Lubukbasung,Lintas Media News. Ikatan Alumni SMAN 1 (Smansa) Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, angkatan 1998 menggelar sunatan massal bagi lebih dari 80 orang anak bertempat di Aula Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Lubukbasung, Sabtu (29/6).

Gani Basya, ketua pelaksana mengatakan. Ini pertama kalinya kami melakukan kegiatan bakti sosial ini dan  seluruh anak itu berasal dari Kecamatan Lubukbasung, Tanjungraya dan lainnya.

"Sunatan massal ini kita gelar untuk umum dan diprioritaskan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu," katanya.

Ia mengatakan sunatan massal itu berkat kerjasama antara Ikatan Alumni Smansa Lubukbasung dengan Pusat Pelatihan Zikir Kalbu Padang, Puskesmas Lubukbasung dan Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Lubukbasung.

Semua biaya sunatan massal itu gratis, peserta juga mendapatkan kain sarung dan lainnya."Mereka langsung ditangani oleh dokter spesialis urologi," katanya.

Ia menambahkan sunatan massal ini merupakan perdana bakti sosial dari Ikatan Alumni Smansa Lubukbasung dan kegiatan itu sengaja diadakan saat libur sekolah sehingga membantu mereka.

Kedepan sunatan massal ini bakal dijadikan agenda tahunan setiap libur sekolah."Mudah-mudahan sunatan massal yang kita adakan ini dapat membantu mereka," tambahnya.

Sementara itu, Wali Nagari Lubukbasung Ira Darma Putra menambahkan dengan adanya sunatan massal ini sangat membantu pemerintah nagari dan masyarakat setempat.

"Ini bentuk kepedulian dari ikatan alumni dan saya berharap sekolah lain juga dapat mengadakan bakti sosial dalam membantu masyarakat," katanya.

Salah seorang warga Lubukbasung, Linda dari Parit rantang mengucapkan terimakasih kepada Ikatan Alumni Smansa yang telah menggelar sunatan massal ini.

"Kami merasa terbantu dengan program itu dan kita berharap kegiatan ini juga berlanjut tahun depan," katanya.

Leli juga memberikan apresiasi kepada Ikatan Alumni Smansa yang mengadakan program bakti sosial yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Ril)

Pontianak,Lintas Media.
Sesuatu yang menarik dalam malam Ta'aruf ini Pemerintah Kalimantan Barat bertekad melahirkan 5000 penghafal Alquran diseluruh Kalbar. Tentunya ini juga akan menjadi penyemangat kita di Sumatera Barat,  bagaimana kegiatan hafiz hendaknya juga berkembang tidak kalah hebatnya dengan semangat yang ada di Kalbar ini.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara Malam Ta'aruf Peserta Seleksi Tilawatil Quran & Hadist (STQH) ke XXV di Pendopo Gubernur Pontianak Kalbar, Jum'at malam (28/6/ 2019).

Wagub Nasrul Abit, Sumatera Barat dengan budaya dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) terus melakukan kegiatan hapal Al-Quran baik tingkat SMA/SMK, juga dibeberapa pondok pendidikan keagamaan.

Bagi kita program para hafiz masuk perguruan tinggi telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang bertujuan memajukan pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an,  baik dalam kehidupan juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan yang paling mendasar bagaimana dengan Al Qur'an kita menciptakan generasi Sumatera Barat yang berkrakter, berkepribadian,  cerdas,  beriman dan bertaqwa, ujarnya.
Wagub Nasrul Abit juga mohon doa bagaimana para kafilah kita dapat memberikan karya prestasi yang terbaik untuk nama baik Sumatera Barat secara nasional.

Ajang ini juga sebagai refensi ukur kekuatan para kafilah kita dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke XXVIII tahun 2020 di Sumatera Barat,  ujarnya. 

Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sambutan mengatakan, tidak berpikir lama dan langsung menyetujui tawaran tuan rumah Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional ke XXV, oleh kementerian Agama RI karena sebagai upaya mencapai target program dimasa kepemimpinan ia dan Wagub Ria Norsan untuk melahirkan 5000 penghafal Alquran diseluruh Kalbar.

"Ini sebagai upaya penyemangat program pemerintah dimasa jabatan kami untuk melahirkan 5 ribu hafiz. Sekarang sudah ada 2500 hafiz dan kita yakin disisa waktu yang ada target tersebut tercapai," ujarnya

Gubernur yang mengawali sambutanya dengan dua buah pantun berharap agar kedepan para hafiz, jebolan STQ ini dapat diberdayakan menjadi imam di masjid -masjid besar di Kalbar dan Indonesia.

Gubernur juga ingin bagaimana pelaksanaan STQ di Pontianak, Kalimantan Barat memberikan kesan kepada para kafilah peserta.

Oleh karena itu pihaknya menggagas venue pembacaan ayat suci Alquran di antaranya di titik nol derajat lintang selatan dan utara, tepatnya di Tugu Khatulistiwa.

"Ini mungkin menjadi pertama kali bahkan didunia mengaji di titik nol derajat, dimana disana juga menjadi titik kulminasi matahari," ujarnya

Dirjen Bimas Kemenag RI Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin menyampaikan,  pada pelaksanaan STQH kali ini yang akan dilombakan Cabang tilawah, cabang tahfidz, cabang tafsir dan ditambah satu cabang lagi yaitu cabang hadist.

Amin jua menyebutkan bahwa sekarang timbul pertanyaan yang dialamat kepada kami, bagaimana efek MTQ dan STQH dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ini juga menjadi pekerjaan pemerintah daerah bagaimana kesemua ini mampu memberikan kebaikan dalam kemajuan pembangunan daerah.

Disamping itu Dirjen meminta kepada daerah agar dapat memberdayakan putra/ri asli daerahnya dalam pengembangan qori dan qoriah,  hafiz dan hafizah serta cabang lain., tidak usah mencari dan mengambil dari luar daerah lain. Hal ini agar kegiatan pembinaan dan pengembangan Al Qur'an oleh LPTQ masing-masing daerah dapat memasyarakatkan Al Qur'an didaerahnya masing-masing.

Pontianak adalah merupakan provinsi pertama melaksanakan cabang hadist yang merupakan pengembangan dan peningkatan kualitas STQH.

Saat ini kita senang dan bangga untuk pelaksanaan STQH tahun 2021 sudah ada yang mengusul jadi tuan rumah provinsi Maluku Utara.

Hadir dalam kesempatan tersebut,  Menteri Agama RI di wakili Dirjen Bimas Islam Prof.Dr.Muhammadiyah Amin, MA, Kapolda dan Pangdam ,Gubernur, Ketua DPRD Provinsi serta peserta utusan seluruh Indonesia.(rel)

Padang,Lintas Media News. Sumatera Barat (Sumbar) termasuk daerah yang cukup aman dari berbagai macam konflik sosial. Walaupun ada semua itu cepat diatasi dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meski demikian, potensi konflik tetap ada. Sehingga, masyarakat diminta tidak mengabaikan keamanan.

Hal ini disampaikan  Gubernur Sumbar Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc saat membuka acara Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B04 Tahun 2019, di Hotel Axana Padang, Kamis (27/6/2019).

Rapat tersebut digelar oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di wilayah Sumatera dan Jawa, yang dihadiri oleh Didi Sudiana, SE, MM Sekretaris Dirjen Politik PUM, Asdep Penanganan Konflik Kemenko PMK, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, M.Hum beserta jajarannya, Forkopimda, serta para tim terpadu tingkat provinsi wilayah Sumatera dan Jawa.

Dalam sambutan gubernur Sumbar, menyampaikan, bahwa Sumatera Barat sangat kondusif dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan selalu meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Ini semua tidak lepas dari kerja keras dari tim terpadu, elemen terkait, Forkopimda, Polisi dan TNI, Alhamdulillah, sampai saat ini masih aman dan terkendali, walaupun kita sudah melewati berbagai kegiatan politik seperti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum, ditambah lagi kegiatan Lebaran Idul Fitri yang barusan kita lewati," kata Irwan Prayitno (27/6/).

Selain itu gubernur juga memberikan apresiasi kepada Direktorat Kewaspadaan Nasional Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri yang telah melaksanakan kegiatan ini empat kali dalam setahun diberbagai wilayah Sumatera dan Jawa, Ia berharap acara serupa juga bisa diselenggarakan oleh Kesbangpol tiap bulannya.

"Karena setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda dan tiap saat bisa berupa-rubah, apalagi ada provokasi yang memiliki kepentingan, ini harus kita sikapi, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perkuat tim terpadu dalam penanganan konflik sosial di daerah," jelasnya.

"Secara keseluruhan konflik sosial di Sumbar bisa dikatakan jarang terjadi, jika ada, lebih pada kepentingan, seperti permasalahan adat, suku dan tanah ulayat, semata-mata hanya kepentingan ekonomi," tutur gubernur.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan daerah lain, Sumbar termasuk daerah yang jarang terjadi konflik, terutama yang melibatkan banyak masyarakat.

Sementara itu Didi Sudiana dalam materinya menyampaikan, bahwa secara khusus konflik sosial memiliki banyak pemicu, mulai dari berbeda golongan etnis, suku, agama dan ras, jarang terdengar informasi atau laporan tentang kasus tersebut.

"Hal ini, menjadi acuan di daerah lain yang mengalami konflik tersebut, karena Sumbar selain kuat adat istiadatnya yang juga dapat menghindari konflik dengan cara bermusyawarah menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Didi.

Menurut Didi, sebagai anak bangsa sudah sepatutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri adalah kewajiban seluruh komponen bangsa utamanya merupakan tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah.

"Kesbangpol Sumbar harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder baik instansi pemerintah di daerah maupun masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum maupun tim yang telah dibentuk berdasarkan regulasi yang ada, agar pemeliharaan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat berjalan dengan optimal," ujarnya.

"Seperti Pemerintah daerah melibatkan seperti niniak mamak, alim ulama, adiak pandai dan bundo kanduang sebagai musyawarah penyelesaian konflik sosial di daerah," ungkapnya.

Sebagai penutup Didi Sudiana meminta pelaksanaan penanganan konflik sosial melalui rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, merupakan kegiatan strategis sebagai salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus menerus oleh seluruh anggota tim terpadu baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota.(b)

Padangpanjang, Lintas Media News
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Padang Panjang periode  2019 - 2022 dikukuhkan. H. Jasriman S.Ag dipercaya menjadi ketua cabang organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1946 silam, di Hall Lantai III Balaikota Padang Panjang, Rabu (26/6/2019).

Walikota Padang Panjang Fadly Amran, mengatakan, pemerintah dan wartawan merupakan mitra. Melalui kemitraan itulah ada ikatan untuk saling mengisi.

"Kami mempunyai kekurangan maka wartawan bisa mengisi, bisa mengkritik dan bisa memberikan masukan, begitu pun kami  bisa memberikan masukan kepada organisasi wartawan, khususnya PWI," ungkapnya.

Dalam pembangunan, kata Wako Fadly, perlu adanya keikut sertaan masyarakat melalui masukan dan kritikan. Wartawan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat menjadi perantara yang dapat memunculkan ide, sehingga masyarakat itu kritis kepada pemerintah.

Wako Fadly menilai salah satu parameter majunya suatu daerah terletak dari masyarakatnya yang kritis. "Kami ingin adanya sinerji tanpa batas," kata Wako Fadly.

Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat, H. Heranof Firdaus mengatakan, Kota Padang Panjang memiliki riwayat kewartawanan yang cukup lama. " Riwayat kewartawanannya tidak bisa dipisahkan dari sosok Buya Hamka dan orang tua Buya Hamka," ungkapnya.

Lebih lanjut, Heranof Firdaus menghimbau wartawan di Kota Padang Panjang dapat memberikan masukan kepada Pemko setempat. " Tidak hanya sekedar mengkritik saja, tapi juga bisa memberikan solusi. " ungkap Heranof.

Ketua PWI Kota Padang Panjang H. Jasriman, mengatakan, tugas wartawan sesungguhnya merupakan tugas yang mulia, karena tugasnya mengajak mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.

" Kami wartawan Padang Panjang Insya Allah akan bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang Panjang, bagaimana Kota Padang Panjang ke depan mencapai kejayaannya," tegas Jasriman.

Acara pengukuhan pengurus baru PWI Padang Panjang ini dihadiri secara langsung oleh Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat, H. Heranof Firdaus, segenap pengurus PWI provinsi, jajaran pejabat Pemko Padang Panjang, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.(b)

Agam,Lintas Media News.
Sekretaris Daerah Kab. Agam, Martias Wanto mengatakan.Persoalan antara Ninik mamak di Tiku V Jorong dan Bawan dengan PT. AMP Plantion (Wilmar Group) tentang HGU No.11 Tahun 2004 akan kami sikapi dan ditindaklanjuti,sesuai surat masuk dari pihak Ninik mamak Tiku V Jorong dan Bawan pada tanggal 25 Mei 2019 Dengan Nomor Surat 03/GG/TVJ-BWN/V-2019 prihal Mohon Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Tiku V Jorong dan Bawan di lokasi HGU No.11 Tahun 2004 atas nama PT.AMP Plantion

 Hal itu disampaikan Sekda  di salah satu Hotel  Lubuk basung, Selasa (25/06).

Sehubungan dengan hal itu,Sekda menjelaskan. Sebenarnya dahulu sudah dibahas dalam rapat terakhir di Hotel Balairung Jakarta dengan Muspida, Pimpinan PT.AMP Plantion (Wilmar Group) dan Pihak Ninik Mamak Bawan, pada saat itu telah dapat kesimpulan yang disepakati oleh semua pihak dan sudah oke, kemudian ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti oleh Ninik Mamak Bawan, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, mungkin ada beberapa hal yang perlu mereka penuhi dan lengkapi.

Dengan masuknya surat dari ninik Mamak Tiku V Jorong dan Bawan maka diperkirakan mereka telah melengkapi dan memenuhi hasil rapat di Jakarta dulu, ujarnya menambahkan

Sebelumnya Ninik Mamak Tiku V Jorong dan Bawan mengajukan tuntutan kepada PT.AMP Plantion prihal HGU No.11 Tahun 2004.

Ketua KAN Bawan Andrian Agus Dt. kando Marajo mengatakan, kita telah sepakat antara Ninik mamak Tiku V Jorong dan Bawan akan menuntut hak  secara bersama-sama tentang HGU No.11 Tahun 2004.

" Kami akan menuntut hak kami yang telah disepakati dengan pihak terkait diantaranya kompensasi sebesar 30% dari HGU seluas 4.360 ha atau 1.308 ha yang belum pernah kami terima dari pihak PT.AMP semenjak tahun 2004 sampai saat sekarang" ungkapnya.

Kita mengharapkan Pemerintah daerah kabupaten Agam bisa memfasilitasi dengan pihak terkait supaya persoalan ini bisa diselesaikan. Harapnya (b/Ril)

Padang,Lintas Media.
Setelah sukses pada tahun 2018 yang lalu,
Silek Arts Festival 2019 akan kembali diselenggarakan di Kota Padadang 19 hingga 31 Agustus mendatang,di dukung beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat.

 Hal ini membuktikan antusias pemerintah dan animo masyarakat pada acara tersebut, mendorong Dinas Kebudayaan Sumbar kembali mengelar SAF pada tahun ini dengan tujuan Silek sebagai suatu fenomena khas Minangkabau.

Menurut Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Silek Arts Festival (SAF) 2019 merupakan agenda tahunan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dengan program Indonesiana.

“Sapakaik Mangko Balega (Sepakat dengan bergotong royong untuk bisa berkreasi melalui budaya silek), kita harapkan dengan acara ini tradisi silek di Sumatera Barat bisa terjaga, sebagai upaya mendorong para pelaku seni pertunjukan, agar terus menggali budaya silek” kata Irwan Prayitno saat konferensi pers, di Istana Gubernuran, Rabu, 26 Juni 2019.

"Ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada warisan budaya yang ada di Sumatera Barat (Sumbar). Apalagi silek ini merupakan budaya yang lahir turun temurun sejak dahulu hingga saat ini," ucapnya.

Agendanya akan digilir dari satu daerah ke daerah lainnya hingga 31 Agustus mendatang di beberapa dd daerah seperti  Kota Padang, Solok, Payakumbuh, Kabupaten Agam dan Sijunjung.

Dalam kegiatan SAF tahun ini tidak hanya menampilkan berbagai atraksi aliran silek yang ada di Tanah Minang, namun juga rangkaian agenda kebudayaan lainnya yang terkait dengan silek.

"Untuk itu, saya berharap agar silek ini dapat dikenal hingga pentas dunia, maka kegiatan SAF ini sangat penting, apalagi tujuan kegiatan ini untuk menjemput atau mengumpulkan aliran-aliran silek yang ada di Sumbar," ujar Gubernur Sumbar

Silek merupakan budaya asli Minangkabau harus dijaga kelestarian sekaligus ajang promosi budaya Minangkabau.

"Kita ingin nantinya dengan kegiatan ini dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi generasi muda untuk lebih menggenal silek yang merupakan warisan budaya. Sehingga, generasi muda ini dapat memahami pengetahuan tentang silek dan tentunya mempelajarinya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti mengungkapkan, setelah tahun lalu SAF dengan tagline “Panjapuik Piutang Lamo”. Tahun ini menggangkat tagline “Sapakaik Mangko Balega”.

"Kita lebih menfokuskan dalam membangkitkan semangat seni dan budaya silek dalam setiap pertunjukan, dan nantinya seluruh rangkaian akan di fokus dalam arsip dan dokumentasi," ujarnya.

Kegiatan ini juga merupakan sebuah upaya dalam mendukung UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka menangani kegiatan budaya secara lebih sistematis.

Dijelaskannya, program kali ini akan dihimpun kembali seluruh pengetahuan tentang silek, mengingat silek sebagai kekayaan budaya di Minangkabau telah berkembang ke daerah lain di Indonesia, negara-negara Melayu, juga ke sejumlah negara lain di dunia.

"Perkembangan tersebut merupakan sebuah gambaran bagaimana silek merupakan sebuah hasil kebudayaan dengan basis budaya Minangkabau memiliki nilai-nilai penting, yang dapat dipergunakan dalam menjalani kehidupan manusia," tuturnya.

Selain itu, silek juga telah diusulkan dan sedang dalam proses penilaian untuk ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia melalui UNESCO.

Ia berharap dalam tahun ini juga proses silek sebagai salah satu warisan dunia UNESCO bisa terwujud.

"Kegiatan SAF 2019 ini juga salah satu dukungan untuk menguatkan pengajuan silek sebagai warisan dunia,” tukasnya.(b)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Solok, Abdul Hadi (58), terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan di sekolahnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Selasa (25/6).

 Abdul Hadi tersangkut kasus operasi tangkap tangan (OTT) iuran pendidikan, pada Jumat, 24 Agustus 2018 silam.berdasarkan putusan majelis hakim Tipikor Abdul Hadi sudah dapat menghirup udara bebas berdasarkan Berita acara pengeluaran tahanan bebas dari dakwaan dengan No W.3.PAS.PAS.25.PK.01.01-732 tertanggal 25 Juni 2019.

Hakim ketua Agus Komarudin bersama dua hakim anggota, Perry Desmarera dan Elysiah Plorence, dalam pembacaan vonis menyatakan, tidak ada unsur memaksa orang lain dalam tindakan Abdul Hadi.

Agus Komarudin juga memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan dan memulihkan hak-hak terdakwa.

Tim kuasa hukum terdakwa, DR Aermadepa, SH, MH, Oktavianus Dt Rajo Alam, SH, dan Ganefri Indriyanti, SH, menyatakan pihaknya sangat bersyukur dengan keputusan ini. Menurutnya, putusan ini membuktikan bahwa tuduhan OTT maupun tindak korupsi yang dituduhkan kepada kliennya tidak terbukti.

"Kita sangat bersyukur dan terharu dengan vonis ini. Mudah-mudahan dengan vonis ini, Pak Abdul Hadi tetap serius dan berbakti dalam pengembangan SMKN 2 Solok. Kita berharap, Pak Abdul Hadi tidak patah semangat membawa SMKN 2 Solok menjadi lebih baik dan lebih maju,” ujar Oktavianus, salah satu tim kuasa hukum yang juga alumni SMKN 2 Kota Solok.

Sementara , JPU pada Kejaksaan Negeri Solok, Teddy Arhan akan mengajukan kasasi atas putusan hakim itu. Usai mendengarkan putusan bebas dari mejelis hakim, terdakwa yang memakai peci warna hitam langsung sujud syukur.

Tak hanya itu, ruang sidang pun dipadati oleh rekan-rekan terdakwa. Suara takbir pun berkumandang di dalam ruang sidang, serta isak tangis pun juga terdengar. Keluarga terdakwa dan rekan-rekannya saling berpelukan.

Sebelumnya, Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok Kota menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus pungutan iuran pendidikan di SMKN 2 Kota Solok ke Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Solok, Selasa (19/2). Tersangka Abdul Hadi (58) ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak Aie, By Pass, Kota Padang sejak 19 Februari lalu. Sebelumnya, Abdul Hadi sejak 7 Februari lalu, ditahan di Rutan Polres Solok Kota.

Penahanan tersangka Abdul Hadi ke LP Anak Aie, By Pass Kota Padang, dilakukan setelah berkas perkaranya lengkap. Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Solok Nomor : B-103/N.3 15/Ft.1/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana.

Abdul Hadi, sebelumnya tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap pungutan iuran pendidikan di SMKN 2 Solok tahun ajaran 2017-2018. Pria kelahiran Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dan menetap di Jalan AK Gani Gang Kemiri No.3. RT 01/RW 04 Kelurahan VI Suku, Lubuk Sikarah Kota Solok ini, harus merelakan ujung karirnya sebagai ASN, justru berurusan dengan masalah hukum.

Penahanan tersangka AH dilakukan dengan Sp.Han/08/II/2019/Reskrim, tanggal 7 Februari 2019, berdasarkan LP/191/A/VIII/2018/Polres Solok Kota tanggal 25 Agustus 2018. Abdul Hadi dijerat dengan Pasal 12 huruf 3e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Kepolisian Resort (Polres) Solok Kota melakukan pengungkapan dugaan pungutan liar (Pungli) di SMKN 2 Kota Solok, Jumat 24 Agustus 2018. Dalam pengungkapan tersebut, Tim Saber Pungli menyita uang tunai senilai Rp 219.338.523.

OTT dilaksanakan atas banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa keberatan atas iuran pendidikan yang ditetapkan kepada siswa di SMKN 2 Solok. Yakni sebesar Rp 1.920.000 pertahun atau Rp 160.000 perbulan kepada siswa yang dianggap mampu, dan sebesar Rp 1.200.000 pertahun atau Rp 100.000 bulan kepada siswa yang dianggap kurang mampu.

OTT dilaksanakan saat ada dua orang siswa yang membayar langsung kepada guru secara tunai. Selain itu, pembayaran juga dilakukan transfer pembayaran ke rekening komite sekolah. Pada pemeriksaan, ditemukan bahwa total pungutan pendidikan yang telah diterima oleh pihak sekolah adalah sebesar Rp 911.342.279. Dari total pungutan ini, yang sudah digunakan oleh pihak sekolah adalah sebesar  Rp. 692.003.756 dan yang belum digunakan adalah sebesar Rp 219.338.523.

Pungutan tersebut berasal dari total 890 orang siswa kelas X, XI dan XII yang dibagi menjadi kategori mampu sebanyak 660 orang dan yang tidak mampu tapi tetap dikenakan pungutan meski dikurangi jumlahnya yaitu sebanyak 217 orang.

Dari hasil pemeriksaan, bendahara komite, guru, honor dan komite sekolah menyatakan bahwa penetapan pungutan pendidikan tersebut merupakan kebijakan kepala sekolah dan penggunaannya juga harus atas perintah kepala sekolah, sehingga penyidik mentetapkan kepala sekolah SMKN 2 Kota Solok Abdul Hadi sebagai tersangka.(b)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno melepas kafilah Sumbar mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) Nasional ke XXV di Pontianak provinsi Kalimantan Barat di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (26/6/2019).

Pemerintah Provinsi Sumbar melepas peserta STQH sebanyak 16 peserta dan keanggotaan tim sebagai pendamping dan pelatih sebanyak 43 orang peserta yang akan bersaing di sembilan cabang dan delapan golongan perlombaan yang akan berlangsung sejak 27 Juni sampai 6 Juli 2019.

Dalam sambutan Gubernur Sumbar menyampaikan, Al-qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan kehidupan bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dikatakannya lagi kitab suci Al quran tidak hanya berisi prinsip-prinsip keimanan, tetapi juga sumber nilai-nilai kebersamaan yang pesan moral yang luhur dan agung.

Gubernur Irwan Prayitno berpesan kepeda peserta, pembina, pendamping dan official bisa mengembalikan kejayaan Sumbar dalam ajang Tilawatil Qur'an di tingkat nasional tahun 2020.

“Saya berharap Sumbar bisa mencapai lima besar atau paling tidak enam besar seperti tahun sebelumnya," harap Irwan Prayitno. Rabu (26/6).

"Apalagi saat ini kita sudah berjuang dengan mendatangkan pelatih-pelatih hebat. Karena kita banyak memiliki bibit-bibit yang unggul dan potensial dalam seni membaca, hafihz dan cabang lain Alqur'an," jelasnya 

Lebih lanjut gubernur juga berpesan, agar kafilah selalu menjaga kesehatan, kebugaran tubuh, menjaga pola makan, minum, dan istirahat.

"Yang terpenting jaga kesehatan, jangan sampai sampai terkena flu atau batuk, karena itu mengganggu pita suaranya, apalagi daerah Pontianak terkenal dengan cuaca panas," ingatnya.

"Kalau sudah terkena pilek, batuk sedikit saja, semua persiapan akan sia-sia, istirahat cukup, selalu fokus, Insya Allah akan berjalan dengan sukses," tambahnya.

Irwan juga mengingatkan kepada official selalu mendampingi agar terus mengawasi kondisi kesehatan peserta dan pikiran peserta tetap dalam kondisi prima, supaya ketika tampil peserta tidak grogi. Selain itu official dapat memberikan semangat dan tetap menjaga nama baik Ranah Minang yang memiliki filosofi "Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah".

"Untuk para peserta sekalian raihlah prestasi dan harumkan nama Sumbar, selamat jalan semoga sukses dan kembali dengan selamat," tutupnya.

Acara tersebut dihadiri kepala Biro Bina Mental Setda Sumbar Syaifullah, Kabag Bina Mental Karimis, dan para official serta kafilah STQH Nasional ke XXV yang akan dilepas ke Pontianak.

Sebelumnya kepala Biro Bina Mental Setda Sumbar Syaifullah melaporkan, bahwa STQH ke XXV tahun ini dilaksanakan di Kota Pontianak yang rencananya dibuka pada tanggal 29 Juni.

Selain itu, Syaifullah juga meyakini bahwa para kafilah Sumbar, Insya Allah mampu bersaing dengan peserta dari 33 provinsi lainnya se-Indonesia. Untuk itu, kepada official diminta untuk mempersiapkan dan mematangkan seluruh peserta. Selama di Pontianak, akan dilatih kembali selama kurang lebih 10 hari.

Dari Kafilah 16 orang peserta diantaranya adalah akan ikut bertanding, yakni cabang Tilawah anak-anak putra dan putri, Tilawah Dewasa putra putri, Hafizd 1 Juz, dan Hafizd 5 Juz, Hafizd 10 Juz, Hafizd 10 Juz, Hafizd 20 Juz, dan Hafizd 30 Juz putra putri serta Tafsir Bahasa Arab putra.

“Tetap semangat dan junjung tinggi sportivitas, dan saya berpesan agar menjaga diri masing masing, selamat jalan, selamat berjuang, dengan niat yang tulus, Insya Allah, Allah selalu menyertai kita semua, Aamiin YRA,” sebut Syaifullah. (Rel)

Padang,lintas Media News.
Kehadiran UPTD Laboratorium Kesehatan berpeluang untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan pelayanan laboratorium dengan keuangan yang fleksibel dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk itu, Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD), perlu memiliki akses yang kuat dengan lokasi strategis, mudah dijangkau dengan peralatan yang mutakhir, sehingga mampu bersaing dengan pelayanan laboratorium swasta.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc. dalam sambutan pada acara peresmian pola pengelolaan keuangan badan pelayanan umum daerah (PPK-BLUD) di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumbar di Gunung Panggilun Padang, Rabu (26/6/2019).

Hadir dalam peresmian PPK-BLUD tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS, Kabid Perbendaharaan Bakeuda) Sumbar Refdiamond, Kepala BPKP perwakilan Sumbar, Direktur Bank Nagari dan direktur rumah sakit pemerintah dan swasta.

Gubernur mengingatkan, kebijakan pemerintah mengenai BLU/BLUD bagi rumah sakit pemerintah dalam hal ini UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan tonggak baru dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk sisi pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik.

“Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang mampu menghasilkan ide, kreatif dan inovasi dalam mendorong peningkatan PAD Sumbar yang dilakukan berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan dapat diaudit,” terang Gubernur.

Dengan diterapkannya PPK-BLUD akan memberikan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan adanya peningkatan kemampuan secara teknis Sumber Daya Manusia pada Labkes dalam mengimplementasikan PPK-BLUD dan berdampak secara langsung pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Oleh sebab itu, sangat diharapkan berbagai kreatifitas dan inovasi tercipta dengan baik dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat lebih dimudahkan dan merasa terbantu," ucap Irwan Prayitno.

Gubernur berharap UPTD Laboratorium Kesehatan dapat mengatasi permasalahan yang ada demi terlaksananya pelayanan laboratorium yang optimal, mulai dari pemenuhan kebutuhan bahan kimia atau reagen, peralatan laboratorium yang terkalibrasi dan penyediaan pelayanan peralatan yang canggih yang memenuhi standar pelayanan laboratorium.

"Secara standar peralatan laboratorium di UPTD ini sudah mulai lengkap, walaupun masih ada kekurangan, dalam waktu dekat ini Insya Allah laboratorium akan dilengkapi," jelasnya.

Pada kesempatan lain Kepala Dinas Kesehatan Merry Yuliesday membenarkan bahwa saat ini memang peralatan laboratorium belum lengkap. Dan akan melengkapi dan dengan mengajukan anggaran, salah satu bentuk pembangunan pelayanan kesehatan yang berperan sebagai pendukung kesehatan masyarakat," katanya.

"Untuk saat ini UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar sebagai pelayanan pemeriksaan laboratorium telah memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017 sebagai penguji," tutur Merry.

Adapun jenis pemeriksaan unggulan pada laboratorium klinik adalah pemeriksaan CD4 (untuk follow up terapi HIV), Tumor Marker (untuk follow up terapi tumor) dan pemeriksaan hormon seperti TORCH (Toxoplasma, Rubella, Citomegalo, Virus, Herpes) dan jenis Pemeriksaan unggulan pada laboratorium Kesmas yaitu pemeriksaan Napza Konfirmasi dengan metoda GCMS.

"Selain itu kami juga bekerjasama dengan RS pemerintah dan swasta, instansi pemerintah, BPJS, PLN, PT. Tirta Investama (Aqua) dan PT. Incasi Raya dalam bentuk pelayanan laboratorium," tambahnya.

Dengan telah ditetapkan UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai PPK BLUD dapat mengelola keuangan yang fleksibel dan responsive untuk lebih bergerak aktif menjangkau keleluasan dalam peningkatan pelayanan laboratorium.(rel)

Padang,Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan.Untuk perlindungan dan perkembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari ketatnya persaingan usaha pada era perdagangan bebas saat ini, DPRD menerima usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberlakuan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di Sumatera Barat (Sumbar).

Nota penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberlakuan dan perlindungan Koperasi dan UKM tersebut diterima DPRD bersamaan dengan dua Ranperda lainnya yaitu,Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah pada rapat paripurna dewan Senin (24/6) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Ketiga Ranperda yang disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tersebut menurut Hendra,merupakan ranperda yang strategis untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbar kedepan dan ketiga Ranperda itu telah masuk dalam rencana pembentukan Perda tahun 2019 yang ditetapkan dalam propemperda tahun 2019.

Hendra menjelaskan.Dengan masuknya ketiga Ranperda tersebut dalam proses pembahasan,maka capaian target kinerja pelaksanaan fungsi pembentukan Perda Anggota DPRD periode tahun 2014-2019,akan lebih meningkat.

Namun demikian,masih ada beberapa Ranperda yang telah dibahas,belum dilanjutkan pada tahap penetapan kesepakatan bersama."komisi-komisi,Bapemperda dan Pemerintah Daerah,hendaknya  dapat mengidentifikasi dan melakukan upaya-upaya untuk percepatan penetapan Ranperda tersebut",kata Hendra.(Sri)