Setelah penetapan Ketua Umum terpilih  Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sumatera Barat Buchari Bachter, hari ini (Senin/28-11) Dewan Pertimbangan bersama pengurus baru mengadakan rapat perdana di Hotel Pangeran Beach.

Rapat tersebut membahas persiapan pelantikan pengurus KADIN Sumbar periode 2022-2027 bulan Januari 2023, Rakorwil dan Rapimnas yang bakal digelar awal Januari 2023.

Ketua Umum KADIN Sumbar,  Buchari Bachter mengatakan meskipun belum ditanda tangani namun secara De Facto SK kepengurusan baru KADIN Sumbar sudah bisa ditetapkan.

"Alhamdulillah hari ini rapat perdana kepengurusan baru KADIN Sumbar, sebagai informasi awal, gugatan yang dilayangkan oleh pengurus KADIN Sumbar yang lama telah di tolak dan itu artinya legalitas kepengurusan baru ini sah secara undang undang AD/ART KADIN. Kedua kita akan melaksanakan pelantikan rakorwil, rapimnas bulan Januari 2023". tutur Buchari Bachter yang juga Direktur PT Balairung Citra Jaya Sumbar.

Dewan Pertimbangan KADIN Sumbar Budi Syukur menambahkan bahwa penyusunan pengurus baru KADIN Sumbar melibatkan semua unsur seperti dari Anggota Luar Biasa (ALB) yang mengakomodir semua perwakilan perusahaan di Sumbar.

" Setelah 4 kali rapat akhirnya Dewan Pertimbangan dan Tim Formatur memutuskan 49 Wakil Ketua Umum (WKU) dan 180 orang pengurus Komite Tetap dan menurut KADIN Indonesia semuanya sudah memenuhi unsur persyaratan legalitas SK KADIN Sumbar" ucap Budi.

Rapat sekaligus silahturahmi ini diakhiri dengan aksi spontan pengurus mengumpulkan donasi untuk korban gempa Cianjur. (rls)

Solok, Lintasmedianews.com.- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Teta Midra, S.STP, M.Si membuka acara sosialisasi dan Bimtek Nagari Statistik tahun 2022 di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. (28/11/2022)

Kegiatan ini dihadiri

Kepala DPMN Romi Hendrawan, S.Sos., M.Si, Plt, Kaban Bapelitbang Nafri, S.T.,M.T.,M.Sc. Sekretaris DisKominfo Safriwal, S.Si.,M.Cio. Kepala BPS kab solok Ir. Hilda beserta jajaran Camat lembang jaya Agung Satria, MTD, SIP, M.Si.

Camat sungai lasi Agus Dwiyanto Gayo, S.STP., M.Si.

Camat bukit sundi vice febrianeldi, S.STP.,M.Si. Wali Nagari,dan tamu undangan lainnya

Kadis Kominfo Kab. Solok Teta Midra menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting, dalam rangka mewujudkan Nagari Statistik di Kab. Solok. Kegiatan Ini adalah kali ke dua dilaksanakan, pertama pada tahun 2021 yang di ikuti 3 Kecamatan yaitu Kec. lembah gumanti, Kec. Kubung dan Kec. Gunung  Talang. Pada tahun 2022 ini di ikuti oleh Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kec. Lelmbang Jaya dan Kec. Bukit Sundi. Dan target pada tahun 2025, Sosialisasi Nagari Statistik tuntas untuk semua Kecamatan dan Nagari yang ada di Kab. Solok.

Nagari statistik ini adalah dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencaanaan pelaksanaan evaluasi pengendalian pembangunan, karena kami yakin Nagari adalah pemerintah terdepan yang ada, tentu dengan adanya data yang baik dan benar, menjadi arah kerja Nagari dalam mengambil keputusan untuk program-program yang ada di Nagari tresebut. Begitu juga dengan kabupaten, provinsi dan pusat lebih maksimum dalam memberikan program dengan adanya data yang benar.

Dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pada 2021 membuat SK (surat keputusan) Bupati Solok, bahwa seluruh Nagari sudah di SK kan melalui keputusan bupati solok no. 490-350-2021 tentang penetapan 74 Nagari sebagai Nagari statistik Kab. Solok.

Ucapan terimakasih dari Plt Kaban Bapelitbang Nafri kepada Kominfo untuk terlaksananya kegiatan sosialisaisi tersebut, karena berbicara soal data, merupakan pijakan awal dalam menyusun perencanaan, perencanaan dasar untuk pengambilan keputusan baik dari tinkat Nagari, Kecamatan, kabupaten ataupun kepusat.

Apabila data yang kita ambil itu salah, maka kedepannya data tersebut juga akan salah.

Beberapa waktu yang lalu kabupaten solok dapat hibah air minum dari kementrian PUPR lebih kurang 4,6M untuk tahun 2023 di bagi dua kegiatan pertama hibah perkotaan  yang penyelenggaraannya dari PDAM dan hibah air minum untuk perdesaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bapelitbang sudah menyampaikan data-data calon penerima, masalahnya calon penerima itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini telah disampaikan data by name by address, ternyata data yang di minta adalah data berbasis GPS, harus ada titik koordinat per rumah. 

Pada agustus tahun 2019 dalam pidatonya presiden Jokowi mengatakan bahwa, Satu Data ini sangat penting sekali untuk kita, karena Satu Data itu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan juga penyusunan perencanaan.

Oleh karena itu, Ia berterimakasih kepada dinas Kominfo untuk terobosan-terobosan yang telah di lakukan seperti dengan adanya aplikasi SINAWA, diamana ia berharap dengan aplikasi tersebut bisa membantu membuat data-data yang akurat sampai ke pemeritahan di tingkat yang paling bawah. Dan juga di harapkan aplikasi ini bisa menjadi tempat penyimpanan data yang aman dari kerusakan data, kehilangan data yang tidak sengaja maupun yang di sengaja, agar nantinya bisa terwujud Satu Data Indonesia dimana pemerintah daerah bisa menyingkronkan data dengan pemerintah pusat, sehingga data tersebut bisa digunakan untuk mengmbil kebjakan dan penyusunan perencanaan yang baik. dengan adanya Satu Data , indikator-indikator  tersebut bisa di standarkan, di samakan sehingga penyaluran bantuan lebih efektif dan merata.

Menyambung hal tersebut, Sekdis Kominfo mengatakan Nagari perlu adanya data statistik, bahwasannya pembangunan di desa itu memerlukan data dan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. 

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa Berdasarkan gambaran dari sekretaris Nagari indudur kec. Ix koto sungai lasi, dalam perencanaan selama ini sudah ada keterlibatan data dan memang berdasarkan data itulah rencana itu di buat. Akan tetapi ketika program-program harus berkoordinasi dulu datanya dengan pihak luar sperti BPS dan Capil, ini harus di buatkan datanya.

Safriwal mengatakan kunci keberhasilan sebuah program yang di buat oleh Nagari itu berdasarkan indikator-indikator yang di rancang di awal, jadi program yang di buat itu bisa di ukur, dari perencanaannya terukur, dari pelaksanaannya terukur, sehingga keberhasilannya juga bisa terukur dan jelas. Jadi tolak ukur berhasil atau gagalnya bisa di buktikan melalui data dan angka. Dan juga data bisa mencegah terjadinya kebocoran anggaran, seperti halnya penyaluran bantuan yang merata dengan data yang valid.

Ir. Hilda selaku narasumber dari BPS Kab. Solok menyampaikan bahwa dana desa sudah bisa digunakan untuk pendataan statistic, aplikasi statistic dan petugas di bidang statistic. Pentingnya statistic di tingkat desa atau Nagari yaitu sebagai informasi dalam proses pembangunan, sesuai dengan tujuan membuat profil Nagari berdasarkan kondisi di lapangannya. Kemudian desa, Nagari kelurahan sekarang sebagai ujung tombak pembangunan di desa/Nagari, sekaligus ujung tombak pengumpulan data sectoral. 

Oleh karena itu perlu pembinaan statistic di tingkat desa atau Nagari untuk memperbaiki data langsung dari sumbernya. 

Program pembinaan desa cantik, harapan Nagari tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjeknya. Nagari yang mengolah data, Nagari yang mengumpilkan data, dan datanya tersimpan di arsip Nagari, jika sewaktu-waktu ada permintaan data dari dinas, Nagari bisa langsung menunjukannya.

Di Nagari Jawi-jawi pelaksanaannya sudah di mulai di tahun 2021, dalam SK BPS ada 100 desa cantik tambahan 2021, sebelumnya dilakukan di Dharmasraya, dan pada tahun 2022 ini di adakan lagi yaitu pada Nagari Kacang.

Pembinaan yang BPS lakukan di Nagari Kacang, itu mengadopsi yang ada di Jawi_jawi, karena kebutuhan data yang sama mengenai profil Nagari.

Dalam pembinaan profil Nagari jawa-jawi telah melalui serangkai kegiatan di mulai dari tahun 2021 dan masih berlanjut sampai sekarang (2022). 

Untuk pembinaan selanjutnya adalah migrasi data dari program Kobotoolbox ke aplikasi SINAWA. SINAWA adalah program dari Dinas Kominfo untuk pengelolaan data yang nantinya di bisa di akses pemerintah Nagari dalam pembuatan profil Nagari ataupun yang lain. Hilda berharap kegiatan pembinaan ini bisa diterapkan di semua Nagari di Kab. Solok, serta Aplikasi SINAWA bisa bermanfaat dimana bisa menampilkan data yang sesuai dengan kondisi lapangan dan selalu update.

Selanjutnya, acara di lanjutkan dengan Bimtek penerapan Google Earth atau Geospasial. (Karta)

 DPRD Kepulauan Meranti menggelar sidang paripurna dengan beberapa agenda yakni laporan Pansus dan  pengesahan Ranperda, Senin (28/11/2022) pagi. 

Rapat Paripurna keempat belas, masa persidangan pertama, tahun persidangan 2022 itu dipimpin langsung Wakil ketua DPRD Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman dengan materi sidang diantaranya laporan Pansus I dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Bangunan Gedung dan persetujuan Bangunan Gedung, laporan Pansus B dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Selain itu juga digelar Paripurna laporan

Pansus penyertaan modal dan pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Pada BUMD PT. Bumi Meranti. 

Selain dihadiri 26 anggota DPRD,  rapat paripurna tersebut juga tampak dihadiri Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil, Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya.

Agenda pertama yakni laporan akhir Pansus I DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung yang disampaikan juru bicaranya, Dedi Yuhara Lubis. 

Disampaikan, laporan ini merupakan laporan dari hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Dikatakan lagi, Ranperda ini telah dibahas oleh Pansus I sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Paripurna Nomor 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan pengesahan susunan keanggotaan Pansus I yang telah dibentuk pada beberapa waktu yang lalu.

Dedi menyampaikan, dalam proses pembahasan, Pansus telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh perbandingan, perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan, kegiatan tersebut telah tertulis pada risalah rapat Pansus didalam laporan akhir pansus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Disampaikan lagi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan Pansus dalam rangka pemantapan Ranperda tersebut, diantaranya ;

1. Pansus telah melakukan Rapat Internal dalam rangka pemantapan konsep Ranperda dan menginventarisir permasalahan materi dan ruang lingkup serta arah jangkauan Ranperda.

2. Pansus telah melakukan rapat kerja bersama Perangkat Daerah terkait untuk membahas pasal demi pasal sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan studi komparasi keluar daerah yang memiliki perda yang sama, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan.

4. Konsultasi dan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dan Biro Hukum Provinsi Riau dalam rangka perbaikan, penyempurnaan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda ini

5. Pansus juga telah melakukan rapat finalisasi pembahasan tingkat I sebagai syarat untuk dilakukan kembali fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Riau untuk dilakukan penyelarasan akhir sebelum dilakukan penetapan.

6. Pansus juga telah melakukan penyempurnaan Ranperda sesuai hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi dan melakukan penyempurnaan akhir terkait legal drafting dari Ranperda ini.

Dikatakan, adapun dasar hukum pembahasan Ranperda tersebut diantaranya UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dikatakan Dedi Lubis, hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus I secara umum salah satunya perubahan judul menjadi “Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG)".

Ada beberapa penyempurnaan penormaan konsideran mengingat dan menimbang segala sesuatunya, diantaranya ketentuan umum dalam Pasal 1 disempurnakan menjadi 58 angka, penyempurnaan pengaturan Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup Perda PBG.

Secara keseluruhan Ranperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri dari 12 BAB dengan 69 Pasal, diantaranya pada BAB 2 mengatur tentang Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang mengatur 2 bagian dengan 4 Pasal. Selanjutnya BAB 3 mengatur tentang Standar Teknis Bangunan Gedung yang terdiri dari 11 Pasal secara umum mengatur tentang :a. Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung; b. Jarak Bebas Bangunan Gedung; c. Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung; d. Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan e. Standar Pembongkaran Bangunan Gedung.

Selanjutnya pada BAB 4 Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang terdiri dari 6 bagian dengan 21 Pasal substansi yang menjelaskan tentang Kegiatan Penyelenggaraan, Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan, Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau, Ketentuan Dokumen dan Ketentuan Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

Pada BAB 5 Persetujuan Bangunan Gedung yang terdiri dari 10 bagian dengan 15 Pasal yang menjelaskan tentang PBG, Konsultasi Perencanaan, Penerbitan PBG, Penatausahaan PBG, dan Pengawasan PBG. Selanjutnya lagi BAB 6 Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Semi Permanen, Bangunan Gedung Darurat, Bangunan Gedung Di Lokasi Yang Berpotensi Bencana Alam Di Wilayah Pesisir yang terdiri dari 3 bagian dengan 6 Pasal.

BAB 7 Sistem Informasi Bangunan Gedung, BAB 8 Sarana dan Prasarana, BAB 9 Peran serta masyarakat, BAB 10 Pembinaan dan Pengawasan,  BAB 11 Ketentuan Peralihan. dan BAB 12 Ketentuan Penutup.

"Perlu kami sampaikan, bahwa selama pembahasan bersama pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait, kami berharap hendaknya memperhatikan beberapa hal terkait follow up pasca penetapan Ranperda ini diantaranya pemerintah daerah dalam hal ini perlu segera menyiapkan rancangan peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana. Selanjutnya

Ranperda ini harus dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah sebagai payung hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan kami harapkan juga agar dapat ditindaklanjuti pada tahapan permintaan nomor register sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. 

Selanjutnya, pembahasan Pansus B yang membahas Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang disampaikan juru bicaranya, Ardiansyah.

Dalam pidatonya, Ardiansyah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan Ranperda usulan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan delegasi dari ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum agar daerah membentuk Peraturan Daerah tersebut.

Dikatakan, hasil pembahasan Pansus B tersebut setelah melewati tahapan harmonisasi oleh Kemenkumham Provinsi Riau dan Fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Riau. 

Terhadap Ranperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang secara keseluruhan memuat materi aturan berjumlah 22 Pasal dengan 14 BAB. 

Secara garis besar, disampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum tersebut untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi perkara. 

Adapun tujuannya adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, 

mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah,

mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan menjamin terfasilitasinya pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Adapun ruang lingkup Ranperda tersebut meliputi penyelenggaraan bantuan hukum,

tata cara permohonan bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, hak dan kewajiban, dana bantuan hukum, tata cara pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan hukum,

pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum, pengawasan dan

larangan.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum, diantaranya bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

Fasilitasi bantuan hukum diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Bagian Hukum untuk diberikan kepada penerima bantuan hukum berdasarkan peraturan daerah ini. Selain itu Bagian Hukum bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan dan standar bantuan hukum, menyusun rencana anggaran, mengelola anggaran, menyusun dan menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan bantuan hukum.

Tata cara permohonan bantuan hukum adalah pemohon bantuan hukum menyampaikan permohonan bantuan hukum kepada Bupati dengan melengkapi syarat permohonan bantuan hukum yang telah ditetapkan.

Pemberian bantuan hukum tersebut ada dua kategori diantaranya pemberian bantuan hukum Litigasi maupun Non-Litigasi oleh pemberi bantuan hukum berpedoman pada standar layanan bantuan hukum.

Sementara itu, adapun hak dan kewajiban

Bagi Pemberi Bantuan Hukum

adalah berhak melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, menerima anggaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan bantuan hukum, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum; dan melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Selain itu wajib mematuhi tata cara pemberian bantuan hukum, melaporkan proses pemberian bantuan hukum secara Litigasi sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding atau kasasi, atau melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum secara Non-Litigasi dalam bentuk berita acara dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan bantuan hukum kepada Kepala Bagian Hukum, menjaga kerahasiaan data, informasi, atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani dan memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagi penerima bantuan hukum, berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar pelaksanaan bantuan hukum, serta mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Wajib mematuhi tata cara pemberian vantuan hukum, menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. 

Sementara itu untuk dana bantuan hukum yakni merupakan sejumlah biaya yang dialokasikan kepada pemberi bantuan hukum yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Biaya bantuan hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi.

Adapun tata Clcara pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan hukum, meliputi tahapan pengajuan permohonan, persetujuan permohonan dan pencairan anggaran penanganan perkara dan atau kegiatan.

Pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum dalam bentuk : pemberi bantuan hukum wajib menyelampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Bupati. 

Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran bantuan hukum oleh Bagian Hukum. Untuk pengawasannya,  Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Hukum melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dam atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana bantuan hukum dari APBD, dalam hal Perkara yang telah ditangani dan telah dibiayai oleh sumber lain. Pemberi bantuan hukum dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan larangan tersebut.

"Diakhir penyampaian laporan Pansus B ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah beserta pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi memberikan masukan, saran serta kritikan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Semoga Ranperda ini dapat kiranya diterima dan disahkan," kata Ardiansyah. 

Agenda ketiga paripurna tersebut yakni pembahasan Pansus Penyertaan Modal 

Pada BUMD PT. Bumi Meranti (Perseroda).

yang akan dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang disampaikan juru bicara Pansus, Taufiek SM. 

Disampaikan, laporan tersebut hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kepada BUMD PT Bumi Meranti (Perseroda). Dimana Ranperda ini telah dibahas oleh Pansus sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Paripurna Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengesahan susunan keanggotaan Pansus Penyertaan Modal yang telah dibentuk pada beberapa waktu lalu.

"Sebagaimana diketahui bahwa tahapan pembahasan suatu Ranperda harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pembahasan, pansus telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh perbandingan, perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan, kegiatan tersebut telah tertulis pada risalah rapat pansus didalam laporan akhir pansus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan," kata Taufiek. 

Secara umum disampaikan, Pansus telah melakukan rapat kerja Pansus dalam rangka pemantapan konsep Ranperda dan menginventarisir permasalahan materi dan ruang lingkup serta arah jangkauan ranperda dan penyusunan schedule

Selain itu Pansus telah melakukan rapat kerja bersama perangkat daerah terkait untuk membahas pasal demi pasal sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. 

Pansus juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke Biro Hukum Provinsi Riau dalam rangka perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian nomenklatur terhadap Ranperda ini.

Pansus juga telah melakukan rapat finalisasi pembahasan tingkat I sebagai syarat untuk dilakukan kembali fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Riau untuk dilakukan penyelarasan akhir sebelum dilakukan penetapan. Terakhir, Pansus juga telah melakukan penyempurnaan Ranperda sesuai hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi dan melakukan penyempurnaan akhir terkait legal drafting dari Ranperda ini.

Selanjutnya Pansus juga menyampaikan rekomedasi hasil dari pembahasan Ranperda agar kedepan dapat ditindaklanjuti bersama dalam rangka pelaksanaan Ranperda berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perundang undangan, diantaranya ;

1. Pansus mendorong dan merekomendasikan agar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti membahas secara detil alokasi dan peruntukan anggaran penyertaan modal kepada BUMD PT Bumi Meranti.

2. Pansus merekomendasikan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD PT Bumi Meranti digunakan secara cermat dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kembali rencana bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan bagi BUMD yang pada akhirnya dapat memberikan deviden bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Penyertaan Modal harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari resiko kerugian.

4. Pansus merekomendasikan agar BUMD melihat peluang Bisnis perhotelan sebagai suatu potensi dan tantangan.

5. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bisnis yang akan dijalankan, pansus merekomendasikan agar struktur jajaran BUMD Bumi Meranti dibuat lebih ramping namun kaya fungsi, dan diisi oleh orang-orang professional dan punya pengalaman dibidangnya, hal ini dimaksudkan agar BUMD lebih mudah melakukan koordinasi secara langsung dan lebih mudah dalam mengeksekusi rencana bisnis, disamping untuk menghemat belanja operasional usaha.

Bupati Kepulauan Meranti H.Muhammad Adil, SH, MM dalam pidatonya mengatakan

Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung merupakan Inisiatif Pemerintah Daerah. 

Dikatakan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait Bangunan Gedung, terutama dengan diundangkannya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah menggantikan Izin Mendirikan Bangunan dengan Persetujuan Bangunan Gedung, berikut standar teknis dan proses penyelenggaraan bangunan gedung, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

"Dengan disahkannya Ranperda ini menjadi Perda, dapat memberikan dampak positif dan menjadi pedoman persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan dalam upaya meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, serta terwujudnya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan," kata Adil. 

Selanjutnya dikatakan terkait dengan Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Ranperda ini juga merupakan inisiatif Pemerintah Daerah.

Dikatakan, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian dan prioritas utama sehingga peraturan daerah ini sangat diperlukan.

Pemberian bantuan hukum merupakan amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa

daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam  APBD, selanjutnya

ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan peraturan daerah.

Disampaikan Bupati,

pentingnya sinergi dan kolaborasi bagi pemerintah daerah untuk mendukung program-program pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin terkait dengan berbagai upaya hukum.

"Peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan Perda ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan di Kabupaten Kepulauan Meranti, kedepan penguatan yang perlu dilakukan bukan masalah penegakan hukumnya, tetapi kesadaran hukum melalui edukasi, sehingga bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien dan terpadu," ucapnya.

Selanjutnya terkait dengan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi Meranti (Perseroda), penambahan modal melalui penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan BUMD. 

"Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD PT. Bumi Meranti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah penyerapan tenaga kerja tertentu pada bidang usaha dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari investasi pemerintah daerah," ujar Adil. 

Bupati juga

mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya kepada Pansus dan pihak-pihak terkait yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan telah melalui berbagai tahapan sehingga Ranperda tersebut dapat disahkan menjadi Perda.

"Tentunya kita memiliki harapan yang sama yakni agar segala sesuatu yang kita rencanakan dan yang akan kita laksanakan saat ini akan memberikan hasil atau manfaat bagi kelanjutan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negeri yang kita cintai ini," pungkas Adil. (Nina/rls).

Lintasmedianwes.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Terintegrasi Dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Acara ini dilaksanakan di halaman Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai Timur, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Darisman, Ketua TP PKK Dharmasraya, Dewi Sutan Riska, Camat Sungai Rumbai, Wali Nagari se-Kecamatan Sungai Rumbai, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini digelar pada hari Senin, (28/11/22).

Dalam rangka HKN ke-58 tahun 2022 dengan Tema “Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku”, dipilih untuk mengambarkan bangkitnya semangat dan optimis seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama bahu membahu dan bergotong royong. Dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemic Covid-19, sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas serta bangkit dan sehat kembali.

“Kegiatan Germas yang telah dilakukan sejak tahun 2017 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan disetiap kecamatran. Kemudian diterapkan disetiap kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Germas sudah membudaya, bahkan menjadi kegiatan pendukung kegiatan-kegiatan di OPD dan Nagari. Bahkan tahun 2019 Germas lebih difokuskan pada tatanan perkantoran, pendidikan dan kesehatan dengan istilah Germas Zone,” kata Bupati. 

Kata Bupati lagi, Covid-19 yang sudah bisa dikatakan membaik hasil pemeriksaan PCR terhadap beberapa pasien yang dicurigai kondisi kemarin ada 3 kasus. Untuk itu, kita harus tetap waspada karena kasus Covid-19 belum habis sama sekali. Tentunya dengan tetap menerapkan protocol kesehatan.

“Saat ini kita sedang mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, kanker, diabetes militus dan hipertensi. Tingginya angka penyakit tidak menular disebabkan oleh perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung tidak aktif secara fisik, sehingga perlu diberikan edukasi kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif. Terutama yang berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat. Untuk itu, gerakan masyarakat hidup sehat menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik,” harap Bupati lagi.

Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan hari ini, sebagai wujud peran serta kita dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Serta ucapan terima kasih kepada Kepala OPD, Camat Sungai Rumbai dan jajarannya, TP PKK serta UPT Puskesmas Sungai Rumbai atas terselenggaranya kegiatan germas ini.

“Saya menghimbau kepada saudara-sauadara melalui Germas yang kita laksanakan ini diharapkan agar kedepannya dapat mengjampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Segar (Germas) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dimana hasil dari Germas ini kitadiberi penghargaan dari Menteri Kesehatan di bidang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mari kita pertahankan penghargaan ini,” pungkasnya.(elda)

 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASITA Sumbar akan memilih kepemimpinan baru periode mendatang. Dan hari ini 28 November 2022 Musda ke-21 ASITA resmi di tabuh oleh  Ketua Umum DPP ASITA, Arhta Hanif.

Adapun 5 Kandidat Calon Ketua  yakni Arlan Dikusnata, Saikul Ikhwan, Risbon Antoni

dan Muhammad Ikhals Al Kutsi

Dalam sambutannya, Ketum ASITA berharap kepada calon yang maju mampu bertarung secara jujur dan sportif tanpa hatus ada gejolak di kemudian hari.

"Siapapun yang akan terpilih memimpin DPD ASITA Sumbar kedepan, saya berharap mampu membina dan mengayomi seluruh anggota yang ada saat ini, jangan biar kan mereka biarkan mereka seperti anak kehilangan induknya," ujar Artha Hanif yang juga putra asli minang ini, Senin (28/11/2022) di Padang.

Lebih jauh Artha mengatakan, biatlah persoalan hukum yang terjadi saat ini, menjadi beban DPP ASITA.

"DPD ASITA di daerah fokus saja pada persoalan yang ada di daerah masing-masing, karena saya fikir persoalan di daerah lebih berat sejak pandemi  2 tahun yang lalu," ungkap Artha.

Menurut Artha dalam sambutannya saat membuka Musda DPD ASITA Sumbar dengan tema Mengangkat tema Kalobari dan Sinergi ASITA Sumbar Dengan Stakeholders Untuk Kemajuan Pariwisata Sumbar, sudah saatnya anggota ASITA bangkit dari keterpurukan yang di sebabkan pandemi COVID 19.

"Mari kita manfaatkan keinginan dari masyarakat yang butuh healing pasca pendemi ini, walaupun belum 100 persen pulih dari pendemi, namun diharapakan tahun 2023 nanti menjadi awal yang baik bagi anggota ASITA seluruh Indonesia," ungkap Artha.

Sementara itu, Ketua KADINDA Sumbar, Buchari Backter juga berharap dalam Musda kali ini lahir pengurus baru yang sangat berkompeten dan tanpa ada gonjang ganjing sana sini.

"Di bali yang katanya memiliki pantai yang bagus, Sumbar juga objek wisata terbaik, kita di Sumbar juga punya pantai dan pulau yang tak kalah indah, sehingga dibutuhkan operator pariwisata yang memajukan wisata itu sendiri," ujar Dirut Balairung Hotel ini.

Turut hadir Dinas Pariwisata Sumbar dihadiri oleh Kabid Destinasi Bapak Doni Hendra, Ketua Kadin Sumbar Bapak Buchari Bachter

Ketua DPP ASITA Indonesia Bapak Artha Hanif, Ketua DPD ASITA Riau Bapak Zulfianto, Ketua DPD GIPI Sumbar Bapak Muhammad Ibal, Ketua PHRI Sumbar diwakiki oleh Bapak Elvis Syarif, Ketua Astindo Sumbar Bapak Nasirman Chan

dan  Ketua HPI Kota Padang Bapak Maisol Hadi.(rls)

Solok. Lintasmedianews.com.-Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, jajaran Direktur dan Pimpinan Tinggi kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan, serta diikuti secara Vidcon oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia

 Dalam rangka Pengendalian Inflasi di Indonesia, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara Vidcon oleh Pemerintah Kabupaten Solok, bertempat di ruang rapat sekretariat daerah, Senin(28/11/2022)

Tampak hadir mengikuti Vidcon Asisten II Syaiful, Kapolresta Solok, Staf Ahli Bid. Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Yossi Agusta, Kepala OPD terkait serta beberapa perwakilan OPD di Kabupaten Solok.

Dalam arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan Saat ini Indonesia mengalami krisis inflasi dan pada bulan November 2022 telah terjadi Peningkatan, terdata Provinsi Jambi, Kabupaten Aceh Barat dan Kota Serang menjadi Daerah dengan Inflasi Tertinggi serta Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Belitung menjadi Daerah dengan Inflasi Terendah.

Dalam paparan Badan Pusat Statistik didapatkan Inflasi terus membesar pada bulan November disebabkan komoditas telur ayam dan beras sedangkan Cabai rawit dan cabai merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama Minggu ke-4 November 2022 dan terjadi pada 97 dan 109 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berpesan kepada seluruh pemerintah daerah agar melakukan beberapa langkah pengendalian diantaranya untuk turun ke pasar sentra dan produksi guna memastikan kecukupan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat, melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat menjelang natal dan tahun baru, serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Pelindo dan Satgas Pangan daerah masing-masing untuk memberikan prioritas distribusi barang untuk kebutuhan pokok serta memberikan prioritas bongkar muat di pelabuhan untuk barang kebutuhan pokok. (Karta)

Pedomani pemikiran Bung Hatta tentang perkoperasian, Dinas Koperasi dan UKM Sumbar gelar seminar nasional bertajuk “Bedah Pemikiran Bung Hatta Tentang Perkoperasian”, bertempat di Mercure Hotel, Kota Padang, Minggu (27/11).

Digelar secara daring dan luring, hadir pada kegiatan ini Gubernur Sumbar Mahyeldi, Deputi Koperasi Kemenkop UKM RI, akademisi, serta pelaku koperasi berjumlah 250 orang yang berasal dari dalam dan luar Sumbar. 

Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Nazwir mengungkapkan, seminar yang diselenggarakan kali ini bertujuan mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan dalam dunia perkoperasian, serta meneladani perjalanan hidup Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia.

Selain itu Nazwir mengatakan, seminar juga sebagai masukan bagi RUU tentang Koperasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam dunia perkoperasian yang ada di Sumbar.

Sementara itu, Deputi Bidang Koperasi Kemenkop UKM, RI Ahmad Zabadi berharap agar narasumber beserta para peserta nantinya akan membedah isi pikiran Bung Hatta, sebagai bentuk kontribusi pada RUU tentang Koperasi yang sedang disusun pemerintah.

Ia menjelaskan, koperasi sebagai unsur dalam perekonomian dapat menyalakan kegiatan-kegiatan ekonomi di seluruh lapangan usaha yang potensial di Indonesia.

“Kemudian nantinya akan terpancar kebersamaan yang dimana hasilnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan bersama,” ucapnya.

Ahmad Zabadi juga mengatakan, hal ini yang menjadi tantangan ke depannya. Di mana dunia bisnis yang sudah tidak lagi relevan sehingga dapat menyentuh sektor-sektor perekonomian kekinian berbasis teknologi. Untuk itu diharapkan pelaku koperasi dapat terus berkembang.

Pada kesempatan sama, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi kegiatan yang digagas Dinas Koperasi dan UKM Sumbar. Ia mengatakan Sumbar perlu mengali ketokohan dari Bung Hatta sehingga dapat menjadi semangat dan teladan bagi masyarakat Sumbar.

Selain itu Sumbar akan memperkuat koperasi dengan harapan agar sesuai dengan harapan Bung Hatta. Untuk itu pemerintah akan bertanggung jawab dan akan terus mengembangkan koperasi di Sumbar.

“Provinsi Sumbar merupakan provinsi koperasi. Banyak koperasi yang ada di Sumbar namun akhir-akhir ini tidak berjalan dengan baik. Untuk itu dalam rakor beberapa waktu yang lalu kami meminta kepada Diskop UKM Sumbar, serta kabupaten/kota harus lebih intense dalam pengawasan koperasi dan tidak hanya sekadar RAD, namun perlu pengawasan lainnya agar dapat menjadi sebuah penguatan bagi koperasi yang ada di Sumbar,” tutupnya. (rls)

Relawan TRC Semen Padang bersama SAR gabungan, terus melakukan pencarian terhadap korban gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang memporak porandakan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Memasuki hari keenam pasca-gempa, relawan TRC Semen Padang bersama SAR gabungan memfokuskan pencarian terhadap korban gempa yang dilaporkan hilang di Warung Sate Shinta, di Kampung Cugenang yang tertimbun longsor. 

Koordinator TRC Semen Padang untuk bencana gempa bumi Cianjur, Saparudin mengatakaan, pencarian korban gempa di Warung Sate Shinta dilakukan dengan menyisiri ke arah sungai dan jurang.

"Lokasi tersebut berada tepat di bawah warung sate. Di sana, dilaporkan 14 korban gempa yang diduga tertimbun longsoran tanah akibat gempa," katanya saat dihubungi dari Padang, Minggu (28/11/2022) sore.

Pada pencarian yang dimulai sejak pagi hingga sore itu, TRC Semen Padang bersama SAR gabungan belum menemukan adanya korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Bahkan, TRC Semen Padang bersama SAR gabungan juga mengevakuasi mobil pick-up yang tertimbun longsor.

"Awalnya kami curigai kalau di dalam mobil atau sekitar mobil yang tertimbun longsor itu ada korban. Tapi, setelah mobil berhasil kami evakuasi, ternyata tidak ditemukan adanya korban di sana," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, meminta agar relawan TRC Semen Padang untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatannya selama berada di lokasi gempa.

"Hari ini merupakan hari keenam pasca-gempa, dan TRC Semen Padang sudah lima hari berada di sana. Untuk itu, selalu jaga kesehatan dan keselamatan, serta tetap ikhlas selama menjalani misi kemanusiaan di Cianjur," kata Anita.(*)

Manajemen PT Semen Padang mengapresiasi loyalitas toko bangunan dan distributor semen yang terus setia menjual produk Semen Padang di Sumatera Barat (Sumbar). 

Hal itu disampaikan Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis saat acara Customer Ghatering pelanggan toko dan distributor se-Sumbar, Minggu (27/11/2022). 

Bertempat di UPI Convention Center, Customer Ghatering berupa temu ramah itu dihadiri 340 pelanggan toko bangunan dan distributor. Menariknya, acara ghatering itu diinisiasi langsung oleh distributor Semen Padang.

Pada kegiatan tersebut, juga hadir Ketua Paguyuban Distributor Semen Padang, Suwirpen Suib, serta GM of Retail Sales Regional I, Muhammad Afandy Marasabessy, beserta jajaran.

Iskandar menyampaikan, loyalitas toko bangunan dan distributor sangat perlu diapresi. Karena, ghatering yang diinisiasi langsung oleh distributor ini merupakan yang pertama digelar di lingkungan SIG.

Menurutnya, dengan adanya kegiatan ghatering ini diharapkan toko bangunan dan distributor semakin kompak dan saling support, serta semakin akrab di tengah ketatnya persaingan industri semen sekarang ini.

"Saat ini, market share Semen Padang di Sumbar mencapai 94,1 persen. Dan, tentunya dengan adanya kegiatan ghatering berupa temu ramah ini, market share ini dapat terus dipertahankan dan tingkatkan," ujarnya.

Terkait ketatnya persaingan semen sekarang ini, Iskandar juga berharap agar toko bangunan dan distributor untuk tetap loyal dan setia kepada Semen Padang. Sehingga, dapat mengatasi kompetitor semen yang masuk ke Sumbar.

"Ini tantangan kita ke depan. Sumbar ini rumah kita. Bagaimana pun, Semen Padang ini milik negara, pajaknya juga untuk negara, kontribusinya dalam bentuk TJSL juga untuk masyarakat Sumbar," bebernya. 

Selain itu, Semen Padang juga selalu berkomitmen untuk mensupport toko bangunan dan distributor dengan menjamin pasokan dan kualitas semen, serta memberikan bantuan-bantuan teknis dari Semen Padang.

"Kami punya tim teknis, dan kami siap memberikan bantuan-bantuan teknis untuk toko bangunan dan distributor. Untuk itu, mari bersama-sama kita jaga dan kita besarkan rumah kita ini," kata Iskandar.

Hal yang sama juga disampaikan GM of Retail Sales Regional I, Muhammad Afandy Marasabessy. Kata dia, kegiatan Customer Ghatering dengan toko bangunan dan distributor se-Sumbar ini merupakan kegiatan rutin. 

"Biasanya digelar Semen Padang dan untuk kali ini diinisiasi langsung oleh distributor. Makanya, kegiatan ini sangat kami apresiasi sekali. Semoga toko bangunan dan distributor semakin kompak," katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Distributor Semen Padang, yang juga Komisaris PT Andalas Jaya Bersama, Suwirpen Suib, menyebut ghatering ini sengaja digelar untuk semakin mendekatkan hubungan antara distributor dan toko bangunan yang merupakan konsumen langsung distributor.

"Kegiatan ini pertama kali kami gelar. Dan, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi jembatan untuk sukses dan jembatan hati untuk bersatu. Karena, kami tahu bahwa saat ini kompetitor semen sudah mulai masuk ke Sumbar. Dan, itu jadi tantangan kami bersama ke depan," katanya. 

Mudah-mudahan, katanya menambahkan, dengan adanya kegiatan ghatering ini, hubungan antara pelanggan toko dengan distributor, termasuk dengan Semen Padang semakin melekat dihati, semakin akrab dan semakin bersinergi untuk bersama-sama mempertahankan pasar Semen Padang di tengah ketatnya persaingan semen sekarang ini.

"Semen Padang merupakan perusahaan semen kebanggaan kita masyarakat Sumbar. Mutunya sudah dikenal sejak 1910. Untuk itu, mari bersama-sama kita menjaga eksistensi Semen Padang untuk terus berjaya di rumah sendiri. Karena, kami ini besar juga karena Semen Padang," ujarnya.(*)

Tim inovasi PT Semen Padang kembali menorehkan prestasi gemilang. Kali ini, prestasi tersebut ditorehkan melalui ajang Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) ke-XXVI yang digelar di Lombok, 21-25 November 2022.

Pada ajang tersebut, sebanyak tujuh tim inovasi yang dikirim PT Semen Padang, meraih pridekat tertinggi, yaitu Platinum. Ketujuh tim itu adalah Bridge, Bonus Liner, Datamind, PKM Batu Busuk, Autoped, KIMPRO, dan Return Idler. 

Prestasi yang diraih tim inovasi perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini, mendapat apresiasi yang tinggi dari Direktur Utama PT Semen Padang, Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa.

"Alhamdulillah, ini pencapaian yang luar biasa. Semuanya meraih predikat tertinggi di ajang TKMPN. Selamat kepada seluruh tim yang telah menorehkan prestasi yang membanggakan buat kita semua," kata Asri Mukhtar, Sabtu (26/11/2022).

Asri berharap agar prestasi yang membanggakan ini dapat memotivasi para inovator lainnya di PT Semen Padang untuk terus berinovasi. Apalagi, PT Semen Padang sejak dari dulu tidak akan pernah berhenti untuk terus berinovasi. 

"Mari terus berinovasi dan berkarya untuk perusahaan yang lebih maju. Apalagi di tengah ketatnya persaingan industri semen saat ini, tentunya dibutuhkan berbagai inovasi dan improvement dari semua insan perusahaan," ujarnya.

Sementara itu, Senior Manager Total Productive Maintenance (TPM) Officer PT Semen Padang Zulkarnaen mengatakan, TKNPM merupakan ajang tahunan yang digelar oleh Wahana Kendali Mutu bekerjasama dengan Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI). 

Pada tahun ini, ajang inovasi tingkat nasional itu, diikuti oleh 390 tim inovasi dari 129 perusahaan di Indonesia dengan jumlah peserta sekitar 1500 orang. "Dari PT Semen Padang, kami mengirim tujuh tim inovasi, dan semuanya dapat predikat Platinum," kata Zulkarnaen.

Ajang TKMPN ini, sebutnya, merupakan sarana mendemonstrasikan dan mempromosikan keberhasilan, saling tukar pengetahuan dan pengalaman dalam peningkatan mutu dan produktivitas yang bertujuan untuk memacu timbulnya karya-karya bermutu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Bagi manajemen atau pimpinan perusahaan, ajang ini dapat menjadi media benchmarking/sharing praktek manajemen, dapat menularkan semangat beraktivitas mutu di lingkungan jajaran manajemen/pimpinan, serta dapat membangun citra baik perusahaan yang berkualitas 

"Sedangkan bagi peserta atau tim inovasi, ajang TKMPN ini tentunya menjadi media belajar berbagai hal improvement dari pembicara/peserta lainnya. Apalagi, pada ajang TKMPN ini juga digelar berbagai kegiatan. Seperti Keynote Speech, Forum Manajemen & Fasilitator, dan Quiz of Quality and Productivity," ujarnya. 

Sementara itu, salah seorang inovator PT Semen Padang di ajang TKPMN bernama Popia dari tim Datamind, mengaku senang dan bangga bisa meraih predikat Platinum. Apalagi, ajang TKMPN yang diselenggarakan di Lombok ini merupakan kali pertama diikutinya.

"Ini pengalaman pertama saya dan tentunya saya bersyukur sekali, senang sekaligus bangga bisa meraih predikat tertinggi di ajang TKMPN ini. Mudah-mudahan, prestasi ini terus membuat saya dan kawan-kawan inovator PT Semen Padang lainnya untuk terus berinovasi," katanya.

Seperti diketahui bahwa semangat melakukan inovasi dan improvement di PT Semen Padang tidak pernah surut. Di mana, Semen Padang dan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk, sebagai holding, mewadahi hal tersebut dengan menggelar Semen Padang Improvement Event SPIE dan Semen Indonesia Group Innovation Award (SIGIA). 

Bagi yang meraih prestasi, diikutkan pada ajang TKMPN. Kemudian, bagi yang meraih penghargaan di ajang TKMPN, juga mendapat kesempatan untuk dikirim mewakili Semen Padang berkompetisi di ajang inovasi tingkat internasional yang telah diikuti oleh Semen Padang sejak 2013.(*)

SAR gabungan bersama relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) Semen Padang, kembali menemukan empat orang korban gempa di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2022).

Usai ditemukan, SAR gabungan bersama relawan TRC dari perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu, langsung mengevakuasi keempat korban ke ambulance untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit. 

"Evakuasi terhadap korban gempa yang sebelumnya dilaporkan  hilang, kami lakukan secara estafet. Karena lokasi penemuan berlumpur," kata Koordintar TRC Semen Padang untuk bencana gempa bumi Cianjur, Saparudin, Sabtu sore. 

Penemuan terhadap korban gempa di Desa Cijedil berada di dua lokasi terpisah. Untuk dua korban pertama, ditemukan sekitar pukul 08.00 WIB di dekat areal persawahan yang tertimbun material tanah yang longsor akibat guncangan gempa.

"Jasad korban yang kami masukan ke kantong jenazah ini anak-anak, usianya sekitar 4 tahun. Di Desa Cijedil ini masih ada 26 korban yang dilaporkan masih hilang. Karena, di kawasan ini banyak rumah warga yang tertimbun longsoran tanah akibat guncangan gempa Cianjur yang terjadi Senin siang kemarin," ujarnya. 

Saparudin juga menyampaikan bahwa selain mencari korban hilang, TRC Semen Padang juga ikut membantu pendistribusian logistik ke pengungsian korban gempa di daerah Kampung Ciuendeur Babakan, RT 02/RW 02, Desa Cieundeur, Kecamatan Warungkondang, Cianjur. 

"Jadi, untuk hari ini kami membagi dua tim berdasarkan arahan dari Posko Utama Satgas Bencana BUMN Peduli. Tim pertama untuk pendistribusian sembako dari SIG dan tim kedua untuk rescue atau pencarian dan evakuasi korban gempa," ujarnya 

Dihubungi terpisah, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati meminta agar relawan TRC Semen Padang untuk terus menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalani misi kemanusian di lokasi bencana gempa Cianjur.

"Ini adalah misi kemanusiaan bagi relawan TRC dan juga bagi Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG. Untuk itu, tetaplah kerja ikhlas, berikan pelayanan sepenuh hati bagi para korban gempa. Jaga kesehatan dan keselamatan selama berada di lokasi bencana," kata Anita. (*/b/hms)

lintasmedianews.com, Dharmasraya -Musibah gempa bumi dengan magnitudo 5.8 Skala Richter yang menelan ratusan korban jiwa di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat mengundang empati dari berbagai pihak. Bantuan berdatangan dari semua penjuru Indonesia, sebagai wujud solidaristas kemanusiaan sebagai sesama anak bangsa.

Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, atas inisiasi Sutan Risa Tuanku Kerajaan, bupati setempat, Kodim 0310/SSD, Polres Dharmasraya, Bundo Kanduang, sejumlah Badan Usaha dan Perorangan, berhasil mengumpulkan donasi 17 ekor sapi untuk direndang hampir 1,5 Ton yang kemudian akan di kirim ke titik-titik pengungsian di Cianjur.

Hari ini, Sabtu (26/11/2022), bertempat di Centra IKM Logam, Gunung Medan, hampir seribu orang Bundo Kanduang (Kaum Ibu) Kabupaten Dharmasraya berbondong-bondong membawa peralatan dapur, meracik bumbu dan memasak massal untuk menghasilkan citarasa rendang terbaik.

Bupati Sutan Riska Sutan selaku inisiator saat meninjau kegiatan bersama Dandim 0310, Letkol Endik Hendra Sandi dan Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, mengatakan, aksi memasak satu ton rendang ini sebagai wujud rasa empati yang mendalam atas korban bencana di Cianjur.

Sutan Riska menjelaskan, pengiriman rendang nantinya sebawai wujud kehadiran masyarakat Dharmasraya ikut merasakan apa yang dirasakan warga cianjur.

“Duka Cianjur adalah duka Indonesia, dan juga duka Dharmasraya tentunya. Dengan masakan rendang ini mudah-mudahan sedikit bisa meringankan beban saudara-saudara kita di sana”, tutur Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Selurus Indonesia (Apkasi) itu.

Atas kolaborasi semua pihak pada kegiatan ini, Sutan Riska menyampaikan ucapan  terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bersolidaritas dalam pelaksanaan Dharmasraya Marandang ini. 

Sutan Riska menurut rencana akan menyerahkan secara langsung ke lokasi bencana pada Selasa (29/11/2022) yang akan datang, setelah proses pengemasan yang dimulai besok (27/11/2022). Pengiriman akan menggunakan jalur darat dengan pengawalan TNI/Polri.

Pengiriman masakan rendang dari Dharmasraya merupakan aksi kedua yang dilaksanakan untuk korban bencana, setelah tahun lalu juga mengirim donasi yang sama untuk korban erupsi Gunung Semeru.(elda)