Lintas Media

DPRD PERTANYAKAN KINERJA BUMD YG TIDAK MAMPU BERIKAN DEVIDEN PADA PEMERINTAH

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiuuN32bD_NEiRKPs6xNl09aXVXkeM34LMaFbWZbTs6P0rz3yI-AQ4JbewoxL49RxtD1SPqGa9o4ZgbmtOyocAR49tcMvMhPjrKG3xJnN5VditinF0AhzaWd0xatjkh1Qpj1JcujWs38Oa/s1600/IMG-20190808-WA0011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiuuN32bD_NEiRKPs6xNl09aXVXkeM34LMaFbWZbTs6P0rz3yI-AQ4JbewoxL49RxtD1SPqGa9o4ZgbmtOyocAR49tcMvMhPjrKG3xJnN5VditinF0AhzaWd0xatjkh1Qpj1JcujWs38Oa/s320/IMG-20190808-WA0011.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
Padang,Lintas Media.<br />
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mempertanyakan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yang masih rendah saat ini yang tidak mampu memberikan deviden kepada pemerintah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.<br />
<br />
Hal itu dipertanyakan Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bank MM MBA saat memimpin rapat paripurna DPRD Sumbar,dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pembentukan PT.Sumber Energi Jumat (5/7) diruangan sidang utama DPRD Sumbar.<br />
<br />
Arkadius mengatakan.Beberapa hal penting tersebut diantaranya, pertama, Mengapa Pemerintah Daerah terlambat mengusulkan Ranperda tentang Pembentukan PT Sumbar Energi, serta ada antisipasi yang akan dilakukan apabila pembentukan perseroan tidak selesai sampai batas waktu yang ditetapkan.<br />
<br />
Kedua, BUMD-BUMD milik pemerintah daerah yang ada saat ini, kinerjanya masih rendah dan tidak mampu memberikan deviden kepada pemerintah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Terhadap kondisi tersebut, apa upaya dari pemerintah daerah agar Perseroan Terbatas (PT) Sumbar Energi ini, kondisinya tidak sama dengan BUMD lainnya.<br />
<br />
Ketiga, Apakah lahan masyarakat yang terpakai untuk kegiatan eksploitasi oleh PT. RBBE, sudah dibebaskan, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.<br />
<br />
Keempat, Apakah Pemerintah Daerah sudah melakukan kajian terhadap perkiraan penerimaan yang diperoleh dengan kewajiban penyertaan modal untuk mendapatkan P.I 10 persen tersebut.<br />
“Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda yang ditetapkan dalam tata tertib terhadap pertanyaan, tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, akan diberikan pula jawaban oleh gubernur dalam rapat paripurna kali ini,” tukasnya.<br />
<br />
Turut hadir pada kesempatan itu unsur Forkopimda, kepala OPD terkait serta undangan lainnya. Sementara Gubernur Sumbar diwakili oleh Asisten I Setdaprov Devi Kurnia.  (Sri)

DPRD PERTANYAKAN KINERJA BUMD YG TIDAK MAMPU BERIKAN DEVIDEN PADA PEMERINTAH

Padang,Lintas Media. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mempertanyakan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yang masih r...

DPRD SUMBAR SAHKAN RANPERDA KETENAGAKERJAAN MENJADI PERDA

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP2tetBK61dRoWBwOySwdDKeUlptvAmWdj-yCXh0YnvOhyoZD_S_qDqF89OUuFkb0AYday5Gn-iW8Twm4Tbv-AYzwW_Gwy5fkQ0O6NcSjSNMa7yx4VnNcX9V7nvOcMH27YjzpejEwC7-T-/s1600/IMG-20190807-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP2tetBK61dRoWBwOySwdDKeUlptvAmWdj-yCXh0YnvOhyoZD_S_qDqF89OUuFkb0AYday5Gn-iW8Twm4Tbv-AYzwW_Gwy5fkQ0O6NcSjSNMa7yx4VnNcX9V7nvOcMH27YjzpejEwC7-T-/s320/IMG-20190807-WA0010.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXBHOTDq5nUwWDBy5JzracytdR8GDD9hWOppXrp90mvT5Zm7jb8b4TxFdbQ4EMBUwhFXXIvsqwhpbIZfNWa6QJUHrpLJB4aBZE66EoD4YybvMcIGWl_3MTFkoM2HaXoZa3OqbalnxaCxHo/s1600/IMG-20190807-WA0011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXBHOTDq5nUwWDBy5JzracytdR8GDD9hWOppXrp90mvT5Zm7jb8b4TxFdbQ4EMBUwhFXXIvsqwhpbIZfNWa6QJUHrpLJB4aBZE66EoD4YybvMcIGWl_3MTFkoM2HaXoZa3OqbalnxaCxHo/s320/IMG-20190807-WA0011.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div dir="ltr">
</div>
<div dir="ltr">
Padang,Lintas Media.</div>
<div dir="ltr">
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menetapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi peraturan daerah (Perda) melalui rapat paripurna DPRD, Rabu (7/8). </div>
<div dir="ltr">
Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim saat memimpin jalannya rapat mengatakan.Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor <a href="tel:188343724">188.34/3724</a>/OTDA Tanggal 15 Juli 2019 terdapat beberapa penyempurnaan yang dilakukan Kemendagri terhadap Ranperda ini diantaranya:</div>
<div dir="ltr">
Pengaturan terhadap pemberian prioritas pemakaian tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di daerah,dihapus,oleh karena dianggap diskriminasi terhadap para pencari kerja lain.Bersamaan dengan itu, pengaturan terhadap pembentukan Lembaga Akreditasi  daerah yang akan melakukan akreditasi dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) juga dihapus.</div>
<div dir="ltr">
Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini menurut Hendra merupakan usul prakarsa DPRD. Pembahasan Perda ini cukup memakan waktu, menurut dia hal tersebut karena banyak dari muatan Ranperda yang harus menyesuaikan dengan perubahan regulasi dalam penyelenggaraan ketenagkerjaan.</div>
<div dir="ltr">
"Nota penjelasan Ranperda ini telah disampaikan oleh Komisi II melalui rapat paripurna 30 November 2018, setelahnya dilakukan pembahasan. Adanya keterlambatan dalam pengesahan disebabkan proses fasilitasi yang cukup panjang di kementerian dalam negeri (Kemendagri), tujuannya adalah untuk  menyesuaikan dengan regulasi yang telah dikeluarkan pusat," ungkap Hendra.</div>
<div dir="ltr">
Ia memaparkan, sebelum pengesahan sejumlah tahapan telah dilalui, mulai dari pembahasan awal antara Komisi II dengan mitra kerja dari pemerintah provinsi, kosultasi ke kementerian terkait, serta kajian akademis lintas sektoral. </div>
<div dir="ltr">
Agar Ranperda yang telah ditetapkanbisa segera diterapkan, pihaknya berharap pemerintah provinsi (Pemprov) bisa segera menyusun peraturan gubernurnya (Pergub).</div>
<div dir="ltr">
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyampaikan, Perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan merupakan regulasi strategis untuk melindungi hak - hak pekerja dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan. </div>
<div dir="ltr">
Menurut dia, Perda inisiatif DPRD ini pantas diapresiasi. Hal itu dikarenakan, melalui adanya regulasi ini, hak-hak dasar pekerja bisa terpenuhi.</div>
<div dir="ltr">
Ia menambahkan, di dunia perindustrian, pekerja dan perusahaan memiliki hak serta kewajiban, masing-masing unsur tersebut memiliki kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-udangan.</div>
<div dir="ltr">
Wagub berharap ke depan tenaga kerja yang diserap pasar kerja relevan untuk kebutuhan industri, sehingga keahlian yang dimiliki bisa diterapkan secara optimal dan bisa dikembangkan.</div>
<div dir="ltr">
Regulasi ini diharapkan, bisa menjadi pedoman untuk menghasilkan tenanga kerja yang siap pakai dalam era revolusi industri 4.0.Harap Nasrul Abit.(Sri)<br />
 </div>
<br />

DPRD SUMBAR SAHKAN RANPERDA KETENAGAKERJAAN MENJADI PERDA

Padang,Lintas Media. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menetapkan rancangan pera...

KOMISI III MINTA: PEMPROV KAJI ULANG PI PENDIRIAN BUMD PT.SUMBER ENERGI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjguMAbCrydQeQuwzXExfkItmTPyH0RtiU_8yQBafhto_FHg6GAPIFwF2PYiyWkEgVFmWY19o5YhBeVXXakLL8mpF9zF2PPn3swNMfYAmwDXupGHqwPe2amwVmi3JMHSeXCsPOLwOqKJYH5/s1600/IMG-20190807-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="780" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjguMAbCrydQeQuwzXExfkItmTPyH0RtiU_8yQBafhto_FHg6GAPIFwF2PYiyWkEgVFmWY19o5YhBeVXXakLL8mpF9zF2PPn3swNMfYAmwDXupGHqwPe2amwVmi3JMHSeXCsPOLwOqKJYH5/s320/IMG-20190807-WA0020.jpg" width="240" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Padang,Lintas Media.<br />
<br />
Komisi III DPRD Sumbar, meminta pemerintah provinsi (Pemprov)  mengkaji lebih dalam prihal Participating Interest(PI) sebesar 10 persen atas pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Sumbar Energi. Dewan berharap, perusahaan ini optimal menjalankan cord bisnis<br />
<br />
“ Pendirian perusahaan pada sektor energi ini, meninjaklanjuti Permen ESDM. ketika ada kegiatan eksplorasi energi, daerah bisa mendapatkan bagi hasil sebesar 10 persen dengan syarat harus ada BUMD yang menerima dan mengelola,” ujar anggota Komisi IV DPRD Sumbar Yulfitni Djasiran saat rapat pendalaman rancangan peraturan daerah tentang pendirian BUMD PT Sumbar Energi, Selasa (23/7).<br />
<br />
Yulfitni mengatakan. PI yang didapat daerah sebesar 10 persen harus diiringi dengan mekanisme penerimaan yang jelas, bagaimana penerapan bisnis dan sistem dalam porses exploitasi. Beberapa BUMD yang dikelola oleh daerah belum signifikan dalam mengahasilkan deviden, hal itu dikarenakan tidak adanya kejelasan atas target yang diberikan  Pemprov terkait deviden.<br />
<br />
Diketahui, perusahaan Sumbar Energi dapat menerima manfaat Participating Interst (PI) 10 persen mulai tahun 2023, yaitu sebesar U$3,74 juta, yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun secara bertahap.Jelas Yulfitni<br />
<br />
Sementara, anggota Komisi III  lainya , Lizwandi yang memimpin berlangsungnya rapat mengatakan. Secara umum komisi menyoroti beberapa hal penting dalam pembahasan pendirian perusahaan ini, diantaranya mengapa pemerintah daerah terlambat mengusulkan Ranperda PT Sumbar Energi. Serta antisipasi yang akan dilakukan apabila perseroan tidak selesai sampai batas waktu yang ditetapkan.<br />
<br />
“ Kondisi PT Sumbar Energi tidak sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, apakah lahan yang terpakai sudah dibebaskan sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, dan apakah pemerintah daerah sudah melakukan kajian penerimaan yang diperoleh untuk mendapatkan P.I 10 persen tersebut?,” urainya.<br />
<br />
Dijelaskan, penyesuaian pendapatan juga mempertimbangkan jumlah produksi, operasional, dan biaya investasi setiap tahunnya. Penerimaan terbesar, terlihat, akan diterima pada tahun ke-enam yaitu sejumlah U$711 juta pada tahun 2027.<br />
<br />
"Karena adanya pembangunan pemipaan jaringan gas menyebabkan turunnya penerimaan deviden demikian juga halnya pada tahun 2031,” tambahnya<br />
<br />
Diperkirakan, perhitungan dana PI 10 persen yang dikelola oleh PT Sumbar Energi selama 19 tahun  akan jadi senilai U$31,75 juta atau Rp476,33 Miliar.<br />
<br />
“Jika asumsi ini tercapai, maka untuk pemberian deviden kepada Pemprov Sumbar sebagai pemegang saham bisa dilakukan setiap tahun yang jumlahnya disesuaikan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian pendirian PT Sumbar Energi  dinilai sangat layak, karena memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah Provinsi Sumbar,” tegasnya. (Sri)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div>
<br /></div>

KOMISI III MINTA: PEMPROV KAJI ULANG PI PENDIRIAN BUMD PT.SUMBER ENERGI

Padang,Lintas Media. Komisi III DPRD Sumbar, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) mengkaji lebih dalam prihal Participating Int...

BKK Tak Terealisasi Tahun 2018 Dialokasikan di APBD-P 2019

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwegSNj6E84M50hceNgL6IboTlULC0dGIbn1RdGqjBKL8Sqb6yFjkuJhZFeAnhQSCLkcgHC3wLchB4yc6ozJ4DahaC-_QmYIOT8myaMFeIqZqMH9mUj64_1Dcq7QtgQw5bS_mOufpmF20c/s1600/IMG-20190807-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="689" data-original-width="719" height="306" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwegSNj6E84M50hceNgL6IboTlULC0dGIbn1RdGqjBKL8Sqb6yFjkuJhZFeAnhQSCLkcgHC3wLchB4yc6ozJ4DahaC-_QmYIOT8myaMFeIqZqMH9mUj64_1Dcq7QtgQw5bS_mOufpmF20c/s320/IMG-20190807-WA0019.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Padang,Lintas Media.<br />
Lokasi anggaran untuk kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kabupaten/kota yang tidak terealisasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, akan dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2019.<br />
<br />
Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Ir.H. Arkadius Datuak Intan Bano MM.MBA saat memimpin rapat  paripurna penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P tahun 2019, Rabu (24/7).<br />
<br />
“Alokasi anggaran BKK nantinya akan diakomodir pada APBD-P tahun 2019, untuk kegiatan telah dilaksanakan namun belum terbayarkan, karenanya dialokasikan di APBD-P tahun ini,” ujarnya.<br />
<br />
Arkadius mengatakan seiring dengan direvisinya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar tahun Nomor 19 tahun 2017 tentang bantuan keungan khusus, hendaknya tidak ada lagi kesulitan penyaluran BKK pada APBD-P tahun 2019.<br />
<br />
"BKK sangat strategis untuk proses pemerataan pembangunan di kabupaten/kota. Pada tahun 2018, BKK belum tertampung sehingga pelaksanaan kegiatan ada yang belum terbayarkan, dan dialokasikan APBD-P tahun 2019," katanya.<br />
<br />
Menurut Arkadius.Pemprov mestinya melaksanakan evaluasi atas capaian program dan kinerja yang telah dilakukan selama APBD-P digelontorkan, capaian tersebut mengacu pada jumlah alokasi proses pembangunan daerah.<br />
<br />
Disisi lain Arkadius menyingung perihal, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD tahun 2018 harus dapat diserap kembali di tahun anggaran 2019. SILPA yang antara lain berasal dari sisa belanja tidak langsung dan belanja langsung serta kelebihan pendapatan hendaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal.<br />
<br />
"SILPA tahun 2018 sebesar lebih kurang Rp501 miliar yang bersumber dari sisa belanja tidak langsung dan belanja langsung serta kelebihan pendapatan harus digunakan dalam tahun berjalan," kata Arkadius.<br />
<br />
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyampaikan, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan APBD diatur, kesepakatan kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUPA PPAS APBD tahun 2019 harus diambil paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2019.<br />
<br />
Irwan Prayitno menyebutkan, percepatan pengajuan rancangan perubahan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembahasan dan penetapan perubahan APBD. Percepatan  akan memacu optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga peningkatan kinerja yang diinginkan bisa dicapai. (Sri)<br />
<br />

BKK Tak Terealisasi Tahun 2018 Dialokasikan di APBD-P 2019

Padang,Lintas Media. Lokasi anggaran untuk kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kabupaten/kota yang tidak terealisasi pada Anggara...

DPRD SUMBAR TERIMA NOTA PENYAMPAIAN RAMPERDA PT.SUMBER ENERGI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs8Mg6IE8LAtXyjg3a-y5PYJoUECTggu11T-6bqz4YmeR86VQ78qFUH0cYDvjIL4R3UAyXnxgCo0HL-Llbn6ADp0jyRJqmMwxvgoiq13LmYNAMIFjbhHY3PSHK34DkinSxmwQPUzWTC9_X/s1600/IMG-20190802-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs8Mg6IE8LAtXyjg3a-y5PYJoUECTggu11T-6bqz4YmeR86VQ78qFUH0cYDvjIL4R3UAyXnxgCo0HL-Llbn6ADp0jyRJqmMwxvgoiq13LmYNAMIFjbhHY3PSHK34DkinSxmwQPUzWTC9_X/s320/IMG-20190802-WA0021.jpg" width="320" /></a></div>
<br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">Padang.Lintas Media.</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sumber Energi disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Sumbar, Selasa (2/7).</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius mengatakan,  Ranperda tentang pembentukan PT Sumber Energi  tidak masuk dalam Promperda Provinsi Sumbar tahun 2019. </span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">“Oleh sebab itu, untuk dapat dilakukan pembahasannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 80 tahun 2015, harus ada urgensi yang disepakati bersama oleh Bamperda DPRD dengan biro Hukum pemerintah Daerah,” kata Arkadius.</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">Deketahui, pada rapat paripurna sebelumnya  Bamperda DPRD Sumbar telah menyampaikan hasil harmonisasi dan pembulatan konsepsi, terhadap pembahasan ranperda tentang pembentukan PT Sumber Energi.</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">“Dari hasil harmonisasi dan dilakukan oleh bamperda dan biro hukum, disepakati bahwa pembentukan perda ini sangat urgen dan mendesak untuk dijadikan perusahaan daerah yang akan menerima dan mengelola Participating Inters (P.I) dari kontraktor yang akan melakukan pengembangan,” jelas Arkadius.</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">Arkadius menambahkan, memperhatikan hasil harmonisasi dan catatan rekomendasi yang diberikan oleh Bamperda, maka usul pembahasan Ranperda tentang pembentukan PT diluar Propemperd tahun 2019 dapat disepakati dan telah dijadwalkan pembahasannya dalam rapat badan musyawarah tanggal 24 Juni 2019.</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">“Dewan mengingatkan, pembentukan PT Sumber Energi ini, nasibnya jangan sampai sama dengan perseroan terbatas milik pemerintah daerah lainnya, yang tidak mampu memberikan manfaat dan keuntungan kepada pemerintah daerah,” tegasnya.</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, salah satu syarat mendirikan perseroan Sumbar yaitu harus membentuk BUMD, apabila sudah berproduksi pemerintah daerah dapat 10%.</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><br style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;" /><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">“Untuk itulah kita membuat BUMD ini sebagai dasar nanti, katakanlah semacam bagi hasil sumber daya mineral tersebut. Karena memang kita dikasih limit waktu selesai pada tanggal 26 Agustus, satu tahun setelah surat dari Menteri Energi untuk pembentukan Perda. Dan kita telah sampaikan, Insyaallah Juli ini sudah selesai,” ungkapnya.(Sri)</span>

DPRD SUMBAR TERIMA NOTA PENYAMPAIAN RAMPERDA PT.SUMBER ENERGI

Padang.Lintas Media. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sumber Energi disampaikan Gubernur ...

DPRD TERIMA NOTA PENGANTAR RANPERDA PERUBAHAN DARI GUBERNUR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEg4TyV6Xz_Aw9rHBQZgBgVAzIdJXgYFkDFrNR0QyVqprn_0ECxXiL7TI3xLZaFGN_xZ13z7KOTtyksSVLcL7fLAGkes1GfFWEK1cfDUaQ2DVbD9kySyYHw_XBXv5nQc7BWAmYdN5J7GSv/s1600/IMG20190806165025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEg4TyV6Xz_Aw9rHBQZgBgVAzIdJXgYFkDFrNR0QyVqprn_0ECxXiL7TI3xLZaFGN_xZ13z7KOTtyksSVLcL7fLAGkes1GfFWEK1cfDUaQ2DVbD9kySyYHw_XBXv5nQc7BWAmYdN5J7GSv/s320/IMG20190806165025.jpg" width="240" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
Padang,Lintas Media.<br />
Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan pada 1 Agustus lalu,DPRD bersama Pemerintah Daerah,telah menyepakati KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2019.<br />
<br />
"Untuk itu,Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan Nota Pengantar Ranperdanya ke DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendagri No.38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019",kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim saat memimpin rapat paripurna Dewan.Selasa (6/8) sore tadi.<br />
<br />
 Pada kesempatan itu Hendra menekankan.Penyusunan tentang Perubahan APBD tahun 2019,harus mengacu pada KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2019 yang telah disepakati bersama,baik terhadap proyeksi pendapatan,belanja maupun penerimaan daerah,termasuk program,kegiatan dan Plafon anggarannya.<br />
<br />
Sementara,dalam nota keuangan Gubernur yang disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit,Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD P 2019 diperkirakan sebesar Rp.2.350.930.636.830,- yaitu mengalami penurunan sebesar Rp.140.462.363.170,- dari target PAD pada APBD awal 2019 sebesar Rp.2.491.393.000.000,-<br />
<br />
Dimana,Pajak Daerah pada APBD P 2019 sebesar Rp.1.821.885.00.000,- berkurang Rp.25.000.000.000,-dari APBD 2019.Retribusi Daerah dari Rp.24.510.000.000,- pada APBD menjadi Rp.19.752.230.696,- pada APBD P.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  semula Rp.134.204.000.000,- menjadi 94.938.376.000,- pada APBD P.Lain-lain PAD dari Rp.510.794.000.000,- pada Perubahan 2019.<br />
<br />
Untuk dana Perimbangan Nasrul Abit menyebutkan, sama dengan APBD induk yaitu Rp.4.185.073.591.900,- dengan rincian; Bagi Hasil Pajak Rp.116.171.233.900,-.Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.32.711.770.000,- Dana Alokasi Umum Rp.2.076.398.191.000,-. Dana Alokasi khusus Rp. 1.959.792.397.000,- DAK Fisik Rp. 274.975.271.000,- DAK Non Fisik Rp. 1.684.817.125.000,-<br />
<br />
Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah pada APBD Induk Rp. 52.402.037.000,- turun menjadi Rp. 44.388.037.000,- pada APBDP 2019 dengan rincian Pendapatan Hibah Pemerintah Rp. 14.610.589.000,- sama dengan APBD Induk 2019. Hibah IPDMIP Rp. 14.610.589.000,- juga sama dengan APBD Induk. Pendapatan Hibah Swasta Rp. 11.458.000.000,- turun sebesar Rp. 8.014.000.000,- dari APBD Induk. Dana partisipasi Rp. 11.458.000.000,- turun sebesar Rp. 8.014.000.000,- dari APBD Induk. Dana penyesuaian Rp. 18.319.448.000,- dan DID sebesar Rp. 18.319.448.000,-.<br />
<br />
Menurut Nasrul Abit,berdasarkan kebijakan umum embiayaan pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini,pemerintah akan  mengendalikan,mengawas serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah,sehingga menghasilkan SILPA yang wajar dan rasional sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan untuk membiayai devisit anggaran tanpa mengurangi target capaian kinerja yang telah ditetapkan.(Sri)<br />
<br />

DPRD TERIMA NOTA PENGANTAR RANPERDA PERUBAHAN DARI GUBERNUR

Padang,Lintas Media. Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Peru...

Akhirnya drg. Romi Diproses Juga Jadi PNS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_5E_RnY4njv6X2PrKrPkj7MWM20DgPVAFU5-jErtmu9dTPF8ArvquqAIYTbN1pBXgL1YLeguMDpoKMMOIFneRmkj4M_V4QKZcrxWqKY4-DM-2cz4o0-DJF3x-58TQBttEebG878Po7_Xp/s1600/IMG-20190805-WA0005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="959" data-original-width="1280" height="239" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_5E_RnY4njv6X2PrKrPkj7MWM20DgPVAFU5-jErtmu9dTPF8ArvquqAIYTbN1pBXgL1YLeguMDpoKMMOIFneRmkj4M_V4QKZcrxWqKY4-DM-2cz4o0-DJF3x-58TQBttEebG878Po7_Xp/s320/IMG-20190805-WA0005.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEm-IHHQADFQSr7cAH8xkqXPVhDsKFAB5hnT0UBiTYDivxS8U2eNZ3SJr_voEiN7SzGbpB8q8ZTUhSxZ8OpIeZcQ9vp482-yx83igwNDCELVs7JuTo6NSnCW5_wI7hs1Apd-nAMYHAmz9/s1600/IMG-20190805-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEm-IHHQADFQSr7cAH8xkqXPVhDsKFAB5hnT0UBiTYDivxS8U2eNZ3SJr_voEiN7SzGbpB8q8ZTUhSxZ8OpIeZcQ9vp482-yx83igwNDCELVs7JuTo6NSnCW5_wI7hs1Apd-nAMYHAmz9/s320/IMG-20190805-WA0007.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div dir="ltr">
</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
Jakarta,Lintas Media News.<br />
Setelah ada persetujuan formasi dari Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor : B/861/M.SM.<a href="tel:01002019">01.00/2019</a>, tertanggal 2 Agustus 2019, prihal, Permasalahan Seleksi CPNS Kab. Solok Selatan Tahun 2018,Alhamdulillah..!  Akhirnya drg. Romi Sofa Ismael diproses juga jadi PNS sesuai Surat Keputusan (SK) pengangkatan jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kabupaten Solok Selatan.  </div>
<div dir="ltr">
"Saat ini Bupati Muzni Zakaria dan Sekdakab Solok Selatan Yulian Efi masih di Jakarta mengurus berkas pengusulan drg. Romi",kata  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di Jakarta Senin, (5/2/2019).</div>
<div dir="ltr">
Lebih lanjut Nasrul Abit sampaikan, kita patut syukuri begitu besar rahmat Allah SWT,  jika kita mau berjuang dengan tujuan kebaikan akan ada banyak jalan dan hikmah yang didapat. </div>
<div dir="ltr">
Drg. Romi merupakan seorang dokter gigi yang telah memberikan pengabdian dengan baik sebagai honorer selama ini di Kabupaten Solok Selatan, walaupun fisik disabilitas namun semangat perjuangan kerja selama ini sangat bagus, hingga menjadi kebaikan dengan keajaiban yang indah. </div>
<div dir="ltr">
Kepada bapak Presiden RI, Kepala Staf Kepresdenan bapak Jenderal Muldoko, bapak Mendagri Cahyo Kumolo, bapak Menpan RB, Syafruddin  yang amat peduli dan perhatian membantu, serta pihak-pihak yang telah ikut kontribusi memberikan dukungan moril dari permasalahan yang dihadapi drg Romi,  atas nama pemerintah provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih, atas kepedulian dan perhatian yang begitu besar, ucap Wagub Nasrul Abit. </div>
<div dir="ltr">
Wagub Nasrul Abit juga berpesan, agar drg. Romi Safa Ismael terus bersemangat bekerja, mengabdikan diri sesuai profesi dan kondisi melayani masyarakat dengan baik. </div>
<div dir="ltr">
Setiap kebaikan akan selalu menerima kebaikan jua. Peristiwa yang telah dilewati jadikan ini perjalanan yang awalnya begitu pahit dan membawa sedih, jadikanlah yang indah dalam kebaikan budi dan kepribadian. </div>
<div dir="ltr">
Drg. Romi perjuangan kegigihan mu,  semoga menginspirasi, hidup adalah perjuangan dan setiap perjuangan butuh pengabdian dan ketekunan yang gigih untuk memberikan yang terbaik. <br />
Selamat jadi CPNS Pemkab Solok Selatan drg. Romi, teruslah berkarya dalam mengabdi untuk jadi yang terbaik, harap Nasrul Abit bangga.(rel)</div>
<br />

Akhirnya drg. Romi Diproses Juga Jadi PNS

Jakarta,Lintas Media News. Setelah ada persetujuan formasi dari Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Rep...

Wagub Sumbar : Bupati Yang Selalu Memikirkan Kemajuan Daerah itu,Telah Tiada

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQtWTATSmohy5hyi75MbnAm7MuK0TZ0Ulw54ZDUEhuxCZrqjMhP7WdSmLwMDi_5UXI1nO2ViTo_dWfxK-UNLvL2RX9i9VsDbconaNPKg2Kr5FbTCCluqnXrUyMXkJHhJ0FQdb14-z1MJ0R/s1600/IMG-20190804-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="1152" height="180" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQtWTATSmohy5hyi75MbnAm7MuK0TZ0Ulw54ZDUEhuxCZrqjMhP7WdSmLwMDi_5UXI1nO2ViTo_dWfxK-UNLvL2RX9i9VsDbconaNPKg2Kr5FbTCCluqnXrUyMXkJHhJ0FQdb14-z1MJ0R/s320/IMG-20190804-WA0002.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Pasaman Barat,Lintas Media News.<br />
Almarhum Bupati Pasaman H. Syahiran merupakan sosok pekerja keras yang telah berhasil membawa Pasaman Barat keluar dari kategori daerah tertinggal tahun 2019 dan banyak prestasi lainnya yang telah didapat Pasaman Barat selama kepemimpinnya.<br />
<br />
"Kepergian beliau yang mendadak ini mengejutkan kita semua, teman, sahabat dan handaitolan yang telah mengabdikan diri memajukan pembangunan Pasaman Barat,  semoga almarhum husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan mari kita besarkan segala kebaikan beliau semasa hidupnya"ungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat melepas jenazah almarhum Bupati Drs.H.Syahiran,MM di Masjid Agung Pasaman Barat, Minggu (4/8/2019).<br />
<br />
Lebih lanjut Wagub Sumbar Nasrul Abit, Sumatera Barat berduka dan atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat menyampaikan turut berduka cita serta berlangsungkawa atas telah berpulang ke ramahtullah Bupati Syahiran, usia 65 tahun 11 bulan lebih (15 September 1953 - 3 Agustus 2019).<br />
<br />
Almarhum meninggal pukul 23.30 Wib di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, semoga husnul khotimah ditempatkan yang layak di sisi Allah SWT. Aamiin, seru Nasrul Abit haru.<br />
<br />
Nasrul Abit mengatakan, selama kenal berteman baik dan bersahabat semasa hidup Bupati Syahiran, beliau merupakan  sosok pemikir dan pekerja keras bagaimana memajukan pembangunan daerah. Termasuk upaya bagaimana Pasman Barat keluar dari daerah tertinggal yang dimulai dengan program pemekaran nagari sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang wilayah sangat luas.<br />
<br />
Dari 19 nagari yang ada dimekarkan menjadi 72 nagari, kemudian juga program penempatan bidan disetiap nagari untuk memenuhi pelayanan kesehatan terutama pelayaan melahirkan agar-agar menekan angka kematian bayi dan ibu di nagari-nagari Pasaman Barat.<br />
<br />
Serta juga proses-proses pengembangan pembangunan daerah lainnya seperti Teluk Tapang, infrastruk jalan dan lain-lain sebagainya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.<br />
<br />
"Selamat Jalan Sahabat", semoga bakti dan pengabdian mu selama ini menjadi amalan kebaikan serta apa-apa yang telah dikerjakan dalam memajukan Pasaman Barat dapat menjadi inspirasi bagi kesejahteraan hidup masyarakat didaerah ini, ungkap Nasrul Abit haru.<br />
<br />
Wakil Bupati Yulianto Jabat Sementara Bupati Pasaman Barat.<br />
<br />
Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit juga menyampaikan akan menanda tangani surat penetapan surat Jabatan Bupati Pasaman Batat sementara atas nama Gubernur Sumatera Barat kepada Wakil Bupati Yulianto.<br />
<br />
Hal ini berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,  bahwa pemerintah tidak boleh kosong. Dan selanjutnya DPRD akan memproses pengusulan Bupati Pasaman Barat sesuai mekanisme aturan yang berlaku.(rel)

Wagub Sumbar : Bupati Yang Selalu Memikirkan Kemajuan Daerah itu,Telah Tiada

Pasaman Barat,Lintas Media News. Almarhum Bupati Pasaman H. Syahiran merupakan sosok pekerja keras yang telah berhasil membawa Pasa...

Nasrul Abit Katakan: Bangun Fanatisme Daerah, Untuk Kesejahteraan Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieTizo9DHYLlQhfLif7XUOQAazYWlg3j58eTb0t6Y2gDBeoKqEhgvc3fccqX-8xc3RrYuwIDQPq_Y8zr9ll-UaDBqkQqQPo0RiHiZaVgIeSzKgOouEBK4mktyMnjQc5o61K8i5kFkgqeXU/s1600/IMG-20190803-WA0028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieTizo9DHYLlQhfLif7XUOQAazYWlg3j58eTb0t6Y2gDBeoKqEhgvc3fccqX-8xc3RrYuwIDQPq_Y8zr9ll-UaDBqkQqQPo0RiHiZaVgIeSzKgOouEBK4mktyMnjQc5o61K8i5kFkgqeXU/s320/IMG-20190803-WA0028.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6-_Onnaf3Ydjztfqm4lgbgoVmucOoc-X5TuTPMHlVFaNqZs7YL-EcSsFWC-tjHVlSvD7CVnfgYcNBSN39WNm7giu5PKIvgojiUdNDbAz6_bqY6L6piwAdbyCyeKLUUuafBKyLgDUBfJLM/s1600/IMG-20190803-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6-_Onnaf3Ydjztfqm4lgbgoVmucOoc-X5TuTPMHlVFaNqZs7YL-EcSsFWC-tjHVlSvD7CVnfgYcNBSN39WNm7giu5PKIvgojiUdNDbAz6_bqY6L6piwAdbyCyeKLUUuafBKyLgDUBfJLM/s320/IMG-20190803-WA0029.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-_TPyO-nv6sy-ixUD-0Aw6y_lFpde_NE58OAjd0LtXc5tQpNnomk_JJgCF31geICALe9T0dfw7dpVDDLp8VjjYeDFG6-yv22lCi5C_dZQ_wuK05VPXoZjtELm7_F2bYA-hI6ZtTb9scQ4/s1600/IMG-20190803-WA0030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-_TPyO-nv6sy-ixUD-0Aw6y_lFpde_NE58OAjd0LtXc5tQpNnomk_JJgCF31geICALe9T0dfw7dpVDDLp8VjjYeDFG6-yv22lCi5C_dZQ_wuK05VPXoZjtELm7_F2bYA-hI6ZtTb9scQ4/s320/IMG-20190803-WA0030.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
Padang ,Lintas Media News.<br />
Guna memajukan para pengusaha dan pengrajin,  paling mendasar yang mesti  dilakukan adalah, bagaimana membangun fanatisme daerah agar setiap masyarakat merasa bangga  memakai produk sendiri, bagaimana  produk lokal tarsebut menjadi kesenangan bagi semua orang, minimal bagaimana wisatawan menyenangi dan memakai produk lokal.<br />
<br />
Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, saat memberikan sambutan pafa pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I V Ikatan Wanita Pengusaha Perempuan (IWAPI) Sumatera Barat, di salah satu hotel di Padang, Sabtu 3 Agustus 2019.<br />
<br />
Lebih lanjut Wagub menegaskan, terlepas dari itu semua, yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fanatisme terhadap produk lokal Sumatera Barat, namun dengan berfikir secara global.<br />
<br />
"Contohnya batik kita. Kita harus menciptakan fanatisme terhadap batik. Kita harus bangga memakai memakai produk kita sendiri. Kita ada Silungkang, Tanah Liek dan lainnya," ungkapnya.<br />
<br />
Nasrul Abit mengatakan, sesuai dengan tema Rakerda yakni "Meningkatkan kompetensi dan partisipasi wanita untuk memajukan UKM di era revolusi industri 4.0," para pengusaha ko wanita harus memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usahanya.<br />
<br />
"Tentu mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus masuk ke dalam apa itu revolusi 4.0. Yang kita unggulkan tentu produk UMKM kita. Ada 6000 jenis usaha rumah tangga. Kalau diambil 10 persen saja bisa di jual dengan menggunakan teknologi tentu sangat baik," ungkap Nasrul.<br />
<br />
Nasrul menambahkan, untuk bersaing di dunia pemasaran, produk juga harus dikemas dengan menggunakan daya tarik yang berbeda.<br />
<br />
"Untuk di Sumbar, kalau produknya ada, bisa bersanding dan sesuai standar, kasih tau saya, saya akan bicarakan untuk diisi di supermarket yang ada di Sumbar ini. Karena itu memang sudah ada perjanjiannya. Produk lokal 30 persen bisa kita isi. Namun tentu harus standar dan bersaing," ujarnya.<br />
<br />
Nasrul Abit percaya, pergerakan IWAPI dapat mengembangkan UMKM dengan baik, serta membantu UMKM bergerak dengan baik.<br />
<br />
"Diharapkan IWAPI dapat diharapkan bekerjasama dan membantu sehingga UMKM yang ada di Sumatera Barat agar bergerak dengan baik dan berdaya saing," saran, Nasrul Abit yang disambut  antusias  oleh peserta.(rel)

Nasrul Abit Katakan: Bangun Fanatisme Daerah, Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Padang ,Lintas Media News. Guna memajukan para pengusaha dan pengrajin, paling mendasar yang mesti dilakukan adalah, bagaiman...

Ketua Komisi V Hidayat : BEASISWA PT. RAJAWALI SIAP DICAIRKAN 2020

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQCxRp_3pe7dl7Ij7c-n_spcTb1x6RoIQAT-xNX1Qvam1pfh4FTPdUJeIJANrC-1QYbuOwi1YiS7eK-xwlHrE6lrzpOLVgtg2tglDqvf0vQrPDnSnUvKvMjbX2ajog_mJXT08Cls3QJVjj/s1600/IMG-20190802-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="714" data-original-width="447" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQCxRp_3pe7dl7Ij7c-n_spcTb1x6RoIQAT-xNX1Qvam1pfh4FTPdUJeIJANrC-1QYbuOwi1YiS7eK-xwlHrE6lrzpOLVgtg2tglDqvf0vQrPDnSnUvKvMjbX2ajog_mJXT08Cls3QJVjj/s320/IMG-20190802-WA0008.jpg" width="200" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Padang.Lintas Media.<br />
Setelah kurang lebih sepuluh tahun tidak berkejelasan akhirnya,beasiswa yang bersumber dari dana hibah PT.Rajawali siap untuk dicairkan pada Tahun 2020.Keberhasilan ini diraih komisi V pada akhir jabatan beberapa orang anggotanya.<br />
<br />
"Alhamdulillah, perjuangan dari kawan-kawan DPRD Sumbar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuahkan hasil. Karena, selama ini terbentur ketika kita menyusun Pergubnya, Pemprov meminta adanya diskresi," kata Hidayat pada wartawan di Gedung DPRD Sumbar kemaren.<br />
<br />
Lebih lanjut Hidayat menyebutkan, diskresi adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pemprov terkait di luar kewenangan Pemprov. Kenapa demikian, karena memang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut dialokasikan beasiswa pendidikan  bagi mahasiswa di Sumbar.<br />
<br />
"Komisi V DPRD Sumbar melihat data dari beberapa perguruan tinggi, mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studinya sampai akhir masa studinya disebabkan persoalan ekonomi atau biaya," ungkap Hidayat.<br />
<br />
Dijelaskan Hidayat,atas dasar itu di Pergub ini DPRD Sumbar meminta, lanjutnya, bantuan beasiswa ini bagi mahasiswa juga diakomodir. Tentang diskresi tersebut, kemaren kita difasilitasi oleh Kemendagri yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), ada staf ahli mentri dan direktur dari perencanaan keuangan daerah.<br />
<br />
"Dalam pertemuan itu disebutkan tidak ada persoalan, dan kita berkomitmen bahwasanya program beasiswa PT. Rajawali tersebut bisa dilaksanakan. Atas dasar itu kita sangat puas sekali, karena memang regulasi utama terkait proses pemanfaatan dana hibah PT. Rajawali yang sampai sekarang dana sudah mencapai lebih kurang Rp86 miliar," terangnya lagi.<br />
<br />
Menurut Hidayat, karena ini konsepnya dana abadi, DPRD Sumbar ingin pengelolaan setiap tahunnya digunakan untuk beasiswa.<br />
<br />
"Untuk ke depannya Komisi V DPRD Sumbar telah bersepakat, pada tanggal 8, atau 9 Agustus ini mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pendidikan, Biro Hukum, termasuk Bakeuda mengenai sistim mekanisme pencairannya," ucapnya.<br />
<br />
Dijelaskannya, termasuk membahas besaran beasiswanya, baik kepada siswa, mahasiswa miskin maupun berprestasi. Karena memang dasar penyalurannya itu tergantung kepada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Pergub.<br />
<br />
Ada dua kategori yang berhak menerima beasiswa tersebut pertama, siswa dan mahasiswa kurang mampu dengan dibuktikan adanya surat keterangan mungkin dari kelurahan, nagari atau terdaftar di Badan Amil Zakat (BAZ) terpadu.<br />
<br />
Kedua siswa dan mahasiswa berprestasi dengan indikator Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan untuk perguruan tinggi untuk akreditasi A, B juga berbeda IP-nya. Termasuk prestasi di luar akademik seperti di bidang olahraga, thazfis bagus dan segala macamnya juga akan diakomodir.<br />
<br />
"Program penyaluran beasiswa PT. Rajawali ini cukup rekomendasi atau surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan, bisa dari Kepala Sekolah, bisa dari Kepala Dinas Pendidikan atau Dekan atau Rektor," sebutnya. <br />
<br />
Disebutkannya, mengenai validitas persyaratan penerimaan beasiswa ini tentu kita berbagi dengan Dekan, Rektor atau siapa yang memberikan kewenangan untuk merekomendasikan untuk mahasiswa layak untuk diberi beasiswa.<br />
<br />
Paling lambat semester pertama triwulan pertama 2020 insya Allah sudah bisa dicarikan, dan karena ini dana bergulir setiap tahunnya dan terbatas, beasiswa ini peruntukannya diprioritaskan ke sekolah dan perguruan tinggi negri, tapi tidak tertutup kemungkinan yang sekolah dan kuliah di swasta juga bisa mendapatkan beasiswa ini.<br />
<br />
"DPRD tentunya juga berharap, karna yang bersekolah dan kuliah di swasta juga masyarakat Sumbar dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan beasiswa PT. Rajawali tersebut," tutupnya. (Sri)

Ketua Komisi V Hidayat : BEASISWA PT. RAJAWALI SIAP DICAIRKAN 2020

Padang.Lintas Media. Setelah kurang lebih sepuluh tahun tidak berkejelasan akhirnya,beasiswa yang bersumber dari dana hibah PT.Ra...

IVEN MTA SUMBAR LIBATKAN PESERTA MANCANEGARA

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUh5pK1cYfWSlGiTZVjFF36aTQqCyNQjrqBeALSmFY1wrshOXyyOZ0I21kerHeimPD3mvIEcrOIx_ocFIpb5SLx4RcTgAgr9HhWVhYp2SMNIM2c-UKcZq0hrDIQWE7bf13ONPygXhNenzk/s1600/Screenshot_2019-07-31-11-47-43-51.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1520" data-original-width="720" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUh5pK1cYfWSlGiTZVjFF36aTQqCyNQjrqBeALSmFY1wrshOXyyOZ0I21kerHeimPD3mvIEcrOIx_ocFIpb5SLx4RcTgAgr9HhWVhYp2SMNIM2c-UKcZq0hrDIQWE7bf13ONPygXhNenzk/s320/Screenshot_2019-07-31-11-47-43-51.png" width="151" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
Padang.Lintas Media.<br />
Ikatan trail Adventure (ITA) Sumatera Barat (Sumbar) sebagai organisasi yang bergerak di hobbies trail menggelar iven Minang Trail Advetenture (MTA) dengan melibatkan peserta dari berbagai negara di Asia.<br />
<br />
Ketua ITA Sumbar, Risnaldi mengatakan. MTA yang digelar selama tiga hari yaitu dari 19-21 Juli 2019 lalu merupakan iven internasional yang pertama kalinya diselenggarakan oleh ITA.<br />
<br />
"Tujuan kegiatan ini adalah, memperkenalkan ke mancanegara keindahan alam Sumbar serta potensi pariwasata yang kita punya. Dengan ini, hobi trail tidak hanya sekedar main motor saja, namun bisa menjadi ajang promosi wisata di daerah," ujar Risnaldi saat jumpa pers dengan awak media kemaren.<br />
<br />
Risnaldi memaparkan, peserta yang  mendaftar untuk mengikuti MTA 2019 mencapai 1.000 orang lebih, 32 orang diantaranya berasal dari mancanegara, yakni dari Malaysia, Cina, Thailand dan Vietnam. Untuk peserta lain, mereka berasal dari berbagai provinsi di Indonesia diantaranya dari Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan dan lain-lain.<br />
<br />
Mengenai rute yang dilalui, lanjutnya, MTA 2019 melewati tiga etape. Etape I dimulai dari Padang Panjang - ke Tanah Datar, Etape II Kota Solok - Kabupaten Solok, Etape III Kabupaten Solok - Pesisir Selatan.<br />
<br />
"Kita star di Padang Panjang, finish di Pesisir Selatan. Dalam kegiatan ini kita turut bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Pemda, serta dinas pariwisata pada setiap rute yang dilalui. Semoga ke depan kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan di Sumbar. Melalui MTA akan bisa diperkenalkan pariwisata, adat serta budaya minangkabau ke tingkat nasional hingga mancanegara," tutup Risnaldi yang juga anggota Komisi V DPRD Sumbar tersebut.<br />
<br />
Sementara itu salah seorang peserta asal China, Luo mengatakan, senang bisa ambil bagian dalam MTA. Sebab, dengan mejelajahi alam Sumbar peserta bisa melihat pemandangan indah yang belum tentu dimiliki oleh negara lain.<br />
<br />
“Pertama kali datang, saya melihat alam Sumbar memang indah, sehingga peserta tidak sabar untuk menjelajah ,” katanya. (Sri)

IVEN MTA SUMBAR LIBATKAN PESERTA MANCANEGARA

Padang.Lintas Media. Ikatan trail Adventure (ITA) Sumatera Barat (Sumbar) sebagai organisasi yang bergerak di hobbies trail menggelar ...

KONDISI ASRAMA ATLIT PPLP SUMBAR MEMPRIHATINKAN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamx0R8TovnWtYrHDYmg0249aKTfE-zr0erfA9J19JDwFg-M9SXKn1KmV7UcZCFSJeHUj-Ol8fBH31k8A0mPo9r9h695HGYdMmZ6qG0aQiFAUo2GE6O7sTvqfye90qgLAolyLIK-FQkuof/s1600/Screenshot_2019-07-30-19-51-03-14.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1520" data-original-width="720" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamx0R8TovnWtYrHDYmg0249aKTfE-zr0erfA9J19JDwFg-M9SXKn1KmV7UcZCFSJeHUj-Ol8fBH31k8A0mPo9r9h695HGYdMmZ6qG0aQiFAUo2GE6O7sTvqfye90qgLAolyLIK-FQkuof/s320/Screenshot_2019-07-30-19-51-03-14.png" width="151" /></a></div>
<br />
<div dir="ltr">
Padang.Lintas Media.</div>
<div dir="ltr">
Kondisi asrama atlit Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sumbar sangat memprihatinkan alias tidak layak huni.Tidak itu saja, peralatan yang menjadi pendukung sudah jauh ketinggalan jika dibandingan dengan sarana dan prasarana PPLP provinsi lain. Bahkan, ibaratnya keberadaan PPLP yang berada di Sungai Sapih Kuranji Padang Sumbar itu jauh panggang dari api.</div>
<div dir="ltr">
Hal itu terungkap saat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar melakukan kunjungan kerja ke PPLP tersebut baru-baru ini.</div>
<div dir="ltr">
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan.Keberadaan asrama ini tidak berbanding lurus dengan prestasi anak-anak binaannya.Dengan kondisi asrama yang cukup miris, tetap menyumbangkan medali di arena Kejurnas PPLP.</div>
<div dir="ltr">
Namun demikian, politisi Partai Gerindra ini tetap mengapresiasi Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Sumbar melalui UPTD Kebakatan Olahraga (KBOR) bisa mengelola sarana dan prasarana ini walaupun dengan anggaran yang terbatas. </div>
<div dir="ltr">
Di samping peralatan dan fasilitas pendukung yang masih minim, keberadaan salah satu Asrama di PPLP tersebut diakui Hidayat  kondisinya memang cukup memiriskan.</div>
<div dir="ltr">
Hidayat menyayangkan, dengan keberadaan sarana dan prasarana PPLP cukup minim ini,apabila  dikelola dengan maksimal dengan dukungan anggaran yang memadai, tidak menutup kemungkinan prestasi olahraga Sumbar lebih mengkilap lagi jika dibandingkan dengan sekarang. </div>
<div dir="ltr">
"Sekarang walaupun, tidak mendapatkan suntikan anggaran yang memadai, tapi prestasi PPLP Sumbar di ajang Kejurnas PPLP tidak  bisa dipandang sebelah mata oleh provinsi lain",kata Hidayat.</div>
<div dir="ltr">
Hidayat setuju kalau keberadaan PPLP ke depan  sarana dan prasarannya dibenahi. Apakah itu di sisi sarana gedung, baik sarana pendukung latihan para atlet, serta pendukung sumber daya manusia (SDM)-nya.</div>
<div dir="ltr">
Pada kesempatan itu, Hidayat meminta. SKPD Dispora selaku penanggungjawab pengeolola sarana dan prasarana begerak pro aktif untuk menjemput bola. Apakah untuk mendapatkan dukungan suntikan dana dari APBD, maupun dukungan dari pusat APBN melalui Kemenpora RI.</div>
<div dir="ltr">
Kemudian, selaku ketua Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi olahraga, Hidayat akan mempelajari tentang kebutuhan sarana dan prasarana PPLP Sumbar. Tentu dengan lebih mengedepankan skala prioritas terlebih dahulu, kalau menyangkut persoalan pendanaan terhadap pembenahan sarana ini.</div>
<div dir="ltr">
Hidayat mengharapkan anak-anak binaan yang digembleng di PPLP, hendaknya digabungkan dengan konsep prestasi olahraga, prestasi akademis (sekolah) dan keimanan (Agama). Tentu, hal ini mendukung program pemerintah yang mewujudkan generasi muda yang berkarakter. Melihat terdegrasinya karakter generasi belakangan ini.</div>
<div dir="ltr">
"Dengan PPLP melahirkan generasi berprestasi di sektor olahraga, berprestasi di sektor akademis kemudian dilengkapi dengan nilai agama. Sehingga melahirkan generasi yang berkualitas yang memiliki karakter akhlakulkarimah,” ujar Hidayat.</div>
<div dir="ltr">
Dalam kesempatan itu Hidayat juga menyorot soal kebersihan di asrama PPLP. Dia mengharapkan menyangkut kebersihan juga ditekankan kepada anak-anak binaa , karena mereka yang menikmati sarana asrama tersebut. Kemudian, juga menekankan kepada pelatih mereka masing-masing agar mewanti wanti soal kebersihan ini.</div>
<div dir="ltr">
Hidayat menyarankan kalau keberadaan PPLP dikolola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pengelolaan lebih fleksibel dan tidak akan berbenturan dengan regulasi. Bahkan, tidak akan berbenturan dengan misi dari PPLP sendiri. Seperti contoh, yang diterapkan Pemprov Jatim dengan menerapkan sistem BLUD terhadap sekolah menengah kejurauan (SMK) mereka, sehingga SKPD terkait melalui satuan pendidikan (sekolah) lebih leluasi memenej, tanpa mengabaikan misi dari sekolah tersebut.</div>
<div dir="ltr">
Karena, latar belakang diadakan BLUD adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Permendagri No.<a href="tel:612007">61/2007</a> tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</div>
<div dir="ltr">
"BLUD juga merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya," pungkasnya.(Sri)</div>
<br />

KONDISI ASRAMA ATLIT PPLP SUMBAR MEMPRIHATINKAN

Padang.Lintas Media. Kondisi asrama atlit Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sumbar sangat memprihatinkan alias tidak layak h...