Agam, Lintas Media News

Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki keunikan budaya sebagai identitas diri.  Salah satu keunikan itu sistem matrilineal dalam pewarisan suku, harta pusaka, dan gelar kebesaran adat.  Kearifan lokal Minangkabau tampak nyata dari pola hidup masyarakat yang menjujung tinggi adat dan agama, sehingga muncul ungkapan filosofi "Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS - SBK).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah Datuak Marajo, saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengamalan ABS-SBK Bagi Generasi yang berasal dari daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi di Hotel Sakura Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Jumat (9/7/2021).

"Untuk menjaga adat budaya ABS - SBK perlu digali, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan, terutama bagi generasi muda saat ini. Itu akan menyatu dalam kehidupan keseharian," ujar Mahyeldi dihadapan para Milenial peserta Bimtek.

ABS-SBK bertujuan untuk memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang mampu menggerakan ruang lingkup kehidupan keseharian.

"Maka dari Bimtek ini bisa memberikan dan akan melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan agama Islam, adat, dan falsafah hidup orang Minangkabau," urainya.

Kepada generasi Milenial Minangkabau, Gubernur Sumbar berharap bisa menjaga dan melestarikan, nilai nilai, karakter dapat melekat ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari. "Jangan sampai orang Minang ini lebih Barat pula dari Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.

Banyak faktor yang membuat kita bangga dalam penerapan ABS-SBK merupakan kolabirasi antara adat dan agama Islam yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial budaya Minangkabau. Hal ini dapat dilakukan dengan pembinaan generasi muda di surau-surau, dan masjid disetiap kelurahan.

Selanjutnya Mahyeldi menyampaikan, bahwa Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) syarak mengato adat memakai, perlu diwariskan dan ditransformasikan kepada generasi - generasi mendatang, sehingga budaya Minangkabau akan terpelihara dan terjaga untuk masa yang akan datang.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan mengambil peran dalam menjaga agar pemahaman nilai pada ABS - SBK terus terjaga dari menciptakan generasi, salah satunya melalui kegiatan Bimtek ini. 

Sementara itu, Bupati Agam Andri Warman mengharapkan kepada peserta Bimtek yang berasal generasi milenial Minangkabau yang berasal dari Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi bisa mengamalkan ABS - SBK dalam kehidupan seharian.

"Karena rendahnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam, adat dan budaya pada generasi muda. Kita tidak ingin penerapan ABS-SBK hanya tinggal slogan sebagai kearifan lokal. ABS-SBK tidak boleh tinggal menjadi kenangan, cerita saja, hatus kita jaga bersama, terutama bagi generasi Milenial Minangkabau," sebut Andri.

Ia menginginkan ABS-SBK ini bisa diterapkan di seluruh Nagari Agam dengan mendirikan rumah Tahfidz disetiap Jorong. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.

"Yang nantinya rumah rumah Tahfidz tersebut akan melahirkan generasi milenial yang hafal Alquran," ungkapnya.

Lanjut Bupati Agam mengatakan, perkembangan zaman semakin pesat, sehingga diperlukan upaya yang terus-menerus untuk melestarikan budaya Minangkabau dan mewariskannya kepada generasi muda, karena generasi mudalah yang akan melanjutkan adat istiadat ini nantinya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Gemala Ranti menyampaikan, tujuan kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman nilai-nilai ABS-SBK kepada generasi muda. 

Hal ini merupakan identitas diri masyarakat Minangkabau yang secara turun-temurun dari generasi ke generasi.  Hari ini telah hadir 50 (lima puluh) orang generasi milenial (muda) yang berasal dari Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi untuk mengikuti kegiatan Bimtek Pengamalan ABS-SBK Bagi Generai Muda dari tanggal 9 - 12 Juli 2021. "Kami berharap dari pelatihan ini para generasi milebial Minangkabau dapat menjadi bekal sebagai pewaris ABS-SBK.Karakter ABS-SBK tidak hilang pada mereka," sebutnya. (*/b/hms)

Padang, Lintas Media News

Selamat Hari Bhayangkara ke - 75 tahun, dengan transformasi Polri yang Presisi mendukung percepatan penanganan covid 19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju.

"Pemerintah provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada Polri yang telah memberikan pelayanan dan pengabdian yang luar biasa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap kehidupan masyarakat di Sumbar",  hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disela - sela menghadiri acara upacara peringatan  Hari Bhayangkara ke- 75, 1Juli 1946- 1Juli 2021 di lakutan secara virtual dengan Presiden Republik Indonesia di Mapolda Sumbar, Kamis (1/7/2021).

Gubernur menambahkan penghargaan yang tinggi ikut serta berpartisipasi dalam penanganan dan antisipasi penyebaran covid 19  di Sumbar.

"Selamat bertugas dan teruslah berkarya memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mempermudah kita dalam menjalankan amanah ini, aamiin," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H sangsako Tuanku Rajo Sinaro Basa, pejabat utama polda Sumbar, Dandrem, Danlantamal II Padang, Kajadi sumbar, Danlanud, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala BNNP Sumbar, Dan di istana negara mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Upacara ini juga dihadiri oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia melalui konferensi video.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam upacara Hari Bhayangkara ke-75, meminta jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus melakukan pembenahan dan memperkuat manajemen dan kelembagaannya guna meningkatkan kinerja dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat.

“Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teruslah bertransformasi menuju Polri yang Presisi, menjadi abdi utama nusa dan bangsa,” ujarnya dalam amanat yang disampaikan pada Upacara Peringatan ke-75 Hari Bhayangkara Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden katakan, Polri yang Presisi yaitu prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan merupakan program yang diusung Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak menjabat sebagai Kapolri.

Di tengah keseriusan terlibat aktif dalam mendukung pemerintah menangani pandemi COVID-19, Presiden meminta jajaran Polri untuk juga tetap fokus menjalankan tugas-tugas pokoknya.

“Polri jangan lengah sedikitpun dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Polri jangan pernah lengah dalam memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Lebih lanjut Kepala Negara mengingatkan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang sangat cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin kompleks.

“Polri harus berpacu menguasai iptek agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan. Penggunaan kewenangan Polri harus juga didukung oleh perkembangan teknologi mutakhir,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan, penggunaan kewenangan Polri seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.

“Ingat, bahwa negara kita adalah negara Pancasila, negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri bukan hanya harus tampil tegas dan tanpa pandang bulu, tetapi juga harus tampil sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,” tegasnya.

Presiden menambahkan, Polri juga harus berwajah ramah dan selalu bersifat melayani masyarakat luas. “Polri harus Presisi dalam menjalankan wewenangnya, harus akurat dalam membuat keputusan, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan harus menjunjung tinggi norma-norma martabat masyarakat,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung transformasi menuju Polri yang Presisi.

“Rekrutmen, pendidikan, dan promosi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Harus mencari karakter yang sesuai dengan tugas-tugas Polri dan harus menguasai perkembangan iptek terbaru,” jelasnya.

Selain itu, dalam rangka menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, Presiden juga meminta Polri melakukan pembenahan secara komprehensif, termasuk dalam kebijakan perencanaan, pengorganisasian, dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mendukung Polri yang modern. (*/hms)

Padang, Lintas Media News

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan pentingnya Komunikasi,Koordinasi dan Kolaborasi antar instansi dalam pemerintahan karena pada dasarnya pemerintahan adalah kumpulan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling mendukung satu sama lain agar kinerja dan pelayanan pada masyarakat bisa maksimal.

"Ibarat satu tubuh, kalau ada satu bagian saja yang mati, yang tidak berfungsi maka akan merusak "tubuh" Pemprov Sumbar secara keseluruhan," katanya dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (30/6/2021)

Karena itu kata Gubernur, ke depan komunikasi,koordinasi dan kolaborasi harus menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian serius. Seluruh asisten harus mampu meningkatkan koordinasi jajaran yang menjadi tanggung jawabnya serta dengan instansi yang di bawah asisten yang lain termasuk dengan Sekretaris Daerah.

"Dengan lancarnnya Komunikasi dan Koordinasi berbagai permasalahan yang ada dapat terdeteksi sejak dini, yang telah selesai, yang sedang terjadi, yang terkendala dan bisa dicarikan solusi bersama-sama," tegasnya.

Menurutnya, instansi pemerintahan seperti Sekretariat Daerah itu lengkap, ada biro hukum, biro pembangunan, staf ahli dan banyak pula ahli di Balitbang yang bisa diajak berkoordinasi dan menjadi tempat konsultasi.

Dengan demikian ia meminta ke depan tidak boleh lagi ada persoalan yang tidak terselesaikan. Tidak boleh ada masalah yang tidak ada solusi di Pemprov Sumbar. 

Koordinasi itupun tidak pula harus melalui rapat resmi tetapi bisa menggunakan telepon atau secara virtual. "Tidak ada hambatan dan batas saat ini. Itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi," katanya.

Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur juga menekankan pentingnya perencanaan secara luas, tidak hanya dalam lingkup terbatas Pemprov Sumbar, tetapi dalam konteks kemajuan Provinsi Sumbar.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pengentasan stunting yang angkanya cukup tinggi di Sumbar. Data Dinas Kesehatan Sumbar angka stunting itu mencapai 27,67 persen atau hampir sepertiga. Artinya dari tiga orang anak yang lahir satu stunting.

Permasalahan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh provinsi karena itu perlu peran aktif dari sembilan kabupaten/kota yang memiliki angka stunting yang tinggi di Sumbar.

Salah satu cara adalah dengan mengarahkan APBD kabupaten/kota itu untuk mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan stunting di daerahnya. 

Pemprov memiliki posisi strategis untuk bisa "mengarahkan" melalui evaluasi APBD kabupaten/kota yang tengah berjalan.

"Bakeuda yang bertugas untuk evaluasi tolong pastikan ada anggaran di APBD kabupaten/kota itu untuk pengentasan stunting," katanya.

Bersamaan dengan program pengentasan stunting, secara bersamaan bisa pula dilakukan upaya meningkatkan imun untuk mengantisipasi COVID-19. Diantaranya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah misalnya membuat program makan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak.

"Telur, madu dan sayuran produksi petani dan peternak Sumbar bisa dimanfaatkan. Dibeli dengan APBD atau CSR kemudian diberikan kepada masyarakat," katanya.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy juga menekankan tentang kesehatan terutama terkait vaksinasi yang capaiannya masih belum maksimal di daerah itu. Beberapa langkah telah diambil diantaranya pembatalan dan penghentian sementara semua perjalanan dinas ke Pulau Jawa.

Ia juga menekankan soal pemanfaatan teknologi untuk berbagai bidang dalam jajaran pemerintahan di Sumbar seperti sistem merit untuk pegawai, e catalog di perpusatakaan dan arsip.

Ia juga menyinggung soal iven wisata, budaya dan aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk SDM PNS.

Wagub menilai hilirisasi sektor pertanian dan peternakan di Sumbar masih lemah. Itu yang menjadi salah satu fokus ke depan diantaranya untuk komoditas gambir yang sebenarnya menjadi salah satu keunggulan Sumbar. (*/b/rel)

Padang, Lintas Media News

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar melakukan pembatasan perjalanan dinas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Daerah berpergian keluar daerah yang status perkembangan Covid 19 hitam dan merah. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi disela-sela kegiatan pertemuan dengan masyarakat pemilik karamba danau Maninjau Agam di Gubernuran, Selasa (26/6/2021).

Gubernur Sumbar jelas pembatasan ini dilakukan guna mengurangi resiko penyebaran wabah pandemi covid 19 di Sumbar. 

"Kita bersyukur saat ini ada 7 daerah di Sumbar yang telah kembali dalam status kuning yang awalnya berstatus orange. Ini menandakan penanganan covid 19 sudah semakin baik," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga sampaikan, kita terus menerus mendorong masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan dan melakukan vaksin guna meningkatkan imun tubuh masyarakat dalam menghadapi wabah covid 19. 

"Tadi juga dalam acara peringatan Harganas di Sumbar, kita mengajak setiap keluarga selalu menjalan prokes, melakuna vaksinasi dan meningkatkan imun tubuh dengan meningkatkan makan bergizi dan buah-buah setiap hari. Mencegah lebih baik dari pada mengobati," pungkasnya. (b/rel)

Padang, Lintas Media News

Revitalisasi Danau Maninjau merupakan program nasional dalam upaya mengembalikan keasrian lingkungan danau agar tidak lagi terjadi tercemaran dimasa-masa mendatang.  

"Pengurangan karamba tentu sebuah hal yang wajar, karena diketahui sudah melampau ambang batas yang dapat menimbulkan pencemaran dan kematian ribuan ikan yang setiap tahunnya yang tentunya merugikan masyarakat dan merusak lingkungan sekitarnya," ungkap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan tokoh masyarakat pemilik karamba Danau Maninjau di ruang rapat Gubernuran Sumbar, Selasa (29/6/2021).

Gubernur Sumbar menyampaikan kebijakan perintah pasti dalam menindak lanjuti nya tidak akan mempersulit masyarakat, bahkan akan mencarikan solusi guna meningkatkan kesejahterakan masyarakat sekitar dengan bantuan usaha, peralatan dan program-program keahlian meningkatkan potensi masyarakat agar mampu mengembangkan usahanya lebih baik lagi tanpa mencemari danau Maninjau lagi.

"Pengurangan karamba yang ada, tidak akan menghabiskan seluruh keramba apalagi milik penduduk asli sekitar danau tersebut. Kita meminta keramba yang sudah usang tidak dipakai untuk di angkat agar tidak mencemari, lalu ikan-ikan yang mati juga diangkat, dikeluarkan dari danau, supaya tidak mencemari lingkungan yang ada," ajak Mahyeldi.

Sementara itu, kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumbar Ir. Yosmeri katakan kehadiran masyarakat pemilik karamba di Maninjau meminta perhatian pemerintah sebelum program revitalisasi  Maninjau dilaksanakan.

Pemilik keramba meminta pemerintah menyelamatkan usaha rakyat, keramba yang dimiliki penduduk asli, yang sudah turun temurun mendiami Maninjau.

Karena usaha karamba merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Keramba menghidupi keluarga, mengkuliahi anak-anak dan membantu kehidupan masyarakat sekitarnya.

"Kita berharap masyarakat sekitar danau Maninjau dan sekitarnya dapat berperan aktif dalam mengembalikan keasrian danau Maninjau yang indah dan potensi alamnya yang luar biasa," himbau Yosmeri. (b/rel)

Jakarta, Lintas Media News

Membangun image positif kinerja pimpinan merupakan sesuatu hal yang menjadi penting dalam menjalankan tugas, fungsi dan peran Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) yang berada di sekretariat daerah. Karena Biro Adpim menjalankan pelayanan pimpinan bagaimana menjaga wibawa, dan kharismatik citra pimpinan sebagai lambang daerah yang melekat dalam dirinya. 

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Beni Irwan, MSi, MA ketika memberikan pandangan dalam audiensi tim Biro Adpim Setdaprov Sumbar diruang kerjanya dikantor kemendagri Jakarta, Jum'at (25/6/2021).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Protokol mewakili Biro Adpim Kemendagri, Drs.M.S.Iskandar, MSi, Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan (Makopim) Biro Adpim Setdaprov Sumatera Barat, Zardi Syahrir, SH.MM, Kasubag Materi Pimpinan Dra. Dirse Novera, MM  dan staf Makopim Yessi. 

Benni Irwan lebih lanjut menyampaikan, melihat struktur Biro Adpim yang ada di Sumbar berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2011 tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementeri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang akan direvisi serta pemerdagri nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 

"Biro Adpim Provinsi Sumbar sudah begitu bagus dengan susunan struktur organisasi, ada bagian Makopim yang membrending kinerja menjaga image keluar bersama media, ada bagian Protokol menjaga image tampilan pimpinan kedalam dan ada bagian Perencanaan dan Kepegawai lingkup setdaprov termasuk tata usaha biro yang mengelola sdm, sarana prasarana secara internal, maksimalkanlah agar terlihat kinerja baik kedepannya" ujarnya. 

Beni juga katakan, kondisi ini telah memadukan antara peran dan fungsi Puspen dan Biro Adpim yang ada di kemendagri yang benar-benar melakukan pelayanan pimpinan secara maksimal kepada pimpinan dan kinerja lembaga tempat kerja. 

"Menarik bagian Makopim yang salah satu subag materi pimpinan yang mengelola narasi pimpinan yang saat ini amat penting dalam menjaga image pimpinan dihadapan publik dan masyarakat. Walaupun pengelolaan materi pimpinan tersebut juga tidak terlepas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait dalam setiap kegiatan pimpinan. Materi pimpin menjadi  perhatian khusus karena sebuah narasi kegiatan pimpinan pada saat tampil di medsos bisa tak terkendali jika ada salah respon dan sebagainya," ingatnya.

Benni juga menegaskan dalam menjaga wibawa pimpinan Biro Adpim mesti juga memperhatikan hal-hal penampilan pimpinan sebaik mungkin. Walau kita tahu gubernur Sumbar itu sosok seorang buya, tentu pakaian peci sehari-hari menjadi khas dan karismatik beliau. 

"Tak elok kadang jika dalam pengambilan dokumentasi foto dan video, terambil gambar yang kurang baik berdampak image kurang baik dihadapan publik. Maka biro adpim melekat dekat dengan pimpinan dalam setiap kegiatan, guna memperhatikan setiap penampilan dan bahan-bahan narasi materi pimpinan mesti terkelola dengan baik dengan data dan informasi yang benar," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Biro Adpim Kemendagri yang diwakili kabag Protokol M.S Iskandar menyampaikan, biro organisasi Setdaprov Sumbar cukup baik merancang sistem yang ada di Biro Adpim Sumbar. 

"Ada susunan tugas, peran dan fungsi Biro Adpim yang mampu mengakomodir kebutuhan pimpinan setiap kegiatan yang juga berkalaborasi dengan biro umum yang memfasilitasi kebutuhan pimpinan dalam sisi sarana dan prasarana yang petugas pelayanannya ada di Biro Adpim," ujarnya.

Iskandar juga menyampaikan, di Biro Adpim Kemendagri saat ini ada 4 (empat) bagian, pertama bagian tata usaha pimpinan dengan 3 subagnya, kedua bagian protokol dengan 3 subag, protokol, acara dan tamu, ketiga bagian materi pimpinan dengan 3 subag pula dan keempat bagian umum pimpinan. 

"Bagian materi pimpinan itu bertugas melakukan kompilator sebelum sampai kepimpinan dan melakukan polesan sesuai dengan selera pimpinan. Tapi bagian materi pimpinan jangan sampai membuatnya terlebih dahulu agar tidak hilang subtansi dari kegiatan dimaksud, karena dasar bahan materi bersumber dari Bappeda, OPD terkait dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan," ujarnya. 

Iskandar lebih menjelaskan, setelah bahan dan inti materinya dapat barulah diolah dan dipoles baik dalam bentuk sambutan atau materi pimpinan yang bersifat powepoint yang tampilan disainnya sesuai dengan keinginan pimpinan. 

"Begitu juga bagian perencanaan dan kepegawaian Adpim, mengurus pegawai dilingkup tempat kerja namun eksekusinya tetap di BKD provinsi. Begitu juga dengan perencanaan penyusunan anggaran, bagaimana kebutuhan kegiatan di Biro Adpim dapat terpenuhi dalam mendorong semua aktifitas yang ada, termasuk pembiayaan lembur bagi staf yang diketahui kegiatan di Adpim tidak mengenal waktu kerja seperti unit kerja lain," terangnya. (*/b)

Jakarta, Lintas Media News

Masih banyaknya nagari/desa di Sumatera Barat (Sumbar) yang belum terjangkau oleh jaringan komunikasi (internet) atau blank spot. Ini menjadi salah satu hal penting dalam memajukan pembangunan daerah terutama dalam memajukan dunia pendidikan hari ini dan masa datang.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, berbagai persoalan yang ditimbulkan karena masih adanya blank spot tersebut diantaranya adalah, tidak maksimalnya capaian dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang saat ini sedang berlangsung. 

"Dengan kondisi ini, perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian kominfo untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di Sumbar", harap Mahyeldi

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar juga mengundang secara langsung kehadiran Menteri Kominfo RI untuk datang ke Ranah Minang.

"Dalam rangka Rapat Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk bahas Nagari/Desa blank spot, penerapan SPBE dan ducting bersama, kami mengundang pak Menteri untuk hadir di Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.

Menanggapi hal tersebut, Menkominfo mengatakan pembangunan jaringan infrastruktur jaringan komunikasi di daerah 3T yang diusulkan oleh daerah, telah dikontrakkan dengan pihak ketiga dan akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti.

"Ada 9 ribu lebih Kel/desa di daerah 3T akan segera terlayani jaringan komunikasi dan akan selesai tahun 2022. Untuk 3.500 kel/desa daerah Non 3T telah dibicarakan oleh  operator seluler dan akan dibangun secara bersama," ungkap Johnny.

Menteri yang berlatar belakang politisi ini juga menyinggung terkait 2.700 Pusat data yang dibangun oleh pemerintah daerah, hanya 3 persen saja yang sesuai standar. 

"Pemerintah pusat akan bangun Pusat data, yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak perlu lagi bangun Pusat data, sehingga daerah dapat melakukan efisiensi anggaran," jelas Johnny.

Selain itu, dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  Menkominfo juga sampaikan, bahwa untuk mendukung smart city, perlu dilakukan, elektronik edukasi, digital ekonomi, layanan hidup yang sehat, e-Goverment. "Kita berharap pemprov Sumbar selalu koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam memajukan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, agar berjalan optimal di Sumbar," pinta Jhonny.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas, Sekretaris, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfotik Sumbar. (b/hms)

Lampung, Lintas Media News

Kita mau belajar dari Lampung yang sukses dalam perikanan. Saat ini Lampung juga sudah mensuplay udang untuk kebutuhan internasional. Sementara kita di Sumatera Barat baru memulai dan Lampung sudah lebih dahulu maju 15 tahun. Untuk itu tentu pengalaman-pengalaman dari Lampung ingin kita dapatkan, sehingga hal positif dari sini akan mengangkat perekonomian di Sumatera Barat. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disela-sela pertemuan dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama rombongan  studi kasus (benchmarking) rencana pengembangan budidaya tambak udang, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Jumat (11/6/2021). 

Gubernur katakan, saat ini Lampung dnilai sukses dalam pengelolaan perikanan, yang dapat menjadi inspirasi pengembangan perikanan di Sumatera Barat. Kita bersama rencana studi tersebut diagendakan selama dua hari di dua Kabupaten yakni Lampung Selatan dan Tanggamus sejak tanggal 11 hingga 12 Juni 2021. 

"Kita menilai selain udang, di Lampung masih banyak komoditas yang juga sudah maju dan berkembang seperti singkong, sapi, pisang, jagung dan lainnya. Dengan banyak hal positif di Lampung dan sudah lama berkembang, kami memilih Lampung didalam mendapatkan berbagai pengalaman. Termasuk dengan udang kita baru mulai bahkan belum tertuang dalam RTRW tentang tambak udang," ungkap Mahyeldi

Ke depan, Mahyeldi berharap untuk dapat terus bersinergi dengan Provinsi Lampung sekaligus menjalin kerjasama yang baik memajukan pembangunan daerah. "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk segera menuangkan kerjasama dengan Provinsi Lampung sehingga kita bisa terus bersinergi," harapnya

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan Provinsi Lampung sebagai tujuan benchmarking sangatlah tepat dan hal-hal lainnya karena Sumbar juga memiliki potensi tersebut.

Lampung merupakan penghasil komoditas unggulan ditingkat nasional bahkan dunia salah satunya komoditas udang. Bahkan disaat pandemi Covid-19, Lampung mampu mengendalikan perekonomian terutama ketersediaan pangan. "Ketika dalam posisi situasi sulit karena Covid-19 yang berdampak pada ekonomi, namun Lampung tetap dalam posisi aman. Termasuk dalam pemenuhan kebutuhan DKI Jakarta," ujar Gubernur Arinal. 

Terkait budidaya tambak udang, Arinal mengatakan bahwa ekspor produk perikanan Provinsi Lampung pada Tahun 2020 sebesar 17.487,8 ton atau senilai 2,305 triliun. Dimana 85,26% dari komoditas ekspor tersebut adalah udang. "Dengan volume ekspor udang sebesar 14.910,9 ton, dengan Negara tujuan Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa," katanya. 

Arinal menyebutkan berdasarkan perbandingan volume ekspor perikanan Provinsi Lampung triwulan 1 Tahun 2020 dengan Triwulan I Tahun 2021 mengalami peningkatan volume ekspor sebesar 4,7%. "Hal ini menjadi catatan bahwa komoditas perikanan menjadi kegiatan usaha yang menjanjikan dan cenderung stabil dalam situasi pandemi," ujarnya. 

Selain itu, pengembangan udang di Lampung juga dilirik oleh pemerintah pusat salah satunya Kementerian Koperasi dan UKM. 

Untuk diketahui, didalam kunjungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Provinsi Lampung, diagendakan dihari pertama rombongan akan mengunjungi lokasi peternakan sapi PT. Juang Jaya Abdi Alam dan tambak udang Desa Way Urang di Kabupaten Lampung Selatan. (*/b/hms)

Lampung, Lintas Media News

Salah satu alasannya mengunjungi Provinsi Lampung, adanya PT. Juang Jaya Abdi Alam, perusahaan penggemukan sapi di Lampung, dirinya harus memberi teladan etos kerja kepada para pekerjanya di lapangan. Hasilnya, bisnis berkembang pesat hingga kini JJAF memiliki kapasitas puluhan ribu ekor sapi saban tahun.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat melakukan kunjungan kerja studi kasus (benchmarking) di lokasi peternakan sapi PT. Juang Jaya Abdi Alam, Lampung Selatan, Jum'at (11/6/2021).

Gubernur Sumbar juga katakan mengingat kebutuhan daging yang cukup tinggi di Sumatera Barat, terlebih pada saat menjelang lebaran Idul Adha membutuhkan sekitar 50 ribu ekor. Kemudian, ditambah kebutuhan harian di Sumatera Barat, apalagi dengan kebutuhan rendang yang begitu banyak.

"Oleh karena itu, kita di Sumatera Barat, belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena usaha pengembukan sapi ini tentunya akan menjadi sesuatu peningkatan dalam produksi daging, untuk menjaga stabilitas harga daging di Sumbar," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga katakan, Lampung sebagai salah satu lumbung ternak yang sering diungkapkan Gubernur Arinal Djunaidi terbukti berhasil. Selain memenuhi pasokan DKI Jakarta, kini Provinsi Sumatera Barat juga berminat melakukan kerjasama pemenuhan daging sapi dari Lampung untuk bahan baku rendang.

"Kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti bersama Gubernur Arinal dan pihak terkait. Sehingga hal ini akan mampu menjawab pemenuhan kebutuhan di Sumatera Barat. Terlebih, dalam kenyataannya, setiap harinya banyak sapi yang dipotong di Sumatera Barat itu  berasal dari Lampung," ujarnya.

Gubernur Mahyeldi berharap untuk dapat terus bersinergi dengan Provinsi Lampung sekaligus menjalin kerjasama. 

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat menyambut kunjungan dari Gubernur Sumatera Barat. "Dan diharapkan melalui kunjungan ini, akan ada tindaklanjut kerjasama antara Pemerintah Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Lampung," jelasnya. (*/b/hms)

Cilacap, Lintas Media News

Pengolahan sampah terus menjadi perhatian pemerintah provinsi Sumatera Barat, termasuk dalam pengolaan sampah menjadi energi. Kedepan masyarakat agar mengolah sampah di tingkat rumah tangga, sebelum nantinya dibuang. Kita study lapangan di Cilacap, Jawa Tengah ada aplikasi pengelolaan sampah yang dibuat warga, maupun Sistem Informasi Pengelolaan Sampah.

Dan rencananya pengolahan sampah di Sumbar akan difasilitasi Deputi IV Kemenko Marves RI, makanya hari ini kita akan meninjau langsung ke Cilacap.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy disela-sela kunjungan kerja (kunker) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan teknologi refuse-derived fuel (RDF) di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/6/2021) pagi.

Kunker ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang didampingi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar, Reti Wafda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Siti Aisyah dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Hery Martinus ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.

Wagub katakan, Pemprov Sumbar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah ini dan di akan dilakukan kerjasama PT Semen Padang dan PT. PLN pada prinsipnya juga menerima dan mendukung pemanfaatkan energi hasil pengolahan sampah tersebut.

Refused Derived Fuel (RDF) sebagai teknologi pengolahan sampah yang menggunakan proses homogenizers untuk mengubah ukuran sampah menjadi lebih kecil atau sesuatu yang bermanfaat. Hasilnya akan menjadi sumber energi dalam proses pembakaran, yaitu sebagai pengganti batu bara.

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengelolaan sampah saat ini masih menjadi permasalahan utama, ini akan menjadi PR kita bersama," sebut Audy.

Ia mengatakan seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan sampah yang lebih baik dan mampu meminimalisasi efek samping sampah, bahkan menghasilkan "output" yang bermanfaat secara ekonomis sudah semakin berkembang. "Semoga ini bisa terlaksana di Sumbar, kita apresiasi Kabupaten Cilacap. Hal ini akan kita terapkan di Sumbar nantinya," ujarnya. (b/hms)

Sangir, Lintas Media News

Sumatera Barat memiliki potensi aneka ragam buah durian dan setiap daerah memiliki khas enaknya juga berfariasi. Begitu juga di Kabupaten Solok Selatan ragam enaknya buah durian sayang hingga kini belum ada varitas durian kualitas baik dari Solsel yang ternama seperti Durian Tambago dari Tanah Datar. 

Hal ini sampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Nasir Ahmad dalam sambutannya pada acara Pencangan Festival Durian di Kabupaten Solok Selatan di objek wisata Pulau Mutiara, Sangir Solsel, Senin (7/6/2021).

Asisten Administrasi Umum katakan, dari sekitar 5.198 batang durian di Solok Selatan mesti menemukan dan menentukan nama khas durian terbaiknya. "Dari sekian banyak buah yang turun berbuah itu tentunya akan ada satu atau dua varitas durian yang sangat enak dan dapat menjadi rasa khas Solsel. Jika ini ada tentunya setiap musim panen durian akan menjadi daya tarik orang datang merasakan enaknya durian khas Solsel ini " ajaknya. 

Nasir Ahmad atas nama pemprov Sumbar juga menyampaikan apresiasi dan bangga akan kreatifitas pemkab Solsel mengelar acara Festival Durian sebagai upaya memberdayakan potensi daerah dan menggerakan kreatifitas masyarakat Soloj Selatan. 

"Ada pencanangan festival durian, lomba durian unggul, pameran makanan olahan durian, pesta makan durian bersama masyarakat dan event - event budaya lainnnya. Hal ini tentunya jika teragenda setiap tahun akan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan Solok Selatan", ungkapnya.  

Nasir Ahmad sampaikan, berdasarkan data Dinas Pertanian Sumbar, jenis durian unggulan lokal segera didaftarkan untuk diberi nama varietas sehingga semakin mudah dikenal agar bisa di komersialkan. 

"Pada tahun 2020 tercatat luas pertanaman durian di Sumbar 643.054 pohon (6.430 ha) dengan produksi 131.430 ton . Produksi durian terbesar terdapat di kabupaten Agam, kab Padang Pariaman, kab Pesisir Selatan dan Kota Padang. Khusus untuk kab Solsel terjadi peningkatan luas tanaman tadi tahun 2019 sebanyak 1.678 pohon menjadi 5.198 pohon," ungkapnya.

Ia juga tambahkan, Provinsi Sumatera Barat melalui surat keputusan gunbernur nomor 521.849.2019 tanggal 13 November 2019 telah menetapkan kawasan durian pada 9 (sembilan) kabupaten /kota di Sumbar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, Dhamasraya, Kab Solok, Solok Selatan, Pasaman dan Kota Solok.

"Di kabupaten Solsel khusus penghasil durian di Lubuak Gadang Utara dan Jorong Koto Rambatan. Berdasarkan data sementara terdapat lebih 2000 batang durian dengan 32 jenis buah durian. Khas jenis durian Solsel Tepi Lubang, Durian Bulek, Durian Kunyit. Pastikan salah satu varietas durian yang memang dapat membawa Solsel menjadi daya tarik ekowisata yang dikunjungi banyak orang," harap Nasir Ahmad.

Bupati Solok Selatn Khairunas juga katakan  penganekaragaman buah-buahan saat ini menjadi hal yang sangat penting. Dari sisi ketersediaan upaya tersebut dapat menyediakan pilihan buah-buahan yang lebih beragam dengan pengembangan sumber daya lokal, sehingga dapat mengembangkan kekayaan alam dengan bijak. 

"Secara umum, Indonesia khususnya Sumatera Barat merupakan Negara yang memiliki plasma nutfah durian terlengkap didunia. Bahkan Menteri Pertanian sendiri telah melepas 71 varietas durian unggulan yang terbukti keandalannya seperti halnya durian sahalai sarawa, durian hijau, durian putiah, durian kunyik, dan lain sebagainya," ujarnya.

Khairunas katakan, potensi buah durian sebetulnya sudah menjadi salah satu buah lokal unggulan Solok Selatan sejak dahulu kala yang memiliki citarasa berbeda dibandingkan durian lokal daerah lainnya. Dan festival hari ini sebagai bentuk penghargaan hasil panen para petani durian, rasa syukur kepada Allah SWT  dan rasa hormat kepada orang tua serta leluhur yang telah menanam durian hingga dapat kita nikmati hari ini.

"Tanaman durian di Solok Selatan dengan puluhan varian citarasa tersebut, bahkan ada durian yang usia pohonnya mencapai 80 sampai 90 tahun, mulai dari daerah Tanjung Durian, Abai, Buluh Kasok, Koto Rambah, Bariang, Sungai Durian, Durian Capang Tigo dan Kenagarian lainnya, maka kita adakan kontes ini dengan tujuan memperkenalkan kepada masyarakat akan kekayaan potensi durian lokal agar tetap dapat kita wariskan kepada generasi anak cucu kita," katanya.

Bupati juga ungkapkan, festival durian yang pertama kali ini, kami bersama OPD terkait dan panitia juga melibatkan peneliti dari Balai Penelitian Buah, pemerhati serta tenaga kesehatan terkait untuk mempertahankan kualitas tanaman durian hingga layak rilis untuk dikonsumsi. 

"Karena yang kita makan nantinya tidak hanya dalam bentuk durian mentah saja, tetapi juga beraneka ragam olahan seperti halnya es krim durian, dodol durian, asam durian dan juga campuran durian dengan malamang yang sudah menjadi tradisi warga Solok Selatan dari tahun ke tahun," pungkas Khairunas.

Rangkaian kegiatan festival durian ini,  juga ada atraksi anak nagari seperti tradisi menangkap ikan di Batang Sangir hanya menggunakan tangan, kegiatan mahunian durian, sepeda santai, lomba foto bertemakan festival durian dan tentu pantia sudah menyiapkan beragam hadiah menarik untuk para pengunjung maupun peserta lomba. (b/hms)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KPRL) terus dikembangkan di seluruh Sumatera Barat untuk mencapai  ketahanan dan kemandirian pangan untuk tingkat rumah tangga. KPRL merupakan salah satu konsep pemanfaatan lahan pekarangan rumah baik di pedesaan maupun perkotaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disela sela kunjungan kerja dalam rangka Pencanangan 40 Nagari KRPL Diversifikasi Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun  2021 di Kota Padang Panjang,  Kamis (27/5/2021) 

Gubernur Mahyeldi menilai, kesadaran ibu-ibu binaan yang tertampung dalam Kelompok Wanita Tani Tulip ini, dalam melakukan kemandirian pangannya cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya antusias mereka untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang ada sehingga pemenuhan kebutuhan pangan keluarganya tercukupi.

"Minimal ketika ibu-ibu ini hendak membeli cabe rawit, mereka tidak perlu repot membeli ke warung, bisa memetiknya di halaman pekarangan sendiri,, sehingga mengurangi belanja kebutuhan dapur," ucap Mahyeldi.

Kesadaran ini, menurut Mahyeldi akan memberikan kebaikan bagi para ibu rumah tangga ini, dalam mengelola pembelanjaan keluarga, untuk kebutuhan lain dan juga secara bijak berpihak pada produksi lokal sehingga tidak bergantung terhadap kebutuhan import. 

"Kami sangat senang, bangga dan mengapresiasi kaum ibu disini bisa membangun diversivikasi pangan dalam keluarga untuk berupaya mengurangi ketergantungan pada salah satu sumber pangan, tidak hanya dari nasi, namun bisa diganti dengan jagung, ubi, singkong, kentang dan sagu," ujarnya.

Gubernur Sumbar juga mengatakan, pemanfaatan lahan pekarangan adalah langkah strategi yang tepat untuk memenuhi ketersediaan pangan menuju kemandirian pangan sampai ketingkat rumah tangga, yang pada akhirnya nanti akan menuju swasembada pangan.

"Langkah strategi ini harus kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh mengingat kebutuhan pangan kita semakin lama semakin meningkat dan sulit didapat," sambut Gubernur Sumbar. 

Kegiatan pemanfaatan pekarang adalah untuk mengoptimalkan fungsi pekarangan rumah tangga, sebagai sumber pangan keluarga dan mendorong konsumsi pangan rumah tangga kearah pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman.

"Di wilayah Provinsi Sumbar sudah banyak percontohan untuk pemanfaatan pekarangan yakni kegiatan KRPL serta pemanfaatan pekarangan terpadu. Inilah yang harus kita tekankan pada setiap kelompok tani," tukasnya

"Alhamdulillah, Sumbar salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia. Untuk itu kita optimalkan para keluarga dalam produktivitas lahan di luar pekarangan di dalam kawasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga," ujarnya.

Bahkan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya berbasis partisipatif aktif dan kolektifitas / terintegrasi dalam masyarakatnya.  

Gubernur Sumbar berharap kegiatan ini akan berkembang kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial, dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi saecara lestari menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

Walikota Padang Panjang Fadly Amran menambahkan Program Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (P-KRPL) di Padang Panjang  sudah mulai berjalan sejak tahun 2014. Sementara dana untuk kegiatan yang merupakan salah satu program Kementerian Pertanian itu, telah disalurkan rekening Kelompok Wanita Tani (KWT) yang masuk dalam daftar program tersebut.

Ia mengungkapkan, P-KRPL adalah program pengembangan komoditi pangan yang berbasis sumber daya lokal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

"Saat ini kita masih dihadapkan pada permasalahan pangan dan gizi, terutama pemenuhan pangan dan gizi yang masih relatif rendah.  Kita masih menjumpai sejumlah besar penduduk yang rentan rawan pangan," kata Fadly Amran.

Permasalahan pola konsumsi pangan masyarakat masih jauh dari ideal yang masih didominasi oleh karbohidrat yang bersumber dari padi-padian. Masih kurang dalam mengonsumsi protein terutama yang berasal dari sumber pangan hewani.   

"Masalah masalah seperti ini perlu keseriusan dalam mempersiapkan masa depan yang tangguh dan berdaya saing.  Karena itu, diperlukan suatu strategi yang tepat untuk melindungi program diversifikasi dan implementasinya di masyarakat," ungkapnya.

Optimalisasi Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah upaya dalam penyediaan pangan terutama untuk konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga petani itu sendiri.  

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumbar Efendi menyampaikan Pola KRPL merupakan aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dengan maksimalisasi produktivitas lahan lain yang ada di lingkungannya untuk pengembangan pangan yang beraneka ragam tiap rumah tangga dalam suatu wilayah desa / dusun / kampung.

Tujuannya agar tercapai dalam menumbuh kembangkan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk meningkatkan popularitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.  

"Dengan KPRL ini diharapkan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta mengembangkan ekonomi produktif dapat terpenuhi. Selain itu KPRL ini  dapat menciptakan lingkungan hijau, bersih dan sehat dari pekarangan rumah keluarga," kata Efendi.

Usai membuka acara, Gubernur Sumbar, Walikota Padang Panjang, Dinas Ketahanan Pangan beserta rombongan berkesempatan mengunjungi stand olahan pangan dari seluruh kelompok Wanita Tani Kota Padang Panjang. (b/hms)

Padang, Lintas Media News

Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. gelar Datuak Marajo bersama istri tercinta Hj. Harneli Bahar menghadiri acara pertemuan dengan warga Gadut Kecamatan Tilatang Kamang pada Rabu pagi (26/5/2021) secara daring dan luring di auditorium gubernuran.

Acara dihadiri oleh tokoh dari warga Gadut hadir di auditorium, sementara untuk warga yang ada diperantauan di luar padang dihadiri secara virtual.

Di awal sambutannya Mahyeldi Ansharullah menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sumbar terkhusus warga Gadut yang dirantau yang mengurungkan niatnya untuk tidak pulang kampung atau mudik pada lebaran Idul Fitri 1442 H beberapa waktu lalu.

"Terima kasih buat dunsanak dunsanak yang ada diperantau telah mematuhi anjuran pemerintah pusat tidak mudik, demi menanggulangi penyebaran Covid-19 di Sumbar," ucap Gubernur Mahyeldi.

Dia juga berpesan kepada masyarakat Ranah Minang dan yang ada di rantau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan apabila berada diluar rumah. Juga menyaring berita-berita hoax atau bohong lewat media sosial. Meneliti berita-berita tersebut apakah layak disebar luaskan atau tidak.

"Pada kesempatan ini, saya mohon maaf apabila kebijakan pemerintah kurang tepat, bahkan menimbulkan ketidak nyamanan dalam membatasi kegiatan keramaian. Kebijakan ini terpaksa dilakukan demi untuk menanggulangi penyebaran Covid-19," sebutnya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para Bupati dan Walikota yang tidak kenal lelah untuk bekerja siang dan malam, bersinergi menanggulangi penyebaran Covid19. "Semoga kerja keras ini bisa membuahkan hasil dan Sumbar kembali melakukan aktivitas seperti semula lagi," tuturnya.

Terkait dengan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Sumbar Gubernur Sumbar terus meningkatkan pengawasan terhadap pembatasan kegiatan keramaian.

"Kita prioritas bagaimana untuk penanganan Covid dan kemudian selanjutnya penguatan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM dan juga kemudahan mendapatkan modal usaha bagi UMKM yang ada di Sumatera Barat yang jumlahnya lebih kurang 590 ribu," kata Mahyeldi.

Mahyeldi menuturkan, untuk bidang pertanian akan menganggarkan 10 persen dari APBD Sumbar untuk melakukan sejumlah perkembangan di sejumlah sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga kelautan dan bidang lain dengan membawa kearifan lokal Minangkabau. Termasuk dalam meningkatkan pariwisata dan pendidikan yang sudah dituangkan dalam RPJMN Sumatera Barat dan RPJMN nasional.

"Mudah-mudahan dukungan dari bapak presiden dan juga jajaran kementerian dan lembaga serta DPRD DPR RI dan seluruh masyarakat Sumatera Barat sesuai yang tertuang visi misi bisa berjalan baik," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi ikut prihatin dengan persoalan atau konflik yang berkepanjangan antara kedua negara Pelestina dan Israel. Seluruh dunia telah berupaya agar kedua negara tersebut untuk dilakukan gencatan senjata, upaya menciptakan perdamaian.

Sebagai menutup Gubernur Sumbar melalui virtual mengajak masyarakat Sumbar untuk untuk berdoa dan berdonasi guna membantu masyarakat Palestina yang sedang berjuang melawan agresi Israel. (*/b/hms)

Padang, Lintas Media News

Komisi I DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat pada Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi I DPR RI diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup setempat di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau, Selasa (25/5/2021).

Kedatangan rombongan Komisi I DPR-RI yang dipimpin oleh Meutya Viada Hafid,  selaku Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Almasyhari Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, I Lodewidk F. Paulus dan Nurul Arifin anggota Komisi I DPR-RI untuk melakukan pertemuan dengan Kepala LLP TVRI Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyampaikan program program sinergi dari Pemprov Sumbar untuk bisa mensinergikan program kerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. "Alhamdulillah, program apa yang di pemprov Sumbar didukung oleh DPR RI," kata Audy Joinaldy.

Wakil Gubernur Audy Joinaldy berharap kunjungan ini dapat memberi dukungan dan semangat baru bagi Pemerintah Sumbar dalam melaksanakan program-program terkait masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar.

"Kita berharap dalam diskusi nanti dapat membuahkan suatu hasil yang ke depan, yang Insyaallah dapat kita realisasikan," pungkasnya.

Mendapatkan masukan serta informasi sehubungan dengan usulan yang disampaikan Wagub Sumbar, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid akan bicarakan dalam rapat DPR nantinya.

Terkait Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI akan melakukan pertemuan dengan Kepala LPP TVRI Sumatera Barat untuk melihat data tentang jangkauan siaran TVRI berdasarkan wilayah dan penduduk, sejauh mana siaran konten konten lokal yang dapat  melayani dan melayani aspirasilaktualisasi wilayah.

"Kita juga akan melihat sejauhmana persiapan TVRI Sumatera Barat terkait dengan digitalisasi pernyiaran dalam siapkan program, SDM, dan kanalnya. Kita juga akan melihat bagaimana format dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta program evaluasi TVRI Šumatera Barat," terangnya.  

"Mudah mudahan kesiapan LPP TVRI Sumbar bisa mencapai program yang telah kami siapkan untuk kemajuan dan kesusksesan LPP TVRI Sumbar," tambahnya. (*/b/hms)

Jakarta, Lintas Media News

Saat ini Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Propinsi Sumbar kita mempunyai 16.000 kelompok tani. Untuk meningkatkan SDM - nya kita melakukan pelatihan pelatihan dikelas, membuat percontohan percontohan pertanaman dilapangan sehinga petani bisa melihat dan mengerjakan sendiri dalam penerapan teknologi, kemudian sekolah sekolah lapangan yaitu belajar langsung dengan prakek , kemudian melakukan pembinaan dan pendampingan agar petani mampu dan menerapkan teknologi yang sudah kita kembangkan dan berikan. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam dialog Food Summit 2021 di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Gubernur lebih lanjut katakan, sementara bagi nelayan pengolah kita berikan pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan sehingga   banyak timbul inovasi inovasi  pengolahan hasil perikanan. 

"Pada saat ini sudah ada sekitar 160 jenis produk hasil perikanan seperti nagget ikan, crispy ikan, abon ikan, barger ikan pizza ikan, .sate ikan  bakso ikan, rendang ikan dan jenis produk lainnya yang selama ini olahan ikan hanya olahan tradisionil kini sdh banyak olahan milenial sesuai dengan permintaan pasar," ujar Mahyeldi Ansharullah. 

Mahyeldi juga sampaikan, potensi dan pengaruh pangan terhadap sektor pariwisata jelas sangat terkait. Misalnya ketersediaan daging sapi tentu akan mendukung branding randang sebagai ikon pariwisata kuliner sumbar. 

"Ketersediaan beras unggulan seperti beras solok yang wangi akan mendukung promosi nasi padang yang sangat diminati wisatawan. Ketersediaan hasil laut seperti ikan, udang dan lain-lain akan mendukung berkembangnya potensi kuliner laut di berbagai destinasi dan objek wisata di wilayah pesisir," ujarnya.

Gubernur katakan, program dan strategi yang telah dilakukan antara lain;, Penyusunan Perda Penyelenggaraan Pariwisata Halal pada tahun 2020, dimana tahun 2021 akan diturunkan menjadi penjabaran beberapa pergub termasuk kuliner halal. Sudah dan terus akan dilakukan fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal bagi para pelaku kuliner," katanya.

Mahyeldi terangkan, saat ini sedang dilakukan identifikasi potensi dan mapping kuliner sumatera barat baik jenis maupun pelaku untuk kemudian diberikan sosialisasi dan supervisi perbaikan kualitas, pendaftaran merk, promosi dan lain-lain. Terus dilakukan upaya pembentukan branding untuk produk-produk kuliner unggulan (randang, gulai itiak lado hijau, lamang tapai, teh talue, teh kawa daun, dll) menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat.

Terkait dengan distribusi dan pengendalian harga Pemerintah Sumatera Barat dengan kegiatan,  Gelar Pasar Murah melalui Toko Tani Indonesia Centre ( TTIC ), Memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam cabe, bawang merah, dan beternak unggas ( ayam & itik ), Melakukan operasi pasar bersama Bulog dan Kab./Kota, Mengaktifkan peran Satgas Pangan. Monitoring harga sembako setiap minggu bersama OPD terkait

"Pada tahun ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas menetapkan Provinsi Sumatera Barat , sebagai provinsi terbaik, salah satu keberhasilannya adalah memiliki kebijakan yang mampu memberi dampak pengendalian harga dan akses pangan kepada masyarakat," katanya.

 Mahyeldi katakan, dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan pertanian di Sumbar antara lain  diberikan anggaran setiap tahun untuk pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan lebih dari 100 milyar yg digunakan untuk pembelian benih, pupuk, alsintan, pelatihan, pendampingan, koordinasi dll.

"Kita telah membuat kebijakan mendorong masyarakat membiasakan mengkonsumsi produk pertanian lokal, aman, beragam, sehat, dan berimbang salah satumya dengan mengkonsumsi produk pertanian organik," ajaknya.

Dalam sesi dialog tersebut Mahyeldi juga sampaikan, untuk mengatasi masalah ketersediaan pupuk, agar kebijakan penetapan HET dapat ditetapkan secara lokal dan subsidi yang diberikan kepada petani  adalah  subsidi harga pupuk. 

"Sehubungan dengan permasalahan, harapannya KUR untuk sektor pertanian dapat ditetapkan sebesar 30% dan syarat jaminan untuk kredit sektor pertanian ditiadakan," harapannya. (*/b/rel)