Pdg. Panjang, Lintas Media News

Usai, menjadi irup, pada peringatan Hut Kemerdekaan RI Ke 76 dihalaman Balaikota Silaing Bawah Padang Panjang Barat,  kota Padang Panjang Wali Kota Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano terima Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan berupa beasiswa untuk pelajar Kota Padang Panjang dari Bank Nagari.

Total CSR sebesar Rp 110 juta itu, diserahkan Kepala Cabang Bank Nagari, Zulhendri secara simbolis kepada Fadly Amran, didampingi Wakil Wali Kota, Drs. Asrul di halaman Balaikota, Selasa (17/8) lalu. 

Kepala Bank Nagari Kota Padang Panjang,  Zulhendri saat disambangi LintasMedia.com. diruang kerjanya, Rabu, 18/8/2021 mengatakan, Dana  CSR ini merupakan beasiswa untuk pendidikan yang diserahkan kepada Pemko. Dana tersebut, nantinya dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Untuk, teknik penyaluranya, Disdikbud yang menentukan pelajar yang berhak mendapat beasiswa fari dana CSR, terebut,ujar Zulhendri. 

Sifatnya, pihak kita hanya menyalurkan dan membantu. Yang menentukan siapa yang berhak menerimanya tentu dinas terkait. Yakni, Disdikbud

Lebih jauh Zulhendri Chien mengatakan, danaCSR kali ini, lebih banyak dari tahun sebelumnya. “Semoga,dengan disalurkanyadana CSR ini, setidaknya dapat meringankan keuagan daerah, terutama bidang pendidikan dikelola Dinas Pendidikan Budaya kota Padang Panjang,” harap Zulhendri.

Selaku perbankan milik daerah, hanya itu yang bisa dilakukan Bank Nagari dalam menyalurkan bantuan untuk program keumatan. Dari segi anggaran, kita yakin Pemko sudah menganggarkan lebih untuk bidang pendidikan. Namun, tidak ada salahnya pihak kita memberi dan meringgankan pendidikan dikelola Disdikbut, ujar Pak Chien. 

Bila dikalkulasikan, nyaris setengah miliar dana CSR disalurkan dikota Padang Panjang dengan berbagai program sosial kemasyarakatan. Intinya, Bank Nagari hadir untuk masyarakat banyak dengan birokrasi mudah bila  masyarakat berurusan dengan pihak kami. 

Untuk memudahkan dan memanjakan masyarakat, pihaknya sudah menyediakan beberapa unit gerai ATM terletak pada tempat tempat strategis gampang diakses masyarakat. Disamping, ketersedian ATM yang banyak. Pihak Bank Nagari juga melayani belanja dengan cara non tunai. Untuk aplikasi non tunai, kita sudah bekerja sama dengan beberapa buah pusat perbelanjaan yang ada dikota Padang Panjang,tukuknya.

Sementara, ditempat terpisah, Walikota Fadly Amran, menyampaikan terima kasih kepada pihak Bank Nagari yang peduli akan pendidikan Padang Panjang, dengan menggelontorkn dana CSR bidang pendidikan untuk beasiswa. Dengan, adanya dana CSR ini, sangat meringankan beban dari orang tua murid yang akan menerima. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi, Pemerintah Kota Padang Panjang, Selasa (27/7) kembali salurkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPA), Drs. Osman Bin Nur mengatakan,  beras bantuan PPKM disalurkan untuk masyarakat yang terdata mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  di tujuh Kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB), kecuali Pasar Usang yang sudah disalurkan hari Minggu (25/7) bersama Kelurahan Ganting. "Besok,  Rabu (28/7) kita salurkan di Kecamatan Padang Panjang Timur," katanya. 

Dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, beras bantuan 10 kg yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia Padang Panjang dibantu aparat kelurahan untuk 414 KK di PPB. Dengan rincian 68 KK di Kelurahan Balai-Balai, 36 KK di Bukit Surungan, 108 KK di Kampung Manggis, 27 KK di Pasar Baru, 26 KK di Silaing Atas, 70 KK Silaing Bawah dan 70 KK Tanah Hitam.  

"Mudah-mudahan program bantuan ini berjalan dengan baik, serta sampai kepada mereka yang berhak," harap Osman.

Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bukittinggi, Muhammad Fakri Firdaus mengatakan, sesuai Instruksi Pemerintah Pusat, Perum Bulog ditunjuk sebagai penyedia bantuan beras untuk masyarakat terdampak akibat PPKM ini.

"Kami mengucapkan  terima kasih atas dukungan dari Pemko Padang Panjang khususnya DSPPKBPPA, aparat di kelurahan dan PT Pos yang telah sigap untuk bersama menyukseskan program bantuan dari Pemerintah Pusat untuk bisa segera tersalurkan kepada masyarakat yang terdata menerima beras bantuan PPKM 2021 ini," katanya.

Sementara, Dody Kurniawan, Ketua Satgas BST dan BB-PPKM PT Pos Padang Panjang mengatakan, agar penyaluran bantuan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran, penerima akan  difoto dan diminta tanda tangan pada daftar nominatif. Kemudian akan dicocokkan data nama penerima dengan NIK penerima. "Semoga besok tuntas semua penyaluran beras bantuan ini di Kota Padang Panjang," ujarnya. (maison pisano) 

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Kota Padang Panjang hingga 25 Juli mendatang, berstatus PPKM Mikro level 4, kita bertekad dan berupaya untuk bisa turun pada level 3.

Penetapan itu, Berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) No. 23 Tahun 2021 yang menetapkan Padang Panjang berstatus PPKM Mikro Level 4, sehingga dengan penetapan ini pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli.

Perpanjangan PPKM ini, merupakan kesempatan bagi Padang Panjang untuk turun menjadi PPKM Mikro Level 3. “Indikator-indikator yang menjadi penyebab PPKM Mikro Level 4 ini, harus kita perkuat pelaksanaannya, agar kita bisa turun ke level 3,” ujarnya.

Beberapa indikator yang mempengaruhi di antaranya positivity rate di bawah 10%, memperketat posko penyekatan, memperkuat 3T (testing, tracing, treatment).

Untuk positivity rate mingguan, saat ini Padang Panjang berapa pada angka 29%, perlu diperkuat 3T dengan dilakukan tracing sebanyak 15 orang per kasus konfirmasi. Dengan target orang yang dites perhari untuk Padang Panjang sebanyak 119 orang.

“Kami minta kepada Satgas Kelurahan untuk mencari tahu masyarakat yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19, namun mereka belum melakukan swab. Juga diminta kepada masyarakat dengan penuh kesadaran untuk mengikuti tes swab apabila merasa ada kontak erat dengan kasus konfirmasi

Dengan banyaknya tracing yang dilakukan, dengan kasus konfirmasi sedikit, bisa memutus kasus Covid-19 dan tidak banyak penularan kepada masyarakat lain. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Pengawasan terhadap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Padang Panjang, tim gabungan terdiri dari personil TNI, Polri, Satpol PP dan instansi terkait lainnya, terus menggalakkan Operasi Yustisi.

Selasa (13/7), operasi difokuskan pada titik tik keramain dalam kota, seputaran Gedung M. Syafe'i, Pasar Pusat Padang Panjang, merupakan simpul aktivitas masyarakat Bumi Serambi Mekah.

Kasubag Bin Ops, Iptu Khairul Zaman yang memimpin operasi ini menjelaskan, sasaran Operasi Yustisi kali ini adalah pengguna jalan yang melintas dan tidak mematuhi protokol kesehatan dalam hal penggunaan masker. Lalu rumah makan serta pelaku usaha yang tidak mengindahkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 20 Tahun 2021.

Iptu Khairul mengatakan, petugas mendapati beberapa pengguna jalan dan masyarakat yang tidak menggunakan masker, serta beberapa rumah makan yang masih belum mengindahkan Inmendagri.

“Oleh petugas diberikan pemahaman dan imbauan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Petugas juga memberikan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dan para pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan agar jangan diulangi. Serta diminta kepada masyarakat secara kooperatif untuk mematuhi aturan yang berlaku,” katanya.

Di samping itu, lanjutnya, petugas juga memberikan imbauan dan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa Covid-19 masih ada dan saat ini Kota Padang Panjang sedang diberlakukan PPKM Darurat oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu, diimbau agar tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan diri masing-masing dan hindari kerumunan. Kalau rasanya tidak terlalu penting, jangan keluar rumah dulu.

“Kami berharap PPKM darurat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga kasus penyebaran Covid-19 di Kota Padang Panjang bisa ditekan,” ujarnya. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Irjen Pol. Toni Harmanto dan istri, Yesika Toni Harmanto dianugerahi gelar adat atau gala sangsako. Toni Harmanto bergelar Tuanku Rajo Sinaro Basa, sementara sang istri,  Yesika bergelar Rangkayo Siti Aminah.

Acara penganugerahan diadakan di gedung serba guna Nagari Paninjauan X Koto, Senin (28/06/2021). Penganugerahan gelar ini dilaksanakan pada rangkaian acara Batagak Pangulu yang dihelat Kerapana Adat Nagari (KAN) Paninjauan.

Pada hari yang sama,  juga dilaksanakan pengangkatan, Lima orang pemangku gelar adat yakni, Dasrial Syamsuar Lc Dt Saidi Dirajo, Arya Kurniawan Dt Marajo, Zulfahmi Dt Rajo Putiah, Sudarman Dt Malano Basa Nan Sati dan Muhammad Fadli Dt Pangulu Basa.

Hadir dalam acara adat ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu, dan unsur Forkompinda Tanah Datar.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), LKAAM Tanah Datar, ninik mamak Urang Nan 80 dan tokoh masyarakat Paninjauan Arnis Saleh.

Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian dalam sambutannya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, menyampaikan selamat kepada Irjen Pol. Toni Harmanto beserta istri atas gelar sangsako yang dianugerahkan masyarakat Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. 

Gelar atau gala sangsako merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa, berprestasi yang mengharumkan Minangkabau, agama Islam, bangsa dan negara serta bermanfaat bagi masyarakat Minangkabau.

“Semoga momen yang baik ini akan mempererat rasa kekeluargaan dan tali silaturahmi antara masyarakat Paninjauan khususnya dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar umumnya dengan Bapak Kapolda dan jajaran,” ujar, Wabup Richi.

Lebih jauh, Sang Wabu mengungkapkan penganugerahan gelar adat ini merupakan bentuk penghargaan kepada Kapolda yang dipandang mampu dan memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sementara, Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan gelar yang diberikan. “Ini bentuk kepercayaan kepada kami, semoga amanah ini kami jalankan, bisa menjadi ninik mamak yang bisa bersikap adil sehingga bisa meletakkan hukum pada tempatnya,” sebut Toni Harmanto.

Sang Irjen mengungkapkan, sebelumnya sempat menanyakan kepada ninik mamak Paninjauan yang datang kepada dirinya, alasan apa sehingga dirinya diberi gelar sangsako.

“Jawaban yang disampaikan kepada keluarga, karena keberhasilan menjaga Kamtibmas dan menjaga syiar agama dengan memberikan teladan kepada anggota dan seluruh masyarakat untuk mengerjakan salat berjemaah di masjid bagi kaum laki-laki,” terangnya.

Lebih jauh Toni Harmanto menyebutkan, di satu sisi dirinya sebagai manusia biasa harus bisa menjaga perasaan hati dari penggagas pemberi gelar dan di sisi lain dirinya telah memberikan yang terbaik saat bertugas di Sumbar.

“Ini karena hanya menjalankan kewajiban saja dengan niat tulus dan ikhlas, mengingat kecintaan saya kepada Sumatra Barat. Untuk itu atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih.”

“Harapan saya, dengan gelar sangsako Tuanku Rajo Sinaro Basa, yang berarti dengan rahmat Allah SWT dapat menjadi pemimpin yang selalu menyinari, menuntun, siapa pun ke jalan, untuk meraih limpahan rezeki, limpahan kesejahteraan dan kebahagian di dunia dan akhirat,” ujarnya.

Sementara, gelar Rangkayo Siti Aminah kepada istrinya berarti selalu memiliki sifat-sifat kemuliaan, kesantunan layaknya ibunda Nabi Muhammad SAW yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Usai, penganugerahan gelar sangsako untuk orang nomor satu di Kepolidian Sumatera Barat ini, Irjen Polisi Toni Hermanto bersama istri dan tamu undangan dijamu Makan Bajamba di Balairung Adat. Sesuai adat dan tradisi minang kabau sebelum makan didahului dengan Pasambahan dan petatah petih antara sapangka alek dengan tamu. Semua itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan tuan rumah dapam memuliaian para tamu undangan. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Kelurahan Pasar Usang (Paus), Kecamatan Padang Panjang Barat berhasil meraih juara umum dalam Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kota Padang Panjang Tahun 2021.

Dari lima perlombaan yang diadakan, empat diantaranya berhasil dimenangkan Paus. Baik itu juara pertama, kedua maupun juara tiga. Disusul Kelurahan Silaiang Bawah dari kecamatan yang sama, berhasil meraih tiga predikat juara.

Wakil Wali Kota, Drs. Asrul yang menutup kegiatan ini di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (24/6), memberikan apresiasi kepada panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara yang berjalan lancar dan sukses. Asrul juga mengucapkan selamat kepada kelurahan yang berhasil keluar sebagai pemenang.

"Lomba ini dapat meningkatkan kreativitas para kader, silaturrahmi terjalin dan rasa kekeluargaan semakin bertambah. Menjadi kader PKK tidaklah mudah, karena sama kita ketahui jadi kader harus banyak pengorbanan. Mereka dengan sukarela membantu program pemerintah," ujar Asrul seraya mengatakan dengan adanya jambore ini, turut membantu jalannya roda pemerintahan Kota Padang Panjang.

Asrul juga berpesan kepada semua kader, agar menjadi kader yang tangguh dalam melaksanakan tugas di masyarakat. Menjadi kader yang dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Serta tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas sebagai ujung tombak perpanjangan tangan pemerintahan di tengah masyarakat.

"Saya berharap agar seluruh kader dapat terus meningkatkan pengetahuan tentang gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga agar kehadiran PKK dalam masyarakat semakin memberi makna dan dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga," tuturnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kota, dr. Dian Puspita Fadly Amran, Sp.JP juga menyampaikan selamat kepada para pemenang. Bagi yang belum meraih juara, Dokter Dian meminta agar jangan berkecil hati, karena tujuan jambore bukan mendapatkan juara, namun menjalin silaturrahmi.

"Kegiatan jambore ini telah kita laksanakan dan kita saksikan bersama yang dimeriahkan dengan berbagai lomba. Hendaknya ini tidak hanya sekadar ingin merebut juara, namun dapat menjadi wahana pembelajaran serta memperkuat silaturahmi," ujarnya.

Dengan adanya jambore, katanya lagi, kadang timbul pemikiran dari setiap kader untuk membuat sebuah kreativitas. "Saya salut dengan semangat para ibu kader dalam membuat inovasi maupun kreativitas. Misalnya rajutan, membuat menu makanan yang bergizi, dan mengolah sampah jadi bahan berguna," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dian juga memberikan penyuluhan terkait Covid-19. Dirinya meminta seluruh kader wajib mematuhi protokol kesehatan, lantaran Covid-19 sampai saat ini masih ada. 

“Bahkan bervariasi. Ada yang namanya Alfa, Beta dan Delta. Delta inilah yang sangat berbahaya saat ini. Saya harap semua kader tetap memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait Covid-19 ini," katanya.

Keberadaan PKK, tambah Dian, sangat berguna bagi pemerintah. Seperti saat ini, PKK mengutamakan kegiatannya dalam menurunkan kasus Covid-19.

Perwakilan kader PKK yang diwakili Indah Aprianti, memberikan kesan dan pesan dalam kegiatan jamboree ini. Dia mengucapkan terima kasih kepada ketua TP-PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang telah melakukan pembinaan dan bimbingan kepada semua kader. "Banyak hal yang bisa kita petik dari kegiatan jambore ini. Mulai dari kekompakan, kebersamaan, keceriaan, dan juga prestasi yang telah didapat masing-masing kelurahan," ucapnya.

Turut hadir dalam acara penutupan ini, kepala OPD terkait, camat, lurah, ketua GOW, ketua DWP dan organisasi wanita lainnya. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri 4 Padang Panjang me Launching Rangkiang Literasi. Helatan, sederhana itu dilakukan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, M.Ali Tabrani, dihalaman sekolah,Senin, 21 Juni 2021

Ali Tabrani dalam hantaran singkatnya mengatakan, selaku kepala dinas pendidikan, sangat tertarik dengan inovasi ini yang dilakukan oleh warga SMPN 4. Sebuah inovasi dalam penumbuhan karakter siswa dalam membaca, dengan perluasan areal membaca ini. Semoga ke depan akan tumbuh prestasi akademik bagi siswa," ujar Ali Tabrani. 

Inovasi ini, sekaligus sebagai motor penggerak perubahan karakter anak anak. Hal ini, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berangsur angsur dan mencoba berbagai kiat agar bisa menghela siswa untuk membaca. Dengan membaca berarti mengajak siswa untuk cerdas dan mengisi waktu untuk menjelajah dunia lewat buku, pungkasnya.

Sementara, salah deorang guru penggas lahirnya Rangkiang Literasi. lidya Gusti mengatakan, lahirnya nama Rangkiang Literasi, mengacu pada sebuah keatifan lokal yang di minang kabau. Sebab, rangkiang berarti lumbung padi yang digunakan masyarakat Minang untuk menyimpan padi hasil panen. Bangunan ini dapat ditemukan di halaman rumah gadang. 

Oleh sebab itu, kami menggunakan kata rangkiang yang berarti lumbung dan ditambah dengan kata literasi. 

Jadi, Rangkiang, berarti tempat menyimpan informasi di halaman perpustakaan. Dan, rangkiang literasi tersebut dinamakan Rangkiang Literasi si Bayau bayau. Artinya, tempat menyimpan ilmu yang dapat dikunjungi untuk mencari ilmu setiap saat.

Begitulah, pemahaman roh filosofi rangkiang yang berdiri megah di depan rumah gadang. Inovasi ini timbul karena buruknya minat baca para siswa begitu malas membuka sepatu untuk memasuk perpustakaan. 

Rangkiang padi sebenarnya mengatasi gizi buruk masyarakat Minangkau yang tidak bisa menyimpan hasil panennya di masa paceklik. Berdasarkan itu juga inovasi itu muncul untuk mengatasi buruknya minat baca pelajar yang dikalahkan dengan dunia gadget.

Istilah Rangkiang Literasi yang ditelurkan oleh Betmon yang diarsitekkan oleh,  Rian, Rangga munculnya sebuah inovasi yang belum ada muncul di permukaan bumi literasi.

Inovasi ini, memang patut digunting pitakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Bapak M. Ali Tabrani serta disaksikan oleh Kepala SMPN 4 Padang Panjang, Ibu N. Wistuti dan guru guru serta staf TU  sebagai sebuah pencetus ide di dunia perpustakaan dan dunia literasi. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Berbagai program dan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) resmi diluncurkan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Kamis (17/7).

Sebanyak lima inovasi terbaru pelayanan adminduk itu, diluncurkan dalam acara yang digelar di Hall Lantai III Balaikota. Inovasi itu di antaranya Mendung Sesaat, Spot Rehat, Pop Corn, dr. Dukcapil, dan Sigadis Dukcapil.

Kepala Disdukcapil, Dra. Maini mengatakan, sebagai etalase pelayanan publik di Kota Padang Panjang, dinas yang dipimpinnya hingga tahun 2021 ini, telah melahirkan 12 inovasi untuk mendukung layanan adminduk. Di tahun 2021 ini, untuk memenuhi berbagai tantangan dan keinginan masyarakat terhadap layanan yang lebih mudah, murah dan cepat, Disdukcapil kembali melahirkan lima inovasi lagi.

“Salah satu inovasi ini kami beri nama ‘Mendung Sesaat’, yang bermakna Dokumen Kependudukan Langsung Selesai Setelah Putusan. Inovasi ini hasil kerja sama Disdukcapil dengan Pengadilan Agama Padang Panjang. ‘Mendung Sesaat’ dapat membantu warga yang bercerai untuk mendapatkan langsung Kartu Keluarga (KK) terpisah dan pembaharuan status kawin pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sehingga ke depannya, jika mendung telah berakhir, tidak ada kendala dokumen yang mereka hadapi untuk melalukan pernikahan kembali karena mendung ini hanya sesaat,” sebut Maini.

Kemudian, lanjut Maini, inovasi Spot Rehat yaitu Spot Perekaman KTP dengan Hasil Terbaik. Ini terinspirasi dengan viralnya tangkap layar hasil foto KTP-el yang beredar di media sosial, apakah itu foto “kinclong”, foto KTP dalam keadaan tertawa, bahkan dengan mata terpejam. 

“Disdukcapil membuat inovasi sederhana namun sangat berarti bagi pemilik KTP elektronik. Berbeda dengan Disdukcapil di kota-kota lain, di Padang Panjang masyarakat bisa melihat hasil foto dengan tambahan layar monitor yang disediakan bagi warga untuk melihat hasil foto. Mengingat KTP-el akan digunakan seumur hidup,” ucapnya.

Dikatakan Maini, juga ada inovasi Pop Corn atau “Photo OPD Corner”. Merupakan spot kreatif yang menampilkan data dan informasi kependudukan yang menarik, informatif dan mudah dipahami masyarakat. Media visual ini difungsikan sebagai sarana atau tempat berswa-foto bagi masyarakat setelah memperoleh pelayanan administrasi dokumen kependudukan. 

Hal ini dapat menjadi indikator kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kependudukan sebagai implementasi dari komitmen Disdukcapil. 

“Bentuknya, pembuatan space dinding untuk dijadikan media gambar, kartun, karikatur tematik yang memuat informasi publik sesuai dengan tupoksi Disdukcapil untuk kemudian dapat mereka bagikan lewat media sosial. Ini sebagai wujud kepuasan, kenyamanan serta ajang persuasi untuk kerabat mereka agar melakukan hal yang sama, yaitu tertib administrasi kependudukan sekaligus menunjang promosi pelayanan publik pada Disdukcapil,” tuturnya.

Kemudian, tambahnya lagi, ada dr. (dokter-red) Dukcapil.  Inovasi ini lahir akibat keresahan Disdukcapil terhadap data warga yang tidak diperbaharui bahkan hingga belasan tahun. Berbeda dengan akta dan KTP, Kartu Keluarga bisa saja diperbaharui setiap tahun.

“Misalnya tahun lalu, anak belum bersekolah, maka data pendidikan dan pekerjaannya perlu diubah tahun ini. Perubahan tersebut untuk akuratnya data kependudukan ketika dilakukan pengelompokan status pendidikan,” ungkap Maini.

Pada tahap uji coba, program dr. Dukcapil hanya dihadirkan secara offline pada iven-iven kota. Program dr. Dukcapil berfungsi sebagai pemberi diagnosa terhadap data dalam Kartu Keluarga untuk ditemukan penyakit/masalah ketidaksesuaian data dan ketidaklengkapan dokumen kependudukan. 

“Dokter Dukcapil akan memberikan resep pengobatan berupa pemberian informasi alur pelayanan dan persyaratan pelayanan. Namun, dengan kondisi saat ini, iven-iven tidak lagi diadakan. Tapi kami tidak berhenti di situ. Kami mengembangkan dr. Dukcapil ke bentuk digital yaitu melalui aplikasi WhatsApp. Warga dapat mengirimkan pesan WA dengan format: Nomor Kartu Keluarga # Nama Kepala Keluarga  ke nomor 0858-3058-9000. dr. Dukcapil akan menyampaikan permasalahan data dan solusinya,” ungkap Maini. 

Ditambahkan Maini, selanjutnya ada Inovasi Sigadis Dukcapil yaitu Sistem Informasi Geografis Data dan Informasi Dukcapil. Inovasi ini merupakan salah satu bentuk penyajian data agregat kependudukan berbasis peta kebumian (geografis) yang menggambarkan struktur, distribusi/persebaran, kuantitas dan kualitas penduduk Kota Padang Panjang. 

Sistem ini memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh informasi dan data agregat kependudukan untuk pemanfaatan data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 58 Ayat (4) dinyatakan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

"Disdukcapil akan selalu bekerja dan bekerja untuk membahagiakan masyarakat serta berupaya untuk berinovasi dalam segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik Adminduk di Kota Padang Panjang. Orang berjalan, kami berlari. Orang berlari, kami akan meloncat untuk mewujudkan Dukcapil hadir di tengah-tengah masyarakat, menciptakan masyarakat sadar dan tertib Adminduk," tekadnya.

Sementara itu, Wako Fadly Amran mengaku cukup bangga dengan kinerja jajarannya di Disdukcapil. Dikatakan Fadly, berbagai inovasi tersebut sangat sejalan dengan pencapaian visi misi untuk menjadikan Kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.

“Adanya kemudahan-kemudahan dalam pelayanan masyarakat, menjadi bukti hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, akan terus kita support untuk mampu menghadirkan inovasi dan pelayanan terbaik yang memudahkan masyarakat,” sebut Fadly.

Di kesempatan itu, Fadly juga mengajak seluruh masyarakat Padang Panjang untuk dapat memanfaatkan segala kemudahan yang telah dihadirkan pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

“Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Kami hadir untuk masyarakat. Saat ini kami telah melahirkan berbagai inovasi yang memberi kemudahan untuk masyarakat. Jadi tunggu apalagi, mari manfaatkan kemudahan-kemudahan yang telah dihadirkan pemerintahan ini,” ucap Fadly seraya mengatakan Pemko akan terus berinovasi demi kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir acara peluncuran, Disdukcapil memberikan piagam penghargaan kepada tujuh OPD atas kerja sama terbangun selama ini dalam menjaga Hak Ases Data Kependudukan Perseorangan. OPD itu terdiri dari Bappeda, Dinas Pangan dan Pertanian, RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, serta Dinas Kesehatan. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Perjuangan panjang untuk menghidupkan kembali penambangan kapur di Kota Padang Panjang mulai menampakkan titik terang. Tanpa lelah, Wali Kota, Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano beserta jajarannya terus berupaya agar penambangan kapur dapat dihidupkan kembali secepatnya. Sehingga masyarakat penambang yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha tambang, dapat melakukan penambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Setelah menjalin berbagai komunikasi dan pembelajaran untuk percepatan aktivasi usaha tambang kapur, Wako Fadly bersama tim kembali berkunjung dan melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, Herry Martinus dan jajaran di Ruang Rapat Dinas ESDM di Padang, Kamis (3/6).

Mengawali pertemuan tersebut, Fadly menyampaikan harapan agar Dinas ESDM bisa memberi masukan adanya opsi kemungkinan kolaborasi antara pengusaha dan penambang rakyat sehingga masing-masing dapat memperoleh keuntungan dari potensi batu kapur yang ada di Padang Panjang. 

“Kami sangat berharap aktivitas penambangan kapur Bukit Tui dapat kembali beroperasi sesuai standar operasional yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Kami sangat meyakini banyak dari masyarakat Padang Panjang yang menggantungkan hidupnya di sektor tambang dan industri batu kapur ini. Jika aktivasi penambangan batu kapur ini dapat terwujud segera, tentunya sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” sebut Fadly.

Fadly bersama jajaran Pemko seperti Sekretariat Daerah, Dinas PUPR, Dinas PerkimLH, Dinas Perdakop UKM telah mengerahkan segenap upaya untuk menunju ke arah itu. Pada kesempatan pertemuan tersebut, Fadly dengan segala semangat dan kerendahan hati meminta masukan dari Dinas ESDM, Dinas PUPR Sumbar dan pihak-pihak lain untuk bisa membantu mempercepat terwujudnya cita-cita tersebut.

Kadis ESDM Herry Martinus selaku tuan rumah pertemuan menyambut baik maksud wali kota dan jajaran tersebut. Dia menilai masyarakat Padang Panjang memiliki semangat untuk mewujudkan wilayah pertambangan di kotanya. Buktinya adalah meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala, saat ini masih ada tungku kapur yang aktif di Padang Panjang. 

“Dinas ESDM mengapresiasi semangat masyarakat tersebut dan akan memberikan dukungan pemanfaatan potensi tambang yang ada di Kota Padang Panjang,” tutur Herry.

Sebagai bentuk dukungan tersebut, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat juga menghadirkan Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, ST, MT, Guru Besar Prodi Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Bung Hatta rekan-rekannya yang saat ini sedang melakukan riset pemanfaatan batu kapur di Sumatera Barat. 

Prof. Reni memaparkan secara rinci bahwa dari sampel batu kapur yang diambil dari beberapa titik di Kota Padang Panjang menunjukkan kualitas kapur yang baik. Dilihat dari warna dan kekerasannya, kapur Kota Padang Panjang sangat cocok dimanfaatkan untuk industri penjernihan air (PDAM), industri CPO dan pemanfaatan lain di bidang pertanian. 

“Sedangkan, pemanfaatan untuk industri cat, kertas dan kosmetik masih perlu pengolahan lebih lanjut dengan sentuhan teknologi, sehingga mencapai tingkat keputihan dan kelunakan yang disyaratkan,” ungkap Reni.

Dengan memperhatikan hasil penelitian dari Reni bersama rekan-rekannya dan juga mempertimbangkan luas space yang tersedia, Herry menyarankan sebaiknya pertambangan di Kota Padang Panjang diprioritaskan pada pertambangan rakyat. 

Dengan demikian potensi kerusakan lingkungan akan relative lebih mudah dikendalikan karena notabene tidak menggunakan alat berat. 

Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat juga siap melakukan supervisi kepada pengusaha tungku bagaimana pengolahan yang baik sehingga meminimalisir polusi udara yang ditimbulkan pembakaran batu kapur. Jika memang demikian, maka Pemko Padang Panjang diminta untuk segera mengajukan pengusulan ke Kementerian ESDM melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat agar ditetapkan melalui SK Menteri ESDM sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.

Namun demikian, dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan bahwa semua proses pengurusan izin pertambangan, baik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang memuat adanya potensi pertambangan di Kota Padang Panjang. 

Pemko sudah sejak tahun 2020 memproses perubahan RTRW Kota Padang Panjang.  Kepala Dinas PUPR, Welda Yusar, ST mengungkapkan, saat ini RTRW sudah sampai dalam tahapan asistensi Pemprov Sumatera Barat untuk penyempurnaan Materi Teknis (Matek). 

“Insyaa Allah dalam waktu dekat perbaikan dokumen Matek tersebut akan diajukan ke Provinsi untuk dibahas dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat. Draft revisi RTRW tersebut disertai dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup,” sebut Welda Yusar.

Dinas PUPR Sumbar yang juga hadir dalam pertemuan tersebut diwakili Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Edi Juandri, ST sangat mengapresiasi upaya-upaya cepat yang dilakukan Pemko, khususnya Dinas PUPR Padang Panjang dalam merevisi RTRW. 

Edi Juandri menyampaikan, sesuai dengan peraturan regulasi yang ada, proses revisi RTRW hingga menjadi Peraturan Daerah harus melalui 14 tahapan yang memakan waktu relatif panjang. Persetujuan RTRW kabupaten/kota tidak hanya melalui pembahasan di tingkat provinsi, namun juga harus melalui proses dan pembahasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga harus menunggu antrean dari seluruh daerah di Indonesia. 

“Rata-rata pemerintah kabupaten/kota menghabiskan waktu minimal 3 tahun untuk merevisi RTRW. Namun dengan upaya percepatan yang dilakukan Pemko Padang Panjang, kami optimis perubahan RTRW dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 tahun,” ungkap Edi Juandri.

Di akhir pertemuan, Wako Fadly Amran sekali lagi meminta dukungan dari Pemprov Sumbar agar senantiasa mendampingi Padang Panjang dalam merevisi RTRW sehingga bisa diselesaikan lebih cepat. Masyarakat Padang Panjang juga diminta memberikan dukungan dan bersabar menunggu semua proses yang sedang berjalan. 

“Inilah solusi agar masyarakat dapat segera mengurus izin pertambangan kapur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat,” tutur Fadly.

Dalam kesempatan itu, Fadly turut didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Iriansyah Tanjung, Kadis PUPR, Welda Yusar, Kadis, Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Wita Desi Susanti, Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Jevie Eka Putra, Kabag Perekonomian dan SDA, Putra Dewangga,  Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Rinayanti, dan Kasi Tata Ruang, Donald Catria.(maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Usai melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Wali Kota, Drs. Asrul menyampaikan  99% Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemko Padang Panjang hadir di hari pertama, setelah libur lebaran 1442 H. 

Dar8 pemantauan, di lapangan, jika dipersentasekan, 99 persen ASN dan THL hadir di hari pertama usai lebaran," ungkap Asrul didampingi Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si dan Kepala BKPSDM, Rudi Suarman, AP usai melakukan sidak, Senin (17/5).

Beberapa staf yang tidak hadir, lanjutnya, lantaran sakit dan cuti melahirkan. Adapun catatan kehadiran tersebut akan dikirim langsung secara online ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Di samping itu, terkait lonjakan kasus Covid-19, Asrul mengingatkan ASN dan THL di lingkungan Pemko untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi protokol kesehatan (prokes).  "Kepada ASN dan THL di Padang Panjang mari tingkatkan kewaspadaan dan patuhi prokes," pungkasnya. (maison)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Hakekat puasa dan lebaran adalah, wujud dari sepenuh amal ibadah yang dilakukan sebulan selama Ramadhan, semoga ketaqwaan menjadi nilai yang didapatkan karena kita sudah berpuasa dengan penuh keimanan dan ilmu. 

Namun, tentunya kita menghimbau untuk merayakan lebaran dengan kesederhanaan dan ketulusan jiwa, apalagi kondisi pandemi semakin meningkat lagi, mari kita ikuti prokes, dan perbanyak doa di hari kemenangan semoga Allah SWT mengangkat pandemi ini. Hal tersebut, dikatakan Nasrulah Nukman, dikediamanya, Sabtu (8/5).

Nasrulah Nukman

Artinya, nyaris dua tahun kita dihadapkan pada penomena yang melelahkan. Maraknya, penyebaran pandemi dalam dua tahun belakangan membuat segala sektor jadi lumpuh. Lumpuhnya, perekonomian kota dan masyarakat. Goyahnya, sendi agama, sosial dan budaya. Hal, yang tidak biasa dilakukan harus dikerjakan.

Interaksi antar sesama jadi terputus. Saling curiga mencurigai, sesama kita menjadi hal pemandangan yang tudak seharunya terjadi. Namun, itulah kondisi yang sesungguhnya terjadi. Masjid dan mushala tempat mengadu dalam keluh kesah dibatasi untuk sebuah rutinitas wajib. Hal, yang prinsip sekali pun jadi taruhan akan sebentuk ketakutan.

Semisal, bersalaman hal yng biasa dilakukan sepanjang hari dam waktu, terputus oleh sebuah aturan dan ketakutan yang tudak beralasan. Tetapi semua itu, harus kita lakukan untuk sebuah aturan dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19.

Seiring berjalanya waktu, dan kita menyadari semua kejadian selama ini, semua kehendak dari yang maha Kuasa. Dalam hal itu, kita harus patuh untuk ikut dalam aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Masih untung, tahun ini kita sudah dapat kembali melakukan kegiatan ibadah dengan sempurna tanpa rasa kekawatiran berlebihan.

Dengan, akan berakhirnya puasa 1442 H Semoga, semua amalan kita perbuat selama satu bulan penuh menjadi penerang dalam menyongsong lebaran kelak. Artinya, semua ibadah kita lakukan hanya karena Allah, yakinlah balasanya dengan balasan pahala yang berlipat dari Allah. Doa doa sepanjang malam dalam bulan Ramadan jaminan akan sebuah pahala, ujar Nasrulah.

Lebih jauh Nasrulah Nukman mengatakan, yang penting diperhatikan oleh setiap hamba yang sudah berpuasa, bahwa ada kewajiban setiap diri sebelum hari raya yaitu membayar Zakat fitrah, sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Amil, kalau zakat mal untuk pembersih harta maka zakat fitrah adalah untuk pembersih diri.

Sejatinya, membayarkan zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri dari segala salah dan khilaf selama ini. Untuk itu, zakat fitrah harus dibayarkan jelang puasa berakhir. Hirarkinya, dihari lebaran kita terlahir secara fitri. 

Hirarkinya, zakat fitrah bukan hanya memberi sebagian harta bagi muslim yang mampu. Tapi juga sebagai upaya untuk membersihkan diri dan menyempurnakan ibadan puasa Ramadan yang sudah kita jalani selama sebulan penuh, pungkas Nasrulah Nukman. (maison pisano)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Sebanyak 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang Panjang telah memperoleh hak akses terhadap Data Perseorangan Penduduk.

Saat ini 7 (tujuh) OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang yang telah memperoleh hak akses terhadap Data Perseorangan Penduduk Padang Panjang tersebut yaitu :

1. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA).
2. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM).
3. Dinas Kesehatan (Dinkes).
4. Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan).
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
7. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dra. Maini, MM didampingi Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan, Rimanita Erizon, SE, ME.

Kasi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan Rimanita Erizon, SE, ME. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bisa Dra. Maini, MM (IST),

“Data perseorangan merupakan data dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelasnya.

Data tersebut, tambahnya, dikonsolidasikan dan dibersihkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tersimpan di Data Warehouse yang dikelola Kemendagri.

Salah satu mekanisme pemanfaatan data perseorangan ini, katanya lagi, dimanfaatkan OPD melalui mekanisme web portal.

“Pemberian izin hak akses web portal ini, melalui persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Sesuai dengan amanat Permendagri 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Ini bentuk kerja sama dan inovasi pelayanan Disdukcapil Padang Panjang," ungkapnya.

Bagi OPD yang membutuhkan data valid by name by address, sebut Maini, dapat mengajukan permohonan user ID ke Disdukcapil. Saat ini, semua OPD itu telah menjalin kerja sama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el.

“Namun demikian, pemberian hak akses haruslah melalui mekanisme yang sesuai dengan Permendagri 102 Tahun 2019,” tukasnya.

Selain itu, terangnya, UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 58 Ayat (4) menjelaskan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Antara lain penggunaannya untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminalitas. (Heribles Roesli)