Corona," ungkapnya.

Masih banyak masyarakat belum sadar akan bahayanya Covid-19. Jadikan KKN UNP ini menjadi contoh bagi Universitas lainnya.

"Selamat jalam ananda, semoga sukses. Yang terpenting jaga nama baik UNP dan menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, kejujuran dan bertanggung jawab," tukasnya.

Ditempat yang berbeda Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, terdapat dua upaya dalam meningkatkan pertumbuhan desa, yaitu Pemberdayaan desa dan Penguatan ekonomi

Iskandar minta agar dana desa yang telah dianggarkan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2021 nanti sebanyak 90 persen dana yang telah dianggarkan oleh desa dapat dialokasikan secara langsung dan dirasakan oleh masyarakat melalui APBD (desa)

"Dalam penggunaan dana yang harus diperhatikan adalah pemerataannya. Dana desa harus difokuskan untuk kepentingan internal dengan basis kerjasama antar desa. Dana yang dialokasikan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat desa bukan semata-mata kepentingan aparat desa," kata Menteri Desa menginggatkan.

Selain itu Menteri Iskandar juga berharap universitas bisa mengoptimalkan kegiatan kampus untuk desa. Hal ini dapat dibangun melalui komunikasi yang baik dengan aparat desa. Sehingga dapat diperoleh pemahaman apa yang sedang dibutuhkan oleh desa. Dianjurkan dapat membuat model komunikasi yang dapat dipahami oleh mahasiswa, pembimbing KKN, dan masyakarat desa

Kesempatan itu, Rektor UNP Ganefri juga menyebutkan bahwa KKN UNP tahun 2020 ini akan dilaksanakan berbasis tempat tinggal atau berdomisili selama libur, guna memberikan Sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19.

Adapun 4 (empat) kegiatan utama yang akan dilaksanakan selama KKN berjalan, yakni,Sosialisasi dan edukasi.Kegiatan ini meliputi digitalisasi pembelajaran bagi siswa sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kemudian kegiatan lainnya yaitu pengadaan sosialisasi dan edukasi terkait covid-19.

Pemetaan,meliputi pemetaan mobilitas penduduk dan penyebaran wilayah covid-19.Produksi, mahasiswa akan melaksanakan pembuatan disinfectant.Dan Ide atau gagan,dimana mahasiswa diharapkan agar dapat membantu dalam proses penguatan ekonomi masyarakat

"Siapapun yang terlibat dalam program ini diharapkan mahasiswa memberikan kesan baik dan tulus serta aman dan dapat dipercaya," ujar Rektor UNP.(rel/st)

Padang.Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Riau, kedatangan rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Syuib di ruang rapat DPRD Sumbar, Padang, Selasa (23/6/2020).

Selaku pimpinan rombongan, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan kedatangannya bertujuan untuk saling bertukar pikiran, konsultasi, berbagi pengalaman khususnya menyangkut eksistensi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau yang masa jabatannya akan segera berakhir.

“Untuk KPID kita sudah sepakat dengan Gubernur untuk memperpanjang masa jabatan hingga proses seleksi dilakukan, untuk KIP kita belum menentukan sikap seperti apa,
untuk itu kami ingin menggali informasi tentang apa yang mungkin bisa kami adopsi,” tuturnya.

Sementara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Indra Sukma menuturkan proses seleksi komisioner KIP dilakukan dengan mempedomani Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Menurutnya, enam bulan sebelum masa jabatan KIP berakhir, Pemprov Sumbar melalui Diskominfo membentuk tim seleksi yang terdiri dari beberapa unsur.

“Yang pertama akademisi, kami minta ke Unand dan UNP, kemudian tokoh masyarakat serta unsur dari Pemprov Sumbar sendiri,” ungkapnya.

Setelah melalui proses seleksi, selanjutnya timsel akan menyerahkan nama-nama calon komisioner untuk dilakukan fit and proper test di Komisi I DPRD Sumbar.

“Terakhir setelah adanya rekomendasi DPRD, ditetapkan sebagai anggota KIP melalui keputusan Gubernur,” sebut Indra. (rel/st)

 PADANG.Lintas Media News.
Dampak wabah pandemi corona (Covid-19) yang dialami sektor pendidikan di Sumatera Barat mengalami kesulitan dalam memberikan pembelajaran pada anak didik. Ditambah dengan kemampuan pemahaman tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. DR. H. Irwan Prayitno Psi. M.Sc. pada rapat terbatas secara virtual bersama Akademisi perguruan tinggi negeri di Padang, selain itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri di ruang kerja gubernur Sumbar, Senin (22/6/2020).

"Sejak kasus pertama Covid-19 di Sumbar tanggal 26 Maret 2020 yang lalu, kita sudah mulai meliburkan sekolah. Namun kita belum siap menghadapinya. Apalagi sebentar lagi akan masuk ajaran baru pada bulan Juli," ucap Irwan Prayitno.

Menurut pengamatannya masih adanya guru yang belum menguasai Ilmu Teknologi (IT), seperti menggunakan komputer atau mengajar melalui daring (internet). Tentu perlu memberikan pembekalan terhadap SDM dalam penggunaan IT, agar lebih siap untuk bekal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Untuk peserta didik dapat belajar jarak jauh namun harus memiliki fasilitas dan menguasai penggunaan produk teknologi yang digunakan. Produk teknologi yang dapat digunakan oleh peserta didik antaranya komputer, laptop, netbook dan handphone seluler," kata Irwan Prayitno.

Selain itu kapasitas komputer tidak disiapkan untuk bisa mengoperasikan IT, kemudian tambah lagi insfrastruktur IT, seperti komputer lama tidak bisa menginstall aplikasi zoom, ada lagi yang lain tidak bisa befungsi baik, sudah ada komputer terbaru tetapi tidak bisa menjalankan jadi persoalan yang agak teknis tetapi itu kenyataan.

Akibat kurangnya pemahaman terhadap IT, terpaksa guru hanya memberi buku untuk dibaca, beri tugas untuk dikerjakan yang penting anak-anak tetap belajar di rumah dan tidak menganggur, gubernur Irwan Prayitno menilai guru hanya mengajar sesuai pemahaman masing-masing.

Gubernur melihat orang tua pun terbiasa mengandalkan pihak eksternal, mulai dari sekolah hingga bimbingan belajar dalam mendidik anak. Akhirnya terjadi kebingungan ketika proses belajar dilakukan di rumah. Karena pendidikan jarak jauh ini merupakan lembaga pendidikan formal berbasis lembaga dimana peserta didik dan instruktur berada di lokasi terpisah.

"Sebaiknya Kemendikbud bisa memberi panduan pada guru dan orang tua dengan petunjuk teknis yang jelas untuk membimbing anak belajar di rumah," ucapnya.

Irwan katakan, sementara itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai hari ini belum ada arahan petunjuk bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, yang ada dari SE Mendikbud untuk pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama adalah protokol kesehatan, di era Normal Baru dalam rangka tatap muka itu yang dikeluarkan protokol kesehatan. Misalnya berangkat dari rumah pakai masker bawa makanan, sendiri, ada wastafel cuci tangan, kelasnya dibagi dua, tidak boleh penuh seperti dulu seperti ini yang ada dari SE pada saat ini.

"Sekolah bisa lakukan dua shift dengan jumlah murid 50 persen dari biasanya. Jam pelajaran di persingkat dan tidak ada keluar main. Jam pulang sekolah tidak dibenarkan bermain dan langsung pulang dan wali murid wajib mengawasi anaknya," jelasnya.

Bagi yang berjarak jauh bagaimana supaya capaian ada namanya Kriteria kelulusan Minimal (KKM) belum ada arahan Indikator petunjuk dari pusat.

"Ada dua alternatif yang kita jalani yaitu, tatap muka dengan gaya era normal baru dan jarak jauh era normal baru," tukas gubernur.

Senada dengan Gubernur Sumbar, ditempat terpisah Rektor Universitas Negeri Padang Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. menekankan aspek pembelajaran jarak jauh tatap muka tidak mungkin 100 persen dan akan diiringi dengan pendekatan jarak jauh dari rumah karena tidak dimaksimalkan anak-anak di sekolah ini cara yang sedang kita cari jalan keluarnya untuk sekolah di Sumatera Barat.

Ia menilai Kemendikbud harus membuat program belajar dari rumah dengan teknis yang jelas terkait dengan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat.

Dari sisi ekonomi ia menilai pembelajaran daring tidak bisa dilakukan merata, karena masih banyak siswa yang tak memiliki akses terhadap teknologi, atau tak mampu membayar biaya belajar daring. Sedangkan dari sisi budaya, Kemendikbud mesti memperhatikan budaya siswa yang belum bisa belajar mandiri.

"Sejak wabah corona merebak, sebagian besar daerah melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah. Namun implementasinya tak berjalan mulus.(rel/st)