Latest Post

50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


SURABAYA,Lintas Media News
 Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII Tahun 2024 yang digelar di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). 

Mengusung tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 itu diikuti oleh gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan sejumlah arahan untuk ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Diantaranya terkait pengendalian iklim dan dampak dari greenflation.

Tito menjelaskan tema Hari Otoda tahun diambil sebagai pengingat kepada para kepala daerah agar melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan secara optimal dengan menerapkan model perekonomian ramah lingkungan.

"Ini juga tidak lain sebagai konsekuensi yang harus dilakukan, termasuk Indonesia terhadap bahaya di masa depan, yakni perubahan iklim," ujarnya.

Untuk itu, Mendagri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan upaya pelestarian lingkungan sembari menjalankan sistem pembangunan.

"Kesejahteraan diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui berbagai terobosan kreatif dan inovatif yang mengedepankan kekhasan daerah untuk pemanfaatan segala potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan cara bijak," kata Tito.

Plt Bupati Asmar usai mengikuti upacara menyebutkan Pemkab Kepulauan Meranti siap melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Mendagri.

"Tentunya kita siap melaksanakan semua arahan tersebut. Setelah ini akan saya teruskan kepada semua OPD kita untuk mengambil langkah-langkah sesuai program pemerintah ke depan," sebut Asmar.

Lebih jauh dijelaskannya, perubahan iklim dengan kenaikan temperatur dunia juga akan bisa berdampak serius bagi Kepulauan Meranti, seperti ancaman abrasi yang makin parah. 

"Makanya kita akan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menyusun program-program menuju arah tersebut," ungkapnya.

Plt Bupati Kepulauan Meranti itu juga mengucapkan selamat Hari Otoda 2024. Menurutnya hari Otoda menjadi hari besar bagi pemerintah daerah, sebagaimana TNI dan Polri yang juga memiliki hari besarnya sendiri.

"Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua 
dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai," harap Asmar.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyematkan tanda kehormatan "Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha" kepada para kepala daerah berprestasi dari Presiden Joko Widodo.

Ikut mendampingi Plt Bupati Asmar dalam upacara tersebut, Kepala Bagian Tapem Setdakab Kepulauan Meranti Edi Susanto, S.STP., M.Si, dan Kabag Umum Tarmizi. (Nina/rls).

Solok Kota Lintasmedianews.com - Wakil Walikota Solok,Dr.H.Ramadhani Kirana Putra sambut kedatangan Tim Penilai 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Provinsi Sumatera Barat.(25/04/2024).

Rombongan dipimpin lansung oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Amelia Audy Joinaldi selaku Ketua Tim Penilai lomba PKK Tingkat Sumatera Barat Tahun 2024, 
Kehadiran tim penilai lomba tersebut disambut di kelurahan Nan Balimo.

Kedatangan tim penilai dalam rangka memberikan penilaian terhadap Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan yang mewakili Kota Solok pada lomba PKK di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Wawako dalam sambutannya mengucapkan selamat datang Kepada Tim Penilai PKK Provinsi Sumbar serta menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu kader PKK Kota Solok yang selama ini telah memberikan yang terbaik untuk kota ini. 

"Ibu-ibu para kader PKK merupakan aktifis yang ada di tengah masyarakat, yang sudah membantu pemerintah kota.Kami dari lubuk hati paling dalam bersama dengan Bapak Walikota mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi bapak dan Ibu selama ini", tutur wawako

"Alhamdulillah hari ini ada penilaian PKK Tingkat Provinsi, kita jadikan penilaian ini sebagai ajang evaluasi bila mana ada kekurangan-kekurangan"
lanjutnya. 

Penilaian ini apapun hasilnya nanti kita jadikan sebagai motivasi sebagai dorongan bagi kita untuk melakukan hal-hal terbaik di tengah-tengah masyarakat kita termasuk Bagaimana kita bisa lebih memantapkan 10 program pokok PKK, sehingga PKK betul-betul dirasakan kehadirannya dan manfaatnya oleh masyarakat.

Tidak lupa pula kita ucapkan terima kasih atas kehadiran serta dukungan bersama kolaborasi dari OPD,Camat dan lurah se-kota solok serta ibu-ibu kader semuanya.Baik itu pengurus PKK tingkat kota kecamatan maupun kelurahan dan para tokoh-tokoh masyarakat kita.

"Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanallahu Wa ta'ala untuk terus memberikan yang terbaik untuk kota solok yang kita cintai ini", tutupnya

Turut Hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solok Beserta Wakil,Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Solok,Camat dan Lurah Se-Kota Solok serta Ibu-Ibu Para Kader PKK Tingkat Kecamatan Serta Kelurahan Se-Kota Solok.(T/K)


KOTA SOLOK Lintasmedianews.con - Wakil Walikota Solok,
Dr.H.Ramadhani Kirana Putra menyerahkan bantuan sebanyak 5.500 Ayam Kampung Unggul (KUB) dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2024 kepada 11 Kepada Kelompok Tani se Kota Solok. Kamis (25/04/2024)

Hadir Pada kesempatan, Kepala Dinas Pertanian Kota Solok bersama jajaran,Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok Tani beserta Seluruh Anggota Kelompok yang Akan Menerima Bantuan Ayam KUB. 

Secara simbolis Bantuan Ini diberikan Kepada Kelompok Tani Suka Maju kelurahan Kampung Jawa, Selain Ayam umur 8-10 minggu 500 ekor/ Kelompok bantuan lain yang diberikan berupa
Pakan Ayam Dara sebanyak 550 kg ( 11 zak) / Kelompok serta Pakan Ayam Petelur 3.500 kg (70 zak)/Kelompok dan Obat-Obatan.

Wawako dalam sambutannya,mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada dinas Pertanian Provinsi Sumbar yang telah memberikan bantuan kepada 11 kelompok tani yang berada di Kota Solok. 

"Alhamdulillah hari ini kita dibantu sebanyak 5.500 ekor ayam KUB Oleh dinas Pertanian Kepada 11 Kelompok, Masing-Masing akan mendapatkan bantuan 500 ekor ayam / kelompok".sebut Wawako

“Kepada bapak/ibu penerima bantuan ini,agar dapat menjaga dan merawat dengan baik sehingga ayam yang diberikan berkembang dan telur yang dihasilkan dapat dikosumsi bagi anak sebagai bahan makanan untuk mencegah stunting. Apabila sudah meningkat dan berkembang, telur tersebut dapat dijual dan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, “ harapnya

“Semoga apa yang dihajatkan hari ini dapat bernilai positif dan dapat menambah serta memiliki nilai lebih dalam menambah income perkapita masyarakat kita.Dinas Pertanian Kota Solok juga akan terus memantau usaha yang dibangun oleh kelompok tani ternak unggas yang ada melalui pendamping dan penyuluh yang bertugas",Tutupnya(T/K)


Musi Rawas,Lintas Media News
Puncak Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas (Mura) Ke – 81 tahun 2024, berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mura. 

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Mura, Azandri di Gedung DPRD Kabupaten Mura, Muara Beliti, Rabu (24/04/2024). 

Hadir dalam paripurna tesebut, Pj Gubernur Sumsel yang diwakili Asisten Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel, Bupati dan Wabup Mura, Kapolres Mura, Dandim 0406 Lubuklinggau, Kajari Lubuklinggau, Ketua DPRD Lubuklinggau. Wakil-wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Mura, Sekda Kabupaten Mura, Unsur Forkopimda, serta pejabat dan yang mewakili kota/kabupaten tetangga. 

Dikatakan Azandri, atas nama pimpinan rapat dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Mura mengucapkan selamat datang kepada para tamu yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Mura pada hari ini. Terkhusus kepada Pj Gubernur Sumsel, dalam hal ini yang diwakili Asisten Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel di Bumi Lan Serasan Sekentenan. 

Adapun tema yang diusung dalam Hari Jadi Kabupaten Mura Ke – 81 tahun 2024 ini, “Berkelanjutan Untuk Musi Rawas Mantab.” 

Masih disampaikan Azandri, pembangunan di Kabupaten Mura terus bergerak dan maju. Karena itu, hari jadi kabupaten ini semestinya bukanlah semata-mata peristiwa mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seremonial belaka. Akan tetapi lebih dari itu. 

“Peristiwa ini, hendaklah kita jadikan sebagai momentum strategis untuk melakukan kilas balik terhadap gerak pembangunan yang telah kita lakukan pada hari yang bersejarah ini. Kita telah mengamati beberapa kejadian penting dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mura, banyak keberhasilan yang telah dicapai, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan secara non fisik,” ujarnya.


Selanjutnya kata Azandri, secara rinci nantinya akan disampaikan Bupati Hj Ratna Machmud. Dengan harapan, mudah-mudahan di tahun 2024 ini terwujudnya Mura Mantab (Maju, Mandiri dan Bermartabat). 

“Kita semua berharap pembangunan di Kabupaten Mura dapat lebih ditingkatkan lagi. Baik pembangunan Ibukota Kabupaten Mura di Muara Beliti maupun di 14 kecamatan. Sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Mura,” harapnya. (ADV)


MUSI RAWAS,Lintas Media News
 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), dalam rangka mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mura Tahun Anggaran 2023. 

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Mura, Azandri, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Muara Beliti, Sabtu (30/03/2024). 

Hadir Bupati Mura, Hj Ratna Machmud, Kapolres Mura, Dandim 0406 Lubuklinggau, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran dan para camat di lingkungan Pemkab Mura. 

Bupati Hj Ratna Machmud mengatakan, LKPJ ini sesuai dengan pasal 69 ayat 1  Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kepala daerah wajib memberi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD  kepada pemerintahan dan kepala pemerintahan dan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ  kepala daerah kepada DPRD. 

“Penyampaian laporan itu juga  berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 tahun 2019 tentang laporan penyelengaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah,” ujar Bupati Ratna Machmud. 

Dikatakannya, laporan  pemerintah daerah kepada masyarakat materi pokok yang disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Mura tahun anggaran 2023 adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan umum pemerintahan daerah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantu dan penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah. 

Kabupaten Mura telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan dengan pedoman pada peraturan yang berlaku khususnya dalam pengimplementasian peraturan daerah Kabupaten Mura tentang anggaran pendapat dan belanja daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023.


“Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas pemahaman kerjasama dan dukungan dari DPRD untuk saling berinteraksi dengan semangat kebersamaan yang elegan dan harmonis dalam menyusun berbagai upaya antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategi,” kata Bupati Ratna Machmud. 

Sementara itu, usai pembacaan LKPJ dilakukan penandatanganan penyerahan LKPJ antara Bupati Hj Ratna Machmud dengan Ketua DPRD Mura Azandri, yang disaksikan Ketua-ketua fraksi, Ketua-ketua Komisi dan anggota DPRD Mura. (hms.adv)

Dharmasraya, lintasmedianews.com

 Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerima penghargaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Terbaik dari Presiden Indonesia, Joko Widodo, yakni piagam penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Piagam diserahkan Mendagri M. Tito Karnavian pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-28 dengan tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat” , di Balai Kota Surabaya, Kamis, (25/04/24).  

Sutan Riska dalam kesempatan itu menjelaskan, tema peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan cerminan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau. Di mana pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. 

Kata Bupati, tema Hari Otoda ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah. Serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal. 

Serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. 

Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi.

“Pemberian penghargaan ini merupakan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 100.2.1.7-6646 tahun 2023 tanggal 21 Desember 2023. Tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2023. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022,” kata Bupati Dharmasraya. 

Piagam penghargaan tersebut diberikan kepada 29 Pemda di Indonesia. Ke-29 Pemda itu terdiri dari, 5 Provinsi, 14 Kabupaten dan 10 Kota. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil EPPD tahun 2023. 

Dari 14 kabupaten se-Indonesia, Kabupaten Dharmasraya masuk dalam urutan ke delapan. Kabupaten yang menerima penghargaan antara lain, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Wonogiri.

Diketahui, Dharmasraya juga merupakan kabupaten satu-satunya yang memperoleh penghargaan tersebut dari seluruh Pulau Sumatera untuk tahun 2024 ini.

Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Konawe, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Klaten.

Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis. 

Melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan, yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development). Serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable).

Ada 10 aspek yang menjadi dasar penilaian dalam penerimaan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, e-government, kerja sama daerah, inflasi daerah, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.(elda)




Padang Pariaman.Lintas Media News
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang, sampaikan dan serahkan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Pariaman tahun 2023 untuk dibahas selanjutnya bersama DPRD. Pada agenda penyampaian Nota Penjelasan LKPJ Bupati Padang Pariaman Tahun 2023, di ruang sidang utama DPRD Padang Pariaman di Pariaman, Rabu, 24/4.

“Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”Sebut Rahmang mengawali sambutannya.

Rahmang melanjutkan, berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu “Padang Pariaman Berjaya” Kita terus memperhatikan isu-isu strategis daerah maka strategi yang diterapkan dalam pembangunan adalah strategi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

“Dengan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan, pemerintah kabupaten padang pariaman terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026”

Pada kesempatan itu juga, Rahmang menguraikan struktur APBD Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.

Diawali dengan Pendapatan Daerah, Dia menguraikan Pendapatan Kabupaten Padang pariaman tahun 2023 ditetapkan sebesar rp. 1.428.935.942.184,00 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah). realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar rp. 1.394.096.335.144,51 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh empat koma lima satu rupiah), dengan kata lain realisasi capaian target pendapatan pada tahun 2023 sebesar 97,56 %.

Baca Juga :  Bawaslu Batang Hari Menekankan Pengawasan Pemilu harus Se-efektif Mungkin
Dilanjutkan dengan belanja daerah Kabupaten Padang pariaman tahun 2023 adalah sebesar rp. 1.506.699.351.579,00 (satu triliun lima ratus enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah). belanja ini direalisasikan sebesar rp. 1.405.945.780.170,01 (satu triliun empat ratus lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh koma nol satu rupiah) atau dengan persentase sebesar 93,31%.

Pada kesempatan ini Rahmang menyampaikan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan menyampaikan berbagai penghargaan dan apresiasi dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2023 ini.

“Alhamdulillah, dengan kondisi sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, Pemkab Padang Pariaman pada tahun 2023 masih bisa mencatatkan berbagai prestasi, baik prestasi tingkat nasional maupun tingkat provinsi sumatera barat,” Sebut Rahmang mengakhiri.(*)



Solok Kota Lintasmedianews.com.- Mewakili Walikota Solok, Asisten II Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jefrizal S.Pt, MT membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok tahun 2025 di Akmal Room Bappeda, Selasa (23/4).

Musrenbang RKPD 2025 ini turut dihadiri Staf Ahli Walikota, Pimpinan OPD, Pimpinan BUMD, Ketua LKAAM, Bundo Kanduang, tokoh masyarakat, dan Fasilitator Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok.

Mengawali sambutannya, Jefrizal menyampaikan apresiasinya kepada Bappeda Kota Solok dan semua pihak yang terkait perencanaan pembangunan atas keberhasilan Kota Solok dalam perencanaan daerah. Sehingga Kota Solok dianugerahi sebagai Pemerintah Daerah terbaik dalam perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Jefrizal mengatakan Musrenbang RKPD ini merupakan rangkaian Musrenbang yang sudah dimulai sejak Pra Musrenbang di tingkat RW, berjenjang di Kelurahan, Kecamatan hingga final di tingkat Kota.

Pada kesempatan ini, Asisten II juga memaparkan capaian Pemerintah Kota Solok pada tahun sebelumnya, seperti pertumbuhan ekonomi Kota Solok yang mencapai 4,81% merupakan nomor dua tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang sebesar 4,84%.

Pertumbuhan ekonomi ini juga menunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solok. IPM Kota Solok terus membaik dan tumbuh positif, dari 73,4 pada tahun 2005 menjadi 79,35 tahun 2022. Tahun 2023 tercatat naik menjadi 79,66.

“IPM Kota Solok di atas rata-rata nasional dan berada pada peringkat keempat di Sumatera Barat,” papar Jefrizal.

Pemerintah Kota Solok juga dinilai berhasil dalam pemeberantasan kemiskinan, saat ini Kota Solok masuk dalam tujuh besar kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia tahun 2023 sebesar 3,05 persen.

Selama pelaksanaan RKPD, Jefrizal meminta peran aktif peserta yang hadir guna menyuguhkan yang terbaik untuk perencanaan pembangunan Kota Solok.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan Kota Solok tetap menjadi yang terbaik,” ajaknya.

Mengawali diskusi RKPD, Kepala Bappeda Kota Solok, Desmon menyampaikan kondisi Kota Solok berdasarkan capaian pembangunan di 2023. Rata-rata Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Solok mencapai Rp67,6 juta dengan angka ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) 0,256. Tingkat ketimpangan pendapatan menujukkan perbaikan tiga tahun terakhir, tahun 2021 tercatat 0,277.

Selama tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,72%, TPT Kota Solok nomor 3 terendah di Sumatera Barat. Capaian-capaian Pemerintah Kota Solok juga dibarengi dengan komitmen Pemerintah Kota Solok dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Lebih lanjut Kepala Bappeda menyampaikan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam Musrenbang RKPD tahun ini. Seperti tahun 2025 adalah awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045 yang sekaligus juga langkah awal dari RPJPD tingkat provinsi dan pemerintah Kota. Tahun 2025 juga merupakan tahun pertama jabatan walikota terpilih pada Pilkada di akhir tahun ini.

“Masa transisi ini harus kita cermati bersama sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang ada,” jelasnya.

Kepala Bappeda melanjutkan paparannya dengan menyampaikan target yang akan dicapai pada tahun depan. Di antaranya target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 di angka 5,07%, sedangkan
pendapatan perkapita ditargetkan naik menjadi Rp76,13 juta, selanjutnya penurunan kemiskinan menjadi 2,43 persen.

Mengangkat tema Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah, RKPD tahun 2025 mempunyai beberapa usulan prioritas, seperti peningkatan kualitas keagaamaan, penataan kawasan pasar, peningkatan daya saing produk usaha mikro, peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan ketersediaan ruang publik dan infrastruktur, peningkatan kualitas dan kapabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Musrenbang RKPD tahun 2025 ini juga terintegrasi dengan rembuk stunting sebagai komitmen Pemerintah Kota dalam mengatasi masalah tumbuh kembang anak di Kota Solok.


Rembuk stunting dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Olstrin Priyufa. Ia menyampaikan prevalensi stunting Kota Solok pada tahun 2022, berada di angka 18,22%, untuk mencapai kondisi ideal perlu penurunan sekitar empat persen lagi.

Kabid P3MS mengingatkan kembali komitmen bersama dalam penurunan stunting yang bisa dilaksanakan dari semua lini, sehingga apa yang direncanakan dan menjadi target dapat tercapai.

“2045 Indonesia emas akan sulit tercapai jika anak yang dibesarkan tahun ini menderita atau mengalami stunting,” ungkapnya.

Menurut Olstrin rembuk stunting adalah kegiatan yang diwajibkan pemerintah sebagai langkah awal, agar semua pihak terkait terintegrasi dalam mengawasi dan keluarga berisiko stunting.

Kegiatan Musrenbang RKPD 2025 diakhiri dengan penandatanganan dokumen RKPD oleh seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah. (T/K)


Kota Solok Lintasmedianews.com - Program Pengumpulan BAZNAS Kota Solok, saat ini terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat SMP di Kota Solok. Sasarannya adalah pengumpulan infaq dan sedekah dikalangan wali murid di sekolah melalui program “Celengan Subuh Berkah BAZNAS “.

Sosialisasi sebelumnya sudah dilakukan di beberapa sekolah tingkat SMP di Kota Solok dan pada kesempatan kali ini berlangsung di SMP 03 Kota Solok.

Acara ini di hadiri oleh Kepala Sekolah SMP 03, Rita Zahara, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Solok, Guru-Guru SMP 03 serta para wali murid kelas 7 dan kelas 8. Acara sosialisasi ini juga bertepatan dengan acara pengambilan rapor Mid Semester di sekolah tersebut, acara ini dilakukan dalam 2 sesi, sesi awal dimulai jam 8.30 untuk kelas 7 dan sesi kedua jam 9.30 untuk kelas 8.

Dalam pembukaannya, Kepala Sekolah SMP 03 menyampaikan, ”Program celengan subuh berkah dari BAZNAS Kota Solok, merupakan program yang bagus, tinggal kita sebagai wali murid apakah setuju/ tidaknya program ini diterapkan nantinya, karena ini adalah juga sebuah edukasi bagi murid kita untuk bisa bersifat pemurah, saling berbagi dan menumbuhkan rasa sosial terhadap yang lain,” sampai Rita.

Program celengan subuh berkah ini merupakan program yang nantinya bisa membantu dan mempermudah permasalahan bantuan dikalangan murid kurang mampu di SMP 03 baik yang berasal dari Kota Solok maupun dari luar Kota Solok. Intinya program ini adalah dari sekolah untuk sekolah.

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Diki Asnur menjelaskan, “ Program ini merupakan salah satu program yang nantinya akan membantu dan menambah kemudahan bagi kita dalam menambah bantuan pada program pendidikan di Kota Solok, program ini tidaklah diwajibkan untuk diterapkan kepada wali murid, namun harus ada persetujuan dari para wali murid terlebih dahulu baru program ini kita terapkan, dan Alhamdulillah dari beberapa sosialisasi sebelumnya program ini dapat diterima dengan baik di sekolah-sekolah dan para wali murid , dan saat ini juga diterima baik di SMP 03, ” ujar Diki.

Hasil dari pertemuan dalam sosialisasi ini dengan pihak sekolah dan para wali murid akan berlanjut ke tahap pendataan dan pembagian celengan subuh berkah dari BAZNAS Kota Solok untuk diberikan kepada wali murid dan diletakkan di rumah masing-masing.(T/K)


SOLOK Lintasmedianews.com - Kabupaten Solok tercatat menjadi daerah tertinggi angka pengunjung wisatawannya selama libur lebaran di Sumatera Barat. Wisatawan yang datang ke kabupaten yang mempunyai lima danau ini tembus 1 juta lebih. 

Hal ini menjadi salah satu capaian meningkatnya sektor pariwasata sejak menjadi program unggulan Bupati Solok Epyardi Asda.

Tingginya kunjungan tersebut bukan datang tiba-tiba. Butuh persiapan untuk menyambut atau mengajak wisatawan agar berkunjung ke kabupaten penghasil beras dan bawang itu.

Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok, selama libur lebaran 2024 mulai dari tanggal 11 April sampai dengan 20 April tercatat ada 1,331,077 orang pengunjung yang memenuhi 117 objek wisata yang ada.

Dari 1,3 juta orang tersebut 734.790 diantaranya mengunjungi 5 objek wisata favorit seperti Alahan Panjang Resort, Dermaga Singkarak, Danau Talang, Cambai Hill/Bukit Cambai, dan Sirukam Dairy.

Angka ini jauh meningkat jika dibandingkan libur lebaran tahun  2023 yang hanya 205,636 orang pengunjung.

“Ini sangat drastis naiknya. Tentu kaitannya program pak bupati dengan mempermudah investor, dan ramah terhadap wisatawan, serta gencarnya bupati membawa dan mempromosikan objek wisata,”tutur Armen Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok pada Rabu (24/4/2024).

Peningkatan angka kunjungan ini juga berkaitan dengan bertambahnya objek wisata. Tercatat pada 2022 objek wisata ada 44, pada 2023 meningkat menjadi 97. Dan pada 2024 naik menjadi 117 objek wisata.

Selain itu bertambahnya libur sekolah dan WFH para pegawai sesuai surat edaran menteri juga menjadi faktor penunjang meningkatnya jumlah pengunjung.

Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, upaya peningkatan sektor wisata sudah menjadi program unggulan di masa kepemimpinannya. Hal ini berkaitan dengan kampung halamannya (Solok) yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

“Kita semua tahu betapa kayanya alam Kabupaten Solok ini. Di sini ada lima danau, mempunyai suhu atau iklim yang berbeda-beda ada kawasan dingin, sedang dan panas. Semua ini tentu berhubungan dengan banyak hal termasuk pertaniannya, holtikultura, tanaman serta buah-buahannya. Tentunya ini juga berkaitan dengan wisata,”ucapnya.

“Jadi dengan kekayaan alam ini saya ingin tindakan yang nyata, cepat dan tepat dalam pengembangan sektor wisata. Maka saya bersama Solok Super Team (SST) mengajak, membawa investor ke sini termasuk semua izin kami permudah. Alhamdulilah semua berjalan seperti yang kami harapkan,”tutur Epyardi.

Meski begitu kata Epyardi, ia masih berupaya untuk memaksimalkan pelayanan di sektor pariwisata dan menyambungkannya dengan sektor pertanian atau yang disebut juga dengan agrowisata.

“Jadi kami tidak puas hanya sampai di sini, kami perlu dukungan semua pihak. Sekarang sudah banyak yang melirik Kabupaten Solok. Bahkan sekarang ada tagline belum ke Sumbar kalau belum ke Kabupaten Solok,”tuturnya.

Macet

Membludaknya angka kunjungan berimbas pada jalur-jalur objek wisata menjadi ramai bahkan mengalami macet. Salah satu yang menjadi perhatian adalah jalur atau jalan dari Lubuk Selasih menuju Alahan Panjang dan dari Ombilin menuju Singkarak.

Bahkan, pada puncak liburan jalan dari Sitinjau Lauik hingga hingga Lubuk Selasih macet.

Macetnya jalan di sekitar Alahan Panjang mencatat sejarah. Karena sebelumnya belum pernah terjadi.

Elnita (39) warga Alahan Panjang mengatakan, selama ia tinggal di kampung halamannya itu belum pernah ada dan terjadi kemacetan karena kunjungan wisatawan.

“Sejak saya lahir ini pertama kali saya melihat macet parah di Alahan Panjang yang dipenuhi oleh mobil plat nomor dari luar kabupaten dan provinsi. Ini sejarah baru yang saya lihat,”ungkapnya.

Ia berharap meningkatnya wisata di Kabupaten Solok juga berimbas langsung kepada masyarakat dan terus berlanjut.

“Saya berharap peningkatan ini terus berlanjut. Karena saya sebagai warga Alahan Panjang juga melihat, daerah yang dahulunya banyak lahan tidur kini sudah beralih fungsi menjadi lokasi wisata,”ucapnya.(Karta)


Solok Kota Lintasmedianews.com - Kota Solok kedatangan tim visitasi izin operasional rumah sakit dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Solok, didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok beserta jajarannya, Selasa (23/4).

Kedatangan tim visitasi ini dalam rangka pengurusan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah Kota Solok yang akan beroperasional pada tahun 2024 ini

Kegiatan ini dimulai dengan apel pagi bersama Asisten I Bapak Nova Elfino dan Kepala BKPSDM Kota Solok Bitel, yang juga didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Elvi Rosanti, Plt. Direktur RSUD Serambi Madinah Dessy Syafril, serta pegawai yang akan ditempatkan di RSUD Serambi Madinah Kota Solok.

Rangkaian kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan presentasi di ruangan rapat Walikota yang dibuka oleh Sekretaris Daerah dan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok menyampaikan bagaimana proses dari operasional Rumah Sakit Serambi Madinah Kota Solok, dimulai dari pembukaan lahan dan masterplan, pembangunan gedung, sarana dan prasarana, serta penyiapan SDM.

“Pada tahun 2016, Walikota Solok berkomitmen membangun Rumah Sakit Umum Daerah kelas (tipe) C milik Pemerintah Kota Solok. Pada tahun 2017 sampai tahun 2023, Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Kesehatan melakukan pematangan lahan dan terdapat Gedung existing untuk administrasi kantor serta membuat masterplan pembangunan Gedung RSUD dengan Klasifikas Kelas C, serta Pembangunan Gedung IGD dan OK, Rawat Jalan dan CSSD, sampai gedung laundry dan gizi,” papar Elvi.

“Timeline operasional RSUD Serambi Madinah dimulai dari penetapan nama pegawai, kemudian diberikan pelatihan keahlian untuk pegawai, rawat inap Tumbuh Kembang pindah ke gedung F, kemudian alat kesehatan pada DPA 2024 selesai dan ditata sesuai peruntukkan, penetapan SK pegawai dan Izin Praktek, dan Peresmian RSUD Serambi Madinah yang Insya Allah akan diresmikan pada bulan Juli 2024,” tambah Kadis.

Selanjutnya tim visitasi turun ke lapangan langsung untuk mengecek kelengkapan sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan, dan SDM. Dimana tim ini terdiri tiga orang dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dan beberapa orang dari tim perizinan fasilitas kesehatan(T/k)



Jakarta,Lintas Media News
Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D, IPU, ASEAN Eng dilantik menjadi Ketua Umum Badan Kejuruan Mesin (BKM) seluruh Indonesia oleh Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ir. Bambang Goeritno,di Jakarta.Selasa (23/4/2024).

Dalam sambutannya Bambang mengatakan. Badan Kejuruan Mesin harus menjadi motor penggerak untuk beradaptasi yang cepat terhadap semua perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi sangat masif. 

Sebagai salah satu badan kejuruan terbesar di organisasi PII,yang merupakan satu-satunya wadah insinyur mesin seluruh Indonesia,Bambang berharap,semua anggota dapat menjaga marwah dan kompak dalam semua lini.

Sementara, Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia Insannul Kamil yang biasa dipanggil insan pers dengan Pak Nanuk,dalam sambutan perdananya mengatakan.
Indonesia dalam menuju menjadi negara maju dan mencapai ambisi Indonesia Emas 2045 pada saat 100 tahun kemerdekaan harus memberikan prioritas kepada berkembangnya sektor industri.

Industri manufaktur adalah salah satu bidang yang terus berkembang dengan intervensi teknologi maju dan inovasi digital yang  memberikan peningkatan efisiensi produksi yang akan meminimalkan biaya operasi.Ujarnya.

Menurut Insannul Kamil,Kesiapan SDM industri dan insinyur yang ahli dan terampil yang selalu memperbarui dirinya dengan kemajuan yang terjadi saat ini dan di masa depan untuk menghilangkan kesenjangan dan ketertinggalan.

Untuk itu, pendidikan tinggi teknik harus merobah mindset terutama dalam adaptasi kurikulum terhadap perubahan dan kemajaun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang terjadi.Tambahnya.

Pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan manjadi kunci keberhasilan semua program kerja BKM PII untuk memberi warna terhadap upaya pencapaian Indonesia Emas 2045 dari negara berkembang menjadi negara maju.Sebut Pak Nanuk.

Pada kesempatan itu,sebagai Ketua BKM PII Insannul Kamil mengatakan, kegiatan pelantikan pengurus BKM PII periode 2024 - 2027 ini juga dirangkai dengan Halal bi Halal Insinyur Mesin Indonesia dan Lokakarya Kode Etik Insinyur (KEI) 2021 untuk seluruh pengurus BKM PII yang telah dilantik.(Rel/St)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.