Padang.Lintas Media.
Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit mengatakan.Peranan PKK dalam menjaga keutuhan keluarga sangatlah penting. Oleh karena itu, PKK mesti berperan dalam hal ini membimbing keluarga dalam menjaga keutuhan keluarganya. Kedepan peran perempuan lebih ditingkatkan lagi dalam membangun karakter anak-anak di rumah dan di tengah masyarakat.

Nasrul Abit menyampaikan hal itu saat menghadiri pertemuan bulanan Ketua Tim Pengetak PKK, BKOW/GOW dan Dharmawanita Persatuan Kabupaten/Kota se Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (24/10/2019).

Dalam arahnya Wagub Nasrul Abit selaku pembina Tim Pengerak PKK, BKOW dan DWP meminta peranan PKK agar terus tumbuh dan berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mensukseskan program pembangunan di Sumbar.

"Ada 10 program PKK membantu pemerintah di daerah. Oleh karena itu kita berharap agar PKK dapat membuat kegiatan yang lebih terarah dan menyentuh berbagai kepentingan keluarga dan masyarakat,” pesannya.

Pada pertemuan ini merupakan momentun yang tepat bagi PKK untuk membicarakan peran yang strategis sebagai mitra pemerintah, saat ini peran ini sangat dirasakan oleh masyarakat begitu juga pemerintah dalam kontribusi membangun masyarakat, untuk itu terus dan lanjutkan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Jangan biarkan anak-anak kita selalu menggunakan HP, apalagi hingga kecanduan. Ini bisa membuat hubungan orang tua dengan anak akan terhambat. Kita contohkan, apabila anak lagi asik main HP, lalu orangtua memanggil pasti tidak akan didengarkan, kemudian orangtua mengambil HPnya, dipastikan anak tersebut pasti marah," ucap Wagub Sumbar.

Wagub berpesan ketahanan keluarga menjadi tugas bersama yang juga tertumpang kepada PKK. Bagaimana ketahanan keluarga bisa terjaga, menjadikan keluarga bisa mandiri dan memperhatikan pendidikan dan kesehatannya.

"Ini menjadi tugas kita  bersama dan besar harapan PKK dengan program Dasawisma dan 10 Program Pokok PKK bisa menjadi garda terdepan mensukseskannya bersama untuk pembangunan pemerintah," tuturnya

Wagub Nasrul juga ingatkan kader PKK bisa mengikuti kemajuan teknologi informasi. “Kader PKK harus melek teknologi. Revolusi teknologi 4.0 bisa dimanfaatkan menunjang kegiatan PKK," tutupnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumbar Nevi Zuarina, Ketua BKOW Sumbar Wati Nasrul Abit, Ketua DWP Sumbar Linda Alwis, Ibu-ibu Ketua PKK, BKOW/GOW dan DWP se Sumbar, Bundokanduang dan para Narasumber.
(rel)

Padang.Lintas Media.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima kedatangan puluhan karyawan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) PT POS Indonesia Regional II Padang untuk menyampaikan aspirasinya.Rabu (23/10) di ruang khusus II DPRD Sumbar.

Ketua Serikat Pekerja PT POS Kuat Martabat Sumbar Riau dan Kepri Hendri Joni mengatakan.Kedatangannya bersama kawan-kawan ke kantor DPRD Sumbar adalah untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengganti jajaran direksi perusahaan BUMN tersebut karena dinilai tidak mampu mengelola perusahaan.

Menurut Hendri,langkah awal untuk menyelamatkan perusahaan ini adalah menukar jajaran direksi yang sudah tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, yang berdampak pada seluruhnya pihak termasuk karyawan.

“Kami menyuarakan aspirasi ini,dengan harapan agar DPRD Sumbar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk menyelamatkan PT POS Indonesia,” kata Hendri.

Hendr menyampaikan,apabila tidak ada pembenahaan managemen perusahaan,maka perusahaan ini akan hancur dan ribuan orang akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja nantinya.

"Aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia dan kita menyuarakan hal yang sama yakni perbaikan pengelolaan managemen perusahaan dan penggantian direksi,” katanya.

Menurut Hendri, sebelum ini pihaknya telah melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden Jokowi. Namun, pihak Kementerian BUMN sampai saat ini belum juga  melakukan penggantian.

“Kami berharap di kabinet yang baru ini ada perbaikan sehingga PT POS kembali bangkit,” tukuknya.

Beragam kebijakan yang dimunculkan direksi pusat tidak berdampak pada kebaikan namun kemunduran, salah satunya yakni menggunakan sistem kemitraan untuk merekrut pengantar surat yang dibawar dengan gaji yang rendah.Jelas Hendri.

“Ini bertentangan dengan aturan undang-undang, karena pekerjaan wajib harus dilaksanakan oleh pegawai organik. Selain itu pembangunan yang dilakukan tidak membuat perusahaan bertambah maju,” katanya.

Selain itu, perusahaan juga melakukan diskriminasi terhadap Serikat Pekerja PT POS Kuat Bermartabat yang tidak difasilitasi melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dan melakukan pemotongan gaji kepada karyawan tersebut.

“Sementara serikat pekerja yang lain difasilitasi dengan uang perjalanan sementara kita pergi tidak dibantu malah gaji yang dipotong,” imbuhnya.

Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh karyawan PT.Pos Indonesia tersebut, anggota DPRD Sumbar Nurfirman Wansyah yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan.Aspirasi yang sudah disampaikan tersebut akan diperjuangkan.

Untuk itu,Nurfirman selaku anggota Dewan minta,apa yang menjadi tuntutan dalam aspirasi ini sebaiknya harus dibuat secara tertulis sehingga dapat ditindaklanjuti bersama pimpinan DPRD Sumbar.

“ Jika bahan lengkap kita akan panggil manajemen PT POS Indonesia Regional II Padang untuk meminta kejelasan terkait laporan kawan-kawan ini,” kata Nurfirman.

Anggota komisi II yang hadir pada kesempatan itu diantaranya adalah,
Drs.H.Nurfirman Wansyah dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).Budiman St.Malano Garang S.Ag.MM dari Fraksi PKS, Hj.Yunisra Syahiran,Spd dari Fraksi Gerindra dan Tri Suryadi,SE.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan, pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2020 direncanakan bisa selesai dalam minggu ini, selanjutnya minggu depan DPRD dan Pemprov akan masuk pada pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2020.

DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar tengah mendalami pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020.Jelas Supardi.

Untuk APBD Tahun 2020,menurut Supardi, komposisi dan peruntukkannya akan mengacu pada hal-hal prioritas yang tertuang dalam dalam RPJMD. Hal tadi karena, tahun depan merupakan tahun terakhir masa jabatan gubenur Irwan Prayitno (IP)- Nasrul Abit (NA), program-program kepala daerah yang telah dituangkan di RPJMD didorong untuk bisa tuntas.

" Apa-apa yang telah direncanakan di RPJMD DPRD menginginkan bisa tercapai dengan maksimal," tegas Supardi.

Pengganggaran kegiatan di APBD 2020 juga benar-benar diseleksi dan mengacu pada skala prioritas di RPJMD mengingat tahun depan itu kebutuhan anggaran terbilang tinggi, yakninya, selain untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, APBD juga akan tersedot untuk mendukung penyelenggaraan sejumlah iven nasional, salah satunya adalah MTQ 2020 yang mana  Sumbar merupakan tuan rumah.Imbuhnya.

Tentang persoalan pendapatan di APBD 2020 mendapat perhatian di DPRD Sumbar yang menurut Supardi, DPRD mendorong pendapatan daerah di tahun depan bisa digenjot naik, baik itu dari pajak kendaraan, BUMD, dan dari sumber-sumber yang lainnya.

"Kita juga mendorong pendapatan bisa dinaikkan guna menutupi kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi yang ada saat ini, DAU kita berkurang, sementara kebutuhan meningkat," tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menuturkan, pengesahan ranperda APBD 2019 selambat-lambatnya harus dilakukan pada 30 November mendatang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dia mengatakan kinerja dalam pembahasan mesti optimal mengingat KUA-PPAS telah disepakati oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumbar periode sebelumnya.

Dilanjutkanya pembahasan APBD penting dilakukan demi kelancaran program pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 mendatang, lanjutnya, akan dilaksanakan beberapa agenda besar diantaranya penastani, pilkada serta MTQ. Untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, membutuhkan biaya sebesar Rp 360 miliar.
 dan itu telah ditamapung dalam komposisi APBD 2020. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Alhamdulliah Siang tadi Putri salah seorang koran kerusuhan Wamena sudah diperbolehkan pulang oleh tim medis RS M Jamil, dengan kondisi seluruh bekas luka bakar sudah dioperasi dan saat ini dalam tahap pemulihan. Secara umum operasi berhasil dan untuk kulit sudah mulai mengalami penumbuhan sel kulit yang baru.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melalui Whatsaapnya,  melalui informasi Hilma Djalil Kabag Rantau Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau Setdaprov dan saat berita ini diturunkan Wagub Sumbar masih berada diluar daerah, Senin (21/10/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan,  Putri akan Konsultasi dengan tim medis M. Djamil Padang di jadwalkan pada hari Jum'at. 25 Oktober 2019 depan.

"Seluruh pembiayaan berobat buk Putri di RS  M. Djamil ditanggung oleh Pemprov Sumbar melalui rekening Sumbar Peduli Sesama. Ini bahagian dari rasa peduli kita bersama masyarakat Sumatera Barat dan perantau", ujar Nasrul Abit haru.

Nasrul Abit juga katakan, putri sebelum ke Padang ada berapa lama dirawat sebelumnya di RS di Sentani dan beberapa operasi dan pengobatan sudah pula dilakukan disana. Namun kondisi troma dan kegamang beliau belum dapat sembuh benar,  hingga keinginan pulang lebih baik agar dalam kondisi tenang bisa cepat menyembuhkannya.

" Selama di RS M Jamil sejak 10 s.d 21 Oktober 2019 Putri sudah dioperasi untuk mengangkat bekas luka bakarnya dan saat ini dalam tahap pemulihan.
Dan alhamdulillah berkat dukungan keluarga dan tim medis M. Djamil Padang,  secara umum kondisi fisik dan mental Putri sudah sangat baik.Kehadiran dan pertemuan dengan keluarga tercintanya, sangat membantu proses pemulihan dari trauma akibat aksi kerusuhan Wamena", ungkap Nasrul Abit


Sementara itu ditempat terpisah Kabag Rantau Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau Setdaprov Sumbar, Hilma Djalil menambahkan, sewaktu ditanyakan Putri sudah tidak ingin kembali lagi ke Wamena dan akan menjalani kehidupan selanjutnya di kampung halamannya Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang  Kabupaten Pesisir Selatan

"Putri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Sumbar dan perantau serta para donatur , khususnya Wagub Sumbar Nasrul Abit, keluarga besar IKM Jayapura serta semua pihak yang sudah ikut membantu keluarga besar Putri dan warga Minang di Wamena", ungkapnya tulus

Hilma menceritakan, Putri merupakan salah satu korban aksi kerusuhan 23 September yg lolos dari maut. Pada aksi tersebut, suami dan anak putri satu-satunya ikut tewas. Putri sendiri mengalami tusukan panah sebanyak 4 tempat dan juga luka bakar di bagian punggung, tangan dan juga muka.

" Semoga lekas sembuh dan dapat beraktifitas kembali Putri. Berharap depan Putri dapat hidup lebih baik lagi bersama keluarga besar tercinta,  duka mu, duka kita bersama. Semoga Allah memberikan hidayah, berkah dan rahmat yang baik bagi kelanjutan hidup putri,  Aamiin ! ", doa Hilma berharap.(rel)

Padang.Lintas Media
Untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya aparatur perencana, salah satunya melalui Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Mencure Padang, Senin (21/10/2019).

Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., MSc dalam arahannya mengatakan. Implementasi jabatan fungsional perencana selama ini memperlihatkan perkembangan yang cukup mengembirakan.

“Namun demikian, tidak sedikit permasalahan dalam pelaksanaan JFP yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, agar kualitas perencana pembangunan untuk mendukung SDM unggul dan berdaya saing," ujar gubernur.

Permasalahan tersebut di antaranya tentang mekanisme kerja, sistem insentif dan karakter struktur organisasi unit kerja perencanaan yang cenderung struktural.

Permasalahan tersebut gubernur Sumbar mengharapkan, melalui Seminar Regional JFP Bappenas dapat menambah wawasan baik kepada fungsional perencana, terutama kepada Perangkat Daerah sehingga peran dari fungsional perencana mendapat tempat sesuai dengan tugas pokok perencana dan kedudukan fungsional perencana sesuai dengan yang menjadi pelaksanaan tugasnya yang dapat memberikan kontribusi kepada organisasi secara optimal.

"Untuk itu perlu menyediakan sumber daya manusia JFP lebih banyak lagi yang terkait dengan bidang-bidangnya, agar perkembangan pembangunan dapat lebih maju," kata Irwan.

"Pejabat fungsional perencana harus dapat merubah pola pikir (mindset) dari berpikir rutinitas menjadi berpikir out of the box, tidak lagi bermental dilayani tetapi harus melayani," imbuhnya.

Selanjutnya sebagai penutup gubernur Sumbar menyampaikan, melalui rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS), yang dilakukan kementerian/lembaga di seluruh Indonesia, perlu memiliki background perencana di struktural dengan begitu terbentuk JFP profesional.

Dalam Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 ini dihadiri sebagai narasumber dari Bappenas, yakni Kepala Pusbindiklatren Bappenas Dr. Guspika, MBA,  Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Ir. Basah Hernowo, MA, Ketua Umum PPPI Suprayoga Hadi.

Selain itu juga hadir Kepala Bappeda Sumbar Hansastri, SE, Ak, MM dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian serta diikuti sekitar 250 orang dari berbagai instansi pemprov Sumbar.(rel)

Padang.Lintas Media.

Terkait kelangkaan premium di Sumatera Barat (Sumbar),Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang salah
satunya membidangi sektor minyak dan gas (migas) akan panggil pihak terkait seperti,dinas energi sumber daya mineral (ESDM) dan Pertamina.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II, Arkadius Dt. Intan
Bano pada wartawan Jumat (18/10) di gedung DPRD,sehubungan dengan kelangkaan bensin premium dan solar di Sumatera Barat yang sudah menjadi masalah lama yang terus menerus berulang.

Menurut Arkadius,DPRD Sumbar meminta ada
solusi yang jelas dan harus terbukti bisa mengubah keadaan dalam
jangka panjang dan terus menerus. Jika tidak dilaksanakan, maka
provinsi ini akan selalu mengalami kelangkaan bahan bakar minyak
(BBM).

Arkadius menjelaskan.Dianggilnya pihak terkait dalam hal kelangkaan BBM ini bertujuan untuk mencari solusi efektif
yang langsung bisa mengubah keadaan. Terutama untuk mencari penyebab yang logis terkait kelangkaan tersebut.

Arkadius mengatakan. Jika Pertamina mengklaim
Sumbar sudah mendapatkan pasokan bensin premium lebih dari kuota namun
ternyata kelangkaan masih terjadi.Maka hal ini perlu dipertanyakan.

" Apakah premium tersebut seluruhnya masuk
ke SPBU-SPBU? Ini yang harus dipastikan," ujar Arkadius.

Menurut Arkadius,jangan -jangan kuota bahan bakar minyak
(BBM) ini dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengeluarkan
biaya lebih murah untuk kepentingan mereka. Sehingga menyebabkan tidak
semua jatah kuota BBM untuk Sumbar masuk ke SPBU karena telah
dicegat oleh oknumnya.

Hal lain yang perlu dikawatirkan menurut Arkadius adalah, jatah BBM untuk Sumbar terutama premium tidak sampai kemasarakat karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang
seharusnya menggunaan bensin non premium seperti pertalite atau
pertamax.

Untuk itu,selaku anggota DPRD,Arkadius minta,  harus ada peruntukan yang jelas terkait siapa saja pihak yang diperbolehkan untuk menggunakan bensin premium. Misalnya, mobil yang berkapasitas di bawah 1200 cc
saja yang diperbolehkan.

"Bensin premium itu seharusnya diutamakan untuk angkutan umum. Boleh
pula untuk mobil 1200 cc ke bawah," tegasnya.

Pada kesempatan itu,Arkadius juga minta,perlunya ada sanksi bagi mereka yang memakai premium tapi tidak seharusnya dia uang memakainya. Jika memang tidak
bisa sanksi denda atau sanksi hukum, setidaknya harus ada sanksi sosial. Misalnya, ada petugas yang ditugaskan untuk menempelkan stiker
di mobil-mobil yang seharusnya tak menggunakan premium.

Cara-cara seperti ini, menurut Arkadius akan mendidik masyarakat
secara moral dan memberitahukan kepada mereka bahwa bensin premium
bukan hak mereka. Sehingga muncul rasa malu dan kesadaran.

Selain itu, Arkadius menilai harus ada kesamaan waktu penyaluran
bensin premium di SPBU-SPBU. tujuannya untuk menghindari kemacetan
panjang di ruas jalan sekitar SPBU karena antrean kendaraan yang ingin
mengisi bensin premium.

Arkadius menilai untuk tahap awal, ketiga hal ini harus dilakukan
untuk menghindari kelangkaan bensin premium dan solar di Sumbar. Yakni
pertama, kepastian seluruh jatah bbm Sumbar masuk ke SPBU dan tidak
dicegat oleh oknum, kedua ada sanksi untuk pengguna kendaraan, ketiga
masuk pada waktu yang sama.

Sementara itu, selain bensin premium, kelangkaan solar pada
daerah-daerah tertentu juga terjadi di Sumbar. Terutama daerah-daerah
yang memiliki industri. Diantaranya, Pasaman, Pasaman Barat, Solok
Selatan, Dharmasraya.

Perusahaan-perusahaan menengah dan perusahan besar, menurut Arkadius
seharusnya tidak membeli solar melalui SPBU. Sesuai aturan mereka
punya sistem DO yang mengharuskan mereka membeli bukan di SPBU.

"Namun kita khawatir justru mereka membeli melalui jatah SPBU demi
mengejar harga yang lebih murah. Inilah yang kemudian mengakibatkan
kelangkaan solar," ujarnya.

Agar tak ada kelangkaan ini, Arkadius menilai perlu ada penegasan
terkait pengguna solar. Selain juga harus ada ketegasan dan pengawasan
agar perusahaan-perusahaan ini membeli solar dengan sistem DO.

Dengan sistem ini, lanjut Arkadius, pengadaan solar mereka bukan
melalui SPBU namun ke pangkalan. Jika memungkinkan sebaiknya ada
insentif yang diberikan untuk perusahaan yang membeli dengan sistem
DO.

"Jika perusahan membeli lewat SPBU tentu solar menjadi langka karena
kebutuhan yang dihitung adalah untuk kendaraan. Bukan termasuk
perhitungan untuk kebutuhan industri," ujarnya.(Sri)

Payakumbuh.Lintas Media.

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Wanita Rawan Sosial Ekonomi (UEP WRSE) ini merupakan tindak lanjut dari pokok- pokok pikiran  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Karena, Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah  menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menyerahkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif Wanita Rentan Sosial Ekonomi (UEP WRSE) di Kota Payakumbuh, Sabtu (19/10) di Balaikota lama payakumbuh.

Dikatakan Suardi.Peneria bantuan WRSE ini,untuk kota payakumbuh sebanyak 837 orang dengan anggaran sebesar 3 milyar rupiah.  Dan untuk kab. 50 kota kita anggarkan sebesar 2.5 Miliyar jadi total yang kita anggarkan untuk tahun ini sebear 5. 5 M.

Pada kesempatan itu Supardi juga menyampaikan.Disamping menyerahkan bantuan WRSE ini  kemaren juga telah dilaksanak  pelatihan untuk pengurus karang taruna se kota payakumbuh,sekaligus memberikan bantuan berupa 1 unit komputer lengkap dengan printnya beserta mobilier nya.

Menurut Supardi,agar seluruh kelurahan dan nagari terakses dengan IT dengan WIFi (internet) sehingga para pemuda pengurus karang taruna dapat mengakses dunia luar,agar produksi - produksi lokal dalam pemasarannya daat terbantu oleh anak-anak muda yang tergabung karang taruna dengan menggunakan internet.

" Kami berharap kota payakumbuh dapat melakukan  hal tersebut,  karena bantuan ini hanya pancingan motivasi untuk para pemuda",jelas Supardi.

Pada kesempatan itu,Supardi berpesan.Paket bantuan ini telah  disalurkan dikecamatan-kecamatan,  masyarakat dapat mengambilnya disana.dan sebelum membawanya pulang, masyarakat agar mengcek kembali item-item bantuan yang  diberikan oleh panitia, jangan ditanda tangani berita acra serah terima barang sebelum barang bantuan lengkap adanya.

Penyerahan bantuan ini dihadiri oleh,Kabid pemberdayaan sosial prov. Sumbar Hj. Esti pratiwi. Sh. Mh.Asisten III setda kota payakumbuh Amriul Datuak Karaiang.Kadis sosial kota payakumbuh idris. Aks. M. Si dan para undangan lainnya.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Tata Tertib pada Rapat pariurna dewan.Jumat (18/10) diruangan utama DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi Wakil Ketua lainnya Suwirpen Suib dan Indra Dt.Rajo Lelo dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat Alwis saat memimpin rapat paripurna mengatakan.Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Sumbar,rapat paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan APBD juga menetapkan perubahan Tatib anggota dewan.

Dari hasil paripurna sebelumnya, DPRD telah menetapkan pembentukan struktural penitia seleksi yang bertugas untuk memandu pemilihan BK Dengan keputusan berasama, yang melibatkan Badan Musyawarah DPRD Sumbar, Afrizal dari Fraksi Golkar dipilih sebagai ketua Pansel Keanggotaan BK, Wakilnya HM Nurnas dari Partai Demorkat dan Sekretaris Dody Delvi dari PAN,”jelas Irsyad.

Sesuai regulasi yang berlaku, menurut Irsyad Syafar, penetapan anggota BK diputuskan dengan keputusan pimpinan Pansel dan pimpinan DPRD. Setelah itu, akan dilempar kembali pada rapat gabungan yang untuk saat ini  diberikan waktu kePansel bekerja untuk menentukan keanggotaan BK dan biar Pansel merumuskan.

Dijelaskan Irsyad, BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.Pimpinan BKini terdiri dari,seorang ketua dan seorang wakil ketua yang rekomendasi dari kenggotaan BK ditetap oleh Pansel Pemilihan anggota Badan Kehormatan tersebut.

Anggota BK sendiri kata Irsyad dipilih dan ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Tiap-tiap fraksi berhak mengusulkan calon anggota badan kehormatan sesuai perimbangan jumlah kursi.

Untuk saat ini,menurut Irsyad Syafar, Pansel memiliki kewenangan dalam merumuskan konsep pemilihan anggota BK , setelah itu pimpinan DPRD diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti hasil yang diberikan oleh Pansel, untuk penentuan jadwan penetapan anggota BK akan dijadwalkan kembali melalui rekomendasi Bamus.(Sri)

Padang Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi mengatakan.Keberadaan karang taruna di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi salah satu penangkal dari pengaruh buruk  narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Selain itu, keberadaan karang taruna juga bisa membantu program percepatan pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Saat  membuka acara dan menjadi narasumber dalam acara bimbingan peningkatan kapasitas bagi pengurus karang taruna se-Sumatera Barat di Hotel Royal Denai, Bukittinggi.Jumat (19/10).

Dijelaskan Supardi, karang taruna yang merupakan salah satu organisasi sosial yang beranggotakan pemuda tetsebut,hendaknya keberadaannya  bermanfaat di tengah masyarakat.

Tujuan dari organisasi karang taruna ini menurut Supardi sangat baik.Yaitu, untuk mendampingi dan mengadvokasi masyarakat di kelurahan tempat dimana organisasi karang taruna ini berada.

Selain itu, tambah Supardi, karang taruna juga merupakan aktivitas penggerak dalam bentuk wadah sosial kemasyarakatan. Organisasi ini senjata ampuh dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik di setiap kelurahan.

"Melihat besarnya peran karang taruna ini di masyarakat. Maka para pemuda yang menjadi anggota organisasi ini haruslah para pemuda pilihan," ujar Supardi.

Para pemuda ini haruslah memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Selainnitu, juga harus memiliki visi dan tujuan yang ikut aktif berperan dalam memajukan masyarakat dan daerahnya.Pinta Supardi.

Menurut Supardi, para pemuda merupakan aset sumber daya manusia yang sangat potensial untuk membantu perkembangan masyarakat dan daerah. Pemuda memiliki kelebihan yakni memiliki energi lebih besar dan juga memiliki kepedulian idealis yang besar pula.

Selain itu,para pemuda juga memiliki pemikiran, visi dan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan daerah. Untuk itulah menurut Supardi adanya karang taruna bisa menjadi alah satu wadah yang menaungi dan juga menyalurkan potensi para pemuda dalam memberikan kontribusi untuk masyarakat dan daerah masing-masing.Kata Supardi.

"Sesuai dengan kata Sukarno : berikan aku 100 orang tua maka akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia," tambah Supardi.

Kata-kata Sukarno ini,menjadi salah satu bukti betapa potensi dan kemampuan para pemuda sangatlah besar. Potensi dan kemampuan itu harus dinaungi dan disalurkan agar bisa membantu pengembangan dan kemajuan masyarakat serta daerah.Tutup Supardi.(Sri)

Padang.Lintas Media.

UNTUK meningkatkan kualitas publikasi dalam menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),Sekretariat DPRD Sumbar  bersama beberapa media melakukan kunjungan ke Kota Denpasar Bali 14-16 Oktober lalu.

Di Denpasar Bali,rombongan yang  dipimpin Kepala Sub Bagian Dokumentasi Publikasi Arsip dan Kepustakaan Sekretariat DPRD Sumbar Laswardi, diterima oleh Kepala Bagian Humas DPRD Provinsi Bali Kadek Putra Suantara didamingi Ketua Forum Wartawan DPRD Bali (Forward) Komang Suparta dan beberapa orang wartawan yang bertugas di DPRD Provinsi Bali.

Selaku Pimpinan rombongan,Laswadi pada kesempatan itu mengatakan.Kedatangan rombongan DPRD Sumbar yang berjumlah 14 orang terdiri dari, 4 orang staf humas dan 10 orang wartawan yaitu, Septri Lediana dari Harian Singgalang, Isran dari Harian Rakyat Sumbar, Eka Rianto dari Padang Ekpres, Faiz Ul Haq dari Koran Padang,Febry Chaniago dari padangmedia, Mario Sofia dari Antara, Musthafa Ritonga dari Padang FM.Maulina dari RRI.Dewi Novia dari Mingguan Binnews dan Sri Taufik dari Mingguan Lintas Media.

Lazwardi menjelaskan.Tujuan kedatangan rombongan ke Provinsi Bali ini adalah untuk saling berbagi informasi, menggali trik dan strategi daerah lain dalam melakukan fasilitasi penyebarluasan informasi kegiatan DPRD.

"Kami membawa sejumlah wartawan ini adalah,untuk menjalin sinergitas dengan awak media dalam rangka memacu kinerja kehumasan DPRD ke depan,serta
meningkatkan sinergi antara sekretariat DPRD dengan awak media. Sehingga, kerja sama dan koordinasi antara kehumasan dan wartawan dapat terbangun dengan baik namun tetap dalam koridor hubungan profesional",tambah Lazwardi.

Menurut Lazwardi,kunjungan ke DPRD Provinsi Bali ini, guna meningkatkan intensitas penyampaian informasi kepada masyarakat,disamping memperoleh inspirasi dari Provinsi Bali dalam mengembangkan bidang pariwisata.

Dijelaskan Lazwardi, kegiatan di DPRD Sumbar selalu ditentukan secara tertutup atau terbuka. Jika kegiatan bersifat terbuka, maka para awak media bisa langsung meliput, sedangkan ketika tertutup akan dilaksanakan konferensi pers setelahnya.

Sementara,Kepala Bagian Humas DPRD Provinsi Bali Kadek Putra Suantara mengatakan.Hampir sama seperti di Sumatera Barat, pihaknya juga berupaya untuk terus membangun hubungan baik dengan awak media.Karena,penyebarluasan informasi tidak akan berhasil tanpa koordinasi dan sinergi yang baik dengan media massa.

Menurut Kadek, semua objek wisata yang ada di Bali,kalau tidak ada Keikut sertaan media dalam mempromosikannya,tidak akan dikenal para wisatawa.Seperti Pantai Pandawa,misalnya. Yang saat ini  tengah mendapatkan perhatian mancanegara dan pembangunan objek wisata itu, merupakan inisiatif masyarakat setempat dengan mengandeng investor lokal.

Selain Pantai Pandawa, objek wisata lain yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat lokal yakni Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli dan Desa Tenganan Pagringsingan di Kabupaten Karangsem.Jelas Kadek.

Pada kesempatan itu,Ketua Forum Wartawan DPRD Bali (Forward) Komang Suparta yang juga wartawan dari Antara menjelaskan.Sejauh ini hubungan antara wartawan dengan lembaga DPRD secara umum berjalan cukup baik. Hubungan kemitraan dibangun dengan mengedepankan profesionalitas. Pihak DPRD tidak pernah mengintervensi wartawan dalam hal pemberitaan.

Wartawan yang berposko di DPRD Bali saat ini berjumlah kurang lebih 20 orang.Sejauh ini,belum ada persoalan yang mendasar dalam melakukan peliputan kegiatan kedewanan. Wartawan disini,diberi akses yang cukup untuk mencari berita, mewawancarai anggota DPRD sebagai narasumber serta meliput kegiatan rapat-rapat kedewanan. Jelas Komang.(Sri)