Padang,Lintas Media.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggalang dana untuk kepulangan perantau Minang yang saat ini masih berada di Wamena.Kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat mengelar konfensi pers dengan kalangan media di kantor Gubernur Sumbar sepulangnya dari Jayapura.Senin sore (30/9/2019).

" Seluruh perantau minang di Wamena hari ini menyatakan akan pulang kampung seluruhnya dari awalnya ada yang masih mau tetap di Wamena, namun melihat perkembangan akhir para perantau mau pulang kampung semuanya. Jumlah yang terdata saat ini terus bergerak, dari data terakhir ada 172 orang yang sudah berada di Jayapura dan 1.298 masih berada di Wamena", ujar Wagub Nasrul Abit dalam jumpa pers yang didamping Sekdaprov, Drs Alwis,  Kepala Biro Humas Drs.Jasman,MM, Ketua Baznas Provinsi  Syamsul Bahri, dan beberapa OPD terkait.

Wagub Nasrul Abit juga menerangkan, saat ini yang masih berada di Wamena setelah ditanya semuanya akan menuju pengungsian di Jayapura menggunakan hercules AU, dan untuk hercules sendiri info dari Danlanud Silas Papare Jayapura akan disiapkan 3 unit mulai dari besok untuk mengangkut warga yang ingin mengungsi ke Jayapura.

" Jumlahnya maksimal 200 orang akan diberangkatkan dengan pesawat, jika jumlahnya lebih dari 200 orang akan dipulangkan via kapal laut. Pemprov Sumbar sedang mengkoordinasikan dengan PT. Pelni terkait biaya yang dibutuhkan untuk kepulangan ini jika menggunakan kapal laut", kata Nasrul

Wagub juga menyampaikan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk kepulangan perantau minang ini sekitar Rp.2,5 M.

" Untuk APBD Provinsi tidak bisa membiayai perjalanan ini, dikarenakan tidak ada rincian rekening pada APBD yg bisa digunakan untuk itu. Alternatif yang akan dilakukan Pemprov Sumbar menggalang dana para donatur dan masyarakat melalui rekening "Sumbar Peduli Sesama" yang hingga saat ini sudah terkumpul sejumlah Rp. 433 jt. Dan besok malam (1/10/2019) akan dilaksanakan penggalangan dana di Hotel Balairung Jakarta dengan mengundang para tokoh-tokoh minang, ikatan perantau minang di Jabodetabek, Bupati/Walikota se Sumbar, BUMN dan BUMD yang ada di Sumatera Barat", ungkapnya

Nasrul Abit juga mengharapkan bantuan dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat minang dimanapun berada untuk pembiayaan kepulangan dunasanak kita di Wamena melalui rekening Sumbar Peduli Sesama.

" Dalam penghimpunan dana ini diharapkan tidak ada provokator dan jangan terprovokator terkait insiden ini, karena insiden bukan konflik etnis. Kita bersyukur BAZNAS Sumbar siap menanggulangi dana yang dibutuhkan untuk kepulangan perantau minang, sambil menunggu penggalangan dana dari semua pihak", tegas Wagub Sumbar

Wagub Nasrul Abit juga tegaskan, Pemprov Sumbar hanya menanggung biaya kepulangan saja, jika nanti ada perantau yang ingin kembali ke Wamena Pemprov Sumbar tidak menanggung biaya tersebut.(rel)

Padang.Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 1 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna 22 Juli lalu.

Dengan ditetapkan hari jadi daerah,maka masyarakat dapat bersama-sama memeringati dan menjadikan peringatan hari jadi daerah tersebut sebagai pemersatu,perekat dan pengembangan semangat kebersamaan,kecintaan serta motivasi masyarakat untuk memajukan daerahnya.Ungkap  Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar , Dr. H. Shofwan Karim Elha, MA pada konferensi Persnya di DPRD Sumbar. Senen (30/9).

Shofwan Karim Elha yang didampingi Kasubag Puplisistik dan pustaka Lazuardi mengatakan. Pada momen peringatan hari jadi Provinsi ini,ada nilai-nilai dan semangat yang dapat menjadi sumber motivasi dan kebanggaan masyarakat, yaitu pengambilan kekuasaan pemerintahan keresidenan dari Jepang oleh pemuda dan pemudi Sumatera Barat.

Shofwan Karim Elha menegaskan. Hari Jadi Sumbar, bukan hanya sekedar memperingati atau merayakannya saja,tetapi harus ada momen yang bisa kita ambil manfaatnya untuk lebih meningkatkan rasa kebanggaan dan cinta terhadap daerah Sumatera Barat.

“Adanya hari jadi ini, juga merupakan penegasan marwah Sumatera Barat sebagai provinsi di NKRI,dan menjadi kebanggaan, untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan dari masyarakat terhadap daerahnya serta menjadi sumber motivasi untuk membangun Sumatera Barat ini",tutup Shofwan.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Menindak lanjuti adanya mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) yang di drop out (DO) dari perkuliahannya oleh pihak kampus,sehubungan terjadinya aksi  brutal pendemo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar Rabu (25/9) lalu,DPRD akan memanggil Kapolda dan Rektor untuk meminta keterangannya.

Hal itu disampaikan Calon Ketua Definitif DPRD Sumbar Supardi dalam pertemuan DPRD dengan
Forum Masyarakat Minang (FMM) Sumatera Barat di ruangan khusus I DPRD Sumbar. Senin (30/9).

Pada pertemuan tersebut,Forum Masyarakat Minang menyampaikan aspirasinya dengan 2 tuntutan yaitu, pertama agar DPRD Sumbar menyampaikan pada Rektor Perguruan Tinggi terkait sangsi yang diberikan pada Mahasiswanya yang terlibat anarkis disaat unjuk rasa.

"Hanya menurunkan foto Presiden RI pada Demo 25 September yang lalu. Sangsi DO langsung diberikan pihak kampus pada mahasiswa, janganlah langsung di DO beri dululah sangsi yang sifatnya membina dan keringanan,apabila sangsinya langsung diberikan DO maka habislah masadepan mahasiswa tersebut, karena untuk masuk perguruan Tinggi Negeri sangatlah sulit saat ini", kata Irfianda Abidin Ketua FMM Sumbar.

Irfianda mengatakan.Sikap Rektor UNP terlalu gegabah untuk men-do mahasiswanya yang ikut aksi demo kemarin, karena dapat memicu aksi lebih banyak lagi.

Kedua,kedatangan kami ke-gedung rakyat ini adalah meminta DPRD menyampaikan aspirasi kami berupa penanganan masalah perantau Minang di Papua,anggota FMM menilai, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, hanya pandai berpantun dan tidak bisa mencarikan solusinya.

Menurut Irfianda, Gubernur Sumbar mestinya menjalankan tugas sesuai fungsi, tidak mengutip sumbangan dalam membantu perantau Minang di Papua.

Sikap Gubernur yang memindahkan para perantau Minang ke Sumatera Barat adalah hal salah, mestinya dicarikan solusi lain melalui loby-loby, karena Papuan itu bagian dari Indonesia.Kata Irfianda.

“Masyarakat Minang terkenal sebagai perantau, jadi bukan solusi mereka dipindahkan ke Sumatera Barat,” tegas Irfianda.

Kedatangan Irfianda dan rombongannya ke DPRD Sumbar diterima langsung calon pimpinan DPRD Sumbar Supardi dan beberpa anggota lainnya antara lain Eviyandri Dt. Rajo Budiman dan Yusuf Abi, serta Sekwan Raflis.SH.(Sri)

Awali Tugas, Alirman Sori Mohon Doa dan Dukungan Masyarakat Sumbar

Padang,Lintas Media News.
Mengawali tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019 - 2024, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum memohon doa dan dukungan masyarakat. Alirman Sori disumpah bersama 133 orang anggota DPD lainnya besok.Selasa (1 /10/2019).

Seperti diketahui, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum merupakan satu dari empat orang calon anggota DPD RI terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Barat pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu. Tokoh muda asal Kabupaten Pesisir Selatan ini berhasil mendulang 205.859 suara dan berada pada posisi ketiga.

"Hari ini saya diresmikan menjadi anggota DPD RI periode 2019 - 2024 mewakili daerah Sumatera Barat. Mengingat, tugas sebagai anggota perwakilan daerah sangat berat, dalam kesempatan ini saya memohon doa dan dukungan dari masyarakat," ungkap Alirman Sori.

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah memberikan suara pada pemilu 2019 lalu. Hal itu merupakan wujud dari kepercayaan kepada dirinya yang harus dijaga dengan baik.

"Ini merupakan amanah yang harus saya jaga dengan baik. Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat," tukuknya.

Sesuai visi dan misi yang telah disampaikannya pada saat kampanye pemilu 2019 lalu, Alirman Sori berkomitmen untuk memperjuangkan kemajuan daerah Sumatera Barat. Daerah maju negara kuat yang menjadi slogannya akan diupayakan terwujud dalam lima tahun tugasnya di DPD RI nanti, sesuai kewenangan yang dimiliki DPD.

"Agar kemajuan daerah itu terwujud, penguatan peran DPD perlu didorong sehingga meningkatkan nilai tawar daerah dalam penyusunan program pembangunan nasional," ulasnya.

Sistem bikameral di legislatif (DPD dan DPR), menurutnya sangat memungkinkan anggota DPD bisa melakukan "intervensi" dalam memprioritaskan daerah dalam penyusunan program pembangunan nasional. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, DPD memiliki peran penting untuk memperjuangkan daerah menjadi prioritas.

"DPD bisa mengawal berbagai kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan daerah dan pemerintah daerah. Meskipun tidak secara langsung berperan dalam proses penganggaran, namun DPD berperan penting dalam tatanan kebijakan," tegasnya.

Sementara itu, seiring peresmian dan pengucapan sumpah anggota DPD dan DPR RI, tertumpang harapan dari masyarakat Sumatera Barat. Bakri Bakar, seorang tokoh masyarakat mengungkapkan, momen tersebut membawa harapan baru bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pertama, kami tentu merasa bangga karena wakil rakyat di pusat sudah mulai bertugas. Semoga ini membawa harapan baru bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Alirman Sori, sebagai tokoh muda Sumatera Barat diharapkan lebih enerjik dan agresif dalam melakukan lobi di pusat untuk kepentingan daerah. Bersama dengan tiga orang anggota DPD dan 14 anggota DPR yang berasal dari Sumatera Barat, diharapkan membawa kemajuan lebih pesat lagi ke depan.

"Kita tahu, kebutuhan Sumatera Barat masih banyak, sementara anggaran daerah, baik provinsi maupun di kabupaten/ kota sangat terbatas. Kita berharap, para wakil kita di pusat ini bisa memperjuangkan porsi anggaran lebih banyak lagi melalui APBN," ulasnya.

Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum kembali ke DPD RI setelah "off" satu periode. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2004-2009 ini masuk ke DPD pada periode 2009-2014. Pada masanya, politisi kelahiran 14 Mei 1969 ini dipercaya menjadi Ketua Komite I DPD RI selama tiga tahun berturut - turut, membidangi hukum dan otonomi daerah.

Mantan wartawan Harian Singgalang ini mengawali debut karirnya di kancah politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 1999 - 2004. Pada periode 2004-2009, Alirman Sori kembali terpilih dan dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah itu, dia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2009 - 2014. (rel)

Padang.Lintas Media News.

Ratusan anak muda Sumatera Barat yang berusia 14 sampai 25 tahun berlomba - lomba ikuti Audisi Liga Dangdut (LIDA) Indosiar di Padang, Minggu (29/9) yang diselenggarakan panitia di Aula Kantor Gubernur Sumbar dari pagi hingga sore harinya.

Frans J H Sitohang Indosiar Entartainnmen Produksi (IEP) menyebutkan, jumlah peserta sekarang jauh lebih banyak dari tahun lalu dimana,pada tahun lalu hanya berjumlah 147 peserta,sementara sekarang peserta audisinya mencapai 440 orang.

Menurut Frans,peserta yang mendaftar sejak pagi sampai pukul 15.00 Wib.mencapai 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu,dan setiap provinsi khususnya Sumbar akan dapat 2 quota potensi calon peserta terbaik untuk bersaing dengan perwakilan 34 provinsi lain se-Indonesia.

Frans menjelaskan.Pada tahun lalu Sumbar mendapatkan 4 quota potensi calon peserta terbaik karena,pada tahun sebelumnya Sumbar mendapatkan Juara II LIDA dan tahun ini berkurang,atau hanya mendapatkan 2 quota karena tahun kemaren Sumbar tadak meraih juara apa-apa dari LIDA.

Untuk peserta audisi sekarang Frans menyebutkan,peserta akan melewati dua tahapan. Pertama tahap precast. Tahap ini, peserta membawakan lagu tanpa diiringi musik,dengan tujuan untuk mengukur kemampuan penguasaan dan penghayatan lagu yang dibawakannya.

Setelah lolos tahap precast, peserta akan melewati tahap music booth. Disini, peserta yang lolos akan menyanyi diiringi musik.Kedua tahap tersebut menurut Frans untuk mendapatkan peserta audisi yang benar – benar bertalenta untuk maju ke tahap selanjutnya.

Unttuk pengumuman peserta yang lolos ke Jakarta menurut Frans, akan disampaikan pada tanggal 7 Januari 2020. Pada tahap audisi, pihaknya menerapkan standar penilaian yang cukup ketat dengan harapan, peserta yang akan berkompetisi dari 34 provinsi adalah pemilik talenta yang memiliki kompetensi.(St)

Padang,Lintas Media.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumatera Barat (Sumbar), Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra itu,minta maaf atas keteledorannya mengucapkan kata-kata menantang mahasiswa turunkan Presiden Jokowi pada saat menerima perwakilan mahasiswa pendemo di ruangan khusus II DPRD Sumbar, Rabu (25/9) lalu.yang menjadi kontroversi tersebut.

"Saya minta maaf kepada Bapak Jokowi,Bapak Prabowo dan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya",kata Hidayat saat menyampaikan permintaan maafnya itu pada media dalam konferensi pers di loby gedung DPRD Sumbar Sabtu (28/9).

Pada kesempatan itu Hedayat menegaskan.Ucapan yang keluar dari mulutnya itu,samasekali tidak ada tujuan provokasi,kata-kata itu keluar secara spontan saja karena telah terpanjing ucapan pendemo.

Terkait video viral yang memuat ucapannya,Hidayat menjelaskan. Kronologi kejadian pada saat menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog dalam kantor DPRD Sumbar itu,tidak sepotong seperti yang telah beredar.Kronologisnya panjang, yang beredar itu telah dipotong dan diedit.

Menurut Hidayat,ucapan itu terlontar secara spontan karena sudah kebingungan dan merasa terpojok,dan bukan bertujuan untuk memprovokasi, tapi untuk memancing, apa lagi yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut. Aspirasinya sudah diterima, malah sudah dikirimkan ke Presiden RI dan DPR RI melalui jasa Pos Indonesia.

"Saya tidak menyangka, potongan dari video tersebut beredar viral dan menjadi kontroversi,dan saya juga tidak ada niat untuk membawa persoalan penyebaran video itu ke proses hukum",tutup Hidayat.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Setelah sukses melahirkan bintang-bintang dangdut yang kini mampu bersaing di industri hiburan tanah air, kini Indosiar kembali bersiap untuk mendulang kesuksesan dengan menggelar kompetisi dangdut terbesar di tanah air, “LIDA (Liga Dangdut Indonesia) 2020”.

"Indosiar akan menggelar audisi langsung di 34 kota besar di Indonesia. Provinsi Lampung, Sumatera Barat, dan Jambi akan menjadi tiga provinsi pertama diselenggarakannya audisi LIDA 2020 secara serentak",jelas VP – PSRD Division Head LIDA 2020,Ekin Gabriel dalam pers tepisnya Jumat (27/9/2019).

Di Sumatera Barat (Sumbar) audisinya akan dilaksanakan di Padang pada Minggu besok Tanggal 29 Setember 2019 di Aula Kantor Gubernur Sumbar Jalan Sudirman Padang.

Menurut Ekin.LIDA Indosiar ini, merupakan ajang pencarian bakat (talent search) yang telah menjadi salah satu signature program televisi swasta nasional tersebut. Sejak digelar pertama kali tahun 2017 lalu, LIDA telah berhasil mengorbitkan bintang – bintang dangdut menuju kompetisi industri hiburan tanah air.

Untuk Warga Sumbar yang berbakat dalam musik dangdut Ekin Gabriel berharap agar bisa mengikuti audisi ini dengan syarat,pria atau wanita, berusia 14 sampai 25 tahun silahkan mendaftar pada panitia dengan cara,datang datang langsung ke lokasi dengan membawa kelengkapan lampiran formulir berupa potokopi KTP/ Kartu Pelajar serta poto terbaru ukuran 3R sebanyak dua lembar. Pendaftaran online juga bisa dilakukan melalui https://www.kapanlagi.com/dangdut/audisi-liga-dangdut-2020

Tentang nyanyi wajib yang akan dibawakan  peserta dalam audisi ini menurut Ekin masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu; Payung Hitam dan Pesta Panen untuk peserta wanita, dan untuk peserta pria akan membawakan nyanyi Air Mata Perkawinan dan Zubaedah.

Ekin menjelaskan, audisi ini hanya bisa diikuti oleh peserta sesuai dengan provinsi tempat tinggalnya. Untuk audisi Padang, hanya bisa diikuti oleh peserta warga Sumatera Barat.Dan peserta yang lolos audisi ini nantinya,akan di masukan ke tahap seleksi selanjutnya mewakili provinsi asal dan bertemu dengan perwakilan dari provinsi lain.

LIDA 2020 ini akan diawali dengan panggung hiburan Demam LIDA 2020. Pekan pertama Demam LIDA 2020 akan digeber di Ramayana Rajabasa, Lampung, Sabtu (28/9/2019).Tutup Ekin.(St)

Padang,Lintas Media.

Untuk memeriksa kerusakan Fasilitas dan ruangan yang ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar pasca aksi unjuk rasa brutal mahasiswa kemaren,pihak DPRD  mendatangkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat,Kamis (26/9).

“Kita mengundang pihak BPK melalui Inspektorat untuk melihat langsung kondisi gedung dan fasilitas yang mengalami kerusakan,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis saat menemani BPK melihat kerusakan tersebut.

Dikatakan Raflis, BPK mengirimkan dua orang perwakilan untuk datang ke DPRD Sumbar untuk melakukan pemeriksaan kerusakan di gedung ini.

Raflis berharap, kedatangan BPK Perwakilan Sumbar ini,hendaknya dapat melihat kondisi nyata yang terjadi di gedung DPRD Sumatera Barat serta banyaknya fasilitas yang mengalami kerusakan.

“Kita berharap BPK tidak terkejut dengan pengusulan belanja barang yang membengkak nantinya karena memang harus ada pembelian,” kata Raflis.

Menurut Raflis,saat ini pihaknya bersama Biro Aset dan Inspektorat Pemprov Sumbar terus menginventarisir barang-barang yang mengalami kerusakan dan kondisi penyekat ruangan dari kaca pecah.Selain itu, sebagian besar gedung l dicoret dengan gambar dan kata-kata tidak pantas yang coba dibersihkan petugas.

“Biaya cat gedung ini juga mahal bahkan nilainya mencapai ratusan juta rupiah, belum lagi fasilitas yang lain namun kita belum dapat menghitung semua,” jelas Raflis.

Pada kesempatan itu,Raflis juga bersyukur karena,seluruh mobil dinas DPRD Sumatera Barat tidak mengalami kerusakan sedikitpun dalam aksi tersebut.Total kendaraan yang ada sekarang berjumlah 23 unit  termasuk mobil pimpinan DPRD Sumbar yang terparkir.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Empat dari Delapan jenazah asal Ranah Minang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Senin lalu, masing-masing bernama Hendra, Jepriantoni, Linda dan Ibnu, tiba di Sumatera Barat melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau Kamis sore, (26/9).

Selain perwakilan keluarga, ke empat jenazah tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendrajoni. Tak lama berada di ruang VIP, ke empat jenazah tersebut dibawa ke rumah duka di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Kami turut berduka berduka cita. Saat ini baru datang empat jenazah. Kita masih menunggu kedatangan empat jenazah lainnya, pukul 10.00 - 22.00 Wib nanti semua jenazah sudah tiba disini. Seluruh biaya transportasi ditanggung oleh Pemkab Wamena, kita hanya peti jenazah saja. Kalau ambulance ditanggung Bupati Pessel. Nanti, pak Bupati yang akan menyerahkan langsung ke pihak keluarga,"kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Kamis 26 September 2019.

Karena sudah beberapa hari dan dirasa kondisi fisik jenazah sudah mulai kurang baik, Nasrul Abit meminta kepada pihak keluarga untuk segera memakamkan seluruh jenazah. Dan tidak lagi menunda dengan alasan menunggu pihak keluarga yang lain.

"jenazah ini sudah beberapa hari. Tentu secara kondisi fisiknya, saya rasa sudah mulai kurang baik. Jadi saya minta seluruh keluarga agar dikuburkan, jangan lagi menunggu,"ujar Nasrul.

Menurut Nasrul Abit, tercatat ada sebanyak Sembilan orang warga Sumatera Barat yang meninggal dunia akibat meletusnya kerusuhan di Wamena. Namun, hanya delapan korban yang dibawa pulang ke kampung halaman. Sementara, satu korban lagi dimakamkan di Wamena.

"Yang dari Sumatera Barat ada Sembilan. Namun yang dipulangkan hanya Delapan jenazah. Satu lagi, pihak keluarga sepakat untuk dimakamkan di sana. Sampai saat ini, kita masih berkoordinasi dengan pihak terkait, perihal perkembangan situasi disana, terutama yang menyangkutj dengan warga Sumatera barat,"tutup Nasrul Abit.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyebutkan, tercatat sebanyak 400 warga asli Sumatera Barat yang berada di Wamena, minta dipulangkan ke kampung halaman. Keinginan mereka pulang, menyusul kondisi di Wamena yang sampai saat ini masih belum kondusif.

"Sampai hari ini yang tercatat di Dandim Pesisir Selatan, yang sudah mendaftar untuk pulang ada sekitar 400 orang,"kata Nasrul Abit, Kamis 26 September 2019.

Menurut Nasrul Abit, memulangkan seluruh warga Sumbar yang ada di Wamena itu, bukanlah perkara mudah. Selain kondisi yang belum kondusif, biaya kepulangan mereka juga terbilang cukup besar. Namun demikian, Pemerintah Provinsi dan Pemkab Pesisir Selatan, tengah berupaya keras mencari jalan agar mereka yang ingin pulang, dapat difasilitasi.

"hari ini, tercatat di Damdim Pessel, mereka sudah mendaftar di Kodim itu sebanyak 400 orang. Mereka ingin pulang. Nah ini tentu tidak mudah bagi kita. Kita perlu komunikasi dulu, nanti saya lapor ke Gubernur, kita rapat dulu, dan juga koordinasikan dengan pemerintah Pesisir Selatan. Yang jelas, nanti kita ambil langkah-langkah untuk memulangkan mereka, jika mereka memang tidak aman disana,"ujar Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit, sampai saat ini Pemerintah Provinsi terus berkomunikasi dengan pihak terkait, termasuk juga dengan Damdim dan Kapolres di Wamena. Saat ini kita masih menunggu. Untuk Pesawat, sampai tanggal 2 Oktober 2019, itu tidak ada pesawat.

"Jadi bersabar dulu, kita akan ambil langkah untuk memulangkan mereka. Mayoritas mereka adalah dagang. Sebagian besar, berasal dari Pesisir Selatan,"tutup Nasrul Abit.

Sebelumnya, Empat dari Delapan jenazah asal Ranah Minang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Senin lalu, masing-masing bernama Hendra, Jepriantoni, Linda dan Ibnu, tiba di Sumatera Barat melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau Kamis sore.

Selain perwakilan keluarga, ke empat jenazah tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendrajoni. Tak lama berada di ruang VIP, ke empat jenazah tersebut dibawa ke rumah duka di Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat kondisi jenazah yang sudah tertahan beberapa hari, Pemerintah Provinsi Sumatera barat meminta kepada pihak keluarga untuk segera memakamkan seluruh korban. Dan tidak lagi menunda proses pemakaman.(rel)

Padang,Lintas Media.
Aktivitas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat lumpuh akibat aksi brutal para pendemo yang merusak ruangan dan fasilitas yang ada di DPRD Sumbar kemaren Rabu (25/9) kemaren.

Menurut pantauan Lintas Media News.com pada pagi hingga sore hari. Kamis (26/9),Fasilitas gedung anggota dewan tersebut rusak parah.Staf dan Cleanning Service (CS) terpaksa gotong royong berkeringat membersihkan puing-puing sisa demonstrasi brutal mahasiswa tersebut.

Fokus pembersihan yang utama dilakukan di ruangan paripurna.Karena,besok dalam rencana ada agenda rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD Sumbar. Selain itu, beberapa ruangan lain, tampak juga sudah mulai dibersihkan. Kursi-kursi di keluarkan dari ruangan dan di susun di suatu tempat.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, untuk fasilitas seperti meja dan kursi masih bisa digunakan. Namun, banyak kaca di setiap ruangan yang pecah. Termasuk untuk sound system hancur.

“Sampai sore ini kami masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri. Rencananya Jumat besok rencana akan diaadakan sidang paripurna pelantikan pimpinan definitif,” ujar Irsyad kepada wartawan di DPRD Sumbar, Kamis (26/9).

Apabila kondisi ruangan rapat utama tidak memungkinkan hingga SK pelantikan keluar, Isyad mengatakan, pelantikan akan dilakukan di halaman kantor DPRD Sumbar.

"Dulu hal ini juga pernah terjadi ketika pelantikan Gubernur pasca gempa 2009.Kita punya pengalaman, bapak Gubernur dilantik di garasi mobil DPRD pasca gempa",jelasnya.

Irsyad memastikan, untuk tugas-tugas kedewanan tidak akan terganggu meski kondisi kantor DPRD lumpuh akibat kerusakan. Pihaknya juga terus melakukan invetarisir kerugian atas kerusakan aset-aset.

“Itu masih dihitung, (tapi) perkiraaan kerugian kerusakan DRPD Sumbar sekitar Rp3 miliar. Kami juga telah ambil langkah hukum, kerusakan aset-aset dan kantor DPRD ini telah kita laporkan ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Sementara,Sekretaris DPRD Sumbar H.Raflis, SH, mengatakan. Kerusakan yang disebabkan oleh pengunjuk rasa tersebut harus segera dibersihkan dan diperbaiki.

“Kita bersihkan semua sisa-sisa kerusuhan kemarin, agar aktifitas bisa berjalan baik kembali,”ujar Raflis,di sela-sela gotong royong pembersihan puing-puing akibat aksi brutal demonstrasi kemaren.

Dari pembersihan tersebut, juga dilakukan sortir terhadap asset DPRD Sumbar. “Jika ada yang masih bisa dipakai akan dipergunakan, jika tidak tentu harus diganti baru,”ujar Rafkis.

Dan untuk penggantian baru tentunya akan memakan anggaran cukup besar, dan akan menyedot anggaran yang semestinya bisa dipergunakan untuk yang lainnya.Tutup Raflis.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengadakan Rapat Koordinasi Kehumasan   dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah provinsi Sumatera Barat, di Hotel Mercure, Kamis (26/9/2019).

Rapat ini digelar untuk mensosialisasikan dan pemahaman, mengenai isu-isu terkini dalam industri Hulu Migas. Selain itu rapat berkala ini juga berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemprov Sumbar di wilayah operasi Sumbagut.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, menyam­paikan, kegiatan ini diharapkannya  eksplorasi maupun produksi yang telah direncanakan oleh SKK Migas bersama KKKS dapat berjalan lancar dan tanpa kendala berarti. Dan komitmen selalu memberikan keuntungan ke masyarakat.

“Semua punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, saya berharap perusahaan Migas yang ada di Sumbar ini terus memberikan keuntungan bagi masyarakat,” kata Irwan Prayitno.

“Kita juga inginkan kerjasama antara instansi dan perusahaan ada timbal baliknya, sehingga perusahaan bisa pro aktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi yang ujungnya menimbulkan efek di masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan SKK Migas memastikan Sumatera Barat akan menjadi penghasil minyak dan gas bumi (migas) dalam dua tahun mendatang, setelah ditemukan cadangan migas di Kabupaten Sijunjung.

Sumber cadangan migas yang berada di cekungan Ombilin tersebut akan menghasilkan gas kondesat. Sampai saat ini baru ditemukan satu titik sumber cadangan migas di Sumbar.

“Baru ada satu titik sumber cadangan migas di Sumbar, tapi dengan ada pengembangan di lapangan. Nanti akan dicari pada titik lain, sebenarnya sudah lama ditemukan oleh Caltek pada tahun 1980-an," ungkap gubernur Sumbar.

"Tentunya membutuhkan dana yang besar, disebakan transportasi produksi sangat jauh sampai ke Teluk Bayur dan tidak ekonomis sehingga cadangan migas tersebut belum dikembangkan," jelasnya.

Pemerintah akan terus berupaya dengan perkembangan teknologi akhirnya sumber cadangan migas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Ia yakin kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi  akan menghasilkan banyak dampak positif bagi masyarakat.

"Insya Allah dalam waktu dekat, itu akan menghasilkan untuk pendapatan Sumbar dan bisa mensejahterakan masyarakat," imbuhnya

Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Avicenia Darwis membenarkan, ditemukanya cadangan migas di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung.

"Alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait seperti KKKS di Provinsi Sumbar," katanya.

Selain menjadi pondasi ekonomi negara di sektor APBN, dampaknya juga dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah. Ia berharap agar KKKS memiliki kemampuan mumpuni dalam mengelola isu-isu dan terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan SKK Migas sebagai pengatur dan pengawas industri Hulu Migas di Indonesia.

Kemudian pada Rapat Koordinasi Kehumasan SKK Migas - KKKS Wilayah Sumbagut, Avicenia Darwis minta agar dapat menghasilkan mensejahterakan rakyat Indonesia.(rel)