Zulhardi Z Latif Ketua PMI Kota Padang yang juga Anggota DPRD Kota Padang sekaligus melantik Pengurus PMR SMAN 16 Padang Periode 2022-2023 sebanyak 20 orang siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 11, Pada Sabtu (4/6)

Bertindak sebagai pembina upacara pelantikan, Zulhardi menyampaikan dalam sambutannya ucapan terimakasih kepada pengurus PMR yang lama, yang sudah mengabdi selama ini. 

Ia juga sangat mengapresiasi sekali PMR SMA Negeri 16 Padang, yang selama ini selalu aktif, baik dalam struktur yang selalu berubah dan diganti setelah habis masa jabatan dan kemarin juga melaksanakan Diklatsar.

"Berakhir jabatan bukan berakhir kepengurusan dan perhatiannya terhadap PMR di SMAN 16 dan bagi adek-adek yang nantinya sudah menamatkan pendidikan di SMAN 16 juga bisa melanjutkan kegiatan ini keperguruan tinggi yaitu KSR," ungkap Zulhardi yang juga Ketua IPSI Kota Padang.

Selanjutnya Zulhardi juga menjelaskan kepada pengurus PMR yang baru dilantik bahwasannya Palang Merah Remaja adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI.

Ia juga memaparkan tugas dari para anggota PMR yaitu untuk memberi pertolongan pertama untuk kesehatan ketika ada teman atau murid sekolah yang mengalami sakit atau kecelakaan ringan di lingkungan sekolah yang membutuhkan pengobatan.

Lebih lanjut Zulhardi juga menjelaskan tujuan dari Ekskul PMR di adakan di sekolah atau palang merah remaja adalah untuk melatih dan membentuk jiwa kemanusiaan para anggotanya, agar mereka bisa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemanusiaan sejak usia dini," ungkap Zulhardi yang juga Wakil Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Padang.

Terakhir Zulhardi berharap kepada Pengurus PMR SMA N 16 Padang yang baru dilantik ini  agar nantinya, bisa melahirkan ide-ide yang baru untuk meningkatkan semangat anggotanya dan bisa menjadi garda terdepan dalam kegiatan dan penanganan kasus kesehatan di sekolah.(rls)

Pernikahan bukan saja menyatukan pasangan untuk menjadi suami isteri tetapi lebih dari itu pernikahan itu menyatukan dua buah keluarga besar yang selama ini tidak saling mengenal. Dengan adanya pernikahan ini, maka menambah hubungan silaturahmi persaudaraan dua buah keluarga besar.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH MM saat menjadi saksi nikah pasangan Yongky Firmando dan Santi Eka Putri pada Jumat, 3/6/2022 bertempat dirumah mempelai wanita Jalan Kunci Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Lebih lanjut Irwan Basir mengatakan, seorang  lelaki yang sudah menikah maka kedudukannya menjadi "urang sumando" dikeluarga isterinya yang apabila dipanggil harus datang dan apabila disuruh harus pergi. 

"Dalam adat Minang Kabau kita mengenal istilah empat macam urang sumando yaitu : urang sumando kacang miang, urang sumando lapiak buruak, urang sumando langau hijau dan urang sumando ninik mamak. Mudah- mudahan nanti ananda Yongky dapat menjadi urang sumando ninik mamak yang bijak dalam bertindak", ujar Irwan Basir.

Selain itu Ketua Majelis Pimpinan Adat Kerapatan Adat Nagari (MPA KAN) Pauh IX ini juga menitipkan pesan kepada  mempelai wanita Santi Eka Putri, agar pandai-pandai membawakan diri  dirumah mertua.  Hormati dan sayangi kedua mertua kita karena mertua tersebut sudah menjadi orang tua kita. Bergaulah dengan keluarga besar suami dan   jaga selalu kehormatan suami kita dimata keluarga.

Sebagai seorang isteri, ibadah utama sekarang beralih kepada Suami. Layani suami dan pergauli suami sesuai dengan tuntunan syariah Islam agar dapat mencapai Isteri shalehah.

Terakhir, Irwan Basir mendoakn semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah dan dikaruniai anak-anak yang shaleh dan shaleah yang berguna bagi agama dan bangsanya.

" Selamat menempuh hidup baru bagi Yongky dan Santi, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Saciok ba ayam sadanciang bak basi. Seiya sekata, sebiduk sependayungan menuju pulau rumah tangga yang bahagia", doa Irwan Basir di akhir pesan-pesan yang disampaikannya. (**)

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi meresmikan operasional Inovasi Pelayanan SAMSAT Wisata dan SAMSAT Terminal di Bukittinggi.

Inovasi pelayanan yang di inisiasi dan digawangi oleh Bapenda Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian RI, Jasa Raharja dan Bank Nagari, yang di resmikan di pelataran Jam Gadang.

Acara ini juga di hadiri oleh Bupati dan Walikota yang pada Triwulan I ini sudah berhak menerima bagi hasil dari pajak daerah, yang sesuai dengan Pergub telah menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan plat merahnya di atas 90.00%. Pada kali ini terdapat 7 Kabupaten/Kota yang sudah menunaikan kewajibannya melunasi pajak kendaraan plat merahnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan bahwa pajak daerah merupakan komponen penting dalam perolehan pendapatan, hampir 90.00% pendapatan pendapatan asli daerah di sumbangkan oleh pajak daerah.

"Oleh karena itu diharapkan kepada personil Pemerintah Provinsi yang mengelola pendapatan dari pajak daerah dapat meningkatkan sinerginya dengan Kabupaten/Kota agar perolahan pajak dapat maksimal dan dana bagi hasil dapat disalurkan secepat mungkin sesuai aturannya," tutur Supardi.

Selanjutnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa inovasi seperti yang dilaksanakan oleh SAMSAT Bukittinggi merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. 

"Semakin banyak inovasi pembayaran pajak baik online maupun offline maka akan semakin mudah masyarakat membayarkan pajak kendaraannya," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi tambahkan, demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang hari ini sudah mendapatkan haknya berupa dana bagi hasil karena sudah memenuhi persyaratan sesuai Pergub, merupakan hasil kerja kerasnya dalam memenuhi persyaratan karena sudah membayarkan pajak plat merah lebih dari 90.00%.

"Untuk itu diharapkan upaya ini harus lebih ditingkatkan lagi karena semakin cepat DBH dibagikan, maka akan semakin cepat pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut," tutup Gubernur.(rls)

Padang,Lintas Media News.

Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumbar Sari Lenggogeni meluruskan informasi yang mengutip pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat kunjungan ke Geopark Silokek, Kabupaten Sijunjung April 2021.

Ketika itu, saat memberikan pernyataan kepada media, kata Sari, Menparekraf Sandiaga Uno membandingkan patahan Sumatera yang lebih panjang dibandingkan patahan San Andreas di California.

Berdasarkan data geologi, Sumatera memiliki 19 segmen patahan, tujuh di antaranya berada di Sumatera Barat. Dengan begitu, maka Sumbar banyak memiliki potensi pariwisata geopark yang mesti dikembangkan, salah satunya Geopark Silokek.

"Jadi, Mas Menteri (Menparekraf) bukan membandingkan panjang patahan Silokek dengan San Andreas sebagaimana banyak diberitakan dan ditanggapi pakar geologi. Saya ketika itu bertugas  mendampingi Mas Menteri ke Silokek, dan sudah cek video saat beliau memberikan statement," jelas Sari Lenggogeni, Sabtu (4/6/2022).

Sari yang juga Direktur Tourism Development Center Universitas Andalas itu menambahkan bahwa, berdasarkan referensi dan diskusi dengan pakar, pernyataan Menparekraf sudah benar. 

"Dari referensi yang saya baca dan diskusi dengan pakar geologi, panjang sesar atau patahan Sumatera itu mencapai 1.900 km, sedangkan patahan San Andreas sekitar 1.300 km," tambah Sari yang dikenal sebagai tim kepercayaan Menparekraf dalam memajukan pariwisata di Sumbar.

Sari bersama Timnya dari BPPD dan Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Wisata Sumbar yang diketuai M Zuhrizul beberapa hari lalu juga telah kembali kunjungan ke Sijunjung dalam upaya pengembangan destinasi Silokek. 

"Banyak dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders agar Geopark Silokek semakin banyak dikunjungi wisatawan. Sekarang juga telah banyak kemajuan di kawasan tersebut. Kita berharap ke depan  pengembangan pariwisata di daerah tersebut semakin baik lagi," katanya.(**)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib minta.Para jama'ah haji bisa mempergunakan  kesempatan yang telah diberikan Allah SWT  mengunjungi Baitullah dengan sebaik baiknya untuk beribadah, karena mungkin susah untuk diulang kembali, persiapkan diri,  serta jaga kesehatan dan  lapangkan hati, laksanakan semua ibadah ndengan ikhlas.

"Mari bersyukur pada Allah SWT karena sudah diberi kesempat mengunjugi Baitullah, dalam rangka memenuhi panggilan Nya, jaga kesehata dan laksanakan ibadah dengan ikhlas," minta Suwirpen saat melepas jama'ah haji Embarkasi Padang,Sabtu (4/6/2022).di asrama haji Tabing Padang.

Lebih jauh Suwirpen mengatakan, untuk para jemaah  semua harus kompak dan jangan saling menyalahkan, dengan  harapan selamat pergi dan selamat pula pulang pulang .

Sementara,Ketua Panitia Penyelenggara Jemaah Haji Embarkasi Padang Dr H. Elmi M.Ag, dalam sambutannya mengatakan, untuk pertama kali setelah dua tahun tidak memberangkatkan calon jama'ah haju  ke tanah suci karena Covid  -19.

 Tapi atas kuasa Allah SWT Tahun 2022,  sudah bisa memberangkatkan calon jama'ah yang sudah menunggu bertahun-tahun ke tanah suci, ini merupakan sejarah haji Indonesia khususnya Sumatera Barat.

"Alhamdulillah setelah dua tahun kita memberangkatkan haji ke tanah suci dalam memenuhi panggilan Allah, hari ini kita semua dikabulkan Allah untuk memenuhi panggilannya, menuju baitullah," ulas ketua penyelenggara jemaah haji Embarkasi Padang sekaligus kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar .Dr H. Elmi, Asmara Haji Padang, Sabtu (4/5/2022)

Lebih lanjut dikatakan  Elmi,Jumlah  calon jemaah  haji Embarkasi Padang, tahun 2022 Masehi 1443  Embarkasi Padang sebanyak  2.881 orang .

Adapun rinciannya  berasal dari  Propinsi Sumbar 2.106  orang, dan Provinsi  Bengkulu sebanyak 747 orang, dengan  petugas kloter  28 orang.

Dengan jumlah calon jama'ah haji asal Embarkasi Padang sekitar 2.853 orang akan diterbangkan  dalam 8 Kloter, Satu kloter  terdiri dari 389  jemaah haji  dan ditambah  dengan 4 petugas Kloter,

dengan pengecualian kloter 8,hanya terdiri dari 130 jemaah haji dengan 2 petugas kloter.

"Kloter pertama  jemaah haji Embarkasi Padang  ini akan di berangkatkan  dari Bandara Minangkabau  menuju bandara  internasional Pangeran  Muhammad Abdul Aziz  Madinah mengunakan pesawat Garuda Indonesia boing 777 seri  300 RR dengan  nomor penerbangan JH 3301  degan pukul 13. 50 Wib," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan, jama'ah haji  tahun ini harus banyak bersyukur, karena kemudahan yang didapat sedangkan antrian banyak dan siapa saja terpanggil untuk melaksanakan dibatasi dengan usia maksimal sesuai aturan.(Sri)

Padang,Lintas Media News.

Pelaksanaan pemetaan potensi kerjasama daerah bertujuan agar Pemerintah Provinsi memiliki perencanaan yang jelas dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dan hasilnya dapat menjadi bahan rancangan untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga Kerja Sama Daerah terlaksana secara efektif, efisien

Hal ini sampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov, Doni Rahmat Samulo disela-sela kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jum'at (3/6/2022) 

 

Doni juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan pemetaan kerjasama ini nantinya akan dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) yang diawali dengan penyampaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2021 pada RPJMD yang capaiannya belum sesuai dengan target yang merupakan tanggungjawab OPD bersangkutan. 

"Pentingnya proses indetifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan, kemudian penyampaian usulan kerja sama daerah dari  Organisasi Perangkat Daerah kepada Tim Koodinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), pembahasan usulan kerja sama perangkat daerah oleh TKKSD, dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Potensi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Barat”, ujarnya.

 

Ia juga tambahkan dengan dilaksanakannya Pemetaan ini, diharapkan tergalinya potensi kerja sama pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga melahirkan kerja sama daerah yang merupakan solusi dari permasalahan OPD dalam mencapai target kinerja. 

"Selain itu, melalui kegiatan kerjasama juga diharapkan dapat mendukung pencapaian RPJMD, mendukung pencapaian Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat, menciptakan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keterbukaan lapangan kerja” terang Doni

 

Pemetaan Potensi Kerjasama ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 2 dan 3 Juni 2022. Dilaksanakan dengan TKKSD yang berasal dari Biro Pemerintahan dan Otda, BAPPEDA, DPKAD, BALITBANG, Inspektorat, Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi yang akan berdiskusi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.(oki)

 

 

BUKIT TINGGI,Lintas Media.

Guna meningkatkan dan mempertajam pemahaman dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar pada tanggal 02 hingga 05 Juni 2022 di salah satu Hotel di Bukittinggi.

Bimtek dengan tema "Sumbar Tangguh dan Mandiri, Pendalaman Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023" itu diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Penbina Perguruan Nasional (STIA LPPN) Padang bekerjasama dengan BPSDM Kemendagri Jakarta.

Dalam kesempatan itu ketua DPRD Sumbar, Supardi katakan, kalangan legislatif dan eksekutif di daerah sangat penting memahami substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

"Bimtek ini sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPRD karena berkaitan dengan perencanaan anggaran di daerah. Sebagai regulasi yang baru, perlu dilakukan sosialisasi dan dipelajari secara mendalam agar tercipta persamaan persepsi pemangku kebijakan, kata Supardi.

Supardi menambahkan, dari total APBD Sumatera Barat sekitar 6,5 triliun, kita cuma punya 1,2 triliun yang bisa dipindah pindahkan. Sisanya habis untuk belanja pegawai, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

"Hanya dengan 1,2 triliun inilah inovasi kita bangun secara bersama-sama. Tentu ini sangat terbatas untuk menghadirkan ide-ide guna mewujudkan Sumbar yang lebih maju," tutur Supardi.

Supardi menilai, Bimtek ini sangat bermanfaat guna memberikan wawasan, pendalaman tugas serta sosialisasi regulasi yang baru bagi para legislator yang sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. 

"Dengan menghadirkan nara sumber berkompeten di bidangnya, kuta yakin pimpinan dan anggota DPRD Sumbar mendapat pencerahan dan masukan," kata Supardi.

Bimtek ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Sumbar, Rektor STIA LPPN Padang, Ir. Yenni Jufri, Sandy Firdaus, ST.M.Buss dari Kementerian Keuangan, Gamawan Fauzi serta pimpinan OPD lingkup Sumatera Barat.(**)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sangat mendukung usaha pembuatan rendang yang dilakukan Koperasi Anak Nagari Minang Kabau, dalam mempertahankan budaya tradisional.

Koperasi Anak Nagari Minang Kabau merupakan koperasi pemasaran UMKM yang ada di Sumatera Barat, dengan menitik beratkan pada pemasaran Kuliner, fashion, kriya, budaya, pariwisata, dan jasa.

Pada saat pertemuan dengan anggota dan pengurus koperasi Anak Nagari Minang Kabau ketua DPRD Sumbar Supardi dengan tegas mengatakan pemerintah harus mendukung usaha dan upaya masyarakat dalam usaha produksi berbagai hal, termasuk rendang yang merupakan makanan tradisional Minang Kabau.

Jika berbicara rendang, bukan hanya hasil masakannya saja yang bisa dijual, namun proses pembuatannya juga bisa dijadikan produk wisata, jika dimasak dengan cara tradisional seperti orang tua-tua terdahulu.

Rendang akan semakin nikmat jika dimasak mempergunakan tunggu yang apinya marak dengan mempergunakan kayu bakar, jauh lebih nikmat dibandingkan jika dimasak memakai kompor gas.

Usaha kuliner, khususnya pembuatan rendang harus mendapat dukungan pemerintah, dan jangan sampai pemerintah malah membuat sebuah badan usaha sendiri dalam melakukan produk ini, sehingga sektor UMKM menjadi mati.

"Pemerintah harus mendukung pengembangan semua sektor UMKM, khususnya usaha pengembangan pembuatan rendang serta peluang pemasarannya, jangan sampai pemerintah membuat usaha pula untuk hal ini, tapi harus men-suport usaha masyarakat yang sudah ada," tegas Supardi saat pertemuan, Jumat (3/5/2022), malam.

Lebih jauh ditambahkan Supardi, untuk rendang itu sendiri merupakan kuliner unik yang tahan cukup lama dan memiliki cita rasa berbagai pula, berdasarkan daerah dimana rendang itu dimasak.

"Rendang itu memiliki cita rasa luar biasa dan berbeda-beda, untuk daerah Payakumbuh saja, masing-masing daerah cita rasanya berbeda, antara koto Godang, dengan lainnya, namun rendang itu akan terasa nikmat jika dimasa dengan tungku, itu juga bisa dijual menjadi kegiatan wisata," tutur Supardi.

Saat pertemuan dengan Koperasi Nak Nagari Minang Kabau juga tampak hadir anggota DPRD Sumbar Yusuf Abit, Kadis Perindag Sumbar Asben Hendri, coach pariwisata Andiko Jumaril, dan dari Aprindo Sumbar Darmawi serta Rinaldi.(St/rls)

 Plt Ketua umum KONI Sumbar Hamdanus di depan peserta dan undangan Muskab KONI Agam tegas mengatakan, tidak ingin pelaksanaan pekan olahraga provinsi Sumatera Barat tertunda.

Alasan tidak ingin Porprov Tertunda berkaitan dengan prestasi atlet dan persiapan PON mendatang.

"KONI Sumbar akan mengawal pelaksanaan Porprov semaksimalnya, Jangankan tertunda sebulan, seminggupun kita tak mau, jangankan seminggu seharipun kita tidak ingin, ini demi atlet, demi prestasi dan kesiapan Sumbar untuk hadapi PON Aceh Medan 2024," tegas Hamdanus, disambut tepuk tangan riuh peserta dan undangan yang memenuhi hotel Pusako Bukit Tinggi, Kamis (2/5/2022).

Selain menegaskan pelaksanaan Porprov, Hamdanus juga memberi apresiasi pada pengurus KONI Agam periode 2018-2022, karena telah melaksanakan kegiatan dan menjalankan roda organisasi dengan baik, serta memiliki kordinasi harmonis dengan Pemkab Agam.

Hamdanus juga berpesan, agar ketua umum KONI Agam terpilih nantinya apa yang sudah dilakukan sebelumnya, guna peningkatan prestasi olahraga, khususnya dalam menghadapi Porprov 2023 mendatang.

"Kami memberi apresiasi yang tinggi pada teman-teman pengurus KONI Agama priode 2018-2022, karena sangat baik melakukan pembinaan olahraga daerah ini, juga hubungan baiknya dengan Pemkab Agam, dalam membina CABOR dan atlet," ucap Hamdanus.

Dalam acara Muskab KONI Agam, tampak hadir Bupati, Kadispora Agam, Ketum KONI Agam dan pengurus cabang olahraga se-kabupaten Agam, yang memiliki keyakinan ketua kedepan memiliki keinginan memajukan olahraga di daerah ini.

"Mari kita jadikan ajang Muskab menjadi silahturahmi dan keakraban, untuk bersama meningkatkan prestasi olahraga, demi nama baik kabupaten Agam khususnya dan Sumatera Barat umumnya, meskipun ada perbedaan, jangan jadikan perpecahan, namun jadikan kekuatan, karena menyatukan perbedaan untuk kekuatan adalah perintah agama, untuk kepentingan bersama," tutup Hamdanus.(***)

Lintasmedianews.com,Dharmasraya –  Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk bantuan sarana dan prasarana pertanian. Hal tersebut dibenarkan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, ketika ditemui di ruang kerjanya, Pulau Punjung, Kamis (2/06/2022).

“Kita terus melakukan upaya berkesinambungan agar produktivitas kelapa sawit Dharmasraya dapat terjaga. Alhamdulillah, saya diwakili Kepala Dinas Pertanian telah melakukan MoU dengan Kementerian Pertanian untuk bantuan sarana dan prasarana tersebut”, ungkap Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu.

Sutan Riska yang didampingi Kepala Dinas Pertanian, Darisman, berharap, bantuan tersebut dapat meringankan biaya sarana dan prasarana pekebun yang relatif tinggi saat ini. 

"Insya Allah, muara dari bantuan ini nantinya adalah kesejahteraan petani kita yang kian meningkat," lanjut Sutan Riska

Sementara, Darisman menjelaskan, bantuan sarana dan prasarana tersebut meliputi  peningkatan jalan produksi tani seluas 100 hektare, bantuan intensifikasi pertanian berupa pupuk dan pestisida seluas 200 hektare, pelaksanaan sertifikat ISPO 50 hektare, dan bantuan pascapenen 50 hektare. 

Jika diakumulasi total bantuan yang digululirkan pemerintah pusat melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu jumlahnya mencapai Rp3 miliar. 

"Kita berharap melalui bantuan dapat meringankan biaya sarana dan prasarana yang tinggi saat ini, terlebih disaat harga TBS tidak relatif baik dalam kurun waktu satu bulan belakangan," terang Darisma. 

Menurutnya program sarpras BPDPKS ini sangat bermanfaat bagi petani. Misalnya, dengan adanya peningkatan jalan usaha tani tentunya akan memperlancar proses transportasi untuk kegiatan produksi seperti panen TBS, akses jalan petani atau pemanenan, hingga pengiriman TBS. 

Kemudian jalan usaha tani yang baik tentunya juga memperlancar proses transportasi untuk kegiatan perawatan tanaman seperti langsir pupuk. Sehingga biaya operasional dapat diteken yang kemudian akan meningkatkan pendapatan petani. 

Lebih lanjut dijelaskannya,

program Sarpras perkebunan kelapa sawit diberikan kepada pekebun bertujuan untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. 

Bagi para petani tentunya program ini sangat memberikan sisi positif bagi perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, pungkasnya. (rls/elda)

Wakil Bupati Pesisir Selatan Apt Rudi Hariyansyah meresmikan Balai Perdamaian Restorative Justice Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Komplek Kantor Bupati dengan membuka selubung papan nama, didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pessel Raymund Hasdianto Sitohang, SH.MH., Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres dan Ketua Pengadilan Negeri Pesisir Selatan, Kamis (2/6/2022).

Setelah pembukaan selubung papan nama dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua Umum LKAAM Pessel Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah. “Bismillaahirrahmanirahim.. saya gunting pita ini dengan harapan seluruh anak kemenakan saya yang dimediasi di gedung ini berhasil mencapai kesepakatan perdamaian,” kata Syafrizal Ucok, yang sehari-hari adalah Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Menurut Syafrizal Ucok, langkah Kajari Pessel menyediakan Balai Restorative Justice ini patut diapresiasi, karena ini sudah lama menjadi isi hati dari Ninik Mamak yaitu penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. “Dalam adat Minangkabau tidak ada kusuik nan indak kasalasai, indak adoh karuah nan indak kajaniah. Langkah yang dikedepankan adalah musyawarah, menimbang sama barek dan maukua samo panjang. Ini sudah sangat sesuai dengan makna dari Restorative Justice,” kata Syafrizal Ucok, mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2005-2010.

Dalam pelaksanaan Restorative Justice ini maka peran Ninik Mamak akan sangat penting, karena seluruh kemenakan pasti ada mamaknya, pasti ada penghulunya. Dengan Restorative Justice yang berbasis Ninik Mamak, maka hasilnya tentu akan sangat maksimal hingga mengawal pelaksanaan dari hasil perdamaian itu di lapangan. “Mari kita bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Restorative Justice ini, tentunya dengan dukungan dari seluruh Forkopimda Pesisir Selatan,” ujar Syafrizal Ucok, yang hadir didampingi Pengurus LKAAM Pessel Syafri Herfindo Dt. Gamuak dan Azhar Nuri Dt. Rajo Nan Putiah.

Kajari Pesisir Selatan Raymund Hasdianto Sitohang, SH.MH mengatakan, Balai Perdamaian ini merupakan program dari Kejari Pesisir Selatan yang bertujuan sebagai tempat pelaksanaan mediasi musyarawah mufakat dan perdamaian terkait perkara yang terjadi di masyarakat. “Balai ini dapat dipergunakan untuk mediasi perkara, tidak hanya yang sudah ditangani kejaksaan tapi semua perkara yang bisa dimufakatkan, dengan didampingi jaksa dan disaksikan para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,” ujar Raymun Hasdianto Sitohang saat meresmikan Balai Perdamaian Restorative Justice.

Dijelaskan lebih lanjut, selain jadi tempat mediasi penyelesaian masalah, tujuan lain dari Balai Perdamaian yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati Pesisir Selatan ini  yakni agar terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. “Secara prinsip Balai Perdamaian ini mewujudkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan tidak hanya bagi pelaku, korban tapi juga masyarakat dengan menghindari stigma negatif,” terangnya.

Sungguhpun begitu sambungnya, tidak semua perkara perkara yang ditangani kejaksaan yang bisa mendapatkan Restorative Justice. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi sebelum pemberian Restorative Justice. Adapun syarat yang dapat dilaksanakan Restorative Justice tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. “Restorative Justice bisa dilakukan apabila korban siap untuk berdamai, ancaman hukuman di bawah 5 tahun serta kerugian yang di bawah dua juta lima ratus rupiah,’’ jelasnya. (**)