Sebagai salah satu perbankan terbesar di Tanah Air yang telah berdiri sejak 12 Mei 1961, belum lama ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih juara pertama di tujuh kategori dalam ajang Infobank Digital Brand Awards 2022. 

Selain itu, Bank BJB tercatat sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik dalam ajang Indonesia FX Award 2022.

Prestasi  cemerlang Bank BJB ini, tentu juga tidak terlepas dari konsistensi dan komitmen BJB  dalam menjalin sinergi dan kemitraan dengan  berbagai pihak terkait.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)  sebagai salah satu mitra  Bank BJB mencatat, Bank BJB merupakan salah satu mitra yang konsisten dalam mendukung dan mendukung kegiatan SMSI.

Salah satunya, Bank BJB menjadi sponsor tunggal dalam acara  syukuran atas peraihan Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) yang diterima Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Hotel Jayakarta, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa, 23 Maret, 2022. 

Penghargaan MURI yang diterima SMSI tersebut menandai pencapaian strategis berupa besaran jumlah anggotanya per 31 Desember 2021 mencapai 1.761 pengusaha pers siber yang tersebar di 34 provinsi di Tanah Air.

Perlu diketahui organisasi media siber dengan Ketua Umum Firdaus dan telah berdiri sejak 7 Maret 2017 ini, tiga tahun  sebelumnya yakni pada  28 Februari 2020,  SMSI juga  telah dianugerahi penghargaan MURI atas kecepatan, daya sebar, dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan tulisan opini “Mendambakan Keadilan Sosial”.

Sekilas Sejarah bank bjb 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) didirikan pada tanggal 08 April 1999. Kantor pusat Bank BJB berlokasi di Menara Bank bjb, Jl. Naripan No. 12-14, Bandung 40111 – Indonesia.

Sebagai salah satu Bank Umum milik Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten, BJB memiliki nasabah utama berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik pemerintah maupun swasta. 

Pendirian Bank BJB sendiri diawali oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda Yang di nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya bergerak di bidang bank hipotek. 

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960, Pemerintah Propinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian No.125 tanggal 19 November 1960 juncto Akta Nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan Akta Nomor 84 tanggal 13 Mei 1961 seluruhnya dibuat Notaris Noezar dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 mendirikan Perusahaan Daerah ”PT Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat” dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum PT Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai Perusahaan Daerah yang berusaha di bidang perbankan. 

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Berlanjut pada tahun 1992, aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan “Bank Jabar “ dengan logo baru.

Sementara itu, dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007

tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call name) Bank Jabar Banten. (***)

Bencana angin kencang yang melanda Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Jumat, (8/4) sore menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan belasan bangunan milik warga porak-poranda.

Menurut Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Dharmasraya, Eldison, tim bersama pemerintah nagari masih melakukan pendataan terkait rumah warga yang rusak akibat angin kencang. 

"Untuk data sementara jumlah rumah yang mengalamai rusak berat mencapai belasan unit, dua unit dilaporkan tertimpa pohon termasuk satu unit mobil di dalamnya, selebihnya porak-poranda pada bagian atap," katanya. 

Pantauan di lokasi bencana tepatnya di Jorong Koto Panjang, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, setidaknya ada lima ruko yang mengalami kerusakan berat.

Selain rumah dan ruko warga di Koto Panjang, puluhan tenda-tenda pasar bedug Nagari Sikabau juga ikut rusak akibat diterjang angin kencang. Bagitu juga satu unit ruko di Pasar Sikabau habis pada bagian atapnya akibat terbawa angin. 

Berdasarkan informasi sementara tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, kata dia namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, sesaat menerima informasi langsung meluncur ke lokasi kejadian dan langsung memerintahkan Sekda laksanakan tanggap darurat.

Di lokasi tersebut, Sutan Riska langsung meminta Sekretaris Daerah mengkoordinir OPD terkait untuk melaksanakan segala upaya untuk meringankan beban warga yang terdampak. “Saya minta Sekretaris Daerah untuk mengkoordinir OPD terkait, camat dan walinagari setempat untuk melakukan tanggap darurat agar warga yang terdampak tidak ada yang tidak terperhatikan”, ujar bupati

Kata bupati, ia tidak ingin melihat warga terdampak dalam keadaan kesusahan, apalagi dalam suasana bulan puasa saat ini. "Semoga warga kami yang terdampak, diberi kesabaran dalam menghadapi musibah ini", ucap bupati menyampaikan empati.

Hingga malam ini, BPBD Dharmasraya masih mengerahkan sejumlah personel guna pembersihan lokasi, terutama pada bangunan-bagunan yang tertimpa pohon.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Bobby P Riza mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD, Camat dan walinagari setempat untuk mendata kerusakan, dan jumlah warga terdampak, agar bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan warga.

Bobby memastikan semua warga yang tertimpa musibah akan terperhatikan terutama masalah kebutuhan pangan selama tanggap darurat. (elda)

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk sentiasa patuh dan taat pada aturan yang berlaku. Pasalnya setelah dilantik, selain akan menerima hak, juga akan terikat kewajiban yang harus dilaksanakan serta larangan yang harus dihindari sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja masing-masing. 

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut dalam acara Pelantikan 36 orang P3K ke dalam jabatan Fungsional, di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Pulau Punjung, Jum’at (08/04/2022). “Apabila perjanjian tersebut dilanggar, akan mendapat hukuman disiplin, apakah ringan, sedang atau hukuman disiplin berat”, ujar Sutan Riska

Lebih lanjut disampaikan Sutan Riska, dengan dilantiknya P3K ke dalam jabatan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini berarti dipandang cakap dan mampu serta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

”Untuk itu diminta saudara untuk berusaha memenuhi kompetensi yang dipercayakan kepada saudara serta mempelajari dan mewujudkan tugas pokok saudara masing-masing dengan baik”, terang bupati muda asal Sumatera Barat itu.

Pasanya kata bupati hanya dengan demikian saudara dapat bekerja dengan baik dan sesuai aturan serta memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompetitif ini. 

Selanjutnya, bupati mengingatkan dalam menuti karir, Aparatur Sipil Negara (ASN) menuntut kemampuan dan kompetensi serta kualifikasi yang ditentukan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut pimpinan melakukan penilaian terhadap kinerja ASN yang bersangkutan. 

”Oleh karena itu kembangkanlah kemampuan diri saudara secara optimal karena hanya dengan demikian saudara dapat bertahan dalam era persaingan yang akan semakin kompetitif nantinya”, tutur Sutan Riska

diakhir sambutannya sutan riska mengucapkan selamat kepada p3k yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 

“Amanah ini harus saudara pertanggungjawabkan dengan baik bukan hanya kepada saya dan masyarakat tapi juga kepada Allah SWT, semoga saudara mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan daerah ini, amin” tutup Sutan Riska. (elda)

Rektor Unand diwakili Ketua LPPM Unand, DR. Ir. ing. Uyung Gatot Syafrawi Dinata, MT, yang memimpin Tim IV Safari Ramadhan Pemprov Sumbar ke Masjid Syukur, Jorong Muaro Linggo, Nagari Langki, Kec. Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Kamis (7/4/2022).

Dalam sambutannya di nagari yang masih blankspot signal ponsel itu, Uyung Gatot menyampaikan bahwa sejauh ini banyak program Unand dalam pemberdayaan dan dorongan untuk kemajuan Nagari, khususnya Nagari Langki, Kabupaten Sijunjung serta sejumlah nagari di Sumbar secara bergiliran setiap tahunnya. 

"Hampir setiap tahun, Unand melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dengan mengirimkan ribuan mahasiswa ke hampir aeluruh nagari di Sumbar aecara bergikiran. Juga  banyak kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang intinya untuk mendorong pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat," ujar Uyung Gatot yang sebelumnya mengawali sambutannya dengan memperkenalkan semua anggota tim Safari Ramadhan Kelompok IV tersebut. 

Terlihat hadir, Ketua LKAAM Sumbar, H. Fauzi Bahar Datuak Nan Sati, Kadis Kebudayaan Syaifullah, Biro Kessos Meirizal, dan lainnya, serta didampingi Wakil Bupati Sijunjung, H. Iraddatilah, S.Pt. 

uyung menambahkan, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Pilihan Rakyat, Buya Mahyeldi dan Audy Joinnaldi mengusung visi,  "Terwujudnya Sumbar Madani Unggul dan berkelanjutan".

 

"Nah, untuk tingkat nagari, maka visi dijabarkan dalam bentuk misi yakni  meningkatkan SDM di Nagari, Memperkuatterwujudnya falsafah adat basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat",ujar Uyung.

Menurut Uyung Gatot,Satu hal yang juga harus jadi perhatian, yakni soal vaksinasi covid-19.  Karena banyak persyaratan administrasi kependudukan yang dihubungkan dengan sertifikat vaksinasi covid, diharapkan masyarakat Nagari Langki yang belum vaksin, segera vaksin agar tak ada masalah di kemudian hari.

Sementara itu Ustad Wakidul Kohar dalam tausiahnya menyampaikan bahwa ada dua hal yang dijaga dalam berpuasa, pertama, orang puasa harus menjaga lisannya (lidah), 

"Lidah ditutup dan dilindungi oleh gigi. Gigi ditutup oleh bibir. Sekarang, karena pandemi Covid-19, maka dianjurkan menutup bibir dengan masker untuk menjaga kesehatan kita. Bagi orang yang puasa, jika tidak bisa menjaga lidahnya, maka hilanglah pahala puasanya," kata Ustad Wakidul.

Kunjungan tim safari ramadhan diakhiri dengan penyerahan bantuan pembangunan masjid dari Pemprov Sumbar sebesar Rp.50 juta,dari Kabupaten Sijunjung beri bantuan sajadah dan alquran.(Sri)

Untuk mempromosikan Tempat Wisata yang ada di Kabupaten Kerinci,Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci Kunjungi DPRD Sumbar.

Rombongan yang dipimpin wakil Ketua komisi II Kerinci tersebut di sambut oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar di ruang khusus 1 DPRD Sumbar.Kamis (7/4/2022).

Komisi II DPRD kabupaten Kerinci ini melakukan kunjungan kerja (Kunker) tentang izin perdagangan dan juga aset-aset daerah Kerinci serta tentang pariwisitanya

Wakil ketua komisi II DPRD Kabupaten Kerinci, Amrizal mengatakan, saat ini Kabupeten Kerinci sedang berupaya menggaet wisatawan dari berbagai daerah termasuk Sumbar untuk berkunjung ke Kabupaten Kerinci.

“Kita, daerah kabupaten Kerinci itu adalah branding wisata, selama ini kan kebanyakan masyarakat kabupaten Kerinci berwisata ke Sumbar, nah saat ini kami juga ingin promosikan wisata kami juga agar masyarakat Sumbar berwisata ke Kerinci, biar ada imbal baliknya,” kata Amrizal.

Lanjut Amrizal, Kabupaten Kerinci mempunyai tempat-tempat wisata yang tak kalah bagus dari daerah lain yang dapat membuat wisatawan betah untuk berkunjung kesana.

“Kami punya tempat wisata seperti Gunung Kerinci, Danau Tujuh, Rawa Bento yang mirip seperti di Amazone. Selain itu kami juga punya Danau Kaco, Danau Tuo dan tempat wisata lainnya,” ujar Amrizal.

Sementara, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Raflis yang menyambut kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Kerinci mengatakan, terima kasih telah berkunjung ke DPRD Sumbar.

“Terima kasih atas kunjungan bapak-ibu semua ke DPRD Sumbar,” ujara Raflis.

Terkait pariwisata, Raflis katakan, Sumbar miliki Perda Pariwisata Halal yang mengatur segala tentang kepariwisataan.

“Di Sumbar kita punya Perda tentang Pariwisata. Dimana dalam perda tersebut diatur tentang penyelenggaraan pariwisata halal,” kata Raflis.(Sri)

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dharmasraya, merupakan cerminan dari lembaga yang melakukan pengawasan anggaran dan penyambung lidah masyarakat.

Kondisi gedung nan indah, bersih dan sejuk dipandang mata, akan melahirkan cara kerja yang bersih. Namun  beda hal nya dengan gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya yang kumuh.

Tampak, disejumlah dinding gedung DPRD itu berlumut. Bukan itu saja, dari pantauan media di gedung megah tersebut, terlihat sejumlah bahagian plafon sudah lepas.

Bahkan, di sepanjang dinding gedung megah yang dibangun dengan dana miliaran itu, bergelantungan sarang laba-laba serta dinding penuh debu.

Wajar, jika banyak orang menilai, bahwa  kantor merupakan cerminan dari para pegawai dan anggota DPRD setempat.

"Bagaimana bisa kerja yang bersih dan nyaman kalau kantornya saja kotor," ungkap salah seorang masyarakat Hariyadi.

Menurutnya, tidak mungkin DPRD tak anggarkan dana perawatan untuk gedung itu. Jikka memang tidak ada angaran untuk perawatan gedung DPRD, lanjutnya para wakil rakyat di daerah ini tentu harus berikan flapon untuk itu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan Syamsuardi, saat dikonfirmasi awak media diruang kerjanya menyebutkan, bahwa tidak ada anggaran untuk biaya perawatan.

"Sudah dua tahun ini tidak ada anggaran untuk perawatan gedung DPRD," sebutnya, Kamis (07/04/22)

Ia menyebutkan, tidak adanya anggaran perawatan gedung memang tidak di ajukan melalui flapon anggaran, tetapi hanya menyampaikan secara lisan pada DPRD.

"Menyampaikan secara berbisik ke DPRD sudah kita lakukan, untuk penganggaran memang tidak ada," ungkapnya 

Anehnya, tidak adanya anggaran untuk biaya perawatan gedung DPRD, namun ada puluhan tenaga harian lepas (THL) di Gedung yang diduduki 30 orang anggota DPRD itu.

"Untuk THL ada sebanyak kurang lebih 60 orang, dengan sistim gaji harian. Untuk satu orangnya kisaran Rp.60ribu," jelasnya.

Dikatakannya, tidak adanya anggaran pemeliharaan gedung dewan itu dikarenakan, kondisi keuangan yang tidak mencukupi.

"Jadi untuk anggaran saat ini lebih pada prioritas saja," pungkasnya.(elda)

Tim XI Safari Ramadhan(TSR) Kota Solok  kunjungi masjid Almunawarah Kampung baru, Kelurahan Nan Balimo, kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok,Kamis   (7/4/2022) malam.

Tim XI Safari Ramadhan dengan Koodinator Wakil ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, diikuti Sekretaris Dewan, Zulfahmi,SH, MH sebagai Wakil Koodinator, serta anggota Tim terdiri dari, Amperianto.S.ST (Kepala BPS), Jondrizal.S.Ag (Mubaligh), Novitri Yuningsih.S.Sos (Staf bagian Kesra),Wahyu Haryadi (Staf sekretariat DPRD) dan dua orang dari media/pers diantaranya, Riskarta (Media Lintas Media) dan Zulfahmi Nazar (Minangsatu).

Wakil Ketua DPRD Kota Solok,Efriyon Coneng menyampaikan, pihaknya bersama Pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa program diantaranya, mewujudkan masjid paripurna.

" Masjid paripurna bukan saja tempat sholat melainkan sebagai tempat musyawarah atau tempat berjalan nya roda perekonomian nantinya .

Dalam sambutan nya wakil ketua DPRD kota Solok juga memberi kesempatan kepada jamaah masjid untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah terkait dengan kelanjutan  pembangunan masjid kedepan nya.

jamaah masjid Almunawarah mengusulkan untuk dapat di bangun pagar masjid , AC ruangan dan pembangunan atap tempat berwuduk serta pengecoran halaman masjid. 

" Untuk pembangunan pagar masjid dan pengecoran halaman pengerjaan nya insyaallah akan di laksanakan di akhir tahun ini, dan untuk pembangunan atap tempat berwuduk akan kita anggarkan ditahun 2023 ungkap Efriyon Coneng".

Di akhir acara TimXI Safari Ramadhan menyerahkan bantuan kepada pengurus masjid Almunawarah sebesar Rp. 3.000.000., yg diserahkan oleh kepala BPS kota Solok  Amperianto.S.ST . (karta).

Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri (lima dari kiri) dan staf pimpinan diabadikan bersama tim Auditor Baharkam Mabes Polri yang dipimpin Dirpamobvit Baharkam Polri Brigjen. Pol. Suhendri, S.H., S.I.K (enam dari kiri) bersama  jajaran, dalam kunjungan ke PT Semen Padang, Rabu (6/4/2022)

Tim Auditor Baharkam Mabes Polri mengunjungi PT Semen Padang untuk mengaudit implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) berdasarkan Perpol No 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perkap No 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, Rabu (6/4/2022). 

Dalam kunjungan tersebut, tim Auditor Baharkam Mabes Polri yang dipimpin Dirpamobvit Baharkam Polri Brigjen. Pol. Suhendri, S.H., S.I.K, sebagai penanggung jawab

dan terdiri dari, Kombes Pol. Murry Mirranda, S.I.K (Ketua Tim), Roy Kusumawardana, ST, MM (anggota), Ir. Mohammad Zari, MM (anggota), I Andy Mulyadi, SE (anggota), dan Iptu Debbie Novia Rizal (anggota). Juga hadir,  Direktur Ditpamobvit Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Hardian Indra Nurinta, SIK.

Mereka disambut Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri, Kepala Departemen SDM & Umum yang juga Pjs. Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, R Trisandi Hendrawan, dan Kepala Unit Humas & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati, Kepala Unit Pengamanan, AKBP Firdaus, Kepala Unit Sistem Manajemen,  Nelvi Irawati, epala Unit Health Safety Environment (HSE), Mustaqim Nasyra, Staf Sistem Manajemen, Mulya Andhika Pratama.

 

Dirpamobvit Brigjen. Pol. Suhendri, S.H., S.I.K, mengatakan, audit implementasi SMP yang berlangsung selama tiga hari, yaitu 6-8 April 2022 ini dilakukan berdasarkan Kepres No 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Pasal 4 ayat 1 pada Kepres tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan objek vital nasional wajib melaksanakan pengamanan internal. 

Selanjutnya pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan apabila diminta oleh pihak pengelola objek vital nasional. Sedangkan pada pasal 5, disebutkan bahwa pengelola objek vital nasional dalam menyelenggarakan pengamanan perusahaan, harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Polri. 

Kemudian Pasal 5 ayat 3, disebutkan Polri bersama-sama dengan pengelola objek vital nasional melaksanakan audit secara berkala tentang sistem manajemen pengamanan. "Nah, yang kami lakukan sekarang ini adalah implementasi dari pasal 5 ayat 3 tersebut," kata Suhendri saat Opening Meeting Audit SMP di Ruang Rapat Lantai I Kantor Pusat PT Semen Padang, Rabu (6/4/2022). 

Implementasi dari Pasal 5 ayat 3 pada Kepres No 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional itu, kata Suhendri melanjutkan, juga dijabarkan pada Perpol No 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perkap No 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu. 

"Jabaran dari Perpol No 7 tahun 2019 itulah yang kemudian juga dijadikan dasar bagi Pamobvit Baharkam Polri untuk mengaudit sistem pengamanan perusahaan yang diawali dengan MoU antara PT Semen Padang dengan Pamobvit Baharkam Mabes Polri yang kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Perjanjian Kerja Teknis (PKT)," ujarnya. 

Suhendri pun berharap agar PT Semen Padang sebagai perusahaan semen kebanggaan masyarakat minang bisa meraih Sertifikat Gold dari implementas SMP berdasarkan Perpol No 7 tahun 2019 tersebut. Karena, saat Bimtek Audit SMP oleh tim Baharkam Polri tiga bulan lalu, nilai PT Semen Padang selangkah lagi mendekati batas nilai Gold. 

"Memang mencapai Sertifikat Gold itu mungkin lebih mudah, namun yang perlu diperhatikan adalah mempertahankannya. Ini yang saya harapkan natinya kalau PT Semen Padang meraih Sertifikat Gold. Karena bagi saya, ini juga suatu kebanggaan saya sebagai orang minang dan juga sebagai Dirpamobvit Baharkam Polri," ungkap jenderal asal Padang Panjang ini. 

Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri mengatakan, PT Semen Padang sebelumnya sudah mengantongi sertifikasi SMP sejak tahun 2012 dengan menggunakan standar penilaian berdasarkan Perkap No. 24 tahun 2007. Namun, sebagai objek vital nasional, tentunya PT Semen Padang terus melakukan upgreding terhadap sertifikasi SMP. 

"Nah, sertifikasi SMP terbaru dilakukan berdasarkan Perpol No 7 Tahun 2019. Sertivikasi ini diawali dengan audit dan klarifikasi. Sekarang ini, adalah kegiatan audit. Audit, klarifikasi dan sertifikasi itu juga merupakan wujud dari PKT tanggal 7 Februari 2022 antara Dirut PT Semen Padang, Pak Asri Mukhtar dengan Dirpamobvit Baharkam Polri Brigjen Suhendri," kata Oktoweri. 

Bagi PT Semen Padang, sebut Oktoweri, sertifikasi SMP sangat dibutuhkan, karena bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan di perusahaan sebagai salah satu objek vital nasional dengan melibatkan integrasi seluruh pihak untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan bencana serta yang terutama mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif demi tercapainya target Perusahaan. 

Kemudian, sertifikasi SMP juga akan meningkatkan motivasi dan sekaligus enforcement dalam implementasi SMP, serta juga dapat meningkatkan keefektifan sistem manajemen pengamanan di perusahaan dengan mengacu kepada standard yang telah teruji kehandalannya. 

Untuk itu, Oktoweri berharap kegiatan audit implementasi SMP ini akan memberi masukan dan peningkatan berkelanjutan pada sistem manajemen pengamanan yang akan menjadi kekuatan dan penyokong utama bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan. 

"Jadi, kami sangat siap untuk diaudit dan kami berharap kepada auditor SMP untuk memotret PT Semen Padang dengan baik, sehingga apa-apa yang telah kami lakukan betul-betul sesuai dengan sistemnya. Kalau ada hal yang belum sesuai atau perlu perbaikan, kami tentunya akan senang hati untuk memperbaikinya," ujarnya. 

Terkait target dari audit implementasi SMP, kata Oktoweri, PT Semen Padang memang menargetkan untuk bisa mendapatkan Sertifikat Gold, karena di Sumbar, PT Semen Padang adalah objek vital nasional yang besar dan tentunya menjadi role model atau contoh. 

"Untuk itu, seluruh unit di PT Semen Padang yang mengawal implementasi SMP ini, diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian agenda audit dengan serius dan seksama," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Auditor Implementasi SMP, Kombes Pol Murry Murranda menyebut bahwa sertifikasi SMP berdasarkan Perpol No 7 tahun 2019 itu terdapat tiga tahap, yaitu bimtek, audit dan klarifikasi. Untuk tahapan bimtek, itu sudah dilakukan oleh tim Baharkam Polri pada Desember 2021. 

Kemudian tahapan audit yang saat ini tengah berlangsung, timnya menemukan bahwa implementasi SMP di PT Semen Padang cukup bagus dibandingkan pada saat bimtek. Bahkan, temuan-temuan pada saat tahapan bimtek juga telah ditindaklanjuti oleh PT Semen Padang. 

Pada tahapan audit ini, khususnya yang bersifat strategis seperti sasaran keamanan untuk setiap fungsi perlu dilengkapi, begitu juga dengan administrasi atau analisa evaluasi juga perlu dilakukan cukup komprehensif oleh PT Semen Padang. 

"Ini yang kami harapkan ke depan bisa dilengkapi dan dipenuhi oleh PT Semen Padang," kata Murry Murranda.(*)

Meskipun Covid-19 sudah mereda, namun ancamannya selalu ada,untuk itu masyarakat diminta tidak boleh lenga,selalu waspada dan menjaga Protokol Kesehata (Prokes).

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengingatkan hal itu kepada Jamaah Masjid Al Muttaqien, Kelurahan Pegambiran, Kec. Lubuk Bugalung, Kota Padang,saat memimpin Tim Safari Ramadhan Pemprov Sumbar ke masjid tersebut, Rabu (6/4/2022) malam.

“Alhamdullilah, Covid-19 telah mereda sehingga Pemprov Sumbar kembali membentuk Tim Safari Ramadhan. Ingat, di bulan suci ramadhan tahun sebelumnya, masjid terlihat lengang karena pandemi Covid-19. Pergerakan ekonomi masyarakat jadi terhalang karena banyaknya aturan yang ditetapkan pemerintah. Kini, ketika Covid telah mereda, ekonomi mulai bergerak, masjid mulai ramai, maka kita harus tetap waspada. Jangan abai dan tetaplah jaga prokes, minimal tetap memakai masker kemana pergi,” ucap Supardi.

Mengawali sambutannya,Supardi memperkenalkan rombongan Kelompok 3 Tim Safari Ramdhan Pemprov Sumbar, yang terdiri dari H. Raflis (Sekwan DPRD Sumbar), Husin Daruhan (Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar), Zainudddin (Inspektorat Sumbar), Heri Nofriyadi (Dinas Perhubungan), Yuzalmon (Komisioner KPU Sumbar), Dahrul Idris (Kasubag Protokol dan Kehumasan DPRD Sumbar), serta sejumlah wartawan media cetak dan online.

Supardi: Masyarakat Harus Waspada Meski Covid Sudah Reda 

“Hari ini merupakan shalat tarawih malam kelima bagi yang memulai puasa Sabtu dan malam keempat bagi yang mulai puasa Minggu. Semoga, shalat tarawih malam-malam berikutnya, masjid tatap ramai dan covid makin mereda sehingga kita dapat beribadah dengan khusyuk,” ungkap Supardi.

Dikatakan Supardi, Al Muttaqien berarti sudah sempurna. Maka sempurnakanlah ibadah di bulan suci Ramadhan 1443 H ini dengan selalu melaksanakan shalat tarawih berjamaah.

“Kita di DPRD Sumbar selalu taat prokes. Bahkan tadi siang, segenap pimpinan, anggota dan staf sekretariat DPRD Sumbar telah melaksanakan vaksin booster. Semoga kita semua terjaga dari virus yang tersebut dan dapat menjalankan amanah tugas dengan baik,” ungkap Supardi.

Pada kesempatan itu, Supardi menyinggung adanyan lembaga survey yang menyatakan bahwa ada 3 daerah di Sumbar, salah satunya Kota Padang, sebagai daerah yang intoleran terhadap kerukunan umat beragama.

“Ini sangat mengejutkan kita. Padahal, Sumbar atau ranah minang sebagai penganut adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tidak pernah kita dengar ada gangguan terhadap penganut agama lain dalam beribadah. Tidak ada penggusuran rumah ibadah,” tegas Supardi.

Karena itu, lanjut Supardi, dalam waktu dekat DPRD Sumbar berencana memanggil lembaga survey tersebut untuk memaparkan, apa kriterianya sehingga 3 daerah di Sumbar itu disebut sebagai daerah intoleran terhadap kerukunan beragama.

“Kita harus tahu seperti apa dan dimana surveynya. Karena banyak perantau minang yang menelpon terkait hasil survey yang cukup meresahkan kita semua. Islam itu Rahmatan Lil Alamin. Kita sangat menerima perbedaan-perbedaan dalam melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing,” pungkas Supardi.

Di akhir acara, Supardi menyerahkan bantuan untuk pembangunan Masjid Al Muttaqien sebesar Rp. 50 juta yang diterima oleh pengurus masjid.(Sri)

Solok Kota, Lintas Media News, -

 Wakil ketua DPRD kota Solok, Efriyon Coneng, pimpin Tim safari ramadhan, Tim XI kunjungi masjid Al-Fitra Sawah Aro, Kelurahan Tanjung Paku,Rabu (06/04/2022), .

Dalam rombongan TSR XI ini, hadir Sekretaris Dewan Zulfahmi.SH.MH, Amperianto.S.ST (kepala BPJS), Jondrizal.S.Ag (Mubaligh), Nofitri Yuningsih.S.STP (staf bagian Kesra), Wahyu Haryadi (staf sekretariat DPRD) serta dua orang wartawan, yaitu Riskarta (media Lintas Media) dan Zulfahmi Nazar ( media Minangsatu ).

 

Dihadapan jamaah tarwih Masjid Al Fitrah, Efriyon Coneng menyampaikan beberapa program maupun usulan masyarakat Sawah Aro terkait kelanjutan proposal pembangunan masjid Al Fitrah.

 

Menanggapi hal itu, Coneng menyebutkan, sebagai salah satu perwakilan masyarakat Sawah Aro pada tahun 2020 telah menganggarkan untuk pembangunan masjid Al Fitrah sebanyak Rp 4 milyar.

Namun anggaran tersebut tidak jadi terealisasi lantaran adanya masukkan dari masyarakat berupa surat kaleng ke DPRD terkait keberatan terhadap pembangunan masjid.

Sebelumnya, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Solok telah melakukan survay untuk melihat kondisi masjid Al Fitrah dan menurut dinas terkait kondisi masjid sangat layak untuk dilakukan renovasi.

Selanjutnya pada tahun berikutnya 2021 di anggarkan kembali namun masih belum bisa terealisasi. 

" Jadi kami menghimbau kepada masyarakat terutama jamaah untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat tujuan pembangunan masjid ini, sehingga kita bisa memiliki masjid yang representatif seperti masjid lainnya yang sudah si bangun dengan menggunakan APBD kota solok," ungkap Efriyon Coneng.

 

Efriyon Coneng menjelaskan, saat sekarang banyak tantangan bagi kita kedepannya. Salah satu tujuan dibangunnya masjid yang representatif,  yaitu agar dapat memberikan pembekalan bagi anak-anak kita salah satunya menyediakan fasilitas MDTA.

" Harapan kami kedepannya mari kita dukung pengurus masjid dalam mengelola masjid yang kita cintai ini sehingga ramai dikunjungi oleh jamaah untuk melakukan sholat lima waktu," pinta Efriyon Coneng.

Disela - sela acara, jamaah juga mengusulkan dan menyampaikan aspirasi kepada Wakil rakyat salah satunya adalah pembangunan masjid Al Fitrah tetap berlanjut. Karena sampai saat ini, ulas warga, masjid Al Fitrah tidak ada mengalami persoalan.

Disisi lain, jamaah juga menyampaikan persoalan yang sangat prinsip, yaitu persoalan sampah dan sendimen bandar yang telah menumpuk sehingga membuat air tidak lancar di kawasan Sawah Aro.

 

" Selain itu Petugas sampah yang masuk ke kawasan Sawah Aro selalu memilih - milih sampah sehingga tidak optimal dan banyak sampah yang tertinggal," ungkap warga. (karta)

Setiap generasi perlu mewaspadai penyalahgunaan narkoba, LGBT, pergaulan bebas dan tawuran. Ini lebih dikarena dunia ini tidak ada batasnya, semua terbuka.didunia maya internet dan kemajuan teknologi informasi. Jika semua tidak lagi berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla maka kita akan hancur merugi hidup sia-sia. 

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) yang diwakili staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan Drs. Syafrizal Ucok, MM dalam sambutan Tim Safari Ramadan (TSR) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di masjid Nurul Yaqin Kajai Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Rabu ( 6/4/2022)

Syafrizal Ucok lebih lanjut menyampaikan perlu ada peran ninik mamak, alim ulama dan bundo kanduang memberikan pendidikan adat dan budaya, nilai-nilai keagamaan kepada anak  kemenakan dimasing masing suku dan kaum.  

"Setiap penghulu ninik mamak wajib ikut  menyiapkan generasi mendatang mengaji di surau. Mendidik anak kemenakan tahu jo adat budaya sebagai karakter urang minang berfilsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Disadari pengulu orang yang dihargai sebagai benteng adat nilai-nilai budaya tak lakang dek paneh dan lapuak dek hujan", ungkapnya. 

Ucok juga menyampaikan kenapa tim safari ramadan dilakukan setiap tahun. Karena tujuannya untuk meningkatkan silaturrahmi, pemerintah hadir ditengah masyrakatnya. 

"Kedua TSR sebagai media menyampaikan informasi penyelenggaraan daerah, menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan bantuan pembangunan masjid sebesar 50 juta yang sebelum 20 dan 10 untuk mushalla," kata pejabat senior ini. 

Covid 19 sudah melandai, dunsanak di rantau dua tahun ada covid kemaren tidak bisa pulang kampung. Untuk tetap mewaspadai saat ini perlu ikut vaksin jika perlu boster sekaligus sebagai ikhtiar meningkatkan imun tubuh. 

"Jika tidak vaksin bisa dirawat selama 14 hari jika kena covid 19 bahkan terdampak kematian. Jika belum vaksin lah segera untuk kesehatan kita bersama. Pentingnya vaksin sebagai jaminan melakukan perjalanan jauh apalagi naik pesawat", ajaknya.

Pemkab Tanah Datar yang diwakili Staf ahli bupati bidang politik dan pemerintahan, Drs.Abrar, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan TSR Pemprov Sumbar dan berbahagia pembatasan sudah dikurangi pemerintah pusat dalam menjalan ibadah tahun ini. 

"Isi malam-malam ramadan secara khusuk. Laksanakanlah program Tanah Datar satu rumah satu hafis ada pemberikan stiker sebagai tanda kebanggaan. Dan saat musim hujan datang, ada bajak gratis, hubungi Penyuluh Pertanian Lapangan terdekat koordinasi dengan pak Wali apakah pinjam alat saja atau dengan operator dapat dilihat prosedurnya", himbaunya.

Ketua Pengurus Masjid Erwin, juga katakan bangga kedatangan tim safari ramadan dari provinsi. Jemaah Nurul Yakin, selamat datang, mohon maaf jikok hidangan tidak pado tampek nyo , jalan yang banyak ba lubuak. 

"Pembangunan masjid saat ini ada program merenovasi tempat bak berudhuk, karena jumlah penduduk bertambah. Nilai renovasi tersebut sebesar 80 juta. Semoga ado solusi untuk terwujudnya harapan penduduk Kajai ini, harapnya. 

Rombongan TSR 12 Pemprov Sumbar, terdiri dari Sekdaprov, Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi dan keuangan, Ka BPKA, Kadis Kesehatan, Kadis Nakertrans, Kabiro Pemerintahan, Kabiro Adpim, ustad Syofyan Diran dan tim biro Kesra Setdaprov. (zs)

Untuk memberikan pelayanan cepat, tepat, efesien dan transparan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) beserta keluarga dan sekretariat DPRD beserta keluarga untuk mendapatkan pelaksanaan vaksin booster,untuk itu sekretariat DPRD Sumbar menggelar vaksinasi ketiga yakni vaksin Booster di ruangan rapat utama DPRD Sumbar. Rabu (6/4/2022).

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis SH, MM mengatakan, pelaksanakan vaksin booster ini berdasarkan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi pada, 4 April 2022 soal lanjutan penjadwalan kegiatan DPRD masa persidangan kedua tahun 2021/2022 dan masa persidangan ketiga tahun 2022.

“Sampai siang ini lebih kurang ada 100 orang peserta divaksin oleh dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Hasil vaksin booster langsung keluar print outnya dengan vaksin pfezer serta animo sangat ramai. Mudah- mudahan semoga semua anggota dewan berkesempatan bersama keluarga dan apabila masih tersisa akan kita jadwalkan kembali,” ujar Raflis.

Menurut Raflis,pihaknya mengupayakan agar pimpinan, anggota keluarga dan sekretariat dapat mengikuti vaksinasi ketiga ini dapat digunakan naik pesawat. Kalau tidak maka dilakukan antigen,dan untuk anti gen,DPRD Sumbar juga  telah memiliki klinik utama sudah menyiapkan antigen dibuka jam kerja pukul 08.30 Wib dan ditutup pada pukul 18:00 wib.

“Kita sengaja melengkapi semua fasilitas dan kita optimalkan pelayanan kepada pimpinan dan anggota untuk mendukung pelaksaan tugas, dan fungsinya,” tambah Raflis lagi.

Ditegaskannya, sekretariat selalu memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar, serta semua komponen yang datang ke gedung DPRD Sumbar.

DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah pertama melakukan vaksinasi ketiga booster secara keseluruhan dan terpadu, karena ingin agar Pimpinan, Anggota serta stakeholder lainnya merasa nyaman berada di lingkungan ini.

Semua gerak dan langkah sekretaris DPRD Sumbar Raflis, tetap harus mempertimbangkan segala sesuatunya, sehingga mendapatkan dukungan dari ketua DPRD Sumbar Supardi serta pimpinan lainnya, dan juga anggota.

Baca Juga:  Putera Pessel Ini Matangkan Persiapan Maju untuk DPD RI

Sekaitan dengan jadwal booster yang telah ditetapkan dalam Bamus, ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, sesuai dengan program maka semua yang beraktifitas di gedung DPRD Sumbar, baik pimpinan, anggota, sekretariat dan tenaga pendukung lainnya akan dikenakan booster.

“Kita sudah sepakati bersama, dan meminta sekwan untuk melaksanakan booster, bagi yang belum bisa hari ini, maka akan kita jadwalkan berikutnya, semua kita serahkan pada sekwan dan staf mengaturnya, baik untuk tempat, kordinasi medik dan lainnya,” tegas Supardi.

Ditegaskannya, semua yang terbaik untuk mendukung kegiatan ke-dewan-an, maka pimpinan dan anggota DPRD Sumbar selalu siap, karena akan berefek pada kepentingan masyarakat.

“Kita unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumbar siap mendukung berbagai program, apa lagi sehat merupakan modal untuk pengabdian pada masyarakat, booster merupakan jalan untuk menuju sehat,” tutup Supardi.(Sri)