Articles by "Padang"

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM walikota Padang walikota solok
Showing posts with label Padang. Show all posts



Padang, Lintas Media News

Kalau mau bersantai-santai menikmati liburan weekend, menjadi petugas pemasyarakatan bukan pilihan yang tepat.  Harus siap sedia kapanpun dan dimanapun untuk melaksanakan tugas negara. 

Kata-kata diatas sungguh sangat menggambarkan bagaimana hecticnya menjadi seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban didalam lapas agar senantiasa dalam keadaan yang aman dan kondusif. 

Kepala Lapas Kelas IIA Padang Era Wiharto menghimbau seluruh jajaran untuk melakukan deteksi dini kapanpun dan dimanapun secara terus-menerus. “Kita menjaga manusia yang memiliki akal dan pikiran yang kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Tugas kita adalah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Cegah sebelum terlambat,” tegas Kalapas kepada seluruh jajarannya tersebut. 

Atas atensi Kalapas Era Wiharto, Kepala Pengamanan Kesatuan Lapas (KPLP) Kelas IIA Padang, Bagus Dwi Siswandono beserta regu pengamanan beri serangan weekend bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kelas IIA Padang pada Minggu (18/7) siang. 

“Tanggung jawab besar berada dipundak kita semua, yakni menciptakan kondisi hunian WBP yang aman dan kondusif. Untuk itu, penting dilakukan deteksi dini terus-menerus. Seperti biasanya, sita semua barang-barang yang tidak seharusnya berada didalam blok hunian. Tetap berhati-hati dan jaga kekompakan antar sesama petugas,” himbau Ka. KPLP saat memberi arahan kepada rekan-rekan petugas sebelum giat penggeledahan dimulai. 

Setelah menelusuri setiap titik sudut tiga blok hunian yakni Blok C, Blok D dan Blok G, petugas berhasil menyita 4 buah ponsel, 5 unit senjata tajam, 4 buah gunting, 1 obeng dan beberapa barang terlarang lainnya.  Seluruh barang sitaan dicatat dan dilaporkan yang kemudian dimusnahkan. 

Kepala KPLP Bagus Dwi Siswandono menyampaikan bahwa jajaran pengamanan Lapas Kelas IIA Padang akan terus melakukan langkah progresif guna menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam lapas. “Geledah blok hunian merupakan salah satu diantaranya. Seluruh petugas telah bekerja dengan baik. Terima kasih atas kooperatif seluruh reka-rekan. Semoga keamanan dan ketertiban senantiasa terjaga dan semua gangguan kamtib dapat dicegah dengan cepat,” ungkapnya. 

Tidak peduli pagi, siang atau malam, hari kerja maupun hari libur, petugas pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Padang dibawah pimpinan Kepala Lapas Era Wiharto telah berkomitmen untuk selalu waspada, waspada dan waspada terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang datang dari luar maupun dalam lapas. “Lebih baik sakit mencegah masalah, dari pada sakit menyelesaikan masalah,” ungkap Kalapas Era Wiharto. (b/hms)

Padang, Lintas Media News

Alhamdulillah, Sumatera Barat (Simbar) dapat kiriman 30,9 ribu dosis vaksin berdasarkan surat Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dikirimkan tanggal 17 Juli 2021. Ini tentunya percepatan pelaksanakan vaksin dapat terus dilanjutkan karena kembali ada stok dosis vaksin ini.  


Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah disela-sela kesibukan hari ini, Minggu (18/7/2021).

Gubernur Sumbar juga mengatakan sesuai arahan presiden RI pada rapat Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa waktu lalu, bahwa diperlukan percepatan laju vaksinasi sehingga cakupan vaksinasi covid 19 tinggi dan merata dalam rangka mencapai herd immunity.


"Pesentase alokasi distribusi vaksin antaranya 40 persen untuk Dinas Kesehatan termasuk sentra vaksinasi di provinsi, 30 persen masing-masing TNI dan Polri," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga menyampaikan, surat permintaan tambahan vaksin yang disampaikan pada hari Jum'at lalu, tetap menjadi harapan kita dalam memberikan tambahan vaksin kepada masyarakat Sumbar. 

"Pemprov Sumbar melalui Dinas Kesehatan provinsi telah menyurati Kementerian Kesehatan RI akan permintaan 50.000 vial vaksin setara 500 ribu vaksin tentu menjadi harapan masyarakat Sumbar," ungkapnya. 

Ia menyatakan ikut senang minat pemberian vaksin masyarakat akhir-akhir cukup meningkat tinggi, tentu semua ini akan memudahkan kita mencapai target pelaksanaan vaksin Di Sumbar yang lebih baik lagi. 

"Kita berterima kasih dan mengapresiasi pelaksanaan pemberian vaksin oleh TNI, Polri dan stakeholder lainnya yang berpartisipasi ikutserta dalam percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat Sumbar, semoga menjadi amalan kebaikan bagi kita semua," harap doanya.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Dr.dr.Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS dalam suratnya menyampaikan, alokasi vaksin covid 19 agar dapat optimal untuk memenuhi kebutuhan dosis 2 (dua) bagi setiap peserta yang telah memenuhi waktu interval pemberian dosis 2 vaksin biofarma (Sinovac). 

"Optimalisasi pemanfaatan vaksin covid 19 dalam rangka mencapai indeks pemakaian (IP) sebesar 10 dosis. Distribusi vaksin ini bertujuan mendukung pelayanan vaksinasi covid 19 sebagai bentuk penanggulangan pandemi covid 19 di Indonesia melalui intervensi vaksin dapat terlaksana dengan baik," himbaunya. (b/hms)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Berseliwernya berita berita hoaks di media sosial, terkait alasan pembatalan keberangkatan ibadah haji 2021, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang Panjang merasa perlu meluruskan agar tak ada lagi kesimpangsiuran. Termasuk mengenai dana haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang telah disetorkan dijamin aman dan bisa diambil kembali atau tetap berada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan, ibadah haji 1442 H hanya untuk warga negara mereka dan warga ekspatriat yang bermukim di situ. Keputusan ini diambil menimbang keselamatan dan keamanan jamaah haji dari ancaman Covid-19 yang belum juga mereda,” jelas Kepala Kantor Kemenag, Drs. H. Gusman Piliang, MM dalam acara Sosialisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2021 yang digelar di Lesehan Pajok, Silaing Bawah, Selasa (22/6).

Dikatakan Gusman, pihak Arab Saudi telah mengumumkan secara resmi hal tersebut pada 12 Juni lalu. Sebelumnya pun pemerintah RI juga sudah menjadikan keselamatan dan keamanan jamaah sebagai pertimbangan utama dalam pembatalan keberangkatan tahun ini. Sebagai tindak lanjut pengumuman Arab Saudi itu, maka dikeluarkan KMA No 660/2021 itu pada 13 Juni lalu.

“Sebelum mengeluarkan keputusan, Kemenag telah melakukan diskusi dengan Komisi VIII DPR RI, para alim ulama, pimpinan ormas Islam, hingga biro perjalanan haji terkait pembatalan tersebut,” terangnya.

Terkait Bipih, jelas Gusman, dana haji per Mei 2021 sebesar Rp 150 triliun, tetap aman. Tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada investasi di infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji. 

“Dana haji telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan 2019 dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). Dan laporan keuangan BPKH 2020 sedang dalam proses audit,” ungkapnya.

Bagi calon jamaah, kata Gusman, bisa saja mengambil dana yang telah disetorkan. Namun jika kemudian mendaftar lagi, maka daftar antreannya akan dimulai dari awal lagi untuk pemberangkatan puluhan tahun kemudian sesuai dengan daftar kuota haji saat itu.

Mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait investasi infrastruktur, jelas Gusman lagi, tidak ada. Yang ada itu adalah Ijtima Ulama 2012 yang dalam keputusannya tentang status kepemilikian dana setoran Bipih yang masuk daftar tunggu, dinyatakan dana boleh ditasharrufkan untuk hal-hal produktif (memberikan keuntungan). Antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

“Dana haji milik jamaah ini, dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini ditegaskan dalam surat LPS No. S-001/DK01/2020 tentang Penjaminan Dana BPKH tertanggal 15 Januari 2020,” ujarnya.

Terkait hoaks yang banyak beredar melalui media sosial, Gusman mengimbau agar masyarakat untuk tidak percaya begitu saja. Silahkan lakukan tabayyun atau langsung konfirmasi ke Kantor Kemenag terdekat untuk mendapatkan info valid, pungkasnya. (maison pisano)

Padang, Lintas Media News

Slogan "Masuk Napi Keluar Santri'  dalam Program Santri yang digalakkan di Lapas Kelas II A Padang patut diacungkan jempol. Sebab Lapas yang di pimpin Era Wiharto itu saat ini menjadi lapas yang aman dan tentram.

Para Warga Binaan Pemasyarakan (WBP) dilapas itu diberikan pendidikan kerohanian dan pembentukan akhlak serta aqidah. Beberapa kegiatanpun dilaksanakan dalam program santri itu, salah satunya membaca Al-Qur'an.

Program santri yang sedang dilaksanakan itu ternyata mendapat respon dan simpatik dari pihak ketiga. Bantuan dan dukunganpun datang dari kalangan jurnalis.

Jejak Media Group (JMG) yang merupakan salah satu perusahaan media di Sumbar ikut berpartisipasi mendukung program santri tersebut. Partisipasi yang diberikan adalah dalam bentuk penyerahan buku Iqra sebanyak 250 buku.

Syamsir Burhan selaku Pemimpin Umum JMG mengatakan bahwa bantuan yg diserahkan berupa buku Iqra tersebut memang tak seberapa nilainya. Akan tetapi, kita berharap dengan bantuan itu, para WBP dapat belajar membaca Alquran dengan baik. 

"Setelah para  WBP bisa membaca Alquran, maka ilmu yg mereka miliki dapat digunakan diluar setelah keluar dari Lapas Kelas II A Padang. Minimal ilmu yang mereka dapatkan bisa untuk keluarga mereka sendiri", ujarnya.

Syamsir yang didampingi beberapa kru JMG berharap program santri yg sedang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Padang itu terus berlanjut agar bisa menciptakan lapas yang aman dan tenteram", pungkasnya. 

Sementara itu, Era Wiharto, Kepala Lapas Kelas II A Padang, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada JMG yang telah peduli dengan program santri yang dilaksanakan pihak lapas. Dia berharap, ada pihak ketiga selain JMG yang peduli dengan kegiatan positif di lapas ini.

"Terima kasih kami sampaikan pada JMG yang ikut peduli dengan program santri yang kami laksanakan. Buku Iqra' yang diserahkan sangat dibutuhkan untuk menunjang program ini", ujarnya.

Penyerahan buku Iqra tersebut dilaksanakan secara simbolis kepada perwakilan guru santri di Masjid Taqwa yang berada didalam komplek Lapas Kelas II A Padang. (*)

Padang, Lintas Media News

Perhelatan lomba tari virtual yang dikenal dengan nama KOTA EMAS alias Kompetisi Tari Etnis Modern Antar Sumatera berakhir Selasa malam (25/5) kemaren di Musium Adityawarman Padang. Grup tari Sanggar Andev Production dari Sumatera Barat keluar sebagai juara pertama. Karenanya Andev berhak atas atas hadiah uang tunai Rp 5 Jt selain juga mendapatkan piala serta piagam keikut-sertaan untuk semua penarinya.

Sementara, Sanggar Tari Bungo Linduang juga dari Sumatera Barat keluar sebagai juara kedua. Juara ketiga direbut Sanggar Bellia Katsuri dari Kepulauan Riau. Dua juara harapan direbut Sanggar Satampang Baniah dari Sumbar sebagai juara Harapan I dan Sanggar Nusa Kirana dari Sumsel sebagai juara Harapan II. Sedang pemenang favorit yang dipilih berdasar banyaknya like di youtube terpilih Sanggar Puteri Azhar dari Sumsel. Jumlah like Sanggar Puteri Azhar Sumsel ini lebih dari 800 like.

Dewan Juri yang terdiri dari Indrayuda, Susasrita Loravianti dan Noviyanti Awaluddin ketika mengumumkan pemenang menyebutkan, persaingan nilai antara ke 10 peserta yang lolos ke grand final memang cukup ketat. Hal itu karena cukup banyak peserta yang mengulang pembuatan video tarinya untuk final karena dibolehkan oleh regulasi lomba, selain juga penampilan peserta yang memang bagus. Ke 10 peserta itu sendiri merupakan yang lolos dari 31 peserta yang ikut dalam lomba ini.

Ketua Panitia Nofrialdi Nofi Sastera menyampaikan lomba ini diikuti 6 dari 10 provinsi di Sumatera. Mereka adalah Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Lampung,  Kepulauan Riau. Lomba sendiri telah berlangsung sejak awal Maret 2021. Lomba ini digagas oleh Ibu Dominica Diniafiat yang lebih dikenal dengan panggilan Mbak Ajeng, dari Yayasan Aspirasi Jalinan Diversity Jakarta. Mereka bekerja sama dengan Sanggar Hati Padang yang dipimpin Ibu Welly Nofi Sastera.

“Alhamdulillah, sejak awal sampai final ini semuanya berjalan lancar,” ujar Nofi Sastera

Ketua Yayasan AJD Dominica Diniafiat yang terlihat sangat gembira malam itu menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar. Ia juga merespon positif kehadiran sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat ke acara ini. Ini menurutnya membuktikan bahwa kita memang tetap peduli dengan kebudayaan, meski  di bagian lain kita juga mengalami kesulitan akibat pandemic yang sedang melanda.

“Sejujurnya, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Meski Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur belum sempat hadir dan diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kebudayaan, namun Kami bangga bahwa upaya Kami untuk tetap berkarya dihadiri oleh para petinggi negeri ini. Itu terbukti sebagaimana disampaikan bahwa banyak Kepala Dinas yang hadir disamping sejumlah tokoh ada dalam ruangan ini,” ujar Ajeng Dominica.

Di bagian lain, Gemala Ranti Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan ini. Ia berterimakasih bahwa seniman dan budayawan Sumbar tetap berbuat saat ini. “Saya juga merasakan bagaimana pedihnya nasib para seniman dan budayawan kita akibat pandemic ini. Banyak di antaranya yang tidak bisa berkarya terutama mereka yang bergerak di bidang seni pertunjukan. Karena itu Kami menyampaikan rasa salut dan terimakasih Kami atas usaha Sanggar Permata Hati yang bekerjasama dalam melaksanakan iven KOTA EMAS ini,” ujar perempuan yang akrab dengan panggilan Uniang ini.

Pada acara penutupan Selasa malam, juga dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para pemenang dari beberapa pejabat dan tokoh yang hadir, termasuk Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang M. Iqra Chissa Putra. Hadiah diberikan kepada perwakilan pemenang yang diwakili oleh para penari yang menjad model dari video klip yang dilombakan. (*/b/hms)

Padang, Lintas Media News

Rabu (7/4/2021), Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah akan melantik Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa sebagai Wali Kota Padang definitif, di Istana Gubernur.

Kepastian pelantikan Wali Kota Padang tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul, Senin, 5 April 2021.

"Ya, insyaallah Bapak Gubernur H. Mahyeldi akan melantik Wali Kota Padang hari Rabu besok sesuai informasi yang disampaikan kepada kami siang ini," ujar Sekda didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis.

"Untuk proses pelantikan Pemerintah Kota Padang tentunya akan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelantikan Bapak Wali Kota tersebut," ucap Amasrul.

Sebagaimana diketahui, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menjadi Wali Kota Padang defenitif telah terbitkan oleh Kemendagri RI pada 28 Maret 2021. 

Salinan SK pengangkatan tersebut baru diterima oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada 1 April 2021. 

Pada saat yang sama juga telah terbitkan SK pemberhentian Mahyeldi sebagai Wali Kota Padang sebelumnya. (*/b)

 


Padang, Lintas Media News

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. Alwis resmi menjabat Plh Gubernur Sumbar mulai Jumat (12/2/2021). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menunjuk Alwis sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar melalui radiogram nomor 121/672/SJ tertanggal 10 Februari 2021.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat memberikan kata sambutan pada serah terima jabatan di Auditorium Gubernuran, Jum'at (12/2/2021) yang dihadiri oleh Wagub Sumbar Nasrul Abit, unsur Forkopimda dan seluruh kepala OPD serta kepala instansi vertikal lainnya.

"Pak Sekda akan menjabat Plh Gubernur Sumbar sampai ada nantinya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau pejabat Gubernur, semoga amanah yang telah diterima dapat dijalankan dengan baik," kata Irwan Prayitno.

Seperti diketahui bersama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar masa jabatan 2016-2021 berakhir pada tanggal 12 Februari 2021, untuk itu Mendagri mengirimkan radiogram nomor 121/672/SJ untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, agar Sekda Sumbar sebagai Pelaksana Harian gubernur sampai dengan dilantiknya gubernur terpilih atau dilantiknya pejabat gubernur nantinya.

Gubernur Sumbar mengatakan, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, ini adalah Sunatullah (ketentuan Allah) yang akan terjadi bagi siapa pun. Beda lagi "Bapisah Bukannyo Bacarai" meskipun kita berpisah, tetapi masih bisa bertemu dan bersilatuhrahmi.

"Kini saatnya gubernur berpisah, tepatnya pada tanggal 13 Februari 2021 tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Sumbar. Walaupun tidak sebagai gubernur jangan lupakan saya, kebersamaan kita selama 10 tahun lamanya adalah suatu kenangan bersejarah bagi kita semua," tukasnya.

Dalam sambutan itu, Irwan Prayitno menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, seluruh unsur Forkopimda atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Sumbar. "Saya yakin dan percaya dengan kesolidan dan kekompakan bersama inilah kunci kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. InsyaAllah Sumbar akan maju ke depannya," harapnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala OPD dan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumbar, karena telah bekerja baik, sungguh-sungguh, benar dan mampu bekerjasama dengan pimpinan. 

"Terbukti dengan prestasi yang kami dapat bisa mencapai 360 penghargaan yang tercatat, belum lagi yang tidak tercatat, mungkin memcapai 400 penghargaan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan melayani masyarakat secara prima," ungkap Irwan Prayitno.

Gubernur yang gemar berpantun itu mengatakan, selama ia menjabat dua periode sebagai Gubernur Sumbar, sudah delapan kali meraih Opini WTP secara berturut-turut dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penghargaan yang diterima itu, ucap Irwan, merupakan bentuk motivasi jajaran agar lebih giat bekerja. Namun, jelas Irwan, penghargaan itu bukanlah tujuan utama dalam bekerja. Tapi, yang paling utama itu kepuasan masyarakat.

Percepatan dalam pelayanan juga dinilainya sangat berdampak dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Dengan memberikan pelayanan yang cepat, prima, mudah dan ikhlas, maka seluruh aspek kehidupan juga akan lebih mudah.

Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai gubernur Sumbar dari tahun 2010 hingga selesai menjabat gubernur pada tahun 2021 merupakan pengabdian yang paling memgesankan bagi Irwan Prayitno. 

"Rasanya saya benar-benar memdapatkan berkah dan kepuasan batin dengan hasil kerja yang saya peroleh. Apabila ada yang menanyakan 'Apakah Bapak puas dengan hasil kerja selama 10 tahun, sebagai gubernur?'. Semuanya serahkan kepada Allah SWT dan biar masyarakat yang menilainya," ucapnya. 

Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat sudah dia lakukan. Tidak saja bekerja pada hari kerja, bahkan hari libur pun bekerja hingga larut malam. Itu ia lakukan semata untuk rakyat. "Alhamdulillah .. puas rasanya, selama 10 tahun tidak ada pekerjaan tertunda alasan sakit. Semua kegiatan dipenuhi dengan tepat waktu," tuturnya.

Selanjutnya pada rangkaian acara tersebut Irwan Prayitno menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua yang membantu dalam melaksanakan sebagai gubernur membangun Sumbar. "Kita memang berpisah tapi bukan bercerai, kita bisa bertemu diurasan lain di dalam kebaikan. Insya Allah kita tetap berbuat untuk kebaikan Sumbar," imbuhnya.


Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit Pamitan

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit pada kesempatan itu juga menyampaikan, selama lebih kurang lima tahun mendampingi Irwan Prayitno sebagai gubernur, roda kepemimpinan berjalan baik. Saling berkoordinasi dan berbagi tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Karena jabatan ini adalah amanah dari Allah SWT, selama lima tahun, saya mendampingi Irwan Prayitno, kami selalu rukun dan berbagi tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata Nasrul Abit.

Ia mengatakan, bahwa sebagai Wagub Sumbar sudah berupa untuk menjadi yang terbaik bagi masyarakat Sumbar. Nasrul Abit berharap siapa saja yang menjadi pemimpin Sumbar ke depan berarti ialah yang terbaik.

"Sebentar lagi kami akan habis masa jabatan, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan mohon pamit dan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangannya," ujar Nasrul Abit dengan perasaan sedih.

"Apabila nantinya saya tidak lagi menjadi Wagub Sumbar, hubungan silaturahmi kita jangan sampai terputus," harap Nasrul Abit.

Selain itu, Nasrul Abit menitip pesan untuk gubernur yang baru, bisa melanjutkan program strategis yang belum selesai, antara lain rencana pembangunan jalan layang (fly over) Padan- Solok, jalur transportasi Trans Mentawai, dan infrastruktur Pelabuhan Teluk Tapang.

Kemudian juga daerah yang masih memiliki kendala akses transportasi. Hendaknya tetap menjadi perhatian untuk bisa direalisasikan pembukaan jalan sesuai rencana agar tidak ada lagi daerah tertinggal dan terisolir di Sumatera Barat.

Termasuk peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) segera diselesaikan. "Tolong pikirkan nasib pegawai-pegawai kontrak. Bantu mereka. Kalau umur sudah lewat, masukkan mereka dalam asuransi, sehingga ada yang masih mereka peroleh saat usia pensiun mendatang," pesannya.

Sementara itu, dalam sambutannya Plh. Gubernur Sumbar Alwis mengatakan, hasil Pilkada masih berproses di Mahkamah Konstitusi sehingga, untuk mengisi kekosongan, Kemendagri menugaskan kepada kami sebagai pelaksana harian. "Penunjukannya sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014. Apabila terjadi kekosongan maka Plh-nya Pejabat Tinggi Madya yaitu Sekda," sebut Alwis.

"Hari ini saya resmi Plh Gubernur Sumbar, saya tinggal melaksanakan dan menjalankan pekerjaan apa yang sudah tertuang dalam APBD, dan saya segera menyatukan persepsi teman-teman OPD dalam pelaksanaan roda Pemerintah," tukasnya.

"Tentu saja kami berharap bisa bekerjasama dan mengantarkan tugas ini dengan sebaik-baiknya," ulasnya.

Selanjutnya Alwis juga menyampaikan terima kasih kepada Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP - NA) yang disebutnya banyak membuat perubahan di Sumbar. Dia mendoakan IP - NA selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. (b/rel)





Padang, Lintas Media News

Guna memberikan supervisi  implementasi Sistim Manajemen Pengamanan (SMP), Tim dari Direktorat Pam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri pada Rabu (16/9/2020), mengunjungi PT Semen Padang.

Tim dari Mabes Polri yang dipimpin  Kasubdit Audit Ditpamobvit Kor Shabara Baharkam Polri Kombes Pol.Dede Ruhiat Djunaidi itu, disambut Kepala Unit Pengamanan PT Semen Padang AKBP Rosmawi Tanjung dan sejumlah staf pimpinan PT Semen Padang.

Dalam supervisi itu, tim dari Baharkam Polri juga mensosialisasikan Peraturan Kabaharkam Polri No7 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pam pada Obvitnas/Obter kepada unsur pengamanan di lingkungan PT Semen Padang.

Sosialisasi Peraturan Kabaharkam tentang pemberian bantuan pengamanan itu, digelar dengan standar protokol kesehatan dan sosialisi tersebut juga diikuti oleh Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury secara virtual. 

Ketua Tim SMP Kombes Pol. Dede Ruhiat Djunaidi mengatakan, supervisi adalah suatu proses kegiatan pembinaan yang ditunjukan atau diberikan kepada obvitnas/obter dalam memberikan gambaran analisis kesenjangan implementasi SMP dan saran atau solusi terkait dengan SMP. 

"SMP adalah manajemen yang saling terkait dalam bentuk bintek dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola pam, konfigurasi standar pam, standar  kemampuan pelaksana PAM dan monitoring dan evaluasi," katanya. 

Perwira polisi itu juga menyampaikan perlunya audit SMP untuk Obvitnas/Objek Tertentu, karena audit merupakan suatu bentuk tanggung jawab pengukuran kinerja SMP Obvit secara reguler. Audit SMP Obvit juga bagian integral dari penerapan SMP Obvit oleh pengelola Obvit dan merupakan bagian dari system manajemen perusahaan Obvit.

Kemudian, melalui audit SMP Obvit, akan dapat membuktikan keberhasilan atau tidaknya pengelolaan Obvit dalam menerapkan SMP Obvit oleh perusahaan/organisasi/pengelola Obvit. "Audit SMP Obvit merupakan pemeriksaan secara berkala terhadap penerapan SMP Obvit oleh Polri," ujarnya. 

SMP, lanjutnya, sangat penting diterapkan oleh Obvit, karena SMP memiliki keuntungan berupa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tenaga kerja mengenai aspek keamanan sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas organisasi pengelola Obvit.

"Penerapan SMP juga dapat meningkatkan citra dan nilai organisasi/pengelola Obvit demi daya saing di dunia yang lebih kompetitif dalam era globalisasi, dan juga dapat meningkatkan kinerjaorganisasi/pengelola Obvit," ungkap Dede. 

Sementara itu, Auditor Profesional SMP yang juga anggota Tim SMP dari Baharkam Polri Brigjen Pol (Purn) Budi Purwoto menyampaikan lima ruang lingkup SMP, yaitu tentang komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, serta tentang monitoring dan evaluasi.

Implementasi dari masing-masing ruang lingkup SMP itu juga ada kriteria dan bobot penilaiannya. Untuk komitmen dan kebijakan, sebut Budi, terdapat 18 kriteria dan mempunyai bobot nilai 15 persen. Kemudian pola pengamanan dengan 49 kriteria, mempunyai bobot nilai 15 persen.

Selanjutnya tentang konfigurasi pengamanan, terdiri dari 31 kriteria dengan bobot penilaian 30 persen, standar kemampuan pelaksana pengamanan yang terdiri 10 kriteria memiliki bobot penilaian 20 persen, serta monitoring dan evaluasi terdiri dari 10 kriteria dengan bobot penilaian 10 persen. 

"Bagi obvitnas/obter yang mengimplementasikan ruang lingkup SMP dengan pencapaian bobot nilai di atas 86 persen, maka akan diberikan reward berupa Gold. Kemudian, bagi obvitnas/obter yang pencapaian nilai di bawah bobot 86 persen, akan diberikan reward Perak dan Perunggu," ujarnya.

Ia berharap agar PT Semen Padang sebagai obvitnas, dapat mengimplementasikan seluruh ruang lingkup SMP dengan semaksimal mungkin. "Apalagi PT Semen Padang sebagai perusahaan semen pertama di Indonesia, menjadi kebanggaan kita bersama dan bangsa Indonesia," imbuh Purnawirawn Polri itu.

Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury menyampaikan terimakasih kepada Direktorat Pam Obvit Kor Sabhara Baharkam Polri yang telah datang ke PT Semen Padang untuk melakukan supervisi SMP, karena supervisi ini juga merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem pengamanan di PT Semen Padang.

Bagi PT Semen Padang, supervisi SMP ini merupakan salah satu kegiatan dan tindakan sebelum pelaksanaan audit SMP. Dan, melalui supervisi ini juga, PT Semen Padang akan mendapat arahan, bimbingan dan petunjuk, sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan lima ruang lingkup SMP yang terdiri dari 118 kriteria tersebut. 

"SMP ini juga dapat mencegah, mengurangi kerugian akibat ancaman gangguan dan bencana, serta dapat mewujudkan tempat kerja yang aman dan efisien, demi tercapainya target perusahaan menjadi bagian dari produktivitas nasional," katanya. 

Hasil supervisi ini, kata Tubagus, juga akan dapat menjadi perbaikan sebelum dilaksanakannya audit SMP di PT Semen Padang. Sebab, pelaksanaan audit merupakan final untuk perolehan sertifikat SMP dari Kapolri, dan sertifikat SMP itu penting bagi PT Semen Padang yang merupakan objek vital nasional.

 PT Semen Padang sebelumnya telah mengimplementasikan SMP sejak 2012 dan regulasinya mengacu pada Peraturan Kapolri No 24 tahun 2007 dan Peraturan Polri No 3 tahun 2019. Regulasi SMP ini juga berkaitan dengan SNI/ISO 9001 dan SNI/ISO 14001 yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. (*/b/hms)

Padang, Lintas Media News
Bertempat di Puskesmas Andalas, Padang, Selasa (25/8) pagi, digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar laksanakan tes swab, yang diikuti hampir 50 orang jurnalis di Padang. Kegiatan ini difasilitasi oleh Gugus Tugas Covid-19 Sumbar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang ini.


Test swab gratis dilakukan sebagai antisipasi maraknya penyebaran virus Covid-19 dan memastikan jurnalis tidak terpapar virus corona. Selain anggota IJTI, dalam swab ini ikut anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Sumbar dan SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Sumbar.

“Kegiatan ini dilakukan setelah satu orang anggota IJTI diketahui positif Covid-19. Kita perlu melindungi jurnalis, karena interaksi mereka di lapangan sangat aktif,” kata Ketua IJTI Sumbar, John Nedy Kambang.

Sementara itu, Ketua SMSI Sumbar Zulnadi yang didampingi sekretarisnya Gusfen Khairul, juga ikut dalam tes swab ini. “Tes swab penting dilakukan, untuk melindungi jurnalis, keluarga dan lingkungannya, agar sehat, aman dan nyaman beraktifititas,” kata Zulnadi.

Jurnalis yang ikut tes swab ini mengaku tidak merasakan sakit. “Geli geli dan tidak ada sakit, berbeda dengan informasi yang beredar,” kata Rino Zulyadi, salah satu wartawan senior yang ikut dalam tes ini. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus.

“Swab ini tidak ada sakit sedikit pun, hanya geli seperti digelitik. Kami mengimbau kepada wartawan untuk berinisiatif memeriksakan diri swab, karena wartawan bergerak aktif di lapangan dan tidak tahu kita apakah terpapar atau tidak,” kata Heranof Firdaus, yang juga ikut melakukan tes swab.

Dalam tes swab jurnalis di Puskesmas Andalas ini diikuti juga oleh Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM yang dikenal dekat dengan wartawan. “Saya sudah beberapa kali melakukan swab, terutama setelah melakukan perjalanan dinas luar daerah. Tetapi sebenarnya secara berkala kita sebaiknya swab untuk menjaga diri dan lingkungan kita supaya tidak terpapar Covid-19,” kata Syafrizal Ucok. (***)
 

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima piagam penghargaan dan juga pin emas dari Pemerintah Kota Padang, sebagai tokoh masyarakat berprestasi yang telah berkomitmen dan berperan aktif dibidang Pendidikan. (foto:hms)

Padang, Lintas Media News

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima piagam penghargaan dan juga pin emas dari Pemerintah Kota Padang, sebagai tokoh masyarakat berprestasi, yang telah berkomitmen dan berperan aktif dibidang Pendidikan dalam rangka peringatan hari jadi kota Padang ke 351 Tahun, diruang kerja Rabu (19/8/2020).

Dalam hal ini telah diserahkan langsung oleh Walikota Padang Mahyeldi didampingi oleh Asisten III Sekda Prov Sumbar Nasril Ahmad, Sekda Kota Padang Amasrul, dan Asisten Pemerintahan Setda Kota Padang Edi Hasymi beserta rombongan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengucapkan terimakasih atas penghargaan diberikan oleh Pemerintah Kota Padang. "Terima kasih sudah menilai saya sebagai tokoh masyarakat berprestasi dan telah berkomitmen serta berperan aktif dibidang Pendidikan", kata Gubernur Irwan Prayitno.

Selanjutnya, Walikota Padang Mahyeldi mengatakan bahwa setiap hari ulang tahun Kota Padang akan memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh di Kota Padang yang dinilai berkontribusi diseluruh bidang. 

Dalam hal ini adalah Gubernur Sumbar sebagai tokoh pendidikan pendiri lembaga Azkia, yang banyak peran, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga keperguruan tinggi. Tentu ini merupakan potensi besar dalam mencerdaskan warga masyarakat khususnya Kota Padang. "Untuk itu maka diputuskan bahwa Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai owner pendiri Azkia dinilai sebagai tokoh masyarakat berperan aktif dibidang pendidikan", ujar Mahyeldi

Selain gubernur juga diterima oleh Hamdani bidang kemanusiaan pendiri korps, sukarela PMI unit Imam Bonjol Padang 1999, M. Zikra bidang lingkungan hidup penggerak aksi bersih sungai-sungai secara berskala, Rusdi Bais bidang koperasi, penggagas dan pengelola tabloid forum koperasi media intern dinas koperasi dan UMKM sejak 2005-2006.

Selanjutnya, Silvia bidang sosial, Halius Hosen  bidang kemasyarakatan aktif memberikan pandangan, terkait permasalahan hukum yang ada di kota Padang dan Sumbar, H Agus Suardi bidang pemuda dan olah raga, membawa PSP usia 15 juara 1 liga suratin tingkat nasional tahun 2019. dr Andani Eka Putra bidang pemerhati kesehatan, kepala laboratorium pusat Diagnostik dan riset penyakit infeksi Unand, aktif dalam penangan Covid-19.

Dan Rubiyem bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Muchlis Bahar,  bidang keagamaan, menulis makalah, jurnal, tentang lembaga Amil Zakat, pendanaan pengentasan dalam kemiskinan 2006 serta Kastil Rajo Intan dibidang pariwisata dan kebudayaan, sebagai guru pembimbing pasambahan adat dan seni budaya bagi remaja kota Padang. (b/hms)



Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan sambutan pada kegiatan Donor Darah yang dilaksanakan PT Semen Padang di Gedung Serba Guna Semen Padang, Rabu, 22 Juli 2020. Tampak hadir Kepala Unit Corporate Social responsibility (CSR) PT semen Padang Muhamad Ikrar (tujuh dari kiri), Kepala Unit Humas & Kesekretariatan Semen Padang Nur Anita Rahmawati (enam dari kiri), jajaran PMI Padang dan Staf Semen Padang. (foto:hms)

Padang, Lintas Media News
Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi PT Semen Padang yang telah menggelar donor darah di tengah pandemi COVID-19. Karena menurutnya, sejak terjadinya pandemi, jumlah pendonor berkurang, sementara kebutuhan darah di PMI Kota Padang terus bertambah. 

"Saya bangga dengan semen Padang yang telah menggelar donor darah. Mudah-mudahan ini dapat menjadi ladang amal, khususnya bagi karyawan Semen Padang Group yang telah mendonorkan darahnya," kata Mahyeldi usai meninjau donor darah yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Semen Padang, Rabu (22/7/2020).

Saat ini, katanya, kebutuhan darah di PMI Kota Padang 150 kantong sehari. Sejak pandemi, PMI kewalahan untuk memenuhi kebutuhan darah, karena masyarakat dibatasi untuk kegiatan di luar rumah. Oleh sebab itu, ia berterimakasih kepada manajemen PT Semen Padang yang telah menggelar donor darah. 

Sebagai Walikota Padang yang juga menjabat Ketua PMI Cabang Kota Padang, Mahyeldi pun berharap agar BUMN, BUMD dan juga instansi lainnya yang ada di Kota Padang, juga dapat menggelar donor darah secara rutin seperti yang telah dilakukan oleh Semen Padang. "Setitik darah itu bermanfaat bagi orang banyak. Semakin banyak yang mendonorkan darahnya, tentu akan semakin banyak orang yang terselematkan. Untuk itu, saya berharap agar BUMN, BUMD dan instansi lainnya di Kota Padang, juga rutin menggelar donor darah," ungkap orang nomor satu di Kota Padang itu.

Kepala Unit Corporate Social responsibility (CSR) PT semen Padang Muhamad Ikrar menyampaikan 
terimakasih kepada PMI Kota Padang yang telah memberikan kesempatan kepada manajemen Semen Padang dalam menggelar donor darah. "Agenda donor darah ini merupakan wujud dari komitmen PT Semen Padang yang selama ini selalu menjadi agenda rutin mengadakan donor darah tiga kali setahun dengan jumlah kantong darah yang terkumpul rata-rata mencapai 1000 kantong darah," katanya.

Selain menjadi agenda rutin PT Semen Padang, lanjutnya, donor darah ini digelar karena stok darah di PMI Kota Padang sudah menipis. "Mudah-mudahan, donor darah ini dapat mengatasi kebutuhan darah di PMI Kota Padang yang sudah mulai kritis," ujar M.Ikrar yang didampingi panitia donor darah, Masykur Rauf, Delvi Adri serta Staf CSR dan Humas Semen Padang.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengungkapkan, donor darah kali ini merupakan yang pertama kali diadakan PT Semen Padang sejak tahun 2020 dan itu disebabkan pandemi COVID-19. "Biasanya donor darah dilaksanakan di bulan Maret atau dalam rangka HUT PT Semen Padang. Namun karena pandemi COVID-19, makanya diundur dan baru bisa digelar pada era new normal ini. Namun begitu, pelaksanaan donor darah hari ini tetap mengacu kepada protokol kesehatan new normal," 
katanya.

Setelah ini, tambah Anita, PT Semen Padang kembali akan menggelar donor darah. "Kemungkinan dua bulan ke depan akan kembali kita gelar donor darah. Kalau sekarang ini hanya karyawan/ti Semen Padang Group, untuk yang ke depan masyarakat umum diharapkan juga ikut mendonorkan darahnya," pungkas Anita.

Tak Perlu Takut Donor
Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Padang dr.Widyawarman. Kata dia, di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat tidak perlu takut dan khawatir untuk mendonorkan darahnya.  "Justru saat ini bantuan darah lebih penting dibanding hari sebelumnya," katanya seraya menyampaikan terimakasih dengan kegiatan donor darah yang dilaksana Semen Padang bekerjasama dengan PMI.

Masyarakat, sebutnya, memiliki peran penting untuk kegiatan donor darah yang berkesinambungan agar persediaan darah di PMI Kota Padang tetap terjaga. Bahkan di masa pandemi ini, pihaknya menerapkan standar protokol kesehatan. "Donor darah di masa pandemi berdasarkan protokol kesehatan. Ini dilakukan untuk menghindari penularan virus," ujar pria yang akrab disapa dokter Wide itu. (*/b/hms)

Oleh : Amrizal Rengganis 
 
Berpacu menuju kursi kepala daerah dalam helat Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang menjadi sebuah perhelatan yang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ada bagian dari Pilkada lalu yang tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan sekarang di tengah pandemi Covid-19 yakni kampanye terbuka.

Yang ada nanti adalah kampanye terbatas, bahkan dimungkinkan hanya menggunakan media massa. Semuanya ditujukan untuk menjaga agar virus Corona yang melanda dunia saat ini tidak semakin meluas sebarannya.

Tetapi menurut saya, kecuali hanya kampanye berkumpul di tempat terbuka, maka yang lain kurang lebih sama saja. Para kandidat yang hendak menuju kursi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, menyiapkan diri sedemikian rupa.

Sebelum ini ada beberapa kendala teknis pelaksanaan Pilkada serentak khususnya soal pendanaan. Ada beberapa daerah yang sempat tarik ulur soal hibah APBD ke KPU. Tapi akhirnya hampir semua dapat menyelesaikan hambatan tersebut.

Jika dihitung-hitung tak akan kurang dari 100 orang yang mengaku dan diakui ‘putra terbaik’ dan ‘putra terpantas’ untuk jadi Bupati, Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota. Seluruhnya akan berebut simpati dari rakyat pemilih di daerah yang melaksanakan, termasuk pemilihan gubernur yang akan diikuti oleh semua kabupaten/kota.

Ada interval atau jeda waktu untuk berkampanye bebas sampai penetapan calon nanti. Maka dapat kita baca di media sosial bahkan di media massa kesemarakan itu. Semua memanfaatkan jeda waktu ini sebelum kampanye yang benar-benar diatur oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu.
Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenangi pemilihan di Pilkada ini diperlukan kampanye. Tanpa kampanye jangan harap akan memenangkan pemilihan. Lihatlah, baliho-baliho berbaris sepanjang sisi jalan raya.

Semua menampakkan wajah dengan senyum ramah dan menyampaikan pesan-pesan politik yang akan begini atau begitu untuk daerah. Tujuannya tentu saja agar tokoh dalam baliho diingat oleh rakyat dan ketika hari pencoblosan, diharapkan rakyat memilihnya.

Keserentakan Pilkada di Sumatera Barat memberi gambaran akan kemeriahan agenda politik ini. Tapi tak terhindarkan pula munculnya kampanye-kampanye hitam atau saling serang antar pendukung. Buzzer dan hater pun bermunculan.
 
Saling caci dan saling hina menjadi menu hari-hari di media sosial. Seperti main sepakbola, para pendukung jauh lebih gegap gempita suaranya dibanding yang bermain di tengah lapangan. Antara sesama pendukung menjadi terpisah oleh garis demarkasi yang tidak boleh diinjak sama sekali.

Celakanya dari sekedar mengelompok bergeser ke arah permusuhan. Bahkan bisa jadi setelah Pilkada nanti semangat ‘musuhan’ itu masih terbawa-bawa diantara pendukung, sekalipun tokoh yang mereka dukung sudah saling berangkulan atau bahkan minum kopi berdua sambil tertawa-tawa.

Perang isu sejak beberapa bulan terakhir ini sudah merebak. Saling lempar isu adalah bagian dari kampanye. Dan kampanye itu seperti yang sudah-sudah, ada kampanye positif, kampanye negatif ada kampanye hitam. Yang positif sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi kampanye negatif dan kampanye hitam adalah dua hal yang terus menggelinding diantara para kandidat. Tak ada yang baik diantara kedua kampanye itu sebenarnya.

Black campaign adalah kampanye kasar yang dilancarkan kepada lawan politik secara terbuka maupun tertutup tetapi tidak pernah punya dasar fakta dan data. Jelasnya itu adalah isapan jempol belaka. Tetapi kadang karena kemasannya ‘hebat’ maka publik bisa terkecoh juga. Hal yang tidak ada diadakan, cerita yang bohong-bohongan dianggap benaran.

Menurut saya sebelum memulai perhelatan ini, para kandidat mesti membuat komitmen bersama untuk bisa menenteramkan para tim suksesnya masing-masing untuk berkampanye secara santun. Kesantunan, rasanya tidak ada manusia yang tidak menyukainya.

Hanya orang tidak waras saja yang akan menolak sebuah kesantunan. Menyebut lawan politik dengan cacat tubuhnya, cacat keluarganya, cacat intelektualnya, cacat moralnya, sebenarnya bisa diganti dengan menyebutkan kelebihan diri sendiri atau tokoh dukungannya sendiri.
 
“Intinya, patarang lampu awak, jan dipudua lampu kawan". Saya tidak dapat membayangkan pabila Pilkada selesai, lalu yang tadi saling memburukkan tiba-tiba bertemu untuk sesuatu yang memiliki kepentingan sama, tentu akan ada rasa jengah, malu dan risih.

Maka akan sangat lebih berharga kalau kampanye santun dengan mengeksplore pikiran-pikiran jernih sang calon,keberhasilan-keberhasilan dirinya di masa lalu, bahkan apa salahnya kalau juga ikut memuji incumbent (jika incumbent ikut maju dalam Pilkada).

Mencari-cari kesalahan lawan, hanya akan menghasilkan semangat negatif dan mengurangi energi untuk melakukan hal-hal positif. Saatnya menyampaikan kepada tim sukses masing-masing untuk berlaku santun dan beradab serta beradat selama menjalankan misi kampanye untuk junjungannya masing-masing. Percayalah, kampanye santun itu biayanya tidak mahal!


Amrizal Rengganis
Kabag Humas Pemko Padang

Padang, Lintas Media News
Kabar yang kurang sedap beredar di media Sumatera Barat bahwa Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah  dinyatakan positif Covid-19, ternyata adalah isapan jempol biasa. “Tidak benar itu, dari mana sumbernya? Pak Wali justru sehat wal afiat saja,” kata jurubicara Pemko Padang, Amrizal Rengganis dalam siaran persnya hari ini, Jumat (19/6/2020).

Amrizal mengatakan bahwa hasil Rapid Test kemarin justru menyatakan Wali Kota Padang  Mahyeldi Ansharullah sehat-sehat saja, tidak ada indikasi apapun terinfeksi virus Corona seperti yang diberitakan itu. Walikota, kata Amrizal pada Senin siang lalu ke Jakarta. Senin paginya, sesuai protokol Covid-19, dilakukan rapid test dan hasilnya negatif. “Lalu dari mana dan siapa yang menerangkan bahwa Pak Wali positif Covid-19? Maka dari itu saya perlu meluruskan berita-berita tersebut yang bisa disalahtafsirkan oleh masyarakat,” kata Amrizal.

Bahkan, sepulang dari Jakarta, Walikota juga melakukan test swab di Puskesmas Padang Pasir Padang. Pada hari Jumat hasilnya sudah diperoleh, bahwa hasil test swab tersebut negatif Covid-19.
Menurut Amrizal, Walikota senantiasa memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kesehatan terutama pada era PSBB ini. Bagaimana mungkin seorang Walikota abai dengan hal yang menyangkut Covid-19 yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
“Pak Wali senantiasa menyampaikan pengarahan kepada masyarakat agar taat dan patuh pada protokol Covid-19. Antara lain anjuran menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan senantiasa memeriksakan kesehatan apabila hendak berpergian dari satu kota ke kota lain.

Kalau tiba-tiba yang memberitakan bahwa Walikota positif Covid-19 tentu berlawanan dengan komitmen Walikota untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan, lagi pula kalaupun positif Covid-19 buat apa pula disembunyikan. Positif Covid-19 bukanlah sebuah aib, siapa saja bisa terkena. Tapi kalau tidak positif lalu dikatakan positif, tentunya menjadi kabar bohong, ” kata Amrizal Rengganis.

Ia meminta kepada rekan-rekan media, agar menginformasikan setiap berita yang menyangkut Walikota kepadanya, agar berita-berita bisa tampil dengan komprehensif, berimbang dan memenuhi syarat-syarat check and balanced sebagaimana dituntun oleh kode etik jurnalistik.

“Saya tidak pernah menghambat kawan-kawan media memberitakan atau melakukan kritik yang konstruktif untuk Pemko Padang, silahkan saja asal untuk kebaikan. Tetapi yang terpenting adalah adanya keberimbangan dalam berita dan setiap kali ada yang belum pasti, agar dikonfirmasi terlebih dulu,” ujar pria yang masih menjabat sebagai salah satu pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera barat itu.

Sementara itu, menyangkut perkembangan pengendalian wabah Covid-19 di Padang, Amrizal mengatakan sampai hari ini (Jumat 19/6) prosentase kesembuhan warga yang tadinya dinyatakan positif Covid-19 sudah mencapai 60,67 persen. “Kita melalui Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Kota Padang terus berusaha melandaikan angka-angka persebaran Covid-19 ini. Selain malakukan pengandalian warga yang terjangkit, kita juga melakukan pembersihan tempat-tempat umum melalui penyemprotan dengan disinfektan dengan melibatkan unsur-unsur Dinas Kesehatan, BPBD, PMI dan berbagai relawan yang ada di Kota Padang,” katanya.

Saat ini Padang masih dinyatakan sebagai wilayah dengan angka Covid-19 terbilang tinggi di Sumatera barat. “Namun kita tetap berjuang keras agar masyarakat kembali pada suasana kenyamanan sebagaimana adanya sebelum era Covid-19. Pak Walikota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama, bahu membahu melandaikan kurva Covid-19 ini dengan cara menaati protokol kesehatan. Termasuk juga mengajak rekan-rekan media meluruskan hal-hal yang tidak lurus tentang informasi Covid-19 serta tentu saja tidak lupa ada fungsi mencerdaskan masyarakat dengan cara terus menerus memberitakan hal-hal yang membangun rasa optimisme masyarakat, bukannya menyiarkan kabar-kabar yang tidak terverifikasi kebenarannya,” kata Amrizal Rengganis yang separuh umurnya dihabiskan di dunia wartawan ini. (LM/rel)


Padang Panjang Raih Opini WTP 2017

Padang Panjang, LM News.

Kota Padang Panjang berhasil meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2017.

Penghargaan ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Pemud Aryo Wibowo, SE.M.Si. Ak kepada Pj. Walikota Padang Panjang Irwan, S.Sos.MM di Padang, Jum'at pagi, (25/5).

Hadir mendampingi walikota pada kesempatan itu Inspektur Kota Padang Panjang Ervic Rinaldi, SH, Sekretaris Diskominfo Ampera Salim. Sekretaris BPKD Irsal, Sekretaris Inspektorat Amir Hamzah dan sejumlah pejabat bersama staf lainnya dari Pemko Padang Panjang.

"Dengan demikian Kota Padang Panjang sudah dua kali berturut menerima penghargaan ini, yaitu tahun (2016, 2017). Selamat semoga bisa dipertahankan," kata Aryo disambut tepuk tangan hadirin yang memenuhi aula kantor BPK Sumbar di Jalan Khatib Sulaiman, Padang.

Bersama Kota Padang Panjang juga berhasil meraih penghargaan Opini  WTP tahun 2017:  Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.(st/rel)

Pemerintah Kota Padang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang  berkomitmen menyukseskan pendataan Potensi Desa (PODES) pada 2-31 Mei 2018 mendatang.
Lintas Padang - Pemerintah Kota Padang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang  berkomitmen menyukseskan pendataan Potensi Desa (PODES) pada 2-31 Mei 2018 mendatang. Sebagaimana menyikapi hal itu, BPS Kota Padang telah mulai menggencarkan sosialisasi ke masing-masing kecamatan yang diikuti camat beserta lurah se-Kota Padang. Sosialisasi ini dilakukan mengingat pentingnya dukungan dan kerjasama camat terutama lurah selaku responden atau sumber data pada pendataan PODES nantinya.
“Pendataan PODES ini harus kita sukseskan. Karena data atau hasil yang diperoleh nanti akan menjadi acuan dan bermanfaat  khususnya bagi perencanaan pembangunan Kota Padang ke depan,” ujar Asisten I Bidang pemerintahan Setdako Padang, Vidal Triza kepada wartawan dalam jumpa pers di Media Center Pemko Padang, Rabu (25/4).
Mengingat pentingnya pendataan PODES tersebut, Vidal pun mengimbau kepada seluruh aparatur baik di pemerintah kelurahan dan kecamatan serta SKPD terkait mendukung  sepenuhnya. Yaitunya memiliki kesepahaman yang sama dengan BPS dan membantu apa saja yang dibutuhkan BPS dalam pendataan nantinya.
“Maka itu diharapkan keseriusan kita semua menyikapinya dengan memberikan data yang akurat kepada Tim BPS dalam pendataan PODES nanti. Sebab, akurasi data yang diberikan kepada petugas pendataan sangat menentukan sekali, untuk lebih memacu pembangunan Kota Padang ke depan,” imbuhnya dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala BPS Kota Padang, Rizal itu.
Rizal juga menjelaskan, pada pendataan PODES ini, petugas dari BPS Kota Padang akan menghimpun data dan informasi berbagai potensi setiap kelurahan di Padang. Diantaranya terkait potensi sosial, ekonomi, infrastruktur sekaligus sumber daya manusia dan sumber daya alam serta informasi lainnya.
“Data PODES itu nantinya menjadi bahan yang penting terutama sebagai acuan bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara umum atau bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu," terangnya.
Selain itu tambahnya lagi, kegiatan ini sekaligus juga untuk evaluasi program-program pemerintah yang sudah diluncurkan sebelumnya di masing-masing kelurahan.

“Karena dalam berbagai pembangunan ke depan, sangat diperlukan data potensi desa yang nantinya menjadi rujukan untuk pemberian dana pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat yang bergantung dari hasil PODES ini,” cetusnya dalam jumpa pers yang dipandu Kabid KSP Dinas Kominfo Padang, Swesti Fanloni itu.(dv)

Lintas Padang ~ Prosesi lamaran Alfatah Dwi Putra dan Risa Gustiana berlangsung dalam suasana haru. Rencananya, mereka akan melepas masa lajang usai lebaran.
Alfatah Dwi Putra merupakan kemenakan dari Desri Ayunda. Ia selama ini dibesarkan oleh Desri dan Edha Desri. Maka orang-orang mengatakan, Desri Ayunda "ka baminantu". 
Alfatah akan mempersunting Risa, anak gadih urang Canduang. Prosesi lamaran yang dihadiri oleh kedua keluarga besar Alfatah dan Risa, berlangsung di kediaman Desri Ayunda beberapa waktu lalu di Dangau Teduh. 
Amri Kari Bagindo, orang tua dari Risa Gustiana berterimakasih kepada Desri Ayunda dan keluarga yang telah menerima kedatangan mereka dengan baik. Menurutnya, pertemuan kedua bujang jo gadih tersebut akan mempersatukan dua keluarga dari Padang dan Canduang Agam. 
"Kami juga berdoa, semoa Pak Desri berhasil dalam perjuangannya untuk mengabdi di Kota Padang sebagai wakil walikota mendampingi Pak Emzalmi sebagai walikotanya nanti. Semoga dimudahkan Allah. Amin," ungkapmya. 
Desri Ayunda pada kesempatan itu bersyukur prosesi pinangan atau lamaran berjalan dengan lancar dan baik. Ia mengatakan, kini kedua keluarga telah dipersatukan dengan ikatan suci kedua anak cucu Adam as tersebut. 
"Insya Allah, akad nikah akan kita laksanakan usai lebaran. Kami mohon doanya agar berjalan lancar. Kami menyampakan terimakasih kepada keluarga Risa dari Agam," ungkapnya. By

Lintas Padang ~ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang mengupayakan penguatan Komisi Penilai Amdal agar terwujud Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang berkualitas. Salah satu upaya itu adalah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Dokumen Lingkungan.
Menurut Kepala DLH Kota Padang, Al Amin, penguatan kapasitas Komisi Penilai Amdal merujuk pada Permen LH Nomir 15 Tahun 2010 tentang persyaratan dan tata cara lisensi komisi penilai Amdal. Hal itu merupakan prasyarat untuk memperoleh lisensi yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kita berharap dengan kegiatan ini tercapai keselarasan pembangunan dan meminimalisir dampak lingkungan dengan meningkatkan kemampuan mendeteksi dan memprediksi dampak terkecil," papar Al Amin saat membuka Bimtek 
Ia menyebut, ditemukannya pelanggaran - pelanggaran baik terhadap Dokumen Amdal maupun kondisi ril dampak lingkungan itu sendiri karena kemampuan mendeteksi dan memprediksi tersebut.
 "Jika diantisipasi dan disinergikan lebih dini setiap aktifitas pembangunan tentunya manfaat positif pembangunan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Penegakkan Hukum DLH Mairizon membeberkan, hasil  sepanjang 2018 telah ditemukan 16 perusahaan di Kota Padang yang melanggar amdal dan diberi teguran tertulis. Satu diantaranya disanksi pemulihan kembali karena pencemaran berat lingkungan dan mendapat teguran dengan pemaksaan pemerintah.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh tim teknis Amdal, UKL-UPL dan pengawas lingkungan dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas, Dr. Ardinis Arbain dengan materi "Pengantar Prakiraan Dampak".(th)

Lintas Padang ~ Pernyataan Sikap Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) Atas Kasus Ismail Novendra Pemimpin Umum/Penanggungjawab Koran Jejak News
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) menyatakan keberatan atas tindakan Pengadilan Negeri Padang yang terus memproses Perkara Pers yang melibatkan seorang wartawan koran Jejak News. AWAK menilai kasus sengketa pers yg menimpa Ismail Novendra belum layak masuk dalam ranah pengadilan.
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) menilai laporan Afrizal Djunit yang merupakan Direktur Operasional PT Bone Mitra Abadi (PT.  BMA) ke Polda Sumbar terkait tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 1990 tentang Pers karna tidak mendahului proses hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers. Selain itu pernyataan Afrizal Djunit yang mengatakan bahwa Ismail Novendra tidak melakukan konfirmasi sebelum membuat sebuah berita adalah suatu pembohongan sebab Afrizal Djunit pernah menghubungi Ismail Novendra sebelum berita diterbitkan.  
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) menilai  Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang melakukan proses penyidikan atas kasus pers ini juga tidak berpedoman dengan UU Pers No.  40 Tahun 1999, MoU Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017serta tak mengindahkan surat Dewan Pers Nomor 555/DP/K/X/2017 tertanggal 9 Oktober 2017 terkait Tanggapan dan Saran atas pemberitaan Koran Jejak News tersebut. Selain itu, AWAK menilai Penyidik Polda Sumbar tidak bekerja sesuai SOP dan tidak mengacu pada Perkap Polri Nomor 14 tahun 2012 dalam menangani kasus ini. 
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) menyesali proses penyidikan oleh Polda Sumbar yang dinilai instan dan kilat serta jelas-jelas sudah mengangkangi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers serta MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dalam memproses laporan perkara pers.
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) keberatan dan menilai Pengadilan Negeri Padang belum berwenang mengadili Ismail Novendra karna pemberitaan yang dibuat oleh Ismail Novendra merupakan karya Jurnalistik yang dibuat oleh seorang wartawan  dan mengacu pada UU No.  40 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 serta merupakan sengketa pemberitaan pers.
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) memohon kepada Kepala Pengadilan Negeri Padang agar dapat menghentikan seluruh proses persidangan terkait dengan sengketa pemberitaan pers yang di alami oleh Ismail Novendra dan menyarankan agar kasus tersebut dapat terlebih dahulu diselesaikan di Dewan Pers dengan mengacu pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan MoU Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017.
Demikianlah pernyataan sikap Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) ini disampaikan untuk dapat dipublikasikan.
Tertanda : 
- Herman Tanjung (Ketua Umum) Hp : 081266062646
- Fijaski Zakir (Sekretaris Jenderal) Hp : 081363045581

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.